KLASTERProgram Murah Untuk Rakyat                               4              Program #3:              Air Bersih Untuk R...
01   SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT :     KLASTER 4                       KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM                       D...
SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT  Perpres No.13/2009 dilanjutkan Perpres No.15/2010      Keppres No.10/2011                   ...
SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT           MASTER PLAN EKONOMI                                                   Peningkatan  ...
PERAN PU DALAM KEBIJAKAN KLASTER 4KEBIJAKANPENANGGULANGANKEMISKINAN :KLASTER IV           Keppres Nomor 10 / 2011 :     TI...
02   PROGRAM 3     PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT                         KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM                     ...
SEKILAS PROGRAM #3 KONDISI PELAYANAN AIR MINUM                                                      TARGET PELAYANAN AIR M...
SEKILAS PROGRAM #3          Target MDGs Sub Bidang Air Minum Per Provinsi Tahun 2015                                      ...
SEKILAS PROGRAM #3        Target MDGs Sub Bidang Air Minum Per Provinsi Tahun 2015                                        ...
PELAKSANAAN PROGRAM #3         CLUSTERING % AKSES AIR MINUM VS % MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH%akses air bersih     Kua...
PELAKSANAAN PROGRAM #3                  MATRIKS PROGRAM AIR MINUM TAHUN 2011-2014             KEGIATAN                    ...
PELAKSANAAN PROGRAM #3                              SKEMA KEBIJAKAN PENDANAAN SPAM                                        ...
PELAKSANAAN PROGRAM #3               MATRIKS BANTUAN PEMBINAAN UNTUK PDAM         KONDISI PDAM                       BENTU...
PERAN TKPK PROVINSI1. Menetapkan target capaian MDGs untuk masing-masing Kab./Kota   di wilayahnya;2. Memfasilitasi penyus...
PERAN TKPK KAB./KOTA1. Mengidentifikasi lokasi/kantong-kantong MBR rawan air di tiap   Kab./Kota;2. Melakukaan sinergi dan...
PROGRAM 603   PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN     MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN                        KEMENTERIAN PEKERJAAN U...
KONSEP PNPM PERKOTAAN                 Belajar                Melakukan                                                    ...
KONSEP PNPM PERKOTAAN PLUSMasyarakat miskin yang membentuk                                                                ...
PEMBENTUKAN LEMBAGA MASYARAKAT(BKM)PERKOTAAN                                           PENYUSUNAN PROGRAM PJM PRONANGKIS  ...
PROSES PERENCANAAN                                                            SPPIP                                       ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Menteri PU : Program Murah UntukRakyat

2,226 views
2,052 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,226
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
884
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Menteri PU : Program Murah UntukRakyat

  1. 1. KLASTERProgram Murah Untuk Rakyat 4 Program #3: Air Bersih Untuk Rakyat Program #6: Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan BAHAN INFORMASI MENTERI PEKERJAAN UMUM PADA PERTEMUAN PUSAT DAN DAERAHPENGUATAN KELEMBAGAAN TKPK DAERAH Tanggal 15 November 2011KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
  2. 2. 01 SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT : KLASTER 4 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
  3. 3. SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT Perpres No.13/2009 dilanjutkan Perpres No.15/2010 Keppres No.10/2011 KLASTER KLASTER KLASTERKLASTER I II III IV Bantuan &Perlindungan Pemberdayaa Pemberdayaa Program Sosial n n Usaha Mikro Murah Untuk Berbasis Masyarakat dan Kecil Rakyat Keluarga Meningkatkan Memberikan Meningkatkan tabungan dan “sesuatu” denganMengurangi beban kemampuan menjamin harga murah,masyarakat miskin masyarakat miskin keberlanjutan sebagian dibantu berusaha pemerintah 3
  4. 4. SEKILAS KEBIJAKAN PRO RAKYAT MASTER PLAN EKONOMI Peningkatan KesejahteraanRTH Klaster-1 Klaster-2 Klaster-3 M 1. BEASISWA Masyarakat, serta PROGRAM KREDIT MISKIN Perluasan dan 2.JAMKESMAS PEMBERDAYA USAHA AN RAKYAT PeningkatanRTM 3.RASKIN 4.PKH MASYARAKAT Kesempatan (PNPM) (KUR)RTS 5.BLT (Bila Kerja M diperlukan) 6.Dll. Klaster-4 1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAHRTH 2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM M MURAH 3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT Pengurangan 4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT AngkaRTM 5. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN Kemiskinan NELAYAN 6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPANRTS MASYARAKAT MISKIN PERKOTAANM 4
  5. 5. PERAN PU DALAM KEBIJAKAN KLASTER 4KEBIJAKANPENANGGULANGANKEMISKINAN :KLASTER IV Keppres Nomor 10 / 2011 : TIM KOORDINASI PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO RAKYAT PROGRAM #6 PROGRAM #3 Peningkatan Kehidupan AIR Bersih Untuk Rakyat Masyarakat Miskin Perkotaan Koordinator Pokja : Kementerian Koordinator Pokja : Kementerian Pekerjaan Umum Pekerjaan Umum Anggota : Kemendagri, Kemen Anggota : Kemendagri, Kemen ESDM, Kemenkes, Kop & UMKM, Kemenristek, Kemen Kemendiknas, PDT, Bappenas Kemenkes, Kemensos, BPS, 5
  6. 6. 02 PROGRAM 3 PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
  7. 7. SEKILAS PROGRAM #3 KONDISI PELAYANAN AIR MINUM TARGET PELAYANAN AIR MINUM 2015Proporsi penduduk Nasional : 47,71 % Proporsi penduduk Nasional : 68,87 %thdp sumber air thdp sumber air Perkotaan : 49,82 % Perkotaan : 78,19 %minum terlindungi minum terlindungi Arahan Bapak (akses aman) Perdesaan : 61,60 %(akses aman) Perdesaan : 45,72 % Presiden RI : Atasi krisis air di daerah tandus dan sulit air, sehingga tidak ada lagi krisis air pada 2025Total cakupan Nasional : 25,56 % Total cakupan Nasional : 41,03 %pelayanan air pelayanan air Perkotaan: 43,96 % Perkotaan 68,32 %minum perpipaan minum perpipaan Perdesaan : 11,54 % Perdesaan : 19,76 %Ket :1) Pelayanan air minum perpipaan di perkotaan sebagian besar dilayani PDAM. Hasil audit BPKP menyimpulkan hanya 132 PDAM yang sehat atau hanya 50 % dari 265 PDAM2) Pengelolaan air minum di perdesaan dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat 7
  8. 8. SEKILAS PROGRAM #3 Target MDGs Sub Bidang Air Minum Per Provinsi Tahun 2015 2009 2015 Akses terhadap Jumlah penduduk, Akses terhadap sumber sumber air minumNO. PROVINSI Sumber: BPS Agustus air minum layak (total), layak (total) untuk 2009 sumber: Susenas 2009 MDGs 2015 (jiwa) (%) (%) (1) (3) (2) (6) WILAYAH I 1 Aceh 4.374.901 30,60% 50% 2 Sumatera Utara 13.282.201 51,04% 71% 3 Sumatera Barat 4.838.658 46,62% 70% 4 Riau 5.325.773 40,96% 70% 5 Jambi 2.841.734 51,19% 71% 6 Sumatera Selatan 7.239.190 48,53% 70% 7 Bengkulu 1.671.012 33,02% 50% 8 Lampung 7.508.573 40,29% 70% 9 Kep. Bangka Belitung 1.140.678 36,84% 52%10 Kep. Riau 1.525.830 37,74% 50%11 DKI Jakarta 9.234.978 34,81% 50%12 Jawa Barat 41.597.759 40,51% 70%13 Jawa Tengah 32.902.860 58,30% 75%14 DI Yogyakarta 3.507.306 60,38% 80%15 Jawa Timur 37.316.833 55,70% 73%16 Banten 9.812.829 27,47% 45% 8
  9. 9. SEKILAS PROGRAM #3 Target MDGs Sub Bidang Air Minum Per Provinsi Tahun 2015 2009 2015 Akses terhadap Jumlah penduduk, Akses terhadap sumber sumber air minum NO. PROVINSI Sumber: BPS Agustus air minum layak (total), layak (total) untuk 2009 sumber: Susenas 2009 MDGs 2015 (jiwa) (%) (%) (1) (3) (2) (6) WILAYAH II 17 Bali 3.556.628 59,99% 75% 18 Nusa Tenggara Barat 4.445.475 44,96% 70% 19 Nusa Tenggara Timur 4.633.754 45,45% 70% 20 Kalimantan Barat 4.330.635 54,02% 72% 21 Kalimantan Tengah 2.090.462 36,89% 52% 22 Kalimantan Selatan 3.504.254 51,97% 70% 23 Kalimantan Timur 3.176.417 55,71% 73% 24 Sulawesi Utara 2.232.257 44,49% 70% 25 Sulawesi Tengah 2.487.149 44,36% 70% 26 Sulawesi Selatan 7.925.474 50,13% 70% 27 Sulawesi Tenggara 2.125.432 59,12% 74% 28 Gorontalo 985.873 44,85% 70% 29 Sulawesi Barat 1.050.292 42,92% 70% 30 Maluku 1.342.613 55,50% 71% 31 Maluku Utara 977.555 43,75% 70% 32 Papua Barat 746.147 48,08% 70% 33 Papua 2.104.262 35,44% 50% INDONESIA 231.835.791 47,71% 68,87% 9
  10. 10. PELAKSANAAN PROGRAM #3 CLUSTERING % AKSES AIR MINUM VS % MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH%akses air bersih Kuadran IV Kuadran III 44 Kab/Kota 45 Kab/Kota tersebar di 33 tersebar di 33 Prov. Prov. 47% Kuadran II Kuadran I 144 Kab/Kota 215 Kab/Kota tersebar di 31 tersebar di 27 Prov. Prov. %kemiskinan Catatan : - Total Kab/Kota = 448 Kab/Kota 13% - Kuadran I : Akses Air Bersih <47%, Kemiskinan > 13% (Prioritas Penanganan 1) - Kuadran II : Akses Air Bersih <47%, Kemiskinan < 13% (Prioritas Penanganan 2) - Kuadran III : Akses Air Bersih >47%, Kemiskinan > 13% (Prioritas Penanganan 3) - Kuadran IV : Akses Air Bersih >47%, Kemiskinan < 13% (Prioritas Penanganan 4) 10
  11. 11. PELAKSANAAN PROGRAM #3 MATRIKS PROGRAM AIR MINUM TAHUN 2011-2014 KEGIATAN SASARAN BIAYA PENGELOLA (2011 – 2014) (Rp.)PENYEDIAAN AIR BAKU 40 m3/det 7TSPAM PERKOTAAN Peningkatan SPAM Kota/IKK 459 lokasi 29,9 T PDAM / UPTDEksisting IKK Baru 1.136 lokasi 16,3 T PDAM / UPTDSPAM PERDESAAN Pamsimas 5.000 desa 2,1 T Masyarakat Rawan Air / Tertinggal / 1.750 desa2) 1,6 T MasyarakatTerpencil, termasuk Desa Nelayan SPAM BJP *) 36.000 desa 8,4 T Individual TOTAL 65,3 TKet.:*) BJP : Bukan Jaringan Perpipaan  Pembangunan SPAM individual/komunal oleh masyarakat. Pemerintah memberikan pembinaan teknis. 11
  12. 12. PELAKSANAAN PROGRAM #3 SKEMA KEBIJAKAN PENDANAAN SPAM Unit Transmisi SR Air Baku Produksi Distribusi HU  APBD  APBD KOTA APBN  PDAM  PDAM  KPS  KPS (APBN)  APBN (MBR) IKK APBN APBN APBN (s.d Hidran Umum) APBN (s.d Hidran APBN APBN Desa Rawan Air Umum) PAMSIMAS DESA dengan air  APBN  APBN : 70 % APBN  APBD  APBD : 10 % baku mudah  Masyarakat  Masyarakat : 20 % (Pamsimas)Catatan : Semua sistem yang sudah ada (sudah jadi) dikelola oleh Pemda/PDAM/masyarakat Keikutsertaan Pemda/PDAM/Masyarakat dalam proses pembangunan adalah keharusan HU : Hidran Umum SR : Sambungan Rumah MBR : Masyarakat Berpenghasilan rendah 12
  13. 13. PELAKSANAAN PROGRAM #3 MATRIKS BANTUAN PEMBINAAN UNTUK PDAM KONDISI PDAM BENTUK BANTUANPDAM SAKIT / KURANG SEHAT  Bantuan Teknis Penyehatan  Restrukturisasi Hutang PDAM  Pelatihan Pegawai PDAM  Penurunan Kehilangan AirPDAM SEHAT  Pinjaman Perbankan dengan Subsidi Bunga (Perpres No. 29 Tahun 2009)  Fasilitasi KPS  Penurunan Kehilangan Air 13
  14. 14. PERAN TKPK PROVINSI1. Menetapkan target capaian MDGs untuk masing-masing Kab./Kota di wilayahnya;2. Memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) tingkat propinsi untuk pencapaian target MDGs;3. Mengkoordinasikan dukungan berbagai alternatif pembiayaan untuk percepatan pelayanan air bersih di wilayahnya termasuk CSR, KPS, dan pinjaman perbankan;4. Mengkoordinasikan upaya-upaya untuk penyehatan PDAM dan penguatan kelembagaan komunitas dalam pengelolaan air minum. 14
  15. 15. PERAN TKPK KAB./KOTA1. Mengidentifikasi lokasi/kantong-kantong MBR rawan air di tiap Kab./Kota;2. Melakukaan sinergi dan sinkronisasi lokasi MBR rawan air dengan Kegiatan/Program PNPM;3. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAK yang berkelanjutan;4. Mendorong peningkatan pelayanan bagi MBR dengan meringankan biaya penyambungan melalui pengalokasian Dana Penyertaan Modal Pemda untuk PDAM;5. Melakukan evaluasi terhadap optimalisasi pemanfaatan sarana air minum yang telah dibangun;6. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja PDAM sesuai prinsip-prinsip pengusahaan yang sehat. 15
  16. 16. PROGRAM 603 PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT MISKIN PERKOTAAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
  17. 17. KONSEP PNPM PERKOTAAN Belajar Melakukan Belajar Belajar TUJUAN Belajar Belajar Belajar Perbaikan Aplikasi mampu Mengelola Bersinergi membuat Kemitraan Sikap, rencana Mengakses Pembanguna diantara program Masyarakat- Perilaku, dan kegiatan Sumber Daya n Masyarakat kegiatan Pemda Cara di Sekitar Permukiman Pandang LembagaKEGIATAN DAN Masyarakat PROGRAM Peneladanan yang Pembuatan Neighborhoo Prinsip dan Pemanfaatan Channeling / Representatif PJM Kegiatan d Nilai Luhur dana BLM Replikasi dan Pronangkis Development Universal Mengakar (BKM) 17
  18. 18. KONSEP PNPM PERKOTAAN PLUSMasyarakat miskin yang membentuk KEMEN KESkawasan kumuh di perkotaanPENATAAN KAWASAN KUMUH: KEMEN SOS1. Peningkatan/pembangunan 1. Memberi akses pada infrastruktur kawasan kebutuhan dasar: KEMEN2. Peningkatan kualitas lingkungan • Bahan pangan pokok DIKNAS permukiman: (Raskin) 1. Memberi akses pada • Peningkatan infrastruktur • Pelayanan kesehatan sumber dana KEMEN lingkungan (Jamkesmas) NAKRTRANS • Dana bergulir • Perbaikan perumahan • Pelayanan pendidikan • Kredit Usaha Rakyat • Pengembangan Rusun Umum (beasiswa, dan 2. Chanelling pada LSM3. Pengembangan Permukiman Baru program2 pendidikan perusahaan2 besar4. Revitalisasi kawasan2 fungsional formal dan informal 3. Pelatihan KEMEN lainnya) management KOP & UKMMasyarakat miskin yang membentuk • Pembinaan perusahaankantong-kantong kumuh di keterampilan 4. Mendorong agar usaha BANKpermukiman (pelatihan) masyarakat menjadiPENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN • dll.. bankablePERMUKIMAN: SWASTA 2. Pembinaan keluarga1. Peningkatan infrastruktur lingkungan (PKH)2. Perbaikan perumahan 3. Pembinaan kelembagaan BPN (BKM)Masy. miskin yang menggelandang 4. Kembalikedesa/atau menetap di daerah-daerah illegal transmigrasi KEMEN PERAPEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH 5. dll.(apabila diperlukan) KEMEN PU BINA BINA LINGKUNGAN MANUSIA BINA USAHA 18
  19. 19. PEMBENTUKAN LEMBAGA MASYARAKAT(BKM)PERKOTAAN PENYUSUNAN PROGRAM PJM PRONANGKIS (P2KP) PNPM Keterangan : PM : Pemberdayaan TRIDAYA 1. Daya Pembangunan Sosial Masyarakat 2. Daya Pembangunan Lingkungan P : Pemerintah 3. Daya Pembangunan Ekonomi PENATAAN KAWASAN KUMUH 1. Peningkatan / pembangunaninfrastrukturkawasan Kemen PU 2. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman  Peningkatan infrastruktur lingkungan BINA LINGKUNGAN  Perbaikan perumahanPNPM PERKOTAAN – PLUS  Pengembangan Rusun Umum Kemen PU,Pemda, BPN (BilaPerlu) 3. Pengembangan Permukiman Baru KemenPU,Kemenpera, Bank 4. Revitalisasi kawasan fungsional Kemen PU, PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN 1. Peningkatan infrastruktur lingkungan 2. Perbaikan rumah PEMBANGUNAN RUMAH SINGGAH Kemensos (apabila diperlukan) Memberi akses kebutuhan dasar (Raskin, Jamkesmas, Kemenkes, Kemensos, Kemendiknas, MANUSIA BINA beasiswa, pelatihan, dsb); Pembinaan Keluarga (PKH); Kemenakertrans, LSM Pembinaan Kelembagaan (BKM); kembali ke desa (transmigrasi, dsb. Pemberdayaan Pembangunan Sosial Memberi akses pada sumber dana (dana bergulir, Kemen Kop & UKM, Bank, Swasta USAHA KUR);Chanelling pada perusahaan besar; pelatihan BINA managemen perusahaan; mendorong agar usaha masyarakat bankable. Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi 19
  20. 20. PROSES PERENCANAAN SPPIP (Strategi Pembangunan Permukiman dan RTRW KOTA Infrastruktur Perkotaan) INPUT Program 1 2 3 4 5 Bangkim INPUT PLP PBL PAM RPKPP RPIJM(Rencana Pembangunan Kawasan (Rencana Program Investasi Permukiman Prioritas) Jangka Menengah) 20

×