Menteri PPN/Bappenas: Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Menteri PPN/Bappenas: Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014

on

  • 2,816 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,816
Views on SlideShare
1,866
Embed Views
950

Actions

Likes
0
Downloads
89
Comments
1

1 Embed 950

https://d2k8l6v2fkfjas9nqhsgletiuinl84j3-a-sites-opensocial.googleusercontent.com 950

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Menteri PPN/Bappenas: Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014 Menteri PPN/Bappenas: Peran TKPK Daerah dalam Upaya mencapai Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014 Presentation Transcript

  • KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Peran TKPK Daerahdalam Upaya mencapai Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Pertemuan Pusat dan Daerah Penguatan Kelembagaan TKPK Daerah Tahun 2011: “Melalui Penguatan Peran TKPK Daerah, Kita Tingkatkan Kebijakan dan Pengendalian Pelaksanaan Percepatan Program Penanggulangan Kemiskinan dan Pro-Rakyat” Birawa Assembly Hall – Hotel Bidakara, Jakarta , 15 November 2011
  • KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS KERANGKA PAPARAN o Perkembangan Kondisi Kemiskinan di Indonesia o Strategi dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  Strategi dan Program PK dalam RPJM dan RKP  Permasalahan dan Kendala Penanggulangan Kemiskinan o Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peran TKPK Daerah 2
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS (RPJMN) Tahun 2010-2014 AGENDA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT RKP 2010 : Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat RKP 2011 : Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan Didukung Oleh Pemantapan Tata Kelola dan Sinergi Pusat Daerah RKP 2012 : Percepatan & Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat INDIKATOR Realisasi 2008 Realisasi 2009 Realisasi 2010 Pertumbuhan Ekonomi 6,1% 4,5% 6,1% Pengangguran 8,39% 7,87% 7,14% Kemiskinan 15,42% 14,15% 13,33% 2011 Indikator 2012 2013 2014 Rencana Realisasi Pertumbuhan Ekonomi 6.4% - 6.4%-6.9% 6.7%-7.4% 7.0%-7.7% Pengangguran 7% 6.80% 6.7%-7.0% 6.0%-6.6% 5.0%-6.0% Kemiskinan 11.5%-12.5% 12.49% 10.5%-11.5% 9.5%-10.5% 8.0%-10% Catatan : Dalam RPJM, sasaran yang dicantumkan hanya sasaran akhir tahun RPJM 2014 saja 3
  • Tingkat Kemiskinan Menurun,KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS namun Lajunya Melambat 54.2 47.9 40.1 38.4 37.4 39.3 36.1 35.1 37.2 34 34.9 32.5 31.02 30.02 28.6 22.5 21.6 23.4 18.2 17.4 17.8 17.4 17.3 16.7 15.9 16.6 15.1 13.7 15.4 14.15 13.33 11.3 12.49 1976 1980 1984 1987 1990 1993 1996 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 penduduk miskin [juta] % penduduk miskin Catatan : Sasaran kemiskinan dalam RKP 2012 untuk tahun 2012 adalah 10,5%-11,5% 4
  • Rumah Tangga Miskin Rentan TerhadapKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Kenaikan Harga Pangan 25 25 Kenaikan pangan 2008 Kenaikan BBM & pangan 2005-06 20 Kenaikan harga beras sebelum 20 Year-on-Year Percentage Change Year-on-Year Percentage Change panen 15 15 10 10 5 5 0 -5 0 Nov-03 Nov-08 May-06 May-11 Mar-07 Sep-04 Feb-05 Sep-09 Feb-10 Jul-05 Dec-05 Oct-06 Jul-10 Dec-10 Jun-03 Apr-04 Aug-07 Jun-08 Apr-09 Jan-03 Jan-08 Food Price Index Poverty Basket Index 5
  • Kontribusi makanan terhadap garis kemiskinan tinggiKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS  Stabilitas harga pangan harus dijaga Komoditi Kota (%) Desa (%) Beras 25,44 32,81 Rokok 7,70 6,23 Telur 3,41 2,47 Gula 2,84 3,89 Mie instant 2,73 2,33 Tempe 2,39 1,88 Komoditi Kota (%) Desa (%) Daging Ayam 2,15 1,12 Perumahan 8,85 6,53 Ras Tahu 2,06 1,54 Listrik 3,48 1,92 Bawang Pendidikan 2,77 1,45 1,87 2,14 Merah Angkutan 2,61 1,25 6
  • Jumlah Dan Persentase PendudukKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Berdasarkan Beberapa Batasan GK Tahun 2006 Tahun 2007 Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 Batas Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah % % % % % % (juta) (juta) (juta) (juta) (juta) (juta) < GK 39,3 17,75 37,2 16,58 34,96 15,42 32,5 14,15 31,0 13,33 30,0 12,49 < 1,2 x 65,2 30,60 64,0 28,55 63,1 27,81 58,8 25,58 56,7 24,38 57,2 23,78 GK < 1,4 x GK 91,4 42,29 89,2 39,78 86,5 38,12 85,2 37,05 80,9 34,74 81,6 33,94 < 1,6 x GK 114,3 52,91 112,6 50,23 109,2 48,17 109,2 47,51 101,4 43,56 102,4 42,60 < 1,8 x GK 133,7 61,89 131,5 58,66 129,1 56,92 129,9 56,50 119,4 51,29 120,0 49,91 < 2 x GK 149,5 69,23 146,7 65,45 145,9 64,35 147,0 63,92 135,0 58,00 135,8 56,52 Catatan: - GK = Garis Kemiskinan - BPS menggunakan batasan Hampir Miskin : 1 -1,2 GK - 1,8 GK setara dengan US$ 2 PPP 2005, sedangkan 1,2 GK setara dengan US$ 2 PPP 1993 7
  • KEMENTERIAN PPN/ KETIMPANGAN ANTAR PROVINSI CUKUP TINGGI BAPPENAS Gini Ratio Menurut Provinsi, Maret 2010 Propinsi dg tingkat kemiskinan tinggi umumnya juga memiliki ketimpangan tinggi 8
  • KEMENTERIAN PPN/ MENGAPA PENURUNAN KEMISKINAN MELAMBAT? BAPPENAS 1. Maret 2010 - Maret 2011, garis kemiskinan meningkat sebesar 10,39%, dari Rp 211.726 per kapita per bulan menjadi Rp 233.740 per kapita per bulan (Rp 7.800 per kapita per hari). • Inflasi pada masyarakat miskin diperiode yang sama mencapai lebih dari 10%. • Inflasi harga beras pada periode yang sama sebesar 17,4%. • Komponen terbesar: kenaikan harga makanan (73,5%). • Sekitar 70% pengeluaran masyarakat tidak mampu dipakai untuk makanan. Naiknya garis kemiskinan membuat masyarakat yang berada di tingkat bawah memikul beban yang lebih berat  hasil pertumbuhan masih dirasakan kurang oleh masyarakat miskin (ditandai oleh ketimpangan yg meningkat). 9
  • KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS 2. Program-program penanggulangan kemiskinan (PNPM, PKH, dan BSM) bersifat jangka panjang/tidak langsung. Dalam jangka pendek kontribusi langsung terbatas pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan masyarakat. • Masih terdapat persoalan implementasi program  ketidaktepatan sasaran; • keterlambatan pencairan/penyaluran anggaran; • lemahnya sosialisasi; • kurangnya koordinasi; • lemahnya kapasitas teknis pelaksana; • pemekaran wilayah  data kemiskinan belum termutakhirkan. 10
  • SINERGITAS DAN KEBERLANJUTANKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1) Jumlah penduduk miskin relatif masih tinggi dan 2) Kemiskinan merupakan masalah multidimensi  Pengentasan kemiskinan diupayakan secara sinergis dan berkelanjutan melalui 2 jalur: 1. “Mekanisme Ekonomi”  Stabilitas Makro Ekonomi  inflasi (4,5+/-1)% Menjaga stabilitas volatile food (produksi dan distribusi)  Pertumbuhan ekonomi  Momentum pembangunan dan percepatan menjadi kunci keberhasilan, serta pengembangan sumber-sumber ekonomi sektor tertentu. Lapangan kerja tercipta, dengan bekerja, seseorang mendapat penghasilan  Kemiskinan berkurang 2. Fasilitasi dan bantuan pemerintah (Program Pro-Rakyat)  Peningkatan dan Perluasan 3 Klaster yang ada  Pengembangan berbagai pelayanan dasar melalui program- program 4 Klaster Penanggulangan Kemiskinan 11
  • PENINGKATAN DAN PERLUASANKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PROGRAM PRO-RAKYAT KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO Peningkatan Klaster-1 RTHM Klaster-2 Klaster-3 Kesejahteraan 1. BEASISWA KREDIT Masyarakat, serta MISKIN PROGRAM- USAHA Perluasan dan 2. JAMKESMAS PROGRAM RTM 3. RASKIN RAKYAT Peningkatan PEMBERDAYAAN 4. PKH 5. BLT (bila diperlukan MASYARAKAT (KUR) Kesempatan saat krisis) Kerja RTSM 6. Dll. (PNPM) RTHM Klaster-4 1. PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH 2. PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH Pengurangan 3. PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT Angka RTM *) 4. PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT Kemiskinan 5. Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *) 6. Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin RTSM *) Perkotaan *) *) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin. 12
  • KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS RKP 2012 - PENANGGULANGAN KEMISKINAN Sasaran : • Penurunan tingkat kemiskinan hingga 10,5 - 11,5% pada 2012 • Perbaikan distribusi pendapatan melalui pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah. Arah Kebijakan Prioritas: a. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pro-rakyat miskin  perhatian khusus pada usaha-usaha yang melibatkan orang- orang miskin serta usaha-usaha yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan; b. Meningkatkan kualitas serta memperluas kebijakan afirmatif/keberpihakan  perluasan 3 klaster program pro-rakyat dengan pengembangan klaster 4; c. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan penurunan kemiskinan di daerah termasuk percepatan pembangunan daerah terpencil dan perbatasan; dan d. Menata dan meningkatkan kualitas pelaksanaan lembaga jaminan sosial. 13
  • KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS TANTANGAN SAAT INI 1. Diperlukan pertumbuhan yg cukup tinggi dan inklusif • Pertumbuhan bertumpu pada sektor yang kurang menyerap tenaga kerja: jasa, perdagangan, dan keuangan  Tdk diimbangi dengan peningkatan kapasitas produksi DN yg menyerap tenaga kerja besar (a.l.pertanian). • Perluasan usaha off farm (yang memberi peluang diversifikasi usaha dan peningkatan pendapatan penduduk perdesaan)  belum optimal. • Perluasan jaminan sosial dan program penanggulangan kemiskinan utk mensasar pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, terutama di daerah perbatasan, terpencil dan tertinggal. 2. Globalisasi dan perubahan iklim menambah kerentanan masyarakat miskin • Kerentanan pasar domestik (komoditas ilegal, penimbunan, dsb) mengakibatkan masyarakat miskin terekspos pada fluktuasi harga yang mempengaruhi daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat . • Masyarakat miskin (petani, nelayan, dsb) yang paling menderita akibat dampak musim yg tidak teratur, menurunnya ketersediaan air, bencana, dan munculnya berbagai penyakit akibat pemanasan global 14
  • KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Kendala Implementasi (1) UMUM: o Penetapan sasaran/targeting  Target dan sasaran di beberapa daerah belum fokus pada kantong-kantong kemiskinan. o Sinergi antar klaster program-program penanggulangan kemiskinan belum optimal. o Keterlibatan masyarakat (miskin) secara aktif dalam seluruh program/kegiatan pengurangan kemiskinan, dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, belum optimal. KLASTER I o Sinergi dan sinkronisasi antar program belum optimal (a.l. data penerima PKH, jamkesmas, raskin belum terpadu, kelembagaan tdk terkoordinasi). o Cakupan sasaran program masih terbatas  Perlu disinergikan dg program-program daerah yg terkait. o Perlu komitmen pemanfaatan dan pemutakhiran unified database baik program-program pusat maupun daerah. 15
  • KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Kendala Implementasi (2) KLASTER II o Sinergi PNPM Inti dengan PNPM Penguatan belum terlaksana sesuai rancangan  Pendekatan dan prosedur PNPM di lapangan belum seragam (kelembagaan masyarakat, perencanaan, dan penanganan fasilitator). o Sinergi dan Koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri dengan program- program di daerah belum berjalan optimal. o Integrasi perencanaan partisipatif hasil program pemberdayaan masyarakat dengan perencanaan reguler agar perencanaan dan pengaggaran lebih pro-poor belum banyak terjadi. o Pengembangan usaha dan pengelolaan keuangan mikro PNPM Mandiri terkendala oleh peraturan yg ada (status Unit Pengelola Kegiatan dan Badan Keswadayaan Masyarakat belum ada payung hukum). o Strategi Keberlanjutan PNPM Mandiri belum jelas  masa depan lembaga masyarakat bentukan PNPM Mandiri dan masa depan Fasilitator. 16
  • KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS Kendala Implementasi (3) KLASTER III o Iklim usaha yang kondusif di daerah belum berkembang  belum mampu menarik investasi lokal dan meningkatkan akses masyarakat miskin yang memiliki kegiatan produktif kepada sumber permodalan. o Identifikasi kelayakan pengembangan koperasi skala besar belum ada  yang mendukung peningkatan peran koperasi dalam mendorong perbaikan ekonomi dan pendapatan masyarakat lokal, termasuk UMKM. o Koordinasi antar pelaku terkait dalam pembiayaan koperasi dan UMKM lemah. o Akses UMKM kepada program KUR terbatas  Keterbatasan informasi KUR dan keterbatasan kelayakan UMKM yang ingin mengakses KUR. 17
  • KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS UPAYA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERAN TKPK DAERAH 18
  • UPAYA-UPAYA PERCEPATANKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN (1) 1. Dalam desentralisasi dan otonomi daerah, peran Pemda menjadi sentral untuk: a. Mengoptimalkan sinergi berbagai program pusat dan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan daya saing ekonomi lokal. b. Mengendalian inflasi daerah sebagai natural protection untuk orang miskin (agar peningkatan pendapatan orang miskin efektif bagi peningkatan kesejahteraannya). c. Mensinergikan kegiatan & anggaran program sektor & daerah untuk membuka keterisolasian wilayah, peningkatan keberdayaan masyarakat, & revitalisasi perdesaan. 19
  • UPAYA-UPAYA PERCEPATANKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN (2) 2. Peningkatan pro-poor planning and budgeting: a. Ketepatan sasaran/penerima program (RT dan wilayah miskin) dg menyepakati penggunaan unified database berdasarkan hasil PPLS2011. b. Kegiatan2 yang langsung menangani permasalahan kemiskinan (gizi buruk, putus sekolah, air bersih, permukiman kumuh, dll). c. Meningkatkan pertisipasi masyarakat melalui integrasi perencanaan partisipatif ke dalam perencanaan reguler, termasuk melaksanakan monevnya. d. Koordinasi penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan. 20
  • UPAYA-UPAYA PERCEPATANKEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN (3)3. Penguatan kapasitas dan kualitas kelembagaan untuk koordinasi penanggulangan kemiskinan a. Peningkatan kapasitas aparat dalam merespon aspirasi/potensi lokal (berkembangnya sense of urgency terhadap berbagai masalah kemiskinan). b. Membangun kerja sama kemitraan dengan stakeholders (pemerintah, dunia usaha, masyarakat) untuk mengembangkan ekonomi lokal dan mobilisasi berbagai sumberdaya c. Menjaga keberlanjutan kapasitas dan lembaga masyarakat yang terbangun untuk mengoptimalkan/mengawal implementasi berbagai program dan hasilnya. d. Penyederhanaan berbagai prosedur  penyaluran dana, supervisi pelaksanaan program, penanganan pengaduan masyarakat, audit, & pengembangan prinsip2 good governance 21
  • KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS SEKIAN, TERIMA KASIH