Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan Daerah: Konsep dan Mekanisme Randy R. Wrihatnolo LPEM FEUI Jakarta, 22 Juli 2009

Tujuan 1. Peserta diharapkan untuk memahami dan mengaplikasikan secara sederhana konsep, pendekatan dalam perencanaan, mekanisme dan dokumen perencanaan, serta berbagai indikator kinerja pembangunan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 2. Peserta diharapkan juga memahami kegiatan pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan daerah. 2

Pokok Bahasan Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah: 1. Mendiskusikan sistem perencanaan di Indonesia serta perkembangannya dari waktu ke waktu. 2. Membahas sistem perencanaan pembangunan yang berlaku di Indonesia 3. Membahas lembaga perencanaan di pusat maupun di daerah. 4. Menyusun sederhana dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan UU SPPN tahun 2004. Sub-Pokok Bahasan: 1. Perkembangan sistem perencanaan di Indonesia. 2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: UU SPPN th 2004. 3. Mekanisme pembuatan dokumen perencanaan. 4. Lembaga Perencana Pusat dan Daerah. 5. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan daerah (termasuk visi misi): a. RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra. b. SKPD, RKP Daerah, Renja SKPD, rincian dokumen RAPBD (isi & cakupan). Referensi: 1. Strategic Management, Manajemen Strategis Sektor Publik. 2. UU No.25 / 2004 tentang SPPN. 3. Surat Edaran Mendagri No. 050/20/SJ/2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 3

Kisi-kisi Bagian 1. Pembangunan dan Perencanaan Bagian 2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bagian 3. Dokumen RPJP Daerah Bagian 4. Dokumen RPJM Daerah Bagian 5. Dokumen RKP Daerah Bagian 6. Contoh Penyusunan Anggaran di Kota Depok Referensi 4

Bagian 1. Pembangunan dan Perencanaan 5

1. Pembangunan Pembangunan Secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan struktur secara sengaja dan terukur misal tingkat kesejahteraan. Agar perubahan struktur dapat dilakukan secara terukur, maka diperlukan perencanaan. Namun sudahkah perencanaan yang telah kita lakukan membawa perubahan struktur? 6

2. Perubahan Struktur INPUT KERJA PENDAPATAN = KONSUMSI KEGIATAN Modal, OUTPUT SDM, SDA KEGIATAN KESEMPATAN PROFIT/ BERUSAHA PENDAPATAN PERUBAHAN ahan TEKNOLOGI P erub KUNCI SUKSES TABUNGAN PEMUPUKAN MODAL WELFARE FOR ALL SENDIRI 7 *) PERUBAHAN TEKNOLOGI

2. Perubahan Struktur Perubahan struktur harus dipastikan dapat terjadi pada diri kita, keluarga/rumah tangga, masyarakat, daerah, negara. 8

3. Dasar Filosofis Perencanaan Perencanaan • memastikan perubahan struktur terjadi. Bagaimana memastikannya? • Dengan memperkecil peluang munculnya ketidakpastian. 9

3. Dasar Filosofis Perencanaan Tiga elemen utama ketidakpastian: Pertama, elemen waktu. Semakin kita dapat menjamin sesuatu akan ada sesuai dengan waktunya, maka semakin kecil peluang ketidakpastian. Kedua, elemen ruang. Semakin kita dapat menjamin sesuatu sesuai ukuran yang kita inginkan, maka semakin kecil peluang ketidakpastian. Ketiga, elemen materi. Semakin kita dapat menjamin sesuatu ada secara indrawi, maka semakin kecil peluang ketidakpastian. 10

3. Dasar Filosofis Perencanaan Kehidupan manusia pasti menuju titik 0 Alam Mobilitas massa alam 0 Manusia Mobilitas massa manusia ~ Nol dibagi tak terhingga Nol m Manusia Alam t Manusia hanya bisa menunda atau memperlama agar alam lebih lambat bergerak ke titik nol. Atau jumlah manusianya dibatasi. 11

3. Dasar Filosofis Perencanaan Perencanaan, dalam arti luas merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian itu, memfungsikan kemampuan foresight yaitu kemampuan ”melihat jauh ke depan”. Langkah paling purba yang dilakukan manusia dalam perencanaan. Kemajuan peradaban manusia ditentukan oleh kemampuan perencanaan ini. Tugas perencana ”melihat jauh ke depan”!!! Manusia bisa makan sesuai jumlah gizi dengan tepat waktu dan pasti ada, makan nasi dan lauknya, tapi bukan makan angin. 12

3. Dasar Filosofis Perencanaan Perencanaan, dalam arti sempit derivat dari foresight, yaitu kemampuan ”mengukur” (measuring). Persoalannya adalah bahwa tidak semua ”sesuatu” itu bersifat materi, sehingga sifatnya ”tersembunyi”, sehingga sulit diukur. Tugas perencana ”mendefinisikan” sesuatu yang ”tersembunyi” menjadi terukur, sehingga menjadi ”nyata”. Contoh paling sederhana tentang hal ini adalah apabila kita ditanya persoalan mendefinisikan ”bahagia”. Bahagia –barangkali—lebih sulit diukur dibandingkan mendefinisikan ”sejahtera”. Inilah tugas perencana itu. Bagaimana perencana menuntaskan tugasnya itu, maka terdapatlah beberapa jenis perencanaan, yang dapat kita sebut sebagai beberapa cara agar kita dapat memilih perencanaan yang ”ideal” (dalam tanda kutip keras). 13

4. Siklus Perencanaan Perencanaan harus rasional, didasari prinsip-prinsip yang rasional bukan berdasakan emosi dan tebak-tebakan (kira-kira). Berdasarkan pendekatan rasional (rationality approach), proses perencanaan: • Berhubungan erat dengan economy welfare. • Dalam soal makro-ekonomi, terkait go-public di pasar modal (prospectus dan rencana). • Selalu melihat efisiensi dalam alokasi sumberdaya. • Memaksimumkan output, dalam jumlah input tertentu atau meminimisasi input untuk memperoleh output tertentu. • Asumsi informasi sempurna, data tersedia dan akurat. 14

4. Siklus Perencanaan 7 1 2 Evaluasi Perumusan Perumusan Tujuan Sasaran 6 Pengumpulan Implementasi dan Analisis Data Published Plan 5 4 3 Implementasi Penilaian Identifikasi Perencanaan Komparatif Pilihan 15

4. Siklus Perencanaan Agar perencanaan rasional, maka perlu: • Identifikasi dan tentukan masalahnya. • Klasifikasi dan pengorganisasian dari beberapa tujuan, nilai dan sasaran yang berhubungan dengan masalah. • Identifikasi alternatif dari serangkaian kegiatan untuk memecahkan masalah dalam rangkaian pemecahan dalam rangka mencapai sasaran. • Perkiraan akibat dari setiap alternatif dari serangkaian kegiatan yang mungkin terjadi. • Bandingkan setiap perkiraan akibat alternatif dari serangkaian kegiatan dalam hubungan dengan tujuan-tujuan dan sasaran yang sfesifik. • Pilih dari serangkaian alternatif kegiatan tersebut yang akibatnya paling dekat dengan tujuan dengan sasaran atau yang paling bisa menyelesaikan masalah atau yang paling mengumntungkan atau tidak merugikan. 16

4. Siklus Perencanaan Kelemahan perencanaan rasional: • Data untuk identifikasi masalah. • Kelemahan dalam modeling vs banyak sasaran (tenaga ahli). • Menterjemahkan keinginan masyarakat vs political will. • Perlu mengembangkan pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan. 17

4. Siklus Perencanaan Proses umum: • Membentuk Organisasi. • Menentukan Tujuan Perencanaan. • Rumuskan Sasaran. • Mengumpulkan dan Menganalisa Data • Identifikasi Serangkaian alternatif kegiatan • Nilai Serangkaian alternatif kegiatan • Pilih alternatif yang paling memungkinkan • Laksanakan • Monitoring dan evaluasi. 18

5. Silogisme dalam Perumusan Masalah, Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Ideologis: 1. Kapitaslisme 2. Sosialisme PERUMUSAN Tentukan Definisi- Teoritis (Conceptual Framework) Definisi MASALAH Parameternya 1. Lingkaran Setan Pragmatis 2. Perpres RPJMN Indikator ? Misal: TUJUAN Meningkatkan APS APS 2010 = 88 2010 2014 Proyeksi APS 2010 APS 2014 88 95 SASARAN APS 2014 = 95 (TARGET) 1. Metode Time Series Forecasting 2. Metode Kausal 3. Model Kualitatif Delphi, Teknik Penentuan Sistem ALTERNATIF Kriteria & Alternativ AHP Efas/ifas 4. Linear Programming 5. Analisis Inpput-output PRIORITAS Model Penentuan Prioritas PERENCANAAN 19

6. Bentuk-bentuk Silogisme dalam Penentuan Sasaran 1. Paralel 4. Single Line (Focus) Tujuan Target t t+n S1 ------------------ S1 ------------> S2 ------------------ S2 ------------> S3 ------------------ S3 ------------> S4 ------------------ Sn ------------> 5. Line Branch 2. Paralel-Mixed S1 -------------- S1 --------------> S2 -------------- S2 ------- S3 -------------- Sn --------------> Sn -------------- 3. Multi-Line S1 ----------------------------------> S2 ------------------- S3 ---------------- S4 ----------------------------------> 20

7. Kita harus memastikan mempunyai data yang fokus RT, RW, Keluarga Dasawisma, Dusun Desa, Kelurahan, Kampung, Nagari, Banjar Makan Pendidikan Kesehatan Kecamatan, Distrik Masyarakat, Keluarga Besar Sumber Energi Kabupaten, Kota Transport Provinsi Bangsa Negara (NKRI) 21

Bagian 2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 22

Alasan Perlunya Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia PERENCANAAN INTERVENSI LANGSUNG TUJUAN BANGSA INDONESIA PEMERINTAH 1. BARANG DAN JASA PUBLIK (UUD 1945): 2. PRAKARSA STRATEGIS 1. MASAYARAKAT YANG CERDAS. 3. KEBERPIHAKAN 2. MASYARAKAT YANG TERLINDUNGI. 4. PENEGAKAN KEDAULATAN 3. MASYARAKAT YANG SEJAHTERA. 4. MASYARAKAT YANG ADIL. TUJUAN PEMBANGUNAN: 1. EKONOMI. 2. SOSIAL. PENGATURAN MASYARAKAT 3. BUDAYA. 1. KEBIJAKAN 4. POLITIK 2. REGULASI 5. KEAMANAN 6. PERTAHANAN 23

Prinsip Perencanaan di Indonesia AGENDA MASYARAKAT PROSES POLITIK PEMILIH POLITIK PARTAI (VOTERS) BERKUASA DIALAMI OLEH MASYARAKAT NON- DISERASIKAN, EXCLUDABLE DAN AGENDA VISI JANGKA KEBUTUHAN KEGAGALAN DITERJEMAHKAN PEMBANGUNAN PANJANG MASYARAKAT PASAR PEMBANGUNAN KE KEGIATAN- NASIONAL LIMA NON- KEGIATAN TAHUNAN NASIONAL RIVALRY PEMBANGUNAN DIAMATI OLEH PARA PROFESIONAL PERSPEKTIF PENGAMAT PROSES JANGKA PROFESIONAL TEKNOKRATIK MENENGAH RKP LEMBAGA DAN PELAKSANA RAPBN Diagram Proses Politik dan Proses Teknokratik. 24

Sinergi Sistem Politik dan Pembangunan Antara Pusat dan Daerah 25

Pengaturan SPP dalam UU SPPN Bahasan mengenai pengaturan SPP dalam UU SPPN akan penulis arahkan untuk memahami konsep penyusunan dokumen SPPN itu sendiri. Untuk itu kita dapat menggambarkannya dalam praktik perencanaan pembangunan di Indonesia. Definisi. Secara definitif dalam UU SPPN, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Kita dapat melihat pengaturan SPP dari tinjauan: (1) dokumen perencanaan; (2) kegiatan yang direncanakan; (3) lembaga perencanaan; (4) proses perencanaan; dan (5) tahapan penyusunan rencana. 26

Pengaturan SPP dalam UU SPPN Pengaturan SPP yang telah masuk ke dalam UU SPPN: (1) Dokumen perencanaan (2) Kegiatan yang direncanakan (3) Lembaga perencanaan (4) Proses perencanaan; dan (5) Tahapan penyusunan rencana. 27

Apa Yang Harus Dilihat • Cita-cita Nasional sebagai mana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. • Tujuan Nasional; dengan dibentuknya pemerintahan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. • Tugas Pokok; setelah kemerdekaan adalah menjaga kemerdekaan serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. • Amandemen keempat UUD 1945 Paket Undang-undang “Pembangunan” • Politik UU 23/2003 tentang Pemilihan Presiden, Pilleg. • Otonomi Daerah UU 32/2004 Desentralisasi, UU 33/2004 Keuangan Daerah • Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara UU 1/2003 PbN, UU 17/2004 KN. • Sistem Perencanaan UU 25/2004 SPPN 28

Kerangka Materi UU SPPN Terdiri dari 10 Bab dan 37 pasal dengan sistematikan Bab: I. Ketentuan Umum II. Azas dan tujuan III. Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional IV. Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional V. Penyusunan dan Penetapan Rencana VI. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana VII. Data dan Informasi VIII. Kelembagaan IX. Ketentuan Peralihan X. Ketentuan Penutup. 29

Kerangka Materi UU SPPN Azas dan Tujuan (1) 1. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. 2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. 3. SPPN diselenggarakan berdasarkan azas umum penyelenggaraan negara: • Azas Kepastian hukum • Azas Tertib Penyelenggaraan negara. • Azas Kepentingan Umum • Azas keterbukaan • Azas proporsionalitas • Azas Profesionalitas • Azas Akuntabilitas 30

Kerangka Materi UU SPPN SPPN bertujuan untuk: 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. 31

Ruang Lingkup Perencanaan Nasional Daerah Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Menengah Daerah Rencana Strategis Rencana Strategis Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Rencana Kerja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga Perangkat Daerah 32

Proses Perencanaan Proses Perencanaan Tahap Perencanaan 1. Proses Politik: Pemilihan langsung Presiden 1. Penyusunan Rencana: dan Kepala Daerah menghasilkan rencana • Rancangan rencana pembangunan pembangunan hasil proses politik (public nasional/daerah. choise theory of planning) Khususnya • Rancangan rencana kerja penjabaran visi dan misi dalam RPJM. Depa/lembaga SKPD Musrenbang. 2. Proses Teknokratik: Perencanaan yang • Rancangan akhir rencana dilakukan oleh perencana profesional atau pembangunan. lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan 2. Penetapan Rencana: Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi • RPJP Nasional dengan UU dan RPJP dan kompetensi lembaga perencana. Daerah dengan Perda 3. Proses Partisipatif: perencanaan yang • RPJM dengan peraturan Presiden/ melibatkan masyarakat (stakeholders) a.l. Kepala Daerah. pelaksanaan musrenbang. • RKP/RKPD dengan peraturan 4. Proses Bottom-up dan Top-down: Presiden/Kepala Daerah. Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas 3. Pengendalian Pelaksanaan ke bawah atau dari bawah ke atas dalam Rencana. Hirarki pemerintahan. 4. Evaluasi Kinerja. 33

Tahap Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (1) Pengendalian dan Evaluasi (2) • Pasal 30 UU SPPN • Pimpinan kementerian/lembaga/kepala • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata SKPD melakukan evaluasi kinerja cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan pelaksanaan rencana pembangunan kementerian/lembaga/SKPD periode diatur dengan peraturan pemerintah sebelumnya. dengan melibatkan instansi terkait. • Menteri/Kepala Bappeda menyusun • Pengendalian pelaksanaan rencana evaluasi rencana pembangunan pembangunan dilakukan oleh masing- berdasarkan hasil evaluasi pimpinan masing pimpinan kementerian/lembaga/SKPD. kementerian/lembaga/satuan kerja • Hasil evaluasi menjadi bahan bagi perangkat daerah penyusunan rencana pembangunan • Menteri/Kepala Bappeda menghimpun nasional/daerah untuk periode dan menganalisis hasil pemantauan berikutnya pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 34

Alur Perencanaan Pembangunan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Dari Bawah ke Atas Pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up approach) menggariskan bahwa inisiatif perencanaan berasal dari berbagai unit atau divisi yang disampaikan ke atas sampai pada tingkat institusi. 2. Alur Perencanaan Pembangunan Dari Atas ke Bawah Pendekatan dari atas ke bawah (top-down approach) menggariskan bahwa perumusan strategi yang telah disatukan dan dikoordinasikan oleh pimpinan tertinggi dibantu oleh para manajer di level di di bawahnya. Strategi menyeluruh ini kemudian dipakai sebagai penentu sasaran-sasaran dan mengevaluasi kinerja unit usaha masing-masing. 3. Alur Perencanaan Pembangunan Interaktif Pendekatan perencanaan pembangunan yang lain adalah pendekatan interaktif (interactive approach) yang menggariskan adanya jalan tengah antara pendekatan dari bawah ke atas dan pendekatan dari atas ke bawah. Sebelum strategi ditetapkan, terlebih dahulu diawali dengan konsultasi antar manajer puncak dengan para manajer pada tingkat di bawahnya termasuk manajer lapangan. Di sini terjadi sinkronisasi antara sasaran umum di induk institusi dan pengetahuan lapangan dari para manajer di bawahnya. 4. Alur Perencanaan Pembangunan Tingkat Ganda Pendekatan tingkat ganda (dual level approach) menggariskan bahwa strategi dirumuskan terpisah pada dua tingkatan yang berbeda, yaitu pada tingkat induk institusi dan pada tingkat unit di bawahnya. Semua unit menyusun rencana sesuai tingkat masing-masing dan rencana ini secara periodik ditinjau oleh manajemen tingkat induk. 35

Instrumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat Renstra Pedoman Renja - Pedoman Rincian RKA -KL KL KL APBN Pedoman Diacu RPJP Pedoman RPJM Dijabarkan Pedoman RKP RAPBN APBN Nasional Nasional Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Pemerintah Daerah Dijabarkan RPJP Pedoman RPJM RKP Pedoman RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Pedoman Diacu Pedoman Renstra Renja - Pedoman RKA - Rincian SKPD SKPD SKPD APBD 36

Mekanisme Perencanaan Tahunan 37

Apa Yang Harus Kita Lakukan Membagi tugas visi dan misi ke dalam semua urusan. Urusan Wajib 25 Urusan Arah Program Berbagai Kebijakan Urusan Output RPJMD Kegiatan RPJMD 6 Urusan Urusan Pilihan 38

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan (Permendagri 59/2008) 26 Urusan Wajib: 19. Kesbangpoldagri, 1. Pendidikan, 20. Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, 2. Kesehatan, Administrasi Keuangan, Perangkat 3. Pekerjaan Umum, Daerah, Kepegawaian dan Persandian, 4. Perumahan, 21. Ketahanan Pangan, 5. Penataan ruang, 22. Pemberdayaan Masyarakat Desa, 6. Perencanaan Pembangunan, 23. Statistik, 7. Perhubungan, 24. Kearsipan, 8. Lingkungan Hidup, 25. Kominfo, 9. Pertanahan, 26. Perpustakaan 10. Kependudukan dan Catatan Sipil, 11. Pemberdayaan Perempuan dan 8 Urusan Pilihan: Perlindungan Anak, 1. Pertanian, 12. KB dan Keluarga Sejahtera, 2. Kehutanan, 13. Sosial, 3. ESDM, 14. Ketenagakerjaan, 4. Parwisata, 15. KUKM, 5. Perikanan dan Kelautan, 16. Penanaman Modal, 6. Perdagangan, 17. Kebudayaan, 7. Industri, 18. Kepemudaan dan Olahraga, 8. Transmigrasi 39

Contoh Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kota Depok (Perda 8/2008) 1. Sekretariat Daerah 19. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan 2. Sekretariat DPRD Keuangan 3. Sekretariat Badan Narkotika Kota 20. Dinas Pemadam Kebakaran 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 21. Dinas Komunikasi dan Informasi 5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 22. Dinas Pertanian dan Perikanan 6. Badan Lingkungan Hidup 23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB 24. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja 8. Inspektorat Daerah 25. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan 9. Dinas Pendidikan Perlindungan Masyarakat 10. Dinas Kesehatan 26. Kantor Arsip dan Perpustakaan 11. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air 27. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan 12. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Ketahanan Pangan 13. Dinas Tata Ruang dan Permukiman 28. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) 14. Dinas Perhubungan 15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 29. Kec. Beji 16. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 30. Kec. Cimanggis 17. Dinas Koperasi, UKM dan Pasar 31. Kec. Limo 18. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni 32. Kec. Pancoran Mas dan Budaya 33. Kec. Sawangan 34. Kec. Sukmajaya 40

Proses Perencanaan di Indonesia Masa Jabatan Presiden Berikutnya 3. Jabatan Presiden Pelantikan Pidato I Pidato II Berakhir Presiden Terpilih Pengantar Pengantar 4. Pelantikan Presiden APBN di DPR APBN di DPR Terpilih 0 1 5 6 Agenda Rencana Presiden Pembangunan Perioda Agenda Rencana Terpilih 5 Tahun Nasional Pembangunan 5Tahun Berikutnya Lembaga Perencana Mengelola Penyusunan Rencana Pembangunan Lima Tahun Diagram Proses Penyusunan Rencana Jangka Menengah (saat ini) 41

Proses Perencanaan di Indonesia Medio Mei Agustus Oktober Kebijakan APBN DPR Umum Prioritas Kerangka Pokok- Pembiayaan RKP Menteri pokok PPN RKP Pokok-Pokok Menkeu Kebijakan RAPBN Fiskal Departemen/ RKAKL Lembaga/ Daerah Diagram Proses Penyusunanan RKP dan RAPBN (saat ini) 42

Sinkronisasi Proses Perencanaan Top Down dan Bottom-up Rancangan Rancangan Rancangan Renbang Renbang Renbang Renbang Pusat Nasional Propinsi Kabupaten/ Final Kota Korenbang Musrenbang Pusat Musrenbang Musrenbang Propinsi Kabupaten / Pusat Kota Rencana Kerja Departemen/ Lembaga 43

Perencanaan Lokal dan Perencanaan Nasional UU SPPN UU 32/2004 Belum ada aturan Tidak diakui? 44

Perencanaan Lokal dan Perencanaan Nasional Hubungan kerja antara Depkeu dan Bappenas saat ini dijembatani oleh PP 20/2004 Rencana Kerja Pemerintah dan Permendagri 13/2006 PP 21/2004 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tentang Pedoman Kementerian Negara/Lembaga. Pengelolaan Keuangan Daerah jo Permendagri 59/2007 Depkeu tentang Perubahan UU No. 17/2004 Atas Permendagari 13/2006 Bappenas UU No. 25/2004 Depdagri UU No. 32/2004 SKB Menneg PPN/Kepala Bappenas, Mendagri, dan Menkeu 45

46

Perencanaan Lokal dan Perencanaan Nasional Tidak Sinkron?? Isu UU 17/2003 UU 33/2004 UU 32/2004 UU 25/2004 Yang disusun Tidak Penyusunan Berdasar Prestasi berdasar prestasi Tidak berdasar berdasar Renja SKPD Kerja kerja adalah RKA prestasi kerja prestasi kerja SKPD Pedoman Renstra Penyusunan Renstra SKPD SKPD dan Renja SKPD RKPD Pihak yang menetapkan DPRD dan Pemda DPRD dan Pemda Kepala Daerah prioritas dan plafon Acuan Dasar Prioritas dan Acuan Penyusunan Penyusunan RKA Penyusunan Plafon RKA SKPD SKPD RKA SKPD Dibahas dahulu Dibahas dahulu oleh DPRD lalu oleh DPRD lalu Diserahkan ke RKA SKPD disampaikan ke disampaikan ke PPKD PPKD PPKD Perubahan Tidak Usul DPRD Tidak ditegaskan RAPBD ditegaskan 47

Bagian 3. Dokumen RPJP Daerah 48

Mengapa Kita Menyusun RPJP • Amandemen UUD 1945 perubahan dalam pengelolaan pembangunan tidak ada lagi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan nasional. • RPJP disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia dalam bentuk visi,misi dan arah pembangunan nasional. • RPJP merupakan dokumen perencanaan lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dan rencana tahunannya. 49

Landasan Hukum • Amandemen ke-4, UUD 1945 (tidak ada GBHN) • UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) • UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah • UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah • UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang • SE Mendagri No. 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. 50

Pengertian RPJP Daerah • Rencana untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintah daerah sesuai UU tentang Pemerintah Daerah. • Merupakan suatu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 tahun. • Sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM daerah. • Bersifat makro,memuat visi,misi dan arah pembangunan jangka panjang. • Mengacu arah pembangunan nasional yang ditetapkan pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi sesuai potensi dan karakter. • Merupakan produk para pemangku kepentingan daerah (stakeholders). • RPJP daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 51

Tujuan Adanya RPJP Daerah • Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan. • Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu dan antarfungsi. • Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. • Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan • Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 52

Sistem Perencanaan Pembangunan PRODUK Dokumen Rencana A. Dimensi waktu * Jangka panjang * Jangka menengah * Jangka pendek B. Dimensi administratif * Nasional * Daerah PROSES Pentahapan Perencanaan KELEMBAGAAN A. Teknokratik Penataan Peran dan Fungsi B. Partisipatif • Bappeda/SKPD C. Politik • Masyarakat • Rasional aspiratif, akseptif, efisien, efektif, berkelanjutan 53

Proses Penyusunan dan Penetapan RPJP I. Rancangan Pelaksanaan Rencana Proses Teknokratik oleh Bappeda II. Pembahasan IV. Penetapan Rancangan Rancangan Rencana Melalui RPJP Daerah Forum Musrenbang Peraturan dengan Melibatkan Daerah Masyarakat III. Penyusunan Rancangan Akhir RPJP Daerah Ranperda 54

Ruang Lingkup Perencanaan RPJP Daerah: Visi, Misi dan Arah Pembangunan RPJM DAERAH Renstra SKPD Penjabaran Visi Misi Program Berpedoman pada RPJM Daerah Kegiatan • Strategi pembangunan daerah. • Visi dan misi SKPD. • Kebijakan umum. • Tujuan dan strategi. • Kerangka ekonomi makro. • Kebijakan dan program. • Program pembangunan. • Kegiatan indikatif. RKP DAERAH Renja SKPD Penjabaran RPJM daerah Penjabaran renstra SKPD • Prioritas pembangunan daerah. • Rancangan kerangka ekonomi makro. • Kebijakan SKPD. • Arah kebijakan keuangan daerah. • Program dan Kegiatan • Program pembangunan. Pembangunan. 55

Sistematika Penulisan RPJPD (1) Bab I Pendahuluan Memuat pengantar, pengertian, maksud dan tujuan landasan hukum, tata urut, kerangka pikir dan proses penyusunan RPJPD. Bab II Kondisi Umum Memuat penjelasan umum mengenai kondisi eksisting sampai dengan titik awal penyusunan RPJPD dalam setiap sektor pembangunan serta tantangan yang akan dihadapi selama kurun waktu 20 tahun ke depan. Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun N sd N+20 Memuat visi pembangunan daerah dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut. Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Tahun N sd N+20 Memuat upaya-upaya pencapaian visi dan misi daerah Kabupaten/Kota. Bab V Penutup. 56

Proses Penyusunan RPJPD 57

Bagian 4. Dokumen RPJM Daerah 58

Fungsi RPJMD UU 25/2004 SPPN: Pemerintah daerah yang telah memiliki kepala daerah hasil pemilihan langsung wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Ketentuan tersebut sejalan dengan: UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara PPus dan PDa 59

Kapan RPJMD Disusun? UU 32/2004 Dokumen RPJMD ditetapkan oleh peraturan daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak kepala daerah terpilih dilantik. Contoh: Dengan terpilihnya Kepala Daerah Kabupaten Bandung periode tahun 2005-2010 secara demokratis yang dilakukan oleh rakyat secara langsung, dan telah dilantik Kepala Daerah pada tanggal 5 Desember 2005 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32- 1040/2005 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan H. Obar Sobarna S.Ip sebagai Bupati Bandung 2005-2010, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-1041/2005 Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian Drs. Eliyadi Agraraharja sebagai Wakil Bupati Bandung 2000-2005 dan Pengesahan Pengangkatan H. Yadi Srimulyadi sebagai Wakil Bupati Bandung 2005-2010. Maka Bupati Bandung Terpilih harus segera menyusun RPJMD tahun 2005-2010, kemudian ditetapkan oleh peraturan daerah paling lambat 3 bulan sejak kepala daerah terpilih dilantik. 5 Desember 2005 + 3 bulan Pada bulan Maret 2006 Perda tentang RPJMD Kabupaten Bandung harus segera terbit. 60

Apa Guna RPJMD? RPJMD merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bhakti kepala daerah terpilih yang disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam RPJMD bersifat indikatif sesuai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. 61

Apa Yang Harus Diperhatikan? Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota perlu mengintegrasikan: • Rancangan RPJMD dengan rancangan Renstra-SKPD. • Masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan melalui konsultasi publik dan musyawarah perencananaan pembangunan (musrenbang). Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih, perlu berpedoman pada: • RPJPD Kabupaten/Kota (apabila sudah ada). • RPJMD Provinsi (Renstra Pemerintah Provinsi). • Sumberdaya yang tersedia di daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. • RPJM Nasional. 62

Tata Cara Penyusunan RPJMD Tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota merujuk pada: • Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah. • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Setempat tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (apabila ada). • Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Setempat (apabila ada). UU 25/2004 Pasal 25 Ayat (1) dan UU 33/2004 Pasal 69 Ayat (2): • RPJMD menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah, yang secara substansial memuat rencana kerja, program dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan sumberdaya yang tersedia. 63

Landasan Hukum Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan RPJMD: 1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU 15/2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 4. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 5. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). 6. UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 7. PP 20/2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 8. PP 56/2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124. 9. PP 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 10. PP 21/2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. 11. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Perpres 7/2005 tentang RPJMN Tahun 2004-2009. 13. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang terkait dengan penyusunan RPJMD. 64

Silogisme RPJMD Gambaran Umum Kondisi Daerah Visi, Misi dan Prioritas Daerah (Kepala Daerah Terpilih) Strategi Pembangunan Daerah (kebijakan kepala daerah terpilih) Arah Kebijakan Keuangan Daerah Arah Kebijakan Umum Program Pembangunan Daerah Kegiatan-kegiatan di SKPD - SKPD 65

Sistematika Penulisan RPJMD (1) BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisikan tentang latar belakang penyusunan RPJM, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini berisikan tentang uraian statistik dan gambaran umum kondisi daerah saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada saat ini pada berbagai bidang dan aspek kehidupan dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah dan yang akan diintervensi melalui berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun. BAB III VISI, MISI DAN PRIORITAS DAERAH Bab ini menguraikan visi dan misi kepala daerah terpilih serta prioritas pembangunan daerah selama lima tahun. BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini berisi menguraikan kebijakan dalam mengimplementasikan program kepala daerah sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi. 66

Sistematika Penulisan RPJMD (2) BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Bab ini menguraikan tentang kenaikan dan penurunan serta pola-pola alokasi belanja daerah. Selain itu bab ini berisikan tentang arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah dan kebijakan umum anggaran. BAB VI ARAH KEBIJAKAN UMUM Bab ini menguraikan tentang kebijakan yang berkaitan dengan program kepala daerah terpilih sebagai arah bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kegiatan guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini berisikan tentang rincian program pembangunan daerah yang merupakan instrumen untuk melaksanakan kebijakan pembangunan yang sudah ditetapkan. Program-program tersebut selanjutnya akan diterjemahkan kedalam berbagai kegiatan oleh SKPD sesuai dengan fungsinya. BAB VIII PENUTUP Bab ini menguraikan tentang program transisi dan kaidah pelaksanaan. 67

Bagian 5. Dokumen RKP Daerah 68

Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. 69

Apakah RKPD itu? Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah yang menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2009 untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah secara terencana melalui sumber pembiayaan baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 70

Siapakah Penyusun RKPD? UU 25/2004 ttg SPPN Pasal 20: Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM daerah. PP 8/2008 ttg Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pasal 17: Bappeda menyusun rancangan awal RKPD, yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Kepala Bappeda bertugas mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan kepala SKPD dan rancangan RKPD tersebut akan menjadi bahan Musrenbang RKPD. 71

Apa Guna RKPD? RKPD Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota YBS, dengan memperhatikan pada RKP-Pusat dan RKPD Provinsi. RKPD menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh perangkat daerah (SKPD), yang secara substansial memuat rencana kerja, program, dan indikasi kegiatan yang bersifat terukur dan berorientasi pada pendekatan fungsi/sub fungsi pembangunan dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan umber daya yang tersedia. RKPD Kabupaten/Kota merupakan pedoman perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan tahunan daerah serta sebagai acuan dalam proses penyusunan RKUA Tahun Tersebut. 72

Proses Penyusunan RKPD Proses penyusunan RKPD Kabupaten/Kota mengacu pada PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Langkah-langkahnya: 1. Penyiapan Rancangan Awal RKPD 2. Penyusunan Rancangan RKPD 3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD 4. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD 73

Proses Penyusunan RKPD 1. Penyiapan Rancangan Awal RKPD a. Menyiapkan bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal RKPD yang bersumber dari: * RPJMD Kabupaten/Kota yang berlaku. * Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. * Rancangan Rencana Kerja SKPD-SKPD yang berlaku; * Capaian kinerja tahun lalu dan tahun berjalan dari hasil monitoring dan evaluasi; * Prakiraan anggaran tahun rencana dari APBD tahun berjalan. 74

Proses Penyusunan RKPD b. Merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan serta rencana kerja setiap prioritas untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang direncanakan; c. Merumuskan indikasi kegiatan; d. Membahas rancangan awal RKPD dengan SKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD. e. Melaksanakan Forum SKPD I membahas usulan SKPD dalam Rancangan Renja SKPD; f. Melaksanakan Forum SKPD II membahas usulan wilayah; g. Pra Musrenbang Kabupaten untuk sinkronisasi usulan wilayah dan SKPD. 75

Proses Penyusunan RKPD 2. Penyusunan Rancangan RKPD a. Menerima secara resmi naskah rancangan Renja SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD; b. Menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja SKPD terhadap tugas dan fungsi SKPD; c. Mengintegrasikan rancangan Renja SKPD ke dalam rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD; d. Menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD; e. Melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang untuk menyempurnakan rancangan RKPD. 76

Proses Penyusunan RKPD 3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD a. Menyusun rancangan akhir RKPD dengan memuat kesepakatan hasil musrenbang; b. Penyusunan rancangan akhir RKPD memperhatikan naskah RKP Nasional dan RKPD Provinsi khususnya tentang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan di Kabupaten/Kota ybs; c. Menyusun naskah rancangan peraturan kepala daerah tentang RKPD. 77

Proses Penyusunan RKPD 4. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD a. Kepala Daerah menerima secara resmi naskah Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD dari Kepala Bappeda; b. Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD. c. Kepala Daerah memberikan pengantar dan arahan untuk menggunakan RKPD. 78

Contoh: Mekanisme Tahunan Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Keterkaitan proses/tahapan mekanisme tahunan dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota dan Proses Penyusunannya. 79

Contoh: Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Bandung 80

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Merujuk pada UU 25/2004 SPPN: • Pada dasarnya suatu RPJMD disusun sebagai suatu penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. • RPJMD disusun dan ditetapkan paling lambat tiga bulan terhitung setelah kepala daerah dilantik (SE Mendagri No. 050/2020/SJ tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah). • RPJMD nantinya akan menjadi acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat: Arah kebijakan keuangan daerah, Strategi pernbangunan Daerah, Kebijakan umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas-Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan Rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 81

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD Kabupaten/Kota tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD Kabupaten/Kota harus terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD). (3) Rencana Kerja Pemerintah/Pembangunan Daerah (RKPD). (4) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). 82

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Semua dokumen perencanaan tersebut dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu: (1) Rencana jangka panjang (20 tahun), (2) Rencana jangka menengah (5 tahun), (3) Rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan dokumen RPJMD Kabupaten/Kota dengan RKPD dan dengan dokumen perencanaan yang lain tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Keterkaitan hubungan dokumen RPJMD Kabupaten/Kota dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya secara diagramatis dapat dilihat dalam diagram. 83

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran 84

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Perincian hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya sebagai berikut: (1) RKPD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKP Nasional melalui mekanisme musrenbang. (2) RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yang didalamnya memuat mengenai visi, misi, dan arah pembangunan daerah. (3) RKPD ini nantinya menjadi pedoman bagi penyusunan Renja SKPD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap SKPD. (4) RKPD ini nantinya dijabarkan dalam RAPBD dengan berpedoman juga kepada renja SKPD. 85

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota harus memperhatikan keberadaan dari dokumen RKP Nasional, RPJM Kabupaten/Kota ybs, Renstra SKPD serta Renja SKPD. Selain itu, bila dilihat dari dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik RTRW Nasional, RTRW Provinsi, maupun RTRW Kabupaten/Kota. Kedudukan RKPD Kabupaten/Kota tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah. 86

Kedudukan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran 87

Sistematikan Penyusunan RKPD (1) BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, Proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen-dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD. 1.2 Landasan Hukum Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. (peraturan yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RKPD). 1.3 Maksud dan Tujuan Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun rencana dalam kaitannya dengna dokumen RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan Visi dan Misi kepala daerah. 1.4 Sistematika Penyusunan RKPD Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya. 88

Sistematikan Penyusunan RKPD (2) BAB II EVALUASI HASIL KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH 2.1 Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Mendeskripsikan kedudukan program dan kegiatan tahun rencana dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2.2 Evaluasi status dan kedudukan Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah Mengemukakan tentang status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator-indikator makro pembangunan daerah dan penyelenggaraan urusan wajib/pilihan pemerintahan daerah 2.3 Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu. 2.4 Isu Strategis dan Masalah mendesak Mengemukakan isu strategis dan permasalahan tingkat daerah (hasil musrenbang desa/kelurahan, kecamatan, forum SKPD, dan Musrenbang Kab) dan keterkaitannya dengan isu strategis dan permasalahan tingkat provinsi dan tingkat nasional. 89

Sistematikan Penyusunan RKPD (3a) BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH Mengemukakan tentang kondisi ekonimi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, mencakup: (a) Indikator pertumbuhan ekonomi daerah; (b) Sumber-sumber pendapatan dengan perincian: * sumber pendapatan tahun lalu (N-1). * sumber pendapatan satu tahun sebelumnya (N-2). * sumber pendapatan tahun berjalan (N). * sumber pendapatan tahun rencana (N+1). * sumber pendapatan satu tahun setelah tahun rencana sebagai perkiraan maju pendapatan (N+2). (c) Kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meluputi: * Pendapatan daerah, * Belanja daerah dan pembiayaan daerah, yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah. 90

Sistematikan Penyusunan RKPD (3b) 3.1 Kondisi ekonomi daerah tahun N-1 dan tahun N serta perkiraan tahun N+1 3.2 Tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun N+2 3.3 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Berisikan arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP Nasional, RKPD Provinsi dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam RPJMD, yang selanjutnya diturunkan ke kebijakan pengembangan sektoral, regional dan lainnya. 3.4 Analisis dan Perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah 3.4.1 Dana Desentralisasi/APBD 3.4.2 Dana Dekonsentrasi/APBN 3.4.3 Dana Tugas Pembantuan/APBN 3.4.4 Dana Otonomi Khusus/APBN 3.5 Arah Kebijakan keuangan Daerah Berdasar pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang pada dasrnya menjadi acuan/kerangka dalam pengelolaan APBD. 3.5.1 Arah Kebijakan Pendapatan daerah Berisikan mengenai uraian kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah, yang terkait langsung dengan pos- pos pendapatan daerah dalam APBD 3.5.2 Arah kebijakan belanja daerah 3.5.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 91

Keterkaitan RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran BAB IV PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN N+1 (TAHUN RENCANA) Mengemukakan secara eksplisit peioritas pembangunan daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, serta aspirasi masyarakat yang disepakati dalam hasil musrenbang tahunan Daerah 4.1 Prioritas dan sasaran pembangunan daerah 4.2 Prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN Mengemukanan rincian dan kegiatan pokok RKPD tahun rencana, Instansi Pelaksana/SKPD, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya. BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN Memuat arahan Kepala Daerah bagi SKPD dalam rangka menyusun dokumen Renja SKPD. 92

Contoh: Kaitan RKPD dengan Tata Ruang (1) 93

Bagian 6. Contoh Penyusunan Anggaran di Kota Depok 97

Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Depok Visi: ”Menuju Kota Depok yang Melayani dan Mensejahterakan” Melayani berarti meningkatkan kualitas pelayanan aparatur dan penyediaan sarana dan prasaran bagi warga Depok dengan meningkatkan kemampuan lembaga dan aparatur pemerintahan dalam memberikan dan menyediakan barang-barang publik dengan cara-cara yang paling efisien dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah. Menyejahterakan berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan potensi ekonomi yang dapat memberikan lapangan pekerjaan dan kehidupan bagi masyarakat banyak dan juga keuangan daerah. 98

Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Depok Misi: 1. Mewujudkan pelayanan yang ramah, cepat dan transparan. 2. Membangun dan mengelola sarana dan prasarana infrastruktur yang cukup, baik dan merata. 3. Mengembangkan perekonomian masyarakat, dunia usaha, dan keuangan daerah 4. Meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai agama 99

APBD Kota DEPOK Tahun 2009 Pendapatan Daerah (Rp Juta) 100

APBD Kota DEPOK Tahun 2009 Belanja Daerah (Rp Juta) 101

APBD Kota DEPOK Tahun 2009 Pembiayaan (Rp Juta) 102

APBD Kota DEPOK Tahun 2009 Anggaran Kecamatan (Rp Juta) No Kecamatan Pagu* BL Kecamatan 1 Cimanggis 32,599,275,915.00 1,319,500,000.00 2 Beji 7,881,065,740.00 759,500,000.00 3 Sawangan 17,452,168,420.00 1,387,300,000.00 4 Pancoran Mas 41,098,249,240.00 1,159,500,000.00 5 Sukmajaya 18,085,768,970.00 1,155,900,000.00 6 Limo 28,282,210,321.00 919,500,000.00 Jumlah 145,398,738,606.00 6,701,200,000.00 Sumber: APBD Kota Tahun 2009 * Anggaran Kegiatan SKPD yang dilaksanakan di Kecamatan 103

APBD Kota DEPOK Tahun 2009 Jumlah Penduduk Per Kecamatan (Jiwa) 2007 2008 Kecamatan Jumlah Kepadatan Jumlah Kepadatan Pertambahan 1 Sawangan 166.076 3.634,84 169.727 3.174,75 3.651 2 Pancoran Mas 269.144 9.022,59 275.103 9.222,36 5.959 3 Sukmajaya 342.447 10.033,61 350.331 10.264,61 7.884 4 Cimanggis 403.037 7.527,77 412.388 7.702,43 9.351 5 Beji 139.888 9.782,38 143.190 10.013,29 3.302 6 Limo 149.410 6.553,07 152.938 6.707,81 3.528 Jumlah 1.470.002 7.339,037 1.503.677 7.507,50 33.675 Sumber : DDA 2007 & 2008 104

APBD Kota DEPOK Tahun 2009 Index Pembangunan Manusia Per Kecamatan 2007 2008 Kecamatan AHH AMH RLS PDB IPM AHH AMH RLS PDB IPM 1 Sawangan 67,25 98,18 9,69 571,73 73,40 67,67 98,46 9,95 572,24 73,93 2 Pancoran Mas 67,60 98,54 10,58 573,41 74,46 68,04 98,78 10,72 574,11 74,92 3 Sukmajaya 74,24 98,61 11,10 576,45 78,79 74,46 98,85 11,15 577,02 79,04 4 Cimanggis 73,62 98,41 10,31 571,22 77,35 73,66 98,63 10,44 571,83 77,62 5 Beji 67,98 99,12 10,60 576,08 75,02 68,76 99,14 10,77 576,55 75,62 6 Limo 71,07 97,77 10,27 582,66 76,70 71,44 98,32 10,46 582,78 77,17 Kota 73,06 98,52 10,66 580,60 78,10 73,10 98,70 10,67 581,22 78,22 Sumber : BPS 2007 & 2008 105

APBD Kota DEPOK Tahun 2009 Target dan Realisasi Indikator Makro Kota Depok 2007 2008 No. Indikator Makro Target Realisasi Target Realisasi 1 Indeks Kepuasan Meningkat 71,17 (angka dasar) Meningkat 75,71 (Meningkat 3,93%) Masyarakat 2,5% 2,5% 2 Berkurangnya Titik 2 titik 2 titik: 2 titik 2 titik: Kemacetan Ruas Jl. Dewi Sartika – Jl. Tanah baru; Jl. Cinere Simpang Kartini; Raya (SPBU) Jl. Margonda Raya (Segmen 1) – Jl. ARH 3 Berkurangnya Titik 1 lokasi 1 lokasi (Perum. Taman 1 Lokasi 1 lokasi (Perum. Bukit Banjir Cipayung – Sukmajaya) Sawangan Indah – Sawangan) 4 Bertambahnya cakupan 1.000 SR 637 SR 1.400 SR 1.183 SR layanan air baku 5 Bertambahnya Unit 10 lokasi - (none) 10 lokasi 20 lokasi (2 belum 100% Pengolahan Sampah fisik) 6 Tertatanya Kawasan 3 lokasi 3 lokasi 3 lokasi 6 lokasi (Bojong Sari, Kumuh Kemiri Muka, Bojong Pondok Terong, Grogol, Sukamaju baru, Kali Baru) 7 Meningkatnya LPE 6,46 6,65 6,47 6,95 8 Meningkatnya PAD 5% 14,43% 5% … 9 Meningkatnya IPM 77,6 78,1 78,88 78,22 106

Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2010 1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik; 2. Peningkatan Penataan Ruang Kota; 3. Penanggulangan Kemiskinan; 4. Peningkatan Perluasan Kesempatan Memperoleh Pendidikan; 5. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat; 6. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat. 107

Matrix Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2010 MISI PRIORITAS 2010 SASARAN Misi 1 1. Peningkatan 1. Meningkatnya Pelayanan Publik Mewujudka Penyelenggaraan 2. Terwujudnya Penyelengaraan Pilkada 2010 n pelayanan Tata Pemerintahan yang Tertib dan Aman yang ramah, yang Baik cepat dan 3. Meningkatnya pelayanan masyarakat yang tranparan mengarah kepada tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) 4. Terwujudnya kemitraan pemerintah dengan swasta 5. Mewujudkan kerjasama dengan negara lain 6. Meningkatnya Penegakan Hukum 108

Matrix Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2010 MISI PRIORITAS 2010 SASARAN Misi 2 2. 1. Terwujudnya Jalan Margonda yang nyaman Membangun Peningkatan 2. Meningkatnya sarana/prasarana dan pelayanan dan Mengelola Penataan persampahan sarana dan Ruang Kota prasarana 3. Meningkatnya sarana/prasarana dan pelayanan air infrastruktur bersih yang cukup, 4. Terwujudnya sarana/prasarana transportasi yang baik dan memadai merata 5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup (Ruang Terbuka Hijau) 6. Menurunnya penyimpangan pemanfaatan lahan 7. Meningkatnya sarana/prasarana pengendalian banjir 8. Berkurangnya kemacetan kota 9. Tersedianya Rancangan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Depok 2010 -2020 109

Matrix Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2010 MISI PRIORITAS 2010 SASARAN Misi 3 1. Berkembangnya Usaha Kecil dan Mengembangkan 3.Penanggulangan Menengah perekonomian Kemiskinan 2. Menurunnya kondisi/angka kemiskinan masyarakat, dunia usaha dan 3. Meningkatnya daya tarik investasi keuangan daerah 4. Meningkatnya keterampilan angkatan kerja 5. Meningkatnya keterampilan angkatan kerja 110

Matrix Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2010 MISI PRIORITAS 2010 SASARAN Misi 4 4. Peningkatan Perluasan 1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Meningkatkan Kesempatan Pendidikan kualitas keluarga, Memperoleh 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pendiikan, Pendidikan Pendidikan kesehatan dan kesejahteraan 5. Peningkatan Derajat 1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana masyarakat Kesehatan Kesehatan berdasarkan nilai- Masyarakat 2. Meningkatnya Mutu Kesehatan nilai agama 6. Peningkatan 1. Meningkatnya Pendelegasian Pemberdayaan Kewenangan Kepada Kecamatan Masyarakat 2. Pemberdayaan Lembaga 3. Penyelengaraan Forum Warga 111

Kriteria Prioritas Pembangunan Kota Depok Tahun 2010 1. Lintas-kelurahan atau merupakan kegiatan kecamatan. 2. Memiliki tingkat urgensi tinggi. 3. Mengatasi permasalahan sosial budaya. 4. Meningkatkan potensi ekonomi. 5. Paling banyak memberi manfaat kepada masyarakat. 112

Anggaran Kecamatan Tahun 2009 113

Anggaran Kecamatan Tahun 2010: Kec. Sukmajaya 114

Anggaran Kecamatan Tahun 2010: Kec. Pancoran Mas 115

Anggaran Kecamatan Tahun 2010: Kec. Cimanggis 116

Anggaran Kecamatan Tahun 2010: Kec. Beji 117

Anggaran Kecamatan Tahun 2010: Kec. Sawangan 118

Anggaran Kecamatan Tahun 2010: Kec. Limo 119

Musrenbang Kecamatan • Membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan; • Membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan; • Melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan urusan- urusan pemerintahan. 120

Manfaat Musrenbang Kecamatan: 121

Manfaat Musrenbang Kecamatan: 122

Sistematika Usulan Kegiatan Kecamatan Usulan Usulan Kecamatan Kelurahan Musrenbang Kecamatan Paling banyak memberi manfaat kepada PRIORITAS masyarakat Rencana Kerja Kecamatan APBD FORUM SKPD/MUSRENBANG KOTA 123

7. Referensi 124

Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota memaparkan apa dan bagaimana menyelenggarakan dan memandu rangkaian kegiatan Musrenbang dalam membahas rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Musrenbang kabupaten/kota merupakan ajang konsultasi publik dokumen Rancangan RKPD. Rancangan RKPD disiapkan oleh tim kerja Bappeda dengan mengakomodasi hasil-hasil Musrenbang kecamatan dan draf Renja SKPD dengan mengacu pada pencapaian visi-misi dan isu strategis daerah. Panduan Penyelenggaraan Forum SKPD memaparkan apa dan bagaimana menyelenggarakan dan memandu Forum SKPD yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin dan perempuan. Melalui buku panduan ini diharapkan dapat membantu SKPD terkait dalam menjalankan fungsi koordinasi pembangunan dan memberikan pelayanan publik pada warga masyarakat. Forum SKPD merupakan arena strategis dalam menentukan prioritas pembangunan sektoral terutama untuk SKPD yang paling terkait dengan pelayanan publik. Pada pelaksanaan Forum SKPD ini dipergunakan pendekatan perencanaan partisipatif (bottom-up) yang berasal dari hasil musrenbang kecamatan dengan pendekatan teknokratis yang dikembangkan SKPD berdasarkan kebijakan dan program prioritas daerah. 125

Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan memaparkan apa dan bagaimana menyelenggarakan dan memandu rangkaian kegiatan Musrenbang di tingkat kecamatan yang lebih berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan. Melalui buku panduan ini diharapkan dapat membantu perangkat kecamatan dalam menjalankan fungsi koordinasi pembangunan dan memberikan pelayanan publik pada masyarakat. Musrenbang kecamatan merupakan arena strategis dalam menentukan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. Pada pelaksanaan Musrenbang kecamatan ini diperkenalkan Pagu Indikatif Kecamatan yang dapat menjadi instrumen bagi para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dalam membuat kesepakatan terkait dengan prioritas pembangunan skala kecamatan dan skala daerah yang ada di kecamatan yang bersangkutan. Selain itu, untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan juga dapat menyentuh dan memenuhi aspirasi dan kebutuhan kelompok miskin dan perempuan. Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan memaparkan apa dan bagaimana menyelenggarakan dan memandu rangkaian kegiatan Musrenbang di tingkat kelurahan secara lebih partisipatif. Melalui buku panduan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja Musrenbang kelurahan untuk meningkatkan pelayanan publik (warga). Musrenbang kelurahan menghasilkan Renja Kelurahan yang akan menjadi dasar penyusunan dan penggunaan anggaran kelurahan. Agar perencanaan pembangunan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan warga, maka diperlukan kajian kebutuhan. Metode dan teknik Kajian Desa Partisipatif (participatory rural appraissal) dapat dipergunakan sebagai alat kajian kebutuhan dengan melakukan modifikasi sesuai konteks kelurahan. Hasil kajian mendalam tentang permasalahan dan potensi pembangunan kelurahan ini selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Strategis Kelurahan yang akan diacu tiap tahunnya dalam penyusunan Renja Kelurahan. Untuk permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh kelurahan selanjutnya diajukan dalam Musrenbang tingkat kecamatan. 126

Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang Desa memaparkan apa dan bagaimana menyelenggarakan dan memandu rangkaian kegiatan Musrenbang di tingkat desa secara lebih partisipatif untuk menghasilkan daftar usulan permasalahan atau kegiatan pembangunan daerah di tingkat desa, dan menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Desa. Rencana Kerja Pembangunan Desa menjadi dasar bagi penyusunan Rancangan APB Desa. Musrenbang tingkat desa merupakan salah satu bentuk pengejawantahan otonomi desa dalam penyelenggaran pembangunan di wilayahnya. 127

Prinsip-prinsip Pembangunan Perencanaan Partisipatif Pembangunan 128

Terima kasih Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan … Kontak: HP +62.811 112266 Email-1 wrihatnolo@yahoo.com Email-2 wrihatnolo@bappenas.go.id Website www.wrihatnolo.blogspot.com www.slideshare.net/wrihatnolo 129

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah

0 comments

Notes on slide 1

12 Favorites