Manajemen Perencanaan Pembangunan membahas konsep, pendekatan, dan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan perencanaan pembangunan berbasis proses.

1. Seri Manajemen Pembangunan #1
Penyusunan
rencana
Penetapan
Penetapan
Rencana
Rencana
Pelaksanaan
Perencanaan
rencana
Evaluasi
Berbasis
Kinerja
Pengendalian
Pelaksanaan
rencana
Perencanaan Pembangunan
Konsep dan Aplikasi
LPEM FEUI Jakarta, 15 Oktober 2010

2. Tujuan
Peserta diharapkan untuk memahami dan
mengaplikasikan secara sederhana konsep,
pendekatan dalam perencanaan, mekanisme dan
dokumen perencanaan, serta berbagai indikator
kinerja pembangunan dalam proses perencanaan
pembangunan daerah.
2

3. Pokok Bahasan
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah:
1. Mendiskusikan sistem perencanaan di Indonesia serta perkembangannya dari waktu ke
waktu.
2. Membahas sistem perencanaan pembangunan yang berlaku di Indonesia
3. Membahas lembaga perencanaan di pusat maupun di daerah.
4. Menyusun sederhana dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan UU
SPPN tahun 2004.
Sub-Pokok Bahasan:
1. Perkembangan sistem perencanaan di Indonesia.
2. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: UU SPPN th 2004.
3. Mekanisme pembuatan dokumen perencanaan.
4. Lembaga Perencana Pusat dan Daerah.
5. Penyusunan dokumen-dokumen perencanaan daerah (termasuk visi misi):
a. RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra.
b. SKPD, RKP Daerah, Renja SKPD, rincian dokumen RAPBD (isi & cakupan).
Referensi:
1. Strategic Management, Manajemen Strategis Sektor Publik.
2. UU No.25 / 2004 tentang SPPN.
3. Surat Edaran Mendagri No. 050/20/SJ/2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen
RPJP Daerah dan RPJM Daerah.
3

4. Kisi-kisi
Bagian 1. Definisi dan Konsep Pembangunan dan
Perencanaan Pembangunan
Bab 1-6
Bagian 2. Penyusunan Dokumen Rencana
Pembangunan
Bab 7-12
Bagian 3. Penerapan dan Simulasi
Bab 13-16
4

5. Hakikat
Pembangunan dan
Perencanaan
5

6. 1. Paradigma Pembangunan
Paradigma pertumbuhan ekonomi.
Paradigma pembangunan sosial.
Paradigma ekonomi-politik.
Paradigma pembangunan manusia.
Paradigma
Pertumbuhan
Ekonomi
Paradigma
Pembangunan
Sosial
Paradigma
Ekonomi-
Politik
Paradigma
Pembangunan
Manusia
Pembangunan
?
Berkelanjutan
Gender

7. 1. Paradigma Pembangunan #2
PARADIGMA PERTUMBUHAN EKONOMI
Teori pertumbuhan klasik.
Teori pertumbuhan ekonomi modern.
Teori pertumbuhan neo-klasik.
TEORI PERTUMBUHAN KLASIK
Adam Smith (1776): Pembagian Kerja dan Skala Ekonomi.
Disempurnakan oleh Thomas Malthus (1798) dan David Ricardo (1917).
TEORI PERTUMBUHAN EKONOMI MODERN
Akumulasi modal dan peningkatan SDM oleh Harrod (1948) dan Domar (1946): Pertumbuhan ekonomi = tingkat
tabungan dan produktivitas modal.
Arthur Lewis (1954): Model “Surplus of Labor”.
TEORI PERTUMBUHAN NEO-KLASIK
Solow (1957): Memasukkan unsur teknologi.
Becker (1964): Peningkatan produktivitas tenaga kerja dapat didorong dg pendidikan, pelatihan, peningkatan
kesehatan.
Romer (1990): New Growth Theory: Teknologi bukan faktor eksogen tapi endogen.
Nurkse (1953): Perdagangan adl mesin pertumbuhan kemajuan ekonomi negara maju, memberi imbas pada
negara yang kaya sumberdaya alam oleh sebab meningkatnya permintaan.
Rostow (1960): Lima tahap pembangunan: 1) traditional society, 2) precondition for growth, 3) the take off, 4)
the drive to maturity, 5) the age of high mass consumption.
Chenery & Syrquin: Transformasi ekonomi dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor industri dan jasa.

8. 1. Paradigma Pembangunan #3
PARADIGMA PEMBANGUNAN SOSIAL
Chenery, et.al. (1974): Memadukan konsep pertumbuhan dan pemerataan.
Streeten, et.al. (1981): Konsep basic human need sbg strategi penyediaan
pelayanan dasar.
Todaro (1985): Kaitan antara pengangguran, ketidakmerataan pendapatan, dan
kemiskinan.
PARADIGMA EKONOMI POLITIK
Kesenjangan dan kemiskinan dipengaruhi oleh ideologi dan politik.
Eksploitasi terhadap negara pra-kapitalis oleh negara kapitalis.
Polarisasi hubungan “Center” dan “Periphery”.
MARXIS & NEO-MARXIS
Andre Gunder Frank (1967): Revolusi sebagai resep pembangunan pinggiran.
Dos Santos (1969), Tavares & Serra (1970), Cariola & Sunkel (1982): Pembangunan
masyarakat bangsa.
NON-MARXIS
Goulet (1974??): Pembangunan harus menghasilkan: 1) solidaritas baru, 2)
memelihara keragaman budaya, 3) menjunjung tinggi martabat serta kebebasan
manusia.
Korten (1984): Pembangunan yang berpusat pada masyarakat.

9. Gambaran Pembangunan di Negara Berkembang (Todaro, 1997)
• Tingkat kehidupan yang rendah
(pendapatan per kapita rendah, kondisi perumahan tidak memadahi, sarana kesehatan
terbatas, tingkat pendidikan rendah, tingkat kematian bayi tinggi, tingkat harapan hidup
rendah, perasaan tidak aman, dan rasa putus asa).
• Tingkat produktivitas yang rendah
(disebabkan oleh kurangnya input komplementer seperti modal fisik, dan manajemen
yang baik)
• Tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi
(tingginya tingkat kelahiran menyebabkan proporsi penduduk muda sehingga rasio
beban tanggungan menjadi tinggi)
• Tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semu
(penggunaan tenaga kerja tidak sesuai dan tidak efisien)
• Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer
(tahun 1997 sebesar 60-80 Persen penduduk di NSB tinggal di Perdesaan sehingga
pada umumnya perekonomian berorientasi kepada kepada produk-produk primer).
• Kekuasaan, ketergantungan, dan vulnerabiliti dalam hubungan-hubungan
internasional
(akibat dari kelemahan-kelemahan yang ada maka NSB mempunyai tingkat
ketergantungan yang tinggi kepada negara maju)

10. 1. Paradigma Pembangunan #4
PARADIGMA PEMBANGUNAN MANUSIA
Menciptakan lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati
kehidupan kreatif, sehat dan berumur panjang.
Ul Haq (1995): Pembangunan = memperluas pilihan: meningkatkan kemampuan,
menggunakan kemampuan untuk bekerja, menikmati kehidupan, aktif dalam
kegiatan sosial-budaya dan politik.
MASALAH KESENJANGAN
• 1 dari 7 orang masuk golongan miskin sekali (kurang 14%).
• 3,2% angkatan kerja menganggur.
• 36,5% pekerja setengah menganggur.
• >77% pekerja berpendidikan hingga SD.
• >97% unit usaha (1992) beromzet < Rp. 50 juta per tahun.
• 51,6% rumahtangga petani adalah petani gurem.
• Rakyat di perdesaan & daerah tertinggal hidup terbelakang.
• Peningkatan pendapatan penduduk berpenghasilan tinggi lebih cepat ketimbang
peningkatan pendapatan penduduk berpenghasilan rendah.
• Tidak terjadi pergeseran berarti dalam presentase jumlah penduduk golongan atas
(42%) dan golongan bawah (58%).
• Laju penurunan kemiskinan semakin lambat, selama 3 tahun menurun 1,4%.

11. 1. Paradigma Pembangunan #5
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pengertian Pemberdayaan Masyarakat:
1. Konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial
(people centered, participatory, empowering, & sustainable).
2. Lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar atau sekedar
mekanisme mencegah proses pemiskinan tetapi merupakan
pembangunan alternatif untuk mencapai: inclusive, democracy,
appropriate economic growth, gender equality, and intergenerational
equity (Friedman 1992).
Upaya Pemberdayaan Masyarakat:
1. Menciptakan iklim yang kondusif (enabling).
2. Memperkuat potensi-daya yang dimiliki masyarakat (empowering).
3. Melindungi-mencegah penindasan yang kuat terhadap yang lemah.

12. 2. Pergeseran Paradigma Pembangunan di Indonesia
12

13. 3. Pengaruh Pergeseran Paradigma Pada Kebijakan Makro
13

14. 4. Jadi Apa Donk Kesimpulan Makna Pembangunan?
Makna Pembangunan
Secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan
struktur secara sengaja dan terukur misal tingkat
kesejahteraan.
Agar perubahan struktur dapat dilakukan secara terukur,
maka diperlukan perencanaan.
Namun sudahkah perencanaan yang telah kita lakukan
membawa perubahan struktur?
14

15. 5. Pembangunan Mendorong Peningkatan Kualitas Hidup
INPUT KERJA PENDAPATAN = KONSUMSI
KEGIATAN
Modal, OUTPUT
SDM, SDA KEGIATAN
KESEMPATAN PROFIT/
BERUSAHA PENDAPATAN
PERUBAHAN
ah an
TEKNOLOGI
Perub
KUNCI
SUKSES
TABUNGAN
PEMUPUKAN MODAL
WELFARE FOR ALL SENDIRI 15
*) PERUBAHAN TEKNOLOGI

16. 6. Perencanaan memanajemeni pencapaian tujuan Pembangunan
1. Perencanaan memastikan
perubahan struktur terjadi.
Perubahan struktur harus dipastikan dapat
terjadi pada diri kita, keluarga/rumah tangga,
masyarakat, daerah, negara.
Bagaimana memastikannya?
• Dengan memperkecil peluang munculnya
ketidakpastian (Harrod-Domar, Rostow, etc)
16

17. 7. Dimensi Tujuan Pembangunan dalam Perencanaan
Tiga elemen utama ketidakpastian:
Pertama, elemen waktu. Semakin kita dapat menjamin
sesuatu akan ada sesuai dengan waktunya, maka
semakin kecil peluang ketidakpastian.
Kedua, elemen ruang. Semakin kita dapat menjamin
sesuatu sesuai ukuran yang kita inginkan, maka
semakin kecil peluang ketidakpastian.
Ketiga, elemen materi. Semakin kita dapat menjamin
sesuatu ada secara indrawi, maka semakin kecil
peluang ketidakpastian.
17

18. 8. Perencanaan Pendekatan Rumah Tangga dalam Penentuan Intervensi Pemerintah
Contoh: APBD Mukomuko
18

19. 9. Perencanaan Pembangunan Manusia
RT, RW,
Keluarga
Dasawisma, Dusun
Desa, Kelurahan,
Kampung, Nagari,
Banjar
Makan
Pendidikan
Kesehatan Kecamatan, Distrik
Masyarakat, Keluarga Besar
Sumber Energi Kabupaten, Kota
Transport
Provinsi
Bangsa
Negara
(NKRI) 19

20. 10. Perencanaan adalah efisiensi faktor produksi
2.Perencanaan efisiensi faktor
produksi
Kehidupan manusia pasti menuju titik 0
Alam Mobilitas massa alam 0
Manusia Mobilitas massa manusia ~ m
Nol dibagi tak terhingga Nol
Manusia
Manusia hanya bisa menunda
atau memperlama agar alam
lebih lambat bergerak ke titik nol.
Atau jumlah manusianya
dibatasi. Alam
t
Teknologi, modal, kapasitas
manusia (Solow) 20

21. 11. Perencanaan adalah visi
3.Perencanaan menetapkan visi
Perencanaan, dalam arti luas merupakan
upaya manusia meminimalkan ketidakpastian itu,
memfungsikan kemampuan foresight yaitu kemampuan
”melihat jauh ke depan”. Langkah paling purba yang
dilakukan manusia dalam perencanaan. Kemajuan peradaban
manusia ditentukan oleh kemampuan perencanaan ini.
Tugas perencana ”melihat jauh ke depan”!!!
Manusia bisa makan sesuai jumlah gizi dengan tepat waktu dan
pasti ada, makan nasi dan lauknya, tapi bukan makan angin.
21

22. 12. Perencanaan adalah mengukur
4. Perencanaan mengukur
Perencanaan, dalam arti sempit derivat dari
foresight, yaitu kemampuan ”mengukur” (measuring).
Persoalannya adalah bahwa tidak semua ”sesuatu” itu bersifat
materi, sehingga sifatnya ”tersembunyi”, sehingga sulit diukur.
Tugas perencana ”mendefinisikan” sesuatu yang ”tersembunyi”
menjadi terukur, sehingga menjadi ”nyata”.
Contoh paling sederhana tentang hal ini adalah apabila kita ditanya
persoalan mendefinisikan ”bahagia”. Bahagia –barangkali—lebih
sulit diukur dibandingkan mendefinisikan ”sejahtera”.
Inilah tugas perencana itu. Bagaimana perencana menuntaskan tugasnya itu, maka
terdapatlah beberapa jenis perencanaan, yang dapat kita sebut sebagai beberapa cara agar
kita dapat memilih perencanaan yang ”ideal” (dalam tanda kutip keras).
22

23. 13. Perencanaan adalah rasional
5. Perencanaan merasionalkan
fenomena, perencanaan harus rasional, bukan
berdasakan emosi dan tebak-tebakan (kira-kira).
Apa yang diperlukan agar ”rasional” (rationality approach):
(1) Tujuan harus jelas socio-economy welfare.
(2) Sumberdaya yang akan dialokasikan jelas pemerintah,
swasta, swadaya masyarakat.
(3) Penggunaan sumberdaya selalu melihat efisiensi dalam
alokasi sumberdaya, memaksimumkan output, dalam jumlah
input tertentu atau meminimisasi input untuk memperoleh output
tertentu.
(4) Asumsi informasi sempurna data tersedia, data akurat
libatkan partisipasi masyarakat dalam penggalian data.
23

24. 13. Perencanaan adalah rasional, tapi ada kelemahan
Kelemahan perencanaan rasional:
• Data untuk identifikasi masalah.
• Kelemahan dalam modeling vs banyak sasaran.
• Menerjemahkan keinginan masyarakat vs political
will.
• Perlu mengembangkan pendekatan rasional dalam
pengambilan keputusan.
24

25. 14. Perencanaan adalah proses
6. Perencanaan proses
• Pengorganisasian masalah mengklasifikasi dan pengorganisasian dari beberapa
tujuan, nilai dan sasaran yang berhubungan dengan masalah.
• Merumuskan tujuan mengidentifikasi dan menentukan masalah.
• Merumuskan sasaran menentukan apa yang diinginkan.
• Mengumpulkan dan menganalisis data informasi dan argumentasi pendukung.
• Identifikasi serangkaian alternatif kegiatan Identifikasi alternatif dari serangkaian
kegiatan untuk memecahkan masalah dalam rangkaian pemecahan dalam rangka
mencapai sasaran.
• Menilai serangkaian alternatif kegiatan Perkiraan akibat dari setiap alternatif dari
serangkaian kegiatan yang mungkin terjadi.
• Memilih alternatif yang paling memungkinkan Bandingkan setiap perkiraan akibat
alternatif dari serangkaian kegiatan dalam hubungan dengan tujuan-tujuan dan sasaran
yang sfesifik.
• Melaksanakan memilih dari serangkaian alternatif kegiatan tersebut yang akibatnya
paling dekat dengan tujuan dengan sasaran atau yang paling bisa menyelesaikan
masalah atau yang paling mengumntungkan atau tidak merugikan.
• Monitoring dan evaluasi menjamin pencapaian apa yang diinginkan.
25

26. 15. Perencanaan adalah siklus
7 1 2
Evaluasi Perumusan Perumusan
Tujuan Sasaran
6 Pengumpulan
Implementasi dan
Analisis Data
Published
Plan
5 4 3
Implementasi Penilaian Identifikasi
Perencanaan Komparatif Pilihan
26

27. 16. Perencanaan harus bisa dievaluasi!!
7. Perencanaan Harus bisa dievaluasi!!
Tabulasi
Bangun Teori Policy and Program
Rekomendasi M&E
Pengumpulan dan Penentuan Analisis s s s
Kegunaan
Manipulasi data Model Data
Simbol-simbol
Proyek/
Kegiatan Fenomena 27

28. 16. Perencanaan harus bisa dievaluasi!!
Rasional:
1. Ideologi kapitaslisme, sosialisme, etc
PERUMUSAN Tentukan Definisi-
2. Teoritis (Conceptual Framework) Definisi
MASALAH Parameternya
Lingkaran setan kemiskinan, etc.
3. Pragmatis Perpres RPJMN, RPJMD, etc
Indikator ?
Misal:
TUJUAN Meningkatkan APS
APS 2010 = 88
2010 2014
Proyeksi APS 2010 APS 2014
88 95
SASARAN
APS 2014 = 95
(TARGET)
1. Metode Time Series
Forecasting 2. Metode Kausal
3. Model Kualitatif
Delphi,
Teknik Penentuan Sistem
ALTERNATIF
Kriteria & Alternativ AHP
Efas/ifas
4. Linear Programming
5. Analisis Inpput-output
PRIORITAS
Model Penentuan Prioritas
PERENCANAAN 28

29. Siklus
Perencanaan
Pembangunan
29

30. Siklus Perencanaan Menurut SPPN
Sistem Perencanaan
Pembangunan Penyusunan
Nasional (SPPN) rencana
menetapkan 4
tahapan
perencanaan
Penetapan
Penetapan
Rencana
Rencana
pembangunan, yaitu:
Pelaksanaan
(1) Penyusunan Perencanaan
rencana
rencana. Evaluasi Berbasis
(2) Penetapan Kinerja
rencana.
(3) Pengendalian
pelaksanaan
rencana. Pengendalian
(4) Evaluasi Pelaksanaan
pelaksanaan rencana
rencana.
30

31. 1. Tahapan Perencanaan dalam SPPN
RPJMN RKP
1. Prioritas pembangunan, UU 17/2003 UU 1/2004 UU 27/2009
2. Rancangan kerangka ekonomi makro, Keuangan Perbendaha Ttg MPR,
3. Arah kebijakan fiskal, raan Negara DPR, DPD,
Negara
4. Kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif dan DPRD
program KL, program lintas KL, dan kew ilayahan (UU
SPPN Psl 3 (4)
Kebijakan
RAPBN berpedoman pada Pembahasan
RKP (UU 17/2003 Psl 12 (2))
Penganggaran
di DPR
• Anggaran Terpadu
• Anggaran Berbasis Kinerja
• Kerangka Pengeluaran Pengesahan/
UU APBN
Berjangka Menengah (MTEF) Penerbitan
(tiap tahun)
DIPA
1. 2.
UU 25/2004 Kebijakan Penyusunan Penetapan
SPPN Perencanaan Rencana Rencana Perpres 54
Tahun 2010
Tentang
UU 15/2004 Pengadaan
Pemeriksaan Barang/Jasa
4. 3.
Pengelolaan dan Audit Evaluasi Pengendalian Persiapan Pemerintah
Tanggungjawab Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan
Keuangan Negara Rencana Rencana
UU Pelaksanaan
Pelaksanaan APBN (tiap tahun)
Kegiatan
UU 17/2003 KN Evaluasi Input
PP 39/2006
Evaluasi Hasil Tata Cara Pengendalian
Pemantauan
dan Evaluasi
Evaluasi Kinerja Kegiatan
Pelaksanaan Rencana
(belum ada Regulasi) Evaluasi Pembangunan
• Bappenas dan UKP4 Kelembagaan
1. SAKIP/L AKIP
2. PP 60/2008 Sisdal
Intern Pemerintah) 31

32. Gambar 1
Siklus Perencanaan Pembangunan
Menurut Level Dokumen Rencana Pembangunan Nasional
(Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan)
Dokumen
Rencana
Pembangunan
Nasional
berikutnya
1. Penyusunan
4. Evaluasi RKP
Pelaksanaan
RKP
1. Penyusunan
RPJMN
4. Evaluasi
Pelaksanaan
RPJMN
4. Evaluasi 1. Penyusunan
Pelaksanaan RPJPN
RPJPN
3.
Pengendalian 2. Penetapan
Pelaksanaan RPJPN
RPJPN
3. 2. Penetapan
Pengendalian RPJMN
Pelaksanaan
RPJMN
3.
Pengendalian
Pelaksanaan
RKP 2. Penetapan
RKP
32

33. Gambar 2
Siklus Perencanaan Pembangunan
Menurut Level Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
(Jangka Panjang, Menengah, dan Tahunan)
Dokumen
Rencana
Pembangunan
Daerah
berikutnya
1. Penyusunan
4. Evaluasi RKPD
Pelaksanaan
RKPD
1. Penyusunan
4. Evaluasi RPJMD
Pelaksanaan
RPJMD
4. Evaluasi 1. Penyusunan
Pelaksanaan RPJPD
RPJPD
3.
Pengendalian 2. Penetapan
Pelaksanaan RPJPD
RPJPD
3. 2. Penetapan
Pengendalian RPJMD
Pelaksanaan
RPJMD
3.
Pengendalian
Pelaksanaan
RKPD 2. Penetapan
RKPD
33

34. Gambar 3
Siklus Perencanaan Pembangunan
Pada Perencanaan Pembangunan Nasional Lima Tahunan
(Renstra KL dan RPJMN)
Dokumen Rencana
Pembangunan Nasional
Lima Tahunan
berikutnya
1. Penyusunan
4. Evaluasi RPJMN
Pelaksanaan
RPJMN
1. Penyusunan
4. Evaluasi Renstra KL
Pelaksanaan
Renstra KL
RPJPN
3. 2. Penetapan
Pengendalian Renstra KL
Pelaksanaan
Renstra KL
3.
Pengendalian
Pelaksanaan
RPJMN 2. Penetapan
RPJMN
34

35. Gambar 4
Siklus Perencanaan Pembangunan
Pada Perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahunan
(Renstra SKPD dan RPJMD)
Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah
Lima Tahunan
berikutnya
1. Penyusunan
4. Evaluasi RPJMD
Pelaksanaan
RPJMD
1. Penyusunan
4. Evaluasi Renstra SKPD
Pelaksanaan
Renstra
SKPD RPJPD
3. 2. Penetapan
Pengendalian Renstra SKPD
Pelaksanaan
Renstra SKPD
3.
Pengendalian
Pelaksanaan
RPJMD 2. Penetapan
RPJMD
35

36. Gambar 5
Siklus Perencanaan Pembangunan
Pada Perencanaan Pembangunan Nasional Tahunan
(RKP dan Renja KL)
Dokumen Rencana
Pembangunan Nasional
Tahunan berikutnya
Penyusunan
APBN (t)
1. Penyusunan
4. Evaluasi RKP (t+1)
Pelaksanaan
RKP (t+1)
1. Penyusunan
4. Evaluasi Renja KL (t)
Pelaksanaan Renstra
Renja KL (t) KL
4. Evaluasi 1. Penyusunan
Pelaksanaan RKP (t)
RKP (t)
3.
Pengendalian 2. Penetapan
Pelaksanaan RKP (t)
RKP (t)
3. 2. Penetapan
Pengendalian Renja KL (t)
Pelaksanaan
Renja KL (t)
3.
Pengendalian
Pelaksanaan
RKP (t+1) 2. Penetapan
RKP (t+1)
Perpres RKP
(t+1)
36

37. Gambar 6
Siklus Perencanaan Pembangunan
Pada Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan
(RKPD dan Renja SKPD)
Dokumen Rencana
Pembangunan Daerah
Tahunan berikutnya
Penyusunan
APBD (t)
1. Penyusunan
4. Evaluasi RKPD (t+1)
Pelaksanaan
RKPD (t+1)
1. Penyusunan
4. Evaluasi Renja SKPD (t)
Pelaksanaan Renstra
Renja SKPD SKPD
(t) 4. Evaluasi 1. Penyusunan
Pelaksanaan RKPD (t)
RKPD (t)
3.
Pengendalian 2. Penetapan
Pelaksanaan RKPD (t)
RKPD (t)
3. 2. Penetapan
Pengendalian Renja SKPD
Pelaksanaan (t)
Renja SKPD (t)
3.
Pengendalian
Pelaksanaan
RKPD (t+1) 2. Penetapan
RKPD (t+1)
Perkada RKPD
(t+1)
37

38. Keterkaitan Berbagai
Jenjang, Jenis, dan Jalur
Rencana dalam
Sinergi Pencapaian
Sasaran Pembangunan
38

39. Jenjang, Jalur, Jenis
1. Level (Jenjang) “Program/Fokus Prioritas”,
Kegiatan Prioritas/Kegiatan, Sub-Kegiatan Prior/sub-
kegiatan/komponen kegiatan, satuan kegiatan.
3. Jalur Kegiatan Prioritas (Buku II), Kegiatan
Renstra, Kegiatan “Biasa”.
3. Jenis Fisik, Non-Fisik, Evaluasi, Koordinasi,
Pemantauan, Data Base, Kajian, dll.
39

40. Level (Jenjang) Rencana Kegiatan menurut INDIKATOR-nya
Impact 1.Substansi Inti
Dokumen Rencana Pembangunan
Outcome 2.Fokus Prioritas/Program
Pedoman Umum
Output 3.Kegiatan Prioritas/Kegiatan
TOR “Strategis”
Output 4.Komponen Kegiatan
TOR “Teknis”
Input 5.Satuan Kegiatan
TOR untuk Acuan Kerja Personil,
Belanja Barang, Perjalanan, dsj.
40

41. Jenjang Rencana Kegiatan
Fokus
Prioritas
Program A
Kegiatan Kegiatan Program B
Prioritas
Kegiatan Kegiatan
Prioritas
41

42. Jalur Rencana Kegiatan
Menurut pelaksanaan SASARAN-nya:
1. Substansi Inti memayungi sekelompok Fokus
Prioritas Buku I
2. Fokus Prioritas lintasprogram, lintasbidang,
lintas-KL, lintassektor, Pusat-Daerah. Buku II
3. Kegiatan Prioritas dalam payung 1 Fokus
Prioritas. Buku II
4. Program 1 UKE I 1 program Renstra KL/Renja
KL
5. Kegiatan 1 UKE II 1 kegiatan Renstra KL/Renja
KL
6. Komponen Kegiatan ada beberapa komponen
kegiatan dalam 1 kegiatan Renja KL/Renja KL 42

43. RENCANA Fokus Prioritas Prioritas Bidang Dampak Sasaran
PEMBANGUN Revitalisasi Program Keluarga Berencana (KB)
Pengendalian Pengendalian
AN BIDANG Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk pertumbuhan
Peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan
Kuantitas Penduduk
SOSIAL penduduk
BUDAYA DAN
Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita
KEHIDUPAN Perbaikan status gizi masyarakat
BERAGAMA Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular,diikuti penyehatan
lingkungan
Peningkatan Akses dan Peningkatan
Pengembangan sumber daya manusia kesehatan
Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, keamanan, mutu dan
Kualitas Umur Harapan
penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan Pelayanan Kesehatan Hidup
Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan
Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan
Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier
Peningkatan
rata-rata lama
Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata Peningkatan Akses,
Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah
sekolah dan
Kualitas, dan Relevansi
Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi menurunnya
Pendidikan Peningkatan
Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan angka buta
Didukung: Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal aksara Kualitas
• Pembangun
an Ekonomi
Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat Peningkatan SDM
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini Partisipasi (HDI, GDI,
• Pembangun
Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan
an Pemuda, Budaya NRR)
• Hukum dan Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional
dan Prestasi serta Jati
HAM Olahraga
• Pembangun Diri dan
Peningkatan partisipasi dan peran aktifpemuda dalam berbagai bidang pembangunan
an
Peningkatan budaya dan prestasi olahraga Karakter
• SDA – LH Peningkatan Peningkatan
• Pembangun
Bangsa
Kualitas Jati Diri dan
an Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama Kehidupan Karakter
Infrastruktur
• Pengemban
Peningkatan kualitas kerukunanumat beragama Beragama Bangsa
Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama
gan
• Iptek Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar Penguatan Jati
• Dll Diri Bangsa
Penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya dan Pelestarian
Peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya Peningkatan
Budaya
Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan Kesejahteraan dan
warisan budaya Kualitas Hidup
Pengembangan sumber daya kebudayaan Peningkatan Akses Penyandang
dan Kualitas Masalah
Pelayanan Kesejahteraan
Peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH) Kesejahteraan Sosial
Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial Sosial (PMKS)
Peningkatan Bantuan Sosial
Pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT)
Peningkatan Peningkatan
Kesetaraan kesejahteraan
Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan
pemberdayaan perempuan Gender, dan kualitas hidup
Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak Pemberdayaan perempuan dan
Perempuan, dan anak
Perlindungan Anak
Jenis 43

44. 1. Sinergi Bentuk-bentuk Silogisme dalam Penentuan Sasaran
1. Paralel
4. Single Line (Focus)
Tujuan Target
t t+n S1 ------------------
S1 ------------> S2 ------------------
S2 ------------> S3 ------------------
S3 ------------> S4 ------------------
Sn ------------>
5. Line Branch
2. Paralel-Mixed
S1 --------------
S1 --------------> S2 --------------
S2 ------- S3 --------------
Sn --------------> Sn --------------
3. Multi-Line
S1 ---------------------------------->
S2 -------------------
S3 ----------------
S4 ---------------------------------->
44

45. Hirarki Kegiatan Pembangunan (1)
TUGAS SIAPA Eselon II KL & Bappenas Eselon I KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas Presiden Pres + DPR (Kesepakatan Politis)
FUNGSI APA Operasional (Eselon II) Disain Teknis (Eselon I) Proyeksi Output per K/L Proyeksi Impact per Agenda Proyeksi Pembangunan
IMPLEMENTATOR Pimpro KL/Eselon II Eselon I di KL Menteri K/L
LEVEL INDIKATOR INPUT KP (1 th) OUTPUT Program (2 th) OUTCOME Sar Bab/Prio (2 th) IMPACT (3-4 th) IMPACT (5 thn)
AKUNTABLITAS Eselon II KL & Bappenas Eselon I KL dan Bappenas Menteri K/L dan Bappenas Presiden Pres + DPR
DOKUMEN KEBIJAKAN RKP (terinci dan terukur) RPJMN dan RKP RPJMN RPJMN RPJMN
DOKUMEN ANGGARAN APBN
KP SEKTOR ISU LINTASSEKTOR
HARUS KP PROGRAM
DITENTUKAN
KP
DAN SAR BAB/PRIO
DISEPAKATI KP
KER
ANG
KP PROGRAM MAK KA
RO
KP AGENDA 1
KP
PROGRAM
STRUKTUR KP
SUBSTANSI KP
SAR BAB/PRIO
KP PROGRAM
PEMBANGUNAN
KP
KP
PROGRAM
KP SAR BAB/PRIO
KP PROGRAM
KP
AGENDA 2
KP
KP PROGRAM Rapid
Assessment
KP SAR BAB/PRIO
KP PROGRAM
Laporan
Lampiran 3 Tahunan
PP 39 PP 39 Pidato
EVALUASI EVALUASI
PEMANTAUAN
OUTPUT OUTCOME
EVALUASI
DAMPAK 45

46. Hirarki Kegiatan Pembangunan (2)
Isu Penjelasan
Dikelompokkan menurut Kegiatan Pokok (menjabarkan program sesuai target pencapaiannya), Program (menjabarkan visi dan misi serta agenda Presiden secara terukur
Struktur
dan terdanai), Sasaran Prioritas (dapat menampung Lintassektor atau yang bersifat cross-cutting issues), Agenda (dapat menampung janji kampanye Presiden, dan
Substansi
Pembangunan (sebagai hasil akhir yang dinginkan Presiden, dapat merupakan Kerangka Makro yang diinginkan Presiden).
Janji Presiden yang tertuang dalam “Agenda” merupakan tugas Presiden setelah bersepakat dengan DPR. Tugas tersebut selanjutnya diteruskan kepada para Menteri KL
yang ditunjuknya. Tugas Menteri KL (secara khusus bersama Menteri Bappenas) adalah menuangkan Agenda Presiden itu ke dalam rencana pelaksanaan secara teknokratis
agar dapat terimplementasikan dan mencapai keinginan Presiden. Menteri KL dan Menteri Bappenas bertanggung-jawab dalam menentukan kebijakan Sasaran Prioritasnya
Tugas (tentu saja atas rekomendasi teknokratis dari Eselon I masing-masing). Atas dasar keputusan Sasaran Prioritas itu, maka para Eselon I KL dan Bappenas menyusun Disain
Siapa? Teknis-nya maisng-masing. Disain teknis itu merupakan substansi pokok setiap Program. Program di sini adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh KL untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Oleh karena itu, satuan Program dalam dokumen Perencanaan (di
Bappenas dan KL) harus identik dengan dokumen Penganggarannya (di Depkeu). Sasaran Program, lebih lanjut, dicapai dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok.
Kegiatan pokok disusun oleh Eselon II KL dan Bappenas. Kegiatan Pokok terdiri dari satu atau lebih unit sasaran terkecil untuk mencapai Sasaran Program.
Kegiatan Pokok merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh Eselon II KL dengan mendapatkan pemantauan dari Eselon II Bappenas yang menjadi mitra-kerjanya. Program
Fungsi
merupakan fungsi yang menjadi tanggung-jawab Eselon I KL dan mitra Eselon II Bappenasnya. Mereka bertanggung-jawab atas pencapaian Sasaran Kegiatan Pokok dan
Apa?
pencapaian Sasaran Program.
Implemen Unit terkecil pelaksana pembangunan adalah Pimpro (PPK). yang merupakan kepanjangan tangan Eselon II masing-masing. Meski demikian, penanggung-jawab utama
tator untuk keseluruhan pelaksanaan Kegiatan Pokok yang tergabung dalam satu payung Program tetap pada Eselon I KL-nya.
Agar setiap sasaran dapat terukur maka perlu disepakati indikator sesuai levelnya masing-masing untuk setiap Kegiatan Pokok, Program, Prioritas/Bab, Agenda, dan
Level Pembangunan. Indikator-indikator untuk Kegiatan Pokok adalah asumsi yang harus terealisasikan untuk mencapai indikator Program. Demikian pula indikator-indikator
Indikator Program merupakan asumsi yang harus terrealisasikan agar Indikator Prioritas/Bab terpenuhi. Setiap indikator harus mempunyai batasan waktu pencapaian. Hal ini harus
didefinisikan dan disepakati.
Pencapaian indikator Kegiatan Pokok merupakan tanggung-jawab Eselon II KL dan mitra Eselon II Bappenasnya. Pencapaian indikator Program merupakan tanggung-jawab
Akunta-
Eselon I KL dan mitra Eselon I Bappenasnya. Demikian seterusnya, hingga dapat dinyatakan bahwa Presiden dan DPR adalah bertanggung-jawab atas pencapaian indikator
bilitas
Pembangunan secara nasional.
Kerangka Pembangunan yang terdiri dari Agenda, Priorias/Bab, dan Program disertai dengan penjelasan ringkas sasaran pencapaiannya (dalam suatu indikator),
Dokumen pendanaannya, dan pelaksananya dalam 3-5 tahun didokumentasikan dalam RPJMN.
Kebijakan Kerangka Program dijelaskan secara terinci dalam kerangka kegiatan pokok yang disertai penjelasan masing-masing sasaran pencapaiannya (dalam suatu indikator),
pendanaannya, dan pelaksananya didokumentasikan dalam RKP. Program merupakan pengait antara RPJMN, RKP, dan APBN.
Dokumen RPJMN memuat indikasi pendanaan untuk masing-masing program selama 5 tahun.
Anggaran RKP memuat indikasi pendanaan untuk masing-masing program dan masing-masing kegiatan pokok selama 1 tahun dan kemudian menjadi dasar penyusunan APBN.
Eselon II KL dan mitra Bappenasnya memantau pelaksanaan Kegiatan Pokok sesuai PP 39. Eselon I KL dan mitra Bappenasnya mengevaluasi Programnya sesuai PP 39.
Evaluasi Evaluasi Outcome (hlm 11 UU 25) dapat dilakukan untuk memantau Kinerja Prioritas atau suatu KL, sekaligus merupakan bahan penyusunan LAMPID. Evaluasi dampak
dilakukan untuk meninjau kemanfaatan (benefit) dari setiap Program dalam satu payung Prioritas atau Agenda secara komprehensif.
Kedalam Jika diperlukan, maka beberapa indikator tertentu dari Kegiatan Pokok, Program, Prioritas, dan Agenda/Lintassektor dapat menggambarkan kontribusi secara kewilayahan,
an data maka beberapa indikator tertentu (terutama pada level indikator Program) harus mempunyai agregasinya pada level Provinsi atau bila mungkin Kabupaten/Kota.
46

47. Alur Penentuan Jenis Indikator
INPUT PROCESS OUTPUT
FEEDBACK OUTCOME
FEEDBACK IMPACT
FEEDBACK
Kata kunci: unit analisis, hirarki 47

48. Option 1: Satuan Kerja
INPUT PROCESS OUTPUT
• Anggaran (MAK) • Satuan Kerja Eselon II
• Pelaksanaan Proyek
Proyek • Pelaksanaan Kegiatan • Satuan Kerja Eselon I
• Regulasi • Tenaga Kesehatan • Gedung Sekolah
• Infrastruktur Kesehatan • Tenaga Pengajar
• Sistem kesehatan • Buku Sekolah
• Biaya langsung intervensi • Seragam
• Beasiswa
FEEDBACK OUTCOME
• Kementerian/Lembaga
Dep “D”
• Dll
• Dll
+ Depsos
• PMKS
(Bab 28)
+ Depkes
• Angka Kematian Ibu
(Bab 27)
+
Depdiknas
• Angka Partisipasi Sekolah
• Angka Putus Sekolah
(Bab 26)
FEEDBACK IMPACT
• Bab/Prioritas (sesuai
Bab/Prioritas RPJMN
2004-2009)
• Penurunan angka
kemiskinan
(Bab 15)
FEEDBACK
Ukuran: hirarki indikator ditentukan Unit Kerja (K/L).
48

49. Option 2: Nomenklatur Program
INPUT PROCESS OUTPUT
• Pelaksanaan Proyek • Mata Anggaran Kegiatan
• Anggaran (MAK)
• Pelaksanaan Kegiatan
Proyek
• Regulasi Dep “D”
• MAK etc. + Depkop
• MAK Kredit
UKM Tani
+ Dep PU (Cipta Karya)
• MAK Irigasi +
Deptan
• MAK Bibit, benih, pupuk
FEEDBACK OUTCOME
• Bab/Prioritas (sesuai
Bab/Prioritas RPJMN
2004-2009)
• Produksi Beras (stabil)
FEEDBACK IMPACT
• Sasaran Agenda
• Inflasi (terjaga)
(Bab 23 Stab Ekon Makro)
FEEDBACK
Ukuran: hirarki indikator ditentukan Mata Anggaran Kegiatan (MAK)
49

50. Option 3: Isu Strategis
INPUT PROCESS OUTPUT
• Anggaran (MAK) • Mata Anggaran Kegiatan
• Pelaksanaan Proyek
Proyek • Pelaksanaan Kegiatan • Gedung Sekolah
• Regulasi • Tenaga Pengajar
• Buku Sekolah
• Seragam
• Beasiswa
FEEDBACK OUTCOME
• Variabel
• Daya beli
+ • Usia Harapan Hidup
+
• Rata-rata Lama Sekolah
• Angka Melek Huruf
FEEDBACK IMPACT
• Index Composite
• Human Dev’t Index (HDI)
FEEDBACK
Ukuran: hirarki indikator ditentukan isu strategis tertentu, misalnya pencapaian HDI, MGDs, HPI, etc.
50

51. Hirarki Substansi Pembangunan dan Hirarki Indikator Pembangunan
Hirarki Hirarki
Substansi Indikator
Pembangunan Pembangunan
Pe
ng
uk
ur
an
Ki
ne
Pe rja
RPJMN/RPJMD re (M
nc on
an i to
aa rin
n g,
da E
n va
Pe lu
ng as
an i,
gg da
ar n
an Pe
Pr ng
og en
ra da
m lia
Pe n)
m
ba
ng
un
an
51

52. Menampilkan Indikator Kinerja dan Indikator Pencapaian
64 800.000
Gambar 1. 62,44
700.000
62 61,32
Pencapaian PAUD
600.000
Angka 60
57,75 500.000
Partisipasi Sekolah 58 56,78 56,91
(APS) Jenjang 56
400.000
Gambar 4. Kinerja ”Sektor” Pendidikan
Pendidikan PAUD 54,32 300.000
efisiensi anggaran dibanding pencapaiannya.
54
dan Anggaran 200.000
Program PAUD, 52 100.000 2,00
Tahun 2004-2009. 50 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
1,80
APS penduduk 4-6 tahun 0,27
Anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini
1,60
0,10
Gambar 2. Pencapaian 120 35.000.000 0,22
Dikdas 99,12 97,39 99,50 99,73 99,85 30.000.000
1,40
0,14
0,27
96,77 0,11
Angka Partisipasi 100
0,12 0,15
Sekolah (APS) Jenjang 80
25.000.000
1,20
0,12
0,08 0,04
0,14 0,05
Pendidikan Dasar 9 61,30 62,13 62,67 20.000.000
0,11 0,06
0,10
Tahun (SD-SMP) dan 60 53,48
56,04
53,92
1,00 0,14
0,11
0,28
Jenjang Pendidikan 15.000.000
0,09 0,09
0,22
Menengah (SMU dan 0,01
40 0,01
0,36 0,02 0,02
10.000.000 0,24
0,80 0,08 0,08
SMK) dan Anggaran 20 0,21
5.000.000 0,13
Program Wajib Belajar 0,09 0,27 0,27
0,60 0,22
Dikdas 9 Tahun dan 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
0
0,17
0,23 0,20
Program Pendidikan APS penduduk 7-15 tahun 0,07 0,07
0,40 0,16
Menengah, Tahun 2004- APS penduduk 16 -18 tahun
Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
0,19 0,14 0,14
0,15 0,16
2009. Anggaran Program Pendidikan Menengah
0,11 0,05
0,20 0,04 0,15 0,15
0,24 0,21 0,22 0,05 0,05
20 30.000.000 0,19
18,10 0,08 0,09
17,82
18
17,50 0,00
16,70
25.000.000 Rasio Ef isiensi Rasio Ef isiensi Rasio Ef isiensi Rasio Ef isiensi Rasio Ef isiensi Rasio Ef isiensi
Gambar 3. 16 15,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009
27.010 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pencapaian Dikti 14 13,20
20.000.000
27.009 Program Penelitian dan Pengembangan Pendidikan
Angka Partisipasi 12
27.008 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
27.007 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Kasar (APK) Jenjang 10 15.000.000
27.006 Program Pendidikan Kedinasan
Pendidikan Tinggi dan 8
10.000.000
27.005
27.004
Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Tinggi
Anggaran Program 6 27.003 Program Pendidikan Menengah
27.002 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Tinggi, 4
5.000.000 27.001 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Tahun 2004-2009. 2
0 0
2004
APK PT
2005 2006
Anggaran Program Pendidikan Tinggi
2007 2008 2009
52

53. Menampilkan Indikator Kinerja maupun Indikator Pencapaian dalam Informasi Spasial
64 800.000
Gambar 1. 62,44
700.000
62 61,32
Pencapaian PAUD
600.000
Angka 60
57,75 500.000
Partisipasi Sekolah 58 56,78 56,91
(APS) Jenjang 56
400.000
Gambar 4. Pencapaian Sektor Pendidikan Dasar di
Pendidikan PAUD 54,32 300.000
seluruh Indonesia.
54
dan Anggaran 200.000
Program PAUD, 52 100.000
Tahun 2004-2009. 50 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
APS penduduk 4-6 tahun
Anggaran Program Pendidikan Anak Usia Dini
Gambar 2. Pencapaian 120 35.000.000
Dikdas 99,12 97,39 99,50 99,73 99,85 30.000.000
96,77
Angka Partisipasi 100
Sekolah (APS) Jenjang 80
25.000.000
Pendidikan Dasar 9 61,30 62,13 62,67 20.000.000
Tahun (SD-SMP) dan 60 53,48
56,04
53,92
Jenjang Pendidikan 15.000.000
Menengah (SMU dan
40
10.000.000
SMK) dan Anggaran 20
5.000.000
Program Wajib Belajar
Dikdas 9 Tahun dan 0
2004 2005 2006 2007 2008 2009
0
Program Pendidikan APS penduduk 7-15 tahun
Menengah, Tahun 2004- APS penduduk 16 -18 tahun
Anggaran Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
2009. Anggaran Program Pendidikan Menengah
20 30.000.000
17,82 18,10
17,50
18
16,70
25.000.000
Gambar 3. 16 15,00
Pencapaian Dikti 14 13,20
20.000.000
Angka Partisipasi 12
Kasar (APK) Jenjang 10 15.000.000
Pendidikan Tinggi dan 8
10.000.000
Anggaran Program 6
Pendidikan Tinggi, 4
5.000.000
Tahun 2004-2009. 2
0 0
2004
APK PT
2005 2006
Anggaran Program Pendidikan Tinggi
2007 2008 2009
53

54. Contoh Keterkaitan dalam
RPJMN 2004-2009
54

55. 55

56. 56

57. Menguji Validitas Indikator
57