Penyelesaian sengketa ekonomi syariah

10,437 views
10,214 views

Published on

2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • I get a new reference in here. Thank so much.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • trmksih sgt bermanfaat..izin download
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
10,437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
216
Actions
Shares
0
Downloads
191
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah

  1. 1. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat lembaga peradilan yang ada di Indonesia. semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari’ah. Wewenang baru tersebut bisa dikatakan sebagai tantangan dan sekaligus peluang bagi lembaga peradilan agama. Dikatakan sebagai tantangan karena selama ini bagi Pengadilan Agama belum ada pengalaman apa pun dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syari’ah, sehingga kalau pun sekiranya datang suatu perkara tentang sengketa ekonomi syari’ah , maka bagi lembaga peradilan agama ini mesti mencari dan mempersiapkan diri dengan seperangkat peraturan perundangan maupun norma hukum yang terkait dengan persoalan ekonomi syari’ah. Hukum Islam sebagai sebuah hukum yang hidup di Indonesia menghalami perkembangan yang cukup berarti dalam masa kemerdekaan ini. Perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari kewenangan yang dimiliki oleh Peradilan Agama (PA) sebagai peradilan Islam di Indonesia. Dulunya, putusan PA murni berdasarkan fiqh para fuqaha, eksekusinya harus
  2. 2. 2 dikuatkan oleh Peradilan Umum, Para hakimnya hanya berpendidikan Syariah tradisional dan tidak berpendidikan hukum, organisasinya tidak berpuncak ke Mahkamah Agung, dan lain-lain. Sekarang keadaan sudah berubah. Salah satu perubahan mendasar akhir-akhir ini adalah penambahan kewenangan PA dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang baru, antara lain bidang ekonomi syariah.1 Persoalannya sampai saat ini belum ada aturan hukum positive yang secara terperinci mengatur tentang acara penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, namun demikian bukan berarti tidak ada aturan hukumnya atau dengan kata lain telah terjadi “kekosongan hukum” dalam persoalan ini. Karena pada asasnya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili 2 Oleh karena itu walau pun aturan formal yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah belum ada, pengadilan agama sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh negara untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah sudah seharusnya mengerahkan segenap potensinya untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah ini kiranya pengadilan agama harus berani dan mampu menggali nilai-nilai maupun norma-norma hukum Islam,1 Rifyal Kabah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Sebagai Sebuah Kewenangan BaruPeradilan Agama, dalam Varia Peradilan . tahun ke XXI, NOMOR245 April, 2006,hal. 12.2 Lihat pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman.
  3. 3. 3 baik yang terdapat dalam kitab Al-Qur’an, al-Sunnah maupun kitab-kitab fiqh /ushul fiqh serta fatwa-fatwa Majelis Ulama’ yang dalam hal ini melalui Dewan Syari’ah Nasional yang berkaitan dengan persoalan-persoalan diseputar ekonomi syari’ah.B. Rumusan Masalah Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut : 1. Mengapa sengketa ekonomi syari’ah mesti diselesaikan melalui Badan Peradilan Agama ? 2. Bagaimana cara-cara dan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama ? 3. Pengadilan Agama mana yang paling berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah (kompetnsi relative) ?C. Tujuan Penelitian Penelitian tentang sengketa ekonomi syari’ah dan penyelesaiannya di Pengadilan Agama mengandung maksud dan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui lebih mendalam mengapa Pengadilan Agama lebih berwenang dalam meyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah ? 2. Untuk menganalis lebih jelas bagaimana cara-cara dan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama.
  4. 4. 4 3. Untuk memperoleh informasi yang pasti tentang Pengadilan Agama mana yang paling berwenang (kompetensi relatif) memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syari’ah.D. Manfaat Penelitian Penelitian tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di lingkungan Pengadilan agama diharapkan memiliki manfaat tertentu.. Manfaat tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu: 1. Manfaat sosial (social value), yang diharapkan berguna untuk : a. Memberi gambaran atau pedoman awal bagi lembaga Peradilan Agama tentang bagaimana cara-cara dan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah. b. Memberi informasi kepada masyarakat muslim Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syari’ah tentang cara-cara menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah melalui pengadilan agama. c. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 2. Manfaat akademik (academic value) a. Diharapkan penulisan tesis tentang proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di pengadilan agama ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Studi Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.
  5. 5. 5 b. Manfaat lain dari penulisan tesis ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dalam bidang penyelesaian sengkerta ekonomi syari’ah.E. Telaah Pustaka Dari penelusuran referensi yang ada tidak banyak dijumpai karya-karya ilmiyah yang membahas persoalan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di lingkungan Pengadilan Agama . Hal ini bisa dimaklumi karena persoalan ini relatif masih baru. Namun demikian hal-hal yang masih ada relevansinya dengan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dapat dijumpai pada beberapa karya ilmiyah, diantaranya adalah tulisan Dr. Dadan Muttaqien tentang “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Di Luar Lembaga Peradilan”. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa pada prinsipnya penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah di luar lembaga peradilan (non litigasi) ada dua cara yang bisa ditempuh, yaitu melalui lembaga perdamaian (al-Shulh) dan melalui lembaga arbitrase (al-Tahkim). 3 Di Indonesia, lembaga perdamaian telah diakui keberadaannya melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaaian Sengketa. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah3 Dadan Muttaqien, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah Di Luar Lembaga Peradilan,dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Ke XXIII NOMOR 266 Januari 2008 (Jakarta :IKAHI, 2008) Hal. 60.
  6. 6. 6 sengketa bisnisnya di luar lembaga peradilan, baik melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.4 Sedangkan lembaga tahkim disini yang dimaksud adalah penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS ). Sebagai gambaran tentang peraturan dan prosedur Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) adalah sebagai berikut: 1. Penagajuan Permohonan Proses arbitrase dimulai dengan didaftarkannya surat permohonan untuk mengadakan arbitrase oleh Sekretaris dalam Register Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS). Dalam surat permohonannya tersebut harus memuat sekurang-kurangnya nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan kedua belah pihak, suatu uraian singkat tentang salinan naskah perjanjian Arbitrasenya dan suatu surat kuasa khusus jika diajukan oleh kuasa hukum. 2. Selanjutnya, surat permohonan itu akan diperiksa oleh Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) , untuk menentukan apakah Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa arbitrase yang dimohonkan tadi. Dalam hal perjanjian atau klausula arbitrase dianggap tidak cukup kuat dijadikan dasar kewenangan Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) untuk memeriksa sengketa yang diajukan, maka Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) akan meyatakan permohonan itu tidak dapat diterima (niet outvankelijk verklaard) yang dituangkan dalam sebuah4 Ibid.
  7. 7. 7 penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) sebelum pemeriksaan dimulai atau dapat pula dilakukan oleh arbiter tunggal atau arbiter majelis yang ditunjuk dalam hal pemeriksaan telah dimulai. Sebaliknya, jika perjanjian atau klausula arbitrase dianggap telah mencukupi, maka Ketua Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS) segera menetapkan dan menunjuk arbiter tunggal atau majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa berdasarkan berat ringannya sengketa. Arbiter yang ditunjuk tersebut dapat dipilih dari arbiter atau menunjuk seorang ahli dalam bidang khusus yang diperlukan untuk menjadi arbiter, karena pemeriksaanya memerlukan suatu keahlian khusus. Dengan demikian susunan arbiter dapat pula dalam bentuk tunggal atau majelis.3. Arbiter yang ditunjuk memerintahkan untuk menyampaikan salinan surat permohonan kepada Termohon disertai perintah untuk menanggapi permohonan tersebut dan memberikan jawabannya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan surat permohonan dan surat panggilan. Segera setelah diterimanya jawaban dari Termohon, atas perintah Arbiter tunggal atau Ketua ArbiterMajelis, salinan dari jawaban tersebut diserahkan kepada Pemohon dan bersamaan dengan itu memerintahkan kepada para pihak untuk menghadap di muka sidang Arbitrase pada tanggal yang ditetapkan, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya perintah itu, dengan pemberitahuan bahwa
  8. 8. 8 mereka boleh mewakilkan kepada kuasa hukumnya masing-masing dengan surat kuasa khusus.4. Pemeriksaan persidangan Arbitrase dialakukan di tempat kedudukan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS), kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, pemeriksaan dapat dilakukan di tempat lain. Arbiter Tunggal atau Majelis dapat melakukan sidang ditempat untuk memeriksa saksi, barang, atau benda dokumen yang mempunyai hubungan dengan para pihak yang bersengketa. Putusan harus diambil dan dijatuhkan di tempat kedudukan Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS).5. Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung Arbiter tunggaal atau majelis harus memberi perlakuan dan kesempatan yang sama sepenuhnya terhadap para pihak (equality before the law) untuk membela dan mempertahankan kepentingan yang disengketekannya. Arbiter tunggal atau Majelis , baik atas pendapat sendiri atau para pihak dapat melakukan pemeriksaan dengan mendengar keterangan saksi, termasuk saksi ahli dan pemeriksaan secara lisan di antara para pihak, setiap bukti atau dokumen yang disampaikan salah satu pihak kepada Arbiter Tunggal atau Majelis salinannya harus disampaikan kepada pihak lawan. Namun, pemeriksaan dibolehkan secara lisan (oral hearing). Tahap pemeriksaan dimulai dari jawab-menjawab (replik-duplik), pembuktian dan putusan dilakukan berdasarkan kebijakan Arbiter Tunggaal atau Majelis.
  9. 9. 96. Dalam jawabannya, atau paling lambat pada sidang pertama pemeriksaan, Termohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan (reconventie). Terhadap bantahan yang diajukan Termohon, Pemohon dapat mengajukan jawaban (replik) yang dibarengi dengan tambahan tuntutan (Additional Claim) asal hal itu mempunyai hubungan yang sangat erat langsung dengan pokok yang disengketekan serta termasuk dalam Yurisdiksi Badaan Arbitrase Syari’ah Nasional (BASYARNAS), baik tuntutan konvensi, rekonvensi maupun addional Claim akan diperiksa dan diputus oleh Arbiter atau maajelis terlebih dulu akan mengusahakan tercapainya perdamaian. Apabila usaha tersebut berhasil, maka Arbiter Tunggal akan membuat akta perdamaian dan mewajibkan kedua belah pihak untuk memenuhi dan mentaati perdamaian tersebut masing-masing. Sebaliknya, apabila perdamaian tidak berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Majelis akan meneruskan pemeriksaan sengketa yang dimohon. Dalam hal yang diteruskan para pihak dipersilakan untuk memberikan argumentasi dan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk mengatakannya. Seluruh pemeriksaan dilakukan secara tertutup sesuai dengan saran arbitrase yang tertutup.7. Arbiter tunggal atau Majelis akan menutup pemeriksaan sengketa arbitrase dan menetapkan suatu hari sidang untuk mengucapkan putusan yang diambil, bila menganggap pemeriksaan telah cukup, dengan tidak menutup kemungkinan dapat membuka sekali lagi pemeriksaan (to open) sebelum putusan dijatuhkan bila dianggap perlu.
  10. 10. 10 8. Putusan diambil dan diputuskan dalam suatu sidang yang dihadiri kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil secara patut, tetapi jika tidak ada yang hadir, maka putusan tetap diucapkan. Seluruh proses pemeriksaan sampai diucapkannya putusan oleh Arbiter Tunggal atau Majelis akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan habis, terhitung sejak dipanggilnya pertama kali para pihak untuk menghadiri sidang pertama pemeriksaan. 9. Putusan Arbitrase tersebut harus memuat alasan-alasan, kecuali para pihak menyetujui putusan tidak perlu membuat alasan. Arbiter Tunggal atau Majelis harus memutus berdasar kepatutan dan keahlian sesuai dengan ketentuaan hukum yang berlaku bagi perjanjiaan yang menimbulkan sengketa dan disepakati para pihak. Putusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa dan para pihak wajib mentaati seta memenuhi secara suka rela seperti yang disebut di atas. Apabila putusan tidak dipenuhi secara suka rela, maka putusan dijalankan menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 637 RV dan Pasal 639 RV. 5 Walaupun putusan arbiter itu bersifat final , namun Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syari’ah Nasional memberikan kemungkinan kepada salah satu pihak untuk mengajukan secara tertulis, permintaan pembatalan putusan (annulment of the award) arbitrase tersebut yang disampaikan kepada sekretaris BASYARNAS dan tembusan kepada pihak lawan sebagai pemberitahuan. Pengajuan pembatalan putusan paling lambat5 Ibid, hal. 65.
  11. 11. 11 dalam waktu 60 (enam puluh) hari dari tanggal putusan diterima, kecuali mengenai alasan penyelewengan dan hal itu berlaku paling lama dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan dijatuhkan. Permintaan pembatalan putusan hanya dapat dilakukan berdasarkan salah satu alasan sebagai berikut: a. Penunjukan Arbiter Tunggal atau Majelis tidak sesuai dengan ketentuan, b. Putusan melampaui batas kewenangan BASYARNAS, c. Putusan melebihi yang diminta para pihak, d. Terdapat penyelewengan diantara saalah salah seorang arbiter, e. Putusan jauh menyimpang dari ketentuan pokok dan putusan tidak memuat alasan-alasan yang menjadi landasan pengambilan putusan.6 Sementara itu dalam tulisan Dr. Rifyal Ka’bah yang berjudul” Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama” yang termuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan tahun Ke XXI Nomor 245 April 2006, lebih banyak mambahas tentang pengalaman BASYARNAS dalam menyelesaian sengketa ekonomi syari’ah yang diajukan kepadanya, dimana didalam menyelesaiakan sengketa ekonomi syari’ah BASYARNAS menggunakan dua hukum yang berbeda, yakni hukum Islam seperti yang diformulasikan oleh DSN (Dewan Syari’ah Nasional) dan pasal- pasal dalam KUHPerdata. Hal ini dilakukan karena ketiadaan peraturan6 Ibid.
  12. 12. 12 perUndang-Undangan tentang perbankan syari’ah secara khusus dan ekonomi syari’ah secara umum.7 Selain kedua referensi di atas terdapat satu tesis MSI-UII Yogyakarta yang disusun oleh Yususf Buchori dengan judul “Litigasi Sengketa Perbankan Syari’ah Dalam Persektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Study Kasus Putusan Pada Pengadilan Agama Purbalingga)” , dalam pembahasannya lebih terfokus kepada studi kasus pada sengketa perbankan syari’ah yang diadili dan diselesaikan oleh pengadilan Agama Purbalinga, bukan kepada penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah pada umumnya. Sebaagaimana dalam salah satu kesimpulannya Yusuf Buchori menyatakan, bahwa dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari’ah terdapat dua lapangan hukum (two level playing fields) , yaitu syari’ah level dan legal level. Hal ini dikarenakan dalam praktek Bank Syari’ah dalam mengadakan akad secara formal berpedoman kepada KHUPerdata (BW) dan secara materiil atau substansinya berdasarkan prinsip syari’ah.8 Dari ketiga referensi di atas secara jelas belum ada yang membahas proses penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dilingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu cukup alasan bagi diri Penyusun untuk menyusun tesis ini dalam rangka untuk menambah khazanah keilmuan dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah, khususnya bagi lembaga Pengadilan Agama.7 Rifyal Kabah, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah …,hal. 20.8 Yusuf Buchori, Litigasi Sengketa Perbankan Syari’ah Dalam Persektif Undang-UndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 TentangPeradilan Agama (Study Kasus Putusan Pada Pengadilan Agama Purbalingga)” , Tesis MSI-UIIYogyakarta, 2007, hal. 148.
  13. 13. 13F. Kerangka Teori Ekonomi atau ilmu ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini, karena yang pertama terikat kepada nilai-nilai Islam dan yang kedua memisahkan diri dari agama semenjak negara-negara Barat berpegang kepada sekularisme dan menjalankan politik sekularisasi.9 Sungguh pun demikian, tidak ada ekonomi yang terpisah dari nilai atau tingkah laku manusia, tetapi pada ekonomi konvensional, nilai yang digunakan adalah nilai duniawi semata (profane, mundane). Yang dimaksud dengan kata syariah dalam ekonomi syariah sebenarnya adalah fiqh para fuqaha. Hal itu karena salah satu pengertian syariah yang berkembang dalam sejarah adalah fiqh dan bukan ayat-ayat dan/atau hadits- hadits semata sebagai inti agama Islam atau ayat-ayat dan/atau hadts-hadits hukum saja secara khusus. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim (dan juga pada 7 kata dalam Piagam Jakarta), perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi dan keuangan syariah secara umum di Indonesia, serta Pengadilan Syariah (Mahkamah Syariyah) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Inilah yang diistilahkan dalam bahasa Barat sebagai Islamic Law, de Mohammadan wet/recht, la loi islamique, dan lain-lain.109 Khurshid Ahmad (ed), Studies in Islamic Economics , dalam Rifyal Kabah, PenyelesaianSengketa Ekonomi Syari’ah., hal. 12.10 Rifyal Kabah,Hukum Islam di Indonesia, (Buletin Dahwah) DDII, DKI Jakarta, Mei 2006.
  14. 14. 14 Ada pun pengertian ekonomi Islam adalah merupakan suatu ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur’an, hadits Nabi Muhammad SAW., ijma’ dan qiyas.11 Islam memang sebagai suatu sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut. Untuk ini Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya Bank Syariah, dari Teori ke Praktek, telah menguraikan :12 1. Perekonomian masyarakat luas – bukan hanya masyarakat Muslim – akan menjadi baik bila menggunakan kerangka kerja atau acuan norma- norma Islami. Banyak ayat Al-Quran yang menyerukan penggunaan kerangka kerja perekonomian Islam, diantaranya adalah :                               13    Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” Semua ayat tersebut merupakan penentuan dasar pikiran dari pesan Al-Quran dalam bidang ekonomi. Dari ayat-ayat tersebut dapat difahami11 Pusat Komunikasi Ekonomi Syari’ah, Buku Saku Lembaga Bisnis Syari’ah , (Jakarta: PKES,2006), hal.112 Muhammad SyafiI Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktek, Cet.kesembilan (Jakarta:Gema Insani, 2005)hal. 10.13 Q.S. Al-Baqarah (2): 87-88.
  15. 15. 15 bahwa Islam mendorong penganutnya untukmenikmati karunia yang telah diberikan oleh Allah. Karunia tersebut harus didayagunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ,baik materi maupun non materi. Islam juga mendorong penganutnya berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Salah satu hadits Rasulullah SAW menegaskan : ‫االمســلمون على شروطـهم اال حرم حلال اواحل حـــرامـا‬ Artinya :"Kaum Muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat dan kesepakatan mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."14 Rambu-rambu tersebut di antaranya: carilah yang halal lagi baik; tidak menggunakan cara batil; tidak berlebih-lebihan/melampaui batas; tidak di zhalimi maupun menzhalimi; menjauhkan diri dari unsur riba; maisir (perjudian dan intended speculation); dan gharar (ketidak-jelasan dan manipulatif ) serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak dan sedekah. Ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan perekonomian konvensional yang menggunakan prinsip self interest (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.2. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh. Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid. Dalam tatanan itu setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih14 H.R. At-Turmudzi, dalam kitab Subulus Salam,Syarah Bulughul Maram min AdillatilAhkam, Juz III, Jilid II, disusun oleh Imam Muhammad ibn Ismail Al-Kahlaniy Al-Shananiy(t.t.p., Dar al-Fikr, t.t.)hal. 59.
  16. 16. 16 sayang bagai satu keluarga. Sebuah persaudaraan yang universal dan tak diikat batas geografis. Keadilan dalam Islam memiliki implikasi sebagai berikut : a. Keadilan Sosial; b. Keadilan Ekonomi;3. Keadilan Distribusi Pendapatan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada dalam masyarakat, berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam.4. Kebebasan Individu dalam Konteks Kesejahteraan Sosial. Konsep Islam amat jelas. Manusia dilahirkan merdeka. Karenanya tidak adaseorang pun – bahkan negara mana pun – yang berhak mencabut kemerdekaantersebut dan membuat hidup manusia menjadi terikat. Dalam konsep ini setiapindividu berhak menggunakan kemerdekaannya tersebut sepanjang tetap beradadalam kerangka norma-norma Islami. Dengan kata lain, sepanjang kebebasantersebut dapat dipertanggung-jawabkan, baik secara sosial maupun dihadapanAllah. Sedangkan yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah” perbuatan atau kegiatan usahayang dilakukan menurut prinsip syari’ah,” 15 antara lain meliputi :15 Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 49 huruf i.
  17. 17. 17a.bank syari’ah;b.asuransi syari’ah;c.reasuransi syari’ah;d.reksadana syari’ah;e.lembaga keuangan mikro syari’ah;f.obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;g.sekuritas syari’ah;h.pembiayaan syari’ah;i.pegadaian syari’ah;j.dana pensiun lembaga keuangan syari’ah;k.bisnis syari’ah. Menegenai sendi-sendi Islam, menurut catatan Abu A’la Al-Maududiterdapat tujuh hal sebagai berikut :a. Adanya prinsip perbedaan antara yang halal dan yang haram mengenai jalan- jalan mencari kekayaan. Dalam hal ini Islam tidak membenarkan bagi umatnya untuk mencari kekayaan semau-mau mereka, tetapi Islam menegaskan perbedaan antara mereka dalam mencari penghidupan melalui jalan-jalan yang sah dan yang tidak sah. Prinsip ini diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya :                                    16     16 Q.S. An-Nisa’ (4) : 29-30.
  18. 18. 18 Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu 17; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” Ayat ini telah menetapkan dua perkara sebagai syarat bagi sahnya perdagangan. Pertama, hendaklah perdagangan itu dilakukan dengan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Kedua, hendaklah keuntungan satu pihak, tidak berdiri di atas dasar kerugian pihak yang lain. Maksudnya adalah bahwa tiap-tiap orang yang merugikan orang lain untuk membela kepentingan pribadinya, maka seolah-olah ia menumpahkan darahnya dan membukakan jalan kebinasaan bagi dirinya akhir kesudahannya. Pencurian, penyuapan, 18 perjudian, jual beli secara gharar , penipuan, pemalsuan, membungakan uang dan lain-lain jalan mencari kekayaan, apabila terdapat di dalamnya kedua sebab ini menjadikan dia tidak sah. Dan jika hanya terdapat sebagian syarat , misalnya “suka sama suka”, diantara kedua belah pihak, maka ia masih membutuhkan satu syarat lagi, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat :    Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri.”b. Larangan menumpuk / mengumpulkan harta.17 Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebabmembunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, Karena umat merupakan suatu kesatuan.18 Jual beli secara gharar, artinya jual beli yang membawa kebinasaan (resiko), seperti tidakdiketahuinya ketentuan barang yang diperjual belikan, atau tidak diketahui harganya,banyaknya,temponya kalau di sana ada tempo, atau tidak diketahui kepastian adanya barang itu dankeselamatannya.
  19. 19. 19 Bahwa seyogyanya seseorang yang baik tidak mengumpulkan harta yang didapatnya dengan jalan yang sah, karena yang demikian itu menghambat perputaran kekayaan dan merusak keseimbangan dalam pembagiannya dikalangan masyarakat ramai. Orang yang mengumpulkan harta dan tidak membelanjakannya, tidak hanya mencampakkan dirinya ke dalam berbagai penyakit moril saja, tetapi juga melakukan sesuatu kejahatan yang besar terhadap masyarakat seluruhnya, dimana madharatnya dan keburukannya akan kembali menimpa dirinya juga. Oleh karena itu Islam sangat mencela dan memerangi sifat kebakhilan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al- Qur’an:                                19     Artinya :” Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”c. Perintah untuk membelanjakan harta. Tetapi walaupun demikian Islam tidak membenarkan umatnya membelanjakan hartanya dengan jalan boros, semata- mata untuk memuaskan hawa nafsu. Akan tetapi didalam membelanjakan harta tersebut haruslah didasari “fi sabilillah”. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :19 Q.S. Ali Imran (5): 180.
  20. 20. 20          20      Artinya : “…. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”        21  Artinya : “ Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta).”                                22   Artinya : “ Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah- lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan Karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).”d. Zakat. Kewajiban zakat dimaksudkan agar supaya kekayaan tidak dibiarkan terkumpul disalah satu tempat dalam masyarakat.e. Hukum Waris. Yang dikehendaki dalam aturan ini adalah apabila seseorang meninggalkan harta benda, maka harta bendanya tersebut dibagi-bagikan kepada sanak kerabatnya yang terdekat, dan apabila tidak meninggalkan sanak kerabat20 Q.S. Al-Baqarah (2) : 219.21 Q.S. Al-Ma’arij (70) : 24-25.22 Q.S. Al-Baqarah (2) : 272.
  21. 21. 21 semua harta peninggalannya harus diserahkan ke Baitul Mal kaum muslimin, supaya dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh umat.f. Pembagian rampasan perang. Islam telah mengatur harta-harta yang diperoleh dari hasil rampasan perang, secara lebih adil dan lebih bermanfaat bagi sesama pihak.g. Perintah untuk berhemat dalam perbelanjaan. Islam menghendaki, bahwa tidak seyogyanya seseorang membelanjakan hartanya kecuali dalam batas-batas kemampuan ekonominya 23 Berangkat dari uraian di atas, dapat dimunculkan kerangka teori sebagai berikut :“Bahwa ikatan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat adalah erat-semata-mata karena fitrah keduanya. Antara keduanya harus ada keselarasan dan keserasian, bukan persaingan dan pertarungan.”24 Sementara itu, untuk menyelesaikan sengketa ekonomi/bisnis syari’ah pada umumnya pihak penggugat menuntut ganti rugi dari pihak tergugat atas tidak terpenuhinya “prestasi” yang telah disepakati bersama dalam suatu akad perjanjian yang telah dibuat oleh mereka. Oleh karena itu disini perlu dijelaskan beberapa teori ganti rugi (ta’wid, daman). Berkaitan dengan hal tersebut definisi .daman mengandung makna-makna sebagai berikut: 1. Objek wajib ̣ḍaman terletak pada zimmah (perjanjian). Kewajiban .daman tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan oleh pihak23 Abu A’la Al-Maududi, Dasar-Dasar Ekonomi Islam dan Berbagai System Masa Kini,alihbahasa Abdullah Suhaili, cet. Kedua (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1984) hal . 13624 Ibid, hal. 13.
  22. 22. 22 yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (mutadarrar) berhak mengadukan ke pengadilan untuk memaksa pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian (mutasabbib) agar memenuhi kewajibannya. Hal ini berbeda dengan kewajiban yang bersifat moral atau keagamaan di mana Syari’ hanya mendorong untuk memenuhinya tanpa implikasi hukuman keduniaan atas pelenggaran itu. Hal ini termasuk katagori khitab al-targib yang meliputi, dalam istilah kaum ushuli, makruhat dan mandubat. Zimmah menurut bahasa adalah al-aqdu (perjanjian). Menurut tradisi fuqaha’ zimmah adalah suatau sifat yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi untuk menerima hak atau melakukan kewajiban.2. Hak yang dibebankan kepada seseorang berdasarkan .daman berbeda dengan kewajiban seseorang berdasarkan ‘uqubah baik pada karakter maupun tujuannya. Wajib karena .daman disyariatkan untuk melindungi hak-hak individu. Pada saat yang sama ‘uqubah disyariatkan karena adanya unsur pelanggaran (al-ta’addi) terhadap hak-hak Allah SWT. Wajib pada .daman disyariatkan untuk mengganti atau menutupi (al-ajru) kerugian yang terjadi pada seseorang. Sementara ‘uqubah ditetapkan untuk menghukum pelaku agar jera dan tidak melakukan perbuatan itu kembali (al-zajru).3. Sebab-sebab .daman adalah adanya unsur al-ta’adi , yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan suatu kewajiban menurut hukum. Ta’addi dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad
  23. 23. 23 yang semestinya harus dipenuhi. Misalnya, tempat penitipan barang (al- muda) tidak memelihara barang sebagaimana mestinya, seorang al-ajir (buruh upahan, orang sewaan) dengan al-musta’jir (penyewa) sama-sama meyalahi akad. Ta’addi juga dapat terjadi karena melanggar hukum syari’ah (mukhalafatu ahkam syari’ah) seperti pada kasus perusakan barang (al-itlaf), perampasan(al-gash), maupun kelalaian atau penyia- nyiaan barang secara sengaja (al-ihmal).4. Ta’addi yang mewajibkan .daman benar-benar menimbulkan ..darar (kerugian). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada .daman, karena secara fatual tidak ada .darar yang harus digantirugikan. Itulah sebabnya jika seorang pengendara yang lalai menabrak barang orang lain tetapi tidak menimbulkan kerusakan, tidak diwajibkan untuk memberikan .daman. Namun demikian, tedapat suatu perbuatan dengan sendirinya mewajibkan .daman seperti al-gasbu (perampasan) . Menurut jumhur ulama, pelaku perampasan harus mengganti manfaat barang yang dirampas walaupun tidak memanfaatkannya. Ini adalah bagian dari adanya asumsi bahwa kerugian akan selalu ada pada kasus-kasus perampasan. Damikian pula diduga kuat akan terjadi kerugian (.darar) bagi seseorang yang dibatasi kebebasannya atau seseorang yang ditahan secara ilegal menurut fuqaha’ Hanabilah. Hal ini mirip dengan Strict Liability dalam hukum Inggris. Pengecualian ini memperkuat kaidah bahwa al-.darar syarthum liwujubi .daman (kerugian adalah syarat terhadap keharusan ganti rugi).
  24. 24. 245. Antara ta’addi (pelanggaran) dengan .darar (kerugian) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya, .darar dapat dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara langsung. Jika .darar dinisbatkan kepada sebab-sebab lain, bukan perbuatan pelaku pelanggaran (muta’addi) sendiri, maka .daman tidak dapat diberlakukan , karena seseorang tiadak dapat dibebani tanggungjawab atas akibat perbuatan orang lain. Kaidah syariah mengenai masalah ini adalah: .‫غيره‬ ‫الزتزر وازرة وزر اخر ؛ ال يؤاخذ احد بجريرة‬6. .darar harus bersifat umum sesuai dengan keumuman hadit Nabi: laa .darara wa la .dirara (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain). Tingkat .darar diukur berdasarkan ‘urf (kebiasaan) yang berlaku. Hal ini sejalan dengan kaidah ushul: yajibu hamlu al-laf.zi ‘ala ma’nahu al-muhaddah fi as-syar’i in wujida, wa illa wajaba hamluhu ‘ala ma’nahu al-‘urfi (suatu keharusan membawa kata kepada maknanya yang definitif secara syara’ jika ditemukan, tetapi kalau tidak ada harus dialihkan kepada makna definitif berdasarkan ‘urf). Karena Syari’ tidak menetapkan makna .darar , sehingga ukurannya, baik kualitas maupun kuantitas, mengaju kepada ‘urf. Dengan demikian, .darar yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa, dan hak-hak yang berkaitan dengan keharta-bendaan jika selaras dengan ‘urf yang berlaku di tengah masyarakat.7. Kualitas dan kuantitas .daman harus seimbang dengan .darar. Hal ini sejalan dengan filosofi .daman, yaitu untuk mengganti dan menutupi
  25. 25. 25 kerugian yang diderita pihak korban, bukan membuat pelakunya agar jera. Kendati demikian, tujuan ini selalu ada dalam berbagai sanksi, walau hanya bersifat konvensional.25G. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian Oleh karena penelitian ini bersifat penelitian pustaka ( Library Research), maka metode yang dipergunakan untuk memperoleh data yang dikehendaki adalah dengan jalan menggali/mengeksplorasi nilai-nilai maupun norma- norma hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan yang sedang diteliti, baik yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur’an, kitab-kitab hadis, kitab- kitab fiqh/ushul fiqh, peraturan perUndang-Undangan, fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun sumber-sumber lain yang berkaitan. 2. Jenis Penelitian Dari segi kegunaan atau manfaatnya, penelitian ini lebih tepat dikategorikan sebagai jenis penelitian terapan (Applied Research), yakni jenis penelitian yang dilakukan dalam rangka menjawab kebutuhan dan memecahkan masalah-masalah praktis, sehingga jenis penelitian ini dapat juga di sebut dengan operational research (penelitian operasi) atau action research (penelitian kerja).2625 Asmuni Mth, Teori Ganti Rugi (.daman) Perspektif Hukum Islam, diktat kuliah pada programMagister Studi Islam UII Yogyakarta. Hal. 8.26 Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis, Cet.1 (Yogyakrta: UII Press,2005),hal. 26
  26. 26. 26 3. Pendekatan Sedangkan pendekatan yang dipakai dalam menjawab persoalan yang telah dirumuskan adalah menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan sekiranya dalam proses penulisan tesis ini muncul kasus tentang sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama, maka tidak menutup kemungkinan juga akan dipergunakan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan Undang-Undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya atau antara Undang- Undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang- Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi. 27 Pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam suatu ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum27 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Pertama, cet. Ke-2 (Jakarta:Kencana,2005), hal. 93
  27. 27. 27 dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.28 Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus bisa berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah ratio decidendi atau reasoning, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupuin untuk kajian akademis, ractio decidendi atau reasonimg tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu dikekmukakan di sini bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (case study). Didalam pendekatan kasus (case approach), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagi aspek hukum, …29 4. Metode Analisis Data Lebih lanjut untuk menganalisis data yang diperoleh dipergunakan metode induktif, yakni berusaha mencari aturan-aturan, nilai-nilai maupun28 Ibid, hal. 9529 Ibid, hal. 94
  28. 28. 28 norma-norma hukum yang terdapat dalam pustaka yang terkait untuk dirumuskan sebagai suatu kaidah hukum tertentu yang bisa diberlakukan untuk menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama.H. Sistematika Pembahasan Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan tesis ini disusun berdasaarkan sisitematika sebagai berikut: BAB I : Pendahuluan; dalam bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan kerangka teori serta metode penelitian dan sisitematika pembahasan. BAB II : Tinjauan Umum tantang Ekonomi Syariah; dalam bab ini dibahas tentang konsep dan sistem ekonomi syari’ah, macam-macam aktivitas ekonomi syari’ah, sumber-sumber hukum ekonomi syari’ah dan ragam konflik ekonomi syari’ah, bab ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan hal-hal apa saja yang rawan terjadinya konflik atau sengketa dalam aktivitas perekonomian yang berbasis syariah, serta prinsip-prinsip ekonomi syari’ah. BAB III : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah; dalam bab ini dibahas tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dengan jalan musyawarah, melalui badan arbitrase dan penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah melalui Badan Peradilan Agama. Dalam bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan dan menjawab persoalan bagaimana mestinya sengketa dibidang perekonomian syariah tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan nilai-nilai
  29. 29. 29 yang Islami yang menjunjung tinggi rasa keadilan serta Pengadilan Agama mana yang berwenang menyelesaikan sengketa dimaksud . BAB IV : Analisis Data; Dalam bab ini dimaksudkan untuk menganalisis data yang diperoleh sepanjang penelusuran pustaka yang relevan mapun dari hasil wawancara dengan praktisi hukum yang berkompeten dalam penyelesaian perkara sengketa ekonom syariah. BAB V : Penutup; pada bab ini dideskripsikan kesimpulan penyusun hasil analisis pembahasan dan saran/rekomendasi yang dipandang perlu. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI SYARIAHA. Konsep dan Sistem Ekonomi Syariah. Gagalnya kapitalisme maupun sosialisme dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, mengharuskan adanya pemecahan. Karena itu, negara-negara muslim sangat membutuhkan suatu sistem yang lebih baik yang mampu memberikan semua elemen berperan dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia sejati. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an :                 30 .      Artinya :”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu 31,30 Q.S. Al-Anfal (8) : 24.31 Maksudnya: menyeru kamu berperang untuk meninggikan kalimat Allah yang dapatmembinasakan musuh serta menghidupkan Islam dan muslimin. juga berarti menyeru kamukepada iman, petunjuk jihad dan segala yang ada hubungannya dengan kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.
  30. 30. 30 Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya 32 dan Sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan “. Sistem Ekonomi Islam yang dilandasi dan bersumber pada ketentuan Al- Qur’an dan Sunnah berisi tentang nilai persaudaraan, rasa cinta, penghargaan kepada waktu, dan kebersamaan. Adapun sistem ekonomi Islam meliputi antara lain : 1.Mengakui hak milik individu sepanjang tidak merugikan masyarakat. 2. Individu mempunyai perbedaan yang dapat dikembangkan berdasarkan potensi masing-masing. 3.Adanya jaminan sosial dari negara untuk masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuihan pokok manusia . 4.Mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil orang yang memiliki kekuasaan lebih. 5. Melarang praktek penimbunan barang sehingga mengganggu distribusi dan stabilitas harga. 6. Melarang praktek asosial (mal-bisnis).33B.Macam-Macam Aktivitas Ekonomi Syari’ah Aktivitas ekonomi syari’ah atau ekonomi Islam sangatlah luas dan banyak sebanyak aktivitas kehidupan manusia didalam memperoleh kesejahteraan kehidupan di dunia ini, sebab menusia memang diperintahkan untuk memenuhi kesejahteraannya di dunia ini tanpa melupakan kebahagiannya di32 Maksudnya: Allah-lah yang menguasai hati manusia33 Gita Danupranata, Ekonomi Islam, cetakan pertama (Yogyakarta : UPFE-UMY,2006) hal26-27.
  31. 31. 31 akhirat kelak. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur’an surat Al- Qoshosh ayat 77 :                                Artinya :” Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” Namun dalam hal ini akan dibatasi pada aktivitas-aktivitas ekonomi syari’ah yang sudah populer dan melembaga di Indonesia, sebagaimana yang tercantum didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Untuk itu berikut ini akan diuraiakan beberapa aktivitas ekonomi syari’ah yang berkembang di Indonesia , diantaranya : 1. Bank Syari’ah a.Pengertian Bank Islam atau bank syari’ah secara teknis mempunyai persamaan pengertian. Para Pakar pebankan Islam memberikan beberapa definisi. Menurut Karnaen A. Perwaatmadja, bank syari’ah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu unsur yang harus dijauhi dalam muamalah Islam adalah praktik- praktik yang mengandung unsur riba.3434 Karnaen A. Perwaatmadja, Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia, dalam SofiniyahGhufron (Penyunting) Briefcase Book Edukasi Profesional Syari’ah, Konsep dan Implementasi
  32. 32. 32 Sedangkan Warkum Sumitro mengatakan bahwa bank Islam berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalah secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan hadits. Dalam operasionalisasinya, bank Islam harus mengikuti atau berpedoman kepada praktik-praktik usaha yang dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, bentuk-bentuk yang sudah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang oleh Rasulullah bentuk-bentuk usaha baru sebagai hasil ijtihad para ulama atau cendekiawan muslim yang tidak menyimpang dari ketentuan Al-Qur’an dan hadits.35 Senada dengan pengertian di atas, Amin Azis juga berpendapat bahwa bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah Islam. Hal ini berarti, operasional bank syari ’ah harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an maupun hadits, yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syari’ah Islam.36 Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bank Islam adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. Di mana sistem, tata cara, dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu Al-Qur’an dan hadits. Dalam Al-Qur’an, istilah bank tidak pernah disebutkan secara eksplisit, tetapi menurut Arifin, jika yang dimaksud merujuk pada sesuatuBank Syari’ah, cet. 1, (Jakarta : Renaisan, 2005), hal.18.35 Ibid, hal.19.36 Ibid.
  33. 33. 33 yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban, maka semua itu disebutkan dengan jelas seperti zakat, shodaqoh, ghanimah, bai’, dan sebagainya., atau segala sesuatu yang memiliki fungsi atau peran tertentu yang dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi.37 Sedangkan dilihat dari sisi ahlak, Al-Qu’an juga menyebutkan sebuah konsep yang secara eksplisit disebutkan dalam bentuk kisah maupun perintah. Konsep accountability merupakan contoh kongkrit yang tertera dalam beberapa ayat, misalnya QS al-Baqarah(2):282-283,                                                                                                                                                                          37 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari’ah, dalam Sofiniyah Ghufron(Penyunting), Ibid, hal. 20.
  34. 34. 34              Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah38 tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu’amalahmu itu), kecuali jika mu’amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. . Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu ’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang 39 (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Surat Al-Baqarah: 282-283) Konsep trust (amanah) dalam QS al-Baqarah (2): 283, dan masih banyak ayat lain yang berkaitan dengan konsep keadilan, amar ma’ruf nahi mungkar, menegakkan kebenaran, dan berlaku sabar dalam rangka menjaga stabilitas lembaga tersebut.4038 Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dansebagainya.39 barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.40 Sofiniyah Ghufron (Penyunting), Konsep dan Implementasi Bank Syari’ah, cet. I (Jakarta:Renaisan, 2005) hal.20.
  35. 35. 35 b.Prinsip-Prinsip Prilaku Bisnis Syari’ah Untuk menyesuaikan dengan aturan dan norma-norma Islam, sudah semestinya diterapkan dalam perilaku bisnis termasuk dalam hal ini praktek perbankan Islam, lima prinsip sebagai berikut : 1). Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba); 2). Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah, zakat; 3). Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam (haram); 4). Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan maisir (judi) dan gharar (ketidakpastian); 5). Penyediaan Takaful (asuransi Islam).41 2. Reksadana Syari’ah a. Memahami Reksadana Syari’ah Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat 27, Reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari Bapepam. Reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga seperti saham, obligasi, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen di atas.41 Latifa M. Algaud dan Mervyn K. Lewis, Islamic Banking, diterjemahkan oleh BurhanWirasubrata dengan judul Perbankan Syari’ah, Prinsip, Praktek, Pospek, cet.II (Jakarta : PT.Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal. 48.
  36. 36. 36 Dengan demikian, sebuah reksadana merupakan hubungan trilateralkarena melibatkan beberapa pihak yang terikat sebuah kontrak atau trustdeed secara legal. Mereka adalah pemilik modal, manajer investasi, danbank kustodian. Manajer investasi biasanya berbentuk perusahaan yang kegiatanusahanya mengelola portofolio efek. Perusahaan pengelola disebutdengan fund management company. Di samping sebagai pengelolainvestasi, fund management company juga menangani masalah-masalahyang berhubungan dengan pemasaran dan adaministrasi dana. Portofolioefek adalah kumpulan (kombinasi) sekuritas, atau surat berharga atauefek, atau instrumen yang dikelola. Reksadana Syari’ah (Islamic Investment Funds) dalam hal inimemiliki pengertian yang sama dengan reksadana konvensional, hanyasaja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkanpada syariat Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupundari segi pembagian keuntungan. Islamic Investment Fund merupakan lembaga intermediaris yangmembantu surplus unit melakukan penempatan dan untukdiinvestasikan. Salah satu tujuan dari Reksadana Syari’ah adalahmemenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperolehpendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan dapatdipertanggungjawabkan secara religius, serta sejalan dengan prinsip-prinsip syari’ah.
  37. 37. 37 Dengan demikian, Reksadana Syari’ah adalah suatu wadah yang-digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, di manapengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syri’at Islam. Reksadana merupakan jalan keluar bagi para pemodal kecil yangingin ikut serta dalam pasar modal dengan modal minimal yang relatifkecil dan kemampuan menanggung resiko yang sedikit. Reksadanamemiliki andil yang amat besar dalam perekonomian nasional karenadapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembanganperusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta. Di sisilain, reksadana memberikan keuntungan kepada masyarakat berupakeamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraanmaterial. Dari sisi tujuan Reksadana Syari’ah dapat disejajarkan dengan SosialResponsible Investment (SRI) atau Etical Investment , Sosially AwareInvestment, dan Value-based investment. Tujuan utama ReksadanaSyari’ah bukan semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga memilikitanggungjawab sosial terhadap lingkungan, komitmen terhadap nilai-nilai yang diyakini tanpa harus mengabaikan keinginan investornya. Oleh karena itu, Reksadana Syari’ah tidak boleh menginvestasikandananya pada bidang-bidang yang bertentangan dengan Syariat Islam,misalnya saham-saham atau obligasi-obligasi dari perusahaan yangpengelolaan dan produknya bertentangan dengan syariat islam; pabrikmakanan atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok,
  38. 38. 38 tembakau, jasa keuangan konvensional, pornografi, pelacuran, serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.42 Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) Nomor 20/DSN- MUI/IV/2001, Reksadana Syari’ah adalah : “ Reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syari’ah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahibul maal/rabb al maal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahibul maal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahibul maal dengan pengguna investasi.” b. Ciri-Ciri dan Mekanisme Operasional Reksadana Syari’ah Ciri-Ciri Operasional Reksadana Syari’ah : 1). Mempunyai Dewan Syariah yang bertugas memberikan arahan kegiatan Manajer Investasi (MI) agar senantiasa sesuai dengan syariah Islam. 2). Hubungan antara investor dari perusahaan didasarkan pada sistem mudharabah, di mana satu pihak menyediakan 100% modal (investor), sedangkan satu pihak lagi sebagai pengelola (manajer investasi). 3). Kegiatan usaha atau investasinya diarahkan pada hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Mekanisme Operasional Reksadana Syari’ah Perbedaan paling mendasar antara reksadana konvensional dan reksadana syari’ah adalah terletak tada proses screening dalam42 Sofiani Ghufron (Penyunting), Briefcase Book Edukasi Profesional Syari’ah, Investasi Halaldi Reksa Dana Syari’ah, cet.1 (Jakarta : Renaisan, 2005), hal. 16.
  39. 39. 39mengkonstruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah adalahmengeluarkan saham-saham yang memiliki aktifitas haram sepertiriba, gharar, minuman keras, judi, daging babi, rokok dan lainsebagainya. Di samping itu, proses filterisasi juga dilakukan dengancara membersihkan pendapatan yang dianggap diperoleh dari kegiatanharam dan membersihkannya dengan cara charity. Dalam mekanisme kerja yang terjadi di reksadana ada tiga pihakyang terlibat dalam pengelolaan dan, yaitu:1). Manajer investasi sebagai pengelola investasi. Manajer investasi ini bertanggungjawab atas kegiatan investasi, yang meliputi analisa dan pemilihan jenis investasi, mengambil keputusan- keputusan investasi, memonitor pasar investasi, dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor,. Manajer investasi (perusahaan pengelola) dapat berupa: a). Perusahaan efek, dimana umumnya berbentuk devisi tersendiri atau PT yang khusus menangani reksa dana. b). Perusahaan yang secara khusus bergerak sebagai perusahaan manajemen investasi (PMI) atau investment manajemen company.2). Bank kustodian adalah bagian dari kegiatan usaha suatu bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan (safe keeper) serta administrator reksadana. Dana yang terkumpul dari sekian banyak investor bukan merupakan bagian kekayaan manajer investasi
  40. 40. 40 maupun bank kustodian, tetapi milik para investor yang disimpan atas nama reksadana dari bank kustodian. Baik manajer investasi maupun bank kustodian yang akan melakukan kegiatan ini terlabih dahulu harus mendapat ijin dari Bapepam. 3). Pelaku (perantara) di pasar modal (broker, underwriter) maupun di pasar uang (bank) dan pengawas yang dilakukan oleh Bapepam. c. Jenis dan Instrumen Investasi Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syari’ah Islam, yaitu : 1).Instrumen saham yang sudah melalui penawaran umum dan pembagian deviden didasarkan atas tingkat laba usaha. 2).Penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syari’ah. 3) Surat hutang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syari’ah. 43 Berikut ini adalah kaidah-kaidah syari’ah yang telah dipenuhi dalam instrumen saham : 1). Kaidah syar’iah untuk saham : a). Bersifat musyarakah jika saham ditawarkan secara terbatas; b). Bersifat mudharabah jika saham ditawarkan secara terbatas. c).Tidak boleh ada perbedaan jenis saham karena resiko harus ditanggung oleh semua pihak.43 Ibid, hal.32.
  41. 41. 41 d).Seluruh keuntungan akan dibagi hasil, dan jika terjadi kerugian akan dibagi rugi bila perusahaan dilikuidasi. e). Investasi pada saham tidak dapat dicairkan kecuali setelah likuidasi.2). Kaidah syari’ah untuk emiten : a). Produk/jasa yang dihasilkan dikategorikan halal. Dalam hal ini, JII (Jakarta Islamic Index) telah melakukan penyaringan terhadap saham yang listing. Berdasarkan fatwa DSN, BEJ memilih emiten yang unit usahanya sesuai dengan syari’ah. b). Hasil usaha tidak mengandung unsur riba dan tidak bersifat zalim. c). Tidak menempatkan investor dalam kondisi gharar atau maysir. _ Memberi informasi yang transparan _ Resiko usaha yang wajar dan memenuhi ketentuan. _ Manajemen Islami _ Menghormati HAM _ Menjaga sumber daya alam dan lingkungan hidup.3). Kaidah syariah untuk pasar perdana : a). Semua akad harus berbasis pada transaksi yang riil (dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal dan bermanfaat. b). Tidak boleh menertibkan efek hutang untuk membayar kembali hutang. c). Dana hasil penjualan efek yang diterbitkan akan dietrima oleh perusahaan.
  42. 42. 42 d). Hasil investasi yang akan diterima pemodal merupakan fungsi dan manfaat yang diterima emiten dari modal yang diperoleh dari dana hasil penjualan efek dan tidak boleh semata-mata merupakan fungsi dari waktu.. 4). Kaidah syariah untuk pasar sekunder : a). Semua efek harus berbasis pada transaksi riil (dengan penyerahan) atas produk dan jasa yang halal. b). Tidak boleh membeli efek hutang dengan dana dari hutang atau menerbitkan surat hutang. c). Tidak boleh membeli berdasarkan tren atau indek. d). Tidak boleh memperjual belikan hasil yang diperoleh dari suatu efek (misalnya kupon, dividen) walaupun efeknya sendiri dapat diperjualbelikan. e). Tidak boleh melakukan transaksi murabahah dengan menjadikan objek transaksi sebagai jaminan. f). Transaksi tidak menyesatkan, seperti penawaran palsu dan cornering Salah satu faktor utama yang menyebabkan gerakan yang tidak stabildalam harga saham adalah spekulasi dalam pembayaran uang muka atau obralsaham dengan harga marjinal. Para spekulan mencari keuntungan perbedaanharga dalam transaksi jangka pendek. Spekulan berbeda kontras dengan investor. Tujuan investor yang sungguh-sungguh adalah mencari jalan keluar dari tabungan saham yang mereka milikijika mereka benar-benar mau menjual di kemudian hari. Investor yang
  43. 43. 43 sesungguhnya tidak tertarik pada transaksi berjangka pendek dan tujuan mereka, setidaknya saat pembelian, adalah memegang saham dalam jangka panjang. Oleh karena itu, ada tiga hal yang mencirikan suatu inventasi di pasar modal yaitu ; a). Mengambil saham yang telah dibeli, b) Melakukan pembayaran penuh, c) Keinginan pada saat membeli untuk memegang saham dalam jangka waktu yang tidak tertentu.443. Gadai Syari’ah a. Rukun dan Syarat Transaksi Gadai Setiap akad harus memenuhi syarat syah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal ini, namun secara syarat syah dan rukun dalam menjalankan pegadaian sebagai berikut: Rukun Gadai : 1). Shigat adalah ucapan berupa ijab dan qabul. 2). Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan orang yang menerima gadai (murtahin). 3). Harta / barang yang dijadikan jaminan (marhun). 4). Hutang (Marhun bih)44 Sofiniyah Ghufron (Penyunting), Briefcase Book Edukasi Profesional Syari’ah, SistemKeuangan dan Investasi Syari’ah, cet.I,(Jakarta : Renaisan, 2005), hal. 33-36.
  44. 44. 44Syarat Sah Gadai :1). Shigat Syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya; rahin mensyaratkan apabila tenggang waktu marhunbih habis dan marhunbih belum terbayar, maka rahin dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak murtahin minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.2). Orang yang berakad. Baik rahin maupun martahin harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang mumayyis dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.3). Marhun bih a). Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin. b).Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak syah. c). Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.4). Marhun a). Harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih. b). Marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
  45. 45. 45 c). Harus jelas dan spesifik. d). Marhun itu secara sah dimiliki oleh rahin. e). Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.b. Hak dan Kewajiban pihak Penerima Gadai (Murtahin) 1). Hak Murtahin ( Penerima Gadai ) : (a).Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada sat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin. (b).Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun. (c).Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah/rahin). 2.) Adapun kewajiban penerima gadai (murtahin) adalah : (a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya. (b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri. (c) Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.c. Hak dan Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai)
  46. 46. 46 1). Hak pemberi gadai adalah: (a). Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman. (b). Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai. (c). Pembari gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya. (d). Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai. 2). Kewajiban pembari gadai: (a) Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai. (b) Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.d. Akad Perjanjian Transaksi Gadai Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai), maka dapat menggunakan tiga akad perjanjian, antara lain: 1). Akad Qard al-Hasan
  47. 47. 47 Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konsumtif. Untuk itu, nasabah (rahin) dikenakan biaya berupa upah / fee kepada pihak pegadaian (murtahin) karena telah menjaga dan merawat barang gadaian (marhun). Sebenarnya, dalam akad qard al-hasan tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian, ketentuan untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara: • Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase. • Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan dalam kontrak. Mekanisme pelaksanaan akad qard al-hasan: (a). Barang gadai (marhun) berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. (b). Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini bersifat sosial. Tetap diperkenankan menerima fee sebagai pengganti biaya administrasi yang biasanya diberikan pihak pemberi gadai (rahin) kepada penerima gadai. .2). Akad Mudharabah Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Dengan akad ini, nasabah (rahin)
  48. 48. 48 akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian (marhum) sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi. Jika barang gadai (marhun) dapat dimanfaatkan, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan barang gadai, dengan jenis akad yang dapat disesuaikan dengan jenis barangnya. Jika pemilik barang gadai tidak berniat memanfaatkan barang gadai tersebut, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu. Akan tetapi hasilnya harus diserahkan kepada pemilik barang gadai sebagian. Ketentuan akad mudharabah: .(a). Jenis barang gadai dalam akad ini adalah semua jenis barang asal bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan dan lain sebagainya. (b). Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan setelah dikurangi biaya pengelolaan. Adapun ketentuan persentase nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.3). Akad Ba’i Muqayyadah Akad Ba’i Muqayyadah adalah akad yang dilakukan apabila nasabah (rahin) ingin menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Seperti pembelian peralatan untuk modal kerja. Untuk memperoleh pinjaman, nasabah harus menyerahkan barang sebagai jaminan berupa barang-
  49. 49. 49 barang yang dapat dimanfaatkan, baik oleh rahin maupun murtahin. Dalam hal ini, nasabah dapat memberi keuntungan berupa mark up atas barang yang dibelikan oleh murtahin. Atau dengan kata lain, murtahin (pihak pegadaian) dapat memberikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan akad jual beli, sehingga murtahin dapat mengambil keuntungan berupa margin dari penjualan barang tersebut sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. 4). Akad Ijarah Akad Ijarah adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontrak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi. Dalam gadai syariah, penerima gadai (murtahin) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut muajjir (pegadaian), sementara nasabah (penyewa) disebut mustajir, dan sesuatu yang diambil manfaatnya disebut major, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut ajron atau ujrah.454. Asuransi Syari’ah a. Pengertian Asuransi Syari’ah45 Sofiniyah Ghufron (Penyunting), Briefcase Book Edukasi Profesional Syari’ah, MengatasiMasalah Dengan Pegadaian Syari’ah, cet. I (Jakarta : Renaisan, 2005), hal. 31.
  50. 50. 50 Sebagaimana telah diterangkan pada bab terdahulu, dalam konsep agama Islam terdapat suatu terminologi yang membedakan hubungan manusia dengan Tuhan (hablum minallah) di satu sisi dan hubungan manusia dengan sesamanya (hablum minannas) dan lingkungan sekitarnya (hablum minal alam) di sisi lainnya. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan seperti peribadatan misalnya adalah bersifat limitatif (ta’abudi) artinya tidak dimungkinkan bagi manusia untuk mengembangkannya. Sedangkan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan alam di sekitarnya adalah bersifat terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-qur’an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya. Lapangan kehidupan ekonomi termasuk di dalamnya usaha perasuransian, digolongkan di dalam hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya yang disebut dengan hukum muamalah, oleh karena itu bersifat terbuka dalam pengembangannya.46 Pengertian kehidupan ekonomi dalam konteks perusahaan asuransi menurut syari’ah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Di antara keduanya, baik asuransi konvensional maupun asuransi syari’ah mempunyai persamaan yaitu perusahaan asuransi hanya berfungsi sebagai fasilitator hubungan struktural antara peserta penyetor premi (penanggung) dengan peserta penerima46 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari’ah diIndonesia , cetakan ke-4 (Jakarta : Kencana, 2007),hal. 135.
  51. 51. 51 pembayaran klaim (tertanggung). Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan takaful dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syarat Islam dengan mengacu kepada Al- Qur’an dan As-Sunnah.47 Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain takaful (bahsa Arab), ta’min (bahasa arab) dan Islamic insurance (bahasa Inggris). Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungan atau menanggung. Namun dalam prakteknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah tafakul. Istilah tafakul ini pertama kali digunakan oleh Dar Al Mal Islami , sebuah perusahaan asuransi Islam di Genewa yang berdiri pada tahun 1983.48 Istilah tafakul dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar kafala-yakfulu- takafala-yatakafalu-takaful yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama. Kata takaful tidak dijumpai dalam Al-Qur’an namun demikian ada sejumlah kata yang seakar dengan kata takaful, seperti misalnya dalam QS. Thaha (20) : 40 :       Artinya :"Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" ِ47 H.A. Dzajuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (SebuahPengenalan), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 120.48 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum...., hal. 136.
  52. 52. 52 Apabila kita memasukkan asuransi tafakul ke dalam lapangan kehidupan muamalah, maka tafakul dalam pengertian muamalah mengandung arti yaitu saling menanggung resiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi tafakul berkaitan dengan unsur saling menanggung resiko di antara para peserta asuransi, di mana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lainnya. Tanggung menanggung resiko tersebut dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditujukan untuk menanggung resiko tersebut. Perusahaan asuransi takaful hanya bertindak sebagai fasilitator saling menanggung di antara para peserta asuransi. Hal inilah salah satu yang membedakan antara asuransi tafakul dengan asuransi konvensional, di mana dalam asuransi konvensional terjadi saling menanggung antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi.b. Prinsip-prinsip Asuransi Syari’ah Prinsip utama dalam asuransi syari’ah adalah ta’awanu ‘ala al birr wa al-taqwa (tolong –menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al-ta’min (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi tafakul adalah akad takafuli (saling menanggung), bukan akad tabaduli (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh

×