SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
Kelompok IV
Ketua
: Woro Dyah Fitri Utami
Anggota :
- Alta Shinby Hawa
- Andini Chatulistiawaty
- Hawwin Rizki Herlianto
-...
Materi pembahasan
1. Sejarah Indonesia
2. Profil Negara Indonesia
3 . Pengertian Sistem Pemerintahan
4. Macam – macam Sist...
Sejarah Indonesia
Sebelum negeri ini memiliki nama, Indonesia selalu
disebut sebagai Hindia Belanda. Namun pada saat masa
...
PROFIL INDONESIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bentuk Negara
: Kesatuan
Bentuk pemerintahan
: Republik
Sistem pemerintahan
: pr...
PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN

Sistem = suatu keseluruhan yang terdiri
atas beberapa bagian yang mempunyai
hubungan fungs...
MACAM_MACAM SISTEM
PEMERINTAHAN

SISTEM PEMERINTAHAN
PRESIDENSIAL

SISTEM
PEMERINTAHAN
PARLEMENTER

Merupakan sistem pemer...
Kelebihan dan Kekurangan Sistem
Pemerintahan Presidensil
Kelebihan

Kekurangan

Badan eksekutif lebih stabil
kedudukannya...
Kelebihan dan Kekurangan Sistem
Pemerintahan Parlementer
Kelebihan

Kekurangan

Pembuatan kebijakan dapat ditangani
secar...
Periodisasi Masa Pemerintahan
Indonesia
1. Sistem pemerintahan pada masa UUD 1945
2. Sistem pemerintahan pada masa Konstit...
Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia
No

Periode

Sistem
Pemerintahan

Bentuk
Negara

Bentuk
Pemerintahan

Konstitusi...
Periode UUD 1945
• Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem
pemerintahan presidensial.
• Berdasarkan Undang-undang...
Periode Berlakunya UUDS 1950
• UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1950.
• Disebut sementara kare...
Periode Konstitusi RIS 1959
Pada tanggal 27 Desember 1949 terjadilah perubahan bentuk
Negara dan konstitusi yang menimbulk...
Periode Berlakunya Kembali UUD 1945
(Orde Lama)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin 
Bentuk  pemerintaha...
Lanjutan.......
Penyelewengan pada Masa Demokrasi Terpimpin

• Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR 
dan MA s...
Periode Orde Baru 1966
Penyelewengan dalam Masa Orde Baru :
o Pasal 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak
swasta u...
Sistem Pemerintahan Sebelum Amandemen 
UUD 1945
•
•
•
•
•

MPR menerima kekuasaan tertinggi dari rakyat
Presiden sebagai k...
STRUKTUR KETATANEGARAAN RI
SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945

12/03/13
Pokok-Pokok sistem Pemerintahan RI
Setelah Amandemen
1. Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan
2. bentuk pemerinta...
  Struktur Ketatanegaraan Negara Republik 
Indonesia(Setelah Amandemen)
•http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer
•...
Beberapa variasi dari sistem
pemerintahan presidensil RI
Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pe...
Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Negara R.I.
Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I.
No

Keleb...
Lanjutan…
3.

Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat
dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan
Rakyat, dan sebaliknya Presiden ju...
Sistem pemerintahan Indonesia
menurut UUD 1945
Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan
Negara Republik Indonesia tidak...
TER A K
IM ASIH
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

PPT Sistem Pemerintahan Indonesia

12,055

Published on

0 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
12,055
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2,775
Comments
0
Likes
14
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PPT Sistem Pemerintahan Indonesia

  1. 1. SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
  2. 2. Kelompok IV Ketua : Woro Dyah Fitri Utami Anggota : - Alta Shinby Hawa - Andini Chatulistiawaty - Hawwin Rizki Herlianto - Intan Hanafia Rusmiati - Irfan Gunawan - Taufik Hidayat - Vivid Wisma Nurbuat XII IPA 1
  3. 3. Materi pembahasan 1. Sejarah Indonesia 2. Profil Negara Indonesia 3 . Pengertian Sistem Pemerintahan 4. Macam – macam Sistem Pemerintahan 5. Periodisasi Pemerintahan Indonesia 6. Sistem Pemerintahan Sebelum Amandemen 7. Sistem Pemerintahan Sesudah Amandemen
  4. 4. Sejarah Indonesia Sebelum negeri ini memiliki nama, Indonesia selalu disebut sebagai Hindia Belanda. Namun pada saat masa penjajahan Belanda, Richardson Logan seorang sarjana hukum dari Skotlandia menggunakan istilah Indonesia sebagai sebutan bagi negara kepulauan yang ada di Hindia Belanda. Adapun Indonesia sendiri memiliki arti negara yang terdiri dari kepulauan.
  5. 5. PROFIL INDONESIA • • • • • • • • • • • • Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk pemerintahan : Republik Sistem pemerintahan : presidensil Bahasa resmi : Bahasa indonesia Ibu Kota : Jakarta Letak : 60 LU- 90 LS dan 950 BT- 1410 BT Lagu kebangsaan : Indonesia Raya Hari kemerdekaan : 17 Agustus 1945 Presiden : Susilo Bambang Yudhoyono (2009-2014) Wakil Presiden : Boediono (2009-2014) Dasar Negara : Pancasila Undang-undang dasar Negara : UUD 1945
  6. 6. PENGERTIAN SISTEM PEMERINTAHAN Sistem = suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional. Pemerintahan dalam arti luas = pemerintah / lembaga-lembaga negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.
  7. 7. MACAM_MACAM SISTEM PEMERINTAHAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh Presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (Legislatif). Merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
  8. 8. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensil Kelebihan Kekurangan Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat di isi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.  Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.  Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.  Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.
  9. 9. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer Kelebihan Kekurangan Pembuatan kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan legislatif dan eksekutif Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan Kedudukan badan eksekutif /kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktuwaktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tak bisa ditentukan , karena sewaktu-waktu dapat dibubarkan oleh kabinet Kabinet dapat mengendalikan parlemen, hal ini terjadi bila para anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas, karena pegaruh mereka yang besar di parlemen dan partai , anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif
  10. 10. Periodisasi Masa Pemerintahan Indonesia 1. Sistem pemerintahan pada masa UUD 1945 2. Sistem pemerintahan pada masa Konstitusi RIS 1949-1950 3. Sistem pemerintahan pada masa UUDS 1950-1959 4. Sistem pemerintahan pada masa UUD 1945 Orde lama 19591966 5. Sistem pemerintahan Orde Baru pada masa 1966-1998
  11. 11. Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia No Periode Sistem Pemerintahan Bentuk Negara Bentuk Pemerintahan Konstitusi yang dipakai Keterangan 1. Sebelum kemerdekaan - - - - Belum merdeka 2. 1945 – 1949 Presidensial Parlementer Kesatuan Republik UUD 1945 Sudah merdeka 3. 1949 – 1950 Parlemen Semu Federasi Serikat Konstitusi RIS Sudah merdeka 4. 1950 – 1959 Parlementer Federasi Republik UUDS 1950 Sudah merdeka 5. 1959 - 1966 Parlementer Kesatuan Republik UUD 1945 Sudah merdeka 6. 1966 – 1998 Presidensial Kesatuan Republik UUD 1945 Sudah merdeka 7 Era Reformasi Presidensial Kesatuan Republik UUD 1945 hasil amandemen Sudah merdeka
  12. 12. Periode UUD 1945 • Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. • Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 maka Presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh menterimenteri. • Pada 14 November 1945, sistem pemerintahan yang dianut adalah Parlementer.
  13. 13. Periode Berlakunya UUDS 1950 • UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. • Disebut sementara karena menunggu hadirnya badan konstituante yang akan dipilih pada pemilu • Konstituante gagal membentuk konstitusi baru untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950.
  14. 14. Periode Konstitusi RIS 1959 Pada tanggal 27 Desember 1949 terjadilah perubahan bentuk Negara dan konstitusi yang menimbulkan penyimpangan dari nilai pancasila dan UUD 1945 yaitu:  Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara yang leberalistis atau pemerintahan berdasarkan demokrasi parlementer.  Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat pembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan resmi proklamasi kemerdekaan negara Indonesia.
  15. 15. Periode Berlakunya Kembali UUD 1945 (Orde Lama) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin  Bentuk  pemerintahan  Presidensial  Ir.  Soekamo  sebagai  Presiden  dan  Perdana  menteri  dengan kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja.  Pembentukkan MPR sementara  Pembentukkan DPR sementara  Pembentukkan Front Nasional Pembentukkan DPRGR Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959  Manipol  USDEK  Manifesto  politik  Republik  Indonesia  (Manipol)  adalah  isi  pidato  Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959.  Presiden  membubarkan  Partai  Masyumi  dan  PSI  dengan  alasan  para  pemimpin  partai  tersebut mendukung pemberontakan PRRI/Permesta. 
  16. 16. Lanjutan....... Penyelewengan pada Masa Demokrasi Terpimpin • Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR  dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara • MPRS  menetapkan  Soekarno  sebagai  presiden  seumur  hidup • Pemberontakan  Partai  Komunis  Indonesia  melalui  Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia 12/03/13
  17. 17. Periode Orde Baru 1966 Penyelewengan dalam Masa Orde Baru : o Pasal 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada pihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita . o Terjadi kekuasaan yang sangat besar, akibat setiap kewenangan Presdien tidak dikonsultasikan ke DPR . o Sisi positif, tidak mudah jatuh .
  18. 18. Sistem Pemerintahan Sebelum Amandemen  UUD 1945 • • • • • MPR menerima kekuasaan tertinggi dari rakyat Presiden sebagai kepala penyelenggara pemerintahan DPR berperan sebagai pembuat Undang - Undang BPK berperan sebagai badan pengaudit keuangan DPA berfungsi sebagai pemberi saran/pertimbangan kepada presiden /  pemerintahan • MA berperan sebagai lembaga pengadilan dan penguki aturan yang  diterbitkan pemerintah. 12/03/13
  19. 19. STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945 12/03/13
  20. 20. Pokok-Pokok sistem Pemerintahan RI Setelah Amandemen 1. Bentuk Negara Indonesia adalah negara kesatuan 2. bentuk pemerintahan yaitu Republik dengan sistem pemerintahan yaitu presidensial 3. pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden 4. kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden 5. pemegang kekuasaan legislatif adalah DPR 6. parlemen terdiri atas 2 bagian(bikameral) yaitu DPR dan DPD 7. kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA dan MK dan KY
  21. 21.   Struktur Ketatanegaraan Negara Republik  Indonesia(Setelah Amandemen) •http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer •http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial
  22. 22. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensil RI Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahankelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut ; 1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. 2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR. 4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undangundang dan hak budget (anggaran)
  23. 23. Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I. No Kelebihan Kelemahan 1. Adanya kepastian dan suprema-si hukum dalam penyelenggara-an pemerintahan negara. Masih ada oknum aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang belum bekerja secara profesional. 2. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, merupakan lembaga negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapanketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat itu.
  24. 24. Lanjutan… 3. Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dengan DPR bekerja sama dalam pembuatan Undang-Undang. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah ke otoriter. Demikian juga pada masa orde baru, meskipun ada lembaga-lembaga negara lain namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya. 4. Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan profesional, programprogram pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat).
  25. 25. Sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power (Trias Politica) murni sebagaimana yang diajarkan Montesquieu, akan tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power).
  26. 26. TER A K IM ASIH
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×