Struktur Kelembagaan
     Pemerintah dan Masyarakat
       In the Context of Public Administration


Randy R. Wrihatnolo

...
Introduction



               2
Pengertian

•Kelembagaan         institutional, ada ikatan
     institution = lembaga
     institutionalization = pelembag...
Pengertian

    Public administration (administrasi publik) public?
    negara, pemerintah, umum, masyarakat? Kebijakan?

...
Ingat, apakah
struktur ini masih
  sama dengan
    masa kini.       5
Chapter 1
Socio-political Environment
 of Public Administration
       in Indonesia

                              6
• Terstruktur menurut UU.
• Tidak lagi “mengimani” Pancasila sebagai landasan ideologis.
• Tidak ada lagi GBHN, yang ada h...
Pada akhirnya nanti,
            amandemen UUD 1945
            mengebiri status MPR.


  DPD

Bikameral




             ...
DPD




      9
RPJMN



        10
Chapter 2
Functions, Structures,
   and Processes

                         11
Provinsi




Kab/Kota




      12
Sistem
Musrenbang




        13
Masihkah
 efektif?




            14
Apakah ini
yang terbaik?




                15
RPJMN

Janji Presiden

     RPJMN

     RPJMD

RKP+APBN

RKPD+APBD

 Renja KL

Renja SKPD




                 16
• Menjadi kambing hitam keterlambatan pencairan anggaran.
• Apakah ada Musbangdes?




                                   ...
18
Chapter 3
Public Administration
at the Sub-National Level


                            19
20
21
22
23
Chapter 4
Civil Services


                 24
25
26
27
28
29
Chapter 5
Budget and Budgetary
    Procedures

                       30
31
32
33
Chapter 6
Transformation, Reform,
    Better Utilization

                          34
Transformation

• Indonesia faces the new role and tasks in the changing
  environments.
     From centralized-role to dec...
Reform

• Bureaucratic reform

• Government reform

• Civil servant reform

• Re-numeration system

• Personnel capacity b...
Better Utilization

 • Welfare state

 • Welfare society
                       Need to be focused
 • Welfare community

 ...
Chapter 6.1
Struktur dan Peran Lembaga Negara




                                38
Sistem Kenegaraan
Negara kesejahteraan dipilih sebagai dasar kenegaraan
alasan: warga negara berhak memperoleh kesejahtera...
Sistem Kenegaraan Republik Indonesia

 Sistem kenegaraan Republik Indonesia merupakan suatu entitas
 (masing-masing sub-et...
Sistem Kenegaraan Republik Indonesia



                                       SA
                                        ...
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia
                                                Baru




                   ...
Sistem Administrasi Pemerintahan (Nasional)
                                              Baru




                       ...
Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah
                                          Baru




                               ...
Sistem Peradilan
                   Baru




                          45
Sistem Pengawasan Pembangunan (nasional)




                                           46
Sistem Pengawasan Pembangunan



• Idealnya BPKP dan seluruh Irjen, Irtama,
  Irbangda, dan Bawasda dikoordikasikan oleh
 ...
Sistem Pengawasan Pembangunan (khusus)




                                         48
Sistem Politik (nasional)




                            49
Sistem Politik (daerah)




                          50
Sistem Pembangunan (dasar)




                             51
Sistem Pembangunan (aplikasi 5 tahunan)




                                          52
Sistem Pembangunan (aplikasi 1 tahunan)




                                          53
Sinergi Sistem Politik dan Pembangunan




                                         54
Chapter 6.2
        Kelembagaan Masyarakat dan
         Perencanaan Pembangunan



Note: Kaidah Normatif Pembangunan dan P...
Alasan Perlunya Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia



 Pertama: Menyediakan Barang dan Layanan Publik.

 Kedua: Prak...
Alasan Perlunya Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia



                    PERENCANAAN


                 INTERVENSI ...
Prinsip Perencanaan di Indonesia
                                                                AGENDA
                  ...
Prinsip Perencanaan di Indonesia

  Diagram Sinkronisasi Proses Perencanaan Top Down dan Bottom-up (saat ini)


      Ranc...
Proses Perencanaan di Indonesia

                              Masa Jabatan Presiden                                 Berik...
Proses Perencanaan di Indonesia

                           Medio Mei                       Agustus   Oktober



         ...
Sinergi Sistem Politik dan Sistem Pembangunan




                                                62
Chapter 7
 Diskusi


            63
Apa Yang Hilang?

• UUD 1945 hanya bersifat asesoris. Tidak ada yang peduli
  bagaimana menghidupkan tujuan bernegara seba...
65
Contact

      Mobilephone    +62.811 112266
           Email-1   wrihatnolo@yahoo.com
           Email-2   wrihatnolo@bap...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Administration)

9,590 views

Published on

Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, In the Context of Public Administration. Slide makalah ini pernah disampaikan dalam forum Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FE-UI) pada 19 Mei 2009.

Published in: Education
1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
  • Kok ga bisa di download ya pak? Padahal I need it
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
9,590
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
31
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat (in the Context of Public Administration)

  1. 1. Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat In the Context of Public Administration Randy R. Wrihatnolo Jakarta, 19 May 2009
  2. 2. Introduction 2
  3. 3. Pengertian •Kelembagaan institutional, ada ikatan institution = lembaga institutionalization = pelembagaan •Pemerintah government Pemerintah vs Negara negara = state Government (drive) vs Governance (facilitate) •Masyarakat community, sekelompok warganegara yang berdomisili di satu tempat Masyarakat vs society ada tujuan bersama, ada norma dan aturan. 3
  4. 4. Pengertian Public administration (administrasi publik) public? negara, pemerintah, umum, masyarakat? Kebijakan? Ciri-ciri: (1) Tidak ada warga-negara yang dalam hidupnya tidak pernah bersentuhan dengan aktivitas negara. (2) Selalu diperlukan wasit dan pengaturan di tengah beraneka-ragamnya kepentingan warga masyarakat. (3) Selalu ada institusi + norma. (4) Selalu ada ruang komunikasi. (5) Selalu ada dokumen. (6) Selalu ada kerja bersama + tujuan. New Public Administration governance, value. 4
  5. 5. Ingat, apakah struktur ini masih sama dengan masa kini. 5
  6. 6. Chapter 1 Socio-political Environment of Public Administration in Indonesia 6
  7. 7. • Terstruktur menurut UU. • Tidak lagi “mengimani” Pancasila sebagai landasan ideologis. • Tidak ada lagi GBHN, yang ada hanya “Janji Presiden”, RPJPN, dan RPJMN. 7
  8. 8. Pada akhirnya nanti, amandemen UUD 1945 mengebiri status MPR. DPD Bikameral 8
  9. 9. DPD 9
  10. 10. RPJMN 10
  11. 11. Chapter 2 Functions, Structures, and Processes 11
  12. 12. Provinsi Kab/Kota 12
  13. 13. Sistem Musrenbang 13
  14. 14. Masihkah efektif? 14
  15. 15. Apakah ini yang terbaik? 15
  16. 16. RPJMN Janji Presiden RPJMN RPJMD RKP+APBN RKPD+APBD Renja KL Renja SKPD 16
  17. 17. • Menjadi kambing hitam keterlambatan pencairan anggaran. • Apakah ada Musbangdes? 17
  18. 18. 18
  19. 19. Chapter 3 Public Administration at the Sub-National Level 19
  20. 20. 20
  21. 21. 21
  22. 22. 22
  23. 23. 23
  24. 24. Chapter 4 Civil Services 24
  25. 25. 25
  26. 26. 26
  27. 27. 27
  28. 28. 28
  29. 29. 29
  30. 30. Chapter 5 Budget and Budgetary Procedures 30
  31. 31. 31
  32. 32. 32
  33. 33. 33
  34. 34. Chapter 6 Transformation, Reform, Better Utilization 34
  35. 35. Transformation • Indonesia faces the new role and tasks in the changing environments. From centralized-role to decentralized-role. From state-oriented to private-oriented. Tasks are transferred from Central Government to Local Government. Decentralization (governmental) Devolution (political) Privatization (economic means) Demanding new concept of public administration: From Government to Governance 35
  36. 36. Reform • Bureaucratic reform • Government reform • Civil servant reform • Re-numeration system • Personnel capacity building • New public administration must be conducted. 36
  37. 37. Better Utilization • Welfare state • Welfare society Need to be focused • Welfare community • Welfare family 37
  38. 38. Chapter 6.1 Struktur dan Peran Lembaga Negara 38
  39. 39. Sistem Kenegaraan Negara kesejahteraan dipilih sebagai dasar kenegaraan alasan: warga negara berhak memperoleh kesejahteraan, pencerdasan, dan perlindungan dari negara. Fungsi NKRI: Memberikan kesejahteraan, pencerdasan, dan perlindungan kepada warga negaranya. Peran NKRI: Mewujudkan kepentingan warga negara itu. Ini adalah tujuan bernegara bagi bangsa Indonesia. Perwujudan tujuan bernegara ini diselenggarakan oleh proses pembangunan. Peran pemerintahan negara dalam menyelenggarakan proses pembangunan di Indonesia sejalan dengan fungsi dan peran di atas. Konsep trias politika dipandang sesuai untuk menjalankan yang membagi fungsi dan peran di atas pemerintahan negara menjadi 3 lembaga, yaitu lembaga exekutif, lembaga legislative, dan lembaga yudikatif. Tiga bentuk lembaga ini menjadi landasan penyelenggaraan sistem kenegaraan Republik Indonesia. 39
  40. 40. Sistem Kenegaraan Republik Indonesia Sistem kenegaraan Republik Indonesia merupakan suatu entitas (masing-masing sub-etintas saling terkait): (1) sistem administrasi negara; (2) sistem administrasi pemerintahan; (3) sistem pemerintahan daerah; (4) sistem peradilan; (5) sistem pengawasan dan pemeriksaan pembangunan; (6) sistem politik; (7) sistem pembangunan, (8) sistem perencanaan dan keuangan negara. 40
  41. 41. Sistem Kenegaraan Republik Indonesia SA NK RI 41
  42. 42. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Baru 42
  43. 43. Sistem Administrasi Pemerintahan (Nasional) Baru 43
  44. 44. Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah Baru 44
  45. 45. Sistem Peradilan Baru 45
  46. 46. Sistem Pengawasan Pembangunan (nasional) 46
  47. 47. Sistem Pengawasan Pembangunan • Idealnya BPKP dan seluruh Irjen, Irtama, Irbangda, dan Bawasda dikoordikasikan oleh pejabat negara setingkat Menteri yang membidangi khusus koordinasi pengendalian dan pemantauan pembangunan. • Belum ada regulasi yang mengatur skema kerja urusan pengawasan pembangunan. 47
  48. 48. Sistem Pengawasan Pembangunan (khusus) 48
  49. 49. Sistem Politik (nasional) 49
  50. 50. Sistem Politik (daerah) 50
  51. 51. Sistem Pembangunan (dasar) 51
  52. 52. Sistem Pembangunan (aplikasi 5 tahunan) 52
  53. 53. Sistem Pembangunan (aplikasi 1 tahunan) 53
  54. 54. Sinergi Sistem Politik dan Pembangunan 54
  55. 55. Chapter 6.2 Kelembagaan Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan Note: Kaidah Normatif Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia 55
  56. 56. Alasan Perlunya Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia Pertama: Menyediakan Barang dan Layanan Publik. Kedua: Prakarsa Strategis. Prakarsa strategis adalah kegiatan inovatif dan berisiko tinggi tapi sekaligus berdampak luas. Ketiga: Memberdayakan yang tak berdaya (empowering the powerless) atau keberpihakan. Keempat: Menjaga Kedaulatan Negara. Kedaulatan adalah kondisi perlu dari suatu negara. Tanpa terjaganya kedaulatan maka batasan ruang pembangunan masyarakat tidak terdefenisi dengan jelas. 56
  57. 57. Alasan Perlunya Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia PERENCANAAN INTERVENSI LANGSUNG TUJUAN BANGSA INDONESIA PEMERINTAH 1. BARANG DAN JASA PUBLIK (UUD 1945): 2. PRAKARSA STRATEGIS 1. MASAYARAKAT YANG CERDAS. 3. KEBERPIHAKAN 2. MASYARAKAT YANG TERLINDUNGI. 4. PENEGAKAN KEDAULATAN 3. MASYARAKAT YANG SEJAHTERA. 4. MASYARAKAT YANG ADIL. TUJUAN PEMBANGUNAN: 1. EKONOMI. 2. SOSIAL. PENGATURAN MASYARAKAT 3. BUDAYA. 1. KEBIJAKAN 4. POLITIK 2. REGULASI 5. KEAMANAN 6. PERTAHANAN 57
  58. 58. Prinsip Perencanaan di Indonesia AGENDA MASYARAKAT PROSES POLITIK PEMILIH POLITIK PARTAI (VOTERS) BERKUASA DIALAMI OLEH MASYARAKAT NON- DISERASIKAN, EXCLUDABLE DAN AGENDA VISI JANGKA KEBUTUHAN KEGAGALAN PANJANG DITERJEMAHKAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT PASAR PEMBANGUNAN KE KEGIATAN- NASIONAL LIMA NON- KEGIATAN TAHUNAN NASIONAL RIVALRY PEMBANGUNAN DIAMATI OLEH PARA PROFESIONAL PERSPEKTIF PENGAMAT PROSES JANGKA PROFESIONAL TEKNOKRATIK MENENGAH RKP LEMBAGA DAN PELAKSANA RAPBN Diagram Proses Politik dan Proses Teknokratik. 58
  59. 59. Prinsip Perencanaan di Indonesia Diagram Sinkronisasi Proses Perencanaan Top Down dan Bottom-up (saat ini) Rancangan Rancangan Rancangan Renbang Renbang Renbang Renbang Pusat Nasional Propinsi Kabupaten/ Final Kota Korenbang Musrenbang Pusat Musrenbang Musrenbang Propinsi Kabupaten / Pusat Kota Rencana Kerja Departemen/ Lembaga 59
  60. 60. Proses Perencanaan di Indonesia Masa Jabatan Presiden Berikutnya 3. Jabatan Presiden Pelantikan Pidato I Pidato II Berakhir Presiden Terpilih Pengantar Pengantar 4. Pelantikan Presiden APBN di DPR APBN di DPR Terpilih 0 1 5 6 Agenda Rencana Presiden Pembangunan Perioda Agenda Rencana Terpilih 5 Tahun Nasional Pembangunan 5Tahun Berikutnya Lembaga Perencana Mengelola Penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Diagram Proses Penyusunan Rencana Jangka Menengah (saat ini) 60
  61. 61. Proses Perencanaan di Indonesia Medio Mei Agustus Oktober Kebijakan APBN DPR Umum Prioritas Kerangka Pokok- Pembiayaan RKP Menteri pokok PPN RKP Pokok-Pokok Menkeu Kebijakan RAPBN Fiskal Departemen/ RKAKL Lembaga/ Daerah Diagram Proses Penyusunanan RKP dan RAPBN (saat ini) 61
  62. 62. Sinergi Sistem Politik dan Sistem Pembangunan 62
  63. 63. Chapter 7 Diskusi 63
  64. 64. Apa Yang Hilang? • UUD 1945 hanya bersifat asesoris. Tidak ada yang peduli bagaimana menghidupkan tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. • Dokumen perencanaan lebih bersifat politis ketimbang teknokratis. • Dokumen penganggaran lebih bersifat legitimatif ketimbang optimalitas. 64
  65. 65. 65
  66. 66. Contact Mobilephone +62.811 112266 Email-1 wrihatnolo@yahoo.com Email-2 wrihatnolo@bappenas.go.id Website www.wrihatnolo.blogspot.com 66

×