Konsep dan Ruang Lingkup
Kebijakan Pembangunan
Randy R. Wrihatnolo
Substansi kebijakan:
UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
RPJMN versi UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
RPJMN 2004-2009 ver...
• Visi dan Misi RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)
• Sasaran-sasaran Pokok RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)
• Arah dan I...
Visi dan Misi RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)
4
Sasaran-sasaran Pokok RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)  A sd D
5
Sasaran-sasaran Pokok RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)  E sd H
6
Arah RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)  E sd H
7
Arah dan Indikasi RPJMN 2004-2009 (versi UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)
8
Permasalahan Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009
dalam RPJMN 2004-2009 (versi Keppres 7/2005 tentang RPJMN 2004-2009)
9
Arah dan Indikasi dalam RPJMN 2010-2014 (versi UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)
10
Overview Arah dan Indikasi RPJMN ke-1 sampai ke-4 (versi UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)
11
Pendalaman Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional
UU 17/2007
tentang RPJPN
2005-2025
12
 Bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan selama 60 tahun sejak 17
Agustus 1945.
 Periode 1945-1965: berbagai ujian da...
 Perencanaan pembangunan jangkapanjang diperlukan untuk menjaga
pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, dala...
d s t…
d s t…
15
Kondisi Saat Ini Tantangan
Modal Dasar
Visi 2005-2025
Arah Pembangunan
Misi 2005-2025
Tahapan dan
Prioritas
Alur Pikir
16
 Mengendalikan pertambahan penduduk yang masih relatif tinggi (tahun 2005:
220 juta jiwa, tahun 2025 akan menjadi 274 jut...
 Tantangan besar perekonomian 20 tahun mendatang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualita...
 Globalisasi: persaingan ekonomi antar negara.
 Tumbuhnya perekonomian Asia seperti Cina dan India.
 Produk perekonomia...
 Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang tinggi, meningkat 2 kali lipat dari
kondisi saat ini, atau 50 persen dari t...
 Tantangan internal lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian
di pulau Jawa yang melebihi daya dukun...
Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi diri untuk
mewujudkan kemandirian. Sehingga tantangan...
Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat
miskin dan adanya penghormatan, perlindungan...
Persaingan global semakin tinggi pada masa yang akan datang, dan menuntut
peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan pener...
SUMBERDAYA AIR
 Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan melalui
pengembangan prasarana penam...
TRANSPORTASI
 Mengembangkan sistem transportasi nasional yang efisien, efektif, terjangkau, ramah
lingkungan dan berkelan...
INFORMASI
 Globalisasi, kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi
menuntut penyempurnaan dalam ...
ENERGI
 Tantangan utama: MENINGKATKAN keandalan pasokan energi, sarana dan
prasarana;
 Meningkatkan proses dan penyalura...
PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN
 Tantangan utama: MEMENUHI kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan
kota tanpa permukiman...
Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah menjaga proses
konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan;
...
 Tantangan lain adalah melaksanakan rekonsiliasi nasional untuk penyelesaian dan
penuntasan persoalan-persoalan masa lalu...
 Tantangan lain dalam konsolidasi demokrasi adalah bagaimana melembagakan
kebebasan pers/media massa sehingga bermanfaat ...
 Tantangan lainnya adalah mengembangkan diplomasi Indonesia untuk terus
mendorong ke arah terciptanya tatanan ekonomi dun...
 Meningkatkan upaya-upaya perdamaian dan keamanan internasional dengan
menyuarakan dan memperjuangkan penghapusan unilate...
 Membangun kekuatan pertahanan yang melampaui pertahanan minimal, sehingga
disegani secara regional dan internasional.
 ...
 Mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan
HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran.
 Me...
 Menegakkan pengaturan tata ruang melalui penataan ruang, koordinasi pemanfaatan
ruang dengan tetap memperhatikan keberla...
 Menghadapi kemungkinan 3 ancaman krisis: krisis pangan, krisis air, dan krisis energi.
 Meningkatkan kemampuan penyedia...
 Wilayah Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terluas, jumlah pulau yang
terbanyak, dan pantai yang terpanjang di dun...
Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa
lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendir...
1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,
berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila
2. Mew...
Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Berakhlak Mulia, Bermoral
Beretika, Berbudaya, dan Beradab, ditandai dengan:
1. Terw...
B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan
sejahtera, ditunjukkan oleh hal-h...
C.Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh
hal-hal berikut:
1. Terciptan...
D. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi...
E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh
hal-hal berikut:
 Tingkat pembangunan yang mak...
F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:
 Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan s...
G. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat,
dan berbasiskan kepentingan nasional ditandai ...
H. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia
internasional ditandai oleh hal-hal berikut:
1. Memp...
1. Kehidupan Beragama
 Memantapkan fungsi dan pesan agama sebagai landasan moral dan etika
 Meningkatkan kerukunan hidup...
1. Sumberdaya Manusia yang Berkualitas
2. Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan
Berdayasaing Global
3. Penguasaan, Pe...
1. Peningkatan kualitas SDM yang dicermainkan oleh:
a. meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).
b. meningkatnya inde...
 Transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif ke
perekonomian berbasis keunggulan kompetitif.
...
1. Dalam rangka pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan diperlukan:
a. Penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi ...
 Peran pemerintah difokuskan pada perumusan kebijakan dimana peran swasta semakin
ditingkatkan terutama untuk sarana dan ...
1. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan
a. Mengatur perma...
1. Penyempurnaan struktur politik yang dititkberatkan pada proses pelembagaan
demokrasi
2. Penataan peran negaran dan masy...
1. Keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan,
keamanan dalam negeri, dan keamanan sosial
2. ...
1. Pengembangan wilayah ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat
serta pemerataannya, denga...
1. Mendayagunakan sumberdaya alam (SDA) yang terbarukan
2. Mengelola SDA yang tidak terbarukan
3. Menjaga keamanan keterse...
1. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari.
2. Meningkatkan dan menguatkan peranan SDM kelautan
3. Menetapkan wilayah NKRI...
1. Menekankan pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara yang besar
secara geografis dan jumlah penduduk
2. Memperkuat k...
Terima Kasih
64
Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional

841

Published on

Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Bahan ajar pendukung di LPEM FE-UI.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
841
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Kontekstualisasi Pemikiran Pembangunan dalam Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional"

  1. 1. Konsep dan Ruang Lingkup Kebijakan Pembangunan Randy R. Wrihatnolo
  2. 2. Substansi kebijakan: UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 RPJMN versi UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 RPJMN 2004-2009 versi Keppres 7/2005 Contoh kasus … 2
  3. 3. • Visi dan Misi RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025) • Sasaran-sasaran Pokok RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025) • Arah dan Indikasi RPJMN 2004-2009 (versi UU 17/2007 RPJPN 2005-2025) • Permasalahan Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 dalam RPJMN 2004-2009 (versi Keppres 7/2005 tentang RPJMN 2004-2009) • Arah dan Indikasi dalam RPJMN 2010-2014 (versi UU 17/2007 RPJPN 2005-2025) • Overview Arah dan Indikasi RPJMN ke-1 sampai ke-4 (versi UU 17/2007 RPJPN 2005-2025) Isi 3
  4. 4. Visi dan Misi RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025) 4
  5. 5. Sasaran-sasaran Pokok RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)  A sd D 5
  6. 6. Sasaran-sasaran Pokok RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)  E sd H 6
  7. 7. Arah RPJPN (UU 17/2007 RPJPN 2005-2025)  E sd H 7
  8. 8. Arah dan Indikasi RPJMN 2004-2009 (versi UU 17/2007 RPJPN 2005-2025) 8
  9. 9. Permasalahan Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 dalam RPJMN 2004-2009 (versi Keppres 7/2005 tentang RPJMN 2004-2009) 9
  10. 10. Arah dan Indikasi dalam RPJMN 2010-2014 (versi UU 17/2007 RPJPN 2005-2025) 10
  11. 11. Overview Arah dan Indikasi RPJMN ke-1 sampai ke-4 (versi UU 17/2007 RPJPN 2005-2025) 11
  12. 12. Pendalaman Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025 12
  13. 13.  Bangsa Indonesia telah mengisi kemerdekaan selama 60 tahun sejak 17 Agustus 1945.  Periode 1945-1965: berbagai ujian dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara.  Periode 1966-1969: periode transisi/stabilisasi  Periode 1969-1997: pembangunan nasional dengan rencana sistematis limatahunan sebagai penjabaran GBHN  1997: krisis multidimensi membawa perubahan terhadap berbagai sendi- sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dinyatakan dalam reformasi dan amandemen UUD 1945 (a.l. MPR tidak lagi menetapkan GBHN, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan desentralisasi dan otonomi daerah.) Latar Belakang 13
  14. 14.  Perencanaan pembangunan jangkapanjang diperlukan untuk menjaga pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan, dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional dalam Pembukaan UUD 1945.  Dalam rangka pencapaian tujuan nasional tersebut perlu disusun visi, misi, dan arah pembangunan jangkapanjang Indonesia.  RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional 20 tahun dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional secara sinergis, koordinatif dan saling melengkapi. Latar Belakang (2) 14
  15. 15. d s t… d s t… 15
  16. 16. Kondisi Saat Ini Tantangan Modal Dasar Visi 2005-2025 Arah Pembangunan Misi 2005-2025 Tahapan dan Prioritas Alur Pikir 16
  17. 17.  Mengendalikan pertambahan penduduk yang masih relatif tinggi (tahun 2005: 220 juta jiwa, tahun 2025 akan menjadi 274 juta jiwa) untuk menciptakan penduduk tumbuh seimbang dan terjadinya bonus demografi, yaitu penduduk usia produktif lebih besar dari nonproduktif.  Mengurangi kesenjangan persebaran penduduk Jawa dan luar Jawa.  Mengurangi kesenjangan status kesehatan dan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.  Menyediakan pendidikan yang berkualitas agar proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar dan yg lebih tinggi meningkat.  Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah, antar jenis kelamin, antara penduduk kaya dan miskin.  Meningkatkan kualitas dan peran perempuan di berbagai bidang.  Menerapkan agama dalam hidup sehari-hari dan kerukunan intern dan antar umat beragama serta mengembangkan toleransi atas keberagaman budaya. 17
  18. 18.  Tantangan besar perekonomian 20 tahun mendatang adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan, untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan, dan mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang telah maju. 18
  19. 19.  Globalisasi: persaingan ekonomi antar negara.  Tumbuhnya perekonomian Asia seperti Cina dan India.  Produk perekonomian perlu diubah dari keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.  Penciptaan produk ekspor yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. 19
  20. 20.  Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang tinggi, meningkat 2 kali lipat dari kondisi saat ini, atau 50 persen dari total penduduk.  Komposisi pendidikan angkatan kerja tahun 2004: 50 persen SD, dan 20 tahun mendatang akan didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan SMP dan SMU.  Oleh karena itu, kapasitas perekonomian di masa depan harus mampu tumbuh dan berkembang untuk penyerapan lapangan kerja. 20
  21. 21.  Tantangan internal lainnya adalah terlalu teraglomerasinya aktivitas perekonomian di pulau Jawa yang melebihi daya dukung optimal lingkungan hidupnya. Perekonomian harus berkembang di seluruh wilayah tanah air. 21
  22. 22. Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi diri untuk mewujudkan kemandirian. Sehingga tantangannya adalah:  Mengembangkan perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi  Meningkatkan produktivitas SDM  Mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien dengan menerapkan praktik- praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik  Menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam negeri. 22
  23. 23. Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yakni hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sehingga tantangan yang dihadapi adalah:  Meningkatkan pemahaman atas hak dasar masyarakat miskin.  Keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran.  Meningkatkan sinergi dan koordinasi kebijakan Pusat dan daerah.  Meningkatkan akses msyarakat miskin ke dalam pengambilan keputusan.  Meningkatkan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah. 23
  24. 24. Persaingan global semakin tinggi pada masa yang akan datang, dan menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan IPTEK. Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kontribusi iptek dalam rangka globalisasi menuju ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Dalam rangka meningkatkan kemampuan iptek nasional tantangan yang dihadapi adalah:  Meningkatkan kontribusi IPTEK untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup bangsa; menciptakan rasa aman; memenuhi kebutuhan dasar; energi dan pangan;  Meningkatkan sinergi kebijakan IPTEK dengan sektor lain;  Meningkatkan budaya IPTEK dalam masyarakat;  Meningkatkan komitmen bangsa terhadap pengembangan IPTEK. 24
  25. 25. SUMBERDAYA AIR  Pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan melalui pengembangan prasarana penampung air baku.  Mengembangkan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air dengan mengantisipasi perkembangan daerah-daerah baru permukiman dan industri.  Mengembangkan sarana dan prasarana pengendalian sedimentasi yang dapat dikelola masyarakat sejalan dengan upaya reboisasi dan konservasi.  Mengembangkan pengelolaan jaringan irigasi yang mengutamakan peran masyarakat dengan dukungan Pemerintah dan pihak pengguna air irigasi.  Pengembangan kelembagaan pengelola sarana dan prasarana sumberdaya air secara terpadu. 25
  26. 26. TRANSPORTASI  Mengembangkan sistem transportasi nasional yang efisien, efektif, terjangkau, ramah lingkungan dan berkelanjutan.  Mengembangkan transportasi terpadu yang bersifat antar-moda dan intra-moda, selaras dengan pengembangan wilayah, menukung pengembangan ekonomi nasional, sosial, dan budaya, serta mendukung kesatuan dan persatuan NKRI dan pewujudan negara kepulauan.  Meningkatkan kemampuan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang kondusif; kompetisi sehat, meningkatkan peran serta negara, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik,  Mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi,  Mengembangkan kapasitas SDM danteknologi transportasi yang tepatguna, hemat energi, dan ramah lingkungan. 26
  27. 27. INFORMASI  Globalisasi, kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan informasi menuntut penyempurnaan dalam pos dan telematika.  Tantangan utama: meningkatkan penyebaran dan pemanfaatan arus informasi dan teledensitas pelayanan pos dan telematika masyarakat pengguna jasa.  Meningkatkan konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang menghilangkan sekat antara telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, pendiikan, dan etika moral. 27
  28. 28. ENERGI  Tantangan utama: MENINGKATKAN keandalan pasokan energi, sarana dan prasarana;  Meningkatkan proses dan penyaluran energi untuk keperluan domestik karena belum ada kebijakan tarif lokal untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis energi serta sarana dan prasarananya.  Mengembangkan sarana dan prasarana energi terbarukan. 28
  29. 29. PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN  Tantangan utama: MEMENUHI kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.  Melakukan reformasi serentak dalam hal perpajakan, retribusi/biaya perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang sehingga dapat menekan harga rumah.  Menyempurnakan pola subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah;  Mendorong insentif perpajakan kepada dunia usaha;  Menguatkan swadaya masyarakat dengan fasilitas kredit mikro perumahan, fasilitasi untuk pemberdayaan masyarakat, dan bantuan teknis kepada kelompok masyarakat yang berswadaya dalam pembangunan rumah. 29
  30. 30. Tantangan terberat dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adalah menjaga proses konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan;  Melaksanakan reformasi struktur politik,  Menyempurnakan proses politik, dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis  Menyepakati pentingnya konstitusi yang lebih demokratis.  Meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dengan tetap memperhatikan berbagai keanekaragaman  Melaksanakan rekonsiliasi nasional Tantangan berikutnya adalah meneguhkan kembali makna penting persatuan nasional dalam NKRI dengan memperhatikan keanekaragaman latarbelakang dan kondisi. 30
  31. 31.  Tantangan lain adalah melaksanakan rekonsiliasi nasional untuk penyelesaian dan penuntasan persoalan-persoalan masa lalu, seperti pelanggaran HAM berat dan tindakan-tindakan kejahatan politik atas nama negara.  Tantangan berikutnya adalah menciptakan hubungan pusat dengan daerah yang benar-benar mampu memadukan kepentingan dalam upaya memperkuat ikatan NKRI, dengan adanya tatanan baru dalam hubungan pusat dan daerah.  Tantangan lain dalam konsolidasi demokrasi adalah perlunya reformasi sipil dan TNI Polri, karena dibutuhkan PELAKSANA kebijakan yang reformis dalam pemerintahan, dan memerlukan dukungan birokrasi yang profesional kapasitas dan kredibilitasnya. 31
  32. 32.  Tantangan lain dalam konsolidasi demokrasi adalah bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa sehingga bermanfaat untuk pengawasan publik, menemukan, mencegah, dan mempublikasikan berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan dan korupsi; serta bagaimana mencegah agar pers/media massa tidak terkooptasi dalam kepentingan kapitalis namun mengutamakan kepentingan masyarakat luas.  Berkenaan dengan hubungan luar negeri, tantangan dalam 20 tahun mendatang adalah bagaimana menempatkan Indonesia secara tepat atas isu-isu global secara maksimal bagi kepentingan nasional. 32
  33. 33.  Tantangan lainnya adalah mengembangkan diplomasi Indonesia untuk terus mendorong ke arah terciptanya tatanan ekonomi dunia yang lebih adil,  Meningkatkan dukungan dan peran berbagai pelaku dalam menyelenggarakan hubungan luar negeri, dan terlaksananya hubungan politik luarnegeri dan diplomasi Indonesia yang bebas dan aktif, dan untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang pada tingkat regional.  Mengembangkan strategi yang tepat dalam menyelesaikan dan menghadapi potensi konflik teritorial dengan negara-negara tetangga, melalui UNCLOS (UN Convention on Law of the Sea) 1982. 33
  34. 34.  Meningkatkan upaya-upaya perdamaian dan keamanan internasional dengan menyuarakan dan memperjuangkan penghapusan unilateralisme dan mendorong multilateralisme secara global dengan mengedepankan perlunya reformasi dan demokratisasi PBB. 34
  35. 35.  Membangun kekuatan pertahanan yang melampaui pertahanan minimal, sehingga disegani secara regional dan internasional.  Meingkatkan jumlah dan kondisi alutsista TNI, alat utama Polri, lembaga intelijen, kontra intelijen sesuai dengan kemajuan teknologi.  Meningkatkan profesionalisme POLRI dan kesejahteraannya agar mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindakan kejahatan, menuntaskan tindakan kriminalitas, serta meningkatkan profesionalisme TNI dan kesejahteraannya,  Pengutan kapasitas lembaga intelijen dan kontra intelijen dalam rangka keamanan nasional;  Mengembangkan dan memanfaatkan industri nasional dalam pertahanan dan keamanan. 35
  36. 36.  Mewujudkan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran.  Mengembangkan Reformasi birokrasi dalam komplekitas permasalahan demokratisasi, desentralisasi, globalisasi, dan revolusi teknologi informasi, agar mampu mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas prima pelayanan organisasi publik.  Mengembangkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan (e-gov, e-proc, e-business, dan cyber law). 36
  37. 37.  Menegakkan pengaturan tata ruang melalui penataan ruang, koordinasi pemanfaatan ruang dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.  Mengurangi kesenjangan antarwilayah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional Indonesia.  Menyiapkan daerah dalam menghadapi persaingan global dengan memanfaatkan potensi dan peluang keunggulan masing-masing daerah dalam rangka meningkatkan daya saing nasional dan meminimalkan dampak negatif globalisasi. 37
  38. 38.  Menghadapi kemungkinan 3 ancaman krisis: krisis pangan, krisis air, dan krisis energi.  Meningkatkan kemampuan penyediaan energi tidak terbarukan (minyak dan gas bumi), mengurangi ketergantungan terhadap minyak, meningkatkan kontribusi gas, batubara,  Meningkatkan kontribusi energi terbarukan seperti biogas, biomassa, panas bumi, energi matahari, arus laut, dan tenaga angin, serta kemungkinan tenaga nuklir.  Meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan untuk hubla, perikanan, pariwisata, dan industri lainnya yang berbasis kelautan.  Mengantisipasi pencemaran lingkungan hidup dengan meningkatnya intensitas kegiatan manusia,  Mengantisipasi adanya perubahan iklim dan pemanasan global. 38
  39. 39.  Wilayah Indonesia, sebagai negara kepulauan yang terluas, jumlah pulau yang terbanyak, dan pantai yang terpanjang di dunia ditambah dengan letak geografis yang strategis.  Kekayaan alam dan keanekaragaman hayati.  Penduduk dalam jumlah besar dengan budaya yang sangat beragam  Perkembangan politik yang telah melalui tahap awal reformasi: demokratisasi, desentralisasi. 39
  40. 40. Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Tidak ada pembtasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, gender, maupun wilayah. Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain. 40
  41. 41. 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing. 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. 41
  42. 42. Terwujudnya Masyarakat Indonesia Yang Berakhlak Mulia, Bermoral Beretika, Berbudaya, dan Beradab, ditandai dengan: 1. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotongroyong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis dan berorientasi 2. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia dan menguatnya jati diri bangsa. 42
  43. 43. B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, ditunjukkan oleh hal-hal berikut: 1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen. 2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya IPM dan indeks IPG, serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang. 3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia di sektor pertanian dan pertambangan. 4. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain melalui pemenuhan pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien, penyelenggaraan pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern, serta mewujudkan konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air. 5. Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional. 43
  44. 44. C.Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan ditunjukkan oleh hal-hal berikut: 1. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tertatanya sistem hukum nasional yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif. Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan pada hak-hak asasi manusia. 2. Menciptakan landasan konstitusional untuk memperkuat kelembagaan demokrasi. 3. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik. 4. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan. 5. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri, serta adanya kemandirian nasional. 44
  45. 45. D. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri ditandai oleh hal-hal berikut:  Terwujudnya keamanan nasional yang menjamin martabat kemanusiaan, keselamatan warga negara, dan keutuhan wilayah dari ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.  TNI yang profesional, komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang kuat terutama bela negara masyarakat dengan dukungan industri pertahanan yang andal.  Polri yang profesional, partisipasi kuat masyarakat dalam bidang keamanan, intelijen, dan kontra intelijen yang efektif, serta mantapnya koordinasi antara institusi pertahanan dan keamanan. 45
  46. 46. E. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh hal-hal berikut:  Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antarwilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.  Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.  Terwujudnya lingkungan perkotaan dan perdesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat. 46
  47. 47. F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari ditandai oleh hal-hal berikut:  Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.  Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.  Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan. 47
  48. 48. G. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional ditandai oleh hal-hal berikut: 1. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perekat semua pulau dan kepulauan Indonesia. 2. Meningkat dan menguatnya sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Menetapkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, aset-aset, dan hal-hal yang terkait dalam kerangka pertahanan negara. 4. Membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. 5. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut. 48
  49. 49. H. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional ditandai oleh hal-hal berikut: 1. Memperkuat dan mempromosikan identitas nasional sebagai negara demokratis dalam tatanan masyarakat internasional. 2. Memulihkan posisi penting Indonesia sebagai negara demokratis besar yang ditandai oleh keberhasilan diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional. 3. Meningkatnya kepemimpinan dan kontribusi Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional dalam rangka mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan damai. 4. Terwujudnya kemandirian nasional dalam konstelasi global. 5. Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri. 49
  50. 50. 1. Kehidupan Beragama  Memantapkan fungsi dan pesan agama sebagai landasan moral dan etika  Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama 2. Jatidiri Bangsa  Mewujudkan karakter bangsa dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. 3. Budaya Inovatif 1. Meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek 2. Mendorong berbagai bentuk pengungkapan kreativitas. 3. Transformasi masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif 50
  51. 51. 1. Sumberdaya Manusia yang Berkualitas 2. Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdayasaing Global 3. Penguasaan, Pengembangan,dan Pemanfaatan Iptek 4. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju 5. Iklim yang kondusif bagi dunia usaha dan aparatur negara yang profesional 51
  52. 52. 1. Peningkatan kualitas SDM yang dicermainkan oleh: a. meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM). b. meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG), c. angka reproduksi netto (NRR) = 1, dan d. angka kelahiran total (TFR) = 2,1. 2. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk 3. Pembangunan pendidikan merupakan investasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran 4. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya 52
  53. 53.  Transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif ke perekonomian berbasis keunggulan kompetitif.  Berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat  Kelembagaan ekonomi dikembangkan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.  Peran Pemerintah sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan untuk terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar  Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh pertanian dalam arti luas.  Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer ditingkatkan untuk memperkuat basis produksi secara nasional.  Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur yang sehat / kuat dan berkeadilan.  Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi nasional yang efisien dan efektif. 53
  54. 54. 1. Dalam rangka pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan diperlukan: a. Penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang dan jasa b. Pembangunan pusat-pusat keunggulan iptek c. Pengembangan lembaga penelitian yang handal d. Pengakuan terhadap hasil temuan dan hak atas kekayaan intelektual 2. Kegiatan pembangunan iptek diarahkan untuk: a. Menciptakan dan menguasai iptek (ilmu dasar, terapan, sosial, dan humaniora) untuk menghasilkan teknologi. b. Memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan (litbang-rek) c. Mendukung pemenuhan kebutuhan di semua bidang kehidupan 54
  55. 55.  Peran pemerintah difokuskan pada perumusan kebijakan dimana peran swasta semakin ditingkatkan terutama untuk sarana dan prasarana yang sudah layak secara komersial  Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial dan sumber daya ekonomi yang seimbang  Pembangunan transportasi dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan wilayah untuk mendukung kegiatan ekonomi, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional, dan memantapkan pertahanan dan keamanan  Pembangunan pos dan telematika untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi  Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan adalah untuk meningkatkan akses dan pelayanan konsumen terhadap energi.  Memenuhi kebutuhan hunian dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh  Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan kebutuhan sektor lain 55
  56. 56. 1. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan a. Mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi terutama untuk dunia usaha dan dunia industri b. Menciptakan kepastian investasi 2. Menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) 3. Reformasi briokrasi diarahkan untuk meningkatkan professionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. 56
  57. 57. 1. Penyempurnaan struktur politik yang dititkberatkan pada proses pelembagaan demokrasi 2. Penataan peran negaran dan masyarakat diarahkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat dan pembentukan masyarakat madani yang kuat 3. Penataan proses politik dititikberatkan pada pengalokasian representasi kekuasaan 4. Pengembangan budaya politik dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis 5. Pembangunan infromasi dan komunikasi ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik 6. Pembangunan hukum diarahkan untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila, UUD 45 yang disertai dengan pembangunan materi hukum, pembangunan struktur hukum, penerapan dan penegakan hukum dan HAM, peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat, dan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur negara. 57
  58. 58. 1. Keamanan nasional diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan pertahanan, keamanan dalam negeri, dan keamanan sosial 2. Pembangunan pertahanan mencakup sistem dan strategi pertahanan, postur dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, pengembangan teknologi pertahanan dalam mendukung ketersediaan alutsista, komponen cadangan, dan pendukung pertahanan. 3. Pembangunan pertahanan diarahkan untuk mewujudkan kemampuan yang melampaui kekeuatan pertahanan minimal, serta memiliki efek penggentar yang disegani. 4. Pembangunan keamanan diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme Polri. 5. Peningkatan profesionalisme lembaga intelijen dan kontra intelijen. 58
  59. 59. 1. Pengembangan wilayah ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya, dengan: a. Mempercepat pembangunan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh, wilayah tertinggal dan terpencil, dan wilayah perbatasan. b. Menyeimbangkan pertumbuhan kota-kota metropolitan, besar, dan kecil. c. Meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. d. Menerapkan rencana tataruang sebagai acuan kebijakan spasial untuk semua sektor. e. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien dan efektif. f. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan kerjasama antar daerah. 2. Pembangunan kesejahteraan sosial difokuskan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung. 3. Penyempurnaan sistem jaminan sosial (SJSN), sistem perlindungan sosial (SPSN) yang terintegrasi dengan sistem nomor induk kependudukan (NIK) 4. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya disertai dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan air minum dan sanitasi. 5. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak- hak dasar rakyat secara bertahap. 59
  60. 60. 1. Mendayagunakan sumberdaya alam (SDA) yang terbarukan 2. Mengelola SDA yang tidak terbarukan 3. Menjaga keamanan ketersediaan energi 4. Menjaga dan melestarikan sumberdaya air 5. Mengembangkan potensi sumberdaya kelautan 6. Meningkatkan nilai tambah atas SDA tropis yang unik dan khas 7. Memerhatikan dan mengelola keragaman jenis SDA yang ada di tiap wilayah 8. Mitigasi bencana sesuai dengan kondisi geologi Indonesia 9. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan 10. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup (LH) 11. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai LH 60
  61. 61. 1. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari. 2. Meningkatkan dan menguatkan peranan SDM kelautan 3. Menetapkan wilayah NKRI, aset-aset, dan hal-hal yang terkait didalamnya, yang telah digariskan oleh hukum laut UNCLOS 1982. 4. Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset NKRI. 5. Mengembangkan industri kelautan. 6. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut. 7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir. 61
  62. 62. 1. Menekankan pemberdayaan posisi Indonesia sebagai negara yang besar secara geografis dan jumlah penduduk 2. Memperkuat kapasitas dan kredibiltas politik luar negeri 3. Meningkatkan kualitas diplomasi di fora internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan SDA. 4. Peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi jaringan kerjasama ASEAN 5. Ikut aktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia 6. Penguatan jaringan hubungan dan kerjasama yang produktif antara aktor-aktor negara dan aktor-aktor nonnegara yang menyelenggarakan hubungan luar negeri. 62
  63. 63. Terima Kasih 64

×