Participatory Planning: A Conceptual Framework

6,283 views
6,120 views

Published on

Participatory Planning: A Conceptual Framework, disampaikan dalam sesi pelatihan "Perencanaan Partisipatif" di LPEM FE-UI pada 29 Mei 2009.

1 Comment
19 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
6,283
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
23
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
19
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Participatory Planning: A Conceptual Framework

  1. 1. PERENCANAAN PARTISIPATIF Randy R. Wrihatnolo Jakarta, 29 Mei 2009
  2. 2. DAFTAR ISI Bagian 1.Konsep Perencanaan Bagian 2.Konsep Partisipasi Bagian 3 Praktek Perencanaan Partisipatif Bagian 4 Model-Model Perencanaan Partisipatif Referensi 2
  3. 3. Bagian 1. Konsep Perencanaan 3
  4. 4. I. Pengantar Pembangunan dan Perencanaan Secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara sengaja dan terukur. Agar perubahan tingkat kesejahteraan dapat dilakukan secara terukur, maka diperlukan perencanaan. Namun sudahkah perencanaan yang telah kita lakukan menuju ke arah sana? 4
  5. 5. II. Konsep Ideal (1) Tidak ada yang ideal di dunia, Karena dunia adalah tempat bertemunya semua ketidakpastian (uncertainty). Sepanjang kita tidak dapat menjamin adanya kepastian, maka sesuatu yang ideal tetap sulit kita peroleh atau kita temukan. Persoalannya sekarang adalah bukan bagaimana kita mendefinisikan sesuatu yang ideal itu, namun lebih sempit dari itu yaitu bagaimana kita dapat berbuat sesuatu agar kita dapat memperkecil peluang munculnya ketidakpastian. Jika kita mempercayai pernyataan ini, maka langkah awal yang yang dapat kita lakukan adalah menguraikan terlebih dahulu elemen-elemen ketidakpastian. 5
  6. 6. II. Konsep Ideal (2) Tiga elemen utama ketidakpastian Pertama, elemen waktu. Semakin kita dapat menjamin sesuatu akan ada sesuai dengan waktunya, maka semakin kecil peluang ketidakpastian. Kedua, elemen ruang. Semakin kita dapat menjamin sesuatu sesuai ukuran yang kita inginkan, maka semakin kecil peluang ketidakpastian. Ketiga, elemen materi. Semakin kita dapat menjamin sesuatu ada secara indrawi, maka semakin kecil peluang ketidakpastian. 6
  7. 7. II. Konsep Ideal (3) Manusia adalah makhluk yang dinamis. Kedinamisan manusia –dalam arti mobilitas lokasi dan kebutuhan-- menyebabkan kepastian sulit hadir. Alam, juga merupakan sesuatu yang dinamis, tapi alam tidak mempunyai mobilitas lokasi dan kebutuhan, tapi mobilitas massa. Massa alam akan bergerak ke titik nol. Berlawanan dengan alam, manusia sebaliknya akan bergerak ke titik tidak terhingga. Kebutuhan manusia akan mengikuti mobilitas manusia itu sendiri, sehingga kebutuhan juga akan bergerak ke titik tidak terhingga. Oleh karena itu, alam tidak akan mampu menjamin kebutuhan manusia sepanjang masa. Manusia hanya bisa menunda atau memperlama agar alam lebih lambat bergerak ke titik nol. Ekonom abad ke-18 Robert Solow merumuskannya bahwa adopsi teknologi dapat meningkatkan produktivitas yang tidak lain adalah upaya menghemat agar massa alam tidak lekas habis. 7
  8. 8. II. Konsep Ideal (4) Kehidupan manusia pasti menuju titik 0 Alam Mobilitas massa alam 0 Manusia Mobilitas massa manusia ~ Nol dibagi tak terhingga Nol Manusia hanya bisa menunda atau memperlama agar alam lebih lambat bergerak ke titik nol. Atau jumlah manusianya dibatasi. 8
  9. 9. III. Definisi Perencanaan dalam Konteks Ideal (1) Perencanaan, dalam arti luas, merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian itu. Perencanaan yang ideal, dalam arti luas, adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia agar kepastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Manusia bisa makan sesuai jumlah gizi dengan tepat waktu dan pasti ada, makan nasi dan lauknya, tapi bukan makan angin. Perencanaan dalam arti luas telah dilakukan manusia sejak masa purbakala. Kemajuan peradaban manusia ditentukan oleh kemampuan perencanaan ini. Langkah paling purba yang dilakukan manusia sebagai langkah perencanaan adalah memfungsikan kemampuan ”melihat jauh ke depan” (foresight). 9
  10. 10. III. Definisi Perencanaan dalam Konteks Ideal (2) Perencanaan, dalam arti sempit, sesungguhnya merupakan derivat dari kemampuan foresight itu, yaitu kemampuan ”mengukur” (measuring). Inti perencanaan –yang ideal—sesungguhnya adalah mengukur itu. Persoalannya adalah bahwa tidak semua ”sesuatu” itu bersifat materi, sehingga sifatnya ”tersembunyi”, sehingga sulit diukur. Di sinilah sesungguhnya tugas perencana itu. Yaitu ”mendefinisikan” sesuatu yang ”tersembunyi” menjadi terukur, sehingga menjadi ”nyata”. Contoh paling sederhana tentang hal ini adalah apabila kita ditanya persoalan mendefinisikan ”bahagia”. Bahagia –barangkali—lebih sulit diukur dibandingkan mendefinisikan ”sejahtera”. Inilah tugas perencana itu. Bagaimana perencana menuntaskan tugasnya itu, maka terdapatlah beberapa jenis perencanaan, yang dapat kita sebut sebagai beberapa cara agar kita dapat memilih perencanaan yang ”ideal” (dalam tanda kutip keras). 10
  11. 11. IV. Jenis Perencanaan Meliputi... (1) Jangka waktu panjang, menengah, pendek, crash program. (2) Sifat dorongannya by direction (komando), by inducement (rangsangan). (3) Alokasi sumberdaya perencanaan keuangan (alokasi dana, penganggaran), perencanaan fisik (barang dan jasa). (4) Tingkat keluwesan Perencanaan indikatif (stimulus, trigger), perencanaan imperativ (keharusan). (5) Sistem ekonomi perencanaan kapitalistik (kekuatan pasar), perencanaan sosialistik (kebutuhan bersama), perencanaan dalam ekonomi campuran. (6) Arus informasi perencanaan sentralistik (top-down planning), perencanaan desentralistik (bottom-up planning) (7) Dimensi pendekatan Perencanaan makro, Perencanaan sektoral, Perencanaan regional, Perencanaan mikro (rinci, kegiatan). (8) Dokumen aktivitas pembangunan perencanaan target, perencanaan sumberdaya, perencanaan evaluasi. Perencanaan partisipatif, termasuk dalam jenis ”arus informasi”. 11
  12. 12. V. Apa Yang Terjadi Dalam Perencanaan (1) Proses berpikir rasional. (2) Pembahasan dan perdebatan nilai (sosial, ekonomi, politik, dsb). (3) Pengambilan keputusan yang rasional dan politis. (4) Dalam menjalankan perannya, seorang perencana terlibat dalam proses politis sebagai pembela suatu kepentingan, baik pemerintah, organisasi atau kelompok lainnya dalam menentukan arah dan kondisi masa depan yang akan dicapai. (5) Umumnya produk perencanaan bersifat unitary (seragam/satu kesatuan), yaitu perencanaan komprehensif yang disusun oleh satu lembaga, umumnya oleh pemerintah. (6) Mengapa tidak plural? Beban (waktu, tenaga dan biaya) terlalu besar untuk ditanggung oleh “perencana pemerintah.” (7) Akibatnya: Produk perencanaan bersifat tidak lengkap dan tidak memadai. 12
  13. 13. VI. Prinsip Perencanaan Prinsip-prinsip perencanaan yang baik: (1) Prinsip partisipatif, menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. (2) Prinsip kesinambungan, menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan. (3) Prinsip holistik, dimaksudkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. (Gharajedaghi dan Ackoff, 1986) 13
  14. 14. VII. Pembangunan Partisipatif Partisipasi merupakan proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan- kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Sumarto, 2004) “Perencanaan tidak dapat efektif, kecuali bila dilakukan dengan pengenalan, pemahaman, dan pemanfaatan struktur kekuatan pemerintah dan non-pemerintah” (Branch, 1995) 14
  15. 15. VIII. Kekuatan dan Kelemahan Perencanaan Partisipatif Kekuatan (Adams, 2004; Layzer, 2002) : • Berperan memelihara sistem demokrasi lokal • Menunjukkan dukungan • Mengkritisi isu kebijakan • Menyusun agenda kebijakan • Menunda pengesahan/pemberlakuan suatu kebijakan • Mengembangkan jaringan antar dan antara warga dengan pejabat terpilih • Menghasilkan solusi lestari dan peduli lingkungan Kelemahan (Irvin dan Stansbury, 2004) : • Pemborosan sumber daya dalam pembuatan kebijakan (dalam masyarakat kurang ideal) • Tidak efektif sebagai persuasi rasional (dalam kondisi tertentu) • Tergantung karakter/sifat stakeholders 15
  16. 16. IX. Tantangan dan Kendala Sinkronisasi Pembangunan Teknokratis dan Partisipatif PERENCAAAN DULU PERENCANAAN YANG DIINGINKAN Daftar Usulan - “Shopping List” Rencana Kerja - “Working Plan” • Sebanyak-banyaknya • Input (Rp., Tenaga Kerja, Fasilitas, dll.) • Seindah-indahnya • Kegiatan (Proses) • Tidak terbatas • Hasil nyata: Output, Outcome, Dampak Oleh karena itu, Perencanaan Pembangunan • Dimulai dengan data dan informasi tentang Sine realitas sosial, ekonomi, budaya dan Tek rg politik yang terjadi di masyarakat, nok ikan Part rasi da isip ketersediaan sumberdaya dan visi/arah asi n pembangunan !! Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara masukan (input), proses, dan keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). UU SPPN 16
  17. 17. Bagian 2. Konsep Partisipasi 17
  18. 18. I. Kebutuhan akan Partisipasi Pertama, proses, metode. Sangat dibutuhkan untuk membangun pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tiadanya partisipasi hanya menabur pemerintahan ber-moral hazard. Kedua, wahana belajar. memberikan kesempatan dan pengembangan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka, mengembangkan potensi dan prakarsa lokal, mengaktifkan peran masyarakat, serta membangun kemandirian masyarakat. 18
  19. 19. II. Distorsi Makna Partisipasi Pertama, substansi. Pemerintah cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek kebijakan pemerintah. Kedua, formalitas. Partisipasi selalu dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat mengambil bagian (take part) untuk mendukung dan mensukseskan kebijakan dan program-program yang diprakarsai pemerintah (mobilisasi) . Ketiga, politis. Perencanaan pembangunan partisipatif di atas kertas selalu digunakan sebagai alat pembenar bagi pemerintah bahwa kebijakan yang dikelola telah melibatkan masyarakat. 19
  20. 20. III. Dalam Konteks Governance • Masyarakat bukanlah sebagai hamba (client) melainkan sebagai warga (citizen) . • Masyarakat bukan dalam posisi yang diperintah tetapi sebagai partner pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. • Partisipasi bukanlah pemberian pemerintah tetapi sebagai hak warga masyarakat. • Masyarakat bukan sekadar obyek pasif penerima manfaat kebijakan pemerintah, tetapi sebagai aktor atau subyek yang aktif menentukan kebijakan. 20
  21. 21. IV. Substansi Partisipasi Pertama, voice. hak dan tindakan warga masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah. Kedua, akses ruang dan kapasitas masyarakat untuk masuk dalam arena governance , yakni mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik. Ketiga, kendali. Kendali warga masyarakat terhadap lingkungan komunitasnya maupun proses politik yang terkait dengan pemerintah. 21
  22. 22. V. Partisipasi sebagai bagian dari 3 Pilar Good Governance Akuntabilitas Transparansi Pertanggungjawaban Terbukanya akses bagi pemerintah kepada publik seluruh masyarakat atas keberhasilan maupun terhadap semua informasi Akuntabilitas yang terkait dengan kegagalan melaksanakan misi dan pengelolaan program-program sumber daya yang dimiliki. pembangunan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik. Partisipasi Transparansi Partisipasi Hak warga masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian sehingga masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek belaka, melainkan sebagai agen pembangunan (subyek). 22
  23. 23. VI. Konsep Partisipasi (1) Partisipasi Sosial “Upaya terorganisasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya dan lembaga pengatur dalam keadaan sosial tertentu, oleh pelbagi kelompok dan gerakan yang selama ini dikesampingkan dari fungsi pengawasan tersebut” (Stiefel dan Wolfe) “Proses di mana para stakeholders mempengaruhi dan berbagi pengawasan atas inisiatif dan keputusan pembangunan serta sumber daya yang berdampak pada mereka”. (Bank Dunia) 23
  24. 24. VI. Konsep Partisipasi (2) Partisipasi Politik “Kegiatan legal oleh warga perorangan yang secara langsung atau tidak langsung ditujukan untuk mempengaruhi pilihan petinggi pemerintah dan/atau tindakan mereka”. (Nie dan Verba) “Keikutsertaan dalam proses formulasi, pengesahan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah”. (Parry, Moyser dan Day) 24
  25. 25. VI. Konsep Partisipasi (3) Partisipasi Kewargaan “Hak berpartisipasi dalam mengambil keputusan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan poltik hendaknya dimasukkan dalam kaitan HAM”. (Lister) “Partisipasi warga menunjuk pada partisipasi politik, namun hal ini berjarak setidaknya dalam dua cara: terpisah baik karena diperantarai oleh partai politik, maupun karena partisipasi yang dilaksanakan oleh warga saat mereka memilih penguasa politik”. (Cuniil) 25
  26. 26. VII. Definisi Ulang Konsep Partisipasi Konsep partisipasi beralih: Dari sekadar kepedulian terhadap “penerima derma” atau “kaum tersisih” menuju ke suatu kepedulian dengan pelbagi bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka. 26
  27. 27. VIII. Pergeseran dalam Partisipasi Penerima Warga Proyek Kebijakan Konsultasi Pengambil Keputusan Penilaian Pelaksanaan Mikro Makro 27
  28. 28. IX. Prinsip Partisipasi Pertama, cakupan. Semua orang, atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses-proyek pembangunan misalnya. Kedua, kesetaraan dan kemitraan (equal partnership). Pada dasarnya setiap orang mempunyai ketrampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak. Ketiga, transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuh-kembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog. Keempat, kesetaraan kewenangan (sharing power/equal powership). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi. 28
  29. 29. IX. Prinsip Partisipasi Kelima, kesetaraan tanggungjawab (sharing responsibility). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (sharing power) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya. Keenam, pemberdayaan (empowerment). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain Ketujuh, kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia. 29
  30. 30. X. Manfaat Partisipasi (1) Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks sosial, ekonomi dan budaya yang sudah ada, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menyiratkan kebijakan desentralisasi. (2) Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab di antara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, sehingga dampaknya dan begitu pula program itu sendiri berkesinambungan. (3) Perlunya memberikan peran bagi semua orang untuk terlibat dalam proses, khususnya dalam hal pengambilan dan pertanggungan jawab keputusan sehingga memberdayakan semua orang yang terlibat (terberdayakan). (4) Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat. (5) Transparansi semakin terbuka lebar akibat penyebaran informasi dan wewenang. (6) Pelaksanaan proyek atau program lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat. 30
  31. 31. XI. Hambatan Partisipasi (1) Kelembagaan Penerapan pendekatan partisipatif di lembaga- lembaga pemerintah masih menemui berbagai kendala. (2) Perilaku sikap birokrat dan hubungan atasan dan bawahan sindroma menang-kalah dan kuat-lemah. (3) Kebijakan harus ada SK dan juklak dulu ingat, banyak model dan modul, malah membuat modal-madul (babaliut, nggak karu-karuan!) (4) Sistem manajemen model perencanaan mekanistik, dimana “para ahli” di tingkat pusat menyiapkan “cetak biru” untuk dilaksanakan oleh petugas lapangan. (5) Sumberdaya manusia masih butuh waktu untuk memperkenalkan agar konsep ini bisa diterima di tengah mereka. 31
  32. 32. XII. Menanggulangi Hambatan (1) Tingkat Desa. Anggota masyarakat perlu memegang tanggung jawab lebih besar dalam proyek ketimbang hanya menunggu apa yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga donor. (2) Tingkat Lapangan. Petugas lapangan semestinya bertindak sebagai pemungkin (enabler) yang mendorong masyarakat untuk mencari dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang muncul, dan bukannya menyediakan jawaban atas semua masalah yang ada. (3) Tingkat Kabupaten/kota. Lembaga pemerintah perlu membuat mekanisme penyusunan alokasi dana, manajemen, monitoring serta evaluasi untuk mempromosikan penerapan pendekatan partisipatif di tingkat lapangan dan lembaga-lembaga terkait. 32
  33. 33. XII. Menanggulangi Hambatan (4) Tingkat Propinsi. Kebijakan, sistem dan staf di tingkat propinsi perlu diubah sehingga mendukung penerapan pendekatan partisipatif. Mekanisme pengalokasian sumber dana daerah menjadi lebih fleksibel, dan menjalin hubungan dengan lembaga tingkat propinsi lainnya, misalnya dengan LSM yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan pendekatan partisipatif. (5) Tingkat Nasional. Kebijakan, regulasi dan standar yang dikeluarkan lembaga tingkat nasional harus memberi jaminan untuk mendukung pelaksanaan pendekataan ini dan menciptakan suasana kelembagaan yang kondusif. Pengkajian dan diskusi secara nasional tentang hasil penerapan model partisipatif diberbagai tempat bisa menjadi bahan informasi yang amat berguna bagi staf regional dan badan informasi nasional. Selain itu dibutuhkan lembaga-membaga pelatihan untuk memberikan pelatihan dan menyediakan informasi bagi lembaga regional/propinsi. 33
  34. 34. Bagian 3. Praktek Perencanaan Partisipatif 34
  35. 35. I. Skala Nasional UU SPPN Merupakan sistem perencanaan pembangunan yang menerapkan mazhab “process school”. Dalam UU SPPN: (1) Dokumen perencanaan produk bersama DPR, Kementerian/Lembaga Bappenas sebagai fasilitator. (2) Kegiatan yang direncanakan usulan KL (pragmatis) vs teknokratis (Bappenas). (3) Lembaga perencanaan Bappenas bukan lembaga perencana yang sentralistis lagi seperti masa lalu. (4) Proses perencanaan bottom-up dan top-down berjalan seiring Musrenbang ada kelemahan?! (5) Tahapan penyusunan rencana memberikan waktu cukup bagi ruang diskusi transaksional vs legitimatif !! 35
  36. 36. I. Skala Nasional semua pendekatan di-”akomodasi” Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
  37. 37. II. Alasan Perlunya Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia PERENCANAAN INTERVENSI LANGSUNG TUJUAN BANGSA INDONESIA PEMERINTAH 1. BARANG DAN JASA PUBLIK (UUD 1945): 2. PRAKARSA STRATEGIS 1. MASAYARAKAT YANG CERDAS. 3. KEBERPIHAKAN 2. MASYARAKAT YANG TERLINDUNGI. 4. PENEGAKAN KEDAULATAN 3. MASYARAKAT YANG SEJAHTERA. 4. MASYARAKAT YANG ADIL. TUJUAN PEMBANGUNAN: 1. EKONOMI. 2. SOSIAL. PENGATURAN MASYARAKAT 3. BUDAYA. 1. KEBIJAKAN 4. POLITIK 2. REGULASI 5. KEAMANAN 6. PERTAHANAN 37
  38. 38. III. Prinsip Perencanaan di Indonesia AGENDA MASYARAKAT PROSES POLITIK PEMILIH POLITIK PARTAI (VOTERS) BERKUASA DIALAMI OLEH MASYARAKAT NON- DISERASIKAN, EXCLUDABLE DAN AGENDA VISI JANGKA KEBUTUHAN KEGAGALAN DITERJEMAHKAN PEMBANGUNAN PANJANG MASYARAKAT PASAR PEMBANGUNAN KE KEGIATAN- NASIONAL LIMA NON- KEGIATAN TAHUNAN NASIONAL RIVALRY PEMBANGUNAN DIAMATI OLEH PARA PROFESIONAL PERSPEKTIF PENGAMAT PROSES JANGKA PROFESIONAL TEKNOKRATIK MENENGAH RKP LEMBAGA DAN PELAKSANA RAPBN Diagram Proses Politik dan Proses Teknokratik. 38
  39. 39. IV. Sinergi Sistem Politik dan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah 39
  40. 40. V. Proses Perencanaan di Indonesia Masa Jabatan Presiden Berikutnya 3. Jabatan Presiden Pelantikan Pidato I Pidato II Berakhir Presiden Terpilih Pengantar Pengantar 4. Pelantikan Presiden APBN di DPR APBN di DPR Terpilih 0 1 5 6 Agenda Rencana Presiden Pembangunan Perioda Agenda Rencana Terpilih 5 Tahun Nasional Pembangunan 5Tahun Berikutnya Lembaga Perencana Mengelola Penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Diagram Proses Penyusunan Rencana Jangka Menengah (saat ini) 40
  41. 41. V. Proses Perencanaan di Indonesia Medio Mei Agustus Oktober Kebijakan APBN DPR Umum Prioritas Kerangka Pokok- Pembiayaan RKP Menteri pokok PPN RKP Pokok-Pokok Menkeu Kebijakan RAPBN Fiskal Departemen/ RKAKL Lembaga/ Daerah Diagram Proses Penyusunanan RKP dan RAPBN (saat ini) 41
  42. 42. VI. Sinkronisasi Proses Perencanaan Top Down dan Bottom-up Rancangan Rancangan Rancangan Renbang Renbang Renbang Renbang Pusat Nasional Propinsi Kabupaten/ Final Kota Korenbang Musrenbang Pusat Musrenbang Musrenbang Propinsi Kabupaten / Pusat Kota Rencana Kerja Departemen/ Lembaga 42
  43. 43. VII. Perencanaan Lokal dan Perencanaan Nasional UU SPPN UU 32/2004 Belum ada aturan Tidak diakui? 43
  44. 44. VII. Perencanaan Lokal dan Perencanaan Nasional Hubungan kerja antara Depkeu dan Bappenas saat ini dijembatani oleh PP 20/2004 Rencana Kerja Pemerintah dan Permendagri 13/2006 PP 21/2004 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tentang Pedoman Kementerian Negara/Lembaga. Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri 59/2007 Depkeu tentang Perubahan UU No. 17/2004 Atas Permendagari 13/2006 Bappenas UU No. 25/2004 Depdagri UU No. 32/2004 SKB Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mendagri, dan Menkeu 44
  45. 45. 45
  46. 46. VII. Perencanaan Lokal dan Perencanaan Nasional Tidak Sinkron?? Isu UU 17/2003 UU 33/2004 UU 32/2004 UU 25/2004 Yang disusun Tidak Penyusunan Berdasar Prestasi berdasar prestasi Tidak berdasar berdasar Renja SKPD Kerja kerja adalah RKA prestasi kerja prestasi kerja SKPD Pedoman Renstra Penyusunan Renstra SKPD SKPD dan Renja SKPD RKPD Pihak yang menetapkan DPRD dan Pemda DPRD dan Pemda Kepala Daerah prioritas dan plafon Acuan Dasar Prioritas dan Acuan Penyusunan Penyusunan RKA Penyusunan Plafon RKA SKPD SKPD RKA SKPD Dibahas dahulu Dibahas dahulu oleh DPRD lalu oleh DPRD lalu Diserahkan ke RKA SKPD disampaikan ke disampaikan ke PPKD PPKD PPKD Perubahan Tidak Usul DPRD Tidak ditegaskan RAPBD ditegaskan 46
  47. 47. VIII. Skala Lokal Masyarakat perlu: Pertama, masyarakat lokal (desa/kelurahan, kecamatan) dapat menjamin penyediaan barang dan jasa publik bagi mereka. Kedua, masyarakat lokal mendapatkan ruang inovasi. Ketiga, memberdayakan semua pelaku yang sebelumnya tidak tersentuh pembanguna (empowering the powerless). Keempat, memelihara ikatan sosial. Pelibatan semua warga mendorong ikatan sosial semakin kuat. 47
  48. 48. IX. Prosedur Perencanaan Partisipatif Skala Lokal Indentifikasi cara Identifikasi kebutuhan pengendalian, Pembukaan masyarakat. monitoring dan komunikasi evaluasi secara dan sosialisasi partisipatif. Pengendalian, Pengembangan monitoring dan partisipasi, evaluasi kontribusi secara dan keterlibatan partispatif stakeholder Identifikasi pihak-pihak yang Jenis-jenis diharapkan Aplikasi program berpartisipasi program yang Identifikasi dan disepakati penyusunan jenis-jenis Identifikasi program pengembangan sumberdaya masyarakat secara yang ada partisipatif. 48
  49. 49. A. Pembukaan Komunikasi Tujuan Pembukaan Komunikasi • Menumbuhkan dan memupuk modal sosial antara perusahaan dan masyarakat. • Mengubah suatu keadaan, perilaku, motivasi dan komitmen melalui suatu proses pengembangan pemahaman secara partisipatif. • Menciptakan suatu suasana yang berprinsip dari, oleh dan untuk kita. Norma Pembukaan Komunikasi • Mengajak, mendorong bukan menginstruksikan. • Meminta pendapat, mengusulkan bukan memutuskan. • Menganalisis sesuatu secara partisipatif bukan memberikan penilaian. • Memberikan kesempatan, memotivasi bukan melaksanakan sendiri. 49
  50. 50. A. Pembukaan Komunikasi Credo of Rural Reconstruction • Go to the community • Life among them • Learn from them • Plan with them • Start with what they know • Build on what they have • Teach by showing, learn by doing • Not a show case but a pattern • Not odds or ends but the system • Not piece meal but an integrated approach • Not to confirm but to transform • Not relief but release Sumber: Philippine Rural Construction Movement 50
  51. 51. B. Penumbuhan Kerjasama 51
  52. 52. C. Analisis Kebutuhan Masyarakat Proses Pemahaman Kebutuhan • Bersikaplah terbuka dan positif • Pahami aspek-aspek kehidupan masyarakat sebanyak-banyaknya. • Bukakan logika masyarakat secara rasional, disesuaikan dengan pemahaman masyarakat pada saat itu. • Berusahalah untuk mendapatkan opini secara partisipatif mengenai kesimpulan kita. • Buatlah kesepakatan atau pemahaman bersama dengan masyarakat mengenai kebutuhan mereka yang sebenarnya. 52
  53. 53. C. Analisis Kebutuhan Masyarakat Aspek Kehidupan Masyarakat • Tujuan hidup masyarakat • Permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat • Bagaimana masyarakat menyelesaikan permasalahan tersebut dan mengembangkan logika. • Bagaimana masyarakat mengelola dan menggunakan sumberdaya di sekitar mereka. • Kemampuan masyarakat dalam berkomunikasi dan mengembangkan jaringan. • Pengalaman dan kejadian penting dalam hidup mereka. 53
  54. 54. C. Analisis Kebutuhan Masyarakat Jenis Kebutuhan Masyarakat • Pemenuhan kebutuhan pokok. • Kebutuhan pengembangan usaha. • Kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi aplikatif. • Kebutuhan optimalisasi, pengembangan dan pengelolaan sumberdaya. • Kebutuhan akses sarana umum. • Kebutuhan untuk berkomunitas dalam aspek sosial dan ekonomi. • Kebutuhan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan. 54
  55. 55. D. Pengembangan Partisipasi Parameter Partisipasi • Siapa yang memunculkan ide dan gagasan? • Siapa yang mengambil keputusan? • Siapa yang menyusun action plan? • Siapa yang melaksanakan, mengorganisasikan dan mengkoordinir kegiatan? • Siapa yang menilai, mengevaluasi dan mengendalikan? 55
  56. 56. D. Pengembangan Partisipasi Faktor Pendorong Partisipasi • Kesadaran terhadap adanya potensi pada masing-masing individu. • Terdapat kesempatan yang dibagi rata bagi setiap level dan tidak ada dominasi oleh sebagian kecil pihak. • Terdapat kejelasan program dan rencana yang akan diaplikasikan. • Terdapat pemahaman, kepercayaan diri dan kepastian dari setiap pihak bahwa hasilnya yang akan dinikmati bersama. • Dimulai perlahan-lahan dan dimulai kecil-kecilan, sesuai dengan kapasitas para pihak. 56
  57. 57. D. Pengembangan Partisipasi 57
  58. 58. E. Pengembangan Masyarakat Syarat Pengembangan Masyarakat • Pengembangan komunikasi. – Masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. – Pemerintah daerah • Pengembangan motivasi dan social capital. – Motivasi pengembangan diri – Jujur, sabar dan terbuka • Pengembangan kebersamaan dan organisasi usaha. – Saling percaya dan saling menghormati – Pengembangan manajemen kolektif dari kelompok sampai dengan koperasi. • Pengembangan manajemen operasi. – Manajemen organisasi, keuangan dan kendali mutu. – Networking dan marketing. 58
  59. 59. E. Pengembangan Masyarakat Tahap Pengembangan Masyarakat • Sosialisasi – Cara: Formal dan informal – Target: komunitas, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah • Komunikasi – Pemahaman program – Pembacaan motivasi kolektif • Perencanaan Bersama – Penentuan tujuan dan indikator – Penentuan pihak yang berpartisipasi – Penentuan sistem aplikasi, koordinasi – Penentuan sistem pengendalian • Pelaksanaan program bersama – Pelaksanaan secara partisipatif – Monitoring bersama secara partisipatif – Sistem kerja yang efektif dan terbuka (transparan) • Evaluasi bersama – Pemahaman bersama kepada indikator – Pemahaman bersama pada kondisi program saat itu 59
  60. 60. F. Simulasi Dinamika Kelompok • Media Membangun Keakraban – Membuat masyarakat menjadi lebih akrab dan mulai menghilangkan kecurigaan dan barrier lain. • Media Membangun Keterbukaan – Mendorong masyarakat untuk lebih terbuka dalam berdiskusi sehingga proses pendekatan menjadi lebih baik. • Media Pembangkit Motivasi – Masyarakat mulai mendapatkan kejelasan mengenai apa yang menjadi tujuan hidup, bagaimana mensikapi masalah dan terdorong untuk memperbaiki hidup. • Media Penguat Kebersamaan – Masyarakat mulai memahami bahwa untuk mencapai tujuan hidup yang optimal, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri tetapi harus bersama. Contoh Media Lagu, Permainan, Cerita Bergambar, Studi Kasus 60
  61. 61. Bagian 4. Model-Model Perencanaan Partisipatif 61
  62. 62. I. Model Perdesaan Program Pengembangan Kecamatan Persiapan Program: • Lokakarya Tingkat Musyawarah Antar Desa • Provinsi dan Kabupaten. Pelatihan FK dan PL baru oleh KM-Kab, FK dan PL (MAD) 1 Alur PPK Reguler yang telah ada. Musyawarah Desa untuk memilih Fasilitator Desa, Tim Teknis, dsb. Pemeliharaan dan Pengembalian Pinjaman. Pelatihan Fasilitator Desa Musyawarah serah terima pekerjaan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan Pertemuan Organisasi Masyarakat setempat (mis: Dusun, Pokmas, dsb.) Musyawarah Desa Khusus Perempuan untuk Supervisi pelaksanaan kegiatan, memutuskan usulan kunjungan antar-desa. Kelompok Perempuan di tingkat Organisasi Masyarakat Setempat Musyawarah Desa 2 Musyawarah Pertanggung-Keuangan untuk memutuskan usulan desa (min 2x) Penyaluran Dana dan Pelaksanaan Persiapan usulan desa dan kelompok Kegiatan. perempuan dengan/tanpa desain dan rencana anggaran. Persiapan Pelaksanaan Kegiatan (Rekruitmen tenaga kerja desa, pengadaan bahan, dsb.) Kunjungan verifikasi/kelayakan untuk memberi masukan kepada masyarakat desa. Musyawarah Desa 3 Untuk membahas hasil MAD 3 dan pembentukan Tim Musyawarah Antar Desa (MAD) 2 Pelaksana dan Pemantau Kegiatan Untuk merangking usulan kegiatan. FK dan Pendamping Teknis Musyawarah Antar Desa (MAD) 3 membantu persiapan desain dan Untuk memilih kegiatan desa yang anggaran bagi usulan yang akan didanai. diprioritaskan. (Alat Bantu: Formulir Village Visioning) 62
  63. 63. I. Model Perdesaan Program Pengembangan Kecamatan Pertemuan awal antar pelaku PPK dan FK Alur PPK Tanggap Darurat Pasca Bencana Pertemuan awal antar pelaku PPK dengan masyarakat desanya • Sosialisasi • Penggalian & penentuan gagasan FK & pelaku PPK prioritas • Koordinasi dengan lembaga lain • Sosialisasi ke pelaku yang tidak hadir di pertemuan awal MAD alokasi dana Pemeliharaan prasarana Proses pencairan dana MD serah terima dan laporan pertanggujawabn Pengadaan bahan & persiapan pelaksanaan Supervisi, pelaporan & pemantauan silang Pelaksanaan 63
  64. 64. I. Model Perdesaan Program Pengembangan Kecamatan Pertemuan pelaku PPK Alur PPK Pemetaan social dan kondisi parsarana/sarana serta Rehabilitasi identifikasi kebutuhan masyarakat Survey harga satuan bahan/material Musyawarah desa perencanaan Seluruh desa: Khusus desa yg terkena bencana: Usulan prasarana dan sarana Prioritas kebutuhan dana social dasar (PSD) (alokasi dana (alokasi dana social 25%) umum75%) Operasional dan pemeliharaan MAD (pertanggungjawaban dan pemeringkatan usulan) Musyawarah Antar Desa (MAD) Pemeringkatan usulan Musyawarah desa (pertanggungjawaban dan perencanaan siklus selanjutnya) Desain & RAB Sertifikasi kelayakan teknis oleh konsultan Pelaksanaan kegiatan Dokumen pendanaan: Pencairan dana SPC, SP2D, SPPB, Rek. BPPK Pengadaan bahan dan alat 64
  65. 65. I. Model Perdesaan Program Pengembangan Kecamatan Pelestarian Pertemuan Alur PPK Papua Tingkat Distrik 1 Muskam pertanggungjawaban tahap 3 & serah terima (Program Pengembangan Muskam 1 (sosialisasi) Pencairan dan pelaksanaan tahap 3 Distrik) Pembentukan tim Seleksi fasilitator verivikasi lokal Muskam pertanggungjawaban tahap 2 Pelatihan fasilitator lokal Pencairan dan pelaksanaan tahap 2 Pelatihan tim verivikasi Pelatihan pelaku PPD Kampung Muskam pertanggungjawaban tahap 1 Perencanaan bersama masyarakat Pencairan dan pelaksanaan tahap 1 (40%) Verivikasi usulan Rapat Pelaku PPD Kampung (persiapan) Pelatihan pematauan Tim Tiga Muskam 2 Tungku dan Bamuskam, Kapala Penentuan prioritas kampung Pelatihan UPKD Desain & RAB usualan Pertemuan yg didanai Tingkat Distrik 2 65
  66. 66. II. Model Perkotaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Alur P2KP Reguler Pelaksanaan Sosialisasi mapping kegiatan & sosialisasi awal Pembentukan KSM RKM masyarakat dengan program Perencanaan partisipatif Refleksi kemiskinan Pembentukan BKM PS1 oleh Tim PS 66
  67. 67. II. Model Perkotaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Lokasi Tidak Selesai P2KP PAKET Evaluasi kinerja PAKET dan audit PAKET Pembentukan Pelaporan Pokja PAKET tahunan Ya Tahap ke-2 Kampanye Evaluasi kelurahan Kota Pembentukan Pelaporan panitia kemitraan Merintis kerjasama BKM Perencanaan dengan Satuan Kerja Pelaksanaan proposal Pemerintah Daerah (SKPD) (seperti Dinas, Badan, dsj.) Pembuatan Penyaluran Detail dana Desain Penandatanganan Penilaian SPPB kelayakan proposal Penetapan Lokakarya Proyek Manajemen Paket 67
  68. 68. II. Model Perkotaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Pelaksanaan Sosialisasi program P2KP kegiatan KSM & pemetaan sosial Replikasi (Bulan 12) (+/- 2 minggu) RKM & penggalangan Pembentukan KSM relawan (menerus) (+/- 3 minggu) Perencanaan & FGD refleksi partisipatif PJM kemiskinan oleh tim RK Pronangkis (+/- 2 minggu) (+/- 4 minggu) Pembentukan BKM Pemetaan Swadaya oleh (+/- 4 minggu) tim PS (+/- 5 minggu) 68
  69. 69. 69
  70. 70. Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota memaparkan apa dan bagaimana menyelenggarakan dan memandu rangkaian kegiatan Musrenbang dalam membahas rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Musrenbang kabupaten/kota merupakan ajang konsultasi publik dokumen Rancangan RKPD. Rancangan RKPD disiapkan oleh tim kerja Bappeda dengan mengakomodasi hasil-hasil Musrenbang kecamatan dan draf Renja SKPD dengan mengacu pada pencapaian visi-misi dan isu strategis daerah. Panduan Penyelenggaraan Forum SKPD memaparkan apa dan bagaimana menyelenggarakan dan memandu Forum SKPD yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan perempuan. Melalui buku panduan ini diharapkan dapat membantu SKPD terkait dalam menjalankan fungsi koordinasi pembangunan dan memberikan pelayanan publik pada warga masyarakat. Forum SKPD merupakan arena strategis dalam menentukan prioritas pembangunan sektoral terutama untuk SKPD yang paling terkait dengan pelayanan publik. Pada pelaksanaan Forum SKPD ini dipergunakan pendekatan perencanaan partisipatif (bottom-up) yang berasal dari hasil musrenbang kecamatan dengan pendekatan teknokratis yang dikembangkan SKPD berdasarkan kebijakan dan program prioritas daerah. 70
  71. 71. Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan memaparkan apa dan bagaimana menyelenggarakan dan memandu rangkaian kegiatan Musrenbang di tingkat kecamatan yang lebih berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan. Melalui buku panduan ini diharapkan dapat membantu perangkat kecamatan dalam menjalankan fungsi koordinasi pembangunan dan memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Musrenbang kecamatan merupakan arena strategis dalam menentukan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Pada pelaksanaan Musrenbang kecamatan ini diperkenalkan Pagu Indikatif Kecamatan yang dapat menjadi instrumen bagi para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dalam membuat kesepakatan terkait dengan prioritas pembangunan skala kecamatan dan skala daerah yang ada di kecamatan yang bersangkutan. Selain itu, untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan juga dapat menyentuh dan memenuhi aspirasi dan kebutuhan kelompok miskin dan perempuan. Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan memaparkan apa dan bagaimana menyelenggarakan dan memandu rangkaian kegiatan Musrenbang di tingkat kelurahan secara lebih partisipatif. Melalui buku panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Musrenbang kelurahan untuk meningkatkan pelayanan publik (warga). Musrenbang kelurahan menghasilkan Renja Kelurahan yang akan menjadi dasar penyusunan dan penggunaan anggaran kelurahan. Agar perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan warga, maka diperlukan kajian kebutuhan. Metode dan teknik Kajian Desa Partisipatif (participatory rural appraissal) dapat dipergunakan sebagai alat kajian kebutuhan dengan melakukan modifikasi sesuai konteks kelurahan. Hasil kajian mendalam tentang permasalahan dan potensi pembangunan kelurahan ini selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kelurahan yang akan diacu tiap tahunnya dalam penyusunan Renja Kelurahan. Untuk permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh kelurahan selanjutnya diajukan dalam Musrenbang tingkat kecamatan. 71
  72. 72. Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Desa memaparkan apa dan bagaimana menyelenggarakan dan memandu rangkaian kegiatan Musrenbang di tingkat desa secara lebih partisipatif untuk menghasilkan daftar usulan permasalahan atau kegiatan pembangunan daerah di tingkat desa, dan menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APB Desa. Musrenbang tingkat desa merupakan salah satu bentuk pengejawantahan otonomi desa dalam penyelenggaran pembangunan di wilayahnya. 72
  73. 73. 73
  74. 74. Terima kasih • Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan … Mobilephone +62.811 112266 Email-1 wrihatnolo@yahoo.com Email-2 wrihatnolo@bappenas.go.id Website www.wrihatnolo.blogspot.com www.slideshare.net/wrihatnolo 74

×