Tas kreading pelayanan tranfusi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tas kreading pelayanan tranfusi

on

  • 752 views

 

Statistics

Views

Total Views
752
Views on SlideShare
752
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tas kreading pelayanan tranfusi Tas kreading pelayanan tranfusi Document Transcript

  • PELAYANAN TRANFUSI DARAH BAB I PENDAHULUAN1.1 LATAR BELAKANG Tranfusi darah merupakan salah satu bagian penting pelayan kesehatan modern. Bila digunakan dengan benar, tranfusi dapat menyelamatkan jiwa pasien dan meningkatkan derajat kesehatan. Indikasi tepat transfusi darah dan komponen darah adalah untuk mengatasi kondisi yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas bermakna yang tidak dapat diatasi dengan cara lain. Data pembanding berikut berasal dari India, did apat dari 1.585 bank darah yang telah mendapat lisensi, 45% adalah milik pemerintah dan 23% milik swasta. Struktur manajemennya berbeda dan tidak ada koordinasi yang efektif.Sebagian besar bank darah tersebut mengumpulkan kurang dari 1.000 kantongdarah tiap tahun. Data menunjukkan bahwa 74% transfusi pada pasien dewasa adalah tidak tepat. WHO G l o b a l D a t a b a s e o n B l o o d S a f e t y melaporkan bahwa 20% populasi dunia berada di negara maju dan sebanyak 80% telah memakai darah d o n o r ya n g a m a n , s e d a n g k a n 8 0 % p o p u l a s i d u n i a ya n g b e r a d a d i n e g a r a berkembang hanya 20% memakai darah donor yang aman. WHO telah mengembangkan strategi untuk transfusi darah yang amandan meminimalkan risiko tranfusi. Strategi tersebut terdiri dari pelayanan transfusi darah yang terkoordinasi secara nasional; pengumpulan darah hanya dari donor sukarela dari populasi risiko rendah, pelaksanaan skrining terhadapsemua darah donor dari penyebab infeksi, antara lain HIV, virus hepatitis, sifilisdan lainnya, serta pelayanan laboratorium yang baik di semua aspek, termasuk golongan darah, uji kompatibilitas, persiapan komponen, penyimpanan dantransportasi darah/komponen darah, mengsurangi transfusi darah yang tidak perlu dengan penentuan indikasi transfusi darah dan komponen darah yangtepat, dan indikasi cara alternatif transfusi. Pada tahun 1998 WHO mengeluarkan rekomendasi “ Developing a National Policy and Guidelines on the Clinical Use of Blood ”. Rekomendasi ini membantu negara anggota dalam mengembangkan dan implementasi kebijakan nasional dan pedoman, serta menjamin kerja sama aktif di antara pelayanantransfusi darah dan klinisi dalam mengelola pasien yang memerlukan transfusi. 1
  • PELAYANAN TRANFUSI DARAH Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan dalam rangka memberikan landasan hukum, kepastian hukum, pelindungan hukum, peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan pelayanan darah, perlu mengatur kembali penyelenggaraan pelayanan darah dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah ini diatur: Tujuan pengaturan pelayanan darah; Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelayanan darah; Pelayanan transfusi darah; 4. Pelayanan apheresis; Fraksionasi plasma; Pendonor darah; UTD, BDRS, dan Jejaring; Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan; Pengiriman dan penerimaan darah dari dan ke luar Indonesia; Pendanaan; Pencatatan dan pelaporan; Pembinaan dan pengawasan; Ketentuan peralihan; dan Ketentuan penutup1.2 TUJUAN PENULISAN Untuk dapat mengetahui alur Pelayanan Tranfusi Darah di Indonesia. 2
  • PELAYANAN TRANFUSI DARAH BAB II PEMBAHASAN1.1 PELAYANAN DARAH SECARA UMUM Dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya kesehatan yang dilaksanakan melalui kegiatan pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Darah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Pemurah kepada setiap insan tidaklah sepantasnya dijadikan objek jual beli untuk mencari keuntungan, biarpun dengan dalih untuk menyambung hidup. Pelayanan darah sebagai salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, bermanfaat, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan darah yang aman, bermanfaat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengaturan pelayanan darah bertujuan: a. memenuhi ketersediaan darah yang aman untuk kebutuhan pelayanan kesehatan; b. memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan darah; c. memudahkan akses memperoleh darah untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan; dan d. memudahkan akses memperoleh informasi tentang ketersediaan darah. Upaya memenuhi ketersediaan darah untuk kebutuhan pelayanan kesehatan selama ini telah dilakukan oleh Palang Merah Indonesia melalui Unit Transfusi Darah (UTD) yang tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan penugasan oleh Pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah. Peraturan Pemerintah ini harus disesuaikan dengan perkembangan kebijakan, sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi pelayanan kesehatan. 3
  • PELAYANAN TRANFUSI DARAH Keberhasilan pengelolaan pelayanan darah sangat tergantung pada ketersediaan pendonordarah, sarana, prasarana, tenaga, pendanaan, dan metode. Oleh karena itu pengelolaannyaharus dilakukan secara terstandar, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secaraterkoordinasi antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakattermasuk organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahansebagai mitra Pemerintah. Organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan,khususnya di bidang pelayanan transfusi darah adalah Palang Merah Indonesia, yangditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan kebijakan Pemerintah dari sentralisasi kepada desentralisasi yang telahmenempatkan masalah kesehatan sebagai urusan wajib pemerintah daerah, perludiimplementasikan secara nyata tanpa mengurangi tanggung jawab Pemerintah. Pengelolaanpelayanan darah sebagai bagian yang esensial dan integral dari upaya kesehatan secaranasional haruslah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerahdengan tetap mengacu pada kepentingan masyarakat luas. Pelayanan darah dalam arti luas mencakup kepentingan publik yang mendasar danmenjangkau kebutuhan jutaan manusia. Oleh karena itu kebijakan pengaturan dalamPeraturan Pemerintah ini harus dilaksanakan dengan tetap berlandaskan pada : 1. Asas perikemanusiaan, 2. Asas keseimbangan, 3. Asas manfaat, 4. Asas pelindungan, 5. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban, 6. Asas keadilan, 7. Asas gender dan nondiskriminatif serta, 8. Asas norma agama. Yang dimaksud dengan asas perikemanusiaan berarti bahwa pelayanan darah harusdilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengantidak membedakan golongan agama dan bangsa; asas keseimbangan berarti bahwa pelayanandarah harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik danmental, serta antara material dan spiritual; asas manfaat berarti bahwa pelayanan darah harus 4
  • PELAYANAN TRANFUSI DARAHmemberikan manfaat yang sebesar- besarnya bagi kemanusiaan; asas pelindungan berartibahwa pelayanan darah harus dapat memberikan pelindungan dan kepastian hukum kepadapemberi dan penerima pelayanan darah; asas penghormatan terhadap hak dan kewajibanberarti bahwa pelayanan darah dilaksanakan dengan menghormati hak dan kewajiban pasien,pendonor darah, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan; asas keadilan berartibahwa pelayanan darah harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepadasemua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau; asas gender dannondiskriminatif berarti bahwa pelayanan darah tidak membedakan perlakuan terhadapperempuan dan laki-laki; serta asas norma agama berarti pelayanan darah harusmemperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut pendonordarah, pemberi pelayanan transfusi darah dan penerima pelayanan transfusi darah. Darah diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksipendonor darah dengan mengutamakan kesehatan pendonor darah. Darah yang diperoleh daripendonor darah sukarela sebelum digunakan untuk pelayanan darah harus dilakukanpemeriksaan laboratorium guna mencegah penularan penyakit. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran khususnya dalamteknologi pelayanan darah, pengelolaan komponen darah dan pemanfaatannya dalampelayanan kesehatan harus mempunyai landasan hukum sebagai konsekuensi asas negaraberlandaskan hukum. Oleh karena itu dalam rangka memberikan pelindungan kepadamasyarakat, pelayanan darah hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memilikikompetensi dan kewenangan, dan hanya dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatanyang memenuhi persyaratan. Hal ini diperlukan untuk mencegah timbulnya berbagai risiko,terjadinya penularan penyakit baik bagi penerima pelayanan darah maupun bagi tenagakesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu pengamanan pelayanan darah harus dilaksanakan pada setiap tahapankegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian pendonor darah, pengambilan dan pelabelandarah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, penyimpanan darah danpemusnahan darah, pendistribusian darah, penyaluran dan penyerahan darah, serta tindakanmedis pemberian darah kepada pasien. Pengamanan pelayanan darah juga dilakukan padapelayanan apheresis dan fraksionasi plasma. 5
  • PELAYANAN TRANFUSI DARAH1.2 KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PELAYANAN TRANFUSI DARAH Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengatur, membina, dan mengawasi pelayanan darah dalam rangka melindungi masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan darah yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dengan “pelayanan darah yang aman” adalah pelayanan darah yang memenuhi prinsip darah berasal dari pendonor darah sukarela, berbadan dan berperilaku sehat dan memenuhi kriteria sebagai pendonor darah risiko rendah (low risk donor) terhadap infeksi yang dapat ditularkan melalui transfusi darah. Seluruh proses pelayanan transfusi darah harus sesuai standar dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab mendorong penelitian dan pengembangan kegiatan pelayanan darah untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pemerint ah dan pemerintah daerah bert anggung j awab terhadap pendanaan pel a yanan darah dal am rangka jaminan ketersediaan darah untuk kepentingan pela yanan kesehat an.1.3 PELAYANAN TRANFUSI DARAH Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. A. PERENCANAAN Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. 6
  • PELAYANAN TRANFUSI DARAH Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah suatu unit pelayanandi rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman,berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumahsakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Setiap UTD dan BDRS harus menyusun rencana kebutuhan darah untuk kepentinganpelayanan darah. Yang dimaksud dengan “rencana kebutuhan darah” adalah perencanaankebutuhan dan penyediaan darah yang disusun dengan mempertimbangkan jumlahpersediaan darah, jumlah pendonor darah, serta kebutuhan dan penggunaan darahsebelumnya. Berdasarkan rencana kebutuhan darah sebagaimana dimaksud diatas, disusunrencana tahunan kebutuhan darah secara nasional oleh Menteri.B. PENGERAHAAN DAN PELESTARIAN DONOR DARAH Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur pengerahan dan pelestarian pendonor darahuntuk menjamin ketersediaan darah. Yang dimaksud dengan ”pengerahan” adalah kegiatanmemotivasi, mengumpulkan dan mengerahkan orang-orang dari kelompok risiko rendah agarbersedia menjadi pendonor darah sukarela. Pengerahan dan pelestarian pendonor darah sebagaimana dimaksud diatas dilaksanakanoleh Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kepalangmerahan dan/atau UTD dengan mengikutsertakan masyarakat. Sedangkanyang dimaksud dengan “pelestarian pendonor darah sukarela” adalah upaya yang dilakukanuntuk mempertahankan pendonor darah sukarela untuk dapat melakukan donor darah secaraberkesinambungan dan teratur dalam hidupnya.C. PENYEDIAAN DARAHPenyediaan darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor,pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor.1. Pengambilan dan Pelabelan Tindakan medis pengambilan darah hanya dilakukan di UTD dan/atau tempat tertentu yang memenuhi persyaratan kesehatan dan harus dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang berwenang sesuai dengan standar. Yang dimaksud dengan “tempat tertentu” adalah 7
  • PELAYANAN TRANFUSI DARAH tempat di luar fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan kesehatan untuk dapat dilakukannya pengambilan darah, contohnya Unit Donor Darah atau kegiatan Mobile Unit di tempat-tempat umum. Setiap pengambilan darah harus didahului dengan pemeriksaan kesehatan pendonor darah dan mendapat persetujuan dari pendonor darah yang bersangkutan. Pemeriksaan kesehatan pendonor darah dimaksudkan untuk tetap menjaga kesehatan pendonor darah dan untuk mencegah terjadinya kemungkinan penularan penyakit kepada pasien yang menerima darah. Pemeriksaan kesehatan berupa anamnesis, pemeriksaan kesehatan tanda vital dan tanda lain yang diperlukan, dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan. Persetujuan dari pendonor darah merupakan persetujuan tertulis setelah pendonor darah mendapat penjelasan tentang persyaratan, proses, risiko yang mungkin ditimbulkan oleh tindakan pengambilan darah, pengolahan darah pendonor menjadi produk plasma dan pemberitahuan hasil pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan darah donor yang reaktif akan diberitahukan kepada pendonor darah melalui surat 1 (satu) minggu setelah donor. Yang dimaksud dengan “reaktif” adalah jika darah dari pendonor darah diduga terinfeksi berdasarkan 1 (satu) kali pemeriksaan uji saring darah (Initial Reactive), maka diperlukan pemeriksaan konfirmasi. Pendonor darah harus diberi informasi terlebih dahulu mengenai risiko pengambilan darah dan hasil pemeriksaan darahnya. Dalam hal hasil pemeriksaan darah reaktif, maka UTD harus menganjurkan kepada yang bersangkutan untuk sementara tidak mendonorkan darah dan segera melakukan pemeriksaan konfirmasi untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tenaga kesehatan wajib memberikan label pada setiap kantong darah pendonor sesuai dengan standar. Label pada setiap kantong darah sebagaimana dimaksud paling sedikit harus memuat keterangan mengenai identitas pendonor darah Keterangan mengenai identitas pendonor darah ditulis dalam bentuk kode bukan nama. , jenis dan golongan darah, nomor kantong darah, hasil pemeriksaan uji saring, waktu pengambilan, tanggal kedaluwarsa, jenis antikoagulan dan nama UTD.2. Pencegahan Penularan Penyakit 8
  • PELAYANAN TRANFUSI DARAH Tenaga kesehatan wajib melakukan uji saring darah untuk mencegah penularan penyakit. Uji saring darah dimaksudkan untuk mencegah penularan infeksi yang ditularkan lewat darah dari pendonor darah kepada pasien. Uji saring darah sebagaimana dimaksud paling sedikit meliputi pencegahan penularan penyakit HIV-AIDS, Hepatitis B, Hepatitis C, dan Sifilis. Untuk daerah tertentu uji saring darah dapat dilakukan terhadap penyakit tertentu seperti malaria dan lain sebagainya.3. Pengolahan Darah Tenaga kesehatan wajib melakukan pengolahan darah untuk memenuhi kebutuhan komponen darah tertentu dalam pelayanan transfusi darah. Yang dimaksud dengan “pengolahan darah” adalah cara pemisahan darah lengkap (WB=whole blood) menjadi komponen darah seperti Darah Merah PekaT (PRC=packed red cell), Buffy coat, Trombosit (TC=thrombocyte concentrate), Plasma Cair dan Plasma Segar Beku (FFP= fresh frozen plasma). Pengolahan darah menjadi komponen darah dapat dilakukan secara manual, konvensional, bottom top system dan apheresis. Pengolahan darah yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan di UTD dan harus sesuai dengan standar.4. Penyimpanan dan Pemusnahan UTD atau BDRS wajib menyimpan darah pada fasilitas penyimpanan darah yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan. Penyimpanan darah sebagaimana dimaksud harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Persyaratan teknis penyimpanan sebagaimana dimaksud meliputi wadah atau tempat, suhu penyimpanan, lama penyimpanan dan/atau persyaratan lainnya yang menjamin mutu darah. Darah yang tidak memenuhi persyaratan dan standar untuk digunakan dalam transfusi darah wajib dimusnahkan sesuai dengan standar oleh UTD. Darah hanya didistribusikan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Distribusi darah sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan sistem tertutup dan metode rantai dingin. Yang dimaksud dengan ”sistem tertutup” adalah suatu mekanisme pendistribusian darah yang mengikuti standar operasional prosedur pelayanan di rumah 9
  • PELAYANAN TRANFUSI DARAH sakit tanpa melibatkan pihak lain seperti keluarga pasien. Yang dimaksud dengan “metode rantai dingin” adalah suatu sistem pemeliharaan suhu darah dan komponen darah dari mulai pengambilan sampai dengan pemberian darah kepada pasien. Yang terpenting adalah petugas yang bertanggung jawab mengatur, melaksanakan proses penyimpanan dan pemindahan darah dan plasma serta menjaga peralatan untuk menyimpan dan memindahkan darah dan plasma secara aman. Distribusi darah sebagaimana dimaksud harus dilakukan oleh tenaga kesehatan atau petugas UTD atau petugas BDRS dengan memperhatikan keamanan dan mutu darah.D. PENDISTRIBUSIAN DARAH Darah transfusi harus disalurkan dan diserahkan oleh UTD kepada UTD lain, UTDkepada BDRS, UTD atau BDRS kepada fasilitas pelayanan kesehatan lain sesuai kebutuhan.Yang dimaksud dengan “darah yang disalurkan dan diserahkan” adalah darah yang aman,telah menjalani proses skrining/uji saring terhadap Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah(IMLTD) dan uji konfirmasi golongan darah. Setiap penyerahan darah sebagaimana harus disertai dengan berita acara penyerahandarah. Yang dimaksud dengan ”fasilitas pelayanan kesehatan lain” adalah rumah sakit yangtidak memiliki BDRS. Penyaluran darah dari UTD atau BDRS kepada fasilitas Dalam hal terjadi keadaan gawat darurat dan bencana, fasilitas pelayanan kesehatan laindi luar rumah sakit dapat menerima penyaluran dan penyerahan darah dengan permintaantertulis dari dokter yang merawat pasien. pelayanan kesehatan lain hanya dilakukan terhadapfasilitas pelayanan kesehatan yang jumlah kebutuhan darahnya tidak efisien untukdidirikannya BDRS di fasilitas pelayanan kesehatan lain tersebut. Yang dimaksud dengan“fasilitas pelayanan kesehatan lain di luar rumah sakit” antara lain puskesmas dan rumahsakit lapangan.E. TINDAKAN MEDIS PEMBERIAN DARAH KEPADA PASIEN Tindakan medis pemberian darah dan/atau komponennya kepada pasien dilaksanakansesuai kebutuhan medis secara rasional. Yang dimaksud dengan “kebutuhan medis secararasional” adalah tindakan medis pemberian darah dan/atau komponennya yang dilaksanakan 10
  • PELAYANAN TRANFUSI DARAHdengan mempertimbangkan volume darah transfusi ataupun jenis komponen yangditransfusikan sesuai dengan kebutuhan medis. Tindakan medis pemberian darah dan/atau komponennya kepada pasien sebagaimanadimaksud harus dilakukan uji silang serasi sebelum diberikan kepada pasien. Yang dimaksuddengan “uji silang serasi” adalah tindakan pengujian terhadap kesesuaian antara sel darahmerah pendonor dengan sel darah merah pasien sebelum tindakan transfusi dilakukan. Ujisilang dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada antibodi-antibodi pada darah pasienyang akan bereaksi dengan darah pendonor bila ditransfusikan atau sebaliknya. Uji silang serasi dilakukan di UTD atau BDRS yang mendapat permintaan darah darifasilitas pelayanan kesehatan lain. Tindakan medis pemberian darah dan/atau komponennyakepada pasien sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan oleh dokter yang memilikikompetensi dan kewenangan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan transfusi darah harus membuat rekammedis pasien. Yang dimaksud dengan “rekam medis” adalah berkas yang berisikan catatandan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lainyang telah diberikan kepada pasien sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.F. PELAYANAN APHARESISPelayanan Apheresis adalah penerapan teknologi medis berupa proses pengambilan salahsatu komponen darah dari pendonor atau pasien melalui suatu alat dan mengembalikanselebihnya ke dalam sirkulasi darah pendonor.Pelayanan apheresis ditujukan untuk:a. kebutuhan penyediaan komponen darah; danb. pengobatan penyakit tertentu.Pelayanan apheresis untuk kebutuhan penyediaan komponen darah sebagaimana dimaksudharus dilaksanakan di UTD sesuai dengan standar.Pelayanan apheresis untuk pengobatan penyakit tertentu sebagaimana dimaksud harusdilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit sesuai dengan standar.Standar sebagaimana dimaksud meliputi ketenagaan, sarana, prasarana, dan peralatan. 11
  • PELAYANAN TRANFUSI DARAH UTD yang tidak melaksanakan ketentuan mengenai pelayanan apheresis sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian kegiatan sementara; dan/atau d. pencabutan izin operasional. Setiap pelayanan apheresis harus mendapat persetujuan tindakan secara tertulis dari pendonor darah atau pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan apheresis sebagaimana dimaksud dalam harus dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Pelayanan apheresis sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur pada UTD dan rumah sakit. G. FRAKSIONASI PLASMA Fraksionasi Plasma adalah pemilahan derivat plasma menjadi produk plasma dengan menerapkan teknologi dalam pengolahan darah. Plasma yang diperlukan untuk penyelenggaraan fraksionasi plasma harus berasal dari UTD. Fraksionasi plasma sebagaimana dimaksud harus dilakukan di fasilitas fraksionasi plasma yang memenuhi standar. Fasilitas fraksionasi plasma sebagaimana dimaksud pada berbentuk badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fasilitas fraksionasi plasma sebagaimana dimaksud harus mendapat izin produksi dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan perizinan fasilitas fraksionasi plasma sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri. Pemerintah “mengendalikan harga produk plasma” agar harga produk fraksionasi plasma ditetapkan secara rasional yang diperhitungkan dari biaya produksi dan tidak diutamakan untuk tujuan komersial.1.4 PENDONOR DARAH Pendonor darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. (1) Setiap orang dapat menjadi pendonor darah. (2) Pendonoran darah dilakukan secara sukarela. (3) Pendonor darah sebagaimana dimaksud pada harus memenuhi persyaratan kesehatan. 12
  • PELAYANAN TRANFUSI DARAH(4) Pendonor darah harus memberikan informasi yang benar perihal kesehatan dan perilakuhidupnya.(5) Pendonor darah yang memberikan informasi menyesatkan berkaitan dengan statuskesehatan dan perilaku hidupnya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Yang dimaksud dengan “informasi menyesatkan” adalah informasiyang tidak benar atas status kesehatan dan perilaku hidup pendonor darah yang sebenarnyatelah didiagnosis berhubungan dengan penyakit infeksi menular lewat transfusi darah,sehingga darahnya membahayakan pasien.pendonoran darah yang dilakukan tanpa menerima bayaran dalam bentuk tunai atau bentuklainnya termasuk bebas dari tugas/pekerjaan di luar waktu dan perjalanan yang diperlukanuntuk melakukan pendonoran darah. Penyelenggara pendonoran darah dapat memberikancinderamata, minuman dan makanan kecil, atau penggantian biaya transportasi untukpendonor darah, hal ini masih sesuai dengan kaidah pendonoran darah sukarela.“persyaratan kesehatan” antara lain keadaan umum calon pendonor darah tidak tampak sakit,tidak dalam pengaruh obat-obatan, memenuhi ketentuan umur, berat badan, suhu tubuh, nadi,tekanan darah, hemoglobin, ketentuan setelah haid, kehamilan dan menyusui, jarakpenyumbangan darah dan persyaratan lainnya meliputi keadaan kulit, riwayat transfusi darah,penyakit infeksi, riwayat imunisasi dan vaksinasi, riwayat operasi, riwayat pengobatan, obat-obat narkotika dan alkohol serta ketentuan tato, tindik, dan tusuk jarum.“perilaku hidupnya” adalah kebiasaan yang berdampak buruk bagi kesehatan sepertipenyalahgunaan obat dengan jarum suntik, seks bebas termasuk homoseksualitas,biseksualitas, melakukan pelukaan kulit, tato, dan upacara dengan darah (melukai). 13
  • PELAYANAN TRANFUSI DARAH BAB III PENUTUP3.1 KESIMPULAN Pelayanan transfusi darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Keberhasilan pengelolaan pelayanan darah sangat tergantung pada ketersediaan pendonor darah, sarana, prasarana, tenaga, pendanaan, dan metode. Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara terstandar, terpadu dan berkesinambungan serta dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat termasuk organisasi sosial yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalangmerahan sebagai mitra Pemerintah. 14
  • PELAYANAN TRANFUSI DARAH DAFTAR PUSTAKA1. Dorland. 2002. Kamus kedokteran dorland. Edisi 29. Jakarta : EGC2. Guyton&Hall. 2007. Buku ajar fisiologi kedokteran. Edisi 11 Jakarta: EGC.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Darah.4. Price, Sylvia A., Wilson, Lorraine M., eds. 2006. Patofisiologi Konsep Klinis Proses- Proses Penyakit. Vol 1. Edisi 6. Jakarta : EGC. 15