Konsolidasi Pengendalian Program dan Anggaran Depdiknas Tahun 2008

Konsolidasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Depdiknas Tahun 2008 Sesuai PP 38/2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Randy R. Wrihatnolo Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Rapat Konsolidasi Pengendalian Program dan Anggaran Depdiknas Tahun 2008 Hotel Pangrango - Bogor, 29 Juli 2008

Pemahaman Umum

Tinjauan Umum Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pimpinan K/L & SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.

Pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing K/L & SKPD .

Pimpinan K/L melakukan pengendalian pelaksanaan Renja-KL yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.

Gubernur melakukan pengendalian pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.

Bupati/Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan, serta jenis belanja.

Tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan selain dekonsentasi dan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kepala SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Tata cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pimpinan K/L & SKPD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemahaman Tentang PP 39/2006

Merupakan Pengaturan lebih lanjut dari UU 25/2004.

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja K/L dan RENSTA K/L dan RPJMN.

Laporan pemantauan mencakup laporan keuangan, pencapaian kinerja keluaran kegiatan, indikasi pencapaian kinerja hasil program.

Laporan Evaluasi kinerja belum diatur secara khusus tetapi harus dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan. Pengaturan lebih lanjut akan disesuaikan dengan format SAKIP.

Untuk keperluan perencanaan diatur mekanisme pelaporan dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi dan kepada K/L.

Landasan Hukum PP 39/2006 (1)

Pasal 28 UU No. 25/2004 Tentang SPPN: Pengaturan lebih lanjut dari UU 25/2004.

(1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Landasan Hukum PP 39/2006 (2)

Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya;

Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.

Alur Perencanaan dan Penganggaran

Masukan Evaluasi: Indikator dan Sasaran Kinerja Kegiatan dan/atau Program

Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan

Ruang Lingkup Pengaturan PP 39/2006

Ketentuan Umum (Pasal 1)

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Umum (Pasal 2-3)

Pemantauan (Pasal 4-10)

Pengawasan (Pasal 11)

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Evaluasi Rencana Pembangunan (umum)/(Pasal 12)

Evaluasi Pelaksanaan Renja-KL dan RKP (Pasal 13-14)

Evaluasi Pelaksanaan Renstra-KL dan RPJM Nasional (Pasal 15-16)

Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan (Pasal 17)

Ketentuan Lain-lain (Pasal 18-19)

Ketentuan Penutup (Pasal 20-21)

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : Diisi sesuai kode dan nama Unit Organisasi

2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama fungsi

3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : Diisi sesuai kode dan nama sub fungsi

4. Nomor Kode dan Nama Program : Diisi sesuai kode dan nama program

5. Indikator Hasil : Diisi ...

6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : Diisi sesuai DIPA

7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun ke : misalnya 1/1 (1 tahun dan tahun pertama) atau 2/1 (2 tahun sekarang tahun ke-1)

8. Penangungjawab Kegiatan : Nama Orang

9. Tempat Kedudukan Penanggugjawab Keg. : Alamat

10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : Sesuai SP DIPA

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN XX TA 200X Formulir A Nomor Kode dan Nama Sub Kegiatan Anggaran (Rp.000) Indikator Keluaran ( Output ) Satuan (Unit) No. Loan PHLN Rupiah Total (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Total

Formulir A III. TARGET DAN REALIASI PELAKSANAAN PER SUB KEGIATAN IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN ………………………………… ,……….. Penganggungjawab Kegiatan (…………………………………..) S= Sasaran ; R= Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang Sub Kegiatan S/D Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%) S/D Triwulan Ini (%) Lokasi Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik S R S R S R S R S R S R (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Total Kegiatan *) No Sub Kegiatan Kendala Tindaklanjut Yang Diperlukan Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah (1) (2) (3) (4) (5)

Formulir B Unit Organisasi : Nomor Surat Pengesahan DIPA : Nomor Kode dan Nama Program : Indikator Hasil : LAPORAN KONSOLIDASI KEGIATAN PER PROGRAM TRIWULAN XX TA 200X S= Sasaran ; R= Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang ………………………………… ,……….. Penganggungjawab Program (……………………………….) KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN No Sub Kegiatan Kendala Tindaklanjut Yang Diperlukan Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah (1) (2) (3) (4) (5)

Formulir C S= Sasaran ; R= Realisasi *) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan nilai tertimbang

Prioritas RKP Tahun 2008: Depdiknas

Tema P embangunan tahun 2008:

Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran .

P rioritas P embangunan N asional tahun 2008 :

Peningkatan Investasi, Ekspor, dan Kesempatan Kerja;

Revitalisasi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Pembangunan Perdesaan;

Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Pengelolaan Energi;

Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan;

Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan;

Pemberantasan Korupsi dan Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

Penguatan Kemampuan Pertahanan dan Pemantapan Keamanan Dalam Negeri;

Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Menular.

Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional 2008

Sasaran Prioritas 4: P eningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan

Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan dasar yang diukur dengan meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) jenjang SD termasuk SDLB/MI/Paket A setara SD menjadi 110,9 persen dan 94,8 persen; meningkatnya APK jenjang SMP/MTs/Paket B setara SMP menjadi 95 persen; meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun menjadi 99,5 persen; dan meningkatnya APS penduduk usia 13-15 tahun menjadi 94,3 persen.

Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang diukur dengan meningkatnya APK jenjang SMA/SMK/MA/Paket C setara SMA menjadi 64,2 persen; meningkatnya APS penduduk usia 16–18 tahun menjadi 65,8 persen; dan meningkatnya APK jenjang pendidikan tinggi menjadi 17,2 persen.

Meningkatnya proprosi sekolah yang memiliki fasilitas pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, yang merujuk pada standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan;

Meningkatnya keadilan dan kesetaraan pendidikan antarkelompok masyarakat termasuk antara perkotaan dan perdesaan, antara daerah maju dan daerah tertinggal, antara penduduk kaya dan penduduk miskin, serta antara penduduk laki-laki dan perempuan;

Meningkatnya proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi akademik dan standar kompetensi yang disyaratkan;

Meningkatnya kesejahteraan pendidik;

Menurunnya angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi 6,2 persen, bersamaan dengan makin berkembangnya budaya baca;

.h – v  kesehatan

Perhatian Utama 1

Prioritas 4: Fokus 1: Akselerasi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang merata dan bermutu Fokus 2: Peningkatan Ketersediaan, Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik Fokus 3: Peningkatan Akses, Pemerataan dan Relevansi Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Berkualitas Fokus 4: Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah Prioritas 5: Fokus 4: Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar a. Penyediaan beasiswa bagi siswa miskin pada jenjang pendidikan dasar bagi 1,3 juta siswa SD dan 499 ribu siswa SMP, serta bagi 360 ribu siswa MI dan 280 ribu siswa MTs; b. Beasiswa untuk siswa miskin jenjang Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA) dengan target penyediaan beasiswa bagi 732 ribu siswa SMA/SMK serta bagi 210 ribu siswa MA; c. Beasiswa untuk mahasiswa miskin dan beasiswa berprestasi dengan target penyediaan beasiswa bagi 161,7 ribu mahasiswa di perguruan tinggi (PT) serta 48,9 ribu mahasiswa di perguruan tinggi agama (PTA). Prioritas 8: Fokus 1b: Percepatan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa di DIY-Jateng, serta pasca bencana alam lainnya di berbagai daerah b. Peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat yang meliputi pelayanan pendidikan, dan pelayanan kesehatan melalui: rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan dasar bagi korban bencana di DIY dan Jateng; r ehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan menengah bagi korban bencana di DIY dan Jateng; Fokus-fokus

Fokus 1: Akselerasi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang merata dan bermutu

Fokus 2: Peningkatan Ketersediaan, Kualitas dan Kesejahteraan Pendidik

Fokus 3: Peningkatan Akses, Pemerataan dan Relevansi Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Berkualitas

Fokus 4: Peningkatan Pendidikan Luar Sekolah

M eningkatnya kesejahteraan penduduk miskin, sehingga menurunkan angka kemiskinan menjadi antara 15,0 – 16,8 persen.  beasiswa miskin (murid dan mahasiswa)

Perhatian Utama 2 Sasaran Prioritas 5: P eningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Fokus 4: Meningkatnya Akses Masyarakat Miskin Kepada Pelayanan Dasar

Perhatian Utama 2 Sasaran Prioritas 8: P eningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan