Public Expose RPP Perdagangan Elektronis

1,920 views

Published on

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,920
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Saatini, progress penciptaan Single Identity Number (SIN) diKementerianDalamNegerimasihberjalandengan target:2011: Penyebarandi 157 kabupaten/kota2012: Penyebarandi 300 kabupaten/kotaSesuaidengan PP tahun 2011 tentangNomorIndukKependudukan
  • Public Expose RPP Perdagangan Elektronis

    1. 1. Public ExposeNaskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perdagangan Elektronis (E-Commerce) Presented by: Strategic Development Institute (SDI)
    2. 2. PENDAHULUAN
    3. 3. Peningkatan daya saing regional dan global Kemunculan lembaga internasonal dan forum kerjasama seperti GATT, WTO, NAFTA, APEC, G-20, OPEC, ASEAN, dan ASEAN + 3 (China, Jepang, Korea) meningkatkan integrasi dan interaksi ekonomi dan perdagangan lintas negara. Berdasarkan data WTO (2011), volume perdagangan dunia mencapai US$ 27,6 Trilyun (2010) dan populasi mencapai 6,9 miliar, dimana kekuatan ekonomi telah bergeser ke Asia, khususnya ASEAN + 3 menguasai 25% volume perdagangan (US$ 7,02 Trilyun) dengan populasi mencapai 2,1 Milyar jiwa (30%). Teknologi Informasi (TI) adalah pilar utama globalisasi (information era). Liberalisasi komunikasi dan transaksi menstimulasi tumbuhnya perdagangan secara elektronik (ecommerce) sebagai media baru meningkatkan potensi transaksi dalam jejaring (daring), menciptakan model bisnis yang akseleratif, efisien, serta menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Interaksi regional melalui ME-ASEAN (2015) meningkatkan konektivitas ekonomi, volume perdagangan (pasar tunggal), dan moblilisasi manusia, barang, jasa, dan teknologi diantara negara ASEAN.
    4. 4. Peningkatan daya saing regional dan global Total nilai transaksi perdagangan elektronis (e-commerce) di dunia tahun 2010 mencapai 572,5 Milyar USD dan diproyeksikan mengalami peningkatan konstan rata-rata per tahun sebesar 19%, sehingga tahun 2015 nilai transaksi e-commerce dunia diproyeksikan mencapai sebesar 1,4 Trilyun USD (worldstats.com) Di Indonesia, tren pertumbuhan internet yang sangat potensial dan mencapai lebih dari 45 juta pengguna di tahun 2010 atau setara dengan 15% jumlah penduduk memicu pertumbuhan transaksi melalui media elektronis. Menurut IDC, statistik perdagangan elektronis di Indonesia sudah mencapai Rp. 35 Trilyun (2009) dan dipoyeksikan meningkat signifikan di tahun mendatang (IDC Reports)
    5. 5. Latar belakang –cont’d Indonesia saat 2011 diperkirakan memiliki kurang-lebih 10,000 startup lokal berbasis elektronis. Beberapa contoh dapat dilihat di www.startuplokal.org Beberapa contoh startup lokal yang sukses: Koprol (telah diakuisisi Yahoo), Digli, dan Kulacak (layanan GPS). UMKM per 2010 telah menumbang devisa bagi negara sebesar 183,8 triliun rupiah (Firmanzah, 2011). Semakin banyak UMKM yang naik kelas dan berpartisipasi dalam perdagangan melalui internet. Belum banyak yang menggunakan sarana elektronis, sehingga potensi penguatan daya saing pasar masih besar dan belum tergarap. Rata-rata masih enggan menggunakan media elektronis karena masih gagap dan khawatir terhadap perlindungan.
    6. 6. Urgensi RPP Perdagangan Elektronis Implementasi NSW tahun 2012, integrasi pasar modal (2013), integrasi perdagangan (2015), dan integrasi pasar perbankan (2020). Pasar tunggal ASEAN menuntut persiapan progresif. Kesepakatan peningkatan sektor jasa sebagai priority integration meliputi kesehatan, e- commerce, layanan transportasi udara, logistik, dan pariwisata. Target porsi sektor jasa sebesar 70% dari PDB total negara ASEAN. Tingginya peran internet, penetrasi perdagangan domestik dan internasional secara elektronik, namun pengembangan dan implementasi perdagangan dalam jejaring (daring) di Indonesia terkendala tiga faktor utama: 1. Infrastruktur teknologi informasi seperti pembangunan dan perkembangan jaringan broadband terkendala pendanaan dan inovasi. 2. Ketersediaan perangkat peraturan perundangan yang berlaku. Pengaturan transaksi elektronik hanya diatur dalam UU ITE dan belum adanya pengaturan di tingkat PP, terutama dari sisi ekonomi dan perdagangan. 3. Ketersediaan perangkat keamanan sistem transaksi elektronik, khususnya perlindungan bagi konsumen dan produsen dari praktik perdagangan yang tidak wajar dan penyalahgunaan media elektronik untuk tindakan kriminal.
    7. 7. Maksud dan tujuanPenulisan naskah akademik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentangPerdagangan Elektronis (e-commerce) bertujuan untuk: 1. Melakukan tinjauan, analisis kondisi, dan perkembangan perdagangan elektronis (e-commerce) di Indonesia dan dunia; 2. Melakukan tinjauan kerangka peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pelaksanaan dan penerapan transaksi elektronis; 3. Mengembangkan tata cara pelaksanaan dan prosedur yang harus diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan perkembangannya sesuai dengan kondisi yang berlaku di Indonesia; 4. Memberikan rekomendasi terstruktur (dalam pasal-pasal) bagi penyusunan RPP tentang Perdagangan Elektronis, serta amandeman UU dan PP yang dibutuhkan , kepada Kementerian Perdagangan RI.
    8. 8. Ruang lingkupRuang lingkup kegiatan penyusunan naskah akademik Rancangan PeraturanPemerintah (RPP) tentang Perdagangan Elektronis ditujukan untuk:1. Menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan dan teknis yang berlaku dan terkait bagi penerapan regulasi yang mengatur perkembangan perdagangan elektronis (e-commerce);2. Mengembangkan prosedur dan tata cara pelaksanaan untuk meningkatkan keselarasan diantara stakeholders dari mekanisme e-commerce, meliputi: 1.Praktik bisnis yang wajar (fair business practices); 8. Aplikasi prinsip kerahasiaan (privacy setting); 2.Aksesabilitas dan disaksesabilitas; 9. Mekanisme pembayaran (payment system); 3.Periklanan dan pemasaran; 10. Mekanisme keamanan dan autentifikasi; 4.Pengungkapan identitas bisnis dan lokasi; 11. Resolusi konflik eksternal; 5.Pengungkapan mekanisme kontraktual; 12. Aplikasi kerangka hukum dan konsensus; 6.Implementasi mekanisme kesepakatan kontrak; 13. Perubahan/modifikasi tata cara pelaksanaan.3. Memberikan rekomendasi strategis terkait penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perdagangan elektroniS yang akan menjadi dasar Peraturan Pemerintah (PP) di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
    9. 9. Metodologi kegiatanPenelitian naskah akademik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)Perdagangan Elektronis (e-commerce) di Kementerian PerdaganganRepublik Indonesia dilakukan dengan kombinasi antara studi kepustakaan(aspek teoritis dan tujuan komparatif penerapan RPP e-commerce di negaralain) dan metode pengumpulan data secara kualitatif dan kuantitatif melaluiobjek penelitian secara langsung dengan menggunakan metode penyebarankuesioner, indepth interview, focus group discussion (FGD), tabulasi dananalisis data secara statistik kepada stakeholders utama yaitu KementerianPerdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi danInformatika, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII), BankIndonesia (BI), PPATK, YLKI, dan Penyedia web media jejaring sosial sepertiToko Bagus dan Kaskus.
    10. 10. TINJAUAN REGULASI
    11. 11. Tinjauan urgensi legislasi E-commerceMengapa diperlukan upaya legislasi untuk e-commerce?1. Aspek legal Mengintegrasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada dan seharusnya ada; Mempromosikan persaingan usaha yang sehat di ranah dunia cyber.2. Aspek kontrak online Standar verifikasi legalitas e-document dan tandantangan elektronik; Proteksi terhadap keamanan dan keandalan informasi; Pengembangan tugas dan tanggung jawab iklim usaha e-commerce.3. Aspek pembayaran elektronik (e-Payment) Bagaimana melindungi konsumen dalam transaksi online dan pengaturan sistem pembayaran baru.4. Aspek promosi e-commerce Mempromosikan keuntungan e-commerce, keterbukaan, dan pengurangan biaya dan national competitiveness.
    12. 12. Tinjauan transaksi E-commerce dalam ranah hukum internasionalE-Commerce mulai diperkenalkan oleh UNCITRAL (United Nation Commission onInternational Trade Law) pada tahun 1996, dalam bentuk rekomendasi dan hanyaditujukan murni untuk perdagangan komersial.Pada tahun 2000, European Union (EU) mulai memperkenalkan Electronic CommerceLegal Issues Platform (E-CLIP II) bersamaan dengan diperkenalkannya ElectronicCommerce Directive (ECD) oleh European Commission pada KTT Lisbon (LisbonSummit).Secara umum ruang lingkup pengaturan regulasi e-commerce berada dalam ranah hukumHak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI/IPR), Pajak, Perlindungan Konsumen, HukumKontrak, Pembayaran Elektronik, Hukum Perdata Internasional dan Hukum Privasi.
    13. 13. Tinjauan transaksi E-commerce di Negara Maju –Amerika SerikatAmerika Serikat termasuk negara pertama yang mengatur masalah e-commerce ini, dimulai pada tahun1997, dengan 5 (lima) prinsip dasar pelaksanaan e-commerce, yaitu: 1. Sektor swasta harus memimpin sektor e-commerce ini; 2. Pemerintah harus menghindari adanya pembatasan transaksi e-commerce; 3. Saat keterilbatan pemerintah diperlukan, haruslah dalam kerangka dukungan (support) dan penegakan hukum haruslah senantiasa minimalis, konsisten, dapat diperkirakan/diperhitungkan (predictable) dan dalam lingkungan hukum komersial yang sederhana; 4. Pemerintah harus mengakui keunikan kualitas dari internet; 5. E-Commerce haruslah difasilitasi dalam kerangka global.Atas dasar prinsip pelaksanaan e-commerce tersebut, dikembangkanlah kerangka hukum e-commerceyang kemudian menjadi standar regulasi e-commerce di dunia (selain UNCITRAL), yaitu:1. Uniform Commercial Code (UCC) untuk transaksi elektronik, dimana dinyatakan bahwa para pihak haruslah dapat melakukan hubungan bisnis di internet dengan syarat dan ketentuan apapun yang disepakati kedua pihak tersebut;2. Perlindungan HAKI (IPR Protection), harus terbentuk adanya kesepekatan internasional terhadap pengakuan dan perlindungan HAKI;3. Privasi, memastikan privasi individu dalam lingkungan berjaringan4. Keamanan (security), keberadaan jaringan telekomunikasi yang aman dan andal, adanya upaya efektif untuk melindungi sistem informasi yang merupakan bagian dari jaringan tersebut, dan adanya upata efektif untuk melakukan otorisasi dan memastikan kerahasiaan dari informasi elektronik.
    14. 14. Tinjauan transaksi E-commerce di Negara Maju –Uni EropaUni Eropa (EU) sendiri telah memperkenalkan E-CLIP II dan ECD sebagai basis infrastruktur kegiatan e-commerce di EU. Keberadaan Electronic Commerce Directive (ECD) bertujuan untuk mempersiapkan EUke knowledge based-economy dan meningkatkan kemampuan berkompetisi. ECD ini merupakanharmonisasi peraturan terkait pelaksanaan e-commerce di EU, yang meliputi area:1. Kedudukan hukum operator;2. Kewajiban keterbukaan bagi operator;3. Persyaratan keterbukaan bagi komunikasi komersial;4. Keberlakuan dan Validitas dari kontrak elektronik5. Tanggung jawab dari perantara internet (intermediary);6. Penyelesaian sengketa secara online; dan7. Peran dari negara (otoritas nasional)Satu hal menarik adalah EU menetapkan domisili hukum dari operator adalah berdasarkan domisili hukumfisik dari operator tersebut, terlepas dari letak server operator tersebut.
    15. 15. Tinjauan transaksi E-commerce di Negara Berkembang -KoreaKorea (Selatan) telah mengatur e-commerce dengan komprehensif, dibuktikan dengan telah adanya 23regulasi terkait e-commerce, diantaranya perlindungan konsumen pada transaksi elektronik; transaksifinansial secara elektronik; promosi industri game, industri musik, industri perangkat lunak (software);pengembangan industri e-learning; perlindungan privasi lokasi; tandatangan digital; dan e-government.Satu hal menarik adalah adanya regulasi/kebijakan Pemerintah terhadap Electronic Commerce ReourcesCentre (ECRC) yang memiliki tujuan untuk mendukung UKM (SME) demi meningkatkan volumeperdagangan.
    16. 16. Tinjauan transaksi E-commerce di Negara Berkembang -ASEANASEAN ternyata telah memiliki e-ASEAN Legal Framework yang ditetapkan pada KTT ASEAN tahun 1999 di Manila. Tujuandari e-ASEAN adalah mengembangkan rencana kerja komprehensif untuk pengembangan ICT (Information andCommunication Technology) di bidang bisnis, masyarakat dan pemerintah. Kewajiban anggota ASEAN adalah: 1. Segera mengundangkan peraturan dan kebijakan nasional terkait transaksi e- commerce; 2. Memfasilitasi terbentuknya framework dari tandatangan digital; 3. Memfasilitasi penyelesaian, pembayaran transaksi elektronik yang bersifat regional, melalui mekanisme seperti gerbang pembayaran elektronik (electronic payment gateways) 4. Melakukan adopsi/ratifikasi terhadap perlindungan HAKI karena kegiatan e- commerce; 5. Melakukan tindakan mensosialisasikan proteksi data personal dan privasi konsumen; dan 6. Mendorong digunakannya penyelesaian sengketa alternatif (ADR) untuk transaksi online.Tahun 2001, e-ASEAN telah menerbitkan Common Reference Framework for ASEAN e-Commerce Legal Infrastructure.Framework ini akan berperan sebagai panduan bagi anggota ASEAN yang belum memiliki draft dari peraturan e-commerce.
    17. 17. MATERI MUATAN RPP PERDAGANGAN ELEKTRONIS DAN KETERKAITAN DENGAN HUKUM POSITIF LAIN
    18. 18. Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Acuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik RUU Perdagangan RPP Penyelenggara Informasi dan Transaksi ElektronikRPP ini secara definitif sebetulnya merupakanturunan dari UU ITE yang mengamanatkan adanyapengaturan lebih lanjut terkait transaksi elektronis.
    19. 19. Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Referensi UU Mata Uang UU Transfer Dana UU Pos UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha yang Sehat UU Perlindungan Konsumen UU Tindak Pidana Pencucian Uang RPP Penyelenggara Informasi dan Transaksi Elektronis Peraturan BI terkait Transaksi Elektronis
    20. 20. Beberapa hal yang penting tetapi tidak diatur dalam RPP ini Sistem Penyelenggaraan E-Commerce (dalam RPP PITE) Kontrak Elektronis (sebagian dalam RPP PITE) Sistem Pembayaran Elektronis (dalam PBI) National Payment Gateway (dalam PBI) Sertifikasi Perdagangan Elektronis (diatur sebagian dalam RPP PITE, teknis lebih detail dalam Permen) Perlindungan Konsumen (UU PK&ITE, tetapi perlu perluasan perlindungan dalam RPP ini)
    21. 21. Hal yang Diatur Khusus dalam RPP ini Subyek Hukum Perdagangan Elektronis Hak dan Kewajiban Merchant Hak dan Kewajiban Pelanggan Online Dispute Resolution Privacy Setting Data Retention Edukasi Konsumen Konfirmasi Transaksi dan Retain Payment
    22. 22. Hal-Hal yang Belum Diatur dan MasihMemerlukan Koordinasi Antar Instansi Intermediary banking, terkait payment retention (in accordance with consumer protection) – dengan Bank Indonesia Transaksi Elektronis, terkait Payment Gateway – dengan Kemkominfo, Bank Indonesia dan Kemenkeu HAKI/IPR Protection, terkait perlindungan HAKI dalam perdagangan elektronis – dengan Ditjen HAKI
    23. 23. Hal-Hal yang Belum Diatur dan MasihMemerlukan Koordinasi Antar Instansi Pajak atas transaksi elektronis – dengan Ditjen Pajak Online Dispute Resolution, terkait mekanisme ADR secara elektronis – dengan Kemkumham dan BANI Sertifikasi keandalan (teknis dan ekonomi), terkait keandalan merchant dalam melakukan perdagangan – dengan Kemkominfo
    24. 24. Hal-Hal yang Belum Diatur dan MasihMemerlukan Koordinasi Antar Instansi• Single Identity Number (KTP Elektronis), terkait validitas pelanggan untuk menghindari potensi fraud – dengan Kemendagri• Mata Uang untuk transaksi pembayaran, terkait UU Mata Uang – dengan BI dan Kemenkeu• Mekanisme cross-border settlement, terkait e-ASEAN – dengan Kemkominfo dan Kemenlu
    25. 25. Hal-Hal yang Masih Memerlukan Perhatian• Mekanisme State Guarantee, terkait sertifikasi merchant dan pelanggan• Mekanisme Pembatasan Produk Penjualan, terkait limitasi sektoral seperti miras, senjata api, obat dengan resep dokter, dsb• Mekanisme sanksi pelanggaran, terkait jenis sanksi yang tidak terkait pidana• Mekanisme pemahaman law enforcement, untuk menghindari RPP ini beralih fungsi dari penguatan daya saing menjadi RPP represif
    26. 26. Materi muatan RPP Perdagangan Elektronis Menurut ketentuan umum naskah akademik RPP Perdagangan Elektronis, definisi Perdagangan Elektronis adalah: Perdagangan elektronis adalah pertukaran barang atau jasa melalui internet atau media elektronik lainnya meliputi komunikasi, transaksi, mekanisme pembayaran, dan penyelesaian transaksi sesuai prinsip dasar yang berlaku pada perdagangan tradisional, dimana pembeli dan penjual melakukan pertukaran barang atau jasa dengan media uang. Tingginya keterkaitan RPP Perdagangan Elektronis dengan hukum positif, seperti UU ITE dan RPP lainnya, membuat RPP Perdagangan Elektronis lebih berfokus pada substansi perdagangan, bukan pada medium elektronis/teknis yang sudah diatur oleh Kementerian Kominfo.
    27. 27. 1. Penyelenggaraan Perdagangan ElektronisPengaturan Badan Hukum: RPP ini menitikberatkan pada bentuk badan hukum yang dapat menyelenggarakan perdagangan elektronis. Bentuk bukan sebuah mandatory, melainkan perlindungan pemerintah (state guarantee) terhadap pelaku usaha yang menundukkan dirinya pada pengaturan badan hukum RPP Perdagangan Elektronis ini. Keterkaitan sikap state guarantee dengan Lembaga Sertifikasi Keandalan, membuat RPP ini akan mengatur lebih luas kepada aspek ekonomi-perdagangan elektronis, bukan teknis seperti yang telah diatur detail dalam hukum positif lainnya.
    28. 28. 1. Penyelenggaraan Perdagangan Elektronis –cont’dPemasaran dan Periklanan:Penyelenggara perdagangan secara elektronik harus memuatdata/informasi barang dan jasa, minimal: a. Identitas dan legalitas pelaku usaha sebagai produsen dan lembaga usaha perdagangan; b. Persyaratan teknis barang atau kualifikasi/standar teknis jasa yang ditawarkan; c. Harga, cara pembayaran, dan penyerahan barang d. Domisili produsen atau lembaga usaha perdagangan;Selain itu, pelaku usaha perdagangan elektronis juga dapatmencantumkan data/informasi penting mencakup:  Perjanjian waktu dan metode pembayaran elektronis;  Keberadaan informasi mengenai persyaratan dan prosedur kontrak elektronis;  Keberadaan hak untuk membatalkan pemesanan barang bagi konsumen;  Biaya komunikasi dalam melakukan permintaan informasi terkait perdagangan elektronis;  Jangka waktu berlakunya penawaran harga;  Penjelasan tentang durasi kontrak elektronis secara permanen atau berulang;  Informasi tentang pemenuhan sertifikasi keandalan dan sertifikasi penyelenggaraan perdagangan elektronis
    29. 29. 1. Penyelenggaraan Perdagangan Elektronis –cont’dPengaturan Mengenai Hak Atas Kekayaan IntelektualRPP Perdagangan Elektronis akan mengatur mengenai pelaranganpenjualan barang-barang imitasi atas produk yang telah memilikiHAKI dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai HAKI.
    30. 30. 2. Sertifikasi Perdagangan Elektronis RPP ini mengarahkan pentingnya sertifikasi atas perdagangan elektronis. Terdapat 2 (dua) sertifikasi yang harus/dapat diikuti oleh pelaku usaha perdagangan elektronis, yaitu:  Sertifikasi Keandalan (diatur dalam RPP PITE);  Sertifikasi Penyelenggara Pembayaran Elektronik (yang akan diatur oleh Bank Indonesia) Sertifikasi keandalan mencakup kelayakan teknis (infrastruktur) dan ekonomi (kemampuan ekonomi) seperti solvabilitas, rekomendasi perbankan, dan/atau laporan keuangan audited yang diaudit oleh auditor eksternal yang menunjukkan kemampuan pelaku usaha. Sertifikasi penyelenggara pembayaran elektronik menitikberatkan eksistensi sertifikasi bagi merchant untuk menyelenggarakan pembayaran elektronik sebagai langkah meningkatkan keamanan dan kenyamanan bertransaksi online.
    31. 31. 3. Perlindungan Konsumen Perdagangan Elektronis Perluasan tafsiran mengenai makna „perlindungan konsumen‟ mencakup seluruh aspek perlindungan konsumen yang melakukan perdagangan elektronis, bukan konvensional, sehingga diperlkukan implementasi perlindungan konsumen dalam koridor hukum positif lainnya. Penguatan juga dilakukan dengan meningkatkan fungsi dan mekanisme kelembagaan yang kredibel untuk melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha perdagangan elektronis dari praktik penipuan dan kejahatan elektronis. Bentuk penguatan kelembagaan dapat melalui penguatan fungsi lembaga keandalan sebagai pihak ketiga yang mengeluarkan sertifikat digital dan menciptakan keamanan sistem penyelenggaraan elektronis mencakup 4 aspek utama yaitu authentification, integrity, non-repudation, dan confidentiality.
    32. 32. 3. Perlindungan Konsumen Perdagangan ElektronisPraktik bisnis yang adil (fair business practice) RPP ini menekankan pentingnya membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen dalam perdagangan secara elektronik melalui penerapan praktik bisnis yang adil dan tidak merugikan semua pihak. Penguatan sistem hukum yang mengatur perlindungan kedua belah pihak, kebijakan praktis, dan keandalan proteksi dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kedua pihak dalam perdagangan elektronik Pengembangan tujuan sesuai gagasan OECD yaitu untuk membangun pola relasi simetris antara pelaku usaha dan konsumen. Kerjasama yang efektif dari kalangan pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen sangat dibutuhkan.
    33. 33. 3. Perlindungan Konsumen Perdagangan ElektronisTransparansi dan pengungkapan informasi: Pengungkapan informasi mengenai bisnis, meliputi legalitas dan identitas bisnis, domisili, alamat email atau kontak elektronik lain, nomor telepon, alamat registrasi, dan lisensi dan sertifikasi terkait yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang (misal: dokumen izin ekspor bagi pelaku usaha yang memiliki cakupan perdagangan cross border). Informasi mengenai barang/jasa, meliputi aksesabilitas konsumen untuk mengunduh representasi barang sebagai rujukan melakukan transaksi dan alat bukti ketika barang yang dikirim tidak sesuai dengan representasi yang telah diunduh. Informasi mengenai transaksi, meliputi keharusan pelaku usaha perdagangan elektronik untuk merinci secara jelas dan detail terkait terms and conditions dari transaksi, termasuk seluruh biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen.
    34. 34. 3. Perlindungan Konsumen Perdagangan ElektronisAplikasi kerahasiaan atas hak-hak pribadi konsumen: Dalam dunia cyber, hak-hak pribadi berkaitan erat dengan permasalahan perlindungan data-data pribadi karena mungkin saja data perseorangan diakses oleh pihak yang tidak berhak. Konsep privacy rights meliputi hal: – Data perorangan yang diartikan sebagai informasi yang berkaitan erat dengan perorangan seperti data pribadi, data keadaan keuangan, rekam jejak pekerjaan, data kesehatan, dan rekam jejak kejahatan, dan – Hak perseorangan adalah hak individual untuk melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Terkait informasi elektronik, hak pribadi adalah hak seseorang untuk menentukan apakah informasi pribadi dapat disebarkan atau tidak kepada pihak lain. RPP Perdagangan Elektronis akan mengatur penerapan konsep privasi yang memperhatikan aspek keamanan transaksi online secara holistik, khususnya dalam melindungi kepentingan semua pihak.
    35. 35. 3. Perlindungan konsumen Perdagangan ElektronisInformasi barang/jasa:RPP Perdagangan Elektronis akan membagi persyaratan minimal informasi yang harusdiberikan terkait barang dan jasa, termasuk tetapi tidak terbatas kepada:  Jenis Barang/Jasa  Bentuk/Dimensi Barang  Cara Penggunaan  Pembatasan Penggunaan  Harga total yang harus dibayar pelangganChargebacksRPP Perdagangan Elektronis akan mengatur melalui ketentuan dari Bank Indonesiamengenai mekanisme retain payment dari konsumen ke merchant yang harus ditahan olehpenerima pembayaran elektronik sampai batas waktu tertentu (hingga produk diterima).Edukasi PelangganRPP Perdagangan Elektronis menekankan pentingnya pengaturan pasal secara lebihspesifik mengenai kewajiban pelaku usaha dan pemerintah untuk melindungi konsumenmelalui peningkatan kesadaran konsumen terhadap penyelenggaraan perdaganganelektronik, serta peningkatan peran aktif konsumen dalam melakukan praktik bisnis melaluimedia elektronik.
    36. 36. 4. Perlindungan bagi Penyelenggara Perdagangan ElektronisVerifikasi Identitas Pelanggan: Untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap merchant juga memadai, perlu adanya sebuah mekanisme yang memastikan kebenaran identitas pelanggan. Hal ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan adanya Single Identity Number (SIN) yang masih dalam taraf perencanaan tender oleh Kemeterian Dalam Negeri. Dapat pula diusulkan penggunaan tanda tangan elektronis untuk mempermudah integritas verifikasi pelanggan. Hanya patut dipertimbangkan mengenai populasi dari tanda tangan elektronis ini (digital signature/DS) dan penetrasi penggunaannya dalam komunitas pengguna media elektronis di Indonesia.
    37. 37. 5. Transaksi pada Perdagangan ElektronisKontrak Elektronis: Perjanjian Perdagangan Elektronis adalah bentuk perjanjian jual beli yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, dimana bukti transaksi elektronik diakui ekuivalen dengan bukti dokumen yang ditulis (Pedoman UNCITRAL) Diperlukan ketentuan-ketentuan baru terkait perdagangan elektronik dalam koridor hukum positif di Indonesia dengan penekanan pada:  Hubungan sejajar antara pelaku usaha dan konsumen  Memberikan ruang tawar lebih luas bagi konsumen dalam format kontrak baku.  Pemberlakuan sistem “3 klik” dalam kesepakatan kontrak transaksi perdagangan elektronik.  Pengakuan tanda tangan elektronis dan data message.  Akseptabilitas penggunaan media online lain sebagai alat pembuktian kesepakatan kontrak elektronik, seperti video conference.
    38. 38. 5. Transaksi pada Perdagangan ElektronisKonfirmasi Jual-Beli RPP Perdagangan Elektronis akan mengatur tentang detail konfirmasi perjanjian jual beli yang harus dipenuhi oleh konsumen, sehingga konsumen tidak melakukan kesepakatan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi. Pengaturan mekanisme acceptance berkaitan tentang pernyataan telah diterimanya suatu penawaran oleh konsumen. Pihak yang memberikan penawaran harus menjelaskan secara terperinci metode penerimaan jika penawaran tersebut diakseptasi (dalam bentuk konfirmasi), serta harus dipastikan bahwa perjanjian online yang disepakati sudah memilki pengamanan khusus seperti tanda tangan digital (digital signature).
    39. 39. 5. Transaksi pada Perdagangan ElektronisMetode pembayaran RPP Perdagangan Elektronis akan mengatur tentang keamanan metode pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, khususnya terkait keberadaan resiko pembayaran menggunakan digital, seperti penipuan menggunakan sarana perbankan (banking fraud), pembajakan kartu kredit (carding), akses ilegal ke sistem informasi, dan pencurian data. Dapat dikaji pendirian dan pengembangan sistem national payment gateway sebagai model pembayaran alternatif. Eksistensi dan pengaturan model bisnis national payment gateway diharapkan dapat meningkatkan aspek kenyamanan dan keamanan bertransaksi secara elektronik dalam lingkup B2B, B2C, dan C2C.
    40. 40. 5. Transaksi pada Perdagangan ElektronisPenyelenggaraan Sistem Pembayaran Perdagangan Elektronik: Penyelenggara perdagangan elektronis yang bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan (PJK) untuk penyelesaian pembayaran transaksi wajib memastikan PJK memiliki tingkat kesehatan yang baik sesuai penilaian berkala oleh otoritas pengawas terkait. Penyelenggara perdagangan elektronis wajib melakukan due diligence untuk menilai tingkat kepatuha PJK terhadap peraturan berlaku. Penyelenggara perdagangan elektronis wajib membuat perjanjian kerjasama yang memenuhi arm’s length principle dengan PJK sebelum memulai kerjasama dalam penyelesaian transaksi pembayaran.
    41. 41. 6. Penyelesaian sengketa Perdagangan ElektronisMekanisme penyelesaian sengketa:RPP Perdagangan Elektronis akan menitikberatkan kepada mekanisme ADR(Alternative Dispute Resolution), termasuk mediasi, negosiasi dan arbitraseterhadap semua hubungan yang bersifat privat. Sementara hubungan publikakan diarahkan langsung kepada mekanisme pengadilan.Mekanisme Online Dispute Resolution (ODR): RPP Perdagangan Elektronis menekankan pentingnya kebebasan mengakses informasi yang jelas dan benar tentang prosedur ODR, peningkatan kemampuan teknikal konsumen, dan pemahaman terhadap keberadaan payung hukum tentang prosedur ODR terkait dengan perdagangan elektronik. ODR sendiri belum memiliki payung hukum positif di Indonesia dimana pengarahan pengaturan ODR sebaiknya ditempatkan di bawah koordinasi BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sebagai pihak yang memiliki kewenangan melakukan ADR (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia. ODR akan diatur sebagai berikut: 1) Pengaturan mengenai Metoda Konsensual, dan 2) Pengaturan mengenai Metoda Ajudikatif.
    42. 42. 6. Penyelesaian Sengketa Perdagangan ElektronisMekanisme ganti rugi lintas negara (ASEAN): Pentingnya pengaturan kesepakatan mekanisme ganti rugi lintas negara (cross border redress), khususnya mendukung kebijakan pasar tunggal dan penerapan jaringan komunikasi lintas regional melalui e-ASEAN Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dalam perdagangan elektronis, karena dimungkinkan adanya cross border complaint  meningkatkan posisi tawar konsumen terhadap pelaku usaha (vendor) yang berdomisili di negara lain. Penguatan regulasi dan aspek kelembagaan terutama sinkronisasi kebijakan perlindungan konsumen lintas negara ASEAN dibutuhkan untuk menciptakan iklim bisnis online yang efektif mendorong peningkatan volume perdagangan dan daya saing nasional dan regional.
    43. 43. SANKSI RPP Perdagangan Elektronis akan mengatur mengenai sanksi administratif bagi pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan perdagangan elektronik, baik bagi penyelenggara (merchant) maupun bagi pelanggan (consumer). Sanksi yang akan dijatuhkan kepada merchant berupa denda administratif, peringatan di web merchant sampai kepada pembekuan kegiatan perdagangan elektronis. Sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggan berupa denda administratif, peringatan di web merchant (blacklist) sampai dengan pelarangan transaksi melalui perdagangan elektronis.
    44. 44. Terima Kasih
    45. 45. Consultant profile
    46. 46. BRIEF PROFILE:Aji Jaya Bintara, MSM is a managing director of Strategic DevelopmentInstitute (SDI) and lecturer at Accounting program in Faculty of Economic andBusiness, University of Indonesia, where He specializes in Banking,Restructuring, and Strategic Management. He has advised clients andinvolved in multidisciplines background and various areas, such as corporaterestructuring, strategic planning and execution, feasibility study, and capitalraising program. His clients comes from various industries such as mining andcoal, transportation, manufactures, media, automotive, and heath carebusiness. He also involves in publishing Strategic Development Institute (SDI)articles, learning center and social relations programs, strategy handbook,and corporate governance studies and research.He obtained Master of Science Management degree and Bachelor degree onEconomics with Cumlaude Honors (best graduate), both from Faculty ofEconomics University of Indonesia (FEUI). Previously, he worked formultinational consultancy firms such as Ernst &Young and KPMG, and his lastprofessional positions as an expert staff of SME/Commercial Director ofCommonwealth Bank of Australia.
    47. 47. BRIEF PROFILE:W.P Yudiantoro, Senior Consultant on StrategicDevelopment Institue, a Governance Consultant withbroad experience on Policy & Regulation Making,Boards (BoD & BoC) Role and Responsibilities. Focuson SoE (BUMN) Governance. Vast experiences inenergy, telecommunication and broadcasting industriesStrong background in corporate law and corporateaction, especially in Board engagement, Board roleand responsibilities, Decision Making Process,Business Plan Development, Corporate Compliance,Corporate Governance and Code of ConductDevelopment. Currently act as Expert on Governance,Regulation and Policy for Board of Governor TVRI andMember of Compliance Committee PT PembangkitanJawa-Bali. Also act as Strategic Supervisory Board forPT Perusahaan Listrik Negara Projects on becomingNon-Listed Public Company (NLPC)
    48. 48. BRIEF PROFILE:Viktor Fanggidae, consultant at StrategicDevelopment Institute, with research interestspanned from Information technology, businesssystems to banking regulations and financialsystems.Obtained his bachelor of computer science, hefurthered his study in business system analysisand awarded a high distinction award in Mastersof Business Systems at Monash University,Melbourne.Combining his micro knowledge in IT and mesoskills in business process analysis, currentlyViktor moving into the more macro domain ofregulations and financial systems, particularly inbanking, and presently serving as the unit head ofpolicy review and regulatory compliance at theCommonwealth Bank of Australia, Jakarta.

    ×