Your SlideShare is downloading. ×
0
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan

1,927

Published on

Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan

Sistem Evaluasi Monitoring Pembangunan

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,927
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1.  
  • 2. Materi Pembahasan
      • Tujuan Evaluasi Kinerja.
      • Peraturan-peraturan Pemerintah yang Mendasari Pelaksanaan Evaluasi Kinerja.
      • Model-model Evaluasi Kinerja.
      • Alur Proses Evaluasi Kinerja.
      • Pengenalan Aplikasi.
  • 3. Tujuan Evaluasi Kinerja
      • Mendorong peningkatan kinerja dan perbaikan yang berkesinambungan.
      • Mendorong terciptanya pengelolaan kegiatan yang berorientasi hasil.
      • Fokus pada bidang-bidang pembangunan yang strategis.
      • Memberikan dasar bagi Anggaran Berbasis Kinerja.
  • 4. Peraturan Yang Mendasari
      • Instruksi Presiden No. 7/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
      • Peraturan Pemerintah 21/2004 tentang Anggaran Berbasis Kinerja.
      • Permendagri 13/2007
      • Permendagri 38/2008
  • 5. Model – Model Evaluasi Kinerja
      • SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), banyak diterapkan di berbagai institusi pemerintah pusat dan daerah.
      • Balance Score Card, penerapan terbanyak ada di sektor swasta.
      • Total Performance Score Card, penerapan terbanyak juga di sektor swasta.
      • Model Alternatif (Diterapkan di SMEP).
  • 6. Proses Evaluasi Kinerja
      • Penyusunan Rencana Strategis Meliputi :
    •  Penetapan Tujuan & Sasaran
    •  Penetapan Tujuan & Sasaran Prioritas
    •  Penyusunan Program
    •  Penyusunan Kegiatan
      • Penetapan Indikator Kinerja
      • Pengukuran Indikator Kinerja.
      • Penyusunan Laporan Kinerja.
      • Pemanfaatan Informasi Evaluasi Kinerja.
  • 7. Alur Evaluasi Kinerja
  • 8. Penyusunan Rencana Strategis Tujuan dan Sasaran Program 1 Program 2 Program .. Program n Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan .. Kegiatan n Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan .. Kegiatan n Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan .. Kegiatan n Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan .. Kegiatan n
  • 9. Kegiatan Penetapan Indikator Kinerja INDIKATOR TOLOK UKUR TARGET MASUKAN X a KELUARAN Y b HASIL Z c
  • 10. Contoh Indikator Kinerja INDIKATOR TOLOK UKUR TARGET MASUKAN Dana Rp10.000.000 KELUARAN Jumlah Pakaian 100 Stel HASIL Jumlah pegawai yang memakai pakaian tersebut setiap upacara 100 Orang Organisasi 1.20.03 Sekretariat Daerah Program 1.20.03.04 Peningkatan Disiplin Pegawai Kegiatan 1.20.03.04.01 Pengadaan Pakaian Dinas
  • 11. Pengukuran Indikator Kinerja INDIKATOR TOLOK UKUR TARGET REALISASI MASUKAN Dana Rp10.000.000 Rp8.000.000 KELUARAN Jumlah Pakaian 100 Stel 100 Stel HASIL Jumlah pegawai yang memakai pakaian tersebut setiap upacara 100 Orang 90 Orang Organisasi 1.20.03 Sekretariat Daerah Program 1.20.03.04 Peningkatan Disiplin Pegawai Kegiatan 1.20.03.04.01 Pengadaan Pakaian Dinas
  • 12. Pengukuran Indikator Kinerja INDIKATOR TOLOK UKUR TARGET REALISASI NILAI MASUKAN (x) ‏ Dana Rp10.000.000 Rp8.000.000 80% KELUARAN (y) ‏ Jumlah Pakaian 100 Stel 100 Stel 100% HASIL (z) ‏ Jumlah pegawai yang memakai pakaian tersebut setiap upacara 100 Orang 90 Orang 90% SKOR KEGIATAN 0,20(x) + 0,30(y) + 0,50(z) ‏ 91% Organisasi 1.20.03 Sekretariat Daerah Program 1.20.03.04 Peningkatan Disiplin Pegawai Kegiatan 1.20.03.04.01 Pengadaan Pakaian Dinas
  • 13. Kendala – Kendala Penerapan model pengukuran kinerja seperti di atas merupakan konsep yang ideal untuk diterapkan. Namun pada kenyataannya belum banyak institusi yang siap dengan penerapan model pengukuran tersebut.
  • 14. Rincian Kendala
      • Penyusunan indikator kinerja membutuhkan SDM yang memahami cara melakukannya dan dalam jumlah yang cukup dan tersebar merata.
      • Biasanya membutuhkan pertimbangan yang memakan waktu ketika menentukan indikator.
      • Jerat paradigma lama dalam menyusun Program & Kegiatan berbasis anggaran bukan kinerja.
      • Ketersediaan data indikator yang terbatas, menyulitkan pengukuran.
  • 15. Model Alternatif
    • Tujuan
      • Mengatasi kendala yang ada dalam aspek pengukuran kinerja, karena diambil dari data yang memang sudah tersedia.
      • Memulai proses pembiasaan aktifitas pengukuran kinerja di masing-masing instansi.
      • Ketika proses pembiasaan sudah terinternalisasi, perubahan model pengukuran kinerja ke arah yang lebih ideal menjadi lebih mudah.
  • 16. Aspek – Aspek Pengukuran
      • Keteraturan pengiriman data realisasi setiap bulannya (N1).
      • Ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan/pembangunan (N2).
      • Realisasi Fisik (N3).
      • Realisasi Keuangan (N4).
      • Masalah dan Solusi (N5).
  • 17. Formulasi Kinerja NK = a(N1) + b(N2) + c(N3) + d(N4) ‏ Keterangan : NK = Nilai Kinerja Pelaksanaan Kegiatan a = Bobot untuk nilai N1 b = Bobot untuk nilai N2 c = Bobot untuk nilai N3 d = Bobot untuk nilai N4
  • 18. Pengenalan Aplikasi
  • 19. Model Implementasi
  • 20. Model Implementasi
    • Model tersebut diimplementasikan bila ditemui kondisi-kondisi sebagai berikut :
      • Jika sebagian SKPD yang ada dibawah Pemda telah terhubung melalui LAN, WAN atau MAN dengan cukup baik.
      • Jika sebagian SKPD yang ada dibawah Pemda belum memiliki koneksi internet yang memadai, maka pengiriman data dilakukan secara manual.
  • 21. Deskripsi Merupakan sebuah sistem yang melakukan aktifitas pengamatan (monitoring) dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memroses data-data relevan yang berasal dari SKPD untuk menghasil informasi mengenai kinerja pelaksanaan kegiatan / proyek terkait.
  • 22. Tujuan Implementasi Dirancang untuk membantu Pimpinan Daerah agar dengan mudah dapat mengamati dan mengevaluasi setiap pelaksanaan kegiatan dan proyek pembangunan di wilayahnya dengan mengukur kinerja masing-masing kegiatan dan kinerja pelaksananya, sehingga dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah mencapai sasaran yang telah ditetapkan atau belum.
  • 23. Tahapan Penilaian Kinerja Pembangunan
    • Tahap I. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan
      • Fungsi : Untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
      • Fokus : Akan ditekankan pada penilaian kemajuan fisik, serapan dana, penanganan masalah dan administrasi pendataan lapangan, dengan batasan waktu pelaksanaan.
    • Tahap II. Penilaian Kinerja Perencanaan
      • Fungsi : Untuk menjaga agar pelaksanaan pembangunan berorientasi pada pencapaian target perencanaan.
      • Fokus : Akan ditekankan pada penilaian indikator perencanaan antara lain : Input, Output dan Outcome.
  • 24. Modul – Modul
    • Modul Rincian Kegiatan
    • Modul Monitoring
    • Modul Evaluasi
    • Modul Laporan
  • 25. Modul Rincian Kegiatan Dalam modul ini user dapat melihat kegiatan / proyek apa saja yang dikelola oleh masing-masing SKPD serta rincian kegiatannya. Modul ini juga memfasilitasi proses penambahan. Penyuntingan dan penghapusan data kegiatan yang tentunya harus dilakukan oleh pihak yang telah mendapat otorisasi dari pihak yang dianggap berwenang.
  • 26. Modul Monitoring Modul ini memuat data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar penilaian terhadap kinerja sebuah kegiatan dan kinerja SKPD pengelolanya.
  • 27. Modul Evaluasi Modul ini berguna untuk menampilkan hasil evaluasi dari seluruh data-data yang telah diinput ke dalam aplikasi. Hasil evaluasi akan ditampilkan dalam bentuk tabel-tabel yang dapat dilihat dimonitor komputer atau dapat dicetak ke printer.
  • 28. Modul Laporan Modul ini memfasilitasi pencetakan laporan-laporan seluruh informasi yang terkait dengan hasil evaluasi. Laporan-laporan ini masih dapat dimodifikasi atau ditambah sesuai dengan kebutuhan.
  • 29. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan
    • Pertama , Implementasi sistem memperoleh dukungan penuh dari pemimpin pemerintah daerah dalam berbagai bentuk seperti:
    • Penunjukan staf yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan.
    • Penerbitan surat atau peraturan yang mewajibkan setiap pihak yang terkait untuk membantu implementasi sistem.
    • Pengalokasian dana dan sebagainya.
    • Kedua , Kerja sama yang baik terutama dari pihak SKPD yang senantiasa harus mengirim dan memasok data-data yang diperlukan untuk sistem ini secara berkesinambungan.
  • 30. Faktor – Faktor Penentu Keberhasilan Ketiga , Komunikasi yang jelas dan baik antara pihak Pemerintah Daerah dengan pihak pengembang sistem dalam merumuskan harapan dan kebutuhan terhadap sistem ini sejak awal implementasi. Keempat , Sistem yang diimplementasikan telah mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan informasi dari berbagai pihak di pemerintah daerah.
  • 31. TERIMA KASIH

×