Kemitraan SKB dan PKBM

3,414 views

Published on

SKB sebagai lembaga pembina PNFI di kab/kota memiliki relasi dengan PKBM, kerangka pembinaan yang dipaparkan berikut merupakan langkah awal bagi SKB menunjukkan kontribusi di tengha masyarakat.

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,414
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
119
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kemitraan SKB dan PKBM

  1. 1. Peningkatkan Mutu dan Pembinaan PKBM oleh SKB Paparan Direktur Bindikmas pada Workshop Pendampingan SKB Bandung, 20-21 Nopember 2013
  2. 2. Dasar Hukum : Kursus dan Pelatihan sebagai SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SATUAN PENDIDIKAN adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (UU No.20/2003 Pasal 1 butir 10) Satuan PNF: Lembaga Kursus Lembaga Pelatihan Kelompok Belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Majelis Taklim Satuan pendidikan yang sejenis [UU No.20/2003 Pasal 26 ayat (4)]
  3. 3. DASAR HUKUM PEMBINAAN KELEMBAGAAN UU No 20 th 2003/pasal 62 (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah UU no 20 Th 2003/pasal 50 (3) Pemerintah dan atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional
  4. 4. Dasar Hukum Akreditasi dan Penilaian Kinerja UU no 20/2003 dan PP 19 tahun 2005 UU No 20/2003 ; Pasal 59 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. UU No 20/2003 : Akreditasi Pasal 60 (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. PP no 19/2005: bab II lingkup, Fungsi, dan Tujuan ,Pasal 2 (2) Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.
  5. 5. Program dan Lembaga PNFI PP No 17 th 2010 Program pembelajaran PAUDNI 1.Kursus menjahit 2. Kursus elektro 3. Kursus otomotif dll 4. Paket A 5. Paket B 6. Paket C 7. PBA 8. TPA 9. SPS 10. Kelompok Bermain 11. Taman bacaan 12. Pemberdayaan Perempuan Bagaimana kalau satu tempat 2 lembaga ? Lembaga PAUDNI 1. Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK) : 1.2.3.4.5.6.7.11.12. 2. PKBM (NILEM):1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 3. Kelompok Belajar: 4.5.6.7.11 4. Pusat PAUD (NIL): 8.9.10.11 5. Rumah Pintar: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12 6. Rumah Singgah: 1.2.3.4.5.6.7.11.12 7. Sanggar Kegiatan Belajar: 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12…… (percontohan) 8. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar :1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. (pengembangan) 9. ………………………….
  6. 6. Sistem Perizinan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan 1.Kursus menjahit (izin Penyelenggaraan Pprogram) 5. Paket B (izin Penyelenggaraan Pprogram) 7. PBA (izin Penyelenggaraan program) 1. Lembaga Kursus dan Pelatihan (NILEK) 2. PKBM (NILEM) 3. Kelompok Belajar 4. Pusat PAUD (NIL) 5. Rumah Pintar 6. Rumah SInggah 7. Sanggar Kegiatan Belajar 8. Balai Pengembangan Kegiatan Belajar 9. …………………………. 1. dimana lembaganya, siapa pendidiknya, sarana prasarana belajar, program belajar, evaluasi, standar kelulusan Akte Notaris, Pengelola lembaga, Sarana dan Prasarana, minimal 1 program
  7. 7. GAMBARAN PENATAAN PKBM TH 2014 (DRAFT AWAL DAN MASIH PEMBAHASAN) TOLOK UKUR Reward A Nilem, terakreditasi A/B, Kinerja A/B, organisasi milik masyarakat, memiliki min 3 program PNF yg berbeda, TBM, memiliki minimal 2 jenis usaha, memiliki minimal 4 desa binaan, memiliki minimal 2 program sosial kemasyarakatan dan minimal pernah menjuarai tk propinsi/nasional dll PKBM Rujukan, Unggulan masyarakat B Nilem, terakreditasi A/B, Kinerja A/B, organisasi milik pribadi, memiliki min 3 program PNF yg berbeda, TBM, memiliki minimal 2 jenis usaha, memiliki minimal 3 desa binaan, memiliki minimal 2 program sosial kemasyarakatan dan minimal pernah menjuarai tk propinsi/nasional dll Revitalisasi sarpras Pusat magang peserta didik dan pengelola, TUK, Pelatih Nasional, prioritas bansos pengentasan kemiskinan, pengangguran, PUG, TPPO, TBM, mengikuti acaa-acara nasional dan internasional C Nilem, menyelenggarakan minimal 3 program PNF yg berbeda dan (pilih salah satu; usaha mandiri, TBM, sosial kemasyarakatan) dan memiliki minimal 2 desa binaan Diklat/ magang di PKBM klasifikasi A atau B, BOP PKBM, dukungan persiapan akreditasi dan penilaian kinerja PKBM Standar Pelayanan Minimal D Nilem, menyelenggarakan minimal 1 program PNF, (pilih salah satu; usaha mandiri, TBM, sosial kemasyarakatan) dan memiliki 1 desa binaan Diklat/ magang di PKBM klasifikasi A atau B, BOP PKBM, PKBM Rintisan klasifikasi PKBM Unggulan, rujukan Catatan : PKBM yg belum memiliki Nilem tidak boleh mengakses dana bansos, Akan dilakukan verifikasi kelayakan PKBM, Akan dilakukan penilaian kinerja dan WAJIB PKBM MEMILIKI DESA BINAAN
  8. 8. DESAIN PENJAMINAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN MASYARAKAT Penjaminana Mutu Kelembagaan Penjaminan Mutu Proses Pembelajaran Program Penjaminan Mutu Lulusan Penjaminan Mutu tindak lanjut lulusan Kursus terstruktur Uji/sertifikat Komp Bekerja DU/DI Kursus non terstruktur Surat keterangan Bekerja/Mandiri PBA Sukma Usaha mandiri/... PAUD Izasah/..... Masuk SD Paket A, B, C UN/Izasah Bel lanjut/ karier/bekerja Unit usaha Kualitas Prod/jasa wirausaha Sosial Kemasy Pengakuan Masy Kemadirian masy NILEM ONLINE AKREDITASI PENILAIAN KINERJA Dukungan verifikasi, penilaian kelembagaan Dukungan Kurikulum bahan ajar , metode Dukungan alat dan sistem evaluasi Dukungan kerjasama, CSR, Pencitraan PENJAMINAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
  9. 9. PENJAMINAN MUTU PKBMK (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) LEGAL (memiliki izin dan nomor induk lembaga/Nilem) BERKINERJA UNGGUL (Dinilai Kinerjanya A atau B TERAKREDITASI (Memenuhi Standar Nasional Pendidikan) Mutu lembaga harus diukur dengan 3 tolok ukur penjaminan mutu lembaga
  10. 10. Dukungan dalam kebijakan penjaminan mutu • Pendataan dan verifikasi LKP online (NILEM) – tidak diperkenankan satu gedung, satu manajemen memperoleh Nilek dan Nilem. • Permagangan bagi pengelola PKBM kinerja C dan D ke PKBM berkinerja A dan B • Penilaian kinerja bagi PKBM • BOP PKBM, Revitalisasi PKBM, Lomba PKBM • Penyusunan dan distribusi kurikulum, bahan ajar, media, metode dan sistem penilaian • Penguatan jejaring • Magang bagi pendidik PKBM ke unit-unit usaha dan best practises • Penguatan program PKH (pendidikan kecakapan hidup) di PKBM terutama bagi peserta didik wanita • Mendorong PKBM menjadi TUK • Membina Pendidik dan Pengelola melakukan evaluasi
  11. 11. TOLOK UKUR SKB HARUS LEBIH TINGGI/BERAT GAMBARAN PENATAAN SKB TH 2014 (DRAFT AWAL DAN MASIH PEMBAHASAN) TOLOK UKUR/INDIKATOR Reward Predikat (Draft) A Legalitas, Srapras, Pamong, staf, program PNF yg dilaksanakan minimal 7 jenis dan 75 % sdh terakreditasi dan dapat dijadikan percontohan Memiliki desa lab site minimal 5 desa Membina semua PKBM dan TBM di wilayah binaan, menjadi TUK, tempat pelatihan dan magang, memiliki unit usaha, dll .............................................. dana operasional, Hibah, Revitalisasi, Diklat, TUK, permagangan, Penyusunan buku, dana monev dan pembinaan lembaga SKB (Percontohan Unggulan) B Legalitas, Srapras, Pamong, staf, program PNF yg dilaksanakan minimal 7 jenis di dalam dan 50 % sdh terakreditasi dan dapat dijadikan percontohan Memiliki desa lab site minimal 5 desa, memiliki unit usaha Membina 4 PKBM dan TBM ............................................................ C Legalitas, Srapras, Pamong, staf, program PNF yg dilaksanakan minimal 5 jenis dan sdh ada yang terakreditasi Memiliki desa lab site minimal 3 desa .............................................. Dana hibah program, dana pembinaan lab, BOP fasilitas, ikut permagangan dan pelatihan dll SKB (Pelaksana) D Legalitas, Srapras, Pamong, staf, Program PNF yg dilaksanakan minimal 3 jenis belum terakreditasi Memiliki desa lab site minimal 2 desa ............................. Dana hibah program, dana pembinaan lab, BOP fasilitas, ikut pelatihan dan permagangan dll SKB (rintisan) klasifikasi SKB (Percontohan) SKB perlu dinilai setiap saat baik program, organisasi dan manajemen untuk memperbaiki predikat
  12. 12. Pola Pembinaan SKB dengan PKBM SKB A B C D Bisa membina kalau grade lebih tinggi dan bidang kemampuannya sama dan lebih bagus prestasinya PKBM A B Catatan : Grade A PKBM lebih rendah dari pada grade A di SKB C D DESA BINAAN DESA BINAAN DESA BINAAN
  13. 13. Membangun jaringan antara SKB dengan PKBM • Mewujudkan konsep percontohan dan pembinaan UPT thd satuan pendidikan • Mendorong UPT dan Satuan Pendidikan saling terjadi penjaminan mutu • Memulai dengan apa yg sudah ada menuju terbentuknya sistem • Merintis jejaring antar unit kerja dan satuan pendidikan • Menindaklanjuti PBA dengan mewujudkan desa literacy mandiri (mandiri proses pemberantasan dan mandiri dalam usaha) • Mewujudkan sistem pendataan peserta didik PBA dan potensi yg dimulai tingkat desa binaan
  14. 14. Pola Pembinaan yang akan dibangun dalam rintisan Dikmas BP-PAUDNI /P2-PAUDNI PKBM masyarakat (setara kategori A/B) merumuskan berbagai acuan dan standar untuk dicoba, memberikan acuan-acuan kepada SKB SKB (SETARA KATEGORI A/B SKB) Memberikan asistensi dalam penilihan desa, koordinasi linsek, membangun kemitraan dengan stakeholder, melatih dan mendampingi PKBM, melakukan visitasi dan asistensi, melakukan evaluasi proses dan program, PKBM masyarakat (setara kategori A/B) Desa literacy Mandiri Desa literacy Mandiri Menetapkan desa binaan, koordinasi dengan aparat /masy desa, menggali data, pengolahan dan presentasi data, pendirian TBM mandiri, usaha mandiri dan jaringan kerja usaha masyarakat Desa literacy Mandiri 1. Bagaimana memiliki data desa yg akurat : warga buta aksara BnBa, potensi desa dll 2. Bagaimana minat baca masyarakat bisa lestari 3. Bagaimana menindaklanjuti keaksaraan usaha mandiri (kum) terwujud dimasyarakat , dengan tolok ukur: a. Keterampilan masyarakat, ada usaha masyarakat yg permanen 4. Bagaimana cara-cara yg tepat dalam membina usaha mandiri masyarakat

×