• Save
Konsep dan Teknik Perencanaan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Konsep dan Teknik Perencanaan

on

  • 13,528 views

This Class Material was presented in First Junior Planner Course at Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Faculty of Economics University of Indonesia, 18th July 2009.

This Class Material was presented in First Junior Planner Course at Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Faculty of Economics University of Indonesia, 18th July 2009.

Statistics

Views

Total Views
13,528
Views on SlideShare
13,297
Embed Views
231

Actions

Likes
29
Downloads
0
Comments
7

4 Embeds 231

http://duniaaya.wordpress.com 169
http://www.slideshare.net 56
http://www.slideee.com 4
http://suluhdesa.blogspot.com 2

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Konsep dan Teknik Perencanaan Konsep dan Teknik Perencanaan Presentation Transcript

  • Konsep dan Teknik PERENCANAAN Randy R. Wrihatnolo LPEM FE-UI Salemba Jakarta, 18 Juni 2009
  • DAFTAR ISI Bagian 1.Memahami Pembangunan Bagian 2.Memahami Perencanaan Bagian 3.Perumusan Masalah, Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Perencanaan Bagian 4.Penentuan Kriteria dan Penentuan Alternatif Bagian 5.Perencanaan Teknokratis dan Perencanaan Partisipatif 2
  • Bagian 1. Memahami Pembangunan 3
  • 1. Pembangunan Pembangunan Secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan struktur secara sengaja dan terukur misal tingkat kesejahteraan. Agar perubahan struktur dapat dilakukan secara terukur, maka diperlukan perencanaan. Namun sudahkah perencanaan yang telah kita lakukan membawa perubahan struktur? 4
  • 2. Perubahan Struktur INPUT KEGIATAN Modal, OUTPUT SDM, SDA KEGIATAN KESEMPATAN PROFIT/ BERUSAHA PENDAPATAN ahan P erub KUNCI SUKSES PEMUPUKAN MODAL WELFARE FOR ALL SENDIRI *) PERUBAHAN TEKNOLOGI 5
  • 3. Perencanaan 7 1 2 Evaluasi Perumusan Perumusan Tujuan Sasaran 6 Pengumpulan Implementasi dan Analisis Data Published Plan 5 4 3 Implementasi Penilaian Identifikasi Perencanaan Komparatif Pilihan 6
  • Bagian 2. Memahami Perencanaan 7
  • 1. Dasar Filosofis Tidak ada yang ideal di dunia, karena dunia adalah tempat bertemunya semua ketidakpastian (uncertainty). Sepanjang kita tidak dapat menjamin adanya kepastian, maka sesuatu yang ideal tetap sulit kita peroleh atau kita temukan. Persoalannya sekarang adalah bukan bagaimana kita mendefinisikan sesuatu yang ideal itu, namun lebih sempit dari itu yaitu bagaimana kita dapat berbuat sesuatu agar kita dapat memperkecil peluang munculnya ketidakpastian. Jika kita mempercayai pernyataan ini, maka langkah awal yang yang dapat kita lakukan adalah menguraikan terlebih dahulu elemen-elemen ketidakpastian. 8
  • 1. Dasar Filosofis Tiga elemen utama ketidakpastian: Pertama, elemen waktu. Semakin kita dapat menjamin sesuatu akan ada sesuai dengan waktunya, maka semakin kecil peluang ketidakpastian. Kedua, elemen ruang. Semakin kita dapat menjamin sesuatu sesuai ukuran yang kita inginkan, maka semakin kecil peluang ketidakpastian. Ketiga, elemen materi. Semakin kita dapat menjamin sesuatu ada secara indrawi, maka semakin kecil peluang ketidakpastian. 9
  • 1. Dasar Filosofis Manusia adalah makhluk yang dinamis. Kedinamisan manusia –dalam arti mobilitas lokasi dan kebutuhan-- menyebabkan kepastian sulit hadir. Alam, juga merupakan sesuatu yang dinamis, tapi alam tidak mempunyai mobilitas lokasi dan kebutuhan, tapi mobilitas massa. Massa alam akan bergerak ke titik nol. Berlawanan dengan alam, manusia sebaliknya akan bergerak ke titik tidak terhingga. Kebutuhan manusia akan mengikuti mobilitas manusia itu sendiri, sehingga kebutuhan juga akan bergerak ke titik tidak terhingga. Oleh karena itu, alam tidak akan mampu menjamin kebutuhan manusia sepanjang masa. Manusia hanya bisa menunda atau memperlama agar alam lebih lambat bergerak ke titik nol. Ekonom abad 18 Robert Solow merumuskannya bahwa adopsi teknologi dapat meningkatkan produktivitas yang tidak lain adalah upaya menghemat agar massa alam tidak lekas habis. 10
  • 1. Dasar Filosofis Kehidupan manusia pasti menuju titik 0 Alam Mobilitas massa alam 0 Manusia Mobilitas massa manusia ~ Nol dibagi tak terhingga Nol Manusia hanya bisa menunda atau memperlama agar alam lebih lambat bergerak ke titik nol. Atau jumlah manusianya dibatasi. 11
  • 1. Dasar Filosofis Perencanaan, dalam arti luas, merupakan upaya manusia meminimalkan ketidakpastian itu. Perencanaan yang ideal, dalam arti luas, adalah langkah-langkah yang dilakukan manusia agar kepastian semakin dekat dalam kehidupan manusia. Manusia bisa makan sesuai jumlah gizi dengan tepat waktu dan pasti ada, makan nasi dan lauknya, tapi bukan makan angin. Perencanaan dalam arti luas telah dilakukan manusia sejak masa purbakala. Kemajuan peradaban manusia ditentukan oleh kemampuan perencanaan ini. Langkah paling purba yang dilakukan manusia sebagai langkah perencanaan adalah memfungsikan kemampuan ”melihat jauh ke depan” (foresight). 12
  • 1. Dasar Filosofis Perencanaan, dalam arti sempit, sesungguhnya merupakan derivat dari kemampuan foresight itu, yaitu kemampuan ”mengukur” (measuring). Inti perencanaan –yang ideal—sesungguhnya adalah mengukur itu. Persoalannya adalah bahwa tidak semua ”sesuatu” itu bersifat materi, sehingga sifatnya ”tersembunyi”, sehingga sulit diukur. Di sinilah sesungguhnya tugas perencana itu. Yaitu ”mendefinisikan” sesuatu yang ”tersembunyi” menjadi terukur, sehingga menjadi ”nyata”. Contoh paling sederhana tentang hal ini adalah apabila kita ditanya persoalan mendefinisikan ”bahagia”. Bahagia –barangkali—lebih sulit diukur dibandingkan mendefinisikan ”sejahtera”. Inilah tugas perencana itu. Bagaimana perencana menuntaskan tugasnya itu, maka terdapatlah beberapa jenis perencanaan, yang dapat kita sebut sebagai beberapa cara agar kita dapat memilih perencanaan yang ”ideal” (dalam tanda kutip keras). 13
  • 2. Jenis (1) Perencanaan menurut jangka waktu, (2) Perencanaan menurut sifat dorongannya, (3) Perencanaan menurut alokasi sumberdaya, (4) Perencanaan menurut tingkat keluwesan, (5) Perencanaan menurut sistem ekonomi, (6) Perencanaan menurut arus informasi, (7) Perencanaan menurut dimensi pendekatan, (8) Perencanaan menurut dokumen aktivitas pembangunan. Di luar tersebut di atas, masih banyak lagi jenis perencanaan tergantung model dan sifatnya. 14
  • 2.1. Jangka Waktu Pertama, perencanaan menurut jangka waktu. Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Perencanaan Jangka Panjang (Perspektif). (2) Perencanaan Jangka Menengah. (3) Perencanaan Jangka Pendek. 15
  • 2.2. Dorongan Perencanaan Kedua, perencanaan menurut sifat dorongan perencanaan. Berdasarkan sifat pendorongnya, perencanaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Perencanaan dengan komando (planning by direction). Perencanaan ini menuntut adanya liberalism. Pada sistem ini pemerintah pusat merencanakan, mengatur, dan memerintahkan pelaksanaan rencana sesuai dengan sasaran dan prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya. Perencanaan seperti itu bersifat menyeluruh dan mencakup keseluruhan perekonomian. (2) Perencanaan dengan rangsangan (planning by inducement). Sistem perencanaan dengan rangsangan merupakan sistem perencanaan yang demokratis. Sistem ini dilakukan dengan cara memanipulasi pasar. Tidak ada keharusan, tetapi ajakan. Ada kebebasan berusaha, kebebasan berkonsumsi, dan kebebasan berproduksi. 16
  • 2.3. Alokasi Sumberdaya Ketiga, perencanaan berdasarkan alokasi sumberdaya. Berdasarkan pengalokasian sumberdaya, perencanaan dibagi menjadi dua yaitu. (1) Perencanaan Keuangan. Perencanaan keuangan adalah teknik perencanaan berkaitan dengan pengalokasian dana (uang). Keuangan merupakan kunci pokok implementasi perencanaan ekonomi. Jika dana tersedia secara mamadai, maka sasaran fisik dapat dengan mudah dilaksanakan. (2) Perencanaan fisik. Perencanaan fisik adalah usaha untuk menjabarkan usaha pembangunan melalui pengalokasian factor-faktor produksi dan hasi produksi sehingga memaksimalkan pendapatan dan pekerjaan. Keseimbangan fisik hanya dapat dicapai melalui perkiraan yang tepat terhadap hubungan antara investasi dengan output. 17
  • 2.4. Arus Informasi Keempat, perencanaan menurut arus informasi. Dilihat dari sudut pelaksanaanya (arus informasi), perencanaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) Perencanaan sentralistik (top-down planning). Dalam perencanaan sentralistik, keseluruhan proses perencanaan suatu Negara berada di bawah badan perencanaan pusat. Badan perencanaan pusat pengendalian setiap aspek pembangunan, menetapkan harga semua produk dan upah tenaga kerja. (2) Perencanaan Desentralistik (bottom-up planning). Perencanaan desentralistik mengacu pada proses pelaksanaan rencana dari bawah (bottom-up planning). Rencana pada dasarnya dirumuskan oleh badan perencanaan pusat setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan berbagai unit administrasi Negara, dengan memperhatikan secara cermat rencana daerah/wilayah. Rencana ditingka daerah dirumuskan oleh badan perencanaan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi daerah serta aspirasi masyarakat. Harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar meskipun ada pengawasan tertentu oleh pemerintah di bidang kegiatan ekonomi tertentu. 18
  • 2.5. Tingkat Keluwesan Kelima, perencanaan menurut tingkat keluwesan. Berdasarkan keluwesannya, perencanaan dibagi menjadi dua, yaitu. (1) Perencanaan indikatif. Perencanaan ini bersifat luwes. Pemerintah memberikan rangsangan kepada sektor swasta melalui hibah, pinjaman, pembebasan pajak, dan sebagainya. Pemerintah memberikan pedoman bagi sektor swasta (bukan pemerintah). (2) Perencanaan imperativ. Dalam perencanaan imperativ semua kegiatan dan sumberdaya ekonomi berjalan menurut komando negara. Ada pengawasan menyeluruh oleh negara terhadap faktor produksi. Produksi barang-barang disesuaikan dengan kebijaksanaan pemerintah. 19
  • 2.6. Sistem Ekonomi Keenam, perencanaan menurut sistem ekonomi. Berdasarkan sistem ekonomi yang dianut suatu Negara, perencanaan dapat dibagi menjadi: (1) Perencanaan dalam kapitalisme. Perencanaan dalam sistem kapitalisme tidak difokuskan pada rencana yang terpusat (central plan), maka alat-alat produksi bisa dimiliki secara pribadi. Kegiatan ekonomi tidak direncanakan oleh pemerintah dan harga pasar ditentukan oleh kekuatan pasar atau tidak ditetapkan oleh pemerintah. (2) Perencanaan dalam sosialisme. Perencanaan dalam sistem sosialisme diarahkan pada rencana yang terpusat, dalam arti ada penguasa atau badan perencanaan terpusat yang merumuskan rencana secara keseluruhan. Kedaulatan konsumen hanya dibatasi pada pemilihan barang-barang yang secara social bermanfaat dan oleh badan perencanaan dianggap tepat untuk diproduksi dan disediakan untuk masyarakat. (3) Perencanaan dalam ekonomi campuran. Perencanaan dalam perekonomian campuran tidak bersifat menyeluruh seperti dalam pengertian perencanaan sosialis. Sistem perencanaan ini membagi perekonomian Negara ke sektor pemerintah dan sektor swasta. Sektor pemerintah berada di bawah langsung pengawasan pemerintah, yang mengatur produksi dan distribusinya. Sektor swasta seperti perorangan mengelola sendiri apa yang dimilikinya. 20
  • 2.7. Dimensi Pendekatan Ketujuh, perencanaan menurut dimensi pendekatan. Berdasarkan dimensi pendekatan, perencanaan pembangunan terdiri dari: (1) Perencanaan makro. Perencanaan makro dapat didefinisikan sebagai perencanaan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro dikaji seberapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. (2) Perencanaan sektoral. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Sektor adalah kumpulan dari kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuan. (3) Perencanaan regional. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi dimana kegiatan dilakukan (4) Perencanaan mikro. Perencanaan mikro didefinisikan sebagai perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana-rencana sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Secara operasional perencanaan mikro antara lain tergambar dalam rancangan kegiatan. 21
  • 2.8. Dokumen Aktivitas Kedelapan, perencanaan menurut dokumen lingkaran aktivitas pembangunan. Berdasarkan lingkaran aktivitas pembangunan, perencanaan perlu diwujdukan dalam 3 dokumen perencanaan, yaitu: (1) Dokumen perencanaan target. Perencanaan target adalah perencanaan yang menetapkan target dari kebijakan-kebijakan pembangunan yang dipilih sebagai program-program pembangunan. Agar setiap program mempunyai target yang terukur, maka diperlukan adanya indikator untuk setiap target di masing-masing program. (2) Dokumen perencanaan sumberdaya. Perencanaan sumberdaya adalah perencanaan yang menetapkan pengalokasian sumberdaya secara efektif. Biasanya dalam bentuk kebijakan penganggaran. Perencanaan sumberdaya ditentukan oleh seberapa efektif target yang diproyeksikan akan tercapai dalam satu kurun waktu tertentu. (3) Dokumen perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi adalah perencanaan yang menetapkan tingkat optimal pencapaian target setiap program pembangunan. Dokumen perencanaan evaluasi menjadi dasar penilaian kesuksesan statu program pembangunan. 22
  • Bagian 3. Perumusan Masalah, Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Perencanaan 23
  • 1. Silogisme dalam Perumusan Masalah, Tujuan, Sasaran, dan Prioritas Ideologis: 1. Kapitaslisme 2. Sosialisme PERUMUSAN Tentukan Definisi- Teoritis (Conceptual Framework) Definisi MASALAH Parameternya 1. Lingkaran Setan Pragmatis 2. Perpres RPJMN Indikator ? Misal: TUJUAN Meningkatkan APS APS 2010 = 88 2010 2014 Proyeksi APS 2010 APS 2014 88 95 SASARAN APS 2014 = 95 (TARGET) 1. Metode Time Series Forecasting 2. Metode Kausal 3. Model Kualitatif Delphi, Teknik Penentuan Sistem ALTERNATIF Kriteria & Alternativ AHP Efas/ifas 4. Linear Programming 5. Analisis Inpput-output PRIORITAS PERENCANAAN Model Penentuan Prioritas LANJUT…. 24
  • 2. Bentuk-bentuk Silogisme dalam Penentuan Sasaran 1. Paralel 4. Single Line (Focus) Tujuan Target t t+n S1 ------------------ S1 ------------> S2 ------------------ S2 ------------> S3 ------------------ S3 ------------> S4 ------------------ Sn ------------> 5. Line Branch 2. Paralel-Mixed S1 -------------- S1 --------------> S2 -------------- S2 ------- S3 -------------- Sn --------------> Sn -------------- 3. Multi-Line S1 ----------------------------------> S2 ------------------- S3 ---------------- S4 ----------------------------------> 25
  • 3. Pokok-pokok Perhatian • Konsep dan teori perencanaan pembangunan. • Cakupan wilayah perencanaan. • Bidang sektoral perencanaan. • Substansi dan ukuran perencanaan. • Sumber/bentuk pembiayaan perencanaan. • Penyelenggara perencanaan. • Bentuk rencana pembangunan. • Rencana implementasi perencanaan pembangunan. • Instrumen perencanaan. • Pengambilan keputusan strategis. • Alur perencanaan. • Pemantauan dan pengendalian. • Evaluasi hasil perencanaan. • Pengawasan pembangunan. 26
  • 4. Syarat Perencanaan Perumusan Masalah Ada … (1) Himpunan asumsi untuk mencapai tujuan. Perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta-fakta, membuat serta menggunakan asumsi-asumsi yang berkaitan dengan masa datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan tertentu yang diyakini diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu; (2) Seleksi tujuan. Perencanaan adalah proses dasar yang kita gunakan untuk memilih tujuan-tujuan dan menguraikan bagaimana cara pencapainnya; (3) Pemilihan alternatif dan alokasi sumberdaya. Perencanaan adalah pemilihan alternatif atau pengalokasian berbagai sumberdaya yang tersedia; (4) Rasionalitas. Perencanaan adalah pemikiran rasional berdasarkan fakta-fakta dan atau perkiraan yang mendekat (estimate) sebagai persiapan untuk melaksanakan tindakan-tindakan kemudian; dan (5) Proses penentuan masa depan. Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 27
  • 5. Ciri-ciri Perencanaan Tujuan (1) Suatu perencanaan pembangunan adalah usaha yang diceminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan social ekonomi yang tetap (steady social economy growth). Hal ini dicerminkan oleh dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif; (2) Usaha yang dicerminkan dalam rencana meningkatkan pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang positif, yaitu setelah dikurangi dengan laju pertumbuhan penduduk menunjukkan pula kenaikan pendapatan per kapita; (3) Usaha mengadakan perubahan struktur ekonomi yang mendorong peningkatan struktur ekonomi agraris menuju struktur industri; (4) Adanya perluasan kesempatan kerja; (5) Adanya pemerataan pembangunan yang meliputi pemerataan pendapatan dan pembangunan antara daerah; (6) Adanya usaha pembinaan lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan pembangunan; (7) Upaya membangun secara bertahap dengan berdasar kemampuan sendiri/nasional; dan (8) Usaha terus menerus menjaga stabilitas ekonomi. 28
  • 6. Dari Mana? RT, RW, Keluarga Dasawisma, Dusun Desa, Kelurahan, Kampung, Nagari, Banjar Makan Pendidikan Kesehatan Kecamatan, Distrik Masyarakat, Keluarga Besar Sumber Energi Kabupaten, Kota Transport Provinsi Bangsa Negara (NKRI) 29
  • 7. Pesebaran N W E S 30
  • 8. Siapa? Apa? (contoh) Peningkatan Akses Perlindungan Pelayanan Sosial Usia Wajib Dasar Kandungan Belajar VERY POOR VERY POOR dan Balita (6-16) Usia Usia Lanjut Produktif (55 ke atas) (17-55) Perlindungan Pemberdayaan Sosial Masyarakat VERY POOR POOR DAN NEAR POOR 31
  • 9. Apa Yang Direncanakan dan Dianggarkan? •Unit simpan pinjam. •Makan/kebutuhan •Kelompok usaha bersama pokok. (pertanian, perikanan, •Pendidikan dagang dan industri mikro, •Kesehatan dsb.) •Transportasi •Pekerjaan sektor informal. •Prasik. •Pekerjaan konstruksi. •Dll. •Dll. KONSUMSI PENDAPATAN Melakukan harmonisasi Melakukan program-program yang harmonisasi •KB. output-nya dapat program-program •Kesejahteraan RTM. memberikan yang output-nya kesempatan berusaha dapat meringankan dan menciptakan konsumsi DEMOGRAFI penghasilan bagi masyarakat miskin. masyarakat miskin. Menekan laju pertumbuhan penduduk miskin. 32
  • 10. Pendekatan Kewilayahan dalam Perencanaan Sasaran Perencanaan pembangunan nasional, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah suatu negara untuk kepentingan seluruh warga negara di seluruh negara yang diselenggarakan oleh pemerintah nasional. Perencanaan pembangunan daerah, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah satu daerah (provinsi atau kabupaten/kota) untuk kepentingan seluruh warga negara di suatu daerah tertentu yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tertentu saja. Perencanaan pembangunan regional, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan semua sektor secara komprehensif dalam wilayah lebih dari satu daerah (beberapa provinsi atau beberapa kabupaten/kota) untuk kepentingan seluruh warga negara di daerah-daerah yang menjadi cakupan perencanaan yang diselenggarakan oleh beberapa pemerintah daerah tertentu saja atau dikoordinasikan oleh pemerintah nasional. Perencanaan pembangunan kawasan, yaitu perencanaan yang mencakup pembangunan sektor tertentu saja dalam wilayah satu daerah atau lebih (beberapa provinsi atau beberapa kabupaten/kota) untuk sebagian warga negara di daerah-daerah yang menjadi cakupan perencanaan yang diselenggarakan oleh beberapa pemerintah daerah tertentu saja atau dikoordinasikan oleh pemerintah nasional. 33
  • 10. Pendekatan Kewilayahan dalam Perencanaan Perbedaan Pembangunan Daerah, Pembangunan Kawasan, dan Pembangunan Nasional: 34
  • 10. Pendekatan Kewilayahan dalam Perencanaan Sektoral Atau Regional? 35
  • Siapa Sih Yang Bertanggung Jawab Meningkatkan Kesejahteraan RT Miskin? 36
  • Nasional vs Regional Tidak Sinkron? Kenapa Pusat Sssst…kira-kira kapan harus ikut Ini masih selesainya. Anak-istri membangun? Ini kewenangan sudah kelaparan nieh. Kalau ribut pusat. Daerah kewenangan terus, kapan tinggal terima daerah. kita bisa jadi saja. maju? Ahh.. 10x10= Capek Deh Cepek Juga 37
  • 11. Pendekatan Sektoral dalam Perencanaan Ekonomi Politik Penggerak Perencanaan Pembangunan Sosial (Prime mover) Pertahanan 38
  • 11. Pendekatan Sektoral dalam Perencanaan 41
  • Contoh: Pendekatan prime-mover dalam perencanaan Prime-mover 42
  • 12. Substansi dan Ukuran Perencanaan Substansi dan Ukuran Makro 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih. 5. Bangunan. 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran. 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa 43
  • 12. Substansi dan Ukuran Perencanaan Substansi dan Ukuran Mikro 1. Menanggulangi Kemiskinan dan Kelaparan 2. Mewujudkan Pendidikan Dasar Bagi Semua 3. Mendorong Kesetaraan Jender dan Pemberdayaan Perempuan 4. Menurunkan Angka Kematian Anak 5. Meningkatkan Kesehatan Ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Lain 7. Menjamin Kelestarian Lingkungan 44
  • 13. Pembiayaan untuk Implementasi Perencanaan Pembangunan Sumber pembiayaan perencanaan pembangunan terdiri dari: (1) Sumber pembiayaan publik. Sumber ini dikelola oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Sumber pembiayaan publik diperoleh dari pajak, hibah, dan kontribusi badan usaha milik negara; (2) Sumber pembiayaan non-publik. Sumber ini dikelola oleh lembaga swasta. Sumber pembiayaan non-publik disalurkan dalam bentuk penanaman modal langsung, kredit, penyertaan saham, hibah, dan bentuk-bentuk lain yang dimungkinan; (3) Sumber pembiayaan luar negeri. Sumber ini dikelola oleh lembaga-lembaga pemberi pinjaman luar negeri atau yang umum disebut lembaga-lembaga donor. Sumber pembiayaan luar negeri disalurkan dalam bentuk pinjaman luar negeri, kredit eksport, dan hibah. 45
  • Bagaimana Caranya? 46
  • 14. Penyelenggaraan dari Implementasi Perencanaan Pembangunan Penyelenggara Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat Perencanaan oleh Pemerintah Pusat. Institusi penyelenggara perencanaan pembangunan pada level Pemerintah Pusat meliputi organisasi-organisasi DPR, Bappenas, Depkeu, Depdagri, Departemen Teknis, dan Kelompok lembaga dan negara Donor. Adanya banyak organisasi yang terlibat dalam institusi perencanaan pembangunan level Pemerintah Pusat ini berpotensi menyebabkan adanya pertentangan kepentingan (conflict of interest) di antara mereka. Penyelenggara Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Perencanaan oleh Pemerintah Daerah. Institusi penyelenggara perencanaan pembangunan pada level Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi meliputi organisasi-organisasi DPRD Provinsi, Kantor Gubernur, Bappeda, Dinas Keuangan, dinas-dinas teknis, konsultan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat. Sementara itu penyelenggara perencanaan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten/Kota meliputi organisasi- organisasi DPRD Kabupaten/Kota, Kantor Bupati/Walikota, Bappeda Kabupaten/Kota, Kantor Keuangan, kantor-kantor teknis, konsultan pemerintah daerah, dan kelompok-kelompok masyarakat. 47
  • 15. Bentuk Rencana Pembangunan Pembangunan (cakupan nasional atau lokal) Locus nasional, antar-daerah Substansi gabungan program-program, jangka panjang, rutin Program Locus nasional, antar-daerah Substansi gabungan proyek-proyek, jangka menengah, rutin Proyek Locus daerah Substansi jangka pendek/1 tahun, tidak rutin Crash program Locus agregat perencanaan pembangunan daerah dan regional Substansi jangka sangat pendek, sangat spesifik, tidak rutin 48
  • Format Penyusunan Dokumen Perencanaan ARAH KEBIJAKAN DAN Masukan dari STARTEGI PEMBANGUNAN Pemangku Skala Prioritas Visi, Misi, Komitmen NASIONAL 2010-214 Kepentingan Program RPJPN Internasional/ Prioritas 2005-2025 GlobalI Presiden Terpilih PRIORITAS NASIONAL (INDIKATOR DAMPAK) KONDISI PERKIRAAN UMUM PENETAPAN SASARAN POKOK PERMASALAHAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN NASIONAL (Identifikasi TANTANGAN UTAMA PRIORITAS 2010 - 2014 Permasalahan 2010 - 2014 (Isu Strategis PROGRAM dan Penyebabnya) Lintas Bidang/K-L) (INDIKATOR OUTCOMES) Misi BASELINE DATA: Hasil Evaluasi KEGIATAN PRIORITAS Pembangunan Kondisi RPJMN Saat ini 2004-2009 Yang Belum (INDIKATOR OUTPUT) Selesai 2004-2009 SUMBER DAYA (INDIKATOR INPUTS) Perumusan Masalah dan Tantangan, Penetapan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2010-2014 49
  • Keterkaitan Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Prioritas Pembangunan Bidang (KL) Nasional Bidang Ekonomi PRIORITAS 1 K/L 1 PRIORITAS 1 Program 1.1 1. Fokus Prioritas 1.1 1. Kegiatan 1.1.1 1. Kegiatan Prioritas 1.1.1 2. Kegiatan 1.1.2 Fokus prioritas 1 2. Kegiatan Prioritas 1.1.2 3. Kegiatan 1.1.3 Program 1.2 3. Kegiatan Prioritas 1.1.3 1. Kegiatan 1.2.1 Fokus prioritas 2 2. Fokus Prioritas 1.2 2. Kegiatan 1.2.2 1. Kegiatan Prioritas 1.2.1 3. Kegiatan 1.2.3 2. Kegiatan Prioritas 1.2.2 -dst- 1. Kegiatan Prioritas A 3. Kegiatan Prioritas 1.2.3 K/L 2 Program 2.1 PRIORITAS 2 1. Kegiatan 2.1.1 2. Kegiatan Prioritas B - dst- -dst- 3. Kegiatan Prioritas C Bidang Politik PRIORITAS 1 K/L 1 4. Kegiatan Prioritas D Program 1.1 1. Fokus Prioritas 1.1 1. Kegiatan 1.1.1 1. Kegiatan Prioritas 1.1.1 2. Kegiatan 1.1.2 5. Kegiatan Prioritas E 2. Kegiatan Prioritas 1.1.2 Program 1.2 3. Kegiatan Prioritas 1.1.3 1. Kegiatan 1.2.1 2. Fokus Prioritas 1.2 2. Kegiatan 1.2.2 Fokus prioritas 3 3. Kegiatan 1.2.3 1. Kegiatan Prioritas 1.2.1 -dst- 2. Kegiatan Prioritas 1.2.2 K/L 2 -dst- 3. Kegiatan Prioritas 1.2.3 Program 2.1 PRIORITAS 2 1. Kegiatan 2.1.1 - dst- 2. Kegiatan 2.1.2 PRIORITAS 2 -dst- -dst- Bidang .................... - dst - - dst - 50
  • 16. Rencana Implementasi Perencanaan Pembangunan Pembangunan (cakupan nasional atau lokal) Kementerian/Lembaga Program Kementerian/Lembaga Proyek Satuan Kerja Perangkat daerah Crash program Satuan Kerja Perangkat Daerah 51
  • 17. Alur Perencanaan Pembangunan 1. Alur Perencanaan Pembangunan Dari Bawah ke Atas Pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up approach) menggariskan bahwa inisiatif perencanaan berasal dari berbagai unit atau divisi yang disampaikan ke atas sampai pada tingkat institusi. 2. Alur Perencanaan Pembangunan Dari Atas ke Bawah Pendekatan dari atas ke bawah (top-down approach) menggariskan bahwa perumusan strategi yang telah disatukan dan dikoordinasikan oleh pimpinan tertinggi dibantu oleh para manajer di level di di bawahnya. Strategi menyeluruh ini kemudian dipakai sebagai penentu sasaran-sasaran dan mengevaluasi kinerja unit usaha masing-masing. 3. Alur Perencanaan Pembangunan Interaktif Pendekatan perencanaan pembangunan yang lain adalah pendekatan interaktif (interactive approach) yang menggariskan adanya jalan tengah antara pendekatan dari bawah ke atas dan pendekatan dari atas ke bawah. Sebelum strategi ditetapkan, terlebih dahulu diawali dengan konsultasi antar manajer puncak dengan para manajer pada tingkat di bawahnya termasuk manajer lapangan. Di sini terjadi sinkronisasi antara sasaran umum di induk institusi dan pengetahuan lapangan dari para manajer di bawahnya. 4. Alur Perencanaan Pembangunan Tingkat Ganda Pendekatan tingkat ganda (dual level approach) menggariskan bahwa strategi dirumuskan terpisah pada dua tingkatan yang berbeda, yaitu pada tingkat induk institusi dan pada tingkat unit di bawahnya. Semua unit menyusun rencana sesuai tingkat masing-masing dan rencana ini secara periodik ditinjau oleh manajemen tingkat induk. 52
  • Instrumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat Renstra Pedoman Renja- Pedoman Rincian RKA -KL KL KL APBN Pedoman Diacu RPJP Pedoman RPJM Dijabarkan Pedoman RKP RAPBN APBN Nasional Nasional Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang Pemerintah Daerah Dijabarkan RPJP Pedoman RPJM RKP Pedoman RAPBD APBD Daerah Daerah Daerah Pedoman Diacu Pedoman Renstra Renja- Pedoman RKA - Rincian SKPD SKPD SKPD APBD 53
  • 18. Pengendalian dan Pemantauan 1. Pengendalian dan Pemantauan Pengendalian dan pemantauan merupakan factor dapat yang menentukan pencapaian tujuan perencanaan pembangunan. Pengendalian dan pemantauan terhadap implementasi perencanaan pembangunan diperlukan oleh institusi perencanaan pembangunan, namun yang menjadi pertanyaan besar adalah lembaga dan pihak siapa yang akan mengendalikan implementasi perencanaan pembangunan itu sendiri. 2. Evaluasi Hasil Perencanaan Pemahaman tentang evaluasi hasil perencanaan: oleh Departemen (nasional, atau koordinasi lintasprovinsi/regional), oleh Dinas Provinsi (Provinsi), oleh Kantor (Kabupaten/Kota), kelompok independen (terbentur pada siapa yang mendanai kegiatan kelompok independen ini, jika didanai oleh Pemerintah, maka tidak dapat disebut lagi sebagai kelompok independen). 3. Pengawasan Pembangunan Pemahaman tentang pengawasan pembangunan: dilakukan secara nasional oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dilakukan secara kedaerahan oleh Badan Pengawas Pembangunan Daerah (Bawasda) dan Inspektorat Daerah (Itda), atau dilakukan secara khusus oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK). 54
  • Pemantauan dan Evaluasi Program dan Prioritas Pembangunan 55
  • Pemantauan dan Evaluasi Program dan Prioritas Pembangunan Grafik Status Kem is kinan Per Provins i, Menurut Interval 1993, 2000, 2006, 2007, 2008 Papua Barat Papua Maluku Utara Maluku Sulaw esi Barat Gorontalo Sulaw esi Tenggara Sulaw esi Selatan Sulaw esi Tengah Sulaw esi Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat Bali Banten Jaw a Timur DI Y ogyakarta Jaw a Tengah Jaw a Barat DKI Jakarta Kepulauan Riau Bangka Belitung Lampung Bengkulu Pemerintah Pusat memberikan Sumatera Selatan Ja mb i Riau prioritas anggaran pada daerah- Sumatera Barat Sumatera Utara daerah di Provinsi dalam interval Nanggroe A ceh Darussalam Status Kemiskinan merah dan kuning. Interval Baik Interval Sedang Interval Kurang 56
  • Indikator Implementasi Level Input dan Level Outcome 64 800.000 62,44 62 700.000 61,32 600.000 60 57,75 500.000 58 56,78 56,91 400.000 56 54,32 300.000 54 200.000 52 100.000 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 APS penduduk 4-6 tahun Anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan PAUD dan Anggaran Program PAUD, Tahun 2004-2009 57
  • Indikator Implementasi Level Input dan Level Outcome 120 35.000.000 99,12 99,50 99,73 99,85 30.000.000 96,77 97,39 100 25.000.000 80 62,13 62,67 20.000.000 61,30 60 56,04 53,48 53,92 15.000.000 40 10.000.000 20 5.000.000 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 APS penduduk 7-15 tahun APS penduduk 16 -18 tahun Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Anggaran Program Pendidikan Menengah Gambar 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar 9 Tahun (SD-SMP) dan Jenjang Pendidikan Menengah (SMU dan SMK) dan Anggaran Program Wajib Belajar Dikdas 9 Tahun dan Program Pendidikan Menengah, Tahun 2004-2009 58
  • Indikator Implementasi Level Input dan Level Outcome 20 30.000.000 17,82 18,10 17,50 18 16,70 25.000.000 16 15,00 14 13,20 20.000.000 12 10 15.000.000 8 10.000.000 6 4 5.000.000 2 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 APK PT Anggaran Program Pendidikan Tinggi Gambar 3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang Pendidikan Tinggi dan Anggaran Program Pendidikan Tinggi, Tahun 2004-2009 59
  • Indikator Kinerja 2,00 1,80 0,27 1,60 0,10 0,22 0,14 1,40 0,11 0,27 0,12 0,15 0,12 1,20 0,08 0,04 0,14 0,05 0,11 0,06 0,10 0,11 1,00 0,14 0,28 0,09 0,09 0,22 0,36 0,01 0,01 0,02 0,02 0,24 0,08 0,80 0,08 0,21 0,13 0,09 0,27 0,27 0,60 0,22 0,17 0,23 0,20 0,07 0,07 0,40 0,16 0,19 0,14 0,14 0,15 0,16 0,11 0,05 0,20 0,04 0,15 0,15 0,24 0,21 0,22 0,05 0,05 0,19 0,08 0,09 0,00 Ras io E isiensi f Ras io E is iens i f Rasio E is iens i f Ras io E is iens i f Rasio E is iens i f Ras io E is iens i f 2004 2005 2006 2007 2008 2009 27.010 Program M anajem en Pelay anan Pendidikan 27.009 Program Penelitian dan P engem bangan P endidikan 27.008 Program Pengem bangan Buday a Baca dan P em binaan Perpustakaan 27.007 Program Peningkatan M utu P endidik dan Tenaga Kependidikan 27.006 Program Pendidikan Kedinas an 27.005 Program Pendidikan Non Form al 27.004 Program Pendidikan Tinggi 27.003 Program Pendidikan M enengah 27.002 Program Wajib Belajar P endidikan Das ar Sem bilan Tahun 27.001 Program Pendidikan A nak Us ia Dini Gambar 4. Rasio Efisiensi Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Pendidikan yang 60
  • 20. Pengawasan Pembangunan UU 25/2004 UU 17/2003 UU 80/2003 PERPRES NO. 7/2005 UU 01/2004 PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN BAPPENAS, BAPPEDA DEP. KEUANGAN DEPARTEMEN/LPND PENGAWASAN INTERN : BPKP, IRJEN,BAWASDA EKSTERN : BPK, KPK, MASYARAKAT UU 15/2004 (BPK) UU 80/2003 (BKP,INTJEN, BAWASDA 61
  • Sistem Pengawasan Pembangunan (nasional) 62
  • Sistem Pengawasan Pembangunan (khusus) 63
  • Pengawasan Pembangunan Politik dan Pembangunan 64
  • 21. Evaluasi Pembangunan 65
  • Bagian 4. Penentuan Kriteria dan Penentuan Alternatif 66
  • 1. Penentuan Kriteria 1. Prioritas Pembangunan Nasional 2. Prioritas Pembangunan Bidang 3. Pembangunan Berdimensi Kewilayahan 67
  • 1. Penentuan Kriteria 1. Prioritas Pembangunan Nasional • Meliputi Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas yg bersifat Nasional. • Mencerminkan Platform Presiden sehingga prioritas dan fokus prioritas nasional dapat bersifat lintasbidang dan atau sama dengan prioritas dan fokus prioritas bidang. 2. Prioritas Pembangunan Bidang • Memuat Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas Bidang. • Prioritas Bidang dan Fokus Prioritas Bidang tersebut sejauh mungkin bersifat lintas sektor/KL dan dimungkinkan satu bidang memiliki lebih dari satu prioritas. Walaupun indikator dampaknya dapat saja hanya satu. Uraian yang bersifat lintas sektor/KL tersebut dapat dilengkapi dengan uraian sektor. Mengawal RPJP Membedakan RPJMN dengan Renstra 68
  • 1. Penentuan Kriteria ARAH KEBIJAKAN DAN Masukan dari STARTEGI PEMBANGUNAN Pemangku Visi, Misi, Komitmen NASIONAL 2010-214 Skala Prioritas Kepentingan Program Internasional/ RPJPN Prioritas GlobalI 2005-2025 Presiden Terpilih PRIORITAS NASIONAL (INDIKATOR DAMPAK) KONDISI UMUM PERKIRAAN PENETAPAN SASARAN POKOK (Identifikasi PERMASALAHAN DAN Permasalahan dan PEMBANGUNAN NASIONAL FOKUS TANTANGAN UTAMA PRIORITAS Penyebabnya) 2010 - 2014 2010 - 2014 (Isu Strategis PROGRAM Lintas Bidang/K-L) (INDIKATOR OUTCOMES) Misi BASELINE DATA: Hasil Evaluasi KEGIATAN PRIORITAS Pembangunan Kondisi RPJMN Saat ini 2004-2009 Yang Belum (INDIKATOR OUTPUT) Selesai 2004-2009 SUMBER DAYA (INDIKATOR INPUTS) Perumusan Masalah & Tantangan, Penetapan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 69
  • 1. Penentuan Kriteria Arah Kebijakan Pembangunan memuat Strategi yang merupakan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalah pokok dalam rangka mencapai sasaran prioritas. Kerangka pikir mendasari penyusunan Prioritas, Fokus Prioritas, dan Kegiatan Prioritas. RPJMN adalah operasionalisasi dari RPJPN. RPJPN dituangkan ke dalam bidang-bidang pembangunan. Prioritas Bidang adalah langkah-langkah utama atau kebijakan untuk mewujudkan tahapan RPJPN. Tahapan RPJPN dalam RPJMN II adalah: “Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan Iptek, memperkuat daya saing perekonomian” 70
  • 2. Penentuan Alternatif Dimungkinkan bagi Presiden terpilih untuk menentukan/mengubah Kegiatan bukan Prioritas menjadi Kegiatan Prioritas. Contoh: Kegiatan Bidang Politik 1.1.1 menjadi Kegiatan Prioritas Nasional E Dalam kasus ini, pada iterasi berikutnya Kegiatan Bidang Politik 1.1.1 disesuaikan sehingga menjadi Kegiatan Prioritas Bidang (pada Buku II) 71
  • 2. Penentuan Alternatif Menentukan Prioritas Pembangunan Bidang dulu. Menuliskan Kondisi Umum, Permasalahan dan Sasaran Bidang, serta Strategi Arah Kebijakan Arah Kebijakan berisi: Kerangka Pikir dari Arah Kebijakan Bidang (Policy Planning) merupakan dasar bagi penetapan: 1. Prioritas Bidang dengan indikator impact, 2. Fokus Prioritas Bidang dengan indikator outcome, 3. Kegiatan Prioritas Bidang dengan indikator output. Menentukan “mainstreaming yang diinginkan” Mengindikasikan mana yang akan dijadikan Prioritas Nasional 72
  • 3. Penentuan Prioritas Pembangunan Nasional Prioritas Pembangunan Nasional Bab I: Kondisi Umum 1.1 Pencapaian Pembangunan 1.2 Permasalahan dan Sasaran Permasalahan : Merupakan perkiraan permasalahan nasional yang akan dihadapi di masa depan berdasarkan perkembangan sampai saat ini dan tantangan kedepan (perkiraan permasalahan yang menonjol dimasa depan). Sasaran : Merupakan sasaran prioritas nasional menggunakan indikator dampak (Impact). Contoh: Permasalahan: Permasalahan kesehatan, indikator kesehatan masih tertinggal dibandingkan dengan negara yang memiliki pendapatan perkapita sama dengan Indonesia, dan berkembangnya penyakit degeneratif. Sasaran : Membaiknya Indikator kesehatan. Bab II: Misal, sesuai arahan RPJPN 2005-2025 73
  • 3. Penentuan Prioritas Prioritas Pembangunan Nasional Bab III: Kerangka Ekonomi Makro Rumusan strategi pembangunan secara umum yang mencakup kerangka ekonomi makro & pembiayaan Bab IV: Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional (bersumber dari visi, misi, dan prioritas presiden) 4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang/KL Arah kebijakan pembangunan memuat strategi yang merupakan kerangka pikir/kerangka kerja sebagai dasar dalam menysusun prioritas, fokus prioritas, dan kegiatan prioritas untuk memecahkan permasalahan pokok dan mewujudkan sasaran prioritas. Buku I mencerminkan platform Presiden sehingga prioritas dan fokus prioritas nasional bersifat lintas bidang (atau sama dengan prioritas dan fokus prioritas bidang). Fokus dan kegiatan prioritas dimuat dalam lampiran Buku 1 (berupa Matriks Fokus dan Kegiatan Prioritas Nasional). 4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kewilayahan Berisi arah kebijakan pembangunan wilayah dari perspektif pembangunan nasional dan keterkaitan antar wilayah. 4.3 Pengarusutamaan Pembangunan Lampiran Buku I: - Matriks Rencana Tindak Prioritas Nasional (Prioritas Nasional, Fokus Prioritas , dan Kegiatan Prioritas). - Matriks Indikator Kinerja Pengarusutamaan Pembangunan Keterangan: Kaidah pelaksanaan (termasuk di dalamnya monitoring dan evaluasi) masuk ke dalam batang tubuh Perpres-nya 74
  • 4. Matriks Sasaran – Indikator - Target PRIORITAS RPJM: Nama Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014 - Visi/Goal : Pernyataan visi (goal) dari Prioritas dalam 1 kalimat. - Sasaran Pokok : Pernyataan sasaran prioritas yang utama (dampak yang diharapkan). - Indikator : Pernyataan Indikator Dampak dari pencapaian Prioritas Nasional ALOKASI ANGGARAN BASELINE FOKUS TARGET KEGIATAN PRIORITAS PRIORITAS INSTANSI /KEGIATAN PENANGGUNG No. SASARAN INDIKATOR PRIORITAS JAWAB/ PELAKSANA 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 1. FOKUS Indikator K/L Koord. Fokus PRIORITAS 1 Outcomes Prioritas 1 BUKU II a. Kegiatan Indikator Prioritas A Output/Keluar an Kegiatan Prioritas A K/L X b. Kegiatan Indikator Prioritas B Output/Keluar an Kegiatan Prioritas B K/L Y 75
  • 3. Penentuan Prioritas Pembangunan Bidang Prioritas Pembangunan Bidang Bab I: Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 1.1 Kondisi Umum Merupakan gambaran perkembangan pembangunan bidang sampai dengan saat ini disertai dengan pencapaian yang telah dihasilkan. 1.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Bidang Merupakan permasalahan Bidang yang akan dihadapi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan berdasarkan perkembangan sampai saat ini dan tantangan kedepan yaitu perkiraan permasalahan yang menonjol dimasa depan, misalnya: walaupun telah tercapai banyak kemajuan dalam Bidang Kesehatan namun tingkat kesehatan masih relatif rendah dibandingkan negara dengan tingkat pendapatan yang sama. Tingkat kesehatan yang rendah akan mempengaruhi tingkat produktifitas yang pada gilirannya berpotensi menurunkan daya saing. Selanjutnya ditetapkan sasaran Prioritas Bidang yang menunjukkan perbaikan dari permasalahan yang sudah diidentifikasi tersebut (berikut indikator capaiannya yaitu indikator dampak/impact). 76
  • 3. Penentuan Prioritas Pembangunan Bidang 1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Arah kebijakan memuat strategi yang merupakan kerangka pikir/kerangka kerja sebagai dasar penetapan Prioritas Bidang, Fokus Prioritas Bidang, dan Kegiatan Prioritas Bidang untuk memecahkan permasalahan pokok dan mewujudkan sasaran prioritas bidang (policy structure). Arah kebijakan yang ditempuh sangat tergantung kepada sasaran yang ingin dicapai. Arah kebijakan untuk penurunan Angka Kematian Ibu sebesar 10% akan berbeda dengan penurunan sebesar 50%. Pada setiap bidang diuraikan prioritas bidang dan fokus prioritas bidang yang dilengkapi dengan kegiatan prioritas bidang (Kegiatan prioritas dicantumkan sebagai lampiran Bidang/Bab dalam bentuk matriks rencana tindak bidang). Prioritas Bidang merupakan kebijakan yang diambil untuk mendukung pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Bidang yang dicanangkan dalam periode 5 tahun kedepan, dan sejauh mungkin bersifat Lintas Sektor/KL. Fokus prioritas bidang (dengan indikator outcome) adalah arah kebijakan yang diambil untuk mendukung pencapaian sasaran fokus prioritas bidang melalui kegiatan prioritas yang bersifat lintas sektor/KL. Lampiran BAB 1: Matriks Rencana Tindak Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama: Fokus Prioritas (Indikator Outcome) Kegiatan Prioritas (Indikator Output) 77
  • 3. Penentuan Prioritas Pembangunan Bidang Bab II : Bidang Ekonomi s.d.a Lampiran BAB II: Matriks Rencana Tindak Bidang Ekonomi Bab III : Bidang Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Bab IV : Bidang Sarana Dan Prasarana Bab V : Bidang Politik Bab VI : Bidang Pertahanan Dan Keamanan Bab VII : Bidang Hukum Dan Aparatur Bab VIII: Bidang Wilayah Dan Tata Ruang Bab IX : Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Lampiran Buku II: Matriks Implementasi: Rencana Tindak Pembangunan Jangka Menengah Per K/L : 1. Semua Program dan Kegiatan prioritas menurut K/L 2. Kegiatan prioritas dari K/L yang tidak masuk dalam lingkup kategori Bidang namun mendukung pencapaian sasaran pokok prioritas nasional (Contoh: Bappenas) 78
  • 4. Matriks Sasaran – Indikator - Target Matriks Rencana Tindak Bidang Program Lintas Kementerian/Lembaga BIDANG PEMBANGUNAN : ................................................ PRIORITAS BIDANG : ................................................. ALOKASI ANGGARAN BASELINE FOKUS KEGIATAN PRIORITAS SASARAN TARGET PRIORITAS (Hasil KEMENTERIAN/ /KEGIATAN No. Outcomes/ INDIKATOR PROGRAM LEMBAGA PRIORITAS Output yang TERKAIT diharapkan) 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 1. FOKUS Indikator PRIORITAS Outcomes BIDANG A.1 BUKU II a. Kegiatan Indikator PROGRAM Prioritas X Output/Keluar Kementerian/ an Kegiatan Lembaga X Prioritas X K/L X b. Kegiatan Indikator PROGRAM Prioritas Y Output/Keluar Kementerian/ an Kegiatan Lembaga Y Prioritas Y K/L Y 79
  • 4. Matriks Sasaran – Indikator - Target Lampiran Program Kementerian/Lembaga ALOKASI ANGGARAN TARGET BASELINE PROGRAM/ KEGIATAN KEGIATAN PRIORITAS K/L No. SASARAN INDIKATOR PRIORITAS 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 - Kementerian/Lembaga A 1. PROGRAM 1 Outcome Program 1 - Kegiatan A (Prioritas - Output Kegiatan Prioritas A Nasional) - Output Kegiatan Prioritas B - Kegiatan B (Prioritas Bidang) 2. PROGRAM 2 Outcome Program 2 - Kegiatan C (Prioritas -Output Kegiatan Prioritas C Nasional) -Output Kegiatan Prioritas D - Kegiatan D (Prioritas Bidang) - Kementerian/Lembaga B 1. PROGRAM 1 Outcome Program 1 - Kegiatan E (Prioritas - Output Kegiatan Prioritas E Bidang) 80
  • Contoh: Sasaran, Indikator, dan Target Fokus Prioritas: Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, kekurangan gizi, dan pemberantasan penyakit menular. Salah Satu Kegiatan: Sasaran: Menurunnya angka kematian ibu melahirkan. Indikator: Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. Target: 102 (per 100.000 kelahiran hidup) pada tahun 2015. 81
  • 3. Penentuan Prioritas Pembangunan Berdimensi Kewilayahan Bab I : Arah Pengembangan Wilayah 1.1 Pendahuluan 1.2 Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) 1.3 Arahan RPJMN 2010-2014 1.4.Perkembangan Kesenjangan Antarwilayah Saat Ini 1.5 Perkiraan Kinerja Pengembangan Wilayah 1.6 Prioritas Pengembangan Ekonomi Daerah Bab II : Pengembangan Wilayah Papua 2.1 Kondisi saat ini 2.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua 2.3 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Papua 2.4 Program dan Kegiatan Prioritas 2.5 Kerangka Regulasi Lampiran: Matriks kerangka investasi dan regulasi Bab III : Strategi Pengembangan Wilayah Maluku ---Dan Seterusnya--- Bab VIII : Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera Matriks Lampiran: Program Lintas K/L dan Kegiatan Pokok per Wilayah 82
  • 4. Matriks Sasaran – Indikator - Target Matriks Lampiran Prioritas Pengembangan Wilayah…*) WILAYAH : ........................................... Alokasi anggaran Bidang/ Kementerian/ Program baseline kegiatan Kegiatan prioritas Lembaga prioritas* Bidang A - Kegiatan A1 - Kegiatan A2 - Kegiatan A3 Bidang B - Kegiatan B1 - Kegiatan B2 - Kegiatan B3 Bidang C - Kegiatan C1 * kumulatif 5 tahun (2010-2014) 83
  • Tanggal-tanggal penting terkait penyusunan RPJMN & Renstra 2010-2014, dan RKP 2010 (Januari – Mei 2009) Contoh 2008 1 Jan 09 1 Feb 09 1 Mar 09 1 Apr 09 1 Mei 09 Panduan penulisan RPJMN (s.d. 31/12) Struktur penulisan & materi Raker I (15/4) pokok selesai (1/4) Agenda Raker I: Background study Rumusan strategi pembangunan (termasuk kerangka ekonomi makro & -Paparan D. Ekonomi, (s.d 31/12) pembiayaan) (1/1-1/4) D. Otda, & para Deputi -Pembahasan Evaluasi 4thn RPJMN 2004-2009 (s.d 1/4) Penulis menyampaikan Rangkaian diskusi (1/12/08 s.d. 1/4/09) kpd Penanggung Jawab/Ketua Pokja Penyerapan aspirasi masyarakat (s.d. 1/4/09) (1/5) Panduan penulisan Renstra (s.d. 1/4) Konsep Rancangan Renstra dimintakan dari K/L (Bottom-Up) (1/4-15/5) 1 Jan 09 1 Feb 09 1 Mar 09 1 Mei 09 1 Apr 09 Penulisan Rancangan Awal RKP 2010: Buku I Musrenbangprov (1- Ranc. Interim RKP dan II (13/1-20/3) 17/4) 2010 (20/4-2/5) Rakorpus Rapim membahas RKP 2010 & Pagu Indikatif (16/3) (15-16/4) Penyusunan Renja K/L, Pertemuan dgn Presiden (laporan ttg Trilateral Meeting, & Rancangan Prioritas RKP 2010) (13/4) penyampaian Renja K/L kpd Bappenas (17-30/4) Sid. Kabinet: Ranc. Awal RKP, Ranc. Pagu Indikatif, & Finalisasi SEB (4-15/4) 84
  • Tanggal-tanggal penting terkait penyusunan RPJMN & Renstra 2010-2014, dan RKP 2010 (Juni – Oktober 2009) Contoh 1 Mei 09 1 Jun 09 1 Jul 09 1 Agt 09 1 Sept 09 1 Okt 09 Raker II Draft I Konsep Draft II (15/5) Penanggung Jawab/Ketua Pokja Rancangan Konsep menyampaikan ke Sekretariat (15/06) Awal, selesai Rancangan (01/8) Awal, selesai Penjaringan aspirasi (01/10) Pembahasan/ konsultasi Tim masyarakat (1/8-31/8) Penyempurnaan Draft I Penyusunan Konsep (1/06-31/08) Rancangan Rancangan Awal RPJMN untuk Awal RPJMN penyempurna-an (15/6-31/7) (1/10-5/11) 1 Mei 09 Trilateral meeting (15/5-15/6) Renstra (Bottom-Up) 1/4-15/5) Konsep Rancangan Renstra (15/5-1/10) 1 Jun 09 1 Jul 09 1 Agt 09 1 Sept 09 1 Okt 09 1 Mei 09 Musrenbangn as (6-8/5) Sid. Kabinet (13/5) Ranc. Akhir RKP 2010 (8-12/5) Penyempurnaan Ranc. Akhir dgn masukan Sid. Kabinet (14-15/5) Pengajuan penetapan Perpres ttg RKP 2010 (18/5) 85
  • Tanggal-tanggal penting terkait penyusunan RPJMN & Renstra 2010-2014, dan RKP 2010 (Oktober 2009 – Januari 2010) Contoh . PR n es nD t II ka Pr d g i ne tap 0) an ) si ) ab ) ite 0/1 ntik (2 la /01 ulta /0 1 g K /0 1 N d (10 ns (15 an (30 JM Pe K o Sid RP 1 Okt 09 1 Nov 09 1 Des 09 1 Jan 10 Rancangan Rancangan Akhir Sidang Kabinet I RPJMN (1-10/12) RPJMN (1-15/01) (05/11) Penyem- Musrenbang purnaan Jangka Menengah Rancangan (20-30/12) Akhir RPJMN (15-29/01) Rancangan Awal RPJMN Sosialisasi (10- (1/10-5/11) 30/12) Rancangan Renstra (5/11- Penyesuaian & 1/12) penetapan. Renstra (30/1 - 30/3) 86
  • Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto Visi: Gotong royong membangun kembali Indonesia Raya yang berdaulat, bermartabat, adil, dan makmur Misi: 1. Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat 2. Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan 3. Menyelenggarakan pemerintahan yang tegas dan efektif Agenda Pokok Membangun Kembali Indonesia Raya: 1. Kekayaan negara untuk kemakmuran rakyat 2. Melaksanakan ekonomi kerakyatan 3. Membangun kedaulatan pangan dan energi 4. Menyelenggarakan pemerintahan yang tegas, bersih, dan efektif dalam melayani rakyat 5. Menciptakan manusia Indonesia yang unggul, sehat, dan berkepribadian melalui pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan 87
  • Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono Visi: Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan Misi: 1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera 2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi 3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang Agenda Utama Pembangunan Nasional 2009-2014: 1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat 2. Perbaikan tata kelola pemerintahan 3. Penegakan pilar demokrasi 4. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi 5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan 88
  • M. Jusuf Kalla-Wiranto (1/2) Visi: Indonesia yang adil, mandiri, dan bermartabat Misi: 1. Tercapainya ekonomi bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat 2. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis, dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat 3. Mewujudkan kesejahteraan sosial, ketahanan budaya, dan otonomi daerah yang sehat, efisien, dan efektif untuk lebih memantapkan integrasi nasional yang menjamin kebhinnekaan 4. Mewujudkan bangsa yang aman, tenteram, dan damai dengan penegakan hukum dan HAM 5. Mewujudkan Indonesia yang dihormati dan disegani oleh bangsa- bangsa lain dalam bidang ekonomi dan politik 89
  • M. Jusuf Kalla-Wiranto (2/2) Agenda Kebijakan: 1. Ekonomi: membangun ekonomi kerakyatan, membangun kedaulatan pangan dan energi, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, menciptakan struktur eknomi nasional yang adil 2. Politik dan Hukum: memperkuat sistem presidensiil yang didukung sistem kepartaian yang sederhana, menata kembali fungsi-fungsi lembaga negara, reformasi birokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang tangkas tanggap dan cepat 3. Pertahanan dan Keamanan: menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, modernisasi alat utama sistem persenjataan TNI-Polri, peningkatan anggaran pertahanan dan keamanan 4. Pendidikan: meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan, meningkatkan penyediaan pendidikan yang terjangkau 5. Sosial Budaya: meningkatkan solidaritas sosial kesetiakawanan dan memupuk semangat nasionalisme 6. Kesehatan: meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan dokter dan tenaga medis yang memadai bagi daerah tertinggal 7. Pemuda dan Olahraga: pengembangan kepeloporan pemuda, peningkatan prestasi olahraga 90
  • Bagian 5. Perencanaan Teknokratis dan Perencanaan Partisipatif 91
  • I. Perencanaan Teknokratis • Teknokrasi secara etimologis berasal dari kata-kata techné (teknik) dan kratein (memerintah). Teknokrasi ialah pemerintahan yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip teknologi, seperti efisiensi, kuantifikasi, produktivitas, perencanaan, dan penggunaan kiat, serta SOTA (state of the art). • Pembangunan yang teknokratik menempatkan pemerintah sebagai pihak yang secara mutlak berwenang untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk kepentingan publik, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan teknis dari pemerintah sendiri. • Model ini biasanya berafiliasi dengan pola pembangunan top-down, dimana pemerintah berwenang mengatur masyarakat dan tingkat pemerintahan dibawahnya dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah itu sendiri. • Dalam pembangunan teknokratis, yang diutamakan adalah pertimbangan teknis dan keilmuan dari pemerintah dalam membangun fondasi argumentatif strategi pembangunan. 92
  • II. Perubahan Paradigma Pembangunan • Sejak bergulirnya era reformasi 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk memperbaiki sistem tata pemerintahan dan desentralisasi, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. Inovasi- inovasi dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan kebijakan publik dalam mendukung sebuah bentuk demokrasi partisipatorik sangat diperlukan. • Setidaknya ada lima paradigma baru yang menyebabkan perubahan dan perkembangan pola pikir dalam perencanaan yang juga menyebabkan perubahan pada produk-produk rencana di Indonesia, yaitu : – Pertumbuhan perekonomian global – Orientasi pembangunan – Kemitraan pemerintah dan masyarakat (Public-Private Partnership) – Perkembangan sistem dan teknologi informasi – Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. • Bandul pembangunan telah bergerak ke arah tradisi partisipasi. Prakarsa- prakarsa baru mulai berkembang dalam masyarakat seiring dengan mulai dibukanya ruang-ruang partisipasi bagi masyarakat dan desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. 93
  • III. Reposisi Peran Pemerintah Peranan pemerintah pada masa lalu : Peranan yang dituntut dari 1. Penentu utama arah pemerintah saat ini: pembangunan 1. “manajer” perubahan 2. “Pakar” yang paling (menjalankan fungsi mengetahui dan manajerial dan koordinasi) “berhak” menentukan 2. Fasilitator dan katalisator arah pembangunan terciptanya sinergi antar stakeholders pembangunan 3. Peran advokasi dan pembimbingan 94
  • IV. Prinsip Perencanaan Prinsip-prinsip perencanaan yang baik: (1) Prinsip partisipatif, menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. (2) Prinsip kesinambungan, menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus menerus dalam kesejahteraan. (3) Prinsip holistik, dimaksudkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. (Gharajedaghi dan Ackoff, 1986) 95
  • V. Pembangunan Partisipatif Partisipasi merupakan proses anggota masyarakat sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kebijakan- kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka (Sumarto, 2004) “Perencanaan tidak dapat efektif, kecuali bila dilakukan dengan pengenalan, pemahaman, dan pemanfaatan struktur kekuatan pemerintah dan non-pemerintah” (Branch, 1995) 96
  • VI. Kekuatan dan Kelemahan Perencanaan Partisipatif Kekuatan (Adams, 2004; Layzer, 2002) : • Berperan memelihara sistem demokrasi lokal • Menunjukkan dukungan • Mengkritisi isu kebijakan • Menyusun agenda kebijakan • Menunda pengesahan/pemberlakuan suatu kebijakan • Mengembangkan jaringan antar dan antara warga dengan pejabat terpilih • Menghasilkan solusi lestari dan peduli lingkungan Kelemahan (Irvin dan Stansbury, 2004) : • Pemborosan sumber daya dalam pembuatan kebijakan (dalam masyarakat kurang ideal) • Tidak efektif sebagai persuasi rasional (dalam kondisi tertentu) • Tergantung karakter/sifat stakeholders 97
  • VII. Tantangan dan Kendala Sinkronisasi Pembangunan Teknokratis dan Partisipatif PERENCAAAN DULU PERENCANAAN YANG DIINGINKAN Daftar Usulan - “Shopping List” Rencana Kerja - “Working Plan” • Sebanyak-banyaknya • Input (Rp., Tenaga Kerja, Fasilitas, dll.) • Seindah-indahnya • Kegiatan (Proses) • Tidak terbatas • Hasil nyata: Output, Outcome, Dampak Oleh karena itu, Perencanaan Pembangunan • Dimulai dengan data dan informasi tentang Sine realitas sosial, ekonomi, budaya dan Tek rg politik yang terjadi di masyarakat, nok ikan Part rasi da isip ketersediaan sumberdaya dan visi/arah asi n pembangunan !! Critical point-nya adalah • Menyusun hubungan optimal antara masukan (input), proses, dan keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact). UU SPPN 98
  • IX. Skala Nasional semua pendekatan di-”akomodasi” Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. 99
  • Terima kasih • Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan … Mobilephone +62.811 112266 Email-1 wrihatnolo@yahoo.com Email-2 wrihatnolo@bappenas.go.id Website www.wrihatnolo.blogspot.com www.slideshare.net/wrihatnolo 100