Pelaksanaan demokrasi di indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pelaksanaan demokrasi di indonesia

on

  • 21,822 views

 

Statistics

Views

Total Views
21,822
Views on SlideShare
21,822
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
429
Comments
3

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Pelaksanaan demokrasi di indonesia Pelaksanaan demokrasi di indonesia Presentation Transcript

  • Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Created by : Intan
  • Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia di bagi Menjadi Tiga Tahap:Demokrasi Orde LamaDemokrasi Orde BaruMasa Reformasi
  • DEMOKRASI ORDE LAMAa.    Masa demokrasi Liberal (1950 – 1959)b.    Masa demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)
  • Demokrasi Liberal
  • 17 Agustus 1945 (Setelah KemerdekaanIndonesia), Ir. Soekarno yang menjadiKetua PPKI dipercaya menjadi PresidenRepublik Indonesia.29 Agustus 1945, Ir. Soekarno dilantikoleh Kasman Singodimedjo.
  • Bersamaan dengan itu, dibentuk KomiteNasional Indonesia Pusat (KNIP). Badanini bertujuan untuk membantu tugasPresiden. Hasilnya antara lain :1) Terbentuknya 12 departemenkenegaraan dalam pemerintahan yang baru.2) Pembagian wilayah pemerintahan RI menjadi 8 provinsi yang masing-masing terdiri dari beberapa karesidenan.
  • Namun, kebebasan dan kemerdekaanberdemokrasi di dalam KNIP justrumengusung pemerintah RI kepada sistemparlementer untuk menghindarikekuasaan Presiden yang terpusat. Akibatnya,suara rakyat terpecah-pecah ke dalambanyak partai dampak negatifnya adalahadanya sikap politik yang salingmenjatuhkan antara partai yang satudengan partai yang lainnya.
  • Peristiwa jatuh bangunnya kabinet dapat di lihatsebagai berikut :Kabinet Natsir (6 September 1950-27 April 1951)Kabinet Soekiman-Soewiryo (27 April1951-3 April1952)Kabinet Wilopo (3 April-3 juni 1953)Kabinet Ali sastrowijoyo I (31 juli1953-12Agustus 1955)Kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1953-12 Agustus 1955)Kabinet Ali II ( 20 Maret 1955-14 Maret 1957)Kabinet Juanda (9 April 1957)
  • 7 Oktober 1945 lahir memorandum yangditandatangani oleh 50 orang dari 150orang anggota KNIP.Isinya antara lain :
  • 1) Mendesak Presiden untuk segera membentuk MPR.2) Meminta kepada Presiden agar anggota- anggota KNIP turut berwenang melakukan fungsi dan tugas MPR, sebelum badan tersebut terbentuk. 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945, yang isinya :
  • “Bahwa komite nasional pusat, sebelumterbentuk MPR dan DPR diserahikekuasaan legislatif dan ikut menetapkanGBHN,3 November 1945, keluar maklumat untukkebebasan membentuk banyak partaiatau multipartai sebagai persiapan pemiluyang akan diselenggarakan bulan Juni1946.
  • 14 November 1945 terbentuksusunan kabinet berdasarkansistem parlementer (DemokrasiLiberal).Sejak berlakunya UUDS 1950pada 17 Agustus 1950 dengansistem demokrasi liberal selama 9tahun tidak menunjukkan adanyahasil yang sesuai harapan rakyat.
  • Bahkan,muncul disintegrasi bangsa.Antara lain :1) Pemberontakan PRRI, Permesta, atau DI/TII yang ingin melepaskan diri dari NKRI.2) Konstituante tidak berhasil menetapkan UUD sehingga negara benar-benar dalam keadaan darurat.
  • Untuk mengatasi hal tsb dikeluarkanDekrit Presiden 5 Juli 1959.Hal ini menandakan bahwa Sistemdemokrasi liberal tidak berhasildilaksanakan di Indonesia, karena tidaksesuai dengan pandangan hidup dankepribadian bangsa Indonesia.
  • em ok rasiD T erpim pin
  • Demokrasi Terpimpin (1959-1966)Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli1959, maka demokrasi liberal diganti dengandemokrasi terpimpin.UUD yang digunakan adalah UUD 1945dengan sistem demokrasi terpimpin.Pengertian demokrasi terpimpin menurut TapMPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan perwakilan.
  • MusyawarahSama seperti yang tercantum pada sila keempat Pancasila, demokrasi terpimpinadalah dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan, akan tetapi presidenmenafsirkan “terpimpin”, yaitu pimpinanterletak di tangan “Pemimpin BesarRevolusi”.
  • Terjadinya pemusatan kekuasaan di tanganpresiden menimbulkan penyimpangan danpenyelewengan terhadap Pancasila dan UUD1945, yaitu :1. Mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan2. Peranan Parlemen lembah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presidenmembentuk DPRGR3. Jaminan HAM lemah4. Terjadi sentralisasi kekuasaan5. Terbatasnya peranan pers6. Kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC (Blok Timur)
  • Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai tiga kekuatan politik utama yaituSoekarno, PKI, dan angkatan darat
  • Ketiga kekuatan tersebut saling merangkul satu sama lain. Terutama PKI membutuhkan Soekarno untuk menghadapi angkatan darat yang menyainginya dan meminta perlindungan. Begitu juga angkatan darat, membutuhkan Soekarno untuk legitimasi keterlibatannya di dunia politik.
  • Dalam demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadimufakat di sidang legislatif, maka permasalahanitu diserahkan kepada presiden sebagaipemimpin besar revolusi untuk dapat diputuskandalam hal anggota DPR tidak mencapai mufakat(sesuai Peraturan Tata Tertib PeraturanPresiden). Jadi,rakyat maupun wakil rakyat tidak memilikiperanan penting dalam Demokrasi Terpimpin.
  • Akhirnya,S/PKI pada tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkannya Supersemar (SuPemerintahan Orde Lama beserta Demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya Peristiwa G 30 rat perintah sebelas Maret).
  • DEMOKRASI ORDE BARU
  • DemokrasiPancasila
  • Demokrasi Pancasila adalah demokrasiyang dijiwai oleh sila kerakyatan yangdipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan/perwakilan yangberKetuhanan Yang Maha Esa, yangberkemanusiaan yang adil dan beradab,persatuan Indonesia dan yangberkeadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.
  • Berdasarkan pengalaman Orde Lama,pemerintahan Orde Baru berupayamenciptakan stabilitas politik dankeamanan untuk menjalankanpemerintahannya.Namun kenyataannya justru mengekangkelompok-kelompok kepentingan danparpol lain yang menginginkan perubahandemokrasi dg merangkul AD sbg kekuatanbirokrasi di proses politik.
  • Namun demikian perjalanan demokrasipada masa orde baru ini dianggap gagalsebab:1. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada2. Rekrutmen politik yang tertutup3. Pemilu yang jauh dari semangatdemokratis4. Pengakuan HAM yang terbatas5. Tumbuhnya KKN yang merajalela
  • Terlebih dengan krisis ekonomi yang hampir terjadi di seluruh dunia. Pada masa Orde Baru, krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai terasa pada pertengahan 1977. Hal ini menyebabkan :1) Menurunkan legitimasi pemerintahan Orde Baru.2) Mendorong meluasnya gerakan massa untuk menuntut perubahan tata pemerintahan.
  • Sebab jatuhnya Orde Baru : 1. Hancurnya ekonomi nasional (krisis ekonomi) 2. Terjadinya krisis politik 3. TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan orba 4. Gelombang demonstrasi yang menghebat menuntut Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden 5. Pelaksanaan demokrasi pada masa Reformasi 1998 s/d sekarang.
  • Akibat adanya tuntutan massa untukdiadakan reformasi di dalam segalabidang, rezim Orde Baru tidak mampumempertahankan kekuasaannya.Dan terpaksa Soeharto mundur darikekuasaannya dan kekuasaannyadilimpahkan kepada B. J. Habibie.
  • Masa RefoRMasi(1998-sekaRang)
  • Demokrasi yang dikembangkan pada masareformasi pada dasarnya adalahdemokrasi dengan mendasarkan pada Pancasiladan UUD 1945,dengan penyempurnaan pelaksanaannya danperbaikan peraturan-peraturan yang tidakdemokratis,dengan meningkatkan peran lembaga-lembagatinggi dan tertinggi Negara dengan menegaskanfungsi, wewenang dan tanggung jawab yangmengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dantata hubungan yang jelas antara lembaga-lembagaeksekutif, legislatif dan yudikatif.
  • Masa reformasi berusaha membangunkembali kehidupan yang demokratisantara lain:1. Keluarnya Ketetapan MPR RI No.X/MPR/19982. Ketetapan No. VII/MPR/19983. Tap MPR RI No. XI/MPR/19984. Tap MPR RI No. XIII/MPR/19985. Amandemen UUD 1945
  • Pada masa ini, Kepemimpinan rezim B. J.Habibie tidak ada legitimasi dan tidakmendapat dukungan sosial politik darisebagian besar masyarakat.Akibatnya B. J. Habibie tidak mampumempertahankan kekuasaannya.Kemudian, melalui pemilu presiden yangke-4 K. H. Abdurrahman Wahid terpilihsecara demokratis di parlemen sebagaiPresiden RI.
  • Akan tetapi, karena K. H. AbdurrahmanWahid membuat beberapa kebijakan yangkurang sejalan dengan prosesdemokratisasi itu sendiri, makapemerintahan sipil K. H. AbdurrahmanWahid terpaksa tersingkir dengan melaluiproses yang cukup panjang sertamelelahkan di parlemen.Transisi menuju demokratisasi beralih dariK. H. Abdurrahman Wahid ke MegawatiSoekarnoputri melalui pemilihan secarademokratis di parlemen.
  • Proses pemerintahan demokrasi padamasa Megawati Soekarnoputri masihcukup sulit untuk dievaluasi dan diketahuisecara optimal.Akibatnya, ketidakpuasaan akanpelaksanaan pemerintahan dirasakankembali oleh rakyat dan hampir terjadikrisis kepemimpinan.Rakyat merasa bahwa siapa yangberkuasa di pemerintahan hanya inginmencari keuntungan semata, bukan untukkepentingan rakyat.
  • Hingga Pada kepemimpinanSusilo Bambang Yudhoyono, (2004-2009) pemerintahan diuji kembali.
  • Terima Kasih atasperhatiannya