Tugas wulan sari
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
491
On Slideshare
487
From Embeds
4
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
5
Comments
0
Likes
0

Embeds 4

http://tugaswulann.blogspot.com 4

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Tugas individu Dosen pembimbing Praktikum Komputer dan Adm. Perpajakan Sri Zuliarni, S.Sos, M.BA Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Oleh: Wulan Sari 1201112471 Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau 2013
  • 2. Daftar Isi Daftar isi Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Ruang Lingkup Masalah C. Tujuan Bab II Pembahasan A.Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1) Pengertian dan fungsi NPWP 2) Pencantuman NPWP dan Jangka Waktu Penerbitan 3) Tempat dan Jangka Waktu Pendaftaran untuk Memperoleh PNWP 4) Yang Wajib dan Tidak Wajib mendaftar dan memperolah PNWP 5) Penghapusan dan ketentuan penghapusan PNWP 6) Format NPWP B. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak(NPPKP) 1) Pengertian NPPKP 2) Fungsi NPPKP 3) Dasar dan Jangka waktu penerbitan NPPKP 4) Pengusaha yang wajib dan tidak wajib melaporkan usaha 5) Tenpat dan jangka waktu melaporkan usaha 6) Pencabutan surat pengukuhan kena pajak Bab III Kesimpulan A. Kesimpulan Daftar pustaka
  • 3. BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian atau fakta diatas mengungkapkan bahwa tujuan pajak adalah untuk memakmurkan rakyat atau membuat rakyat menjadi sejahtera. Ideal pemerintah tentang pajak sebagai usaha untuk mencapai kemakmuran belum berjalan dengan baik karena didalam pelaksanaannya masih banyak terdapat ketimpangan-ketimpangan yang menghambat proses tersebut. Menjadi suatu masalah yang besar ketika Negara kehilangan kepercayaan dari rakyatnya karena pajak tidak dapat mencapai tujuannya. Hal itu diakibatkan pengelolaan dan pelaksana pengelolaan yang tidak transparaan serta adanya penyelewengan atau pelanggaran ditubuh instansi yang mengurus pajak. Jika Pajak didilihat dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya darisektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Ini juga berarti pemerintah mempunyai kuasa monopoli di dalam perekonomian yang tercermin dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2. Yang mana sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai dan dikelola oleh Negara. Pajak mempunyai fungsi Fungsi anggaran (budgetair) merupakan sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Pajak juga berfungsi sebagai pengatur pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas perekonomian dalam hal yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Pajak mempunyai andil dalam pembentukkan harga pasar. Contoh dari fungsi pajak yaitu berkaitan dengan harga minyak tanah yang di kendalikan mealalui pajak dan subsidi agar menjadi stabil.
  • 4. Keadaan perpajakkan di Indonesia tidak begitu baik karena terdapat masalah dalam pengelolaan dan pelaksana kegiatan pajak itu sendiri. Di tubuh instansi pajak terdapat kepincangan berupa penyalahgunaan surat pajak atau NPWP dan surat denda keterlambatan membayar pajak yang dipalsukan untuk kepentingan pribadi oknum pajak. Contoh kasus Gayus Tambunan yang sedang hangat di media masa saat ini yang dikenal dengan mafia pajak yang melakukan penipuan terhadap surat-surat berkenaan pembayaran pajak oleh pemilik NPWP. B. Ruang lingkup masalah Adapun ruang lingkup atau maslah yang di bahas dalam makalh ini adalah: 1. Pengertian, fungsi serta pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Pengertian dan fungsi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 3. Ketentuan pencabutan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak C. Tujuan Adapun tujuan yang ingin di capai dalam makalah ini yaitu: 1. Dapat memahami pengertian, fungsi serta pendaftaran nomor pokok wajib pajak,, 2. Mengetahui pengertian dan fungsi surat pengukuhan pengusaha kena pajak,, 3. Dapat menjelaskan tentang ketentuan pencabutan surat pengukuhan pengusaha kena pajak,,,,
  • 5. BAB II Pembahasan A. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) 1.Pengertian dan Fungsi NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP: a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan c. Dicantumkan di dalam setiap dokumen perpajakan 2. Pencantuman NPWP dan Jangka Waktu Penerbitan NPWP NPWP harus dicantumkan atau dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan antara lain : a. Formulir pajak yang dipergunakan wajib pajak, seperti SPT, SSP dan lain-lain b. Surat menyurat dalam hubungan perpajakan, seperti surat keberatan, banding dan lain-lain c. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. Misalnya surat perjanjian kredit dengan bank Dasar dan jangka waktu penerbitan NPWP Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak didasarkan atas : a. Berdasarkan formulir pendaftaran wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratannya diterima secara lengkap.
  • 6. b. Secara jabatan oleh Dirjen Pajak Penerbitan NPWP secara jabatan dilakukan apabila Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, namun tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftar. Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok Wajib Pajak. 3.Tempat dan jangka waktu pendaftaran untuk memperoleh NPWP Tempat Pendaftaran Untuk Memperoleh NPWP Tempat pendaftaran adalah pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang melakukan kegiatan usaha dibeberapa tempat atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan tempat tinggal, selain mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, juga mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat-tempat kegiatan usaha Wajib Pajak. Jangka Waktu Pendaftaran a) Untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 bulan setelah saat usaha mulai dijalankan.Saat usaha mulai dijalankan adalah saat pendirian, atau saat usaha, atau pekerjaan bebas nyata-nyata mulai dilakukan. b) Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas, apabila jumlah penghasilannya sampai dengan suatu bulan yang disetahunkan telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya.
  • 7. 4. Yang wajibdan yang Tidak Wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP Yang wajib mendaftarkan diri Yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPW adalah Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif yang meliputi : a). Setiap Wajib Pajak Badan yang menjadi subjek pajak penghasilan, yaitu : perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. b). Setiap Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan neto diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Penghasilan tidak kena pajak diberikan sebesar : a). Rp 13.200.000,- untuk diri wajib pajak pribadi b). Rp 1.200.000,- tambahan untuk wajib pajak kawin c). Rp 13.200.000,- tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami d). Rp 1.200.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. c). Wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta. Catatan : 1. Wanita kawin yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak hidup terpisah atau tidak melakukan pemisahan penghasilan dan harta, hak dan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan suaminya. 2. Wanita kawin sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang ingin melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya dapat mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak.
  • 8. Yang tidak wajib pajak Yang tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri guna memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak adalah : 1. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP 2. Orang pribadi atau badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak penghasilan 3. Subjek Pajak Luar Negeri 5. Penghapusan NPWP dan Ketentuan Tentang Penghapusan NPWP Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan Ketentuan Tentang Penghapusan NPWP 1)Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan dalam hal: a). Diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh : . Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya karena Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan . Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha . Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan . Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia b). Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghapusan Nomor
  • 9. 2) Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi atau hak untuk melakukan penagihan telah daluwarsa, kecuali dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa utang pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi antara lain karena: . Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan atau . Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan 3). Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap 4). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dianggap dikabulkan. 5). Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada angka 4, Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat keputusan penghapusan Nomor Pokok Wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 berakhir. Catatan : a. Wajib pajak yang tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP, bila memerlukan NPWP dapat mendaftarkan diri dan akan diberikan NPWP b. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai Subjek Pajak menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut. c. Setiap wajib pajak hanya mempunyai satu NPWP d. Untuk perusahaan perseorangan, NPWP adalah atas nama pemilik perusahaan sedangkan untuk perusahaan berbentuk badan, NPWP adalah atas nama badan. e. Untuk perusahaan yang baru didirikan sebaiknya segera mempunyai NPWP. Karena apabila menderita kerugian pada tahun pertama pendirian perusahaan tersebut, maka kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan tahun-tahun berikutnya.
  • 10. 6. Format NPWP NPWP terdiri dari 5 digit, yaitu 9 digit pertama merupakan kode wajib pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak. Formatnya adalah sbb: XX. XXX. XXX. X- XXX. XXX Catatan: a. Wajib pajak yang tidak diwajibkan mendaftarkan diri apabila memerlukan NPWP dapat mendaftarkan diri dan kepadanya akan dibrikan NPWP. b. Setiap wajib pajak hanya mempunyai satu NPWP untuk semua jenis pajak. c. Untuk perusahan perseorangan, NPWP atas nama pemiliknya. d. Untuk badan misalnya PT. yang baru berdiri sebaiknya tetap mempunyai NPWP karena apabila rugi dapat dikompensasi dengan tahun berikutnya e. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukannya sebagai subjek pajak menggunakan nomor pokok wajib pajak dari wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan warisan tersebut B.NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK (NPPKP) 1.Pengertian NPPKP Surat Pengukuhan Pengusah Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean
  • 11. 2.Fungsi nomor pengukuhan pengusaha kena pajak Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya. Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk pengawasan administrasi perpajakan Dicantumkan dalam pemenuhan kewajiban PPN/PPnBM 3. Dasar dan jangka waktu penerbitan surat pengukuhan pengusaha kena pajak Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak didasarkan atas : Berdasarkan pelaporan Pengusaha yang melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP Surat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan oleh KPP paling lama 3 hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap Secara jabatan oleh Dirjen Pajak Penerbitan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dilakukan apabila Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan serta pengusaha kecil yang sudah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak namun tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. 4. Pengusaha yang wajib dan tidak wajib melaporkan usahanya untuk di kukuhkan sebagai pengusaha kena pajak(PKP) Yang wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan dan memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak
  • 12. Pengusaha yang tidak wajib melaporkan usaha yang di kukuhkan sebagai PKP Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kecil Pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai 5. Tempat dan jangka waktu melaporkan usaha Tempat melaporkan usaha : Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan serta Pengusaha kecil yang ingin dikukuhkan sebagai PKP atau sudah memenuhi syarat sebagai PKP wajib melaporkan usahanya ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha Wajib Pajak atau ke Kantor Pelayanan Pajak tertentu sesuai dengam ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan Jangka Waktu Untuk Melaporkan Usaha Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan yang memenuhi ketentuan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebelum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak. Wajib Pajak sebagai Pengusaha Kecil yang: a). Memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak b). Tidak memilih sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi sampai dengan suatu bulan dalam suatu tahun buku jumlah nilai peredaran bruto atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai Pengusaha Kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak paling lama akhir bulan berikutnya. Catatan 1. Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00. 2. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat
  • 13. Keterangan Terdaftar, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lama 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap. 6.Pencabutan surat pengukuhan kena pajak Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah tindakan mencabut Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari tata usaha Kantor Pelayanan Pajak. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak hanya ditujukan untuk kepentingan tata usaha perpajakan, dan tidak menghilangkan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan Ketentuan tentang Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat dilakukan dalam hal: Pengusaha Kena Pajak pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain atau sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Pengusaha Kena Pajak termasuk Pengusaha Kena Pajak yang jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk suatu tahun buku tidak melebihi batas jumlah peredaran dan/atau penerimaan bruto untuk Pengusaha Kecil. 2. Atas permohonan Wajib Pajak untuk melakukan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. 3. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka permohonan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dianggap dikabulkan dan surat keputusan mengenai Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 berakhir.
  • 14. BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsinya yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak, Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan, Dicantumkan di dalam setiap dokumen perpajakan. Surat Pengukuhan Pengusah Kena Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak. Fungsinya yaitu Untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, Untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Untuk pengawasan administrasi perpajakan, Dicantumkan dalam pemenuhan kewajiban PPN/PPnBM.
  • 15. Daftar Pustaka Mardiasmo. 2006. Perpajakan: Edisi Revisi 2006. Yogyakarta:CV ANDI OFFSET. Mardiasmo. 1991. Perpajakan:Cetakan keenan. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET. Soemitro, Rochmat. 1993. Pajak Penghasilan. Bandung: PT. Eresco. SITUS WEB Budiyono dan Abdul Koni. 2009. Pajak untuk Non NPWP. [Tersedia] www.infopajak.com (03 juni2010). Rudi. 2008. Tarif Pajak Versi Undang – Undang Baru. [tersedia] www.klinik- pajak.com ( 02 Juni2010). Wahyudi, Dudi. 2008. Tarif Pemotongan Pajak Lebih Tinggi untuk Wajib Pajak Non NPWP. [tersedia] www. Google.com (01 Juni 2010). Wahyudi, Dudi. 2008. PPh Pasal 21 Baru. [Tersedia] www.Google.com (02 Juni 2010).