Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Lampiran permendagri no. 27 tahun 2013 230 2

  • 21,632 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
21,632
On Slideshare
21,632
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
437
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 1LAMPIRANPERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIANOMOR 27 TAHUN 2013TENTANGPEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan PemerintahRencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 menetapkan bahwa temaPembangunan Nasional adalah “Memantapkan Perekonomian Nasionaluntuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, dengan sasaranutama yang harus dicapai pada akhir tahun 2014 antara lain yaitu:1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 7,2persen;2. Penurunan angka pengangguran menjadi 5,0 sampai dengan 6,0 persen;3. Penurunan angka kemiskinan menjadi 8,0 sampai dengan 10,0 persen;dan4. Laju Inflasi 4,5 persen dan bertambah atau berkurang 1,0 persen.Memperhatikan sasaran utama tersebut, ditetapkan 11 (sebelas)Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Lainnya yang harus disinergikandengan prioritas pembangunan daerah, yaitu:1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;2. Pendidikan;3. Kesehatan;4. Penanggulangan kemiskinan;5. Ketahanan pangan;6. Infrastruktur;7. Iklim investasi dan iklim usaha;8. Energi;9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik;11. Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi; dan12. 3 (tiga) prioritas lainnya yaitu (1) bidang politik, hukum, dan keamanan;(2) bidang perekonomian; dan (3) bidang kesejahteraan rakyat.Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harusmendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunannasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah,mengingat keberhasilan pencapaian sasaran utama dan prioritaspembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasikebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antarapemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsiyang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
  • 2. -2-Untuk itu, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalammenyusun RKPD Tahun 2014 mempedomani Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendaliandan Evaluasi RKPD Tahun 2014.Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah antara laindiwujudkan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA)dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yangdisepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasardalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TahunAnggaran 2014. KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2014berpedoman pada RKPD provinsi Tahun 2014 yang telah disinkronisasikandengan RKP Tahun 2014, sedangkan KUA dan PPAS pemerintahkabupaten/kota berpedoman pada RKPD kabupaten/kota Tahun 2014 yangtelah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2014 dan RKPD provinsi Tahun2014.Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS yangdiatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dalam bentuk Tabel 1 dan Tabel 2sebagai berikut:Tabel 1Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalamRancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan PeraturanKepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Prioritas NasionalNo Prioritas NasionalAnggaran Belanja DalamRancangan APBDJumlahBelanjaLangsungBelanja TidakLangsung1 2 3 4 5=3+4123456789101112Reformasi Birokrasi dan TataKelola;Pendidikan;Kesehatan;Penanggulangan Kemiskinan;Ketahanan Pangan;Infrastruktur;Iklim Investasi dan Iklim Usaha;Energi;Lingkungan Hidup danPengelolaan Bencana;Daerah Tertinggal, Terdepan,Terluar, dan Pasca Konflik;Kebudayaan, Ekonomi Kreatif,dan Inovasi Teknologi;Prioritas Lainnya:a. Bidang Politik, Hukum, danKeamanan;b. Bidang Perekonomian; danc. Bidang KesejahteraanRakyat.
  • 3. -3-Keterangan:1. Kolom 3 dan Kolom 4 untuk:a. Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola diisi dengan jumlahanggaran belanja untuk urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian;b. Prioritas 2 Pendidikan diisi dengan jumlah anggaran belanja untukurusan Pendidikan, urusan Kepemudaan dan Olahraga serta urusanPerpustakaan;c. Prioritas 3 Kesehatan diisi dengan jumlah anggaran belanja untukurusan Kesehatan;d. Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan diisi dengan jumlah anggaranbelanja untuk urusan Sosial, urusan Ketenagakerjaan, urusanPemberdayaan Masyarakat dan Desa, urusan Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak, urusan Keluarga Berencana dan KeluargaSejahtera, urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;e. Prioritas 5 Ketahanan Pangan diisi dengan jumlah anggaran belanjauntuk urusan Kelautan dan Perikanan, urusan Pertanian dan urusanKetahanan Pangan;f. Prioritas 6 Infrastruktur diisi dengan jumlah anggaran belanja untukurusan Perumahan Rakyat, urusan Penataan Ruang, urusan PekerjaanUmum, urusan Perencanaan Pembangunan dan urusan Perhubungan;g. Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha diisi dengan jumlah anggaranbelanja untuk urusan Penanaman Modal dan urusan Komunikasi danInformatika;h. Prioritas 8 Energi diisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusanEnergi dan Sumber Daya Mineral dan urusan Industri;i. Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana diisi denganjumlah anggaran belanja untuk urusan Lingkungan Hidup;j. Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflikdiisi dengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri;k. Prioritas 11 Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, dan Inovasi Teknologi diisidengan jumlah anggaran belanja untuk urusan Kebudayaan dan urusanPariwisata; danl. Prioritas 12 tidak diisi.2. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.Tabel 2.Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam RancanganPeraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerahtentang Penjabaran APBD dengan Prioritas ProvinsiNo. Prioritas ProvinsiAnggaran Belanja Dalam Rancangan APBDJumlahBelanja Langsung Belanja Tidak Langsung1 2 3 4 3+4=51.2.3.dst
  • 4. -4-Keterangan:1. Kolom 2 diisi dengan prioritas provinsi;2. Kolom 3 dan kolom 4 diisi dengan jumlah anggaran belanja langsung dantidak langsung sesuai prioritas provinsi yang didasarkan pada urusanpemerintahan kabupaten/kota; dan3. Kolom 5 diisi dengan jumlah antara kolom 3 dan kolom 4.II. Prinsip Penyusunan APBDPenyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 didasarkan prinsip sebagaiberikut:1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerahberdasarkan urusan dan kewenangannya;2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkandalam peraturan perundang-undangan;3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui danmendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebihtinggi dan peraturan daerah lainnya.III. Kebijakan Penyusunan APBDKebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalampenyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 terkait dengan pendapatandaerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:1. Pendapatan DaerahPendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakanperkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian sertadasar hukum penerimaannya.a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADmemperhatikan hal-hal sebagai berikut:1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan realisasipenerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturanperundang-undangan terkait.2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.3) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerahberpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan PemerintahNomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintasdan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing, sehingga dilarang menganggarkan penerimaan pajakdaerah dan retribusi daerah yang peraturan daerahnyabertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PeraturanPemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian
  • 5. -5-Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin MempekerjakanTenaga Kerja Asing dan/atau telah dibatalkan.Dalam penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, agarmemperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah padamasing-masing pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota.4) Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yangdananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau Unit Kerjapada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkanpada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenispendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi JasaUmum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.5) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ataspenyertaan modal atau investasi daerah lainnya, harus rasionaldengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan,sesuai dengan tujuan penyertaan modal dimaksud.Pengertian hasil yang rasional dalam konteks hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan:a) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsi pemupukanlaba (profit oriented) adalah selain menjamin kelangsungan danpengembangan usaha, juga mampu menghasilkan keuntunganatau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; danb) Bagi perusahaan daerah yang menjalankan fungsikemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampumenjamin kelangsungan dan pengembangan usaha.6) Penerimaan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satubentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan padaakun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah,obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek HasilPengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.7) Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan,rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuaiperuntukannya.b. Dana PerimbanganPenganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari danaperimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:1) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan danPerdesaan, DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) dan DBH-CukaiHasil Tembakau (DBH-CHT) dialokasikan sesuai PeraturanMenteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak TahunAnggaran 2014.Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan,penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan padaPeraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasipenerimaan DBH-Pajak Tahun Anggaran 2012 dan 2011.Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang AlokasiSementara DBH-Pajak tersebut di luar DBH-CHT ditetapkan
  • 6. -6-setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasiDBH-Pajak dimaksud pada peraturan daerah tentang PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBDTahun Anggaran 2014.2) Penganggaran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA),yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Umum,DBH-Perikanan, DBH-Minyak dan Gas Bumi, DBH-Panas Bumidialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenaiPerkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2014.Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan,penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan padaPeraturan Menteri Keuangan mengenai Perkiraan Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2013, dengan memperhatikan realisasipenerimaan DBH-SDA Tahun Anggaran 2012 dan 2011 sertamengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan hasilproduksi/lifting (minyak dan gas bumi) tahun 2014.Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang AlokasiSementara DBH-SDA tersebut di luar Dana Reboisasi yangmerupakan bagian dari DBH-Kehutanan, ditetapkan setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasiDBH-SDA dimaksud pada peraturan daerah tentang PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBDTahun Anggaran 2014.Apabila terdapat penerimaan lebih DBH-SDA diluar perkiraanalokasi DBH-SDA tahun 2014 seperti penerimaan kurang salurtahun-tahun sebelumnya atau selisih penerimaan tahun 2013,maka penerimaan lebih tersebut juga dianggarkan dalamperaturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.3) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuaiPeraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum DaerahProvinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014.Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, makapenganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi,kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2014 yang diinformasikansecara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat EdaranMenteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentangAPBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersama antara Pemerintahdan DPR-RI.Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh KementerianKeuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belumditerbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan padaalokasi DAU Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikanrealisasi DAU Tahun Anggaran 2012.Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh KementerianKeuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebutditerbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD TahunAnggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus
  • 7. -7-menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerahtentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ataudicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.4) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuaiPeraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK TahunAnggaran 2014.Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belumditetapkan, maka penganggaran DAK didasarkan pada alokasiDAK daerah provinsi dan kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuanganatau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2014 disetujui bersamaantara Pemerintah dan DPR-RI.c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang SahPenganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-LainPendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuanganmengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana BantuanOperasional Sekolah Tahun Anggaran 2014.Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belumditetapkan, penganggaraan dana BOS tersebut didasarkan padaalokasi dana BOS Tahun Anggaran 2013.Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasiDana BOS dimaksud pada peraturan daerah tentang PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBDTahun Anggaran 2014.2) Penganggaran Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai denganPeraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum danAlokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2014.Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan,maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkanpada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2013dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2012.Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkansetelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasiDana Otonomi Khusus dimaksud pada peraturan daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalamLRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2014.3) Penganggaran Dana Keistimewaan Pemerintahan Daerah IstimewaYogyakarta (DIY) dialokasikan sesuai dengan Peraturan MenteriKeuangan mengenai Dana Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta Tahun Anggaran 2014.
  • 8. -8-4) Penganggaran Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangkaOtonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat dialokasikansesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai PedomanUmum dan Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur TahunAnggaran 2014.Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belumditetapkan, maka penganggaran Dana Tambahan Infrastrukturtersebut didasarkan pada alokasi Dana Tambahan InfrastrukturTahun Anggaran 2013.Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasiDana Tambahan Infrastruktur dimaksud pada peraturan daerahtentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ataudicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.5) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuaidengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umumdan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2014.Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasiDID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBDTahun Anggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagipemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBDTahun Anggaran 2014.6) Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transferlainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuanganmengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnyadan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2014.Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasiDana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksudpada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yangtidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.7) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dariBagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsididasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah daripemerintah provinsi Tahun Anggaran 2014. Dalam hal penetapanAPBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2014 mendahuluipenetapan APBD provinsi, penganggarannya didasarkan padaalokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2013 denganmemperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran2012, sedangkan bagian pemerintah kabupaten/kota yang belumdirealisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan targetTahun Anggaran 2013, ditampung dalam peraturan daerahtentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 ataudicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.
  • 9. -9-8) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baikyang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima daripemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnyadianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudahdianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuankeuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentangAPBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan, maka pemerintah daerahharus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud padaperaturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.Dalam hal bantuan keuangan tersebut diterima setelah penetapanperaturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran2014, maka bantuan keuangan tersebut ditampung dalam LRApemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota penerimabantuan.9) Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN,pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan,lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompokmasyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidakmempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangankewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalamAPBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud.Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber daripemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjianhibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selakupemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selakupenerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumberdari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antarapihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yangdiberi kuasa selaku penerima.Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atasdianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis,obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekeningberkenaan.10) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dariAPBN dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lainPendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis,obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.2. Belanja DaerahBelanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusanpemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi danpemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusanpilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untukmelindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalamupaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentukpeningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial danfasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
  • 10. -10-Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar PelayananMinimal (SPM) yang telah ditetapkan.Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupunprogram dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkanakuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas danefisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harusmemberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasilangsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatandimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan targetkinerjanya.a. Belanja Tidak LangsungPenganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:1) Belanja Pegawaia) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSDdisesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undanganserta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dantunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatanCalon PNSD sesuai formasi pegawai tahun 2014.c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gajiberkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasipegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnyamaksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanjapegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.d) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagiPNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS).Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untukpengembangan cakupan jaminan kesehatan bagi PNSD di luarcakupan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidakdiperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukanlain berdasarkan peraturan perundang-undangan.e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harusmemperhatikan kemampuan keuangan daerah denganpersetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuankriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepaladaerah sebagaimana diatur Pasal 39 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011.f) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan InsentifPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.g) Dalam hal tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahanpenghasilan guru PNSD dianggarkan dalam APBN TahunAnggaran 2014 pada dana transfer ke daerah, tunjanganprofesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSDdimaksud dianggarkan dalam APBD pada jenis belanja
  • 11. -11-pegawai, dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyekbelanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.2) Belanja BungaBagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bungapinjaman, baik jangka menengah, maupun jangka panjang supayadianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2014.3) Belanja SubsidiBelanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembagatertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau olehmasyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberisubsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hiduporang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkandalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agardiketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dantidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.4) Belanja Hibah dan Bantuan SosialTata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasipemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBDharus mempedomani peraturan kepala daerah yang telahdisesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidanghibah dan bantuan sosial.5) Belanja Bagi Hasil PajakPenganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber daripendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintahkabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang Nomor 28Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil tersebutharus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah padaTahun Anggaran 2014, sedangkan pelampauan target TahunAnggaran 2013 yang belum direalisasikan kepada pemerintahkabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD TahunAnggaran 2014 atau dicantumkan dalam LRA bagi PemerintahDaerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran2014.Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan Bagi Hasil PajakDaerah dari pemerintah provinsi untuk pemerintahkabupaten/kota dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftarnama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima sebagairincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah sesuai koderekening berkenaan.6) Belanja Bantuan Keuangana) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapatmenganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerahlainnya dan kepada desa yang didasarkan pada pertimbanganuntuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaanurusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasidananya, sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah.Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum danbersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umumdigunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan
  • 12. -12-menggunakan formula antara lain variabel: pendapatandaerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luaswilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untukmembantu capaian kinerja program prioritas pemerintahdaerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai denganurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerimabantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifatkhusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.b) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan padajenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuankeuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja namapartai politik penerima bantuan keuangan. Besaranpenganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuankeuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturanperundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepadapartai politik.c) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan bantuankeuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluhpersen) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerahyang diterima oleh kabupaten/kota yang terdiri dari DanaAlokasi Umum dan Bagi Hasil (Pajak, terdiri dari: PPh Pasal 25dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPhPasal 21 dan Sumber Daya Alam, terdiri dari: kehutanan,pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumidan pertambangan panas bumi) setelah dikurangi belanjapegawai. Bantuan keuangan ini merupakan Alokasi Dana Desa(ADD) sesuai Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun2005 tentang Desa. Selain itu, pemerintah provinsi dankabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnyakepada pemerintah desa dalam rangka pemberdayaanmasyarakat dan percepatan pembangunan desa sesuaikemampuan keuangan daerah.d) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan danpertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkandalam peraturan kepala daerah, dengan memperhatikanketentuan Pasal 47 dan Pasal 133 Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 danperaturan perundang-undangan lainnya.e) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberibantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harusdiuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selakupenerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerimabantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.7) Belanja Tidak TerdugaPenganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasionaldengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2012 dankemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapatdiprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintahdaerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untukmendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
  • 13. -13-diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap daruratbencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yangtidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan padaTahun Anggaran 2014, termasuk pengembalian atas kelebihanpenerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.b. Belanja LangsungPenganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan programdan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:1) Alokasi belanja langsung dalam APBD digunakan untukpelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dariurusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung dituangkandalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaiankinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalamrangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakanpemerintah daerah kepada kepentingan publik. Penyusunananggaran belanja untuk setiap program dan kegiatanmempedomani SPM yang telah ditetapkan, Analisis StandarBelanja (ASB), dan standar satuan harga. ASB dan standar satuanharga ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan digunakansebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD.Selain itu, penganggaran belanja barang dan jasa agarmengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usahamikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikanprinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitaskemampuan teknis.2) Belanja PegawaiDalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSDmemperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalampencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengankebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangkamencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan haltersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSDdibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwakeberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benarmemiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitaspelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikanpemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuantersebut pada a.1).e) dan pemberian Insentif Pemungutan PajakDaerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut padaa.1).f). Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium danrincian obyek belanja honorarium Non PNSD. Besaran honorariumbagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengankeputusan kepala daerah.3) Belanja Barang dan Jasaa) Alokasi untuk pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalamkegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasasesuai kode rekening berkenaan dan besarannya ditetapkandengan keputusan kepala daerah.
  • 14. -14-b) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihakketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangkapemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaanatau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebutdianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai koderekening berkenaan.c) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengankebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas danfungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan sertamemperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran2013.d) Penganggaran untuk pengadaan barang (termasuk berupa asettetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakatpada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenisbelanja barang dan jasa.Belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihakketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksuddianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yangakan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambahseluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunanbarang/jasa sampai siap diserahkan.e) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangkakunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinasdalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukansecara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi sertamemperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksudsehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintahdaerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkansesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaranperjalanan dinas luar negeri berpedoman pada InstruksiPresiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas LuarNegeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri BagiPejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri,Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD.f) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan,bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait denganpengembangan sumber daya manusia Pimpinan dan AnggotaDPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempatpenyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangatselektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dankompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadirandalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atausejenisnya guna pencapaian efektifitas penggunaan anggarandaerah. Dalam rangka orientasi dan pendalaman tugasPimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRDKabupaten/Kota agar berpedoman pada Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang PedomanOrientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi danDPRD Kabupaten/Kota.
  • 15. -15-g) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat,pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnyadiprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah,seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milikpemerintah daerah.4) Belanja Modala) Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal padaAPBD Tahun Anggaran 2014 sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari belanja daerah sesuai amanat PeraturanPresiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.b) Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milikdaerah, menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barangmilik daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Barang Milik Daerah dan memperhatikan standarbarang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana KerjaPemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7Tahun 2006. Khusus penganggaran untuk pembangunangedung dan bangunan milik daerah memperhatikan PeraturanPresiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang PembangunanBangunan Gedung Negara.5) Surplus/Defisit APBDa) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaranpendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaan surplustersebut diutamakan untuk pembayaran pokok utang,penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjamankepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/ataupendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaanbelanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkandalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasarmasyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secarafungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan programdan kegiatan tersebut.c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerahmenetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisittersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggarantahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasilpenjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaanpinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjamanatau penerimaan piutang.d) Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan batasmaksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2014 yang ditetapkanoleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi surplus/defisitAPBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangansetiap semester Tahun Anggaran 2014. Pelanggaran terhadapketentuan dimaksud, dapat dilakukan penundaan ataspenyaluran dana perimbangan.
  • 16. -16-3. Pembiayan Daeraha. Penerimaan Pembiayaan1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yangcermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraanrealisasi anggaran Tahun Anggaran 2013 dalam rangkamenghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TahunAnggaran 2014 yang tidak dapat didanai akibat tidaktercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPAdimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyeksumber SiLPA Tahun Anggaran 2013.2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yangbersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan danbesarannya sesuai peraturan daerah tentang pembentukan danacadangan.3) Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBDpada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaandaerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah,obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir darikelompok masyarakat penerima.4) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerahberdasarkan peraturan perundang-undangan di bidangpinjaman daerah.b. Pengeluaran Pembiayaan1) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerahdapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanendalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah. Penganggaran dana bergulir dalam APBDpada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaandaerah, jenis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah,obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir kepadakelompok masyarakat penerima.2) Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha miliknegara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkandengan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaanmodal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantumdalam peraturan daerah penyertaan modal pada tahunsebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan daerah tersendirisepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belummelebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan padaperaturan daerah tentang penyertaan modal.Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlahpenyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telahditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modaldimaksud, pemerintah daerah melakukan perubahan peraturandaerah tentang penyertaan modal tersebut.3) Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetordan/atau melakukan penambahan penyertaan modal padaBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat strukturpermodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi,tumbuh dan berkembang. Penambahan penyertaan modal
  • 17. -17-dilengkapi dengan analisis investasi, khusus untuk BUMD sektorperbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahanpenyertaan modal dimaksud guna memenuhi Capital AdequacyRatio (CAR) sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank Indonesia.4) Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi UsahaMasyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), pemerintah daerahdapat melakukan penyertaan modal kepada bank perkreditanrakyat milik pemerintah daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan.5) Dalam rangka penguatan struktur permodalan PerusahaanDaerah Air Minum (PDAM), bagian laba bersih PDAM yanglayanannya belum mencapai 80% (delapan puluh persen) darijumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM harusdiinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan,perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum,baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas danpengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintahdaerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal gunameningkatkan kualitas, kuantitas, dan kapasitas pelayanan airminum kepada masyarakat, agar percepatan pemenuhan targetpelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80%(delapan puluh persen) dan wilayah pedesaan sebanyak 60%(enam puluh persen) sesuai target Millenium Development Goal’s(MDG’s) tahun 2015 dapat segera tercapai.6) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah daerah harusmenetapkan terlebih dahulu peraturan daerah tentangpembentukan dana cadangan yang mengatur tujuanpembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akandibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan danacadangan yang harus dianggarkan.7) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaransebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011.c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)Tahun Anggaran 2014 bersaldo nihil.2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDmenghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerahharus memanfaatkannya untuk penambahan program dankegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dankegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaranpembiayaan.3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif,pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkanpenghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakankewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yangkurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dankegiatannya.
  • 18. -18-IV. Teknis Penyusunan APBDDalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, pemerintah daerah danDPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:1. Penetapan APBD harus tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 31Desember 2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harusmemenuhi jadwal proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunandan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRDuntuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli2013. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akanmenjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun,menyampaikan dan membahas RAPBD Tahun Anggaran 2014 antarapemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainyapersetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadaprancangan Peraturan Daerah tentang APBD, paling lambat tanggal 30Nopember 2013, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat(3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011, dengan tahapan penyusunan dan jadwalsebagai berikut:Tabel 3Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBDNo. URAIAN WAKTU LAMA1.Penyusunan RKPD Akhir bulan Mei2.Penyampaian RancanganKUA dan Rancangan PPASoleh Ketua TAPD kepadakepala daerahMinggu I bulanJuni1 minggu3.Penyampaian RancanganKUA dan Rancangan PPASoleh kepala daerah kepadaDPRDPertengahan bulanJuni6 minggu4.Kesepakatan antara kepaladaerah dan DPRD atasRancangan KUA danRancangan PPASAkhir bulan Juli5.Penerbitan Surat Edarankepala daerah perihalPedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKDAwal bulanAgustus8 minggu6.Penyusunan danpembahasan RKA-SKPD danRKA-PPKD sertapenyusunan RancanganPerda tentang APBDAwal bulanAgustus sampaidengan akhirbulan September7.Penyampaian RancanganPerda tentang APBD kepadaDPRDMinggu I bulanOktober2 bulan8.Pengambilan persetujuanbersama DPRD dan kepaladaerahPaling lambat 1(satu) bulansebelum tahunanggaran yangbersangkutan
  • 19. -19-9.Menyampaikan RancanganPerda tentang APBD danRancangan Perkada tentangPenjabaran APBD kepadaMDN/Gub untuk dievaluasi3 hari kerja setelahpersetujuanbersama10.Hasil evaluasi RancanganPerda tentang APBD danRancangan Perkada tentangPenjabaran APBDPaling lama 15hari kerja setelahRancangan Perdatentang APBD danRancanganPerkada tentangPenjabaran APBDditerima olehMDN/Gub11.Penyempurnaan RancanganPerda tentang APBD sesuaihasil evaluasi yangditetapkan dengankeputusan pimpinan DPRDtentang penyempurnaanRancangan Perda tentangAPBDPaling lambat 7hari kerja (sejakditerimakeputusan hasilevaluasi)12.Penyampaian keputusanDPRD tentangpenyempurnaan RancanganPerda tentang APBD kepadaMDN/Gub3 hari kerja setelahkeputusanpimpinan DPRDditetapkan13.Penetapan Perda tentangAPBD dan Perkada tentangPenjabaran APBD sesuaidengan hasil evaluasiPaling lambatakhir Desember(31 Desember)14.Penyampaian Perda tentangAPBD dan Perkada tentangPenjabaran APBD kepadaMDN/GubPaling lambat 7hari kerja setelahPerda dan Perkadaditetapkan2. Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan rancanganKUA/KUPA dan rancangan PPAS/PPAS Perubahan, kepala daerahharus menyampaikan rancangan KUA/KUPA dan rancanganPPAS/PPAS Perubahan tersebut kepada DPRD dalam waktu yangbersamaan, yang selanjutnya hasil pembahasan kedua dokumentersebut disepakati bersama antara kepala daerah dengan DPRD padawaktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan substansi KUA/KUPAdan PPAS/PPAS Perubahan dalam proses penyusunan RancanganAPBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 akan lebih efektif.3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011, substansi KUA/KUPA mencakup hal-hal yangsifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifatteknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambarankondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomimakro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan RancanganAPBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 termasuk laju inflasi,pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisiekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yangmenggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatandaerah untuk Tahun Anggaran 2014 serta strategi pencapaiannya; (d)Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkahkebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang
  • 20. -20-merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintahdaerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakanpembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggarandaerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalamrangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategipencapaiannya.4. Substansi PPAS/PPAS Perubahan mencerminkan prioritaspembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingindicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. Prioritasprogram dari masing-masing SKPD provinsi disesuaikan denganurusan pemerintahan daerah yang ditangani dan telahdisinkronisasikan dengan prioritas program nasional yang tercantumdalam RKP Tahun 2014, sedangkan prioritas program dari masing-masing SKPD kabupaten/kota selain disesuaikan dengan urusanpemerintahan daerah yang ditangani dan telah disinkronisasikandengan prioritas program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun2014 juga telah disinkronisasikan dengan prioritas program provinsiyang tercantum dalam RKPD provinsi Tahun 2014.PPAS/PPAS Perubahan selain menggambarkan pagu anggaransementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuansosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga,serta pembiayaan, juga menggambarkan pagu anggaran sementara dimasing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritasdalam RKPD. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitifsetelah rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBDdisetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD serta rancanganPeraturan Daerah tentang APBD/Perubahan APBD tersebut ditetapkanoleh kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentangAPBD/Perubahan APBD.5. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama antarakepala daerah dan DPRD, kepala daerah menerbitkan Surat Edarantentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD danRKA-PPKD kepada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).Surat Edaran dimaksud mencakup prioritas pembangunan daerah,program dan kegiatan sesuai dengan indikator, tolok ukur dan targetkinerja dari masing-masing program dan kegiatan, alokasi plafonanggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan SKPD, bataswaktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD, dan dilampiri dokumenKUA, PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD dan RKA-PPKD,ASB dan standar satuan harga.6. RKA-SKPD memuat rincian anggaran pendapatan, rincian anggaranbelanja tidak langsung SKPD (gaji pokok dan tunjangan pegawai,tambahan penghasilan, khusus pada SKPD Sekretariat DPRDdianggarkan juga Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD),rincian anggaran belanja langsung menurut program dan kegiatanSKPD.7. RKA-PPKD memuat rincian pendapatan yang berasal dari danaperimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, belanjatidak langsung terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanjahibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuankeuangan dan belanja tidak terduga, rincian penerimaan pembiayaandan pengeluaran pembiayaan.
  • 21. -21-8. RKA-SKPD dan RKA-PPKD digunakan sebagai dasar penyusunanrancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD danperaturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/Perubahan APBD.Dalam kolom penjelasan pada peraturan kepala daerah tentangpenjabaran APBD/Perubahan APBD dicantumkan lokasi kegiatanuntuk kelompok belanja langsung, dan khusus untuk kegiatan yangpendanaannya bersumber dari DBH Dana Reboisasi (DBH-DR), DAK,Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Hibah, Bantuan Keuanganyang bersifat khusus, Pinjaman Daerah serta sumber pendanaanlainnya yang kegiatannya telah ditentukan, juga dicantumkan sumberpendanaannya. Selain itu, untuk penganggaran kegiatan tahun jamakagar dicantumkan jangka waktu pelaksanaannya sesuai notakesepakatan antara kepala daerah dan DPRD dalam kolom penjelasanpada peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/PerubahanAPBD.Dalam rangka mengantisipasi pengeluaran untuk keperluanpendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak, pemerintahdaerah harus mencantumkan kriteria belanja untuk keadaan daruratdan keperluan mendesak dalam peraturan daerah tentangAPBD/Perubahan APBD, sebagaimana diamanatkan dalam PenjelasanPasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.9. Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD,pemerintah daerah agar mengembangkan substansi Lampiran IRingkasan Penjabaran APBD yang semula hanya diuraikan sampaidengan ringkasan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuaidengan Pasal 102 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menjadi sampai denganringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja danpembiayaan.10. Dalam hal rancangan peraturan daerah tentang APBD telahdisampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat Minggu Ibulan Oktober 2013, sedangkan pembahasan rancangan peraturandaerah tentang APBD dimaksud belum selesai sampai dengan tanggal30 Nopember 2013, maka kepala daerah menyusun rancanganperaturan kepala daerah tentang APBD untuk mendapatkanpengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi APBD Provinsi danGubernur bagi APBD Kabupaten/Kota sesuai Pasal 107 ayat (3)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2011.Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD harusmemperhatikan:a. Anggaran belanja daerah dibatasi maksimum sama dengananggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran2013 atau APBD Tahun Anggaran 2013 apabila tidak adaPerubahan APBD Tahun Anggaran 2013;b. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifatmengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnyakelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuaidengan kebutuhan Tahun Anggaran 2014; danc. Pelampauan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran hanyadiperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan
  • 22. -22-gaji dan tunjangan PNSD serta penyediaan dana pendamping atasprogram dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta belanjabagi hasil pajak dan retribusi daerah yang mengalami kenaikanakibat adanya kenaikan target pendapatan daerah dari pajak danretribusi dimaksud dari Tahun Anggaran 2014.11. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan daerah tentangperubahan APBD Tahun Anggaran 2014, proses pembahasanrancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD TahunAnggaran 2014 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasisemester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintahdaerah dan DPRD atas Raperda dimaksud dilakukan setelahpersetujuan bersama atas rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013.Persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD terhadaprancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD TahunAnggaran 2014 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2014,dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum padaTabel 4:Tabel 4.Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBDNo. URAIAN WAKTU LAMA1. Penyampaian RancanganKUPA dan Rancangan PPASPerubahan oleh Ketua TAPDkepada kepala daerahPaling lambatminggu I bulanAgustus2. Kesepakatan antara kepaladaerah dan DPRD atasRancangan KUPA danRancangan PPAS PerubahanPaling lambatminggu II bulanAgustus1 minggu3. Penerbitan Surat Edarankepala daerah perihalPedoman penyusunan RKA-SKPD, RKA-PPKD danDPPA-SKPD/PPKD sertaPenyusunan RancanganPerda tentang PerubahanAPBD dan RancanganPerkada tentang PenjabaranPerubahan APBDPaling lambatminggu I bulanSeptember3 minggu4. Penyampaian RancanganPerda tentang PerubahanAPBD kepada DPRDPaling lambatminggu II bulanSeptember3 minggu5. Pengambilan persetujuanbersama DPRD dan kepaladaerahPaling lambat 3bulan sebelumtahun anggaranberakhir6.Menyampaikan RancanganPerda tentang PerubahanAPBD dan RancanganPerkada tentang PenjabaranPerubahan APBD kepadaMDN/Gubernur untukdievaluasi3 hari kerja setelahpersetujuanbersama
  • 23. -23-7.Hasil evaluasi RancanganPerda tentang PerubahanAPBD dan RancanganPerkada tentang PenjabaranPerubahan APBDPaling lama 15hari kerja setelahRancangan Perdatentang PerubahanAPBD danRancanganPerkada tentangPenjabaranPerubahan APBDditerima olehMDN/Gub8.Penyempurnaan RancanganPerda tentang PerubahanAPBD sesuai hasil evaluasiyang ditetapkan dengankeputusan pimpinan DPRDtentang penyempurnaanRancangan Perda tentangPerubahan APBDPaling lambat 7hari kerja (sejakditerimakeputusan hasilevaluasi)7 hari kerja9.Penyampaian keputusanDPRD tentangpenyempurnaan RancanganPerda tentang PerubahanAPBD kepada MDN/Gub3 hari kerja setelahkeputusanpimpinan DPRDditetapkan10.Penetapan Perda tentangPerubahan APBD danPerkada tentang PenjabaranPerubahan APBD sesuaidengan hasil evaluasi11.Penyempurnaan RancanganPerda tentang PerubahanAPBD sesuai hasil evaluasiyang ditetapkan dengankeputusan pimpinan DPRDtentang penyempurnaanRancangan Perda tentangPerubahan APBDPaling lambat 7hari kerja (sejakditerimakeputusan hasilevaluasi)12. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014, pemerintah daerahdilarang untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanjalangsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khususkepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa padakelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dantahapan pelaksanaan kegiatan serta bantuan keuangan yang bersifatkhusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhirTahun Anggaran 2014.13. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala daerahmenyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD/PerubahanAPBD kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersamaterhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBDTahun Anggaran 2014.
  • 24. -24-Apabila kepala daerah berhalangan sementara, kepala daerahmendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk menyampaikanrancangan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD TahunAnggaran 2014 kepada DPRD dan menandatangani persetujuanbersama terhadap rancangan peraturan daerah tentangAPBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetapatau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabatyang berwenang selaku penjabat/pelaksana tugas kepala daerahberwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah tentangAPBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 kepada DPRD danmenandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan peraturandaerah tentang APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.14. Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara, pejabatyang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selakupenjabat/pelaksana tugas pimpinan sementara DPRD berwenanguntuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancanganAPBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.15. Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturandaerah tentang Perubahan APBD sebelum ditetapkan menjadiperaturan daerah harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal185, Pasal 186, dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah, jo. Pasal 110, Pasal 111, Pasal 173,Pasal 174 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011.16. Badan Anggaran DPRD bersama-sama TAPD harus melakukanpenyempurnaan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD atauperubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancanganperaturan daerah tentang APBD atau perubahan APBD paling lama 7(tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri diterimaoleh Gubernur untuk APBD provinsi dan hasil evaluasi Gubernurditerima oleh Bupati/Walikota untuk APBD kabupaten/kota. Hasilpenyempurnaan tersebut ditetapkan dalam Keputusan PimpinanDPRD, dan menjadi dasar penetapan peraturan daerah tentang APBDatau perubahan APBD. Keputusan Pimpinan DPRD dimaksud bersifatfinal dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya, sesuai maksudPasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011.V. Hal-Hal Khusus LainnyaPemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, selainmemperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, jugamemperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:1. Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10%(sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota,dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan sertapeningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009.
  • 25. -25-2. Hasil penerimaan Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagiankabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen)untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakanhukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalamPasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.3. Hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikanuntuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalamPasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.4. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menganggarkanbelanja untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 dan besarannya sesuai dengan masing-masingperaturan daerah.5. Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan untukmenambah anggaran pendidikan dasar yang besarannya sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2005 tentang Dana Perimbangan.6. Dalam rangka optimalisasi penggunaan DBH-DR tahun-tahunanggaran sebelumnya yang hingga saat ini belum dimanfaatkandan/atau masih ada di rekening kas umum daerah sebagai SiLPATahun Anggaran 2013, pemerintah daerah menganggarkan kembalidalam APBD Tahun Anggaran 2014 untuk menunjang program dankegiatan yang terkait dengan rehabilitasi hutan dan lahan denganberpedoman pada peraturan perundang-undangan.7. Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk melaksanakan peningkatankualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungansosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasanbarang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan PeraturanMenteri Keuangan yang dijabarkan dengan keputusan gubernur.8. Dalam rangka peningkatan kualitas data kebutuhan fiskal untukperhitungan DAU, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotamemprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatanpengumpulan data kebutuhan fiskal pada masing-masingProvinsi/Kabupaten/Kota.9. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, pemerintah daerahsecara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikananggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluhpersen) dari belanja daerah, sesuai amanat peraturan perundang-undangan, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yangbersumber dari APBD.10. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerahsecara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikananggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari totalbelanja APBD di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.Penjelasan Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009menegaskan bahwa bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10%(sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagidaerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secarabertahap.
  • 26. -26-11. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah padadaerah otonom baru, pemerintah provinsi dan/atau pemerintahkabupaten/kota induk melakukan pembinaan secara intensif melaluifasilitasi penyusunan Rancangan APBD, dan dukungan pendanaanmelalui pemberian hibah/bantuan keuangan yang besarnyasebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.Penyediaan dana hibah/bantuan keuangan bagi daerah otonom baruoleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota indukdilakukan setiap tahun dalam APBD sesuai dengan amanat undang-undang tentang pembentukan daerah otonom baru yangbersangkutan. Pemberian hibah dimaksud harus mempedomaniperaturan perundang-undangan mengenai hibah daerah.Sambil menunggu pembentukan DPRD, penyusunan APBD TahunAnggaran 2014 bagi provinsi/kabupaten/kota yang baru dibentukmempedomani Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120 dan Pasal121 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.12. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapadaerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebihefektif dan efisien, pemerintah daerah dapat menganggarkan programdan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah denganmempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentangTata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk TeknisTata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undanganlainnya. Apabila pemerintah daerah membentuk badan kerjasama,maka masing-masing pemerintah daerah menganggarkan dalam APBDdalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama denganmempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibahdaerah.13. Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanyadiperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturanperundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkanUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerimaan hibah danbantuan luar negeri sepanjang mempersyaratkan dana pendampingdari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.14. Dalam rangka mendukung efektifitas implementasi programpenanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan, pemerintah daerahharus menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD dandianggarkan pada jenis belanja bantuan sosial sesuai PeraturanMenteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang PedomanPendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk PenanggulanganKemiskinan.15. Dana sisa DAK yang berasal dari tahun-tahun anggaran sebelumnya,digunakan untuk mendanai kegiatan DAK pada bidang yang samadengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnyaatau Tahun Anggaran 2014.
  • 27. -27-Dana sisa tender kegiatan yang bersumber dari DAK Tahun Anggaran2014, digunakan untuk mendanai kegiatan baru atau untukmenambah volume/target capaian program dan kegiatan yang sesuaidengan bidang DAK yang sama.DAK yang sudah diterima di Kas Daerah, tetapi program dan kegiatanbelum dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2014, maka program dankegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada Tahun anggaran 2015dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tahun Anggaran 2014.16. Penerimaan Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kabupaten/Kota diProvinsi Papua dan Papua Barat yang bersumber dari Dana OtonomiKhusus atau sebesar 2% (dua persen) dari pagu Dana Alokasi UmumNasional Tahun 2014, harus digunakan terutama untuk pembiayaanpendidikan dan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi ProvinsiPapua.17. Penerimaan Provinsi Papua dan Papua Barat yang bersumber dariDana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus yangbesarnya ditetapkan antara Pemerintah dan DPR-RI berdasarkanusulan Provinsi pada setiap tahun anggaran supaya digunakanterutama untuk pembiayaan Pembangunan Infrastruktur. Hal inidimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 (dua puluh lima)tahun seluruh kota-kota Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya terhubungkan dengan transportasi darat, lautatau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua dan Papua Baratdapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik danmenguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasionaldan global, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.18. Penerimaan Pemerintah Aceh yang bersumber dari Dana OtonomiKhusus atau sebesar 2% (dua persen) dari pagu Dana Alokasi UmumNasional Tahun 2014, penggunaannya agar ditujukan untukmembiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaaninfrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasankemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan,sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun2006 tentang Pemerintahan Aceh.19. Penerimaan Pemerintah DIY yang bersumber dari Dana KeistimewaanDIY, penggunaannya ditujukan untuk melaksanakan urusankeistimewaan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Istimewadengan mempedomani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentangKeistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.20. Penerimaan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersumberdari Dana Penyesuaian lainnya dan dana transfer lainnya,penggunaannya harus berpedoman pada masing-masingPeraturan/Petunjuk Teknis yang melandasi penerimaan danapenyesuaian lainnya dan transfer lainnya dimaksud.21. Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat sertaPemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Papua dan PapuaBarat dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari DBH-SDAPertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk biayapendidikan dan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) untukkesehatan dan perbaikan gizi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
  • 28. -28-36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi KhususBagi Provinsi Papua.22. Penerimaan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH-Minyak dan GasBumi yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluhlima persen) dan bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% (empatpuluh persen) sebagaimana dimaksud Pasal 181 Undang-UndangNomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, paling sedikit 30%(tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Acehdan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untukmembiayai program pembangunan yang disepakati bersama antaraPemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Programpembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakanoleh Pemerintah Aceh.23. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggapdarurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial sertakebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuaiamanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan penanganangangguan keamanan dalam negeri sesuai amanat Instruksi PresidenNomor 2 Tahun 2013, dilakukan dengan cara:a. Kepala Daerah menetapkan kegiatan yang akan didanai daribelanja tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dandiberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitungsejak keputusan dimaksud ditetapkan;b. Atas dasar keputusan kepala daerah tersebut, pimpinaninstansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadappelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;c. Kepala Daerah dapat mengambil kebijakan percepatan pencairandana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggapdarurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannyadiatur dengan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksudPasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011; dand. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanjatidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanjatidak terduga ke belanja SKPD berkenaan.24. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencanasosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangkapenanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkansaldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBDtahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseranBelanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulangatas program dan kegiatan yang kurang mendesak, denganmemperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatandimaksud;b. Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akandisalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencanaalam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja BantuanKeuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran2014, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di atas
  • 29. -29-dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan peraturankepala daerah tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnyaditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBDTahun Anggaran 2014. Apabila penyediaan anggaran untukkegiatan atau bantuan keuangan dilakukan setelah PerubahanAPBD agar dicantumkan dalam LRA; danc. Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa LebihPerhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau denganmelakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuanpenanggulangan bencana alam/bencana sosial diberitahukankepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.25. Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK,Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk ProvinsiPapua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat, dandana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya sertapelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesaklainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkandalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturandaerah tentang Perubahan APBD dengan cara:a. Menetapkan peraturan kepala daerah tentang perubahanpenjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;b. Menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasarpelaksanaan kegiatan; danc. Ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD, ataudicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah daerah telahmenetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahanAPBD.26. Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangandaerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas khususuntuk hal-hal sebagai berikut dilakukan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang mengatur mengenai perjalanan dinasdalam dan luar negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawaitidak tetap:a. Sewa kendaraan dalam kota dan biaya transport dibayarkan sesuaidengan biaya riil;b. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsumdan merupakan batas tertinggi;c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam halpelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atautempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikanbiaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel dikota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanandinas dan dibayarkan secara lumpsum.Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan KeputusanKepala Daerah.27. Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakannon PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata carapenganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuanperjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.28. Untuk mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRDdisediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan danmemperhatikan kemampuan APBD, sebagaimana dimaksud dalam
  • 30. -30-Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentangPedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD. Penyediaan saranameliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor,tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaranuntuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untuk alat tuliskantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor sekretariat fraksi.29. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan dalamrangka menjamin kesejahteraan untuk pemenuhan rumahjabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimanamaksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.Suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinandan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salahsatu tunjangan perumahan. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yangsuami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah pada tingkatan daerah yang sama tidak diberikan tunjanganperumahan.30. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.Dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatankepala daerah/wakil kepala daerah, pemerintah daerah dapatmenyediakan anggaran sewa rumah untuk dijadikan rumah jabatanyang memenuhi standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.31. Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ditegaskanbahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja padaSKPD yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum,diberikan fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangannya dalambentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dalam Pola PengelolaanKeuangan-BLUD (PPK-BLUD), pemerintah daerah memperhatikanantara lain sebagai berikut:a. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepadamasyarakat, pemerintah daerah agar segera melakukan evaluasikepada SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas dan fungsinyasecara operasional memberi pelayanan kepada masyarakat untukmenerapkan PPK-BLUD. Khusus bagi Rumah Sakit Daerah (RSD)yang belum menerapkan PPK-BLUD, agar memperhatikan Pasal 7ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun2009 tentang Rumah Sakit, dan pemerintah daerah wajibmemfasilitasi dan mengakomodasi dalam penyiapan dokumenadministratif sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis PPK-BLUD.b. Bagi SKPD atau unit kerja pada SKPD yang telah menerapkan PPK-BLUD, agar:1) Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format RencanaBisnis dan Anggaran (RBA);2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA, mengikutitahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.
  • 31. -31-Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnyadalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telahmenerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam RancanganPeraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal daripendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu)kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.32. Dalam rangka mengantisipasi pemberlakuan Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahanpemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD TahunAnggaran 2014 untuk mendanai kegiatan penyempurnaan beberaparegulasi yang terkait, peningkatan dan pengembangan sumber dayamanusia, dan peningkatan serta pengembangan infrastruktur lainnya.33. Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BelanjaOperasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2014, pemerintah daerahperlu memperhatikan bahwa dana BOS yang bersumber dari APBNdiperuntukkan bagi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar danmenengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun.Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD, penganggarannya dalambentuk program dan kegiatan serta penggunaannya dilaksanakansesuai dengan peraturan perundang-undangan.34. Pendanaan untuk organisasi cabang olahraga profesional tidakdianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab indukorganisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesionalyang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2)Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem KeolahragaanNasional, bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga profesionaldilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasiolahraga profesional. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, didefinisikan bahwa cabang olahragaprofesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperolehpendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan ataskemahiran berolahraga.35. Penganggaran program “Peningkatan pelayanan kedinasan kepaladaerah/wakil kepala daerah” mengacu pada Lampiran A.VII PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.36. Dalam Pasal 138 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 21 Tahun 2011 ditegaskan bahwa untuk pelaksanaankegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2013 dapatdilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA tahun anggaransebelumnya.b. Dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran LanjutanSKPD (DPAL-SKPD) Tahun Anggaran 2013 sesuai DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)Tahun Anggaran 2013 dengan berpedoman pada format LampiranB.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011. DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai
  • 32. -32-dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaianpekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.c. Untuk penetapan jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL-SKPD masing-masing dilakukan sebagai berikut:1) Penelitian terhadap penyebab keterlambatan penyelesaianpekerjaan, sepanjang penyebabnya diluar kelalaian PenyediaBarang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasa, kegiatan tersebutdapat di DPAL-kan.Apabila keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkankelalaian Penyedia Barang/Jasa atau Pengguna Barang/Jasamaka tidak dapat di-DPAL-kan, sehingga kegiatan yang belumdilaksanakan dianggarkan kembali sesuai ketentuan yangberlaku.2) Jumlah anggaran yang disahkan dalam DPAL setelah terlebihdahulu dilakukan pengujian terhadap:a) Sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/ataubelum diterbitkan SPM Tahun Anggaran 2013 atas kegiatanyang bersangkutan;b) Sisa SPD yang belum diterbitkan SPM Tahun Anggaran2013; danc) SP2D yang belum diuangkan.d. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutanyang telah dituangkan dalam DPAL-SKPD dimaksud, agarditampung kembali di dalam perubahan APBD tahun anggaranberkenaan pada anggaran belanja langsung pos SKPD berkenaan.e. Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteriabahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yangditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak,akibat di luar kendali penyedia barang/jasa dan penggunabarang/jasa (force majeure).Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihakketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahunanggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akunbelanja dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sesuai kode rekeningberkenaan. Tata cara penganggaran dimaksud terlebih dahulumelakukan perubahan atas peraturan kepala daerah tentangpenjabaran APBD Tahun Anggaran 2014, dan diberitahukan kepadaPimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerahtentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.37. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidakmampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentangSistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 101Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan danPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang JaminanKesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melaluiBPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah dapatmenganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPDyang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan ataupemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenisbelanja bantuan sosial.
  • 33. -33-38. Pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkanbelanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yangpensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasarhukum yang melandasinya.39. Dalam rangka pengawasan penyerapan anggaran daerah oleh TimEvaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) pada UnitKerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan(UKP-PPP), pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan yangmendukung efektifitas kerja Tim Koordinasi Pengawasan danPenyerapan Anggaran Daerah.40. Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dankegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dengankebijakan nasional, antara lain:a. Pencapaian MDG’s, seperti: kesetaraan gender, penanggulanganHIV/AIDS dan malaria sebagaimana diamanatkan dalam InstruksiPresiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yangBerkeadilan;Terkait dengan upaya percepatan pengarusutamaan gender melaluiperencanaan dan penganggaran responsif gender, pemerintahdaerah agar mempedomani Surat Edaran Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, MenteriKeuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri NegaraPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor:270/M.PPN/11/2012, Nomor: SE-33/MK.02/2012, Nomor:050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang StrategiNasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melaluiPerencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).b. Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usiasebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, serta programrehabilitasi dan perlindungan sosial penyandang cacat;c. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim PenggerakPemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)provinsi/kabupaten/kota dengan mempedomani Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang PemberdayaanMasyarakat Melalui Gerakan Pemberdayan dan KesejahteraanKeluarga;d. Pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasanperbatasan bagi provinsi dan kabupaten yang berbatasan dengannegara tetangga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun2008 tentang Wilayah Negara;e. Penguatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana diaturdalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010, sebagaimanadiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;f. Pengembangan kearsipan di daerah dalam rangka peningkatankualitas pelayanan publik mempedomani amanat Undang-UndangNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;g. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan pendidikanwawasan kebangsaan dengan mempedomani Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 71 Tahun 2012;
  • 34. -34-