Tinjauan Kritis atas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PEMAHAMAN KONSEP DAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) RANDY R. WRIHATNOLO 25 JULI 2007

Outline (1) Pemahaman Dasar (2) Pengalaman Pelaksanaan, Persiapan 2007 dan Rencana 2008 (3) Pencapaian dan Proyeksi Peningkatan Kesejahteraan Penduduk Miskin (4) Bias dan Titik Kritis PNPM

1 Pemahaman Dasar

Pemahaman Dasar (1) Keluarga adalah Inti Pembangunan Masyarakat, Keluarga Besar Keluarga Bangsa RT, RW, Dasawisma, Dusun Desa, Kelurahan, Kampung, Nagari, Banjar Kecamatan, Distrik Kabupaten, Kota Provinsi Negara (NKRI) Makan Pendidikan Kesehatan Sumber Energi Transport

Pemahaman Dasar (2) Siklus Kehidupan Manusia Kandungan dan Balita Usia Wajib Belajar (6-16) Usia Produktif (17-55) Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Sosial Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Perlindungan Sosial POOR DAN NEAR POOR VERY POOR VERY POOR VERY POOR Usia Lanjut (55 ke atas)

Pemahaman Dasar (3) Proses Penciptaan Kesejahteraan BERDAYA KESEMPATAN BERUSAHA PROFIT/ PENDAPATAN PEMUPUKAN MODAL SENDIRI KUNCI SUKSES PEMBERDAYAAN WELFARE FOR ALL *) PERUBAHAN TEKNOLOGI OUTPUT KEGIATAN INPUT KEGIATAN Modal, Pelatihan, Pendampingan

Pemahaman Dasar (4) Sasaran Peningkatan Kesejahteraan

Consumption Income Penghasilan tetap Penghasilan tambahan Keranjang Penghasilan (Income Basket) Makanan pokok Makanan tambahan Energi Kesehatan Pendidikan Sandang Papan Transportasi Keranjang Konsumsi (Consumption Basket) Tinggi Sedang-tinggi Rata-rata Rendah Sangat Rendah Tingkat Penghasilan/Konsumsi Rumah Tangga Perdesaan (Rp/RT/Bulan/Lokasi) Rumah Tangga Perkotaan (Rp/RT/Bulan/Lokasi) Jasa lain-lain Ekuivalen RT Miskin

Kesejahteraan Sosial-ekonomi Hasil Akhir Pembangunan Produktivitas Consumption Pajak/Retibusi/Kewajiban lain-lain Anggaran Negara Beban Pengeluaran/ Konsumsi Kebijakan/ Regulasi/ Income Inflasi Pertumbuhan Ekonomi Tabungan/ Aset/Simpanan Intervensi Langsung Kepada RTM Intervensi Tidak Langsung Yang berdampak kepada RTM Pengaruh kepada RTM

2 Pengalaman Pelaksanaan

1974-1988 :

berbagai program sektoral:Pertanian (BIMAS, INMAS, KUK, transmigrasi), Industri (industri padat karya, al. tekstil & kayu lapis), berbagai kebijakan Inpres (Desa, Kabupaten, Propinsi, Jalan, Irigasi, dll).

1988-1998 :

Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT)  Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT) dan berbagai program ad-hoc penanggulangan kemiskinan pasca crisis (Padat Karya, PDMDKE, Community Recovery Program )

1998 – 2006:

Program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat di berbagai sektor: PPK, P2KP, P2MPD, WSSLIC, KPEL, dll.

Terdapat kesenjangan lokasi  ada daerah yg menjadi lokasi lebih dari 2 program dan ada pula daerah yg tidak menjadi lokasi salah satu program manapun.

2007 – ke depan :

Harmonisasi program-program penanggulangan kemiskinan.

Dibutuhkan upaya untuk meningkatkan efektivitas tujuan penanggulangan kemiskinan.

Pengalaman (1) Pendekatan

Menyempurnakan perencanaan dan penganggaran program-program yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh.

Dari segi pendekatan program  menyempurnakan disain program-program penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh :

 belajar dari yang terbaik.

 harmonisasi program-program pemberdayaan masyarakat.

 pengembangan sistem jaminan sosial masyarakat miskin.

 pengembangan sistem akses pelayanan dasar.

Pengalaman (2) Efektivitas

Mempersiapkan data pembangunan .

M emper siapkan pelaksanaan program pembangunan agar sejalan dengan tujuan pembangunan .

Mempersiapkan proses monitoring dan evaluasi agar program-program pembangunan yang relevan dengan pencapaian tujuan pembangunan,

Mempersiapkan koordinasi program pembangunan.

Apa Yang Harus Dilakukan?

2 Pengalaman Pelaksanaan (1) Mempersiapkan data pembangunan .

Dalam 1 Desa  basis KELUARGA (1) Berapa Jumlah perempuan? Berapa jumlah perempuan yang sudah menikah? Berapa jumlah perempuan yang sedang hamil? (2) Berapa jumlah balita? (3) Berapa jumlah anak usia sekolah? (4) Berapa jumlah lelaki dan perempuan usia kerja? Berapa jumlah lelaki dan perempuan yang bekerja? Berapa jumlah penganggurannya? (5) Berapa jumlah lelaki dan perempuan yang tidak produktif? Siapa Yang Harus diData?

Tingkat Konsumsi dan Definisi Kemiskinan Siapa Yang Harus diData? CONTOH TAHUN 2006 RERATA KONSUMSI GARIS KEMISKINAN Tinggi Sedang-tinggi Rata-rata Rendah Sangat Rendah Tingkat Konsumsi Tidak Miskin Tidak Miskin Near Poor Poor Very Poor Definisi Kemiskinan Tidak Miskin Tidak Miskin 4 juta RT 9 juta RT 5 Juta Populasi 1 Juta

Peta: Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia, Menurut Kecamatan, Tahun 2006 Legenda: Tingkat Kemiskinan

Peta Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Menurut Kecamatan Tahun 2006 Legenda: Tingkat Kemiskinan

2 Pengalaman Pelaksanaan (2) M emper siapkan pelaksanaan program pembangunan agar sejalan dengan tujuan pembangunan .

TUJUAN DAN TARGET Millenium Development Goals (MDGs) Tujuan 1: Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan Target 1: Proporsi penduduk miskin  turun 50% antara tahun 1990-2015 Target 2: Proporsi penduduk penderita kelaparan  turun 50% antara tahun 1990-2015. Tujuan 2: Mencapai Pendidikan Dasar untuk Semua Target 3: Anak laki dan perempuan di manapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar  100% pada tahun 2015. Tujuan 3: Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Target 4: * Ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar  0% pada tahun 2005. * Ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan  0% pada tahun 2015. Tujuan 4: Menurunkan Angka Kematian Anak Target 5: Angka Kematian Balita  turun 2/3 antara tahun 1990-2015. Tujuan 5: Meningkatkan Kesehatan Ibu Target 6: Angka kematian ibu  turun ¾ antara tahun 1990-2015. Tujuan 6: Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya Target 7: * Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS * Jumlah kasus HIV/AIDS baru  turun pada tahun 2015. Target 8: * Mengendalikan penyakit malaria * Jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya  turun pada tahun 2015. Tujuan 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup Target 9: * Memadukan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program nasional * Mengembalikan sumberdaya lingkungan yang hilang. Target 10: * Proporsi penduduk tanpa akses thd sumber air minum  turun 50% pada tahun 2015. * Proporsi penduduk tanpa akses fasilitas sanitasi dasar  turun 50% pada tahun 2015. Target 11: Perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. Tujuan 8: Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan Terjaminnya/meningkatnya sumberdaya untuk mendukung pencapaian Target MDG’s

Makan/kebutuhan pokok.

Pendidikan

Kesehatan

Transportasi

Prasik.

Dll.

KONSUMSI PENDAPATAN Melakukan harmonisasi program-program yang output-nya dapat memberikan kesempatan berusaha dan menciptakan penghasilan bagi masyarakat miskin. Melakukan harmonisasi program-program yang output-nya dapat meringankan konsumsi masyarakat miskin.

Unit simpan pinjam.

Kelompok usaha bersama (pertanian, perikanan, dagang dan industri mikro, dsb.)

Pekerjaan sektor informal.

Pekerjaan konstruksi.

Dll.

DEMOGRAFI Menekan laju pertumbuhan penduduk miskin.

KB.

Kesejahteraan RTM.

Apa Yang Direncanakan dan Dianggarkan?

Program Untuk Rakyat Miskin Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Peningkatan Akses Pelayanan Dasar Pertumbuhan Yang Berkualitas Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan KB Perlindungan Sosial

Cara Penyusunan Anggaran Program untuk Rakyat Miskin Kesejahteraan Penduduk Miskin 0% Dalam 3 tahun Tujuan Target MDG Nama Kegiatan (Program) Output Kegiatan (n+1) Nilai Kegiatan Instansi Pelaksana Outcome Program (n+2) Impact (n+3) Tujuan 1 Target 1 Target 2 Tujuan 2 Target 3 Tujuan 3 Target 4 Tujuan 4 Target 5 Tujuan 5 Target 6 Tujuan 6 Target 7 Target 8 Tujuan 7 Target 9 Target 10 Target 11 Tujuan 8

Cara Penyusunan Anggaran Program untuk Rakyat Miskin Target 1: Proporsi penduduk miskin turun 1/2 (1990-2015). Target 2: Proporsi penduduk kelaparan turun 1/2 (1990-2015). Target 3: Pendidikan Dasar bagi semua anak lelaki dan perempuan dimanapun (2015). Target 4 Ketimpangan gender di pendidikan dasar dan lanjutan pupus (2005) dan Ketimpangan gender di semua jenjang pendidikan pupus (2015). Target 5: Angka Kematian Balita turun 2/3 (1990-2015). Target 6: Angka Kematian Ibu turun 3/4 (1990-2015). Target 7: Kasus HIV/AIDS turun (2015). Target 8 Kasus penyakit malaria dan penyakit menular lainnya turun (2015). Target 9: Prinsip pembangunan berkelanjutan terpadu dalam kebijakan nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang. Target 10 Proporsi penduduk tanpa akses air minum dan tanpa akses fasilitas sanitasi dasar turun 1/2 (2015). Target 11: Perbaikan lingkungan pemukiman kumuh penduduk miskin (2020). Rp 7 juta per tahun per KK Rp 720 ribu per tahun per jiwa Rp 1,2 juta per tahun per siswa Rp 2,4 juta per tahun per siswa Rp 3,6 juta per tahun per Balita Rp 3,6 juta per tahun per ibu Rp 6 juta per tahun per jiwa Insentif Emisi Carbon Rp 50 juta per tahun per kelompok Rp 100 juta per tahun kelompok

2 Pengalaman Pelaksanaan (3) Mempersiapkan proses monitoring dan evaluasi agar program-program pembangunan yang relevan dengan pencapaian tujuan pembangunan .

Metode Manajemen Proyek Jenis Bantuan Pemanfaat Lokasi Pendanaan Format Pemantauan dan Evaluasi 2005 2006 2007 2008

Pelaksanaan 2005-2006, Persiapan 2007 dan Rencana 2008 1. Proyek terpusat. 2. Dekon. Sebagian dana Pusat disalurkan via KUBE-LKM Natura SAJA. Pendampingan (TA) terbatas. 40 KUBE LKM 14 Prov/…. Kab … .. Kecamatan Rp 600 M Targeting terpusat. Ada kemungkinan error. 1. Proyek terpusat, dana di-SKPA-kan ke Dinas-dinas Kab/kota. 2. Dekon. 1. Natura. 2. Dana tunai 3. Pendampingan dimobilisasi Dinas-dinas. … . KUBE dalam 9 jenis komoditas. 24 Prov/44 Kab … .. Kecamatan Rp 800 M Targeting ditentukan Dinas-dinas. 1. Proyek terpusat: dana langsung disalurkan kpd KUBE via Bank. 2.Dekon. 1.Dana tunai (bloc grant) langsung kpd KUBE. Dipakai sesuai aspirasi kelompok. 2.Pendampingan dilakukan Pusat & Daerah. 3.Dana Operasional kegiatan utk fasilitator (komunikasi/HP, Laptop, dll.) 4. Pelatihan, OMP, Moneva diperkuat. 40 KUBE LKM 33 Prov/99 kab 198 kecamatan. Rp 900 M Targeting FM ditentukan Maskot. Dinas-dinas hanya mengesahkan. 1. Proyek terpusat. 2. Dekon. Dana Dekon dan Pusat disatukan dan disalurkan langsung ke KUBE via Bank. 1.Disempurnakan. 2. Memperkuat Pokmas/KUBE di kecamatan PNPM terutama di lokasi PPK/P2KP. KUBE TUNGGAL di setiap desa. 33 Prov/198 kab 396 kecamatan. Rp 1.800 M Targeting FM ditentukan Fasilitator Pendataan. Disempurnakan sesuai perkembangan. Metode Manajemen Proyek Jenis Bantuan Pemanfaat Lokasi Pendanaan 2005 2006 2007 2008

Evolusi Format KUBE di Kecamatan KUBE C KUBE A Tahun 2006 Pembentukan/pengelompokan KUBE ditentukan berdasarkan sektor kegiatan. Pembinaan berdasarkan sektor. Bantuan HANYA bersifat NATURA. Tahun 2007 Pengelompokan TIDAK BERDASARKAN KOMODITAS, tetapi lokasi (DASAWISMA). Pembinaan per kelompok dilakukan pada sisi pemanfaatan dana produktif. TIDAK ADA BANTUAN NATURA. Tahun 2008 KUBE akan diintegrasikan dalam kelompok yang sudah ada di kecamatan-kecamatan PPK dan P2KP. MENINGKATKAN DAYA UNGKIT KESEJAHTERAAN ANGGOTA. KUBE B Dana untuk anggota KUBE KUBE C KUBE A KUBE B KUBE C KUBE A /Pokmas PPK KUBE B /Pokmas P2KP

Indeks Kemiskinan Manusia Indonesia

2 Pengalaman Pelaksanaan (4) Mempersiapkan koordinasi program pembangunan.

Pendekatan Perencanaan Wilayah dalam Harmonisasi Antar-Program F Community Education F/p Resettlement F/w Economic Rehabilitation P/f Neighbourhoods Villages P Reconstruction of Environment P/w Industrial Zones and Farms W/f Labour Productivity and Efficiency W/p Economic of Locations W Economic Development

Alternatif I  1 Program 1 Lokasi  bagi-bagi lokasi. Pedoman Umum Pedoman Teknis Pedoman Operasional

Setiap proyek mempunyai mekanisme masing-masing meskipun dalam 1 kabupaten/kota yang sama.

Koordinasi PNPM berada di tingkat Pemerintah Pusat.

Setiap program mempunyai item kegiatan yang sama.

Mengatur bagaimana masyarakat memanfaatkan dana proyek tertentu.

Tumpang tindih peran.

Butuh waktu untuk penyesuaian dan belajar.

Implikasi KAB GRESIK KOTA TERNATE KAB SIDOARJO KAB LUMAJANG P2D Program lain P2KP PPK Kapasitas masyarakat Kapasitas Pemda Prasarana Fisik (Prasik) Modal Usaha (Simpan Pinjam) Bantuan Sosial Fakir Miskin

Alternatif II  4 Program Inti + Berbagai Program Tambahan Pedoman Umum Pedoman Teknis

Koordinasi PNPM di Kabupaten/kota.

Setiap program mempunyai item kegiatan yang sama.

Kabupaten/kota mempunyai kewenangan menentukan lokasi kecamatannya.

Tumpang tindih peran.

Butuh waktu untuk penyesuaian dan belajar.

Memungkinkan adanya perbedaan pemanfataan bantuan dalam 1 kabupaten/kota.

Implikasi

Mengatur semua mekanisme pemanfaatan dana program.

Pedoman Operasional

Pedum mengatur mekanisme masing-masing proyek dalam 1 kab/kota yang sama.

KEC “A” KEC “C” KEC “B” KEC “D” P2D + program lain Tidak dapat program P2KP + program lain PPK + program lain PNPM “KAB 1” KEC “A” KEC “C” KEC “B” KEC “D” P2D + program lain Tidak dapat program P2KP + program lain PPK + program lain PNPM “KAB 2”

Alternatif III  1 Program 1 Tupoksi  Bagi-bagi pekerjaan  bertanggung-jawab di level tertentu. Pedoman Umum Pedoman Teknis

Koordinasi antar-program dalam PNPM di tingkat Kabupaten/kota.

Setiap program mempunyai item kegiatan sesuai tupoksi.

Kabupaten/kota mempunyai kewenangan menentukan lokasi kecamatannya.

Pedum hanya mengatur pembagian tugas.

Mengatur semua mekanisme pemanfaatan dana program.

Pedoman Operasional

Setiap proyek dapat mengatur mekanisme cara penggunaan bantuan masing-masing sepanjang sesuai tupoksinya.

Kapasitas Pemda Modal Usaha Prasik Kapasitas Masyarakat KAB GRESIK P2D Program lain P2KP PPK Kapasitas Pemda Modal Usaha Prasik Kapasitas Masyarakat KAB LUMAJANG P2D Program lain P2KP PPK PEDOMAN UMUM Kapasitas masyarakat, Kapasitas Pemda, Prasarana Fisik (Prasik), Modal Usaha (Simpan Pinjam), Bantuan Sosial Fakir Miskin

Refleksi kemiskinan:

Identifikasi kemiskinan

Merumuskan persoalan

kemiskinan yang dihadapi

Merumuskan penyebabnya

Identifikasi potensi untuk

menanggulanginya

Pertemuan Masyarakat:

Tahap belajar awal

menggali kebersamaan

Berdemokrasi

Kesadaran akan ekistensi

diri

Sosialisasi di Masyarakat:

Pemetaan sosial

Sosialisasi program

Penerima Manfaat:

Kelompok swadaya masyarakat

dan masyarakat miskin lainnya

Penyusunan Rencana:

Identifikasi dan Prioritisasi

Penyusunan Rencana/Program

Penanggulangan kemiskinan

Pengorganisasian Masyarakat:

Lembaga masyarakat dibentuk,

dimiliki, dan dikelola untuk

memenuhi kebutuhan bersama

Pelaksanaan Kegiatan:

Pembentukan kelompok-

kelompok swadaya masyarakat

pelaksana kegiatan

Media bersama untuk

menyelesaikan masalah secara

mandiri

Pemetaan Swadaya:

Merumuskan kebutuhan dan

potensi yang ada.

Memecahkan persoalan dengan

potensi yg dimiliki

Pendekatan Partisipatif dalam Pelaksanaan Kegiatan oleh Masyarakat

Integrasi Program Pemberdayaan Masyarakat USULAN PRASIK USULAN SOSEK P2KP RISE MUSDES PELAKSANAAN KEGIATAN SOSEK PELAKSANAAN KONSTRUKSI FISIK DESA/KEL MUSKAB/ KOTA PELAKSANAAN KEGIATAN SOSEK DAN FISIK ANTARKECAMATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PRASIK ANTARDESA/KEL USULAN KEC USULAN DESA/KEL USULAN POKMAS USULAN POKMAS MUSPROV PEMPROV PPK ADD PMPD PELAKSANAAN KEGIATAN SOSEK DAN FISIK ANTARKAB/KOTA LPM/KSPP PENDIDIKAN KESEHATAN PRASIK PRASIK PRASIK BLPS MUSKEC MUSRENBANGNAS RAKORPUS K/L PUSAT RKP PROYEK Pusat Provinsi Kabupaten/ Kota Kecamatan Desa/ Kelurahan Fokus Bantek Koordinasi Kab/Kota Fokus BLM Sosial-Ekonomi Fokus BLM Infrastruktur Masyarakat

3 Pencapaian dan Proyeksi Peningkatan Kesejahteraan Penduduk Miskin

Kejadian Kemiskinan di Indonesia, 1976 - 2007 1 USD/day National Poverty Line 17,75% = below Nat’; Pov’ty Line 43,37% = below 2USD/day 7,54% = below 1 USD/day

Kejadian Kemiskinan di Indonesia, 1976 - 2007 Garis Kemiskinan 2100 kalori

Kejadian Kemiskinan di Indonesia, 1976 - 2007 1 USD/day Purchasing Power Parity

Pembiayaan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, TA 2008

Prioritas:

Stabilitas harga bahan pokok Rp. 447,0 miliar

Pertumbuhan berkualitas Rp. 954,3 miliar

Pemberdayaan masyarakat Rp. 6.146,8 miliar

Pelayanan dasar Rp. 7.616,9 miliar

Perlindungan sosial Rp. 4.580,5 miliar

Terkait penanggulangan kemiskinan: Rp. 3.475,4 miliar

Subsidi untuk masyarakat miskin Rp. 59.201,4 miliar

Total anggaran PK Rp. 82.377,1 miliar

Asumsi Penurunan Penduduk Miskin di Indonesia Keterangan Asumsi

Inflasi 2008

Pertumbuhan 2008

Target PNPM 2007*

Target PKH 2007 (500 ribu RTSM)

Jumlah penduduk

2006

2007

2008

Jumlah & persentase penduduk miskin

Maret 2006

Juli 2006 (angka sementara)

2007

2008 (Skenario 1: BLM PNPM tetap)

2008 (Skenario 2: BLM PNPM ditingkatkan)

6% 6,8% 9 – 12 juta 2 juta 222,7 juta jiwa 225,6 juta jiwa 228,4 juta jiwa 39,10 juta (17,75%) 36,47 juta (16,48%) - 37,81 juta (16,81%) 33,76 juta (15,01%)

4 Bias dan Titik Kritis PNPM

(1) Pemberdayaan Masyarakat versus Penanggulangan Kemiskinan  Pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan? proses atau hasil akhir  masyarakat yang berdaya sudah tentu tidak miskin.  masyarakat tidak miskin belum tentu berdaya.  tidak berdaya pasti miskin. (2) Partisipasi untuk setiap level (level partisipasi)  bagaimana implementasinya?  partisipasi masyarakat vs perencanaan partisipatif. (3) Munculnya super departemen? Tidak patuh pada tupoksi? (4) Kesan bagi-bagi lokasi program  artikulasi kepentingan politik? (5) Kesan tidak terpadu antar-program  kebiasaan lama sulit dihapus? Bias

Titik Kritis (1) Proses belajar butuh waktu. (2) PNPM “payung” bagi berbagai program  integrasi bukan persoalan mudah. (3) Fasilitator sebagai ujung tombak keberdayaan  Siapa penanggung-jawab proses fasilitasi? (4) Program multi-years  TAPI, siapa pemilik aset ketika program sudah selesai?  perlu exit strategy. (5) Kesiapan Pemerintah Kabupaten/kota? Jika pemkab/kot mempunyai program sendiri?  bagaimana harmonisasinya? (6) Prosedur penyaluran bantuan langsung masyarakat (BLM)  bagaimana agar tidak melanggar Keppres 80 Tahun 2004.

TERIMA KASIH LKMD = L AIN K ALI M OHON D IUNDANG L EBIH K URANG M OHON D IMAAFKAN HP 0811-112266 email: wrihatnolo@bappenas.go.id