Your SlideShare is downloading. ×
0
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Penyusunan Rencana Kegiatan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Penyusunan Rencana Kegiatan

93,598

Published on

Materi pemahaman penyusunan rencana program, rencana kegiatan, rencana kerja, dan rencana satuan kerja.

Materi pemahaman penyusunan rencana program, rencana kegiatan, rencana kerja, dan rencana satuan kerja.

Published in: Education
35 Comments
65 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
93,598
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
35
Likes
65
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Teknik Penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Randy R. Wrihatnolo Surakarta, 27 Maret 2010
  • 2. Kerangka Diskusi Teknik Penyusunan Term of Reference dan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB): 1. Pengantar Perencanaan Pembangunan 2. Hubungan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Kegiatan 3. Dasar-dasar Penyusunan Rencana Kegiatan 4. Jenjang, Jenis, dan Jalur Rencana Kegiatan 5. Dasar-dasar Perencanaan Anggaran Kegiatan 6. Latihan Penyusunan TOR dan RAB
  • 3. 1 Pengantar Perencanaan Pembangunan
  • 4. Pembangunan Secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan struktur secara sengaja dan terukur  misal tingkat kesejahte raan. Agar perubahan struktur dapat dilakukan secara terukur, maka diperlukan perencanaan. Namun sudahkah perencanaan yang telah kita lakukan membawa perubahan struktur? 1. Pembangunan
  • 5. 2. Perubahan Struktur KERJA PENDAPATAN = KONSUMSI PERUBAHAN TEKNOLOGI TABUNGAN Perubahan KESEMPATAN BERUSAHA PROFIT/ PENDAPATAN PEMUPUKAN MODAL SENDIRI KUNCI SUKSES WELFARE FOR ALL *) PERUBAHAN TEKNOLOGI OUTPUT KEGIATAN INPUT KEGIATAN Modal, SDM, SDA
  • 6. Hubungan Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Kegiatan 2
  • 7. Hirarki Kegiatan Pembangunan (1) KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP KP PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM SAR BAB/PRIO SAR BAB/PRIO SAR BAB/PRIO BIDANG 1 BIDANG 2 KP KP KP KP PROGRAM PROGRAM SAR BAB/PRIO KP KP KP KP PROGRAM PEMBANGUNAN SEKTOR ISU LINTASSEKTOR EVALUASI OUTPUT EVALUASI OUTCOME EVALUASI DAMPAK PEMANTAUAN KERANGKA MAKRO PP 39 PP 39 Lampiran Pidato Laporan 3 Tahunan Rapid Assessment HARUS DITENTUKAN DAN DISEPAKATI Menteri K/L Eselon I di KL Pimpro KL/Eselon II IMPLEMENTATOR IMPACT (3-4 th) OUTCOME Sar Bab/Prio (2 th) OUTPUT Program (2 th) INPUT KP (1 th) IMPACT (5 thn) LEVEL INDIKATOR Presiden Pres + DPR (Kesepakatan Politis) TUGAS SIAPA Proyeksi Impact per Agenda Proyeksi Output per K/L Disain Teknis (Eselon I) Operasional (Eselon II) Proyeksi Pembangunan FUNGSI APA Eselon II KL & Bappenas Eselon I KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas Presiden Pres + DPR AKUNTABLITAS Eselon II KL & Bappenas Eselon I KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas RPJMN RPJMN DOKUMEN KEBIJAKAN RKP (terinci dan terukur) RPJMN dan RKP RPJMN DOKUMEN ANGGARAN APBN Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 4 Kegiatan 5 Buku II = 10 Bidang STRUKTUR SUBSTANSI
  • 8. Alur Penentuan Jenis Indikator Kata kunci: unit analisis, hirarki PROCESS OUTPUT INPUT OUTCOME IMPACT FEEDBACK FEEDBACK FEEDBACK
  • 9. Option 1: Satuan Kerja
    • Anggaran (MAK) Proyek
    • Regulasi
    • Pelaksanaan Proyek
    • Pelaksanaan Kegiatan
    • Satuan Kerja Eselon II
    • Satuan Kerja Eselon I
    • Kementerian/Lembaga
    • Bab/Prioritas (sesuai Bab/Prioritas RPJMN 2004-2009)
    Ukuran: hirarki indikator ditentukan Unit Kerja (K/L).
    • Gedung Sekolah
    • Tenaga Pengajar
    • Buku Sekolah
    • Seragam
    • Beasiswa
    • Depdiknas
    • Angka Partisipasi Sekolah
    • Angka Putus Sekolah
    • (Bab 26)
    • Penurunan angka kemiskinan
    • (Bab 15)
    • Depkes
    • Angka Kematian Ibu
    • (Bab 27)
    +
    • Depsos
    • PMKS
    • (Bab 28)
    +
    • Dep “D”
    • Dll
    • Dll
    +
    • Tenaga Kesehatan
    • Infrastruktur Kesehatan
    • Sistem kesehatan
    • Biaya langsung intervensi
    PROCESS OUTPUT INPUT OUTCOME IMPACT FEEDBACK FEEDBACK FEEDBACK
  • 10. Option 2: Nomenklatur Program
    • Anggaran (MAK) Proyek
    • Regulasi
    • Pelaksanaan Proyek
    • Pelaksanaan Kegiatan
    • Mata Anggaran Kegiatan
    • Bab/Prioritas (sesuai Bab/Prioritas RPJMN 2004-2009)
    • Sasaran Agenda
    • Produksi Beras (stabil)
    • Inflasi (terjaga)
    • (Bab 23 Stab Ekon Makro)
    Ukuran: hirarki indikator ditentukan Mata Anggaran Kegiatan (MAK)
    • Deptan
    • MAK Bibit, benih, pupuk
    • Dep PU (Cipta Karya)
    • MAK Irigasi
    +
    • Depkop
    • MAK Kredit UKM Tani
    +
    • Dep “D”
    • MAK etc.
    + PROCESS OUTPUT INPUT OUTCOME IMPACT FEEDBACK FEEDBACK FEEDBACK
  • 11. Option 3: Isu Strategis
    • Anggaran (MAK) Proyek
    • Regulasi
    • Pelaksanaan Proyek
    • Pelaksanaan Kegiatan
    • Mata Anggaran Kegiatan
    • Variabel
    • Index Composite
    • Gedung Sekolah
    • Tenaga Pengajar
    • Buku Sekolah
    • Seragam
    • Beasiswa
    • Rata-rata Lama Sekolah
    • Angka Melek Huruf
    • Human Dev’t Index (HDI)
    • Usia Harapan Hidup
    +
    • Daya beli
    + Ukuran: hirarki indikator ditentukan isu strategis tertentu, misalnya pencapaian HDI, MGDs, HPI, etc. PROCESS OUTPUT INPUT OUTCOME IMPACT FEEDBACK FEEDBACK FEEDBACK
  • 12. Definisi Konsep
    • (1) Indikator Masukan ( Input Indicators ) merupakan serangkaian indikator yang menggambarkan sumberdaya yang dialokasikan dalam proses pembangunan. Beberapa penelitian ilmiah menggunakan indikator sumberdaya keuangan dan manusia. Dalam hal ini penggunaan sumberdaya keuangan dapat digunakan sebagai alat monitoring untuk mengukur komitmen K/L dalam mewujudkan tujuan pembangunan
    • (2) Indikator Keluaran ( Output Indicators ) merupakan serangkaian indikator yang dapat digunakan untuk menjelaskan keluaran yang berhubungan dengan setiap aktivitas dalam proses pembangunan.
    • (3) Indikator Hasil ( Result/Outcomes Indicators ) merupakan serangkaian indikator yang berhubungan dengan dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu program pembangunan. Dalam hal ini indikator hasil dapat digunakan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan perubahan perilaku dari target (penerima manfaat) dari program pembangunan.
    • Indikator Dampak ( Impact Indicators ) merupakan serangkaian indikator yang menjelaskan konsekuesi dari program pembangunan terhadap target.
  • 13. Hirarki Substansi Pembangunan dan Hirarki Indikator Pembangunan Pengukuran Kinerja (Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Hirarki Substansi Pembangunan Hirarki Indikator Pembangunan RPJMN/RPJMD
  • 14. Besaran untuk Sasaran Prioritas ditandai oleh indikator impact (dampak). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator impact apabila besaran yang ada merupakan perwujudan pengaruh yang ditimbulkan (baik positif maupun negatif) oleh setiap tingkatan indikator outcome maupun indikator output berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.  Biasanya dinyatakan dengan angka/tingkat. Besaran untuk Program ditandai oleh indikator outcome (hasil). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator outcome apabila besaran yang ada merupakan perwujudan pencapaian hasil/manfaat dari beberapa output (keluaran).  Biasanya dinyatakan dengan kapasitas, frekuensi, dsj. Besaran untuk Kegiatan ditandai oleh indikator output (keluaran). Suatu besaran akan didefinisikan sebagai indikator output apabila besaran yang ada merupakan perwujudan suatu produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai pencapaian hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan input yang telah dipergunakan.  Biasanya dinyatakan dengan jumlah dalam satuan metrik (meter, persegi, volume), atau minimal satuan interval (sekian kali, sekian laporan, dsj). Besaran dan Skala Indikator Pembangunan
  • 15.
    • Data (dasar)
    •  Sumber untuk menentukan besaran (magnitud) suatu indikator.
    • Indikator output (keluaran)
    •  1 satuan metrik, misal: penyediaan benih sebanyak 1 ton.
    •  1 satuan kualitas, misal: penyediaan 5 kali pertemuan.
    • Indikator outcome (hasil)
    • 1 satuan metrik dibandingkan dengan 1 satuan metrik lainnya dibandingkan dengan 1 satuan waktu.
    • Misal: Kapasitas produksi gabah 5 ton per hektar per 3 bulan (1 kali panen)
    • 1 satuan kualitas dibandingkan dengan 1 satuan kualitas lainnya dibandingkan dengan 1 satuan waktu.
    • Misal: Frekuensi mediasi konflik 5 kali per 1 kali pertemuan per 1 tahun.
    Dimensi Indikator Pembangunan (1)
  • 16. Indikator impact (dampak)  1 satuan indikator outcome dikalikan dengan 1 satuan indikator outcome lainnya. Misal: Ketahanan pangan sebesar 40 juta ton untuk 200 juta penduduk. Ketahanan pangan adalah dampak dari Produksi gabah 5 ton per hektar per 3 bulan (1 kali panen), Penyediaan air, Penyediaan modal kerja petani, …. Dimensi Indikator Pembangunan (2)
  • 17. Menguji Validitas Indikator
  • 18. Visi: Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai. Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Guidance Strategi: 1. Strategi Penataan Kembali Indonesia 2. Strategi Pembangunan Indonesia Sasaran Agenda I: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai  3 Sasaran  7 Prioritas = 7 Bab Sasaran pertama adalah meningkatnya rasa aman dan damai tercermin dari menurunnya ketegangan dan ancaman konflik antarkelompok maupun golongan masyarakat; menurunnya angka kriminalitas secara nyata di perkotaan dan pedesaan; serta menurunnya secara nyata angka perampokan dan kejahatan di lautan dan penyelundupan lintas batas. Sasaran kedua adalah semakin kokohnya NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yang tercermin tertanganinya kegiatan-kegiatan yang ingin memisahkan diri dari NKRI; meningkatnya daya cegah dan tangkal negara terhadap ancaman bahaya terorisme bagi tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik dari ancaman dalam maupun luar negeri. Sasaran ketiga adalah semakin berperannya Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia. Untuk itu, prioritas pembangunan diletakkan pada Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional dengan kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pemantapan integrasi regional khususnya di ASEAN; serta melanjutkan komitmen Indonesia terhadap upaya-upaya pemantapan perdamaian dunia. Sasaran Agenda II: Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis  5 Sasaran  7 Prioritas = 7 Bab Sasaran pertama adalah meningkatnya keadilan dan penegakan hukum yang tercermin dari terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif serta yang memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; terjaminnya konsistensi seluruh peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah sebagai bagian dari upaya memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum. Prioritas penegakan hukum diberikan pada pemberantasan korupsi dengan menindak pelaku tindak pidana korupsi beserta pengembalian uang hasil korupsi kepada negara; pencegahan dan penanggulangan terorisme, serta pembasmian penyalahgunaan obat terlarang. Khusus dalam upaya pemberantasan korupsi, perhatian diberikan pada upaya untuk meningkatkan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) serta pemberdayaan Komisi Pengawas Kejaksaan sebagai pengawasan eksternal dari masyarakat terhadap kinerja aparat kejaksaan. Sasaran kedua adalah t erjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan yang tercemin dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik; membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement); dan menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; serta meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Sasaran ketiga adalah meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dengan menyelenggarakan otonomi daerah dan kepemerintahan daerah yang baik serta terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah, dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang lebih tinggi dalam rangka meningkatkan keadilan bagi daerah-daerah untuk membangun. Sasaran keempat adalah meningkatnya pelayanan birokrasi kepada masyarakat yang tercermin dari: (1) berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi, dan dimulai dari tataran (jajaran) pejabat yang paling atas; (2) terciptanya sistem pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa; (3) terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat; (4) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Sasaran kelima adalah terlaksananya pemilihan umum tahun 2009 secara demokratis, jujur, dan adil dengan menjaga momentum konsolidasi demokrasi yang sudah terbentuk berdasarkan hasil pemilihan umum secara langsung tahun 2004. Untuk mencapai sasaran tersebut, prioritas pembangunan diletakkan pada perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh dengan kebijakan yang diarahkan pada optimalisasi fungsi serta hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif; mendorong lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat; meningkatkan kualitas partai-partai politik dan penyelenggaraan pemilu, sejalan dengan amanat konstitusi.
    • Prioritas untuk Sasaran 1
    • Pembenahan Sistem Hukum Nasional dan Politik Hukum  Bab 9
    • Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk  Bab 10
    • Penghormatan, Pemenuhan, dan Penegakan atas Hukum dan Pengakuan atas HAM  Bab 11
    • Prioritas untuk Sasaran 2
    • Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan Serta Kesejahteraan dan PA  Bab 12
    • Prioritas untuk Sasaran 3
    • Revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah  Bab 13
    • Prioritas untuk Sasaran 4
    • Penciptaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa  Bab 14
    • Prioritas untuk Sasaran 5
    • Perwujudan lembaga demokrasi yang makin kokoh  Bab 15
    Kelompok Sasaran Prioritas dalam Agenda II
    • Prioritas untuk Sasaran 4
    • Perbaikan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup  Bab 32
    • Prioritas untuk Sasaran 5
    • Percepatan pembangunan infrastruktur  Bab 3 3
    • Prioritas untuk Sasaran 1
    • Penanggulangan Kemiskinan  Bab 16
    • Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas  Bab 17
    • Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur  Bab 18
    • Revitalisasi Pertanian  Bab 19
    • Pemberdayaan Koperasi dan UKM  Bab 20
    • Peningkatan Pengelolaan BUMN  Bab 21
    • Peningkatan Kemampuan I PTEK  Bab 22
    • Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan  Bab 23
    • Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro  Bab 24
    • Prioritas untuk Sasaran 2
    • Pembangunan Perdesaan  Bab 25
    • Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah  Bab 26
    • Prioritas untuk Sasaran 3
    • Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan yang Berkualitas  Bab 27
    • Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang lebih Berkualitas  Bab 28
    • Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial  Bab 29
    • Pembangunan Kependudukan, & Keluarga Kecil Berkualitas serta Pemuda & Olahraga  Bab 30
    • Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama  Bab 31
    Kelompok Sasaran Prioritas dalam Agenda I II
    • Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Sumatera Utara
    • Sasaran dalam tahap tanggap darurat adalah penyelamatan korban.
    • Sasaran dalam tahap rekonstruksi adalah terbangunnya kembali seluruh sistem sosial dan ekonomi.
    •  Bab 34 Penanganan dan Pengurangan Resiko Bencana
    Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan  Bab 35 Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan Kelompok Sasaran Prioritas Khusus  melengkapi Agenda III Sasaran Agenda III: Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera  5 Sasaran  18 Prioritas = 18 Bab Sasaran pertama adalah menurunnya jumlah penduduk miskin menjadi 8,2 persen pada tahun 2009 serta terciptanya lapangan kerja yang mampu mengurangi pengangguran terbuka menjadi 5,1 persen pada tahun 2009 dengan didukung oleh stabilitas ekonomi yang tetap terjaga. Kemiskinan dan pengangguran diatasi dengan strategi pembangunan ekonomi yang mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berdimensi pemerataan melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat. Sasaran kedua adalah berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang tercermin dari meningkatnya peran perdesaan sebagai basis pertumbuhan ekonomi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan; meningkatnya pembangunan pada daerah-daerah terbelakang dan tertinggal; meningkatnya pengembangan wilayah yang didorong oleh daya saing kawasan dan produk-produk unggulan daerah; serta meningkatnya keseimbangan pertumbuhan pembangunan antar kota-kota metropolitan, besar, menengah, dan kecil dengan memperhatikan keserasian pemanfaatan ruang dan penatagunaan tanah.
    • Sasaran ketiga adalah meningkatnya kualitas manusia yang secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Secara lebih rinci, sasaran meliputi:
    • Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatnya mutu pendidikan yang antara lain ditandai oleh ....
    • Meningkatnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan masyarakat yang ditandai oleh ...
    • Meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial, yang ditandai ...
    • Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga kecil berkualitas yang ditandai ...
    • Meningkatnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.
    Sasaran keempat adalah membaiknya mutu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutamaan (mainstreaming) prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan bidang pembangunan. Sasaran kelima adalah membaiknya infrastruktur yang ditunjukkan oleh meningkatnya kuantitas dan kualitas berbagai sarana penunjang pembangunan.
    • Prioritas untuk Sasaran 1
    • Peningkatan Rasa Saling Percaya dan Harmonisasi Antarkelompok Masyarakat  Bab 2
    • Pengembangan Kebudayaan yang Berlandaskan pada Nilai-nilai Luhur  Bab 3
    • Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas  Bab 4
    • Prioritas untuk Sasaran 2
    • Pencegahan dan Penanggulangan Separatisme  Bab 5
    • Pencegahan dan Penanggulangan Gerakan Terorisme  Bab 6
    • Peningkatan Kemampuan Pertahanan Negara  Bab 7
    • Prioritas untuk Sasaran 3
    • Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional --> Bab 8
    Kelompok Sasaran Prioritas dalam Agenda I
  • 19. Indikator yang Bersifat Intangible dan Tangible
    • Dalam suatu program, biasanya terdapat program yang indikatornya tidak dapat dinyatakan secara numerik. Hal ini sangat menyulitkan dalam monitoring dan evaluasi.
    • Untuk mengatasi hal tersebut, maka untuk program yang indikatornya bersifat intangible (tidak dapat diukur) disarankan minimal menggunakan dimensi waktu dalam pengumpulan datanya.
    • Untuk program yang indikatornya bersifat tangible, permasalahan biasanya terletak pada inkonsistensi dalam penetapan indikatornya.
    • Jumlah cagar budaya yang dikonservasi dalam setahun  dimensi waktu.
    • Jumlah cagar budaya yang dikonservasi dalam setahun yang dijadikan obyek wisata yang dikunjungi wisatawan dalam setahun .
    Angka Partisipasi Sekolah  rasio antara jumlah siswa terhadap jumlah anak usia sekolah. Indikator (indikator outcome) Jenis program Ukuran Contoh Program-program seperti agama, kebudayaan, dsj Program-program fisik. Waktu Metrik, Rasio Intangible Tangible
  • 20. Definisi dan pemahaman sederhana tentang kesahihan dan keandalan indikator Randy R. Wrihatnolo
  • 21. Contoh Penelusuran Kesahihan dan Keandalan Indikator Randy R. Wrihatnolo
  • 22. Dasar-dasar Penyusunan Rencana Kegiatan 3
  • 23. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan Judul Latar Belakang Tujuan Kegiatan Sasaran Kegiatan Pelaksana Kegiatan Metode Kegiatan Keluaran ( Output ) Ruang Lingkup Jadwal Pelaksanaan Pembiayaan Persetujuan Pimpinan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  • 24.
    • Outline:
    • Judul Usulan Kegiatan
    • Latar Belakang
    • Tujuan Kegiatan
    • Sasaran ( optional )
    • Ruang Lingkup
    • Keluaran ( output )
    • Metode Kegiatan
    • Pelaksanaan Kegiatan
    • Jadwal Pelaksanaan
    • Pembiayaan
    • Persetujuan Pelaksana Kegiatan/P nj. Kegiatan
    • Lampiran Rencana Anggaran dan Biaya
    Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan
  • 25. Pertama: Judul Usulan Kegiatan  Merupakan nama kegiatan pengadaan barang atau judul yang merupakan kristalisasi dari topik atau tema kegiatan/kajian yang akan dilakukan. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 1 
  • 26. Kedua: Latar Belakang  Merupakan uraian latar belakang kegiatan yang mengungkapkan penjelasan tentang: (1) Pentingnya kegiatan atau kajian yang akan dilakukan, dikaitkan dengan perkembangan teori/ilmu pengetahuan dan fakta/fenomena/kondisi/situasi terakhir, serta tupoksi UKE I dan UKE II terkait. (2) Ulasan sekilas (review) atas kegiatan/kajian terdahulu. (3) Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan. (4) Penjelasan mengapa kegiatan/kajian harus dilakukan oleh UKE I dan UKE II terkait, dan apabila diperlukan. (5) Identifikasi dan perumusan masalah yang akan menjadi focus kegiatan/kajian. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 2 
  • 27. Konstruk redaksi : Contrary  membandingkan 2 atau lebih persoalan yang bertolak belakang. Misal: Indonesia adalah negara kaya, tetapi penduduk miskin. Pembangunan mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Dst dst.. Exploratory  mencari beberapa alternatif pemecahan yang paling sesuai. Explanatory  menjelaskan hubungan 2 atau lebih, kemudian mencari kemungkinan keterhubungan 2 persoalan tersebut. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 2 
  • 28. Ketiga: Tujuan Kegiatan  Menjelaskan tentang hasil (outcomes), manfaat (benefit) dan dampak (impact) yang akan diperoleh sesuai dengan kebutuhan UKE I dan UKE II terkait dan pencapaian tujuan, misi dan visi Organisasi/Kementerian/Lembaga  apabila kegiatan dilaksanakan tepat pada waktunya!!! Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 3 
  • 29. Keempat: Sasaran  Menjelaskan lebih spesifik atau lebih berjangka pendek mengenai penjelasan tujuan kegiatan.  Bersifat optional , dapat diisi apabila diperlukan. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 4 
  • 30. Kelima: Ruang Lingkup  Menjelaskan: (1) Lingkup dan batas-batas pekerjaan yang akan dilakukan (2) Tahap-tahap kegiatan dalam lingkup pekerjaan dimaksud satu per satu. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 5 
  • 31. Keenam: Keluaran ( Output )  Menjelaskan bentuk keluaran yang akan dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan. Beda Kegiatan, beda Keluarannya!! Untuk kegiatan kajian, perlu diupayakan keluaran yang memuat minimal: (1) Rekomendasi baru bagi perumusan kebijakan/penyusunan kebijakan/program pembangunan; dan (2) Uraian rencana pemanfaatan keluaran dimaksud. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 6 
  • 32. Ketujuh: Metode Kegiatan  Menjelaskan cara atau pendekatan dalam melaksanakan kegiatan, dalam rangka mencapai tujuan kegiatan. Beda Kegiatan, beda Metode Kegiatannya!! Untuk kegiatan kajian yang harus dijelaskan misalnya adalah (1) Mencakup tempat dan waktu pengambilan data sample, (2) Penentuan unit analisa, (3) Cara dan instrument pengumpulan data, (4) Pengelolaan dan analisa data, (5) Metodologi lainnya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 7 
  • 33. Kedelapan: Pelaksana Kegiatan  Menjelaskan mengenai siapa yang akan melaksanakan kegiatan dan bagaimana persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh pelaksana kegiatan Beda Kegiatan, beda Pelaksananya!! Untuk kegiatan kajian yang harus dijelaskan misalnya adalah: (1) Jumlah orang. (2) Tingkat pendidikan. (3) Bidang ilmu yang dikuasai. (4) Pengalaman melakukan kegiatan sejenis. (5) Persyaratan lain yang relevan dengan topik/judul kegiatan/kajian. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 8 
  • 34.
    • Kesembilan: Jadwal Pelaksanaan
    •  Menjelaskan tentang pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahap-tahap kegiatan yang ditetapkan.
    • Perhatian:
    • Jadwal sebaiknya dalam bentuk tabel.
    • Jadwal harus paralel dengan Rencana Pembiayaannya (timing-nya harus pas dengan skema penarikan dananya)
    Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 9 
  • 35. Kesepuluh: Pembiayaan  Menjelaskan: (1) Cara pelaksanaan kegiatan (swakelola atau gabungan antara swakelola dan dikontrakkan kepada pihak ketiga). (2) Sumber dana (3) Jumlah dana yang dibutuhkan. Jumlah dana harus dirinci dalam bentuk Rencana Anggaran dan Pembiayaan yang merupakan lampiran Rencana Kegiatan, meliputi jenis belanja pegawai/upah, jenis belanja barang, jenis belanja modal, dan jenis belanja lainnya. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 10 
  • 36. Kesebelas: Persetujuan Pimpinan  Rencana Kegiatan harus disetujui dan biasanya ditandatangani oleh Penanggung-jawab Kegiatan. Sebelum mendapatkan persetujuan sebaiknya: (1) Didiskusikan dengan rekan kerja. (2) Didiskusikan dengan unit kerja lain apabila menyangkut sasaran lintas-unit kerja. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 11 
  • 37. Catatan:  Untuk kegiatan selain kajian, seperti koordinasi, pemantauan dan penyusunan database; substansi pada outline TOR kegiatannya dapat diubah sesuai dengan jenis dan kebutuhan kegiatan yang bersangkutan. Standar penulisan: Rencana Kegiatan ditulis menggunakan kertas A4, spasi 1,5 dan jenis huruf Arial ukuran huruf 12. Langkah-Langkah Penyusunan Rencana Kegiatan 12 
  • 38. Jenjang, Jenis, dan Jalur Rencana Kegiatan 4 Langsung ke Contoh Penerapan
  • 39. 1. Level (Jenjang) Kegiatan  “Program/Fokus Prioritas”, Kegiatan Prioritas/Kegiatan, Sub-Kegiatan Prior/sub-kegiatan/komponen kegiatan, satuan kegiatan. 2. Jenis Kegiatan  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi, Koordinasi, Pemantauan, dan Penyusunan Data Base . 3. Jalur Kegiatan  Kegiatan Prioritas (Buku II), Kegiatan Renstra, Kegiatan “Biasa”. Jenis, Jenjang dan Jalur
  • 40. Level (Jenjang)
  • 41. Level (Jenjang) Rencana Kegiatan  menurut INDIKATOR -nya 1.Substansi Inti  Dokumen Rencana Pembangunan 2.Fokus Prioritas/Program  Pedoman Umum 3.Kegiatan Prioritas/Kegiatan  TOR “Strategis” 4.Komponen Kegiatan  TOR “Teknis” 5.Satuan Kegiatan TOR untuk Acuan Kerja Personil, Belanja Barang, Perjalanan, dsj. Input Output Output Outcome Impact
  • 42. Fokus Prioritas 1 2 3 4 5 6 Program A 1 2 3 4 5 6 Program B Kegiatan Kegiatan Prioritas Kegiatan Prioritas Kegiatan Jenjang Rencana Kegiatan
  • 43. Fokus Prioritas Prioritas Bidang Dampak Sasaran Revitalisasi Program Keluarga Berencana (KB) Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan P eningkatan kesehatan ibu , bayi dan balita P erbaikan status gizi masyarakat P engendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular,diikuti penyehatan lingkungan P engembangan sumber daya manusia kesehatan P eningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan P emberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan P eningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan Peningkatan budaya dan prestasi olahraga Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar Penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya P eningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya P eningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembanga n dan pemanfaatan warisan budaya Pengembangan sumber daya kebudayaan Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial Peningkatan Bantuan Sosial Pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT) P eningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak Pengendalian Kuantitas Penduduk Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Peningkatan Partisipasi Pemuda, Budaya dan Prestasi Olahraga Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama Penguatan Jati Diri Bangsa dan Pelestarian Budaya Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Pengendalian pertumbuhan penduduk Peningkatan Umur Harapan Hidup Peningkatan rata-rata lama sekolah dan menurunnya angka buta aksara Peningkatan Jati Diri dan Karakter Bangsa Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup perempuan dan anak
    • Didukung:
    • Pembangunan Ekonomi
    • Pembangunan
    • Hukum dan HAM
    • Pembangunan
    • SDA – LH
    • Pembangunan Infrastruktur
    • Pengembangan
    • Iptek
    • Dll
    Peningkatan Kualitas SDM (HDI, GDI, NRR) serta Jati Diri dan Karakter Bangsa RENCANA PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
  • 44. Contoh: Jenjang Rencana Kegiatan
  • 45. Contoh: Jenjang Rencana Kegiatan
  • 46. Contoh: Jenjang Rencana Kegiatan
  • 47. Contoh: Jenjang Rencana Kegiatan
  • 48. Jenis dan Jalur
  • 49. Jenis Rencana Kegiatan Menurut CARA PELAKSANAAN -nya: 1. Kajian/Kajian Strategis 2. Evaluasi 3. Koordinasi 4. Pemantauan 5. Data b ase 6. Pengawasan 7. Pemeriksaan 8. Review/Telaah 9. Operasi/Pelaksanaan  Pedoman Umum
  • 50. Jenis Rencana Kegiatan Contoh TOR: 1. Kajian/Kajian Strategis 2. Evaluasi 3. Koordinasi 4. Pemantauan 5. Data b ase
  • 51. Jalur Rencana Kegiatan
    • Menurut pelaksanaan SASARAN -nya:
    • Substansi Inti  memayungi sekelompok Fokus Prioritas  Buku I
    • Fokus Prioritas  lintasprogram, lintasbidang, lintas-KL, lintassektor, Pusat-Daerah.  Buku II
    • Kegiatan Prioritas  dalam payung 1 Fokus Prioritas.  Buku II
    • Program  1 UKE I  1 program  Renstra KL/Renja KL
    • Kegiatan  1 UKE II  1 kegiatan  Renstra KL/Renja KL
    • Komponen Kegiatan  ada beberapa komponen kegiatan dalam 1 kegiatan  Renja KL/Renja KL
  • 52. Dasar-dasar Perencanaan Anggaran Kegiatan 5
  • 53. Ditentukan oleh minimal 5 hal: 1. Level (Jenjang) Kegiatan  “Program/Fokus Prioritas”, Kegiatan Prioritas/Kegiatan, Sub-Kegiatan Prior/sub-kegiatan/komp.keg, satuan kegiatan. 2. Jenis Kegiatan  Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi, Koordinasi, Pemantauan, dan Penyusunan Data Base . 3. Jalur Kegiatan  Kegiatan Prioritas (Buku II), Kegiatan Renstra, Kegiatan “Biasa”. 4. Ketersediaan Anggaran. 5. Ketersediaan Metode  Jika kegiatannya prioritas tapi tidak tersedia metode/cara melaksanakannya, maka suatu kegiatan akan sulit diwujudkan sasarannya. Penentuan Anggaran Kegiatan
  • 54. Jenis Kegiatan: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
  • 55. Kajian prakarsa strategis adalah kajian Strategic initiatives dari Pemerintah sebagai upaya percepatan pembangunan dalam kurun waktu pembangunan jangka menengah yang bersifat lintassektor, lintaslembaga, dan lintaswilayah. Evaluasi pembangunan adalah kegiatan penilaian pelaksanaan program dan kegiatan atas tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas, serta kemanfaatan dan keberlanjutan program dan kegiatan tersebut. Jenis Kegiatan: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
  • 56. Kegiatan kajian/evaluasi kebijakan pembangunan, selanjutnya kegiatan ini disebut kegiatan/evaluasi --termasuk kegiatan kajian prakarsa strategis-- bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan pembangunan . Pelaksanaan: 1.S wakelola  efek: dapat meningkatkan kapasitas dan pengalaman personil . 2.D apat dikontrakan kepada pihak penyedia barang/jasa (pihak ketiga)  SARAN: max 30% dari total biaya kegiatan. Ketentuan Penyusunan RAB: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
  • 57. Struktur keanggotaan tim kegiatan kajian/evaluasi terdiri dari Penanggung Jawab Kegiatan, Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK), Tenaga Pendukung, dan apabila diperlukan dapat dibantu oleh Focus Group Discussion (FGD) dan Narasumber. Keanggotaan Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGD, dan Tim Pendukung adalah merupakan pegawai negeri sipil dan s taf k husus KL. Khusus untuk kegiatan kajian prakarsa strategis dapat membentuk kelompok kerja (pokja) sesuai dengan bidang yang terkait dengan kajian tersebut. Struktur keanggotaan pokja tersebut sama dengan struktur di atas. Jenis Kegiatan: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
  • 58.
    • Dalam rangka menjamin dan meningkatkan kualitas hasil kajian/evaluasi, maka pelaksanaan kegiatan kajian/evaluasi dapat diatur sebagai berikut:
    • Waktu penugasan bagi personil TPRK, FGD, dan Tenaga Pendukung adalah sebanyak-banyaknya 15 jam kerja dalam satu bulan (15 OJ/Bulan) dalam satu kajian/evaluasi, dengan total 20 OJ/bulan dalam kegiatan sebanyak-banyaknya empat kajian/evaluasi .
    • Waktu penugasan bagi personil dalam kajian prakarsa strategis dapat ditambah sebanyak-banyaknya 10 jam kerja dalam satu bulan (10 OJ/Bulan) .
    • Waktu penugasan bagi penanggung jawab kegiatan dalam dalam kegiatan kajian/evaluasi termasuk kajian prakarsa strategis adalah sebanyak-banyaknya tiga puluh jam kerja dalam satu bulan (30 OJ/Bulan).
    Jenis Kegiatan: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
  • 59.
    • Realisasi pembayaran honorariom dilaksanakan berdasarkan peran aktif dan kontribusi personil dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kajian/evaluasi dan prakarsa strategis.
    • Komponen pembiayaan pekerjaan secara SWAKELOLA meliputi:
    • Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Anggota Tim);
    • Belanja Bahan (ATK dan bahan komputer);
    • Belanja Perjalanan lainnya (sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku);
    • Belanja Barang Operasional lainnya (di antaranya rapat tim, konsinyiring/seminar/lokakarya, penggandaan bahan, dan pencetakkan laporan); dan
    • Belanja Jasa Konsultan (tenaga ahli perseorangan/individual konsultan ahli perseorangan/individual konsultan).
    Jenis Kegiatan: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
  • 60.
    • Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan oleh PIHAK PENYEDIA BARANG/JASA (PIHAK KETIGA) meliputi komponen:
    • Biaya Langsung Personil; dan
    • Biaya Langsung Non Personil.
    • Kegiatan kajian/evaluasi dan prakarsa strategis yang pelaksanaanya dilakukan dengan cara swakelola dan dikontrakkan, maka Kerangka Acuan Kerja/ Term of Reference (TOR) dan RAB kegiatan swakelola PERLU dipisahkan dari TOR dan RAB kegiatan yang dikontrakkan.
    • Besaran honorarium Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGD, dan Tim Pendukung berpedoman pada satuan harga yang ditetapkan sesuai Satuan Biaya yang diperlukan ( lihat slide “ Satuan Biaya ”) .
    Jenis Kegiatan: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
  • 61.
    • Laporan pelaksanaan kegiatan kajian/evaluasi dan prakarsa strategis dapat disusun sebanyak tiga kali, yaitu :
    • L aporan awal (Inception Report) .
    • L aporan pertengahan (Interm Report), dan
    • L aporan akhir (Final Report)
    • Artikulasi kepada :
    • Biro Perencanaan internal.
    • Biro Organisasi internal.
    • Inspektorat .
    Jenis Kegiatan: Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi 1
  • 62. Contoh Acuan Penetapan Anggaran Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi SWAKELOLA 1
  • 63. Tabel 3. 1. Contoh Belanja Uang Honor Tidak Tetap (Struktur dan biaya Personil) untuk Kajian Swakelola 1 Sarjana (Staf), bukan Sarjana, dan CPNS pada K/L . Sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Penetapan honorarium tenaga pendukung berpedoman pada Tabel 1 Acuan Penerimaan Honorarium # 1 dengan ketentuan setinggi-tingginya 80% dari honoraium tenaga S1 (Staf) dengan masa kerja 1 tahun, yaitu 80% dari Rp. 119.000,-/jam. Orang Jam Tenaga Pendukung  TPRK dapat dibantu oleh tenaga pendukung yang berasal dari dalam unit kerja dan dari luar unit kerja pelaksanaan kegaitan. 5 Latar belakang pendidikan Narasumber sekurang-kurangnya S2 dengan pengalaman kerja pada bidang keahliannya sekurang-kurangnya 3 tahun, atau S1 dengan pengalaman kerja dalam bidang keahliannya sekurang-kurangnya 5 tahun. Narasumber dapat berasal dari instansi pemerintah dan/atau praktisi lembaga swasta/lembaga swadaya masyarakat dan/atau dosen perguruan tinggi. Penetapan harga berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Lama Penugasan  Lama kerja Narasumber dalam rangka membatu TPRK adalah sebanyak-banyaknya 42 jam sepanjang pelaksanaan kegiatan Orang Jam/ Pertemuan Narasumber  Untuk membantu pelaksanaan kegiatan khususnya yang memerlukan bidang tertentu, TPRK dapat dibantu oleh Narasumber yang memiliki kompentensi yang relevan dengan substansi bidang atau fokus kajian/evaluasi dan prakarsa strategis. 4 Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf Khusus Menteri atau sekurang-kurangnya Staf pada K/L , serta Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional dari instansi pemerintah lain. Sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang. Penetapan honorarium berpedoman pada Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1. Untuk staf yang masa kerja 0-1 tahun, penentuan honorarium berpedoman pada Tabel dengan ketentuan setinggi-tingginya 80% dari honoraium tenaga S1 (Staf) dengan masa kerja 1 tahun, yaitu 80% dari Rp. 119.000,-/jam. Orang Jam Focus Group Discussion (FGD)  Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, TPRK dapat dibantu oleh FGD yang anggotanya memiliki kompetensi yang relevan dengan substansi kegiatan. 3 Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Staf Khusus Menteri atau sekurang-kurangnya Staf pada K/L . Sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) orang sesuai dengan kebutuhan. Penetapan honorarium berpedoman pada Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1 Orang Jam Anggota  Ketua TPRK dibantu oleh sejumlah anggota yang berasal dari unit kerja pelaksana kegiatan dan/atau berasal dari luar unit kerja pelaksana kegiatan dan memiliki kompetensi yang relevan dengan kegiatan yang dilaksanakan. 2.2 Penetapan honorarium perpedoman pada Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1 Orang Jam Ketua  Ketua TPRK adalah Pejabat Eselon II yang membawahi unit kerja pelaksana kegaitan atau Pejabat Fungsional yang minimal berstatus Tingkat Madya yang memiliki kompetensi dengan substansi kegiatan yang dilaksanakan. 2.1 Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan (TPRK) 2 Penetapan honorarium khususnya penanggung jawab kegiatan menggunakan besaran maksimum seperti Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1. Orang Jam Penanggung Jawab Kegiatan  Penanggung jawab kegiatan adalah Pejabat Eselon I yang membawahi pelaksana kegiatan. 1 Kualifikasi Volume Harga Satu - an Posisi
  • 64. Tabel 3. 2. Contoh Belanja Bahan untuk Kajian Swakelola 1 Tabel 3. 3. Contoh Belanja Perjalanan Lainnya untuk Kajian Swakelola Tiket perjalanan dan lumpsum dapat disediakan bagi Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGD, Narasumber, dan Tenaga Pendukung sesuai kebutuhan. Penetapan satuan tertinggi harga tiket berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang/ Perjalanan. Perjalanan luar kota 2 Perjalanan dinas dalam kota pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 jam dapat disediakan bagi Penanggung Jawab Kegiatan, TPRK, FGD, Narasumber, dan Tenaga Pendukung sesuai kebutuhan. Penetapan satuan harga perjalanan dalam kota sesuai dengan Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang/ Perjalanan. Perjalanan dalam kota 1 Volume Harga Satuan Bahan Kebutuhan bahan komputer disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar Bulan Bahan Komputer 2 Kebutuhan ATK disesuaikan dengan jenis dan substansi kegiatan yang diperlukan sepanjang pelaksanaan kegiatan Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar Bulan Alat Tulis Kantor (ATK) 1 Volume Harga Satuan Bahan
  • 65. Tabel 3. 4. Contoh Belanja Barang Operasional Lainnya untuk Kajian Swakelola 1 Tabel 3. 5. Contoh Belanja Barang Operasional Lainnya untuk Kajian Swakelola Jumlah penggandaan bahan dan pencetakan laporan disesuaikan dengan kebutuhan. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Eksemplar. Penggandaan Bahan dan Pencetakan Laporan 4 Kegiatan konsinyiring/seminar/lokakarnya yang melibatkan Anggota Tim, Narasumber, dan pihak lain disesuaikan dengan kebutuhan. Komponen kebutuhankegiatan konsinyiring/seminar/lokakarnya antara lain jamuan rapat/konsumsi, honor, akomodasi, dan ruang sidang. Untuk kegiatan konsinyiring yang dilaksanakan di luar kantor atau di luar kota dapat disediakan biaya transport dan lumpsum atau uang saku harian sesuai dengan Standar Biaya Departemen Keuangan. Satuan tertinggi untuk setiap komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan pertemuan konsinyiring/seminar/lokakarya berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang Hari. Konsinyiring/ seminar/ lokakarya 3 Kegiatan rapat yang melibatkan Anggota Tim, Narasumber, dan pihak lain disesuaikan dengan kebutuhan. Komponen kebutuhan kegiatan rapat antara lain jamuan rapat atau konsumsi sesuai dengan Standar Biaya Departemen Keuangan. Satuan tertinggi untuk setiap komponen kebutuhan pelaksanaan kegiatan rapat tim berpedoman pada Standar Biaya Departemen Keuangan. Orang Kali. Rapat Tim 2 Kebutuhan pengadaan referensi/data disesuaikan dengan kebutuhan substansi kegiatan sepanjang pelaksanaan kegiatan. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar. Paket. Pengadaan refernsi/data 1 Volume Harga Satuan Bahan Kebutuhan Tenaga Ahli berdasarkan jumlah dan kualifikasi pada TOR kegiatan dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah anggota TPRK. Lama kerja Tenaga Ahli dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar.  Penetapan harga pasar dapat mengikuti ketentuan INKINDO atau Peraturan Daerah yang berlaku setempat. Orang Bulan. Jasa Konsultan 1 Volume Harga Satuan Posisi
  • 66. Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1 1 *) Keterangan: Bagi Staf karena penyesuaian ijazah, maka masa kerja S-1 dihitung sejak yang bersangkutan ditetapkan menjadi Staf. 386.000 - 502.000 17 - 20   270.000 - 354.000 1 - 16   221.000 - 265.000 9 - 12   175.000 - 210.000 5 - 8   140.000 - 165.000 1 - 4 S-2/S-3 316.000 - 348.000 17 - 20   257.000 - 300.000 1 - 16   203.000 - 243.000 9 - 12   149.000 - 192.000 5 - 8   119.000 - 140.000 1 - 4 S-1 Rupiah (Per Orang/Jam) Masa Kerja Sejak S-1 (Tahun*) Pendidikan Tabel 1. Acuan Penerimaan Honorarium #1
  • 67. 1 Contoh RAB Kegiatan Kajian
  • 68. Contoh Acuan Penetapan Anggaran Kajian/Kajian Strategis, Evaluasi PIHAK KETIGA 1
  • 69. Pekerjaan yang dikerjakan oleh Pihak Penyedia Barang/Jasa (Pihak Ketiga) 1 Pertama: Biaya Langsung Personil. Kedua: Biaya Langsung Non Personil. Biaya material dan aktifitas pendukung atas pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak penyedia barang/jasa (pihak ketiga) yang dapat dikategorikan sebagai biaya langsung non personil merupakan pengeluaran-pengeluaran sesungguhnya/sesuai pengeluaran (at cost) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyedia barang/jasa (pihak ketiga) wajib membuat rincian dan menyiapkan bukti-bukti yang sah atas semua pengeluaran yang terjadi. Jumlah Tenaga Pendukung adalah berdasarkan kualifikasi pada TOR kegiatan. Lama kerja Tenaga Pendukung dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar. Orang Bulan Tenaga Pendukung 2 Tenaga Ahli yang memiliki keahlian di bidangnya menurut pendidikan dan pengalaman. Kebutuhan Tenaga Ahli berdasarkan jumlah dan kualifikasi pada kerangka acuan kegiatan. Lama kerja Tenaga Ahli dihitung berdasarkan ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pihak penyedia barang/jasa. Penetapan satuan tertinggi berpedoman pada harga pasar. Orang Bulan Tenaga Ahli 1 Kualifikasi Volume Harga Satuan Posisi
  • 70. Jenis Kegiatan: Koordinasi, Pemantauan, Database 2
  • 71. Koordinasi strategis adalah kegiatan memadukan fungsi-fungsi dan sumberdaya yang ada dalam Organisasi/KL guna menjalankan tugas perumusan, koordinasi, pemantauan pembangunan nasional. Koordinasi adalah kegiatan memadukan fungsi-fungsi dan sumberdaya yang ada dalam Organisasi/KL guna penyusunan dokumen pembangunan, termasuk dokumen perencanaan dan penganggaran dalam siklus tahunan (Renja KL, RKP) . Pemantauan pelaksanaan program pembangunan adalah kegiatan pengamatan, pengidentifikasian permasalahan yang timbul dan merumuskan tindaklanjut yang dibutuhkan yang dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Penyusunan database pembangunan adalah kegiatan pengumpulan dan pemutakhiran data yang dilanjutkan dengan pemrosesan serta analisis untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan. Jenis Kegiatan: Koordinasi, Pemantauan, Database 2 Penjelasan lebih lanjut lihat makalah berjudul: “ Pengantar Memahami Penyusunan TOR dan RAB ”
  • 72. Jenis Kegiatan: Pengawasan, Pemeriksaan, Review 3
  • 73. Pengawasan adalah kegiatan pengamatan dan penilaian secara terus menerus dengan menggunakan metode dan aturan tertentu terhadap suatu obyek pemeriksaan dengan maksud agar pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan/audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai kegiatan/pertanggungjawaban obyek pemeriksaan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaiannya dengan kreteria yang telah ditetapkan. Review adalah penelaahan dan prosedur-prosedur lain yang layak guna memberi suatu dasar yang memadai untuk penyajian jaminan terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dibuat pada laporan, agar laporan bersangkutan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Jenis Kegiatan: Pengawasan, Pemeriksaan, Review 3
  • 74. Catatan
  • 75. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) adalah rencana kerja pengawasan atau pemeriksanaan jangka waktu satu tahun anggaran yang disusun dan menjadi kesepakatan bersama antara Inspektorat Uta m a dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Tenaga Ahli adalah tenaga yang mempunyai kualifikasi tingkat pendidikan S1 dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 10 tahun atau pendidikan S2 dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 5 tahun. Catatan Penjelasan lebih lanjut lihat makalah berjudul: “ Pengantar Memahami Penyusunan TOR dan RAB ”
  • 76. Satuan Biaya
  • 77.
    • Satuan Biaya dapat merujuk ke:
    • 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 01/PM.2/2009 Tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2010 (SBU Depkeu 2010).
    • 2. Standard Acuan Biaya Pemda DKI Jakarta tahun 2010 (Harga satuan DKI 2010)  ATK, barang-barang inventaris.
    • 3. Harga Pasar  Konsultan, Tenaga Ahli, INKINDO.
    • 4. Pengaturan sendiri oleh Menteri K/L yang bersangkutan.
    • Harga Satuan Belanja Daerah di masing-masing daerah apabila terdapat kegiatan K/L yang berada di luar Jakarta/Jabodetabek.
    Satuan Biaya
  • 78. Latihan Penyusunan TOR dan RAB 6
  • 79. Kisi-kisi Latihan 1. Bentuk 5 kelompok. Pilih koordinator kelompok masing-masing. 2 Tugas Kelompok Kelompok 1: Kajian Kelompok 2: Evaluasi Kelompok 3: Koordinasi Kelompok 4: Pemantauan Kelompok 4: Data b ase 3. Pilih Topik  pilih salah satu topik Kegiatan Prioritas dalam Fokus Prioritas yang terdapat di slide 58-61. 4. Pilihlah jenis TOR-nya. 5. Susunlah TOR dan RAB-nya  + 1 jam  Sederhana saja. TOR antara 3-5 halaman saja. 6. Presentasikan  tiap kelompok @10 menit.
  • 80. Terima Kasih
  • 81. Jabatan: Kepala Sub-Direktorat Evaluasi Kinerja Perekonomian pada Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Karya Tulis (buku), antara lain: Manajemen Pembangunan Indonesia (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2006) Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2007) Manajemen Privatisasi BUMN (Gramedia/Elexmedia Komputindo, 2008) Pencapaian Millennium Development Goals Indonesia 2009 (UNDP/Bappenas, 2009) Website: www.wrihatnolo.blogspot.com www.slideshare.net/wrihatnolo Email: [email_address] [email_address] Telepon (HP) 0811.112266 Biodata Ringkas

×