Permen tahun2013 nomor95 bea siswa unggulan

364 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Permen tahun2013 nomor95 bea siswa unggulan

  1. 1. SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2013 TENTANG BEASISWA UNGGULAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional perlu difasilitasi secara berkelanjutan melalui penyediaan beasiswa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Beasiswa Unggulan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;   1
  2. 2. 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 465); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BEASISWA UNGGULAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Beasiswa Unggulan adalah pemberian biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih pada perguruan tinggi penerima peserta didik program beasiswa unggulan. Putra-putri terbaik bangsa Indonesia adalah peserta didik, guru, pegawai, karyawan, seniman, dan wartawan berprestasi. Mahasiswa asing terpilih adalah mahasiswa warga negara asing dari negara sahabat yang mengikuti proses pembelajaran pada jenjang pendidikan di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 2 Pemberian beasiswa unggulan bertujuan untuk: a. membantu putra-putri terbaik bangsa Indonesia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi dalam dan/atau luar negeri; b. membantu mahasiswa asing terpilih dari negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi Indonesia yang mempunyai akreditasi minimal B.   2
  3. 3. Pasal 3 (1) Beasiswa unggulan diberikan kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia dan mahasiswa asing terpilih. (2) Putra-putri terbaik bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. peraih medali olimpiade internasional; b. juara tingkat internasional, nasional, dan regional bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; c. guru berprestasi; d. pegawai dan karyawan berprestasi; e. mahasiswa berprestasi; dan f. perorangan berprestasi. (3) Mahasiswa asing terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. berasal dari negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia; dan b. memenuhi persyaratan penerimaan oleh perguruan tinggi di Indonesia yang mempunyai akreditasi minimal B. Pasal 4 (1) Program beasiswa unggulan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Beasiswa unggulan berbentuk beasiswa dalam negeri dan/atau beasiswa luar negeri. (3) Beasiswa dalam negeri dapat berupa: a. beasiswa Strata 1/Diploma IV, Strata 2 dan Strata 3; b. beasiswa kreatifitas juara; c. beasiswa peneliti, penulis, pencipta, seniman, olahragawan, wartawan dan tokoh. (4) Beasiswa luar negeri dapat berupa: a. beasiswa Strata 1/Diploma IV, Strata 2 dan Strata 3; b. beasiswa Transfer kredit; (5) Komponen beasiswa unggulan yang diberikan dapat keseluruhan dari: a. biaya penyelenggaraan pendidikan (tuition fee); b. biaya buku; c. biaya penelitian; d. biaya hidup; e. tiket pesawat; f. biaya dokumen perjalanan; g. asuransi kesehatan; dan/atau h. komponen lainnya. berupa sebagian atau (6) Komponen lainnya yang dimaksud pada ayat (5) huruf h diatur dan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.   3
  4. 4. Pasal 5 (1) Persyaratan bagi warga negara Indonesia penerima beasiswa unggulan: a. warga negara Indonesia; b. memiliki prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan dari institusi/lembaga terkait; c. telah diterima di perguruan tinggi (mendapatkan letter of acceptance dari perguruan tinggi); d. lulus seleksi dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri; e. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber laindalam komponen yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); f. tidak melanggar perjanjian dan kode etik yang telah ditetapkan beasiswa unggulan perguruan tinggi; g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan h. tidak terlibat tindak pidana, serta penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya. (2) Persyaratan bagi warga negara asing penerima beasiswa unggulan: a. warga negara asing dari negara sahabat yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia; b. telah diterima di perguruan tinggi (mendapatkan letter of acceptance dari perguruan tinggi); c. lulus seleksi dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri; d. tidak sedang menerima beasiswa dari sumber laindalam komponen yang sama; e. tidak melanggar perjanjian dan kode etik yang telah ditetapkan beasiswa unggulan perguruan tinggi; dan f. tidak terlibat tindak pidana, serta penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya. Pasal 6 (1) Dana beasiswa unggulan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (2) Penerima dana beasiswa unggulan dapat menerima sebagian dana pendidikan yang bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; b. hibah; dan/atau c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat untuk membayar komponen beasiswa unggulan yang tidak dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima secara langsung atas dasar kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (4) Dana beasiswa unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Beasiswa unggulan disalurkan melalui rekening penerima beasiswa unggulan dan/atau perguruan tinggi penerima peserta didik program beasiswa unggulan.   4
  5. 5. (2) Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban beasiswa unggulan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 Pemberian beasiswa unggulan dihentikan apabila penerima beasiswa unggulan: a. melebihi batas masa belajar yang ditetapkan; b. tidak menepati perjanjian beasiswa; c. menerima beasiswa lain; d. melakukan perbuatan tercela; dan/atau e. terlibat tindak pidana. Pasal 9 (1) Pemantauan dan evaluasi pemberian beasiswa unggulan dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kuasa pengguna anggaran. (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal. Pasal 10 Penghentian pemberian beasiswa unggulan kepada penerima beasiswa unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sampai dengan huruf e yang mengakibatkan kerugian negara dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 11 Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan program beasiswa unggulan dilakukan oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan tata cara pemberian beasiswa unggulan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Pasal 13 Pelaksanaan program beasiswa unggulan yang sedang berjalan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap dilaksanakan sampai penerima beasiswa unggulan menyelesaikan masa belajarnya. Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini,Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Beasiswa Unggulandicabut dan dinyatakan tidak berlaku.   5
  6. 6. Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2013 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1244 Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Muslikh, S.H. NIP. 195809151985031001   6

×