Kebijakan ppald limbah domestik

  • 1,124 views
Uploaded on

 

More in: Business
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,124
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
74
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. KONDISI SAAT INIPERMUKIMAN DI TEPI SUNGAI DAN BANTARAN
  • 2. KEBUTUHAN MANDI DAN CUCI
  • 3. Sewerage systemDi Jakarta, hanya 3 persen penduduk terhubungdengan sistem pembuangan limbah. Sebagaiperbandingan, di Manila (Filipina) 7 persen, HoChi Minh (Vietnam) 12 persen, Dhaka(Banglades) 30 persen, Phnom Penh (Kamboja)51 persen, New Delhi (India) 60 persen, danKuala Lumpur (Malaysia) 80 persen
  • 4. Fasilitas Sanitasi Data Bank Pembangunan Asia tahun 2005 juga memperlihatkan, hanya 69 persen penduduk perkotaan dan 46 persen penduduk pedesaan (atau rata-rata 55,43 persen secara keseluruhan) terlayani fasilitas sanitasi yang layak Bandingkan dengan Singapura (100 persen), Thailand (96 persen), Filipina (83,06 persen), Malaysia 74,70 persen) dan Myanmar (64,48 persen) MDG menargetkan peningkatan cakupan air limbah pada kelompok penduduk yang belum terlayani sebesar 50% dari pencapaian pengolahan air limbah tahun 2005.
  • 5. Trend Kualitas Air S. Ciliwung (Hulu ke Hilir) 70 Kab. Bogor Kota Bogor Kab. Bogor Depok DKI Jakarta 60 50 40 30 COmKoneag/srt)( Dli 20 BOD 10 0 80 70 60 50 40 30 20 10 0Telaga Warna Jarak (km) Ancol BOD COD
  • 6. Segmentasi DAS CisadaneBudi Kurniawan 11
  • 7. Segmentasi dan titik pantau sungai cisadane KOORDINAT TITIK PANTAU Provinsi KABUPATEN/KOTA SEGMEN TITIK PANTAU Lat-Long Coordinat X (BB) Y (LS) KABUPATEN BOGOR 1 Muara Jaya 106.8161 -6.7215 KOTA BOGOR Jembatan Yasmin 106.7607 -6.5670Jawa Barat KOTA BOGOR 2 Karya Bhakti 106.7760 -6.5831 KOTA BOGOR Pancasan 106.7924 -6.6055 KABUPATEN BOGOR 3 Karihkil 106.6679 -6.4736 KABUPATEN TANGERANG Ciheuni 106.6478 -6.2591 4A KABUPATEN TANGERANG Cilenggang 106.6493 -6.3020 KOTA TANGERANG SELATAN 4B Kranggan 106.6493 -6.3463 KOTA TANGERANG Jemb. Pasar Baru 106.6295 -6.1608 Banten 5 KOTA TANGERANG Robinson 106.6293 -6.1757 KABUPATEN TANGERANG Bayur 106.6138 -6.1443 KABUPATEN TANGERANG 6 Kali Baru 106.6333 -6.0619 KABUPATEN TANGERANG Kelor 106.6320 -6.1161 Budi Kurniawan 12
  • 8. Sumber Pencemar Utama per Segmen,(Sumber: SEMAC, 2010) Budi Kurniawan 13
  • 9. Hasil Pemodelan DTBP S. Cisadane 2009,(Sumber: SEMAC, 2010) Budi Kurniawan 14
  • 10. Perbandingan DTBP dengan Beban Pencemar,(Sumber: SEMAC, 2010) Budi Kurniawan 15
  • 11. TIPOLOGI SUMBER LIMBAH Sumber Limbah Orang Usaha KegiatanRumah-tangga Toilet Umum Manufaktur Pembangunan MCK Umum Agro-industri Prasarana PublikRumah-tangga PEM Pelayanan Publik Lainnya ( ? ) Perhotelan / Resort Non Profit : RSU, LAPAS, RPH, Estate dst ( ? ) Lainnya ( ? ) Lainnya ( ? ) 16
  • 12. INSTRUMEN KEBIJAKAN PENGENDALIAN Usaha Kegiatan Rumah-tanggaSkala Menengah ………….. …………… …………. Skala Besar ………………. ………… ……….. Skala Kecil ………………. …………….. ……….. Pengendalian Pencemaran Command & Control Public Service Facility Guidance / Technical Assistance TIDAK MENCEMARI AIR SUNGAI 17
  • 13. KERANGKA PEMIKIRAN KEBIJAKAN ANALISIS EKSISTING KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI POLA BUDAYA PERILAKU SANITASI SARANA PRASARANA DAYA JARAK KOEFISIEN TAMPUNG TERHADAP TRANSFER & SUNGAI BEBAN BAKU MUTU RENCANA POTENSI TARGET RENCANAPENDUDUK BEBAN PENURUNAN AKSI PENCEMAR BEBAN PENCEMARAN TARGET AIR FAKTOR PENURUNAN LIMBAH EMISI BEBAN PENINGKATAN Target Penurunan Beban Pencemaran KUALITAS AIR SUNGAI PENELITIAN
  • 14. REGULASI YANG ADA PADA SAAT INI
  • 15. TANTANGAN DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 16. PENATAAN RUANG PENATAAN PEMUKIMAN PENYEDIAAN : 2.SEWERAGE SYSTEM 3.IPAL KOMUNAL
  • 17. 2. KEBIJAKAN NASIONAL PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LIMBAH DOMESTIK2. ROAD MAP PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LIMBAH DOMESTIK3. RENCANA AKSI NASIONAL PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR LIMBAH DOMESTIK
  • 18. KEBIJAKAN NASIONAL
  • 19. JANGKA PENDEK AIR AKSI NYATA GERAKAN KEBERSIHAN LIMBAH DOMESTIK KEGIATAN KELUARAN PROMOTOR PELAKU ANGGARANJANGKA PENDEK AIR LIMBAH DOMESTIK1 PENGELOLAAN AIR Memenuhi baku mutu air limbah domestik LIMBAH 1.1 PENGHEMATAN Berkurangnya volume air limbah yang PEMDA, KLH SELURUH APBN melalui anggaran KLH, APBD dibuang ke lingkungan KEMENTERIAN/LEMBAGA, SWASTA, MASYARAKAT 1.2 PEMANFAATAN Berkurangnya volume air limbah yang PEMDA, KLH, KEMENTERIAN PU SELURUH APBN melalui anggaran KLH, dibuang ke lingkungan dan efisiensi KEMENTERIAN/LEMBAGA, Kementerian PU, APBD penggunaan sumber daya air SWASTA, MASYARAKAT 1.3 PENGOLAHAN Mencegah terjadinya pencemaran air PEMDA, KLH, KEMENTERIAN PU SELURUH APBN melalui anggaran KLH, KEMENTERIAN/LEMBAGA, Kementerian PU, APBD SWASTA, MASYARAKAT Pengurangan emisi gas rumah kaca PEMDA, KLH SELURUH APBN melalui anggaran KLH, APBD KEMENTERIAN/LEMBAGA, SWASTA, MASYARAKAT2 TEROBOSAN KEBIJAKAN 2.1 Penetapan Permen Pedoman teknis tentang pengelolaan air KLH, KEMENTERIAN DALAM SELURUH APBN melalui anggaran KLH, limbah domestik NEGERI, PEMDA KEMENTERIAN/LEMBAGA, Kementerian Dalam Negeri, APBD SWASTA, MASYARAKAT3 KAMPANYE 3.1 Perilaku Hidup Bersih dan Mendorong kesadaran masyarakat KEMENTERIAN KESEHATAN, SELURUH APBN melalui anggaran Kementerian Sehat untuk hidup bersih dan sehat KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN/LEMBAGA, Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, PEMDA, MASYARAKAT APBD 3.2 Penerapan 3R Mendorong masyarakat dalam KLH SELURUH APBN melalui anggaran KLH, APBD penerapan 3R KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMDA, MASYARAKAT 3.3 Pengendalian Air Limbah Mendorong kesadaran masyarakat KLH, KEMENTERIAN PU, PEMDA PEMDA, KLH, MASYARAKAT APBN melalui anggaran KLH, PU, dan Domestik dan Konservasi untuk mengembangkan lubang resapan APBD Air biopori, pengolahan air limbah domestik
  • 20. JANGKA PENDEK AIRAKSI NYATA GERAKAN KEBERSIHAN LIMBAH DOMESTIK KEGIATAN KELUARAN PROMOTOR PELAKU ANGGARANJANGKA PENDEK AIR LIMBAH DOMESTIK4 INFRASTRUKTUR 4.2 SARANA MCK SKALA Membangun sarana MCK skala rumah MASYARAKAT, PENGEMBANG MASYARAKAT CSR, PNPM, PKBL RUMAH TANGGA tangga di area pemukiman sedang dan mewah SARANA MCK KOMUNAL Membangun sarana MCK Komunal di KEMENTERIAN PU, PEMDA APBN melalui anggaran Kementerian area pemukiman sedang dan daerah KEMENTERIAN PERUMAHAN PU, Kementerian Perumahan Rakyat, kumuh RAKYAT, PEMDA APBD, CSR IPAL KOMUNAL Membangun sarana pengolahan air KEMENTERIAN PU, PEMDA, SWASTA APBN melalui anggaran Kementerian limbah domestik di pemukiman KEMENTERIAN PERUMAHAN PU, Kementerian Perumahan Rakyat, menengah atas RAKYAT, PEMDA APBD, CSR SEWERAGE SYSTEM Membangun sarana air limbah sistem KEMENTERIAN PU, PEMDA PEMDA, SWASTA APBN melalui anggaran Kementerian perpipaan skala kota PU, APBD5 PENGAWASAN 5.1 ADIPURA Pengawasan guna meningkatkan kinerja KLH KEMENTERIAN LINGKUNGAN APBN melalui anggaran Kementerian pemerintah daerah dan mendorong HIDUP, PEMDA, MASYARAKAT Lingkungan Hidup, APBD partisipasi masyarakat dalam menciptakan kota yang bersih dan teduh 5.1 PROPER Pengawasan air limbah domestik KLH KEMENTERIAN LINGKUNGAN APBN melalui anggaran Kementerian sumber institusi sektor prasarana dan HIDUP, PEMDA, SWASTA Lingkungan Hidup, APBD jasa
  • 21. JANGKA MENENGAH AKSI NYATA GERAKAN KEBERSIHAN AIR LIMBAH DOMESTIK KEGIATAN KELUARAN PROMOTOR PELAKU ANGGARANJANGKA MENENGAH AIR LIMBAH DOMESTIK1 PUBLIC PARTNERSHIP Program kemitraan publik antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik 1.1 Program Kemitraan dan Kerjasama dan kemitraan antara KLH, KEMENTERIAN BUMN, DUNIA USAHA/SWASTA, BUMN APBN melalui anggaran KLH, Bina Lingkungan (PKBL) Pemda dengan Perusahaan Negara PEMDA Kementerian BUMN, APBD 1.2 Peran Peningkatan peran pengusaha / KEMENTERIAN/LEMBAGA, PENGUSAHA/PENGEMBANG APBN, APBD, SWASTA Pengusaha/Pengembang pengembang dalam mengurangi air PEMDA limbah yang dibuang ke lingkungan dan memenuhi baku mutu air limbah domestik2 TEROBOSAN KEBIJAKAN 2.1 PERDA Peraturan yang mempersyaratkan PEMDA PENGUSAHA, MASYARAKAT APBD, SWASTA, MASYARAKAT penyediaan sarana pengelolaan air limbah sebagai bagian dari persyaratan IMB 2.2 Pengembangan Insentif Peraturan yang memberikan KEMENTERIAN KEUANGAN, PENGUSAHA APBN insentif bagi pengembang yang PERBANKAN, KLH melakukan pengelohan air limbah domestik3 KAMPANYE 3.1 Perilaku Hidup Bersih Mendorong kesadaran masyarakat KEMENTERIAN KESEHATAN, SELURUH APBN melalui anggaran dan Sehat untuk hidup bersih dan sehat KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEMENTERIAN/LEMBAGA, Kementerian Kesehatan, PEMDA, MASYARAKAT Kementerian Dalam Negeri, APBD 3.2 Penerapan 3R Mendorong masyarakat dalam KLH SELURUH APBN melalui anggaran KLH, penerapan 3R KEMENTERIAN/LEMBAGA, APBD PEMDA, MASYARAKAT 3.3 Pengendalian Air Limbah Mendorong kesadaran masyarakat KLH, KEMENTERIAN PU, PEMDA PEMDA, KLH, MASYARAKAT APBN melalui anggaran KLH, Domestik dan untuk mengembangkan lubang PU, dan APBD Konservasi Air resapan biopori, pengolahan air limbah domestik skala rumah tangga dan hemat air4 PENGAWASAN 4.1 ADIPURA Pengawasan guna meningkatkan KLH KEMENTERIAN LINGKUNGAN APBN melalui anggaran kinerja pemerintah daerah dan HIDUP, PEMDA, MASYARAKAT Kementerian Lingkungan Hidup, mendorong partisipasi masyarakat APBD dalam menciptakan kota yang bersih dan teduh 4.2 PROPER Pengawasan air limbah domestik KLH KEMENTERIAN LINGKUNGAN APBN melalui anggaran sumber institusi sektor prasarana HIDUP, PEMDA, SWASTA Kementerian Lingkungan Hidup, dan jasa APBD