Your SlideShare is downloading. ×
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Go ahead
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Go ahead

777

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
777
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. TUGAS PLN AS Upaya Indonesia - Amerika Serikat (United State Agency For International Development (USAID)) dalam Meningkatkan Kerjasama Sipil dan Militer di Bidang Lingkungan Hidup (Era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) Yongki Arista (151070324) BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Perubahan iklim global merupakan malapetaka yang akan datang. Kita telah mengetahui sebabnya yaitu manusia yang terus menerus menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas bumi. Kita sudah mengetahui sebagian dari akibat pemanasan global ini yaitu mencairnya tudung es di kutub, meningkatnya suhu lautan, kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit berbahaya, banjir besar-besaran, coral bleaching dan gelombang badai besar. Kita juga telah mengetahui siapa yang akan terkena dampak paling besar Negara pesisir pantai, Negara kepulauan, dan daerah Negara yang kurang berkembang seperti Asia Tenggara.
  • 2. Selama bertahun-tahun kita telah terus menerus melepaskankarbondioksida ke atmosfir dengan menggunakan bahan bakar yang berasal darifosil seperti batubara, gas bumi dan minyak bumi. Hal ini telah menyebabkanmeningkatnya selimut alami dunia, yang menuju kearah meningkatnya suhuiklim dunia, dan perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi juga mematikan.Greenpeace percaya bahwa hanya dengan langkah pengurangan emisi gas rumahkaca yang sistematis dan radikal dapat mencegah perubahan iklim yang dapatmengakibatkan kerusakan yang lebih parah kepada ekosistem dunia danpenduduk yang tinggal didalamnya. Sebagai sebuah organisasi global berskala internasional, Greenpeacememusatkan perhatian kepada mempengaruhi kedua pihak yaitu masyarakat danpara pemegang keputusan atas bahaya dibalik penambangan dan penggunaanbahan bakar yang berasal dari fosil. Dalam laporan PBB dikatakan sebanyak 90 persen pemanasan globalterjadi akibat perilaku manusia terutama telah membakar bahan bakar fosil yangdikatakan menjadi penyebab utama adanya perubahan iklim yang berdampakkepada sistem iklim yang akan lebih banyak menyebabkan terjadinya gelombangpanas, kemarau panjang dengan kekeringan, badai dan naiknya permukaan airlaut. Kemitraan Komprehensif adalah komitmen jangka panjang denganPresiden Obama dan Yudhoyono untuk memperluas, memperdalam danmeningkatkan hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia. Iamengakui pentingnya peningkatan kerjasama global antara negara demokrasikedua dan ketiga terbesar di dunia, kemungkinan luar biasa untuk kerjasamaekonomi dan pembangunan, dan pentingnya membina pertukaran dan salingpengertian antara dua negara di dunia yang paling beragam. Pemerintah AS - Indonesia telah membuat kemajuan yang signifikansejak dimulainya Kemitraan pada pertengahan 2009 dan meluncurkan program
  • 3. Peace Corps yang akan meningkatkan pemahaman antara masyarakat Indonesiadan Amerika. Dengan menandatangani perjanjian untuk Sains dan TeknologiKerjasama dan Overseas Private Investment Corporation, yang akan mendukunguntuk memperdalam keterlibatan kedua negara dalam dua sektor yang palingdinamis pada hubungan antar kedua negara. Departemen Pertahanan AS danDepartemen Pertahanan Indonesia menandatangani Kerangka Pengaturan tentangKegiatan Kerjasama di Bidang Pertahanan yang akan meningkatkan kualitaskerjasama keamanan. Baru-baru ini, Ex-Im Bank Ketua Hochberg diumumkan diJakarta pada tanggal 18 Juni fasilitas 1 Milyar Dolar kredit dalam kemitraandengan 11 bank Indonesia untuk memfasilitasi perdagangan bilateral. Kita juga melihat belum pernah terjadi sebelumnya konsultasi tingkattinggi dan keterlibatan dalam isu-isu bilateral, regional, dan global. Ini adalahpertemuan bilateral kedua antara kedua Presiden dalam delapan bulan terakhir.Menteri Pertahanan Robert Gates bertemu dengan Menteri Pertahanan IndonesiaPurnomo di Singapura pada 4 Juni, membahas cara-cara untuk mempereratkerjasama keamanan yang sudah kuat antar kedua negara. Menteri PerdaganganGary Locke memimpin misi kabinet tingkat perdagangan pertama ke Indonesia25 - 26 Mei, mempromosikan ekspor AS dalam berbagai teknologi energi bersih.Environmental Protection Agency Administrator Lisa Jackson mengumumkan“Breathe Easy Jakarta” inisiatif, bermitra dengan pemerintah daerah Jakartauntuk menilai dan mengurangi sumber utama pencemaran udara perkotaan diJakarta. Ilmu Utusan Bruce Alberts dieksplorasi daerah baru untuk kerjasamadalam Sains dan Teknologi saat berkunjung ke Indonesia pada bulan Mei. Dibawah Sekretaris Negara untuk Urusan Politik William Burns dan Wakil MenteriLuar Negeri untuk Urusan Demokrasi dan Global Maria Otero mengunjungiIndonesia dan rekan - rekan Indonesia mereka terlibat dalam dialog strategis luas. Menteri Luar Negeri AS dan Menteri Luar Negeri Indonesia akan dudukbersama akhir tahun ini yang akan memastikan momentum lanjutan dan
  • 4. kemajuan pada Kemitraan Komprehensif. Kedua Presiden akan meluncurkan Kemitraan Komprehensif ketika Presiden Obama mengunjungi Indonesia. Dalam semangat itu, pada hari kedua Presiden sepakat untuk memulai inisiatif utama memajukan Pendidikan Tinggi dan menghadapi Perubahan Iklim. Dalam Kemitraan Pendidikan Tinggi, Amerika Serikat akan menginvestasikan $ 165.000.000 selama lima tahun dalam program memfasilitasi pertukaran vital dari kepemimpinan dan pengalaman manajemen, keahlian ilmiah dan teknis, dan pemahaman budaya antara Amerika dan Indonesia. Dukungan ini meliputi: Memperluas program pertukaran kita, termasuk Fulbright, Komunitas College Initiative, dan pelatihan Departemen Luar Negeri bahasa Inggris, pertukaran mahasiswa dan lainnya; Peluncuran upaya lima-tahun utama untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia melalui program Kemitraan Universitas mendukung kolaborasi antara US pilih dan institusi pendidikan tinggi Indonesia; Pemerintah AS juga mengundang Menteri Pendidikan Nasional Indonesia untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat musim panas mendatang untuk AS - Indonesia Pendidikan Tinggi KTT untuk memajukan kerjasama kita di bidang pendidikan.B. Rumusan Masalah Dari pemaparan di atas, dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu Apa Upaya yang telah dilakukan Indonesia dan Amerika Serikat dalam meningkatkan kerjasama sipil dan militer di bidang Lingkungan Hidup?
  • 5. C. Kerangka Pemikiran Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran serta menggunakan teori- teori para ahli yang mendukung dalam permasalahan tersebut. Fungsi kerangka pemikiran adalah untuk menentukan variabel-variabel mana saja yang terlibat dalam penelitian tersebut. Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, hankam. Hubungan internasional saat ini telah memasuki ruang lingkup yang sangat luas, mencakup semua hal yang lintas batas nasional dari semua aspek kehidupan manusia. Banyak pakar memberikan pengertian mengenai Hubungan Internasional, setiap pakar memiliki pengertian yang berbeda. Di dalam buku Pengantar Hubungan Internasional, Perwita & Yani menjelaskan tentang arti hubungan internasional bahwa : ”Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar” (2005: 3- 4). Dengan demikian Hubungan Internasional merupakan suatu bentuk interaksi kekuatan, tekanan, proses dan cara berpikir dalam hubungan antar bangsa dan perilaku baik antar Negara, kelompok, maupun individu dalam berbagai macam karakteristik. Dalam suatu hubungan internasional diatas, maka ada yang di sebut dengan interaksi internasional. Dimana interaksi membutuhkan suatu bentuk respond dan kerjasama internasional.
  • 6. Kerjasama internasional terbentuk sebagai solusi atas munculnyaberbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yangtidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasionalmeliputi berbagai bidang seperti ideology, politik, ekonomi, lingkungan hidup,kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita & Yani, 2006:33-34). Melalui kerangka kerjasama antar negara diharapkan masing-masingpihak dapat saling melengkapi atau bahkan saling menutupi kekuranganya.Berdasarkan pegertian diatas maka suatu kerjasama membutuhkan kerjasamayang saling melengkapi antara dua negara maupun lebih. Pada saat ini kedua negara Indonesia dan Amerika Serikat ada dalamkonteks Kerjasama Internasional. dalam Kerjasama Internasional ada dua bentukkerjasama yaitu bilateral dan multirateral. Kerjasama bilateral ialah adanyaKerjasama Internasional yang melibatkan dua negara dengan adanya kesepakatandiantara dua negara tersebut. kerjasama multilateral ialah KerjasamaInternasional yang dilakukan lebih dari dua negara. Indonesia dan AmerikaSerikat yang telah membina hubungan persahabatan yang sangat erat yangberlandaskan hubungan kerjasama dan pertukaran di berbagai bidang sepertipolitik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Menurut T.May Rudi dalambukunya Study Strategis : Dalam Transformasi sistem Internasional pasca perangdingin : “Kerjasama bilateral adalah sebuah kerjasama yang terbentuk dari berbagai komitmen individu untuk mencapai kesejahteraan secara kolektif yang merupakan hasil dari adanya persamaan kepentingan”. (2003:5)
  • 7. Dalam Politik Luar Negeri, Secara otomatis suatu negara memiliki tujuandan cara mengelola sumber daya alam agar dapat bersaing dengan aktor-aktor(negara) lain. Pengertian bantuan luar negeri adalah : “Bantuan luar negri (foreign aid) dapat diartikan sebagai tindakan- tindakan negara, masyarakat (penduduk), atau lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya yang berada pada suatu negara tertentu di luar negri, memberikan bantuan berupa pinjaman, memberikan hibah atau pula penanaman modal mereka terhadap pihak tertentu di negara lainnya” (Ikbar, 2007 : 188). Secara umum bantuan luar negeri dapat didefinisikan sebagai transfersumber daya dari satu pemerintah ke pemerintah lain yang dapat berbentukbarang atau dana. Bantuan luar negeri umumnya tidak ditujukan untukkepentingan politik jangka pendek melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaanatau pembangunan ekonomi jangka panjang. Program bantuan luar negeri inibiasanya menguntungkan kedua belah pihak. Secara umum peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atassuatu posisi sekaligus hak atas suatu posisi, peranan memiliki sifat salingtergantung (Perwita&Yani, 2001; 30).Sedangkan dalam pengertian lain konsep peranan dikemukakan sebagai berikut : “Perilaku yang di harapkan dari seseorang yang mempunyai status (Horton dan Hunt, 1987:132). Peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi. Peranan memiliki sifat saling tergantung dan berhubungan dengan harapan. Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (action), tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi (motivation), kepercayaan (beliefs), perasaan (feelings), sikap (attitudes) dan nilai-nilai (values)” (Perwita dan Yani, 2005:30).
  • 8. Lingkungan dalam konteks Hubungan Internasional adalah bahwa saat iniisu lingkungan tidak lagi hanya menjadi isu-isu nasional melainkan sudahmenjadi isu internasional. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisikyang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya,mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan,dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusanbagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Dewasa ini sumber daya alam dan lingkungan telah menjadi baranglangka akibat tingkat ekstraksi yang berlebihan over-exploitation dan kurangmemperhatikan aspek keberlanjutan. Kendati secara ekonomi dapatmeningkatkan nilai jual, namun di sisi lain juga bisa menimbulkan ancamankerugian ekologi yang jauh lebih besar, seperti hilangnya lahan, langkanya airbersih, banjir, longsor, dan sebagainya. Pengertian lingkungan hidup lainnyamenurut NHT. Siahaan, adalah: ”Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia beserta mahluk hidup lainnya” Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat terutamamelalui United State Agency For International Development (USAID) kepadaPemerintah Indonesia dalam pengelolaan dan mengatasi masalah lingkunganhidup yang terjadi di Indonesia, dengan adanya kerjasama ini, masyarakat dididik untuk mandiri dalam pengelolaan Taman Nasional dan pengelolaan-pengelolaan lingkungan lainnya. Berdasarkan kajian Bryner, sedikitnya ada lima langkah yang terkaitdengan aktivitas pemerintah suatu negara pihak paska perundingan, yaitu: 1)policy (re)formulation and enactment; 2) ratification; 3) implementation; 4)monitoring compliance dan 5) evaluation. Dalam perumusannya, perlu
  • 9. diperhatikan karakter isu lingkungan yang sangat unik dibandingkan dengan isusosial lainnya, yaitu: 1. Isu lingkungan merupakan barang publik (public goods). Berarti bahwa masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah satu pihak saja karena itu perlunya peran serta aktif baik dari masyarakat maupun pemerintah agar masalah perubahan iklim ini dapat segera di atasi bersama-sama. 2. Isu lingkungan hidup berskala global dan bersifat “global commons” umumnya bersifat lintas batas yuridiksi nasional suatu negara (transboundary problems). Berarti harus ada semacam lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup karena ini bersifat lintas batas yang berarti bahwa dapat mempengaruhi kedaulatan suatu negara secara tidak langsung. 3. Adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah selaku pengambil keputusan dengan pihak-pihak lain yang memahami isu perubahan iklim ini karena karakter alamiah dari lingkungan hidup sebagai sebuah ekosistem dengan interkoneksi dari sub-sistemnya yang sangat kompleks (complexity and uncertainty). 4. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu akibat dari pembangunan yang tidak terkendali sehingga kebanyakan kasus kerusakan lingkungan sangat sulit atau bahkan sama sekali tidak dapat diperbaiki kembali ke kondisi semula (irreversibility). Karena itu perlunya ketegasan dari pemerintah agar ada suatu sistem kebijakan dan mekanisme yang lebih mengutamakan keselamatan lingkungan hidup dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya. 5. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai kepentingan pihak yang berkaitan dengan pembangunan karena masalah penanggulangan kerusakan lingkungan akan mempengaruhi banyak kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perekonomian suatu negara.
  • 10. 6. Banyak masalah lingkungan bersifat lintas sektoral dan multidimensi sehingga membutuhkan koordinasi yang transedental terhadap sekat-sekat birokratis. Tantangannya adalah sistem pemerintahan yang terstruktur berdasarkan tugas dan tanggung jawab (administrative fragmentation) yang telah ditetapkan oleh Presiden sehingga perlu berkoordinasi dengan departemen dan pihak-pihak terkait agar jangan sampai ada yang merasa dirugikan akibat dari kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut.7. Kerusakan lingkungan seringkali merupakan akibat langsung (by- product) dari aktivitas yang absah secara legal (legitimate). Karena itu diperlukan cmpur tangan dari pemerintah selaku pembuat kebijakan agar aturannya dapat berjalan dengan baik dan perangkat hukum yang ada juga dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
  • 11. BAB II KELOMPOK KERJASAMA AS – INDONESIA Indonesia dan Amerika Serikat baru saja menyelesaikan pertemuanbilateral kedua negara. Pertemuan yang diwakili Menteri Luar Negeri AmerikaSerikat Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa itumenghasilkan enam kesepakatan. Kesepakatan tersebut diteruskan dengan pembentukan kelompok kerjauntuk masing-masing bidang. Kelompok kerja itu di antaranya adalah:1. Kelompok kerja tentang demokrasi dan masyarakat sipil Kelompok kerja ini dibentuk sebagai hasil dari inisiatif bilateral mengenaikerjasama penguatan keterlibatan masyarakat sipil, peningkatan kapasitaspendidikan kewarganegaraan, dan dialog bilateral di masa mendatang. AS -Indonesia sepakat untuk bekerja sama dalam demokrasi dan hak asasi manusiasesuai inisiatif internasional, termasuk Dewan HAM PBB. Kerja sama dalamdemokrasi juga akan dilakukan melalui program bilateral.2. Kelompok kerja tentang pendidikan Kelompok kerja ini dibentuk untuk melaporkan kemajuan yang signifikandan inisiatif baru di bawah kemitraan pendidikan lima tahun yang lebih tinggi.Dukungan kedua negara juga dilakukan untuk peningkatan pertukaran mahasiswadan sarjana. Hal ini diarahkan sebagai upaya pengembangan untuk memperkuatkapasitas pendidikan, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.Kesepakatan juga dijalin untuk meningkatkan pendidikan dan kualitas guru.3. Kelompok kerja untuk perubahan iklim dan lingkungan hidup AS dan Indonesia memandang kepemilikan tanah sebagai langkah majuyang besar bagi masyarakat hutan dan mengakui pentingnya sistem pemetaanhutan yang akurat.
  • 12. Kelompok kerja juga akan mengidentifikasi tantangan utama dan rencanaaksi untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan-plus sesuaiprogram REDD+. Kemudian sepakat untuk memperkuat perubahan iklimpengukuran, pelaporan dan sistem verifikasi, juga memajukan pembentukan pusatperubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati, termasuk habitat yangpenting bagi kelangsungan hidup Orangutan dan Harimau. Kedua negara jugasepakat memerangi penebangan liar; dan mempromosikan pengelolaan hutan danekosistem laut.4. Kelompok kerja perdagangan dan investasi Kedua negara sepakat untuk membentuk kelompok kerja ini lantaraninvestasi keduanya saling membutuhkan. Angka perdagangan bilateral mencapaiUS$23,4 miliar pada tahun 2010 dan melonjak tajam jika dibandingkan padatahun 2009 yang hanya sebesar US$ 18,0 miliar. Indonesia melaporkan bahwanegara-negara besar menjadi sumber terbesar ketiga di bidang investasi untukIndonesia.5. Kelompok kerja bidang keamanan Ini ditujukan untuk meningkatkan kerjasama hubungan militer keduabelah negara. Antara lain, pengamanan wilayah maritim, kejahatan trans-nasional,kontra terorisme, bantuan kemanusiaan/bencana, perdamaian, dan peningkatanprofesionalisme dan reformasi sektor pertahanan.6. Kelompok kerja energi Kelompok kerja ini dibentuk untuk mengidentifikasi isu-isu kebijakankrusial untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia di sektor energi.
  • 13. Perubahan Iklim Sebagai Isu Pembangunan Pentingnya pengembangan pendanaan perubahan iklim di negara-negaraberkembang tidak lagi dapat mengikuti cara yang sudah ada, dimana biaya yangakan ditanggung akan menjadi lebih besar. Kebutuhan tambahan ini akanmenambah tantangan mendasar yang sudah ada dalam bidang kesehatan,pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Tantangan dalammelindungi dan memberdayakan masyarakat miskin akan menjadi lebih beratkarena ancaman dari perubahan iklim terhadap mata pencaharian, kesehatan danketahanan masyarakat tersebut. Perubahan iklim akan mempengaruhi pendekatan-pendekatanpengelolaan makro ekonomi, pilihan kebijakan fiskal, alternatif peningkatanpendapatan negara, pasar asuransi dan pilihan investasi jangka panjang.Departemen Keuangan akan dilibatkan melalui pengelolaan prioritas anggaran,kebijakan penetapan harga, dan aturan pasar uang. Instrumen kebijakan fiskaldan finansial akan diperlukan untuk mengarahkan insentif, investasi, alurpembangunan dan dampak distribusi pada masyarakat miskin. Gambar 1. Instrumen Kebijakan Ekonomi untuk Mitigasi dan Adaptasi (Sumber: Pertemuan Tingkat Tinggi Perubahan Iklim, Bali, 2007)
  • 14. Pada tanggal 2 hingga 5 April 2012, kementerian Lingkungan HidupRepublik Indonesia dan Komando Pasifik Amerika Serikat (USPACOM)bersama-sama mensponsori acara Regional Environmental Security Conference(RESC) kedua di Asia. Menyadari adanya kerjasama mendalam antara AS danIndonesia dalam naungan Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia, selain jugabesarnya pengaruh kerjasama militer dalam meningkatkan keamanan lingkunganhidup, USPACOM dan Kementerian Lingkungan Hidup RI berkerjasama lewatkegiatan RESC untuk meningkatkan kolaborasi antara kedua negara sertamencari solusi-solusi lingkungan hidup di tingkat regional. Acara RESC ini diadakan bertepatan dengan pembukaan kampanye EarthMonth yang akan berlangsung sepanjang bulan April lewat berbagai kegiatanyang ditujukan untuk menyoroti dan memperdalam kemitraan bilateral AS -Indonesia di bidang lingkungan hidup. Dalam Kemitraan Komprehensif, ASberkerjasama dengan Indonesia untuk merawat biodiversitas luar biasa yangdimiliki Indonesia, menghentikan kerusakan lingkungan, dan menjagaketersediaan sumber-sumber daya alam bagi generasi di masa depan. Kerjasamayang dipelopori oleh program-program seperti Green Prosperity Program senilai$322 juta dari Millenneium Challenge Corporation, program-programlingkungan hidup USAID dengan total dana sebesar $252 juta (termasuk $40 jutalewat program Indonesia Forest and Climate Support - IFACS) dan programkonversi utang luar-negeri dengan pelestarian lingkungan hidup (debt-for-natureswap) senilai $60 juta lewat Tropical Forest Conservation Act (TFCA). Kerjasama yang dipelopori oleh program-program seperti GreenProsperity Program senilai $322 juta dari Millenneium Challenge Corporation,program-program lingkungan hidup USAID. Total dananya sebesar $252 juta(termasuk $40 juta lewat program Indonesia Forest and Climate Support -IFACS) dan program konversi utang luar-negeri dengan pelestarian lingkungan
  • 15. hidup (debt-for-nature swap) senilai $60 juta lewat Tropical Forest ConservationAct (TFCA). Amerika Serikat juga bekerja pada tingkat regional melalui PerwakilanAS untuk ASEAN dalam lingkup ASEAN dan KTT Asia Timur yang memilikitujuan untuk mendorong kesepakatan Tanggap Bencana Cepat yangmemungkinkan pengerahan Aset-Aset Pertahanan Sipil dan Militer secara cepatuntuk membantu upaya penanganan pasca bencana alam dalam skala yang luarbiasa besar. Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)guna melindungi keanekaragaman hayati serta menjaga kelestarian sumber dayaikan agar dapat menopang kepentingan ekonomi masyarakat khususnya paranelayan. Dengan adanya Program Kawasan Konservasi laut (MPA), yangmerupakan program lanjutan dari Coral Triangle Support Program (CTSP) demitercapainya pengelolaan MPA secara efektif di Indonesia. Tak hanya itu,Indonesia juga akan melibatkan unit teknis terkait guna melaksanakan programkerja “Indonesia Marine and Climate Support” (IMACS) yang saat ini telahmemasuki tahap implementasi. Dalam kerjasama ini, mencakup kerja sama mengatasi permasalahanpenyakit perikanan seperti udang vaname dengan mengembangkan benih yangdinilai lebih tahan terhadap berbagai penyakit. Terkait hal ini, pihaknya jugaterus meningkatkan kemitraan antara Indonesia dengan Amerika Serikat terusditingkatkan untuk mengembangkan kawasan konservasi serta penguatanindustrialisasi kelautan dan perikanan. Selain kerjasama yang dibangun, Indonesia mendapat bantuan dana hibahdari Pemerintah AS melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikatayau USAID senilai 800 ribu dolar AS guna memperkuat kerjasama penelitianAS-Indonesia dalam rangka memelihara keanekaragaman hayati laut danlingkungan.
  • 16. Sementara itu, Kerri Ann Jones (Perwakilan Kementerian Kelautan danPerikanan Amerika Serikat) mengatakan, pihaknya dalam kerja sama inimenitikberatkan tentang keberlanjutan hasil perikanan dan perlindungan terhadapwilayah kelautan. Kerja sama antara KKP dan National Oceanic andAtmospheric Administration (NOAA) juga bertujuan antara lain untuk melihatapakah terdapat unsur berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan dan kelautandi kawasan perairan Indonesia. Inisiatif hibah dari USAID yang dilaksanakan oleh National Academy ofSciences (NAS) menerima 500 aplikasi dari 63 negara berkembang. Proses yangberlangsung secara kompetitif tersebut memilih 41 proyek dari 25 negara, tujuhdiantaranya berasal dari Indonesia. Terpilihnya Indonesia dikarenakan prestasiilmiah dan menjanjikan prospek kerja sama yang kuat antara ilmuwan Indonesiadan Amerika serikat .
  • 17. BAB III ISU LINGKUNGAN HIDUP DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERIINDONESIA ERA PEMERINTAHAN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Pasca berakhirnya periode Perang Dingin beberapa tahun yang lalu, upaya untuk memasukkan isu perubahan iklim dalam kebijakan luar negeri (foreign policy) pada dasarnya telah dilakukan banyak pihak dalam kaitannya dengan politik internasional, khususnya sejak penyelenggaraan United Nations Conference on Environment and Development atau Earth Summit di Rio de Janeiro pada tahun 1992. Isu perubahan iklim ini menjadi penting karena beberapa tahun belakangan ini kerusakan akan ekosistem dunia semakin parah yang berakibat pada banyak terjadi bencana alam dan peristiwa alam lainnya dikarenakan lingkungan yang terus-menerus diganggu untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Menurut Nurul Isnaeni, isu perubahan iklim pada hakekatnya merupakan refleksi atas pilihan yang dibuat oleh suatu negara dalam kebijakan luar negerinya untuk menyikapi dinamika isu lingkungan di tingkat global. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara adalah cermin dari kondisi di dalam negeri negara tersebut. Bab III akan menguraikan tentang kebijakan luar negeri Indonesia pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam merespon isu lingkungan hidup khususnya isu perubahan iklim dilanjutkan dengan penjelasan mengenai implikasi berlakunya Protokol Kyoto bagi Indonesia. Juga akan dibahas mengenai proses pengambilan keputusan (decision making process) mengenai isu lingkungan hidup, hal-hal apa saja yang menjadi faktor eksternal dan faktor domestik sehingga bermuara pada rumusan kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon isu perubahan iklim global.
  • 18. Penjelasan asumsi penelitian yang dapat dikemukakan berkaitan dengankebijakan luar negeri Indonesia dan isu lingkungan hidup global adalah sebagaiberikut: 1. Politik domestik merupakan variabel yang menentukan dalam mempertajam kebijakan luar negeri dalam isu lingkungan hidup khususnya isu perubahan iklim global. 2. Politik internasional dapat membentuk kebijakan domestik dan, sekaligus, kebijakan luar negeri dalam isu lingkungan hidup khususnya isu perubahan iklim global. 3. Jumlah dan tipe dari aktor-aktor yang membentuk sebagian besar kebijakan luar negeri di bidang lingkungan hidup adalah tidak tunggal, tetapi sangat beragam. 4. Kebijakan lingkungan luar negeri di bidang lingkungan hidup seringkali bukan dilandasi kepentingan terhadap isu lingkungan hidup semata, tetapi ada kepentingan-kepentingan lain yang mendorong proses formulasi kebijakan luar negeri tersebut. Sebagai negara berkembang, Indonesia memandang penting terhadappartisipasinya dalam proses negosiasi internasional mengenai masalah lingkunganhidup atau multilateral environmental agreements (MEAs) karena dengan adanyapartisipasi Indonesia sebagai negara berkembang dalam mengatasi masalahlingkungan hidup akan dapat memberikan kesempatan untuk mendapatkan akses kesumber-sumber pendanaan dan teknologi baru yang diperlukan bagi pengelolaanlingkungan hidup. Jika pemerintah Indonesia tidak dapat memanfaatkan peluang inidengan baik, maka partisipasi Indonesia dalam masalah perubahan iklim akanmenjadi tidak ada artinya. Karena itu pemerintahan perlu menunjukkanketegasannya agar jangan sampai partisipasi Indonesia dalam masalah lingkunganhidup dipandang tidak cukup berperan dalam mempengaruhi hasil perundingan.
  • 19. Sebelum membahas seberapa penting isu lingkungan hidup dalam kebijakanluar negeri Indonesia, perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana negara-negara lainmenempatkan isu lingkungan hidup dalam kebijakan luar negerinya, khususnya dinegara-negara maju. Pada masa pemerintahan Presiden Clinton, Amerika Serikatmembentuk Deputi Khusus Kementerian Luar Negeri yang menangani masalah-masalah global yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Pemerintah AmerikaSerikat juga telah memasukkan mekanisme environmental impact assessment (EIA)ke dalam kebijakan luar negeri AS. Akan tetapi, persoalan tentang perubahan iklimsangat tergantung pada kondisi politik dalam suatu negara yang bisa berubah darisatu partai penguasa ke partai penguasa yang lain misalnya Presiden Clinton dariPartai Demokrat menandatangani Protokol Kyoto, namun ketika George WalkerBush yang menjadi Presiden, maka Protokol yang sudah ditandatangani tersebut,akan dapat dimentahkan lagi. Karena adanya kepentingan-kepentingan dari parapengusaha di Amerika Serikat yang memandang bahwa jika Protokol itu diratifikasi,maka kelangsungan pertumbuhan ekonomi AS akan menjadi terbatas. Proses Pengambilan Keputusan (Decision Making Process) Secara teoritis, ada tiga elemen utama yang menentukan politik luarnegeri suatu negara: sistem internasional, sistem politik domestik, dan aktorpengambil keputusan politik luar negeri. Ketiga elemen tersebut merupakan inputyang menentukan output (kebijakan) dan outcome (implementasi) politik luarnegeri. Dalam kasus Indonesia, dengan dukungan kapabilitas nasional (politik-ekonomimiliter) yang relatif lemah, bargaining position Indonesia di duniainternasional pun cenderung menurun. Dalam kondisi seperti ini, politik luarnegeri Indonesia sulit menyentuh, apalagi mempengaruhi sistem internasional. Perubahan global yang terjadi sejak berakhirnya Perang Dingin,mempengaruhi sistem domestik Indonesia: demokratisasi politik, meningkatnyaperan masyarakat sipil dalam mempengaruhi keputusan politik, liberalisasi ekonomi,demiliterisasi peran politik TNI, masuknya isu HAM dan lingkungan hidup dalam
  • 20. wilayah politik publik, dan lain sebagainya. Khususnya bidang politik luar negeri,terjadi perubahan-perubahan mendasar; yang mencakup dua wilayah utama, normatifdan struktural, yang berpengaruh langsung pada sistem pengambilan keputusan,kebijakan dan implementasi politik luar negeri. Pertama, sejak tahun 1999 setelah ditetapkannya UU Hubungan Luar Negeri(UU No. 37 Tahun 1999), untuk pertama kali dalam sejarah, Indonesia memilikisebuah Undang-undang yang mengatur hubungan luar negeri3. Kedua, dengan adanyaUU Nomor 37 tersebut, praktis merubah struktur politik luar negeri Indonesia,termasuk struktur pengambilan keputusan, pertanggungjawaban dan pembiayaanpolitik luar negeri Indonesia. Apabila selama masa Orde Baru, struktur pengambilanpolitik luar negeri didominasi oleh kelompok elit, yaitu Presiden (center of power),militer (link keamanan), Departemen Luar Negeri (link diplomasi), dan Bapenas (linkekonomi), dengan adanya UU nomor 37 peran lembaga perwakilan rakyat tidak bisadiabaikan. DPR, melalui Komisi 1 yang membidangi masalah Luar Negeri, secaraaktif dan kontinyu berpeluang melakukan pengawasan (hak kontrol) dan penentuananggaran (hak budget) terhadap proses penyusunan, kebijakan dan implementasipolitik luar negeri. Ketiga, sejalan dengan proses demokratisasi, terjadi pula demokratisasipolitik luar negeri Indonesia. Dengan meningkatnya peran DPR dalam penentuankebijakan dan kebebasan pers untuk meliput politik luar negeri di ruang parlemen,membawa perubahan mendasar dalam hal relasi antara isu politik luar negeri danpublik Indonesia. Sehingga, dalam beberapa tahun terakhir ini kita melihat adanyaangin perubahan; politik luar negeri yang sebelumnya merupakan wilayah elit politik,kini menjadi isu publik. Perubahan tersebut, di satu pihak mendorong prosesdemokratisasi politik luar negeri, di pihak lain bisa juga mengarah pada inefektifitasdan inefisiensi pengambilan keputusan dan pelaksanaan politik luar negeri, apabilakekuatan-kekuatan politik yang ada di DPR menggunakan isu politik luar negerilebih sebagai alat untuk menjatuhkan lawan politik, ketimbang bersama pemerintah(eksekutif) menggolkan kepentingan nasional.
  • 21. Banyaknya pengaruh yang bermain dalam faktor-faktor domestik tersebutbila dikaitkan dengan teori menurut Daniel S. Papp, yang menyatakan bahwa prosesperumusan foreign policy mesti menempuh lika-liku yang panjang. Banyaknyakepentingan yang diusung pihak-pihak membuat proses penyusunan kebijakan luarnegeri menjadi arena tarik menarik untuk memenangkan masingmasingkepentingannya. Untuk menguraikan proses perumusan kebijakan luar negeri sebuahnegara, setidaknya dapat meminjam tahapan foreign policy decision making procesyang dikemukakan Daniel S. Papp. Dalam penyusunan kebijakan luar negeri Pappmembagi tahapannya dalam : goal setting; intelligence gathering, reporting, andinterpreting; option formulation; planning and programming; decision making;policy articulation; policy implementation; policy monitoring; policy appraisal;policy modification; and memory storage and recall5. Menurut Papp, tahap goal setting di negara demokratis seringkali sulitdicapai kesepakatan apa wujud kepentingan nasionalnya, lalu kebijakan luar negeriseperti apa untuk mencapai kepentingan nasional tersebut. Saat kepentingan nasionaltelah disepakati sekalipun, formula kebijakan luar negeri mesti menempuh prosespanjang untuk mencapai kata akhir sebagai kebijakan resmi negara. Bentuk kebijakanluar negeri yang dihasilkan acapkali merupakan bentuk akomodasi dan kompromidari pihak-pihak yang berkepentingan. Adakalanya lanjut Papp, perlu tambahaninformasi dengan mencari tahu apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan,dan apa yang direncanakan negara lain serta apa dampaknya bila hal tersebut benar-benar dijalankan. Dalam fase ini Papp menyebut tiga faktor penting intelligencegathering yaitu : capabilities, intentions, and feedback. Decision making processsebagaimana diuraikan Papp diharapkan mampu menghasilkan kebijakan luar negerisebuah negara yang optimal dalam rangka mencapai national interest. Papp sendirimengingatkan bahwa decision making process akan menjadi sangat fleksibelpenerapannya dalam merespon perubahan sistem internasional yang berkembangdemikian cepat. Sebab kebijakan luar negeri adakalanya mesti diputuskan dalamwaktu singkat untuk merespon peristiwa penting yang mendadak terjadi sertamempengaruhi hubungan antar negara. Dalam keadaan demikian keterlibatan pihak-
  • 22. pihak menjadi terbatas. Yang menonjol kemudian adalah interaksi politik sempit diantara lingkaran kekuasaan, di mana situasi hubungan antara political leader dengananggota elit politik sangat mempengaruhi bentuk kebijakan luar negeri yangdihasilkan. Dalam batas tertentu dukungan elit politik senantiasa mencerminkandukungan real dari konstituen. Kebijakan luar negeri yang didukung oleh elit politikyang berpengaruh akan menghasilkan kebijakan dengan legitimasi kuat. Dengandemikian kebijakan luar negeri sebagai refleksi politik domestik harus diputuskanoleh political leader yang dipercaya oleh para elit poltik bahwa kebijakan yangdiambil sudah diputuskan secara tepat. Bila elit politik tidak percaya pada politicalleader karena berasal dari kekuatan politik yang berbeda maka situasi akan menjadirumit. Maka elit politik pendukung ini mesti meyakini penuh bahwa political leadermampu memerintah dan meyakinkan publik terhadap kebijakan luar negeri yangdiambil. Kembali kepada hambatan dan tantangan Indonesia pada masapemerintahan sekarang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharapmasyarakat dunia tidak kehilangan perhatian dengan masalah lingkungan hidupmeski saat ini krisis keuangan global kembali mengguncang. Dalam pidato kunci pada Konferensi Hutan Indonesia bertema "MasaDepan Alternatif untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan, Hutan, Bahan Bakar, danREDD+" di Jakarta, Selasa, Presiden menegaskan saat ini dunia masihmenghadapi tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. "Pemanasanglobal semakin mengancam keberlangsungan hidup. Untuk itu, karena saat inikita menghadapi lagi krisis keuangan global, saya berharap negara-negara didunia tidak kehilangan perhatian terhadap berbagai komitmen dalam bidanglingkungan". Dalam acara digagas oleh lembaga nirlaba internasional "Center forInternational Forestry Research" (CIFOR) yang dihadiri oleh MenteriLingkungan Hidup Norwegia Erik Solheim dan Menteri Luar Negeri Inggris JimPaice itu, Presiden mengajak dunia untuk menyeimbangkan pembangunan
  • 23. ekonomi dengan pelestarian lingkungan guna menjamin keberlangsungankehidupan umat manusia Namun, Presiden memastikan pencapaian tujuan itu tanpa mengorbankanhutan tropis Indonesia yang merupakan ketiga terluas di dunia. Dan PemerintahIndonesia harus mencapai tujuan pembangunan dan secara bersamaan dalammengelola kelestarian hutan, yang mana kelestarian hutan, sangat erat kaitannyadengan ketahanan pangan, ketersediaan kayu serta bahan bakar. Sebagai negara berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa, Indonesia sangatterpengaruh dengan kenaikan harga komoditi pangan. Untuk itu pemerintahmenjalankan program peningkatan pertanian dan produktivitas hutan terutamamelalui penanaman lahan kritis dan terlantar. Hutan merupakan sumber dayaalam sebagai penyedia sumber daya potensial energi terbarukan sepertimikrohidro, gerotermal, dan bioenergi. Ekosistem hutan menyediakankeuntungan kompetitif yang menggantikan bahan bakar konvensional dengansumber daya energi terbarukan. Presiden SBY menjelaskan pemerintah Indonesia memasukkan perspektifdan komitmen menjaga lingkungan hidup dalam agenda pembangunan. Upayayang dilakukan Indonesia dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup,tercakup dalam rencana induk peningkatan dan perluasan pembangunanIndonesia yang berjangka waktu 15 tauhun ke depan. Indonesia telah menjalankan komitmen untuk mengurangi emisi karbonhingga 26 persen. Langkah pengurangan emisi karbon ini, antara lain, berupapencegahan perusakan hutan, melaksanakan reforestasi, dan mencegahkebakaran hutan, dan melawan pembalakan liar. Presiden SBY mengharapkanadanya kerja sama yang kuat dengan Negara-negara sahabat dalam penyelesaianmasalah sindikat internasional yang menadah curian (illegal logging) dariIndonesia. Indonesia juga menetapkan moratorium untuk penggunaan lahangambut karena merusak. Kemudian memperbaiki tata ruang daerah yang ada
  • 24. kawasan hutannya, seperti Kalimantan dan Papua. Dan mengupayakan agarIndonesia terus menggalakkan penanaman pohon melalui program Tanam SatuMiliar Pohon, yang mana dalam 35 tahun lagi dengan satu tahun 1 milar pohonlebih, Indonesia akan menjadi lebih bagus, lebih bersih, dan mampuberkontribusi menghadapi perubahan iklim dan pemanasan global pada tingkatdunia. Untuk Lingkungan Hidup dan Kerjasama Perubahan Iklim, AmerikaSerikat mengakui janji awal Presiden Yudhoyono di G-20 di Pittsburgh untukmengurangi rumah kaca di Indonesia emisi gas hingga 41% di bawah bisnisseperti biasa pada tahun 2020, serta dukungan Indonesia untuk G-20 untukberjanji untuk menghilangkan subsidi bahan bakar fosil. Dalam rangkamendukung janji, Copenhagen Accord, dan tujuan kita bersama tentangperubahan iklim, Presiden Obama berkomitmen $ 136.000.000 selama tiga tahundalam berbagai program terhadap Lingkungan dan kerjasama Perubahan Iklim,yang meliputi: $119 juta SOLUSI kemitraan, yang merupakan wilayah utama Lingkungan dan Iklim keterlibatan-Ilmu, Oceans, Penggunaan Lahan, Masyarakat dan Inovasi – dan berarti “Solusi” dalam bahasa Indonesia. Program mencakup bawah SOLUSI termasuk Konservasi Hutan Tropis kedua perjanjian Undang-Undang, Kehutanan dan Iklim Support Project (IFACS), Kelautan dan Iklim Dukungan Program (IMACS), Pengembangan Energi Bersih program, dan lain-lain. Mendukung Indonesia dalam membentuk Pusat Perubahan Iklim yang akan bekerja erat dengan para pemangku kepentingan nasional, regional, dan lokal masuk dan keluar dari pemerintah, menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebijakan pada prioritas strategis di bidang perubahan iklim, dan berfokus
  • 25. awalnya pada emisi dari lahan gambut. Amerika Serikat denganbangga mengumumkan $ 7 juta pada dukungan untuk Pusat dan $10 juta untuk proyek-proyek terkait dan kemitraan, termasukkemitraan publik-swasta difokuskan pada mengatasi tantangan-tantangan yang terkait iklim di Indonesia. Indonesia dan AmerikaSerikat menyambut kontribusi pencocokan Norwegia ke Pusat danmendorong negara-negara lain dan lembaga untuk bergabungdalam perkembangannya.
  • 26. BAB IV PENERAPAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA – AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGANI ISU LINGKUNGAN HIDUP Kebijakan luar negeri yang telah dirumuskan dan ditetapkan, diharapkandapat digunakan untuk memperjuangkan berbagai kepentingan nasional bangsaIndonesia, salah satunya berupa kepentingan di bidang lingkungan hidup. Karenalingkungan ini merupakan hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengankelangsungan hidup dan pertumbuhan ekonomi dari negara itu sendiri. Perlunyapemerintah menjaga lingkungan hidup karena lingkungan hidup merupakansumber daya alam yang sangat penting bagi pembangunan dan peningkatankesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan danberkelanjutan akan sangat erat kaitannya dengan persoalan lingkungan danberbagai bidang lainnya seperti masalah ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya.Karena pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara haruslah memperhatikankeselamatan lingkungan, melestarikan fungsi ekosistem yang mendukungnya,serta memperhatikan manfaat kegiatan untuk berkembang secara bersama-samadan tentunya perlu mendapat dukungan yang luas dari masyarakat melalui peranaktif masyarakat dalam melakukan pembangunan dengan memperhatikankelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem baik di masa sekarang maupunpada periode di masa datang. Berdasarkan kajian Bryner, sedikitnya ada lima langkah yang terkaitdengan aktivitas pemerintah suatu negara pihak paska perundingan, yaitu: 1)policy (re)formulation and enactment; 2) ratification; 3) implementation; 4)monitoring compliance dan 5) evaluation. Dalam perumusannya, perludiperhatikan karakter isu lingkungan yang sangat unik dibandingkan dengan isusosial lainnya, yaitu:
  • 27. 8. Isu lingkungan merupakan barang publik (public goods). Berarti bahwa masalah lingkungan hidup bukan hanya masalah satu pihak saja karena itu perlunya peran serta aktif baik dari masyarakat maupun pemerintah agar masalah perubahan iklim ini dapat segera di atasi bersama-sama.9. Isu lingkungan hidup berskala global dan bersifat “global commons” umumnya bersifat lintas batas yuridiksi nasional suatu negara (transboundary problems). Berarti harus ada semacam lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup karena ini bersifat lintas batas yang berarti bahwa dapat mempengaruhi kedaulatan suatu negara secara tidak langsung.10. Adanya koordinasi yang kuat antara pemerintah selaku pengambil keputusan dengan pihak-pihak lain yang memahami isu perubahan iklim ini karena karakter alamiah dari lingkungan hidup sebagai sebuah ekosistem dengan interkoneksi dari sub-sistemnya yang sangat kompleks (complexity and uncertainty).11. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu akibat dari pembangunan yang tidak terkendali sehingga kebanyakan kasus kerusakan lingkungan sangat sulit atau bahkan sama sekali tidak dapat diperbaiki kembali ke kondisi semula (irreversibility). Karena itu perlunya ketegasan dari pemerintah agar ada suatu sistem kebijakan dan mekanisme yang lebih mengutamakan keselamatan lingkungan hidup dan makhluk-makhluk yang ada di dalamnya.12. Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai kepentingan pihak yang berkaitan dengan pembangunan karena masalah penanggulangan kerusakan lingkungan akan mempengaruhi banyak kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi perekonomian suatu negara.13. Banyak masalah lingkungan bersifat lintas sektoral dan multidimensi sehingga membutuhkan koordinasi yang transedental terhadap sekat-sekat
  • 28. birokratis. Tantangannya adalah sistem pemerintahan yang terstruktur berdasarkan tugas dan tanggung jawab (administrative fragmentation) yang telah ditetapkan oleh Presiden sehingga perlu berkoordinasi dengan departemen dan pihak-pihak terkait agar jangan sampai ada yang merasa dirugikan akibat dari kebijakan yang telah dikeluarkan tersebut. 14. Kerusakan lingkungan seringkali merupakan akibat langsung (by- product) dari aktivitas yang absah secara legal (legitimate). Karena itu diperlukan cmpur tangan dari pemerintah selaku pembuat kebijakan agar aturannya dapat berjalan dengan baik dan perangkat hukum yang ada juga dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Amerika Serikat dan Indonesia memaparkan kerjasama program InisiatifLingkungan Indonesia-Amerika. Duta Besar Amerika untuk Indonesia ScotMarciel mengatakan, program ini merupakan kerjasama dua negara dalam rangkakerjasama menyeluruh (comprehensive partership). Tujuan dari program iniadalah menuntaskan permasalahan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Bantuan Amerika sebesar hampir Rp 1,5 triliun ini tersebar di berbagaikementerian untuk menuntaskan permasalahan perubahan iklim. Kementerian ituantara lain kementerian kehutanan, lingkungan hidup serta Energi dan SumberDaya Mineral. Program kerjasama itu antara lain pengoptimalan energiterbarukan dan ramah lingkungan, penyelamatan hutan dan perlindungankawasan konservasi laut daerah. Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan peranmiliter juga penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Kekuatan militerdapat dioptimalkan untuk mengatasi ancaman lingkungan. Selain melindungidari kriminal lingkungan seperti illegal logging dan illegal fishing, militer dapatdisalurkan dalam kegiatan-kegiatan pemulihan lingkungan. "Kekuatan militerdapat dioptimalkan melalui pemulihan sumber daya air dan sungai yangrusak,reboisasi lahan kritis,dan rehabilitasi terumbu karang yang rusak".
  • 29. Isu lainnya yang akan diangkat adalah tentang evakuasi massal akibatbencana. Masalah tersebut akan menimbulkan masalah lain seperti konflikantarnegara dan keamanan sosial. Konflik yang dimaksud, misalnya darikebakaran hutan, penyelundupan limbah B3, dan illegal logging. KementrianLingkungan Hidup sebelumnya sudah membuat MoU (Memorandum ofUnderstanding) dengan Kapolri pada Juni 2010. Tujuannya adalah percepatanpelaksanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai bagian dari Kemitraan Komprehensif AS-Indonesia, AmerikaSerikat telah menjanjikan lebih dari $ 450 juta untuk kerjasama lingkungan danperubahan iklim. Amerika Serikat bekerja sama dengan Indonesia dalamberbagai kegiatan dalam rangka menciptkaan pertumbuhan karbon yang rendahserta meningkatkan kesadaran akan ancaman-ancaman utama bagi lingkungan,diantaranya:  Mempromosikan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Yang Ramah Lingkungan: Melalui Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact untuk Indonesia, Pemerintah Indonesia akan melaksanakan Proyek Kesejahteraan Hijau (Green Prosperity Project) senilai 332,5 jutal dolar guna mendukung pertumbuhan ekonomi lingkungan yang berkelanjutan melalui manajemen peningkatan hutan, lahan gambut, dan sumber daya alam lainnya serta penyebaran energi terbarukan.  Memperkuat Kebijakan Perubahan Iklim: Amerika Serikat memberikan bantuan dana sebesar 6,9 juta dolar untuk mendukung – bersama dengan dana dukungan dari Norwegia – guna membentuk Pusat Perubahan Iklim atau Indonesian Climate Change Center (ICCC) yang baru,yang akan fokus pada pemetaan dan pemantauan lahan gambut yang kaya akan karbon dan hutan tropis dengan menggunakan keahlian dari US Forest Service. Institusi ini akan membawa ilmu yang terbaik serta
  • 30. analisis untuk para pembuat kebijakan Indonesia dan dunia internasional, mengenai keputusan kunci dan strategis untuk mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. Pelestarian Hutan Tropis: Amerika Serikat dan Indonesia menandatangani Perjanjian Konservasi Hutan Tropis (TFCA) kedua pada bulan September 2011 yang memungkinkan untuk pengalihan utang untuk pemelihraan lingkungan sebesar 28,5 juta dolar guna mendukung pelestarian hutan tropis. Melindungi Masyarakat Pesisir dan Perikanan: Amerika Serikat berencana untuk menyediakan paling sedikti 40 juta dolar untuk kurun waktu lima tahun guna mendukung prakarsa Segitia Terumbu Karang atau Coral Triangle Initiative (CTI) untuk terumbu karang, perikanan dan ketahanan pangan, ICT merupakan kemitraan multilateral antara Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Timor Leste, dan Kepulauan Solomon untuk melindungi laut di Asia Tenggara dan sumber daya hayati pesisir. Selain itu, dukungan bilateral senilai 35 juta dolar untuk meningkatkan perikanan dan pengelolaan pesisir di Indonesia untuk kurun waktu lima tahun. Bergerak maju pada SOLUSI: Amerika Serikat telah memulai program USAID baru senilai 58 juta dolar untuk pengelolaan hutan, sumber daya kelautan, dan energi bersih, sebagai bagian dari 119 juta program kemitran SOLUSI dengan Indonesia untuk pencapaian emisi rendah. Meningkatkan Kualitas Udara: US Environmental Protection Agency (EPA) dan Kementrian Lingkungan Hidup Indonesia menandatangani nota kesepahaman pada bulan Juni 2011, untuk memperluas kerjasama lingkungan, dan meresmikan program "Breath Easy, Jakarta" dalam rangka meningkatkan kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat.
  • 31. BAB V KESIMPULAN Dalam beberapa tahun belakangan ini, isu global dunia banyakmemperhatikan isu lingkungan terutama pemanasan global dan kabut asap.Pemanasan global merupakan akibat dari meningkatnya temperatur rata-rataatmosfir, laut dan daratan yang di akibatkan penipisan lapisan ozon yangmerupakan dampak dari pemakaian emisi gas rumah kaca secara terus-menerusyang dampak buruknya sudah dirasakan diberbagai wilayah didunia. Untukwilayah Indonesia kapasitas polusi kabut asap sangat besar dan telah banyakmengancam kehidupan manusia khususnya di negara-negara sekitar teritoriIndonesia, sehingga dalam masa kepemimpinan Presiden Susilo BambangYudhoyono sangat banyak memperhatikan kepada masalh ini, hal inidikarenakan menyangkut nama baik Indonesia di dunia Internasional. Untuk meminimalisir dampak buruk tersebutm, Pemerintahan RImengkampanyekan penanggulangan pemanasan global dan kabut asap denganaktif menjalankan berbagai kerjasama dengan negara lain baik bilateral maupunmultilateral, diantaranya dengan menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklimPBB yang di adakan di Nusa Dua Bali, Indonesia pada tanggal 3-14 Desember2007. konferensi ini sebagai lanjutan dari Protokol Kyoto yang diadakan diJepang pada Desember 1997 untuk membahas pengurangan pemakaian emisi gasrumah kaca di dunia. Selain dari hal tersebut dengan adanya kerjasama yang dilakukan antarkawasan regional dan bilateral, terutama kerjasama dengan Amerika Serikatdalam menangani permasalahan Lingkungan hidup di Indonesia, membantuproses pelaksananaan lebih mudah dan dapat menemukan solusi yang baik darikebijakan kerjasama kedua negara, akan tetapi jika semua keadaan ini tidakdilanjutkan dan tidak adanya kesadaran dari setiap masyarakat hasil yang dicapaitidak akan maksimal dan kerjasama yang dilakukan akan menjadi sia-sia.
  • 32. DAFTAR PUSTAKARobert Chase, Hill & Kennedy, The Pivotal States: A New Framework for U.S.Policy in the Developing World, New York: WW. Norton & Co, 1999, hal. 305-306.“Rencana Strategis Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tahun 2005-2009”PeraturanMenteri Negara Lingkungan Hidup No. 04/2005. Jakarta: KementerianNegara Lingkungan Hidup, 2005.Surya T. Djajadiningrat, “Industrialisasi dan Lingkungan Hidup : MencariKeseimbangan”, dalam Teologi Industri, Muhammadiyah University Press.1996, hal. 121.Jack C. Plano dan Roy Olton, KAMUS HUBUNGAN INTERNASIONALHeld David, ”Democrazy at the Global Order”, Oxford: Oxford UniversityPress, London, 1995, hal. 64.Sekretariat Negara RI, Lembaran Negara: UU Republik Indonesia No. 37/1999tentang Hubungan Luar Negeri Indonesia, Departemen Luar Negeri, 2005.Daniel S. Papp, Contemporary International Relations, 5th ed, Allyn & Bacon,Boston. 1997. hal.136-143.Howard H. Lentner, Foreign Policy Analysis, A Comparative and ConceptualApproach , A Bell & Howell Company, Columbus, Ohio, 1974. hal. 160-167.
  • 33. Sumber data Internet: - http://www.voaindonesia.com/content/as-kanada-ingin-tingkatkan- kerjasama-dengan-indonesia-dalam-perubahan-iklim- 105819523/85313.html - http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/06/28/89493/AS- dan-Indonesia-Perkuat-Kerjasama-Bidang-Lingkungan-Hidup - http://www.antaranews.com/berita/264965/indonesia-dan-amerika kerjasama-perlindungan-lingkungan - http://www.theglobal- review.com/content_detail.php?lang=id&id=8697&type=10 - http://www.voaindonesia.com/content/indonesia-dan-amerika- tandatangani-mou-perlindungan-lingkungan-124602854/94871.html - http://wwwnew.menlh.go.id/home/index.php?option=com_content&view =article&id=5081%3Akerjasama-lingkungan-amerika- indonesia&catid=43%3Aberita&Itemid=73&lang=en - http://www.whitehouse.gov/the-press-office/us-indonesia-comprehensive- partnership - http://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan - http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/03/29/13904/Ind onesia-Amerika-Jalin-Kerja-Sama-Iptek- - http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/09/11494 8/Konferensi-Regional-Tekankan-Kerjasama-Sipil-Militer-Bidang- Lingkungan-Hidup - http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/news/prid_09042012.html - http://dunia.vivanews.com/news/read/235496-as-indonesia-bentuk-enam- kelompok-kerja - http://www.kbr68h.com/berita/internasional/24534-amerika-dan- indonesia-paparkan-kerjasama-inisiatif-lingkungan
  • 34. - http://www.108csr.com/home/news.php?id=9740 - http://www.antaranews.com/berita/1317123817/presiden-harap-krisis- keuangan-tidak-alihkan-isu-lingkungan - http://www.mongabay.co.id/2012/05/23/kawasan-konservasi-laut- indonesia-semakin-dekati-target/ - http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2012/02/15/7674.html - http://www.fiscalpolicyforclimatechange.depkeu.go.id/index.php?pg0=2 - http://indonesian.jakarta.usembassy.gov/prid_19112011_6.html - http://www.deplu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=7&l=idSumber Data Jurnal Ilmiah: - Andre H. Pareira, ”Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia Kontemporer”, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, Vol. 1 No. 2, Jakarta, Mei 2005, hal. 149-159.

×