SlideShare a Scribd company logo
1 of 18
Download to read offline
KONSEP PERMENHUT Tentang  “ PEMBANGUNAN MODEL DESA KONSERVASI (MDK) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN KONSERVASI ” Disampaikan Pada : WORKING GROUP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jakarta,  Nop 2008 Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM JUDUL :  PERMENHUT tentang Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Hutan Konservasi. Terdiri dari  V BAB  dan  28 Pasal. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],BAB II. PENETAPAN MODEL DESA KONSERVASI  (MDK) BAB III. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MDK BAB IV.  PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN  PEMBIAYAAN BAB V. KETENTUAN PENUTUP
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM BAB I.  KETENTUAN UMUM BAGIAN KESATU : PENGERTIAN Pasal 1  terdiri dari 18 pengertian terkait. BAGIAN KEDUA : MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN MDK Pasal 2 Maksud pembangunan MDK  adalah terlaksananya pembangunan wilayah disekitar kawasan konservasi yang berwawasan lingkungan, yang dapat mendukung perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan konservasi secara   lestari .   Pasal 3 Tujuan  pembangunan MDK meliputi :   1. Aspek Lingkungan,  yaitu MDK dapat menyangga kawasan hutan konservasi dari berbagai gangguan; dapat memperluas habitat flora dan fauna yang ada di kawasan hutan konservasi; dapat menambah areal serapan air jika terletak dibagian hulu sungai; dapat menangkal bencana alam berupa banjir, erosi, angin, dan bencana alam lainnya.  2. Aspek Sosial,  yaitu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dapat meningkat; masyarakat dapat bersikap positif dan mendukung pengelolaan kawasan hutan konservasi; kesehatan masyarakat meningkat; ketergantungan masyarakat terhadap kawasan berkurang. 3. Aspek Ekonomi,  yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat; terciptanya berbagai aktifitas masyarakat untuk menambah pendapatan; potensi SDA yang ada dapat bernilai ekonomi melalui pengelolaan dengan teknologi yang sesuai, adanya modal/investasi yang masuk sehingga roda perekonomian pedesaan dapat berjalan.
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Pasal 5 Maksud pemberdayaan masyarakat disekitar kawasan konservasi  adalah tercapainya fungsi dan manfaat kawasan konservasi secara optimal yang dapat memberikan manfaat langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat setempat, sehingga dapat tercipta pengamanan kawasan konservasi secara PAM Swakarsa. DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM BAGIAN KETIGA : MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT Bagian Ketiga : Ruang Lingkup, Wilayah Kerja, Prinsip, dan Kebijakan Pasal 8 Ruang Lingkup Pembangunan MDK meliputi : 1. Pemberdayaan Masyarakat, yang dilaksanakan melalui 9 tahapan kegiatan.  2. Penataan wilayah berbasis konservasi. 3. Pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan yang berbasis konservasi. DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM Pasal 11 Pembangunan MDK dalam rangka pemberdayaan masyarakat menganut beberapa prinsip meliputi : Pendekatan Kelompok, Keserasian, Kepemimpinan dari mereka sendiri, Pendekatan Kemitraan, Swadaya, Belajar sambil Bekerja, dan Pendekatan Keluarga Pasal 12 Prinsip pembangunan MDK dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 merupakan acuan pokok pelaksanaan setiap aktifitas dan atau kegiatan pembangunan MDK.
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT Pasal 13 Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dan sebagai model/contoh dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar  kawasan konservasi, dengan memperhatikan aspek konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, perlu dilakukan melalui pembangunan Model Desa Konservasi (MDK). DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM Pasal 15 Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) bertujuan agar pengelolaan kawasan konservasi dapat dilakukan dengan baik, sehingga dapat berfungsi secara optimal dan lestari, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM Bagian Kedua : Tata Cara Penetapan Pasal 17 Oleh karena jumlah desa disekitar kawasan hutan konservasi tersebar di setiap seksi wilayah pengelolaan, maka perlu ditetapkan beberapa desa prioritas pada setiap unit pengelolaan sebagai contoh yang dapat disebarluaskan ke desa sekitar kawasan lainnnya. Pasal 18 Penetapan desa prioritas pembangunan MDK sebagaimana dimaksud pada pasal 18, sedapat mungkin berdasarkan petimbangan kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud pada pasal 17. Pasal 19 Lokasi pembangunan MDK sebagaimana dimaksud pasal 19, dibina dan difasilitasi melalui pendampingan secara terus menerus hingga tercapai kondisi wilayah desa dan masyarakatnya yang berpengaruh positif terhadap pengelolaan kawasan hutan konservasi.
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM BAB III. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MDK Bagian Kesatu : Umum Pasal 20 Pelaksanaan Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) pada dasarnya merupakan kegiatan partisipatif dari berbagai pihak (stakeholders) yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk peran Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Pasal 21 Langkah awal dalam pelaksanaan Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kesepahaman dari berbagai pihak (stakeholders) yang terkait, termasuk pemerintah daerah setempat.
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM Pasal 24 Berbagai pihak terkait (stakeholders) yang berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi adalah pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi non pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok masyarakat, pelaku bisnis, pendamping/fasilitator, dan peneliti.  Pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi aktif antar sektor. Pasal 25 Peran para pihak dalam kegiatan pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) dimaksudkan untuk mensinergikan peran berbagai pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
TERIMA  KASIH Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT [email_address]

More Related Content

What's hot

Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)kphnganjuk
 
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editResume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editkphnganjuk
 
Inisiatif kebijakan daerah untuk redd
Inisiatif kebijakan daerah untuk reddInisiatif kebijakan daerah untuk redd
Inisiatif kebijakan daerah untuk reddYayasan CAPPA
 
Kalteng kembangkan sejuta pohon sengon
Kalteng kembangkan sejuta pohon sengonKalteng kembangkan sejuta pohon sengon
Kalteng kembangkan sejuta pohon sengonWarnet Raha
 
MOu green arts pantai nganteb - 2021
MOu green arts  pantai nganteb - 2021MOu green arts  pantai nganteb - 2021
MOu green arts pantai nganteb - 2021juni apri
 
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutananUu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutananwalhiaceh
 
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)GAPOKTAN NUSANTARA
 
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecil
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecilAwik-awik pesisir laut dan pulau kecil
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecilLalu Sabardi
 
Digital 129140 t 24950 respon risiko--literatur
Digital 129140 t 24950 respon risiko--literaturDigital 129140 t 24950 respon risiko--literatur
Digital 129140 t 24950 respon risiko--literaturafif fifku
 
Uu kehutanan no 41 thn 1999
Uu kehutanan no 41 thn 1999Uu kehutanan no 41 thn 1999
Uu kehutanan no 41 thn 1999walhiaceh
 
Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...
Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...
Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...Penataan Ruang
 
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15  tahun   2002 perijinankehutanan prov nadQanun 15  tahun   2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nadwalhiaceh
 
Uu16 2006 sistempenyuluhan
Uu16 2006 sistempenyuluhanUu16 2006 sistempenyuluhan
Uu16 2006 sistempenyuluhanProbomarwan
 

What's hot (19)

Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)
 
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editResume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
 
Inisiatif kebijakan daerah untuk redd
Inisiatif kebijakan daerah untuk reddInisiatif kebijakan daerah untuk redd
Inisiatif kebijakan daerah untuk redd
 
Warta tenure 04e
Warta tenure 04eWarta tenure 04e
Warta tenure 04e
 
Legal Memorandum; Memo Perhutanan Sosial Pada Areal Perhutani
Legal Memorandum; Memo Perhutanan Sosial Pada Areal PerhutaniLegal Memorandum; Memo Perhutanan Sosial Pada Areal Perhutani
Legal Memorandum; Memo Perhutanan Sosial Pada Areal Perhutani
 
Kalteng kembangkan sejuta pohon sengon
Kalteng kembangkan sejuta pohon sengonKalteng kembangkan sejuta pohon sengon
Kalteng kembangkan sejuta pohon sengon
 
MOu green arts pantai nganteb - 2021
MOu green arts  pantai nganteb - 2021MOu green arts  pantai nganteb - 2021
MOu green arts pantai nganteb - 2021
 
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutananUu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
Uu ri no 41 tahun 1999 tentang kehutanan
 
2630 9820-4-pb
2630 9820-4-pb2630 9820-4-pb
2630 9820-4-pb
 
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
 
Karya Ilmiah
Karya IlmiahKarya Ilmiah
Karya Ilmiah
 
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecil
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecilAwik-awik pesisir laut dan pulau kecil
Awik-awik pesisir laut dan pulau kecil
 
Digital 129140 t 24950 respon risiko--literatur
Digital 129140 t 24950 respon risiko--literaturDigital 129140 t 24950 respon risiko--literatur
Digital 129140 t 24950 respon risiko--literatur
 
Uu 41-1999
Uu 41-1999Uu 41-1999
Uu 41-1999
 
P 57 menhut ii 2014
P 57 menhut ii 2014P 57 menhut ii 2014
P 57 menhut ii 2014
 
Uu kehutanan no 41 thn 1999
Uu kehutanan no 41 thn 1999Uu kehutanan no 41 thn 1999
Uu kehutanan no 41 thn 1999
 
Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...
Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang  Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...
Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan ...
 
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15  tahun   2002 perijinankehutanan prov nadQanun 15  tahun   2002 perijinankehutanan prov nad
Qanun 15 tahun 2002 perijinankehutanan prov nad
 
Uu16 2006 sistempenyuluhan
Uu16 2006 sistempenyuluhanUu16 2006 sistempenyuluhan
Uu16 2006 sistempenyuluhan
 

Similar to Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08

Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhiankeuangandesa
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhiankeuangandesa
 
Perhutanan Sosial Almisbat | Pojok Desa #05
Perhutanan Sosial Almisbat  | Pojok Desa #05Perhutanan Sosial Almisbat  | Pojok Desa #05
Perhutanan Sosial Almisbat | Pojok Desa #05TV Desa
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanSutardjo ( Mang Ojo )
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanCIFOR-ICRAF
 
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di IndonesiaCIFOR-ICRAF
 
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...khoiril anwar
 
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
 
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategiBab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategiDeki Zulkarnain
 
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptx
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptxPENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptx
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptxEdwinKusuma9
 
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5TV Desa
 
20190410111348-program-dlh-kabupaten-bandung.pdf
20190410111348-program-dlh-kabupaten-bandung.pdf20190410111348-program-dlh-kabupaten-bandung.pdf
20190410111348-program-dlh-kabupaten-bandung.pdfoheokhr73
 
KKMD Aceh Bogor 2023.pptx
KKMD Aceh Bogor 2023.pptxKKMD Aceh Bogor 2023.pptx
KKMD Aceh Bogor 2023.pptxDishut
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanAulia Arif
 
Paradigma penyulahan kehutanan
Paradigma penyulahan kehutananParadigma penyulahan kehutanan
Paradigma penyulahan kehutananabdul samad
 
Upaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifUpaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifSiti Sahati
 
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat Fatur Fatkhurohman
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Akademi Desa 4.0
 

Similar to Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08 (20)

Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program   david ardhianMembangun desa lestari, konsep program   david ardhian
Membangun desa lestari, konsep program david ardhian
 
Membangun desa lestari david ardhian
Membangun desa lestari   david ardhianMembangun desa lestari   david ardhian
Membangun desa lestari david ardhian
 
Perhutanan Sosial Almisbat | Pojok Desa #05
Perhutanan Sosial Almisbat  | Pojok Desa #05Perhutanan Sosial Almisbat  | Pojok Desa #05
Perhutanan Sosial Almisbat | Pojok Desa #05
 
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan KemiskinanArah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
 
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di IndonesiaTantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
Tantangan dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Indonesia
 
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
Arah Strategis Percepatan Penanggulagnan Kemiskinan berdasarkan Inpres 1 dan ...
 
Rpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensariRpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensari
 
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
 
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategiBab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi
 
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptx
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptxPENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptx
PENGEMBANGAN WISATA BAHARI BERBASIS MASYARAKAT.pptx
 
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
Perhutanan sosial untuk sd gs 3 4-5
 
20190410111348-program-dlh-kabupaten-bandung.pdf
20190410111348-program-dlh-kabupaten-bandung.pdf20190410111348-program-dlh-kabupaten-bandung.pdf
20190410111348-program-dlh-kabupaten-bandung.pdf
 
KKMD Aceh Bogor 2023.pptx
KKMD Aceh Bogor 2023.pptxKKMD Aceh Bogor 2023.pptx
KKMD Aceh Bogor 2023.pptx
 
Konsep Jasa Layanan Lingkungan
Konsep Jasa Layanan LingkunganKonsep Jasa Layanan Lingkungan
Konsep Jasa Layanan Lingkungan
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
 
Paradigma penyulahan kehutanan
Paradigma penyulahan kehutananParadigma penyulahan kehutanan
Paradigma penyulahan kehutanan
 
Upaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa ProduktifUpaya Membangun Desa Produktif
Upaya Membangun Desa Produktif
 
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
 
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
Materi Ngopi bersama PSM Eps. 29 - Peran Pelatihan dan Pendidikan untuk Pruka...
 

Pres Wg Pm Permenhut Mdk Di Kk Sep08

  • 1. KONSEP PERMENHUT Tentang “ PEMBANGUNAN MODEL DESA KONSERVASI (MDK) DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN KONSERVASI ” Disampaikan Pada : WORKING GROUP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jakarta, Nop 2008 Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT
  • 2.
  • 3. Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM BAB I. KETENTUAN UMUM BAGIAN KESATU : PENGERTIAN Pasal 1 terdiri dari 18 pengertian terkait. BAGIAN KEDUA : MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN MDK Pasal 2 Maksud pembangunan MDK adalah terlaksananya pembangunan wilayah disekitar kawasan konservasi yang berwawasan lingkungan, yang dapat mendukung perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan konservasi secara lestari . Pasal 3 Tujuan pembangunan MDK meliputi : 1. Aspek Lingkungan, yaitu MDK dapat menyangga kawasan hutan konservasi dari berbagai gangguan; dapat memperluas habitat flora dan fauna yang ada di kawasan hutan konservasi; dapat menambah areal serapan air jika terletak dibagian hulu sungai; dapat menangkal bencana alam berupa banjir, erosi, angin, dan bencana alam lainnya. 2. Aspek Sosial, yaitu meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dapat meningkat; masyarakat dapat bersikap positif dan mendukung pengelolaan kawasan hutan konservasi; kesehatan masyarakat meningkat; ketergantungan masyarakat terhadap kawasan berkurang. 3. Aspek Ekonomi, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat; terciptanya berbagai aktifitas masyarakat untuk menambah pendapatan; potensi SDA yang ada dapat bernilai ekonomi melalui pengelolaan dengan teknologi yang sesuai, adanya modal/investasi yang masuk sehingga roda perekonomian pedesaan dapat berjalan.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11. Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM Bagian Kedua : Tata Cara Penetapan Pasal 17 Oleh karena jumlah desa disekitar kawasan hutan konservasi tersebar di setiap seksi wilayah pengelolaan, maka perlu ditetapkan beberapa desa prioritas pada setiap unit pengelolaan sebagai contoh yang dapat disebarluaskan ke desa sekitar kawasan lainnnya. Pasal 18 Penetapan desa prioritas pembangunan MDK sebagaimana dimaksud pada pasal 18, sedapat mungkin berdasarkan petimbangan kriteria dan indikator sebagaimana dimaksud pada pasal 17. Pasal 19 Lokasi pembangunan MDK sebagaimana dimaksud pasal 19, dibina dan difasilitasi melalui pendampingan secara terus menerus hingga tercapai kondisi wilayah desa dan masyarakatnya yang berpengaruh positif terhadap pengelolaan kawasan hutan konservasi.
  • 12. Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM BAB III. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN MDK Bagian Kesatu : Umum Pasal 20 Pelaksanaan Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) pada dasarnya merupakan kegiatan partisipatif dari berbagai pihak (stakeholders) yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, termasuk peran Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Pasal 21 Langkah awal dalam pelaksanaan Pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kesepahaman dari berbagai pihak (stakeholders) yang terkait, termasuk pemerintah daerah setempat.
  • 13.
  • 14.
  • 15. Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT DRAFT PERMENHUT MDK MASUKAN RAPAT WG PM Pasal 24 Berbagai pihak terkait (stakeholders) yang berperan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi adalah pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi non pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok masyarakat, pelaku bisnis, pendamping/fasilitator, dan peneliti. Pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi aktif antar sektor. Pasal 25 Peran para pihak dalam kegiatan pembangunan Model Desa Konservasi (MDK) dimaksudkan untuk mensinergikan peran berbagai pihak terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam rangka pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.
  • 16.
  • 17.
  • 18. TERIMA KASIH Direktorat PJLWA – Ditjen PHKA DEPHUT [email_address]