Your SlideShare is downloading. ×
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Kebijakan dan Kinerja Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil

2,752

Published on

Paparan Menko Perekonomian dalam Pertemuan Pusat Daerah dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Istana Wapres RI tgl 29-30 November 2010

Paparan Menko Perekonomian dalam Pertemuan Pusat Daerah dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Istana Wapres RI tgl 29-30 November 2010

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
  • mank gimana caranya mendownload
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
2,752
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KEBIJAKAN DAN KINERJA PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL Jakarta, 24 November 2010
  • 2.
    • KEBIJAKAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN BERBASIS USAHA MIKRO DAN KECIL
      • ARAHAN RPJMN 2010 – 2014
    • PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT
      • PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
      • KENDALA/PERMASALAHAN
      • AKSELERASI DAN PERLUASAN K REDIT U SAHA R AKYAT
    • PROGRAM-PROGRAM LAIN TAHUN 2010 DAN 2011
    DAFTAR ISI
  • 3.
    • Pemberdayaan usaha skala mikro dan kecil diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang berpendapatan rendah dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
    • Kredit Usaha Rakyat merupakan langkah strategis dalam rangka pemberdayaan U saha Mikro, K ecil, M enengah dan K operasi UMKMK) , penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana diamanatkan dalam Inpres No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKMK .
    • Kredit Usaha Rakyat merupakan program peningkatan akses pembiayaan ke sistem perbankan melalui skema penjaminan.
    ARAHAN RPJMN 2010 -2014
  • 4.
    • Jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebanyak 51,3 juta unit usaha
    • Usaha Mikro dan Kecil menyerap tenaga kerja sebanyak 90,9 juta pekerja
    • Kontribusi Usaha Mikro dan Kecil terhadap PDB sebesar 55,6% terhadap PDB tahun 2007
    • UMKMK cukup strategis dalam membantu perekonomian pada masa krisis, yang terbukti dari peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDB menjadi 65% tahun 2009
    • Terbatasnya UMKMK dalam mengakses kredit/pembiayaan dari Perbankan
    • Terbatasnya kemampuan UMKM dalam menyediakan agunan.
    Peran UMKM-K
  • 5. K REDIT USAHA RAKYAT (KUR) a dalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafon kredit sampai dengan Rp. 500.000.000,- yang sebagian dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Sumber Dana Penyaluran KUR adalah 100 % (seratus persen) bersumber dari dana Bank Pelaksana yang dihimpun dari dana masyarakat (tabungan, giro dan deposito). PENGERTIAN & SUMBER DANA KUR
  • 6. SKEMA KUR BANK PELAKSANA Perusahaan Penjamin Pemerintah Nota Kesepahaman Bersama Imbal Jasa Penjaminan UMKMK USAHA PRODUKTIF & LAYAK Perjanjian Kerjasama (Penjaminan KUR) Pengembalian Kredit Kredit
  • 7.
    • Plafon Kredit Ma ks Rp 500 .000.000 (lima ratus juta) yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
    • Tingkat bunga/margin pembiayaan ma ks 16 % efektif per tahun
    • Penjaminan dilaksanakan secara otomatis bersyarat sebagaimana Perjanjian Penjaminan Kredit/Pembiayaan antara pihak Perbankan dan Perusahaan Penjaminan;
    • UMKMK : Debitur baru
    • Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 1,5% dan menjadi beban APBN
    • Prosentase penjaminan kredit/pembiayaan sebesar 70%.
    SKEMA KUR AWAL (9 Oktober 2007)
  • 8.
    • KETENTUAN YANG DIPERBAIKI ANTARA LAIN :
    • Kredit/pembiayaan yang dapat disalurkan adalah kredit/pembiayaan Baru dan atau diberikan kepada Debitur Baru dan bukan kepada Debitur yang sedang menerima Kredit/Pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan hasil Bank Indonesia Checking pada saat permohonan Kredit/ Pembiayaan diajukan.
    • 2. KUR Mikro, kredit/pembiayaan dengan jumlah setinggi-tingginya Rp 5.000.000,- (lima juta) dapat diberikan secara langsung ( direct ) maupun tidak langsung ( indirect ) dengan suku bunga/margin maksimal sebesar/ setara 24% efektif per-tahun.
    SKEMA KUR, PADA ADDENDUM I MOU (14 Mei 2008)
  • 9.
      • Penurunan suku bunga KUR Mikro (pinjaman kurang dari Rp. 5 juta) dari 24 % menjadi 22 %
      • Penurunan suku bunga KUR Ritel (pinjaman lebih dari Rp. 5 juta sampai Rp. 500 juta) dari 16 % menjadi 14 %
      • Dalam hal debitur KUR modal kerja mengajukan perpanjangan, suplesi, restrukturisasi maka periode pengembalian pinjaman ditambah dari 3 tahun menjadi 6 tahun
      • Dalam hal debitur KUR investasi mengajukan perpanjangan, suplesi, restrukturisasi maka periode pengembalian pinjaman ditambah dari 5 tahun menjadi 10 tahun
      • Kewajiban melampirkan hasil Sistem Informasi Debitur ditiadakan bagi KUR Mikro
      • Debitur baru KUR dapat sedang menerima kredit konsumtif, seperti Kredit Pemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, dan Kartu Kredit.
      • Peningkatan plafon kredit bagi lembaga linkage dengan pola executing menjadi sebesar Rp. 1 miliar.
    SKEMA KUR, PADA ADDENDUM II MOU (12 Januari 2010)
  • 10.
    • Meningkat k an plafon KUR Mikro yang semula Rp 5.000.000 (lima juta) menjadi Rp 20.000.000 (dua puluh juta);
    • Meningkatkan penjaminan Pemerintah untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan serta industri kecil yang semula 70% menjadi 80%;
    • Memberikan skema KUR untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan penjaminan Pemerintah sebesar 80%.
    • Meningkatkan plafon KUR untuk program linkage executing (penyaluran KUR tidak langsung) dari semula Rp 1.000.000.000 (satu milyar) menjadi Rp 2.000.000.000 (dua milyar).
    • Memberikan jangka waktu kredit/pembiayaan investasi untuk perkebunan tanaman keras langsung 13 tahun.
    SKEMA KUR, PADA ADDENDUM III MOU (16 September 2010)
  • 11.
      • Bank Pelaksana
      • Bank BRI
      • Bank Mandiri
      • Bank B N I
      • Bank BT N
      • Bank Bukopin
      • Bank Syariah M andiri
      • Bank DKI
      • Bank Nagari
      • Bank Jabar Banten
      • Bank Jateng
      • BPD DIY
      • Bank Jatim
      • Bank NT B
      • Bank Kalbar
      • B PD Kalsel
      • B ank Kalteng
      • Bank Sulut
      • Bank Maluku
      • Bank Papua
    PIHAK-PIHAK TERKAIT KUR
      • Pemerintah
      • Kemenko Perekonomian
      • Kementerian Keuangan
      • Kementerian Pertanian
      • Kementerian Kehutanan
      • Kementerian Kelautan & Perikanan
      • Kementerian Perindustrian
      • Kementerian Koperasi & UKM
      • Kementerian Perdagangan
      • Kementerian BUMN
      • Kementerian Nakertrans
      • Perusahaan Penjaminan
      • PT. Askrindo
      • 2. Perum Jamkrindo
      • Pengawasan
      • Bank Indonesia (SID)
      • B P K P
      • Bank Pelaksana
      • Bank BRI
      • Bank Mandiri
      • Bank B N I
      • Bank BT N
      • Bank Bukopin
      • Bank Syariah M andiri
      • Bank DKI
      • Bank Nagari
      • Bank Jabar Banten
      • Bank Jateng
      • BPD DIY
      • Bank Jatim
      • Bank NT B
      • Bank Kalbar
      • B PD Kalsel
      • B ank Kalteng
      • Bank Sulut
      • Bank Maluku
      • Bank Papua
  • 12.
    • M empersiapkan UMKMK yang produktif ( individu, kelompok, kemitraan , cluster ) yang dapat dibiayai dengan KUR;
    • Menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan KUR;
    • Melakukan pembinaan dan pendampingan UMKMK selama masa pengurusan dan pengembalian kredit/ pembiayaan;
    • 4) Memfasilitasi hubungan antara UMKMK dengan pihak lainnya seperti perusahaan inti/offtaker yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk kelancaran usaha.
    Kewajiban Kementerian Teknis
  • 13. PER KEMBANGAN PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT
  • 14. REALISASI KUR 2010
  • 15. PENYALURAN KUR MENURUT SEKTOR EKONOMI
  • 16. REALISASI PENYALURAN KUR 31 OKTOBER 2010 NO BANK REALISASI PENYALURAN KUR NPL () Plafon Outstanding Debitur Rata-rata Kredit (Rp juta) (Rp juta) (Rp juta/debitur) 1 BNI 1,925,832 844,967 14,621 131.72 3.21 2 BRI (KUR Ritel) 5,883,641 3,060,864 45,139 130.34 5.02 3 BRI (KUR Mikro) 13,845,248 3,986,063 3,287,803 4.21 2.74 4 BANK MANDIRI 2,55 5 , 100 1,2 80 , 002 44,3 39 57.55 1.15 5 BTN 819,012 351,892 4,278 191.45 6.98 6 BUKOPIN 798,489 382,346 4,169 191.53 11.34 7 BSM 674,219 447,072 5,750 117.26 4.90 8 B P D 1,331,238 1,239,622 16,514 80.61 - 9 TOTAL 27,8 32 , 780 11,592, 828 3,422, 613 8.13 3.81
  • 17. KENDALA/ PER MASALAHAN
  • 18. KENDALA/PERMASALAHAN
    • Masih adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa KUR merupakan bantuan/hibah pemerintah kepada masyarakat melalui penjaminan yang dilakukan oleh Perusahaan penjaminan sehingga KUR yang diterima tidak perlu dikembalikan.
    • Tingkat suku bunga KUR dinilai masih terlalu tinggi di bandingkan dengan kredit program lainnya sehingga masyarakat masih enggan untuk memanfaatkan KUR secara maksimal
    • Sosialisasi KUR kepada masyarakat luas baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah pusat/daerah mapun dilakukan oleh bank pelaksana dirasakan belum optimal.
  • 19. Lanjutan …
    • Masih terbatasnya dan tidak meratanya jaringan kantor bank yang ada di daerah sehingga dapat menimbulkan hambatan dalam penyaluran KUR dibeberapa wilayah yang kurang jaringan kantor bank maupun kantor perusahaan penjamin.
    • Belum adanya persamaan persepsi antara aparat bank pelaksana di tingkat pusat maupun di daerah sehingga masih timbul adanya perbedaan penafsiran yang menyebabkan penyaluran KUR menjadi terhambat.
    •  
  • 20. AKSELERASI DAN PERLUASAN KREDIT USAHA RAKYAT
  • 21. PERAN PEMDA (SKPD) DALAM PERLUASAN KUR
    • Secara aktif turut m empersiapkan UMKMK yang produktif ( individu, kelompok, kemitraan , cluster ) sebagai calon debitur KUR;
    • Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Daerah dan dengan Kementerian Teknis/ Pemerintah Pusat;
    • M enyusun rencana tindak/ pendukung pelaksanaan KUR dan menyiapkan penganggarannya;
  • 22. INPRES NO.3/2010 TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN PROGRAM TINDAKAN KELUARAN TARGET PENYELESAIAN 2010 2011 PERLUASAN PENYALURAN KREDIT MENYUSUN RENCANA TINDAK PERLUASAN KUR DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH TERSUSUNNYA KEBIJAKAN UNTUK PEMERINTAH DAERAH MENGENAI RENCANA TINDAK OPERASIONAL PERLUASAN PENYALURAN KUR TERUTAMA UNTUK SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN, INDUSTRI, PERTANIAN, KEHUTANAN JATENG, JATIM, JABAR SELURUH PROVI N SI
  • 23. RENCANA TINDAK/ PENDUKUNG PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
    • LATAR BELAKANG
    • KOORDINASI ANTAR TINGKAT PEMERINTAHAN DAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN SWASTA (PERBANKAN DAN PERUSAHAAN PENJAMIN) MERUPAKAN FAKTOR PENTING KEBERHASILAN PENCAPAIAN SASARAN PENYALURAN KUR SEBESAR Rp. 20 TRILIUN PERTAHUN
    • UNTUK ITU DIPERLUKAN PERENCANAAN YANG SISTEMATIS DARI TINGKAT NASIONAL, PROPINSI SAMPAI DENGAN KABUPATEN/ KOTA .
    • MAKSUD
    • RENCANA TINDAK/ PENDUKUNG PELAKSANAAN KUR MERUPAKAN DOKUMEN PERENCANAAN YANG BERISIKAN PROGRAM SERTA KEGIATAN KEMENTERIAN DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEMPERSIAPKAN CALON –CALON DEBITUR KUR YANG POTENSIAL
  • 24.
    • TUJUAN
    • MEMBERIKAN PETUNJUK KEPADA INSTANSI TERKAIT DAN BANK PELAKSANA KUR MENGENAI LANGKAH-LANGKAH (ROAD MAP) PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN USAHA CALON DEBITUR KUR DI SUATU WILAYAH AGAR MEMILIKI KAITAN USAHA KEDEPAN DAN KEBELAKANG
    • PELAKSANA
    • PELAKSANAAN RENCANA KERJA TINDAK/PENDUKUNG PELAKSANAAN KUR MENYANGKUT KEGIATAN PEMERINTAH MAUPUN BANK SEHINGGA PERLU DIKOORDINASIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI TIM KOORDINASI (YANG SUDAH ADA SEPERTI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH (TKPKD), FORUM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH DARI BANK INDONESIA, ATAU TIM BARU)
    RENCANA KERJA PENDUKUNG PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT
  • 25. PROGRAM-PROGRAM LAIN TAHUN 2010 - 2011
  • 26. PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO PERDESAAN
    • KEMENTERIAN DALAM NEGERI MELAKSANAKAN PROGRAM :
    • PENGEMBANGAN LEMBAGA SIMPAN PINJAM BERBASIS MASYARAKAT
    • PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA
    • REVITALISASI KELEMBAGAAN BADAN KREDIT DESA
  • 27. PENYEMPURNAAN REGULASI
    • KEMENTERIAN KEUANGAN MENYUSUN :
    • RENCANA PERUBAHAN PMK NO. 222/PMK.010/2008 TENTANG PERUSAHAAN PENJAMINAN KREDIT DAN PERUSAHAAN PENJAMINAN ULANG KREDIT
  • 28. PENGEMBANGAN GAPOKTAN
    • KEMENTERIAN PERTANIAN MELAKSANAKAN :
    • PENINGKATAN AKSES PETANI/ GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) TERHADAP SKIM KREDIT PROGRAM (KUR, KKP-E, KPEN-RP, DAN KUPS) PADA LEMBAGA PERBANKAN
    • PENUMBUHAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKM-A) TERHADAP GAPOKTAN PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERTANIAN (PUAP)
  • 29. KESIMPULAN
    • KUR sebagai salah satu program strategis dalam rangka meningkatkan perekonomian untuk mengurangi kemiskinan.
    • Peningkatan penyaluran KUR merupakan salah satu indikator semakin meningkatnya kemampuan debitur UMKMK dalam mengakses pembiayaan dari perbankan.
    • Inpres No.3/2010 mengamanatkan Pemda untuk berperan serta dalam program perluasan KUR
    • Koordinasi dan sinkronisasi program pemberdayaan UMK seperti penguatan lembaga keuangan mikro perlu terus dilakukan agar terjadi sinergi antar-lembaga.
  • 30. TERIMA KASIH Sekretariat KUR : Telpon : (021) 3521843 Faks : (021) 3521836 Website : www.ekon.go.id Email : ifaidi@ekon.go.id, aherri_s@yahoo.com

×