HARIAN WARTA NASIONAL
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,636
On Slideshare
1,636
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. Edisi 22/Th XIII/ 5 - 19 Maret 2014 Edisi 21/Th XIII/ 15 18 - 30 November Edisi 20 / Th XIII / - 30 Januari 2014 2013 Harian Warta Nasional 1 1 1 wartanasional@rocketmail.com harianwartanasional@yahoo.co.id Edisi 22/Th XIII/ 5 - - 30 Januari 2014 Edisi20 / Th XIII// 18 - 30 November 2013 Edisi 21/Th XIII 15 19 Maret 2014 Karyawan Ekspedisi Gelapkan Barang Elektronik Rp 5 M Harga Eceran : Rp 5.500,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim) E-mail: wartanasional@rocketmail.com Boediono Ada Dalam Dakwaan Budi Mulya? BEKASI, (WN) SATUAN Reserse Kriminal Polresta Bekasi berhasil membekuk empat pelaku penggelapan barang elektronik dan mengamankan barang bukti berupa 663 unit central processing unit (CPU) dan 17 monitor LED merk Lenovo senilai Rp 5 miliar. “Para pelaku merupakan pengusaha di bidang ekspedisi, yang mengetahui selukbeluk pengiriman dan penerimaan barang,” ujar Kasat Reskrim Polresta Bekasi, Kompol Dedy Murti Haryadi, di Mapolresta Bekasi Cikarang, Jumat. Ratusan barang elektronik merupakan milik PT Uniair Indotama Cargo yang akan disimpan di gudang PT Indotama Partner Logistik di Marunda Center Taruma Jaya Bekasi, melalui perusahaan ekspedisi PT Sejahtera Mukti Sentosa. Selengkapnya hal-11 Arsyad Tuding Bareskrim Polri Diskriminatif, Tidak Profesional TANJAB BARAT, (WN) Muhammad Arsyad Maksyum yang konsen mencari keadilan buat adiknya Syarifuddin, SE mantan Ketua Panggar DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuding Bareskrim Mabes Polri menjalankan penegakan hukum dalam penanganan terhadap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 1999 – 2004 dilakukan secara tidak fair, diskriminatif, tidak professional dan melanggar prinsip-prinsip negara hukum, terutama prinsip equality before the law dan prinsip penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Selengkapnya hal-11 Kejagung Janji Buka Kasus Apidus Babel JAKARTA, (WN) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Setia Untung Arimuladi, berjanji akan memberitahukan ke publik jika laporan kasus yang terjadi di Kejakasaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) yang diduga melibatkan Apidsus Kejati Kepulauan Babel, Ariefsyah Mulia Siregar sudah masuk Kejagung. “Nanti, saya kasih tahu kalau sudah masuk laporannya ke Kejagung,” janji Untung saat dihubungi, Jumat. Selain itu, lanjut Untung, dirinya juga akan menanyakan perihal tersebut kepada Jaksa Agung Barie Arief. “Saya akan tanyakan dulu, sampai sejauh mana laporan tersebut. Apakah sudah masuk atau belum,” pungkasnya. Diketahui, peneliti senior Indonesian Audit Watch (IAW), Slamat Tambunan, Kamis (20/2) lalu mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Republik Indonesia (RI) Basrief Arief untuk memerika Apidsus Kejati Kepulauan Babel, Ariefsyah Mulia Siregar. Selengkapnya hal-11 JAKARTA, (WN) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengatakan, kemungkinan besar sidang perdana kasus dugaan korupsi dalam penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), dengan tersangka Budi Mulya, akan digelar pada awal bulan Maret 2014 ini. NAMUN, sejauh ini KPK baru menjerat atau mentersangkakan Budi Mulya dan belum menjerat aktor intelektual yang digadang-gadang oleh pimpinan lembaga antikorupsi tersebut. Ketika dikonfirmasi perihal keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi tersebut, Johan mengatakan akan terbuka dalam sidang Budi Mulya.”Keterlibatan pihak lain, tunggu di sidang saja,” ujar Johan di kantor KPK, Jakarta. Bahkan, KPK juga tidak memberikan kejelasan soal nama Wakil Presiden RI itu akan masuk dalam dakwaan tersangka Budi Mulya, yang akan menjalani persidangan. “Tidak boleh mendahului,” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, Sabtu (1/3/2014). Meski enggan membeberkan lebih lanjut, Busyro mengungkapkan bahwa semua fakta akan terungkap dalam dakwaan Budi Mulya. “Lihat saja saat dakwaannya dibacakan. Semuanya nanti akan diungkapkan. Liat saja menarik atau tidak di dalam dakwaan nanti,” tandasnya. Budi Mulya akan duduk kursi pesakitan di Pengadilan Tipikor Jakar- ta. Dalam agenda sidang perdananya pada Maret, Mantan Deputi V Bidang Pengawasan Bank Indonesia itu akan mendengarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK membacakan surat dakwaan. Budi Mulya merupakan Deputi V Bidang Pengawasan Bank Indonesia ketika bailout Century dikucurkan. Dia disebut-sebut sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait kucuran dana Bailout Bank Century sebesar Rp6,7 triliun. Sejumlah saksi telah diperiksa KPK. Diantaranya Boediono dan Sri Mulyani. Terkait kasus Century, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyerahkan Laporan Hasil Perhitungan (LHP) kerugian negara ke KPK. Dalam LHP tersebut disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan yang dilakukan pihak-pihak terkait dalam pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik sehingga harus dikeluarkan penyertaan modal sementara. Selengkapnya hal-11 Sean “Idol” Ke KPK SEAN “Idol” menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jurnalis sempat kaget karena menduga ia menjadi satu dari sederet artis yang terseret kasus Chaeri Wardana, adik Gubernur Banten Atut Chosiyah. “Saya ke sini untuk tujuan ibadah,” ujar penyanyi bernama lengkap Kamasean Yoce Matthews itu di lobi KPK, Jumat, Februari 2014. Mengenakan kemeja kuning cerah, ia menjawab pertanyaan jurnalis sembari melempar senyum. Selengkapnya hal-11 Jokowi Mulai Kampanye, Basuki Setia Pimpin Jakarta JAKARTA, (WN) MENJELANG pemilihan umum legislatif pada (9/4/2014) mendatang, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang juga kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai didaulat menjadi juru kampanye berkeliling Indonesia. Tiap akhir pekan, Jokowi menjadi juru kampanye bagi partai. Berbeda halnya dengan Jokowi, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap memilih memimpin Jakarta. Padahal, ia juga menjabat sebagai kader Partai Gerindra. “Partai (Gerindra) mewakafkan saya untuk warga DKI. Jadi partai enggak menugaskan saya kampanye,” kata Basuki di Pusdiklat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar dan PB) DKI, Sabtu (1/3/2014). Pernyataan ini sebelumnya pernah disampaikan Basuki saat perayaan ulang tahun ke-6 Partai Gerindra. Ia memilih untuk menjalani rutinitas sebagai wakil gubernur dengan memimpin berbagai rapat. Padahal saat itu Partai Gerindra juga menghelat syukuran di kantor DPP Gerindra Jalan Harsono RM Jakarta Selatan. Kendati demikian, apabila nantinya Partai Gerindra melalui Ketua Dewan Pembina, Prabowo Subianto, tiba-tiba menginstruksikannya menjadi juru kampanye, Basuki akan menerimanya. “Tergantung perintah partai lah, apakah wakaf buat nasional atau buat DKI. He-he-he,” kata Basuki. Seperti diberitakan sebelumnya, untuk menjadi juru kampanye, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku sudah mendapat izin dari menteri dalam negeri Gamawan Fauzi. Jokowi juga menegaskan tugas utamanya sebagai gubernur DKI Jakarta tidak akan terganggu. Dia akan memanfaatkan hari liburnya untuk kampanye. Selain Jokowi, PDIP telah menjadikan enam orang kader lainnya menjadi juru kampanye nasional selama Pemilu 2014. Mereka adalah Ganjar Pranowo, Cornelis, Terras Narang, Frans Lebu Raya, Rustam Efendy, dan Sjachroedin ZP. Chandra
  • 2. EDITORIAL 2 Edisi 22/Th XIII/ 5 - 19 Maret 2014 Bangsa Ini Merindukan Pemilu yang Lebih Berkualitas DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM “INFASI” KOMISARIS Sylvia Hutajulu, SE DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu PEMIMPIN UMUM Ir.Ian FJM Sihombing WAKIL PEMIMPIN UMUM Ir. Joel Hanter Panjaitan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Chanda Pasaribu DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu PIMPINAN PERUSAHAAN Martua Sirait WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR EKSEKUTIF Posta Tamba REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Suryanto SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing Hj. Zakariani Santoso Panther Roland PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Robert Sahat Marbun, Endang Suhaedi, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan,Borneo Daurie Noor, Muhammad Nur ALAMAT REDAKSI Jl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15 Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260 Telp/Fax: (021) 47868058 – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com, harianwartanasional@yahoo.co.id ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Perum Griya Ciwangi Blok H1 No 2, Kecamatan Bungursari, Purwakarta E-mail :wartanasional@rocketmail.com, NO REKENING BANK MANDIRI : 132-00-1264034-9, A/N : Rekson Hermanto P KEPALA PERWAKILAN DKI JAKARTA Chanda Pasaribu KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT Martua Sirait ALAMAT Perum Marga Asih, Blok B-5, No 2, Bandung KEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARA Sabam Silitonga KOORDINATOR Marlan Pasaribu KEPALA PERWAKILAN JAWA TIMUR Heru Eko Susilo KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARA Ibnu Kisman Ngau SIRKULASI: Komaludin, PERCETAKAN PT Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan K OMISI Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hanya 10 partai politik (parpol) yang lolos verifikasi faktual. Artinya, cuma 10 parpol itu yang kelak menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014. Ke-10 parpol itu ialah Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, Hanura, dan Partai NasDem. Sembilan di antaranya merupakan parpol yang mendapat kursi di parlemen, dan hanya satu parpol baru, yakni Partai NasDem. Pemilu 2014 berpotensi untuk berjalan lebih efisien dan lebih efektif, baik dari segi waktu maupun biaya, ketimbang pemilu sebelumnya. Bandingkan dengan Pemilu 1999 yang diikuti 48 parpol, Pemilu 2004 dengan 24 parpol, atau Pemilu 2009 sebanyak 34 parpol. Dengan jumlah parpol peserta yang lebih sedikit, kertas surat suara pemilu yang dicetak juga akan jauh lebih kecil dan tentu saja akan berdampak pada pengurangan ongkos sekaligus potensi konflik. Bagi pemilih, sedikitnya parpol peserta pemilu akan memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi partaipartai itu secara lebih baik lagi. Potensi suara pemilih yang hangus pun bisa diminimalisasi. Kita sesungguhnya juga merindukan proses penyederhanaan pascapemilu terkait dengan jumlah fraksi di parlemen. Jauh lebih sederhana bila kelak jumlah fraksi di DPR, yang saat ini sembilan, dapat dikurangi berdasarkan peningkatan angka parliamentary threshold. Dengan demikian, pengambilan keputusan pun dapat berlangsung lebih efisien, lebih sedikit kegaduhan, tanpa harus mengurangi kualitas keterwakilan. Pemilu di Indonesia berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bila asasasas tersebut diterapkan, sebuah pemilu baru bisa disebut demokratis. Pemilu 2014 yang tinggal sebentar lagi haruslah menjadi pemilu yang demokratis, lebih demokratis ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya di era reformasi. Di era reformasi kita sudah tiga kali menyelenggarakan pemilu. Itu mestinya cukup untuk menjadi pelajaran. Namun, pemilu sepertinya berpotensi mengalami kekacauan. Pangkalnya sekurangkuranya ialah kisruh daftar pemilih tetap, kerja sama Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), serta lemahnya legitimasi Mahkamah Konstitusi. Hingga kini DPT masih belum sempurna. Sejumlah persoalan, seperti nomor induk kependudukan ganda dan pemilih fiktif, diduga masih menggelayuti DPT. Ketidaksempurnaan DPT tentu mengancam demokrasi. Di satu sisi, hak pilih rakyat tercederai. Rakyat yang mestinya memiliki hak pilih tidak bisa memilih karena namanya tidak tercantum dalam DPT dan hak mereka dirampok oleh pemilih siluman. Di sisi lain, DPT bermasalah bisa menyebabkan pemilu berlangsung secara tidak jujur dan adil. Bila data DPT tidak klop dengan jumlah seluruh rakyat yang bisa memilih, akan terjadi kelebihan kertas suara. Kertas suara berlebih ini bisa jadi dimanipulasi untuk kepentingan kemenangan partai tertentu. Itu artinya kisruh DPT bisa memicu kecurangan. Wajar belaka bila PDIP mengancam tidak ikut pemilu. “Buat apa kita ikut pemilu kalau tahu akan dicurangi dan kalah,” kata ketua pemenangan pemilu PDIP Arif Wibowo. Oleh karena itu, KPU harus sungguh-sungguh menyelesaikan kisruh DPT yang bisa menyebabkan rakyat tidak menerima hasil pemilu. Kerja sama KPULemsaneg memunculkan pertanyaan tentang transparansi data hasil pemilu. Hasil pemilu haruslah terbuka buat publik, bukan dirahasiakan. Kerja sama dengan Lemsaneg memunculkan pertanyaan tentang independensi penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu. Sebab, Lemsaneg ialah lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang notabene ketua umum salah satu partai yang bertarung dalam pemilu. Tidak mengherankan bila sejumlah partai menuntut KPU membatalkan kerja sama dengan Lemsaneg. Adalah bijak bila KPU memenuhi tuntutan itu untuk memastikan pemilu benar-benar terbebas dari campur tangan kekuasaan. MK bertugas menyelesaikan sengketa pemilu. Bila masih mengalami delegitimasi akibat salah satu hakimnya korupsi, keputusan MK dalam sengketa pemilu tidak akan dipercaya, dihormati, dan dipatuhi. Itu artinya MK gagal menjadi benteng terakhir demokrasi. Harus ada upaya cepat untuk memulihkan martabat MK. Namun, upaya pemulihan MK hendaknya datang dari MK sendiri, misalnya, dengan memperlihatkan bahwa keputusan terhadap pemilu kada yang ditanganinya adalah keputusan yang kredibel. Kita semua memang harus mengawal dan mewujudkan pemilu yang demokratis. Namun, demokratis ataupun tidak demokratisnya pemilu terutama terletak di tangan penyelenggara pemilu. (**) Orang Miskin Dilarang Sekolah Di SD 157, Jalan Manunggal II TANJAB BARAT, JAMBI, (WN) Sebut saja Miah. Seorang ibu rumah tangga istri dari A.D yang bekerja sebagai buruh lepas yang tak pasti hasilnya. Miah memaparkan pengalaman cerita pahitnya menafkahi anaknya Indra Safutra untuk sekolah kelas I di SD 157, Jalan Manunggal II, Tungkal II, Kuala Tungkal. MIAH sambil menangis menyuruh anaknya pergi sekolah. Namun sang anak menjawab aku tak punya baju muslim ibu, lantas sang ibu bertanya pada ayah bagaimana caranya baju anak kita ini. Sang ayah menjawab, biar saya pinjam uang dengan tetangga sebelah. Mendapat pinjaman sebesar Rp 50.000,- lalu anak tadi yang tidak mau sekolah, baru mau pergi ke sekolah, AD saat mengantar anaknya, ia melihat anak anak yang kumpul dilatar sekolar SD 157 dalam acara Yasinan pada hari Juma’at dari kelas I sampai kelas VI. Tapi apa yang di alami sang ayah melihat anaknya beda dari yang lain. Dengan perasaan miris, sedih tanpa terasa air matanya menetes dipipi tak dapat menahan perasaan sedih setelah selesai acara tersebut ayah dari Indra langsung menuju ke ruang guru dengan bermodalkan uang Rp. 50.000,- dengan penuh harap untuk mendapat satu baju muslim dari buah hatinya supaya sama dengan anak lainnya. Setelah berhadapan dengan salah seorang guru yang membidangi masalah baju ini. Ayah itu pun bertanya kepada guru tersebut, “bu berapa harga baju muslim itu,? ibu guru menjawab harganya Rp 100.000,-. “Tak kurang lagi, sedangkan uang yang saya bawa cuma Rp. 50.000, bisa tidak di cicil, kata ayah itu. Wah payah tidak bisa, kami pun beli kontan juga, dengan hati yang penuh perasaan sedih ayah itupun pamit keluar, air mata yang tak terbendung lagi, dia pun memutuskan ke pasar dengan harapan kalau ada pekerjaan untuk menambah uang yang kurang. Tapi nasib lagi malang, dia pulang ke rumah dengan hasil hampa. Hingga akhirnya, anaknya itupun dikeluarkan dari sekolah tanpa pemberitahuan pada kedua orang tua nya. Anak itu masih mau sekolah tapi pihak guru mengeluarkannya tanpa koordinasi pada orang tua. Menurut LAKI (Laskar Anti Korupsi Indonesia), Abdul Fattah mengatakan inilah salah satu potret dunia pendidikan di sini, program pemerintah wajib belajar itu hanya semboyan, yang belajar itu bagi orang mampu. Buat yang miskin tidak ada tempat untuk sekolah, itulah faktanya di lapangan, ujar Fattah. “Sekolah gratis, tetapi embelembelnya membuat sengsara, wajib belajar hanya dinikmati orang yang mampu. Bagi yang tidak mampu cukup, jadi pemulung untuk menyambung hidup. Proyek di sekolah yaitu proyek pengadaan baju dan dana bos, buku LKS tidak ada yang transparan”, ujar Fattah. Bagaimana nasib si miskin ? apakah ini merdeka ? masih di jajah bangsa sendiri lihat Kota Kuala Tungkal, pemerintahannya menghamburkan uang untuk proyek bangunan amburadul. Menurut Abdul Fattah, Pasal 31 ayat ( 1 ) setiap warga Negara mendapat pen- didikan dan ayat ( 2 ) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membianyainya, itu hanya retorika dilapangan, ujarnya. AF KEPALA PERWAKILAN/ BIRO KEMENTERIAN AGAMA: Boy Budi Lubis. DKI JAKARTA : Chandra Pasaribu, POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Ali, JAKARTA TIMUR : P. Hutajulu, Effendi Limbong SH, Renaldo, Deka Pratama. JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik. JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora. CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha, Irman N.F SUKABUMI : Asep Rohendi, Radi Priadi,Rido, Bontor Haloho. KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC, Herbet N. KABUPATEN BANDUNG : G.Rudi Arianto S, Habeahan, Juang Sagala. KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : , KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : Susanti SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : Anton, KABUPATEN BEKASI : Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman BOGOR/DEPOK : Djuni Dwi Yantoro David Malau, Hasan Hermansyah, BANTEN: Nazip LEBAK : TANGERANG: Pijar, Rosdiana, Ramlan Pasaribu. SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Wisnu Bangun Saputra. LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, BIRO MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH. PEKANBARU: MUARA ENIM : SIAK : , PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Sabam Silitonga, Marlan Pasaribu, Barimbing, HUMBANG HASUNDUTAN : Arysman Pasaribu, Lasro Nahampun, Jinitua Pandiangan, Lamro Meha, Oslan Hasugian. KABUPATEN PAKPAK :Lasmer Maharaja, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hipni, Abdul Fatah, PALEMBANG : Ahmad, Syamsuddin. LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : Usman Irawan, BAYUASIN : M.Riza Vahlevi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : Jean Montolalu, Rustam Abdullah, Bolmong Raya : Wandy Rotu, TABANGSEL : Rihat Boi Mangunsong. WARTAWAN SURAT KABAR WARTA NASIONAL DALAM TUGAS LIPUTAN DILENGKAPI DENGAN IDENTITAS DAN NAMA TERCANTUM DI BOX REDAKSI
  • 3. HUKUM & KRIMINA Edisi 22/Th XIII/ 5 - 19 Maret 2014 Diduga Dikorup, Truk Sampah Melaju Ke Meja Hijau PALEMBANG, (WN) Kasus dugaan korupsi dump truk pengangkut sampajh di Dinas Kebersihan Kota Palembang memang telah rampung. Bahkan berkasnya, seiring penetapan empat tersangka baru menjadi total enam tersangka pada Kamis, telah diserahkan penyidik ke JPU. NAMUN, rupanya selama ini telah dua kali berkas pemeriksaan itu di P19 kan oleh JPU di Kejari Palembang lantaran belum memiliki kecukupan untuk dilanjutkan dalam tahap persidangan. Saat itu, baru dua nama tersangka yang disetor yakni SW selaku ketua lelang dan SN selaku pejabat pembuat komitmen (PPK). “Kita sudah teruskan ke JPU, dan tentu akan terus kita giring untuk dipersidangkan. Sebelumnya memang kasus ini melalui berkas yang kita kirim telah dua kali di P19 (Belum Lengkap). Sekarang telah rampung dan ada tambahan empat tersangka lagi,” kata Kasat Reskrim Polresta Palembang Kompol Djoko Julianto SIk MH. Meski terpisah, namun ber- kas perkara yang diajukan, lanjut Djoko merupakan satu kesatuan. SW dan SN yang telah ditetapkan lebih dulu sebagai tersangka, akan beriringan berkasnya dengan berkas perkara empat tersangka baru yakni EK, NS, AY, dan Ev. Djoko yakin kali ini berkasnya akan mulus menuju meja hijau, sebaliknya ia pun siap jika memang nantinya kambali di-P19. “Kita harus yakin, karena penyidik telah bekerja maksimal untuk kasus ini. Selanjutnya kami juga menunggu koordinasi dan instruksi dari JPU, jika masih kurang lengkap akan kita lengkapi. Tapi kalau sudah rampung , mudah – mudahan cepat disidangkan,”imbuh Djoko. Begitu juga dengan proses penahan- katanya dalam acara diskusi soal polemik RUU KUHAP dan RUU KUHP di Restoran Warung an yang dilakukan penyidik terhadap enam tersangka. Hingga kini belum satupun ditahan di ruang tahanan Polresta Palembang , lantaran polis tak mau terbentu dengan masa penahanan selama proses penyidikan. Jika memang nantinya berkas dinyatakan P21 (lengkap) barulah, sambung Djoko pihaknya akan lakukan penahanan. “Kita pastikan tersangka yang ada tersebut terus kita pantau. Mereka masih di Pale- mbang dan belum kemanamana. Apalagi statusnya masih ada yang sebagai PNS. Kita akan tahan mereka segera setelah berkas lengkap agar tak terbentur masa penahanan,”pungkas Djoko. Fatta Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Maret 2014. Meski pemerintah dan DPR berdalih KPK dikecualikan dalam aturan itu, Oce tetap tak sepakat. Menurut dia, untuk apa ada pasal yang membahas korupsi bila nantinya tak digunakan. Jika ingin pemberantasan korupsi berjalan baik, kata dia, mestinya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperkuat. Panita Kerja DPR telah memanggil sejumlah pihak untuk membahas RUU KUHAP, kecuali KPK. Pembahasan itu dianggap bisa merugikan komisi antirasuah tersebut. Panja sempat membahas penghapusan kewenangan penyelidikan yang bisa membuat KPK tak lagi dapat memberantas korupsi. Berbeda dengan Oce, pakar hukum dari Universitas Indonesia, Chudry Sitompul, mengatakan pasal korupsi tak perlu dikeluarkan dari RUU tersebut. Sebab, dalam draf aturan itu sudah ada aturan pengecual ian bagi tindak pidana yang punya aturan tersendiri. “Yang penting aturan lex specialis itu tak dihapus. Kalau hilang,bisa melemahkan KPK,” ujarnya. Wilson Kejati Tahan Mantan Kepala Kantor Kementrian Agama NTT, (WN) KEJAKSAAN Tinggi Nusa Tenggara Timur menahan inisial “FS” Mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis. “FS” ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka selama 2,5 jam oleh Tim Jaksa Penyidik. Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Ridwan Sujana Angsar, SH, mengatakan tersangka “FS” ditahan terkait kasus dugaan korupsi dana operasional untuk 18 kegiatan Program Pelayanan Pendidikan Katholik pada Kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2010.”Tersangka ditahan di Rutan Kupang selama 20 hari kedepan untuk kepentingan penyidikan dan Pemberkasan”, ujarnya. Untuk diketahui, jumlah tersangka dalam kasus ini sebanyak 5 (lima) orang yakni inisial “SB”, “HMH”, “DW”, “ML” dan “FS” dengan kerugian Keuangan Negara yang ditimbulkan dalam kasus ini adalah sebesar Rp. 1.278.039.788,-. ysh JAKARTA, (WN) KEPALA Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mardiasmo menyebutkan, ada beberapa hal yang harus diawasi pemerintah daerah (pemda) terkait potensi korupsi di sektor anggaran daerah. Ketiga hal tersebut adalah pengadaan dan pengolahan barang, jasa dan dana hibah serta bantuan sosial. “Pemerintah daerah harus hati-hati terkait modus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di daerah. Pasalnya, pengalokasian dana dalam pengadaan barang dan jasa di daerah teramat singkat,” jelas Mardiasmo usai menghadiri rapat koordinasi supervisi terkait hasil kajian bidang pencegahan KPK dalam pengalokasian anggaran pemerintah daerah terkait pengadaan barang dan jasa, di gedung KPK, Jumat (28//2/ 2014) malam. Dalam rapat tersebut di hadiri oleh BPKP bersama KPK, Gubernur Jawa Barat, dan Wakil Gubernur Banten, sedangkan Gubernur DKI Joko Widodo tidak hadir dalam rapat tersebut. Menurut Mardiasmo, hal ini satu kelemahan atau modus yang harus hati-hati dalam pengadaan barang jasa, terutama di APBD. Wilson kan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama,” kata Mahfuddin, ketua majelis hakim yang memimpin sidang, kemarin (28/2). Selain pidana penjara, majelis hakim juga membebankan denda Rp 50 juta subsidair penjara tiga bulan untuk ketiganya. Sebelumnya, Zainal Abidin, Direktur CV Dulandari, divonis 2,5 BATAM. (WN) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menuntut selama 1 tahun 6 bulan terhadap terdakwa Rina binti Idris, mantan Bendahara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp. 100 juta dan subsidair selama 3 bulan kurungan. Rina yang menjadi terdakwa ke-4 dalam kasus penyelewengan dana hibah Pemkot Batam kepada KPU Batam, langsung mengajukan pledoi (pembelaan) melalui kuasa hukumnya. Bahwa sebelum dibacakannya tuntutan pada diri terdakwa, JPU membacakan beberapa hal yang menjadi pertimbangan untuk terdakwa antara lain, hal yang meringankan terdakwa karena terdakwa belum pernah dihukum, tidak mempersulit jalannya persidangan, dan tidak menikmati hasil korupsi yang dilakukan Pimpinannya. Yus Mantan Walikota Kupang Jalani Sidang Perdana KUPANG, (WN) SIDANG perdana terdakwa Drs. Daniel Adoe (mantan Walikota Kupang) di Pengadilan Tipikor Kupang dalam Kasus tindak Pidana korupsi Pengadaan Buku dan Alat Tulis Siswa SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang TA 2010, Rabu. Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Khailurludin, SH dengan anggota Agus Komarudin, SH dn Syafrudin, SH dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh JPU Robert Lambila, SH terungkap kalau Drs. Daniel Adoe menerbitkan surat pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan, melalui Handphone Ajudannya Herri Pandie dan terdakwa Drs. Daniel Adoe menelepon Ketua Panitia Pengadaan (Ferry Natoen, ST) untuk mempercepat proses pelelangan serta atas sepengetahuan terdakwa Semuel Adi Adoe yang adalah Putra Kandung terdakwa berkali-kali menghubungi Ketua Panitia untuk memenangkan CV. Karya Putra Mandiri milik Budi Harto. Jalannya sidang yang dihadiri oleh banyak simpatisan, kenalan, maupun kerabat dari para terdakwa sempat terhenti sekitar 15 menit karena terdakwa menderita sakit, setelah meminum obat sidang dilanjutkan kembali. ysh Pasutri Menjadi Dokter Gadungan Divonis 18 Bulan Pejabat Daerah Divonis Penjara JAMBI, (WN) TIGA terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan 100 unit kapal 3GT (pompong) divonis bersalah oleh mejelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi. Ketiga terdakwa adalah Sabri, mantan Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dia diganjar hukuman penjara selama 1 tahun dan 3 bulan penjara (1,3 tahun). Sementara dua terdakwa lain, Satrio panitia pemeriksa barang M Nur Yusuf ketua tim PHO, dijatuhi hukuman pidana penjara satu tahun. Perbuatan ketiganya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. “Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku- Pengolahan APBD Berpotensi Korupsi Di Pemerintah Daerah Kejari Tuntut Mantan Bendahara KPU 1,5 Tahun Draft KUHAP Tak Sesuai Semangat Pemberantasan Korupsi JAKARTA, (WN) Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Oce Madril, menyarankan agar masalah korupsi dikeluarkan dari Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Sebab, pasal tersebut dinilai berpotensi melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. “Draf RUU KUHAP dan RUU KUHP ini memang berisiko,” 3 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi. Majelis hakim yang diketuai Mahfudin menyatakan, terdakwa kasus pengadaan 100 unit pompong di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) tahun 2011 terbukti bersalah. Dalam amar putusannya, majelis hakim menilai terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi melanggar dan harus dijatuhi hukuman pidana. Menurut hakim, Zainal Abidin melanggar pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 KUHP. Perbuatan yang memberatkan, menurut majelais hakim, terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. Dalam kasus ini menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jambi telah merugikan Negara Rp 3,117 miliar. Pada persidangan kasus pengadaan pompong ini Jaksa Penuntut umum telah menghadirkan saksi yang cukup banyak. Tercatat, ada 80 lebih saksi yang masuk berita acara pemeriksaan (BAP). Namun hanya satu terdakwa telah diajukan dalam sidang. Hipni/Abdullah SURABAYA, (WN) PASANGAN suami isteri (pasutri) Djuhari Prajogo (56), dan isterinya Lucia Sudiarti (48) yang nyamar sebagai dokter gandungan di jatuhihukuman selama 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut para terdakwa masing-masing selama 1 tahun 8 bulan, dalam persidangan di PN. Surabaya, Rabu. Sesuai fakta persidangan, yakni keterangan saksi yang didatangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arief Faturachman, keduanya terbukti menggunakan alat dan metode untuk memberikan pelayanan pada masyarakat seolah-olah keduanya adalah dokter yang telah memiliki ijin praktik. Atas perbuatannya, keduanya dikenai pasal 77 Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran jo. pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP. Atas vonis tersebut, Kajari Surabaya mengatakan JPU Arief nyatakan sikap pikir-pikir, sementara kedua terdakwa belum menentukan sikap (pikir-pikir). Kasus ini terbongkar dari aduan pasien terdakwa yang sudah sembilan tahun menikah namun belum juga dikaruniai anak, curiga dengan praktik terdakwa. Pengobatannya tak berhasil, justru berat badannya meningkat, padahal sudah habis banyak biaya. Korban pun memeriksakan kandungannya ke rumah sakit, dan hasilnya tak ada perubahan di dalam kandungannya. sm
  • 4. NUSANTARA 4 Kejaksaan Negeri Trenggalek Memeriksa Mantan Bupati TRENGGALEK, (WN) KEJAKSAAN Negeri Trenggalek, Rabu memeriksa mantan Bupati Trenggalek periode 2005-2010, inisial “HM. S”, terkait kasus dugaan korupsi proyek PDAM tahun 2007. Tim penyidik Pidana Khusus memeriksa “HM. S” sekitar tiga jam yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir Januari 2014, “Belum banyak yang bisa digali karena tersangka mengeluh sakit,” kata Kasi Pidsus Kejari Trenggalek, I Wayan Sutarjana. Mantan Bupati Trenggalek tersebut, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan proyek pembukaan jalan pipa PDAM di kawasan mata air Bayong di Kecamatan Bendungan. Proyek yang dibiayai dana penyertaan modal Pemkab Trenggalek tersebut diduga menyalahi aturan, karena dikerjakan tanpa melalui tender. Selain itu, nilai proyek baru ditentukan setelah pekerjaan selesai. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim, proyek PDAM Trenggalek itu menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 450 juta. sm Kejari Menetapkan Tiga Tersangka Korupsi “BBJ” JEMBER, (WN) KEJAKSAAN Negeri Jember, menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan “Bulan Berkunjung ke Jember” (BBJ) pada tahun 2012. Menurut Kepala Kejari Jember Aries Surya pada hari Rabu (26/2) Ketiga nama tersangka yakni ketua panitia berinisial GTH, sekretaris panitia berinisial SSH, dan bendahara panitia berinisial SAD. “Ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Mereka diduga melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,”Ujar Kajari Jember Kasus ini bermula dari laporan adanya dana hibah Pemkab Jember kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat sebesar Rp8,8 miliar dan Rp6,5 miliar di antaranya digunakan untuk kegiatan BBJ. Dari dana sebesar Rp6,5 miliar, panitia hanya bisa mempertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp5,8 miliar untuk 24 kegiatan selama BBJ tahun 2012, sedangkan sisanya sebesar Rp715 juta tidak bisa dipertanggungjawabkan. sm Tak Bayar Upah Buruh, 2 Perusahaan Dilaporkan LANGKAT, (WN) KETUA BPN Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SBPI), Supono melaporkan PT. Lonsum Unit Turangie Estate dan Pulo Rambung Estate ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Langkat sesuai dengan No Pengaduan : 005/ eks/BPN-SBPI/MDN/II/2014 terkait pelanggaran perusahaan terhadap kebebasan berserikat buruh dan bonus yang tidak pernah di bayar oleh perusahaan terhadap Buruh Harian Lepas (BHL). Selaku Ketua Serikat Buruh dirinya merasa bertanggungjawab atas nasib buruh yang dipermainkan oleh perusahaan. Saya bertanggungjawab penuh memperjuangkan hak-hak buruh sampai titik darah penghabisan, dan saya tak akan mundur sedikitpun. Pihak Disnaker dan Komisi 3 DPRD Langkat harus peka menyelesaikan masalah ini demi kebaikan bersama,” ujar Supono. Supono membeberkan, adapun persoalan yang diadukan SBPI ke Disnaker Langkat antara lain bahwa pada tanggal 06 juni 2012 BPN SBPI mengirim surat ke direksi PT,PP Lonsum Tbk yang beralamat di jalan Jendral,A,Yani Medan Nomor 012/aud/eks/BPN-SBPI/MDN/VI/2012 perihal duduk bersama dalam penyelesaian bonus yang belum dibayarkan oleh Lonsum khususnya yang masa kerjanya belum satu tahun dan untuk pekerja atau buruh yang diangkat pada Tahun 2011.Ditambah kebebasan berserikat, dalam hal ini kehadiran SBPI di PT,Lonsum Ironinya, surat yang dilayangkan pihak serikat tidak pernah di tanggapi oleh direksi PT,PP Lonsum Tbk “Gak habis pikir saya bung...sepertinya mereka tidak punya itikat baik untuk menyelesaikan tuntutan kami, bahkan audiensi kami sama sekali tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan. Tidak ada seorangpun perwakilan perusahaan yang mau menerima perwakilan SBPI dan buruh unit turangie yang hadir pada hari selasa tanggal 12 juni 2012 di kantor PT,Lonsum Regional Medan” lanjutnya “Apapun yang kami ajukan, mereka tidak dapat memberikan jawaban atas penzoliman hak pekerja ini, jika mereka tidak juga ada niat duduk bersama ya kami akan bawa kasus ini ke ranah yang lebih tinggi” pungkas Supono. Kepala Dinas Tenaga Kerja Langkat, Saiful Abdi, berjanji memanggil Direksi PT.PP Lonsum Turangie dan Pulo Rambung Estate untuk dimintai keterangan terkait masalah yang diadukan SBPI ke Disnaker Langkat. “Pihak perusahaan akan segera kita panggil,” kata Saiful. Anggota Komisi 3 DPRD Langkat, Safril, juga berjanji akan ke Lonsum. “Setelah selesai pelantikan Bupati dan wakil bupati Rabu depan, saya dan Tim komisi 3 akan memfokuskan pelanggaran yang dilakukan pihak Lonsum terhadap buruh. Dan itu prioritas kami” ujar Safril. R-fr Edisi 22/Th XIII/ 5 - 19 Maret 2014 Puluhan Proyek Diruas Wilayah Utara BMTR Banten, Sarat Korupsi BANTEN, (WN) Kejaksaan Tinggi Banten diminta turun tangan mengungkap dugaan pembohongan publik dugaan korupsi kegiatan Pemeliharaan Ruas Jalan di UPT Wilayah Utara Dinas BMTR Banten yang menelan biaya Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 60.000.000 per kilometer, untuk anggaran satu kilometer perruas jalan dari sumber APBD Provinsi Banten TA 2013. Untuk pemeliharaan ruas di wilayah Upt. Utara Binamarga Tata Ruang Provinsi Banten. HARIAN Warta Nasional menelusuri ruas yang dimiliki Upt. Wilayah Utara BMTR Banten seperti Ruas Pontang Keronjo, Kronjo Mauk, Mauk Teluk Naga, Teluk Naga Dadap, Simpang Bitung Curug, Cikupa Legok Parung Panjang, Jalan Beringin Raya Kota Tangerang, Jalanraya Bay Pas Tangerang, Jalan Sudirman Kota Tangerang, Jalan Moh. Thamrin Kota Tangerang, Jalan Serpong Raya. Serta Jalan Serpong Parung, Jalan Pahlawan Satu, Jalan Raden Fatah Ciledug, Jalan Padjajaran Ciputat, Jalan Siliwangi, Jalan Surya Kencana Simpang Setia Budi, Jalan Raya Cipondoh, Jalan KH Hasim Ashari Kota Tangerang, Legok Karawaci, Parigi Sukamanah, Cikande Rangkas, Pakupatan Palima, Lopang Banten Lama, Jalan Ayip Usman Kota Serang, Jalan Abdul Fatah Hasan Kota Serang, Jalan Abdul Hadi Kota Serang. Jalan Tb. Suwandi Lingklar Selatan Kota Serang, Jalan Letnan Jidun Kota Serang, Sempu Dukuh Kawung, Jalan Veteran Kota Serang, Jalan KH Samaun kota Serang, keramat Watu Tonjong, Simpang Taktakan Gunung Sari,gunung sari mancak anyer, Palima Pasar Teneng Terate Banten Lama, Banten Lama Pontang. Banyaknya ruas tersebut, pekerjaan pemeliharaan ruas di jadikan akal akalan selama tahun 2013 untuk meraup keuntungan oleh oknum Upt. Utara, hingga banyak ruas tidak di perbaiki oleh Upt. Utara Binamarga, hingga lobang yang dulunya hanya kubangan kecil dan retak-retak kecil, kini kubangan mengangah dan re- BBWSS VIII Sukses Bangun Tebing Sungai Lematang PALEMBANG, (WN) Balai Besar Sungai Sumatera (BBWSS) VIII Provinsi Sumatera Selatan telah membangun proyek Tebing Sungai Lematang, di Desa Payu Putat Prabumulih untuk melindungi gerusan air sungai agar tidak terjadi kelongsoran tanah, dan pekerjaanya pun sangat memuaskan. “Dari hasil pekerjaan dinilai sudah sesuai Standar karena pemasangan tiang pancang block besi ukurannya dalam ke tanah ditambah penahan kawat yang diikat satu – persatu hingga berdiri kokoh dan tidak akan roboh jika terkena gerusan air yang cukup besar. Untuk lantainya pun cor beton, telah kuat, kokoh,” ujar Pimpinan Pelaksana Kegiatan (PPK), Eko Murwanto kepada Harian Wartawan. Photo Perkerjaan Proyek Perkuat Tebing Sungai Lematang. Mernurut Eko, perkerjaan pembangunan perkuat tebing sungai itu sudah sesuai standar, kami sudah maksimal mengerjakan pembangunan proyek, dan mudah- mudahan apa yang telah dibangun oleh BBWSS VIII untuk daerah ini banyak manfaatnya bagi masyarakat di daerah itu,” ujar Eko. Pantuan wartawan, program perkuat tebing sungai ini adalah salah satu program untuk pengamanan sungai yang telah dicangkan pemerintah pusat untuk daerah yang sering mengalami kebanjiran. Pembangunan perkuat tebing memang kuat karena alur sungai itu cukup panjang. Jika sewaktu – waktu air pasang besar, bisa menahan longsoran tanah. Evans tak semakin membesar. Awal tahun 2014, dengan intensitas hujan yang tinggi menggerus badan jalan hingga kondisi ruas Hancur di beberapa titik. Tak terlihat jalan beraspal, Hasil investigasi, curah hujan di awal Tahun2014 adalah keuntungan bagi Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Upt, Utara dengan adanya Hujan bisa menutup-nutupi Ruas Fiktif atau ruas yang tidak di kerjakan. Dari beberapa sumber yang ada,yang namanya enggan di korankan membenarkan adanya praktek dugaan korupsi oleh Upt. Utara, dari anggaran pemeliharaan satu Ruas, bisa di kerjakan untuk puluhan ruas yang ada di wilayah utara. Bahkan bahan-bahan matrial pun dijadikan sasaran empuk untuk di korupsi seperti batu,aspal Goreng,Hot mix,dan bahan matrial Betonisasi’ ungkap-nya. Selain itu Pelaksana Tek- nis Lapangan (Peltek) saat di konfirmasi tidak mengakui adanya praktik korupsi di upt.utara, selama pimpinan memerintahkan untuk pemeliharaan ruas jalan yaa kita kerjakan seandainya ada hal lebih atau keuntungan dari kegiatan yaa kita bagikan ke semua pegawai. Bahkan untuk LSM dan wartawan kebagian,’ tuturnya dengan nada gemetar. Kepala Bidang Upt. Wilayah Utara Francisco, saat tim investigasi Harian Warta Nasional coba untuk mengkonfirmasi kebenarannya, Francisco jarang ada di kantor BMTR Banten Upt. Wilayah Utara, Di Kota Serang Jln Bayangkara atau di Perkantoran Upt. Wilayah Utara daerah Cipondoh Tangerang, Francisco sulit untuk di temui, Bahkan Kepala Seksi (kasie) Upt. Wilayah Utara-pun, Bambang sulit di temui, hampir Dua Bulan Jarang berada di kantor. -jip Oknum Disnaker Menjual SIO Palsu LANGKAT, (WN) LEMBAGA Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesehatan, Keselamatan Kerja (LPTK-K3) Protektor Sumut mengecam tindakan oknum pegawai Disnaker Deli Serdang (DS) Naibaho yang berani mengeluarkan Surat Ijin Operator (SIO) palsu kepada beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Padahal peratuaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, tata cara pengeluaran SIO telah diatur dalam PER.09/MEN/VII/2010. Dalam pasal (3), bahwa pengusaha dan pengurus dilarang memperkerjakan operator dan atau petugas pesawat angkat dan angkut yang tidak memiliki lisensi K3 dan buku kerja. Berdasarkan peraturan tersebut diatas, hanya Direktur Jendral (Dirjen) atau pejabat yang ditunjuk pemerintahlah yang berhak mengeluarkan lisensi K3 dan buku kerja untuk petugas pesawat angkat dan angkut dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen yang membidangi pengawasan ketenaga kerjaan. Dengan cara melampirkan sertifikat kompetensi sesuai jenis alat yang diperoleh melalui pelatihan Penerbitan SIO peralatan pesawat angkat dan angkut sejak tanggal 13 juli 2010, bukan SIO lagi tapi adalah lisensi K3, namun oleh oknum pegawai Disnaker Deli Serdang tanpa memperdulikan Permenaker tersebut telah berani mengeluarkan SIO palsu. R-pi Korupsi di Banten Didominasi BMTR BANTEN, (WN) DIREKTUR Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Informasi Publik Banten (LSM) JIP BANTEN Ahmad Najib setuju jika Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten memiliki angka korupsi dan kecurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang cukup tinggi. Sebagian besar aksi korupsi terjadi di sektor proyek pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jambatan Antara Wilayah Selatan bahkan Wilaya Utara. “Modusnya harga dimahalkan. Selain itu, Banyaknya kelebihan pemembayaran,” kata Najib saat dihubungi Harian Warta Nasional. Sebagai contoh, Najib mencatat pada tahun 2013 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten melelang pembangunan Jembatan Kedaung Tahap I dengan paket pagu Rp.23.997.563.000. Pemerintah provinsi memenangkan PT Alam Baru Jaya dengan nilai penawaran sebesar Rp 23.419.786.000. “Penawaran ini lebih mahal ketimbang PT Putra Perdana Jaya yang menawarkan nilai harga Rp 18.206.622.000,”kataNajib. Untuk Dugaan korupsi ini, kemungkinan besar pihak Dinas kongkalingkong dengan perusahaan pemenang tender. Cara lain, pengusaha nakal yang ditunjuk sebagai pemenang merekayasa perusahaan-perusahaan lain peserta tender. “Biasanya dengan meminjam nama perusahaan-perusahaan lain, biar terkesan ramai tendernya,” ujarnya. Selain itu, dia juga menilai banyak proyek yang sengaja diturunkan kualitas pekerjaan. Tujuannya dua, yakni memperbanyak keuntungan dan menjadikan proyek itu sebagai pekerjaan abadi. “Misal pengerjaan jalan yang kualitasnya jelek pasti cepat rusak sehingga tiap tahun bisa diproyekkan pengerjaan jalan itu. Selain itu di wilayah UPT. Jalan dan Jambatan Utara maupun Selatan Banyak Dugaan Pemeliharaan Fiktif den- gan Anggaran 50 Juta s/d 60 juta untuk pemeliharaan 1 kilo meter, tetapi dalam temuan kami saat investigasi Beberapa UPT melakukan Pemeliharaan satu Ruas, Anggarannya Untuk Beberapa Puluh Ruas. Berarti Keuntungan Binamarga cukup Besar Untuk Bacakan. Najib Saat disinggung kepastian siapa saja yang menikmati keuntungan proyek infrastruktur di BMTR Banten, Najib mengaku tak tahu-menahu. Dia hanya meminta penegak hukum untuk segara turun tangan membentuk tim ivestigasi atau penyelidik agar dugaan korupsi ini bisa dibuktikan. Dia beralasan, jika melacak sendiri, bukti korupsi ini sulit dilakukan. “Istilahnya aromanya kuat tercium, tapi korupsinya belum kelihatan jelas. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 44 kasus ketidakpatuhan terhadap perundangundangan yang menyebabkan keuangan Provinsi Banten rugi Rp 23,29 miliar sepanjang 2012. Dari total kerugian tersebut, baru Rp 9,20 miliar atau 39,49 persennya yang kembali ke kas daerah.Apakah hal ini akan terjadi di tahun 2013 pada BMTR Banten pada expose tahun 2014 Nanti n-jip
  • 5. NUSANTARA Edisi 22/Th XIII/ 5 - 19 Maret 2014 5 Kajari Diminta Tegur Kasipidsus Agar Tidak Alergi Lomba Calistung Di Cikarang Utara Berjalan Baik BANDUNG, (WN) Kepala Kejaksaan (Kajari) Balebandung, Sugiono diminta mensosialisasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang transparanan informasi publik kepada anak buahnya, Kasi Pidsus, Andri Yuliansyah biar tidak alergi dan tertutup kepada wartawan yang sedang bertugas meliput berita. HARIAN Warta Nasional sudah sembilan kali mendatangi ruang Andri Yuliansyah, jawaban yang diterima selalu saja sibuk dan rapat. Hal itu di sampaikan oleh stafnya, yang mengatakan beliau selalu sibuk. Akibat tertutupnya Andri Yuliansyah dari wartawan, kuat dugaan sejumlah kasus yang di tanganinya, dari hasil pelimpahan kepolisian dan hasil kerja BBWS Citarum Tutup Mata BANDUNG, (WN) KEJADIAN ini mulai dari tahun 2004, sampai sekarang belum ada perhatian dari BBWS, akibatnya 10 rumah yang hanyut di bawa banjir, di komplek Cibiuk, RT 3/ RW15, Kelurahan Pasawahan, Kecamatan Dayeuh Kolot, Kabupaten Bandung merasa waswas bagai bom waktu, sebabPemda tidak peduli dengan permasalahan ini. Tokoh Masyarakat, Nyonya Sirait mengatakan, memang pemerintah setempat dan BBWS tutup mata atas kejadian ini, saya sudah tinggal di daerah ini selama 14 tahun, jadi apabila hujan deras kami was was, karena debit air nya besar, jadi kecepatan air itu 100km/jam, dengan kecepatan demikian menghantam dinding tanah, sedangkan bronjong ataupun tembok penahan tanah tidak ada, ujarnya. Jadi saya melakukan tindak sendiri yaitu membuat tembok dan boronjong walaupun itu ala kadarnya, mengantisipasi apabila banjir rumah saya tidak hanyut. Masalah biayanya saya sendiri yang menanggungnya. Biayanya sampai ratusan juta, ujar Sirait ke wartawan Warta Nasional. Permasalahan ini harus di perhatikan oleh semua pihak. Rudi Zahid mereka mulai dari tahap LID dan DIK, tidak diketahui masyrakat akibat tidak dapat terpublikasikan oleh media.Tujuan wartawan mau menemui Andri Yuliansyah untuk minta tanggapan dan klarifikasinya terkait pemberitaan Warta Nasional Edisi 20/Th XIII/ 18-30 NOV 2013. Salah satunya terkait kasus limpahan dari Polres Cimahi, yaitu kasus Pengadaan Tanah Pemda Kabupaten Bandung Barat seluas 500.000 M. Andri sangat perlu ditanya siapa jaksa penelitinya, berapa anggaranya, berapa kerugian negara?. Pihak Polres Cimahi mengatakan bahwa berkas sudah empat kali dikembalikan oleh kejaksaan, dengan alasan polisi harus mencari payung hukum untuk menjerat tersangka. Jumlah tersangka ada empat orang. Dan perkara penggunaan Baju Dinas Linmas Tahun 2010, anggarannya 3,4 Miliar Kab.Bandung, danah hibah 1,2 Miliar sarana olah raga dan limpahan kasus Polres Bandung terkait e-KTP. Sinyalemen yang diketahui wartawan bahwa kasus yang ditangani Andri Yuliansyah di jadikan ATM berjalan?, sehingga kasus tersebut berjalan ditempat?. Sehingga sejauh mana dan seperti apa perkembangan kasus tersebut, masyrakat banyak belum tahu. Tidak jelas kenapa Andri Yuliansyah begitu alergi ke wartawan, ataupun adanya tindakan yang tidak sesuai mekanisme terkait penanganan beberapa kasus tindak pidana korupsi,(Tipikor) sehingga Andri Yuliansyah tertutup rapat kepada wartawan. Menanggapi hal tersebut Martua Sirait mengatakan bila sikap Andri Yuliansyah selalu tertutup rapat dan alergi ke wartawan, ini akan semakin menimbulkan tandatanya besar. Ya, kalau tidak mau di datangi dan dikonfirmasi oleh wartawan, jangan jadi Kasipidsus, ujarnya. Rudi zahid/ Martua Anggaran Rehab Pagar SMAN 1 Balendah Dicurigai Marak Penipuan CPNS Mobil Dinas Camat Tidak Terawat BANDUNG, (WN) MOBIL Dinas Camat, Kabupaten Bandung ini telah melintas di jalanraya Ciparay, padahal mobil dinas hanya dipake diwaktu hari kerja. Apakah mobil dinas camat ini digunakan untuk kepentingan pribadi? Sehingga hari libur pun mobil dinas camat ini lalu lalang, memang mobil dinas camat kab. bandung ini cukup mewah dan berkelas sehingga sebahagian camat lupa diri, bahwa mobil dinas itu aset pemda. Yang dibeli dari uang rakyat, agar kinerja para camat lebih efektif dan efesien untuk pelayanan masyrakat. Ironisnya mobil dinas camat yang satu ini, ban stipnya mobil ini tidak ada, sesuai dengan gambar yang diatas. Hal ini perlu tanda tanya dikemanakan ban stipnya, padahal mobil dinas ini dibeli Pemda pada tahun 2013 lalu dengan harga miliyaran? Sebanyak 31 unit merk Daihatsu Terios. Jelas mobil dinas camat ini tidak terawat. Permasalahaan ini perlu di perhatikan pihak-pihak yang berkompoten. Agar aset pemda (pemerintah daerah) Kab.Bandung bermaanfaat untuk kepentingan masyrakat. Rudi Zahid BANDUNG, (WN) SMA Negeri 1 Baleendah, Kabupaten Bandung sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat, dikarenakan tempatnya yang dekat untuk ditempuh, dan bebas banjir. Di hari kamis lalu pekerja sedang melaksanakan pekerjaan rehab pagar sekolah, pekerjaan tersebut masih belum rampung, karena proyek itu dibuat proyek “Siluman” dibuat misterius tanpa ada pengumunan papan plang proyek. Pantauan Harian Warta Nasional, tidak ada papan pemberitahuan dan site planenya (gam- bar) ada sebagai modus untuk menutup-nutupi penyimpangan agar tidak ketahuan siapa dalang pelaku korupnya. Mereka segaja membuat masyarakat bingung karena banyak tidak tahu angaranya berapa, dan dari mana anggaran rehab pagar tersebut berasal. Agar tidak terkecoh dengan modus kotor tersebut, wartawan menemui pihak SMAN 1 Balendah yaitu Humasnya dan Sarpras, ketepatan Kepala Sekolah, AA tidak masuk kantor. Hingga wartawan menanyakan darimana asal anggaran rehab pagar, dan berapa?, Humas dan Sarpras mengatakan bahwa asal anggaran dari APBD, tahunya saya tidak tahu, nilai anggaranya 190 juta, ujarnya menutup nutupi semabari mengatakan lebih baik bapak ke kepala sekolah supaya lebih jelas, tambahnya. Humas dan Sarpras menyuruh wartawan hari sabtu datang lagi, mungkin kepala sekolah ada, ujarnya. Sangat di sayangkan kepala sekolah tidak datang ke sekolah sehingga berita ini di turunkan untuk tindaklanjut berita edisi berikutnya. Permasalahan ini perlu diperhatikan Kabid SMA. Rudi zahid Kebersamaan di SDN Sukaresmi 06 Harus Menjadi Contoh BEKASI,(WN) BERKAT kerjasama yang baik antara guru, komite, dan wali murid di SDN Sukaresmi 06, berbagai kegiatan BEKASI, (WN) LOMBA Calistung tingkat SD yang diadakan di Kecamatan Cikarang Utara, bertempat di SDN 04, 07, 14 Karang Asih berjalan dengan baik dan kondusif. Peserta lomba Calistung ini berjumlah 249. Kegiatan pun diawali dengan pembukaan lomba yang dipimpin Kepala UPTD Pendidikan Cikarang Utara, Drs. H. Sadjam.MMPd, laporan Ketua Panitia Agus Suparman.SPd kepada Kepala UPTD sesuai dengan UU Pendidikan, Peraturan Pemerintah, SK Mendiknas No.012/2002 dan Peraturan Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Kepala UPTD H Sadjam mengatakan, pemenang hasil dari lomba calistungini akan mewakili SD di Kecamatan Cikarang Utara untuk mengikuti lomba calistung tingkat SD Se-Kabupaten Bekasi di Kecamatan Karang Bahagia yang bertempat di SDN 01 dan 03 Sukaraya. H. Sadjam berpesan kepada peserta lomba, jangan merasa gerogi dan jangan merasa tertekan, enjoy saja kita dalam mengerjakan soal-soal apa yang diberikan oleh panitia, sehingga prestasi yang sudah ada di SD nya masing-masing agar tidak terpengaruh dengan keadaan seperti sekarang ini, dalam mengerjakan soal-soal harus dengan santai tapi pasti agar dapat prestasi bagus dan baik. Adapun hasil/pemenang lomba calistung di KecamatanCikarang Utara adalah sebagai berikut : Juara I, Rizka Nur Shafa (SD AL-AZAR), Juara I Mukamilatul Anah (SDN Karang Asih 12), Juara II Naura Alodya (SD ALICHWAN), Juara II, I Gusti Made Gede A (SD PENABUR), Juara III Nadia Fawzia R (SDIT ATSURAYA), Juara III Sandrina Wildatussolih (SDIT AQIQAH), Juara I - III Dari Kelas 2 Juara I Aldyansyah (SDN MEKAR MUKTI 06 ), Juara II Nisa Apriyana (SDN SIMPANGAN 01), Juara III Shafa Adriana (SDN KARANG ASIH 01). RBS/A.R yang dilaksanakan selalu berjalan sukses dan meriah. Salah satunya adalah dalam melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W, baru baru ini. Berkat kebersamaan itu, SDN Sukaresmi selalu kedatangan banyak tamu dari luar untuk memberi cermah dan pengajaran, diantaranya penceramah Ust. Mursid Kamil SpdI, Hj. Cahyati SPd dan Dasuki Latif SPd pengawas TK/SD Kecamatan Cikarang Selatan. Untuk kegiatan Maulid Nabi Muhammad S.A.W kemarin yang dihadiri orangtua telah mampu menerapkan akhlak yang luhur dalam mempererat hubungan baik sesama sahabat, keluarga maupun orang lain. “Keikhlasan, kesabaran, kejujuran, dan pema’af untuk diterapkan, itulah tujuan kegiatan ini diselenggerakan,” ujar Kepala Sekolah SDN Sukaresmi 06, Mulyadi SPd kepada Harian War- ta Nasional. Beliau berharap setelah peringatan Maulid Nabi ini akan ada perubahan pada siswa/i juga para pengajar. Tanpa kebersamaan semua tidak akan terwujud, semoga dengan Maulid Nabi Muhammad S.A.W ini akan menambah iman kita yang identik dengan kebaikan dan sikap itu sangat dituntut keberadaannya pada diri manusia di dalam kata-katanya dan keyakinannya serta di dalam penerapan kemuliannya. RBS/AR ) MUARA ENIM, (WN) IMPIAN Idil Fitrah bin Saibulham, tenaga honerer yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (OKI), untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) gagal sudah.Tak hanya impiannya menjadi PNS, ia pun mengalami kerugian Rp150 juta. Idil hanya pasra, dia telah ditipu oleh Welly Nelson (44), seorang paranormal di Muara Bungo, Provensi Jambi. Hal ini terungkap saat korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muara Enim dengan LP/B-28/I/2014. Dalam laporan tersebut, korban menyebut, ia dijanjikan lulus tes CPNS di Kabupaten OKI. Hanya saja, setelah penguman ternyata tidak lulus tes. “Padahal, orang tua saya sudah mentransfer uang sebanyak dua kali dengan nilai masing-masing Rp 75 juta melalui ATM BCA Jalan Sudirman Muara Enim,” jelas korban. Ia menyebut kejadian itu berawal saksi Yuli,warga Jalan Mayor Ruslan Komplek BSD Blok HI No I Rt/RW:05/03 Kelurahan Air Lintang Kabupaten Muara Enim. Saksi menanyakan kepada orang tua korban, apakah ada keluarga yang ikut seleksi CPNS. Orang tuanya pun jelas korban ada. Saksi kemudian memberikan nomor pelaku, selanjutnya orang tua korban menghubungi pelaku. Pelaku kemudian menjanjikan bisa mewujudkan keinginan korban menjadi PNS, dengan syarat menyiapkan uang Rp.150 juta. Persyaratan tersebut, akhirnya di kabulkan Petrawan orang tua korban, uang tersebut oleh Petrawan di transfer dua kali, pertama Rp.75 juta, kemudian untuk kedua kalinya, Petrawan meminta istrinya untuk mentransfer Rp.75 juta lagi melalui ATM BCA. “Namun saat pengumuman CPNS nama saya tidak ada dalam CPNS yang lulus tes.Orang tua saya kemudian menghubungi pelaku, namun telponnya tidak di angkat, tak lama kemudian, pelaku menghubungi orang tua saya katanya ia sedang rapat. Keesokan harinya, orangtua saya kembali menghubungi pelaku, kali ini telponnya sudah tidak bisa di hubungi lagi,”bebernya. Kapolres Muara Enim,AKBP Mohamad Aris melalui Kasat Reskrim AKP Eryadi ketika di konfirmasi membenarkan telah menerima lapora korban terkait dugaan penipuan CPNS di lakukan pelaku seorang paranormal. “Ya benar, kita menerima laporan korban yang bekerja sebagai honerer di Kabupaten OKI. Pelaku menjanjikan untuk lulus CPNS di Kabupaten OKI, “ungkap Eryadi. Untuk lulus CPNS tersebut kata Eryadi, pelaku meminta di transfer uang sebanyak Rp.150 juta. Lalu, orang tua korban mentransfernya sebanyak dua kali melalui ATM BCA di Muara Enim.”Guna penyelidikan, kita akan meminta meterangan korban dan saksi-saksi. Kita akan usut kasusnya, untuk membongkar dugaan penipuan kasus CPNS ini, sekaligus menangkap pelakunya , “tungkasnya. saidina erpan KEHILANGAN STNK Merk/type JENIS/MODEL NO.POL TAHUN PEMBUATAN WARNA NO.RANGKA NO.MESIN NO. BPKB NAMA PEMILIK ALAMAT : YAMAHA. :SP MOTOR/SOLO : D 2349 WC : 2010 : PUTIH : MH328D205AK918145 : 28D1917684 : H 04205394 : DASMARIA SILALAHI : KP RENGAS CONDONG RT.04/01 ANDIR KEC. BALEENDAH KAB. BANDUNG
  • 6. NUSANTARA 6 Edisi 22/Th XIII/ 5 - 19 Maret 2014 Anggaran Belanja Pembangunan dan Pemeliharaan Jadi Bancakan BANDUNG, (WN) ANGGARAN Belanja Pembangunan/ Operasi dan Pemiliharaan di setiap Kantor Kecamatan Kabupaten Bandung dari APBD untuk meningkatkan pelayanan kemasyrakat, mulai pelayanan Pembuatan KTP, Pelayanan Pembuatan KK, Pelayanan Pembuatan Jamkesmas, dan Pembuatan SKTM ataupun urusan adimistrasi masih rawan bancakan oknum yang tak bertanggungjawab. Pantauan Harian Warta Nasional dilapangan bahwa setiap kantor kecamatan anggaran di kucurkan sebesar Rp330.974.600. Jumlah kantor kecamatan di Kab.Bandung sebanyak 31 kantor. Bila dikalkulasikan kurang lebih 10 miliyar per tahun yang di alokasikan dari APBD Kab.Bandung, jumlah yang cukup fantastis. Tetapi sayangnya, masih banyak masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan kantor kecamatan. Bagi yang mau membuat KTP, Jamkesmas dan SKTM. Mau cepat selesai nggak? anda harus memberi uang bensin dan bayar dulu adimistrasinya, bagi masyarakt yang butuh dan awam, dengan rasa kecewa mereka tetap memberikan uang ke staf kantor kecamatan, dan variatif mulai dari Rp 40.000 sampai Rp50.000. Begitu juga kendaraan operasional dinas seperti motor, bahwa yang memakai itu, yang membiayai sendiri untuk pemeliharaan rutin kendaraan tersebut. Dan begitu juga pakaian khusus hari hari tertentu, staf -staf nya yang membeli memakai uang sendiri. Makan dan minumnya pun stafnya yang menangung dengan uang pribadi. Lalu dikemanakan realisasi anggaran untuk itu ? Anggaran tersebut dijadikan bancakan untuk kepentingan sendiri, untuk mengklarifikasi hal ini, dan minta tanggapan terkait pemberitaan Warta Nasional Edisi 21/Th XIII/15-30 Januari 2014. Beberapakali mendatangi ruang kerja Asisten 1 Kab.Bandung, lagi rapat dan sibuk, yang menyampaikan itu salah seorang stafnya. Sehingga berita ini diturunkan. Permasalahan ini perlu di perhatikan oleh semua pihak. Rudi zahid Usut Direktur RS Gunung Tua Terima Fee Rp400 Juta Sekretaris Bidang Kumpolkam Komnas W.I. Padangsidimpuan -Tapsel SIDEMPUAN, (WN) SALAH seorang terdakwa dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) terkait markup Pengadaan Alkes (Alat Kesehatan) RSU Gunung Tua telah mengaitkan oknum pejabat Pemkot Padangsidempuan dalam dugaan menerima Fee sebesar Rp 620 juta. Syamsir Alamsyah Pane (Ican Pane), Sekretaris Bidang Komunikasi Politik dan Keamanan, Komite Nasional Wartawan Indonesia (Komnas WI) Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan mengatakan, begitu banyaknya pemberitaan di beberapa media mengenai masalah tersebut yang sampai saat ini kasusnya terkesan diam atau dipetieskan. “Untuk itu diminta kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas segera kasus berjemaah oknum-oknum yang terlibat dalam masalah dugaan Mark up pengadaan Alkes di Rumah Sakit GunungTua, Kab Padang Lawas Utara. Untuk alokasi P-BDB (Perubahan Bantuan Daerah Bawahan) Provsu dan P-APBD Provinsi Tahun 2012 sebesar Rp 10 Milyar,”ujar Pane. “Untuk diketahui dalam pemberitaan dibeberapa Media, dalam proses persidangan, Dr.Naga Bakhti sebagai Direktur Rumah Sakit Gunung Tua diduga menerima Fee sebesar Rp400 juta. Sementara Rahmat Taufik sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima sebesar Rp70 juta dan salah satu oknum yang sekarang menjabat sebagai Pejabat Teras di Pemko Padangsidimpuan diduga menerima Fee Rp 620 juta serta Hendri Hamonangan Daulay (bendahara) menerima Rp 89 juta. Setelah menerima pembayaran dan kelebihan harga yang diterima rekanan pengadaan Alkes Rumah Sakit Gunung Tua yaitu Ridwan Winata, kemudian diduga membagi bagikan kepada oknum diatas,” tegas Pane. Syamsir Alamsyah Pane menambahkan, demi terciptanya supremasi hukum di Tabagsel, kami sangat berharap agar kasus tersebut segera di tuntaskan sampai ke akar-akarnya. “Untuk itu diminta kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas dugaan korupsi berjemaah yang di lakukan oknum-oknum tersebut pada pengadaan Alkes Rumah Sakit Gunung Tua Tahun 2012”, harap Pane. Rihat KADISDIK JABAR : Jabar Deklarasi Sebagai Provinsi Inklusif BANDUNG, (WN) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wahyudin Zarkasyi mengatakan, sebelum launching Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi Inklusif ini dilaksanakan, Pemprov Jabar telah melakukan seleksi SD dan SMP yang akan dijadikan model pendidikan inklusif. SELAIN launching sebagai provinsi inklusif, kesempatan ini juga merupakan momen peluncuran Pergub Jabar no 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Launching Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi Inklusif dihadiri oleh tiga ribu orang. Diantaranya dari PGRI, Pemda Jabar, Pemkot dan Pembkab se Jabar, Asosiasi PAUD, kepala sekolah dan pengurus SLB, serta kelompok kerja pendidikan inklusif. Deklarasi tersebut ditandai dengan pembacaan naskah deklarasi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar, dan penandatanganan prasasti oleh Dedi Mizwar, Direktur PKLK Dikdas Kemdikbud Mudjito, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Wahyudin Zarkasyi, di Gymnasium Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu yang lalu. Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar, mengatakan, pendidikan inklusi menjadi tonggak lahirnya paradigma pendidikan yang menghargai perbedaan. Sekolah, kata dia, harus lebih terbuka, ramah anak, dan tidak diskriminatif. “Sekolah inklusif adalah sistem pendidikan terbuka yg mengakomodasi semua kebutuhan sesuai kondisi masingmasing anak,” katanya. WAHYUDIN ZARKASYI : bahasa pemersatu bangsa. ”Sedang Jawa Barat memiliki tiga bahasa, yaitu bahasa Sunda, Bahasa Cirebon dan Bahasa Batawi Melayu,” ungkapnya. Sementara itu Drs. Husein R.Hasan M.Pd, Kepala Balai Pengembangan Bahasa Daerah dan Kesenian (BPBDK) Disdik Jabar mengungkapkan, dengan diberlakukannya Kurikulum tahun 2013, ada 30 jenis buku Bahasa Daerah yang disiapkan untuk siswa dan guru. Dalam teknis pembelajarannya, pengajaran bahasa daerah, disediakan waktu dua jam dalam satu minggu. ini juga tercatat sebagai satu dari lima provinsi inklusif. “Jabar adalah salah satu penerima penghargaan inklusive award bersama Jawa Timur dan DKI Jakarta,” katanya. Anang Kades Sukatno, Prioritaskan Pembenahan Jalan Muatan Lokal Harus Sesuai Dengan Kurikulum BANDUNG, (WN) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Prof DR. H Wahyudin Zarkasyi mengatakan, “Bahasa dan Sastra Sunda yang merupakan muatan lokal harus disesuaikan dengan kurikulum 2013, sebagai pengembangan sistem pendidikan Indonesia. Berdasarkan Undang-undang sistem pendidikan Indonesia, daerah diberikan kewenangan untuk memberikan pelajaran muatan kearifan lokal, “ Untuk di Jabar, kita berikan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda,” katanya. Maju tidaknya suatu bangsa tidak terlepas dari sistem pendidikan. Karena dari situlah dihasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkwalitas. Selama pendidikan, anak mengalami proses pembentukan sikap dan karakter. Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda diharapkan mampu menciptakan pelajar memahami bahasa dan budaya Sunda. Sehingga mereka tidak tercerabut dari akarnya asal usulnya. Wahyudin mengungkapkan, Bahasa daerah merupakan aset bangsa seperti Bahasa Melayu yang telah menjadi Bahasa Nasional, yang tumbuh menjadi Direktur PKLK Dikdas Mudjito mengatakan, Provinsi Jabar adalah salah satu penerima anugerah Inclusive award dari pemerintah pusat dan Kerajaan Norwegia. Selain itu, Provinsi Adapun, buku yang disediakan berbentuk e-book. Rencananya, tahun 2015 akan dicetak disesuaikan dengan jumlah siswa. Husein menambahkan, jumlah guru bahasa daerah masih jauh dari cukup. Bahkan untuk SD masih belum ada, untuk SMP baru 20 persen dan SMA 25 persen. Untuk itu Disdik Jabar akan memberikan pelatihan untuk guru bahasa daerah non kualifikasi. “Kita target tidak terlalu lama, seluruh sekolah se-Jabar mulai dari SD sampai SMA memiliki guru bahasa daerah yang berkulaifikasi,” jelasnya. Anang BANYUASIN, (WN) UPAYA memajukan perekonomian rakyat terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebagi bukti nyata bahwasanya pemerintah peduli kepada masyarakat. Dengan pemanfaatan dana anggaran tepat guna adalah sarana tepat menuju kemajuan suatu daerah. Seperti halnya Desa Talang Buluh, Kecamatan Talang Kelapa yang merupakan desa muda yang telah memperoleh dana pelebaran jalan yang dapat mendongkrak kemajuan perekonomian rakyat, betapa tidak dengan dilakukannya pelebaran jalan dapat membuat desa ini menjadi lirikan para investor. Disamping, daerah ini terkenal dengan daerah yang sangat strategis berada di perlintasan penghubung Kabupaten Banyuasin dan Kota Palembang, Sumatra Selatan. Sukatno, Kepala Desa Talang Buluh yang baru dilantik pada tanggal 20 Januari lalu langsung membuat gebrakan yaitu menggelar rapat Desa Talang Buluh untuk melakukan perbaikan dan pelebaran jalan. Sukatno mengatakan, ungkapan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah pusat kepada Desa Talang Buluh mengalokasikan APBD di tahun 2014 ini untuk pelebaran jalan. “ Program ini di sambut antusias masyarakat desa talang buluh, terbukti dalam rapat kesepakatan bersama tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan akan hasil dari rapat”, ujar Sukatno reza Pembangunan Gedung Pelatihan Kerja “Siluman” BANDUNG, (WN) PEMBANGUNAN Gedung Pelatihan Kerja di, Kampung Neglasari, Kelurahan Manggahang, Kabupaten Bandung melalui Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) dipertanyakan berbagai kalangan. Pembangunan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 2013. Kegunaan gedung ini untuk wadah bagi para masyarakat untuk dilatih keterampilan ataupun usaha rumahan, agar bisa menghasilkan tambahan inkam (penghasilan). Karena sejak dikerjakan, dibiarkan proyek siluman atau tidak ada papan pemberi- tahauan (papan proyek) dan site plane nya pun tak ada di se- kitar kegiatan pembangunan gedung pelatihan tersebut. Se- hingga masyarakat atau warga sekitar tidak mengetahui dari mana asal anggaran pembangunan itu, dan berapa anggaran kegiatan tersebut yang rawan penyimpangan. Padahal jelas di UU no 14 thn 2008. Yaitu, Keteranspranan Informasi ke publik. Apakah Disnaker tidak mengindahkan UU Tersebut? Apakah pembangunan gedung pelatihan tersebut udah mempunyai IMB? (ijin mendirikan bangunan). Apakah pembangunan gedung tersebut, akan mengurangi lahan resapan air? Karena posisi bangunan itu di dekat pegunun- gan. Dan layakkah tempat itu di gunakan pembangunan gedung pelatihan kerja? Beberapakali Warta Nasional mendatangi kantor Disnaker, untuk menemui PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis) untuk konfirmasi terkait pembangunan gedung tersebut. Agar pemberitaan seimbang dan proporsional. Tetapi para pejabat, yang berkompeten tidak ketemu di ruanganya. sehingga berita ini di turunkan. Permasalahan ini perlu di perhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Rudi zahid Kejati Diminta Lidik BBWS Terkait Pembebasan Lahan Cienteng BANDUNG, (WN) BERBAGAI kalangan masyarakat di RT 03/RW 02, Cienteung Balendah, Kabupaten Bandung mengakui lahan warga telah dibebaskan untuk peruntukan Folder (bendungan) dengan sistem pembayaran ukuran per tumbak, dari realisasinya diduga ajang bacakan sejumlah oknum. Berbagai keterangan yang dihimpun dilingkungan warga, pemilik lahan tidak pernah tahu asal sistem pembayaran seharga Rp 315.000, permeter. Para warga ini hanya menerima Rp 4 juta per tumbak. Para warga selama ini diterapkan pola transaksi jual beli tanah di Desa Cieunteung adalah pola lama yaitu, ukuran per tumbak, mereka tidak tahu bahwa aturan dari pemerintah setempat adalah sistem pembayaran per meter. Terungkapnya pola pembayaran dengan sistem per meter ini, warga masyarakat Ciunteung merasa dirugikan dan dipermainkan. Padahal bila dikalkulasi dengan 1 tumbak seluas 1x 14meter, sistemnya tanah warga masyarakat ini men- erima 14x Rp 315.000: Rp4.410.000. Sementara yang mereka terima hanya Rp 410.000 per tumbak. Warga sangat berharap agar Kepala BBWS Citarum dapat memberi penjelasan terhadap pola dan mekanismenya, lahan seluas 5712 m2 lahan yang dibebaskan, 1750 m2 diantaranya merupakan lahan aset Pemerintah Kab.Bandung. Lahan seluas 5712 m2 sama dengan 408 tumbak, bila dikalkulasikan dengan kelebihan anggaran Rp 410.000 x 408 tumbak, sisa anggaran Rp167.280.000 sehingga kelebihan anggaran sekitar Rp167.280.000. Inilah pertanyaan Warga Ciunteung yang tidak terjawab sampai berita ini dimuat, tidak jelas apakah anggaran tersebut di kembalikan ke kas negara atau sebaliknya masuk kantong oknum tertentu, baik BBWS Citarum ataupun oknum Pemkab. Bandung. Permasalahan ini diharapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat segera melakukan penyelidikan. Supaya hak-hak dari warga Ciunteung terpenuhi. nTeam
  • 7. NUSANTARA Edisi 22/Th XIII/ 5 - 19 Maret 2014 7 IPW Sinyalir Ada Diskriminasi Dalam Proyek Pengadaan TNKB 2014 JAKARTA, (WN) Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane menilai bahwa panitia proyek pengadaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 2014, yang dilaksanakan di satuan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian RI (Polri) telah bersikap diskriminatif. SIKAP diskriminatif yang dilakukan panitia proyek pengadaan TNKB 2014 tersebut, ungkap Neta, terlihat jelas dari proses lelang TNKB 2014, yang hanya boleh diikuti oleh perusahaan yang mempunyai alat atau mesin pembuat alumunium sheet (bahan baku TNKB). Neta menjelaskan, perusahaan ini yang dapat melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) dengan pemilik mesin pemotongan bahan baku, dan atau pembuatan frame serta emboss (untuk logo dan tulisan), dan pemilik mesin pengecatan warna dasar bahan baku TNKB. “Sikap panitia yang seperti itu melanggar Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 70 Tahun 2012,” kata Neta dalam rilis-nya yang diterima di Jakarta, Minggu. Padahal, tegas dia, mestinya pelelangan umum pengadaan jasa harus terbuka dan dapat diikuti semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha atau KSO yang memenuhi kualifikasi, seperti yang disebut dalam pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tadi. “Dalam pasal itu disebutkan ‘pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Artinya, panitia lelang harus memberikan perlakuan yang sama,” bebernya. Perlakuan yang sama terse- but, ujar Neta, harus didapatkan semua calon penyedia barang/jasa, dan tidak mengarah hanya untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Selain diskriminatif, pengadaan TNKB senilai Rp431 miliar ini belum di pre-audit oleh Itwasum Polri. “Seperti yang dilakukan di proyek besar simulator SIM yang bermasalah. Dengan tidak adanya pre-audit ini, saya khawatir terjadi kecurangan yang menjurus untuk memenangkan satu perusahaan. Proyek ini rawan KKN. KPK perlu mengawasi proyek ini dengan serius,” katanya. Wilson Di Bengkulu Sekolah Larang Jual LKS BENGKULU, (WN) DINAS Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu melarang seluruh guru yang bertugas di daerah itu menjual Lembar Kerja Siswa (LKS) kepada siswa didiknya. “Kami sudah mengumpulkan seluruh kepala sekolah baik SD, SMP, dan SMA kemarin, dan menginstruksikan agar menghentikan jual beli baik buku maupun LKS,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu Gianto di Bengkulu, Minggu. Ia menjelaskan bahwa jual beli buku dan LKS dilarang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66/ 2010 tentang Perubahan atas PP No 17/2010. Hal tersebut diatur dalam Pasal 181 PP No 17/2010 yang menerangkan penyelenggara dan tenaga pendidik, baik perorangan maupun kolektif, dilarang menjual buku pelajaran, perlengkapan pelajaran, bahan pelajaran, serta pakaian seragam di tingkat satuan pendidikan. “Tidak dibenarkan guru menggunakan wewenang jabatannya memaksa siswa untuk membeli LKS di dalam lingkungan instansi sekolah atau mengatasnamakan instansi pendidikan agar buku atau LKS itu dibeli,” kata dia. Gianto berharap seluruh tenaga pendidik di daerah itu mengindahkan imbauan Diknas setempat. Jika masih ditemukan guru yang memperjualbelikan buku dan tidak sesuai Pekerjaan Taman di Sekitar Bantarang Sungai Citarum Asal Jadi BANDUNG, (WN) PEKARJAAN Taman di Kampung Sekebungur, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung pada tahun 2013 anggaran APBN Rp 1,6 miliyar mubajir. Pasalnya, tujuan dibuat taman ini agar masyarakat di sekitar sungai Citarum bisa menimakti suasana yang nyaman, dan bermain. Fasilitas yang ada ditaman diantaranya PJU (Penerangan Jalan Umum), WC, Tong sampah dan tempat duduk ternyata dikerjakan asal jadi. Kegiatan ini dilakukan Diskimrum Prov Jabar, beralamat di Jalan Kawaluyaan Bandung. Pekerjaan tersebut sesuai kontrak sudah selasai akhir tahun 2013. Tetapi pada tanggal 1 bulan 3 tahun 2014, masih melakukan kegiatan di sekitar taman. Ironisnya, baru tiga bu- lan selesai sudah pada rusak, mulai dari PJU tidak menyala, tempat duduknya, tong sampah yang lebih parah pagarnya ambruk, sehingga pemborong memperbaiki lagi. Beberapa kali harian Warta Nasional menghubungi pihak yang berkompeten di Diskimrum Prov jabar, melalui contac personnya tetapi tidak ada jawaban. Permasalahan ini perlu di audit oleh pihak yuridis. Rudi dengan yang diatur Pasal 181 PP No. 17/2010, pihaknya akan menerapkan tindakan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Kebutuhan buku pelajaran sekolah bagi siswa, kata dia, telah diakomodasi dalam dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada periode Januari— Juni 2014. “Dana BOS dalam kurun waktu itu, 50 persennya untuk pengadaan buku pelajaran,” katanya. Selain dana BOS, pengadaan buku juga direalisasikan melalui dana alokasi khusus (DAK) sehingga menurut dia siswa bisa menggunakan buku pelajaran yang disediakan sekolah tanpa harus membeli buku. “Dari dana BOS dan DAK yang dianggarkan sudah terpenuhi rasio satu anak satu buku. Jadi, tidak ada lagi alasan siswa harus membeli buku,” ujarnya. tim Ruang Komosi DPRD Selalu Sepi BANYUASIN, (WN) Rasa ingin dekat, rasa ingin merasakan dan rasa ingin menjadi sosok yang bermanfaat dihadapan rakyat, begitulah upaya yang dilakukan oleh wakil rakyat sebelum mencapai tujuan sebagai wakil rakyat agar dapat memperoleh perhatian dan simpati dari rakyat. Kenyataan berbeda setelah duduk sebagai wakil rakyat yang dalam janji jabatannya adalah sebagai pelayan masyarakat yang bertujuan memperjuangkan segala bentuk aspirasi serta menyampaikan segala kendala-kendala sulit tengah di hadapi rakyat. Itulah sebenarnya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat, namun kenyataannya berbeda. “Kalau mau ketemu dewan, buat janji dulu kalau tidak buat janji bapak tidak datang”. Begitulah lontaran katakata yang di ucapkan stap DPR diruang kerja sambil nonton tv. Bertujuan konfirmasi kepada salah satu komisi DPRD Kabupaten Banyuasin men- genai dugaan penyimpangan dana pelatihan tenaga kerja siap pakai di beberapa kecamatan kabupaten banyuasin yang telah di lapor kan ke kejari serta mendapat sorotan khusus dari para mahasiswa banyuasin, sampai menggelar aksi demo beberapa kali di halaman kantor kejari pangkalan balai kabupaten banyuasin alhasil media ini memperoleh sambutan yang mencengangkan lontaran dari salah satu staf penjaga ruangan komisi DPRD Kabupaten Banyuasin. reza Bunda PAUD Dikukuhkan dan Pelantikan Pengurus HIMPAUDI PADANGSIDIMPUAN, (WN) KETUA Himpaudi Sumatera Utara, Dr. Hj. Netty Harnita ST.THT melakukan pengukuhan pengurus Himpaudi Kota Padangsudempuan dan Penobatan Bunda PAUD periode 2014-2018 di Gedung Nasional, Senin. Dengan harapan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dimasa yang akan datang, sebab PAUD merupakan awal untuk meningkatkan motivasi anak usia dini dalam melakukan tahap pembelajaran sebelum duduk ditingkat Sekolah Dasar. “Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus Himpaudi Provinsi Sumatra Utara yang telah berkenan melantik pengurus Himpaudi periode 2014-2018. Dengan adanya acara ini, kami merasa bahwa eksistensi Himpaudi semakin jelas legalitasnya duknya. Karena Bunda PAUD yang senantiasa akan mengayomi dan melindungi serta membimbing Himpaudi,” ujar Hasibuan. Sementara itu Bunda PAUD Ade Aan Rostiani Andar Amin SS mengatakan, setelah mengukuhan, ia berBunda PAUD Photo Bersama Dengan Anak Didik Usai harap agar HimpauDikukuhkan. di dapat bekerjasama dengan baik antara anggota dengan dan makin kokoh pondasinya, apalgi pengurus Himpaudi kecamatan. Selandengan dilakukannya pengukuhan Bunjutnya dapat mendukung program-proda PAUD, sehingga Himpaudi tidak segram PAUD yang ingin meningkatkan perti anak ayam yang kehilangan in- kualitas Sumber Daya Manusia. Walikota Padangsidempuan, Andar Amin Harahap SSTP MSi mengatakan, selamat dan sukses kepada Bunda PAUD yang baru saja dikukuhkan dan pengurus Himpaudi yang baru saja dilantik. Dengan harapan dapat mengembangkan program PAUD yang dapat menjadi motor dan mendukung terhadap kebijakan serta pelaksanaan program PAUD. Sementara itu Kadis Pendidikan Kota Padangsidimpuan, Drs.Abdul Rosad Lubis MM mengatakan, dengan dikukuhkannya Bunda PAUD Kota Padangsidimpuan, semoga lebih mengoptimalkan pembinaan secara rutin kesemua lembaga PAUD serta meningkatkan peran aktiv Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI), di Kota Padangsidimpuan ini, ucap sang Kadis. Rihat Siswa Terpaksa Berdesak Desakan Saat Belajar CIAMIS, (WN) KEPALA SDN 1 Panyingkiran, di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Yeyet Noeryeti, SPd, mengaku gara-gara jumlah ruangan kelas kurang memadai, para siswa-siswi merasa kurang nyaman saat melaksanakan aktifitas belajarmengajar. Kondisi tersebut tentunya sangat mengganggu konsentrasi para siswa dalam belajar. Saat ini, jumlah siswa di sekolah tersebut mencapai 215 orang, dan dibagi ke dalam 9 rombongan belajar (rombel). Sedangkan jumlah ruangan yang tersedia, kata Yeyet, hanya 6 ruangan kelas. Itupun, satu ruangan diantaranya, digunakan untuk ruang guru dan kepala sekolah. Artinya, sekolah masih membutuhkan sekitar 4 ruangan lagi. Menurut Yeyet, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan kondisi yang dialami SDN 1 Panyingkiran kepada pemerintah. Namun sampai saat ini, laporan yang disampaikannya belum mendapat respon. “Untuk menyiasati agar anak-anak bisa belajar dengan tenang, dan tidak duduk berhimpitan (bertiga), kami menyisihkan uang bantuan operasional sekolah untuk mebeler. Walaupun pembeliannya tidak dilakukan sekaligus atau dicicil,” katanya. Dia berharap, Pemerintah Kabupaten Ciamis segera merealisasikan bantuan yang saat ini sangat dibutuhkan oleh sekolah. Tim Pengemis Potret Pembangunan Jambi JAMBI, (WN) PEMBANGUNAN merupakan persoalan funda mental bagi kemajuan suatu bangsa. Dalam hari ini, tujuan pembangunan idealnya harus di dasarkan pada prinsip keadilan bagi semua. Setelah lebih dari 67 tahun merdeka, bagaimana pencapaian tujuan pembangunan di negeri yang katanya kaya akan sumber daya ala mini. Setelah orde lama tumbang dan di gantikan oleh rezim Orde baru, muncullah gerakan reformasi 1998 yang menandai di mulainya era otonomi daerah reformasi membawa harapan baru bagi kelas sosial yang telah lama termaginalkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Peralihan pola sentralisasi pemerintah menjadi awal bagi wewenang pemerintah Daerah dan pengurus rumah tangganya sendiri. Pertanyaan berikutnya yang muncul, sejauh apakah efektifitas desentralisasi tersebut bagi tercapainya Negara untuk “melindungi, memajukan, mencerdaskan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” sebagaimana yang termuat dalam pembukaan UUD 1945. Dalam rangka menyambut HUT Provinsi Jambi ke 56 tanggal 6 Januari mendatang, pemandangan kontradiktif tampak di depan pintu gerbang rumah Dinas Gubernur Jambi Hasan Basri Agus. Tepat di depan rumah dinas Orang nomor satu di provinsi Jambi tersebut, duduk seorang pengemis yang merefleksikan bahwa masih belum berhasilnya program pemerintah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan. Sebagaimana amanat Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berisi “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Melihat pemandangan paradox tersebut, mari kita renungkan lirik lagu berikut “ Sombong melangkah istana yang megah. Seakan meludah di atas tubuh yang resah. Ribuan jerit didepan hidungmu namun yang ku tahu, tak terasa menganggu” ( Iwan Fals: Siang Seberang Istana ). AF SMPN 2 Tungkaljaya Cetak Siswa Berprestasi MUBA, (WN) SELAIN prestasi dalam belajar perlu juga prestasi ekstra yang harus diraih agar dapat membawa kebanggan sekolah. Bukanlah hal yang mudah untuk mencapai suatu keberhasilan tanpa adanya kerjasama guna melewati setiap tantangan dalam melalui proses kurun waktu yang cukup signifikan, itulah bukti keseriusan yang ditunjukkan oleh SMPN 2 Tungkaljaya, Kabupaten Banyuasin. Mochamad Rozi, S.Pd MSi, Kepala SMPN 2 Tungkaljaya menyampaikan rasa bangga terhadap keberhasilan. “Suatu kebanggaan bagi kami dapat memperoleh prestasi selain pendidikan, dalam hal ini beberapa juara olahraga telah diraih sekolah ini, diantaranya juarai Turnamen Volly, juara O2SN (Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), juara POBDA (Pekan Olah Raga Daerah). Bahkan Turnamen kejuaran Bupati Musi Banyuasin Cup 2011, SMPN sebagai juara,” ujar Rozi. Parwi Yantoro S.Pd, guru olahraga SMPN 2 mengatakan, anak didik telah memberikan prestasi yang sangat baik dibidang olehraga, agar kedepan siswa didik tidak hanya menjuarai tingkat daerah, kami akan mengikuti tingkat nasional, itulah tujuan kami untuk mengharum dan membanggakan sekolah, ujar Parwi. “Dengan sarana dan prasarana pendukung yang telah ada berkat kepedulian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk pendidikan sehingga dapat menjadi fasilitas yang bermanfaat bagi para siswa meraih prestasi positif dalam bidang olahraga, kita masih berharap bantuan pemerintah, “ ujar Parwi. Reza Kadis Jarang Masuk Kantor PADANGSIDEMPUAN, (WN) ISLAHUDDIN Nasution, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan jarang masuk sehingga para staf nyapun banyak yang ikut-ikutan berkeluyuran pada jam kerja. Pemerintah tidak bisa menjadi contoh pada masyarakat, melainkan yang datang malahan teguran masyarakat setempat. “Karena itulah, keluhan sering datang ke Walikota, bahkan Walikota diminta untuk mencopot jabatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan dengan harapan bisa diganti dengan pejabat yang kompoten dan komitmen dalam memimpin,” ujar NS, Tokoh Masyarakat kepada Harian Warta Nasional. Ironisnya, Kadis Islahuddin selain jarang masuk kantor, media ini juga sering dibohongi oleh janji palsunya. “Setiap ketemu Kadis ini selalu mengutarakan janjinya, dari sekian janji tak satupun yang bisa ditepati dan dia lebih pintar mengulur-ulur janji untuk tidak ketemu dengan wartawan dalam memberikan keterangan seputar liputan. Rihat
  • 8. NUSANTARA 8 Edisi 22/Th XIII/ 5 - 19 Maret 2014 Jamkesmas dan Jamkesda Tetap Berlaku Kepala Kesbangpol Bantah Dapat Sosialisasi Pemilu 2 Miliar BEKASI, (WN) Kepala Kesbangpol Kabupaten Bekasi, Ida Farida membantah dapat anggaran sosialisasi pemilu sebesar Rp 2 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi tahun 2014. BEKASI (WN) SUASANA sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), di Kecamatan Cibitung, dirasakan sangat hangat, penuh dengan suasana kebersamaan, antara Bupati Kabupaten Kab. Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin dengan Masyarakatnya. Pada kesempatan tersebut, Bupati sempat berdialog dengan masyarakat, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta sosialisasi yang hadir, seperti para kepala desa, pengurus PKK, para ketua RT/RW dan tokoh masyarakat. Bagi masyarakat yang benar menjawab pertanyaan dari Bupati, tidak segan-segan, Bupati wanita pertama di Kab. Bekasi ini memberikan hadiah uang kepada peserta. bupati pun mendengarkan keluhan dari para ketua RW, yang merupakan ujung tombak dalam pemerintahannya. Adapun keluhan dari ketua RW adalah, mengharapkan honor operasional untuk RT/ RW di tambah, karena tidak cukup Rp. 100.000/bulan, hal ini dikarenakan harus berbagi dengan sekretaris dan bendahara. Selain itu, ketua RW juga mengharapkan realisasi claim BPJS tidak sulit, jangan saat sosialisasi saja yang sepertinya mudah, namun jika sudah berjalan, sangat susah melakukan claim. Menanggapi hal itu, Bupati mengatakan, “ Pada dasarnya kami, ingin menaikan honor operasional dari RT/RW, namun saat ini, belum bisa kami naikan, sedangkan untuk claim, sebelum pak RW memarahi saya, saya yang marah terlebih dahulu, karena sebelum melakukan sosialisasi ini, saya katakan kepada ketua BPJS Kab. Bekasi, agar jangan sampai saat sosialisasi saja yang terasa mudah, namun pada kenyataannya nanti dipersulit.” Sedangkan untuk pemegang kartu jamkesmas dan jamkesda, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bekasi, Dr. Ari, menjelaskan, “ Pengguna jamkesmas dan jamkesda tetap berlaku, karena itu sudah dibayarkan oleh pemerintah daerah, sebagai Pengguna Bayar Iuran (PBI).” Adapun rumah sakit yang sudah melakukan kerja sama dengan BPJS adalah, RSUD Kab. Bekasi, RS. Medirosa, RS. Centra Medika Cikarang, RS. Anisa, RS. Bhakti Husada, RS. Hosana Medika, RS. Sander Cikarang Utara, dan 39 klinik yang ada dikabupaten Bekasi, termasuk klinik Polres Kab. Bekasi. RADEMAN Stadion Patriot Dibuka 10 Maret 2014 KOTA BEKASI, (WN) WALIKOTA Bekasi Dr. H. Rahmat Effendi mengatakan bahwa stadion kebanggaan Kota Bekasi ,Stadion Patriot , siap untuk di buka secara resmi pada 10 Maret 2014 bertepatan dengan Hari Jadi Kota Bekasi Ke-17 . Hal ini disampaikan Rahmat Effendi saat melihat kondisi terakhir stadion yang rencana akan berkapsitas 40 ribu orang ini. Didampingi Kepala Dinas Bangunan dan Kebakaran Kota Bekasi Dadang Ginanjar serta beberapa jajaran Kepala Dinas dilingkungan pemerintah Kota Bekasi ,Walikota Bekasi mengatakan pembangunan stadion tahap pertama sudah hampir rampung, dengan begitu stadi- on tersebut sudah dapat mulai digunakan mulai 10 Maret 2014 mendatang. “Saya cukup puas dengan kontruksi stadion Patriot ini, beberapa fasilitas didalamnya juga tidak kalah dengan stadion lain yang ada di Indonesia, mungkin yang termegah di Jawa Barat “ jelas Rahmat Effendi bangga. Dimz Diduga Melanggar Tahapan Pemilu, Bupati Diperiksa Panwaslu TASIKMALAYA, (WN) Bupati Tasikmalaya UU Ruzhanul Ulum dipanggil Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tasikmalaya, Jawa Barat. Ruzhanul tampak menghadiri undangan Panwaslu terkait adanya temuan pelanggaran tahapan Pemilu 2014. Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu bersama calon legislatif (caleg) DPR RI dari PPP Fernita dimintai konfirmasi terkait acara partai pimpinan Surya Dharma Ali yang digelar sembari memasang baliho dan membagikan uang. Ruzhanul dicecar pertanyaan seputar baliho dan pembagian uang kepada anak-anak yang juga melibatkan sejumlah PNS di wilayah Puspahiang. Ruzhanul membantah pihaknya melanggar tahapan pemilu. Menurutnya, acara itu tak bisa dikategorikan curi start kampanye. Sebab, acara seperti itu rutin dilakukan setiap tahun. Meski begitu, Ruzhanul mengambil kebijakan untuk menghentikan acara serupa di setiap wilayah demi menjaga kepercayaan publik. Fernita juga setuju dan menyampaikan hal serupa. Pihak Panwaslu akan terus mengkaji dan membahas persoalan seperti ini dalam rapat-rapatnya. Seandainya ditemukan pelanggaran, hasil rapat kemudian diserahkan ke pihak kepolisian dan KPU. Wawan Pencemaran Citarum Pengaruhi 3 PLTA BANDUNG (WN) Jajaran manajemen Indonesia Power, anak usaha PLN, mengaku pencemaran lingkungan di sungai Citarum dikhawatirkan akan berdampak terhadap kinerja operasional tiga pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang ada di Jawa Barat. “Kalau masalah pencemaran lingkungan ini dibiarkan bisa berpengaruh terhadap kinerja PLTA Saguling, PLTA Cirata dan PLTA Jatiluhur,” kata General Manager Unit PLTA Saguling, Del Eviondra, Minggu (2/3). Ia mengaku banyak masalah terkait pencemaran lingkungan antara lain banyak pabrik tekstil dan garmen yang membuang limbah pewarna dan peternak membuang kotoran ternak yang mengakibatkan sungai Citarum gradasi. Jika perilaku industri tekstil dan garmen serta peternak sapi ini dibiarkan, ia mengungkap lambat laun akan berdampak terhadap kondisi mesin. Komponen mesin pembangkit akan cepat korosi atau berkarat. Selain itu juga berubahnya tata ruang di sekitar lokasi pembangkit listrik. Terutama berkurangnya lahan hijau, kare- na banyak berdiri perumahan. Akibatnya kualitas air di sungai Citarum berkurang. Padahal debit air dalam penampungan harus terjaga agar mesin pembangkit tidak cepat panas. “Tak jarang kita terpaksa mematikan mesin untuk menjaga keandalan pembangkit,” jelasnya. Untuk menjaga keandalan ketiga PLTA ini, pihaknya mengemukakan harus melakukan pemeliharaan lebih serius lagi. Terlebih usia ketiga pembangkit listrik tenaga air ini sudah termasuk tua. “Kita harus menambah biaya pemeliharaan lebih besar lagi,” terang Del Eviondra. Selain itu, pihaknya juga menggandeng lembaga swadaya masyarakat pencinta lingkungan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar pembangkit agar tidak membuang sampah ke sungai Citarum. Ditanya sanksi terhadap industri dan peternak yang membuang limbah ke sungai Citarum, ia mengemukakan masalah ini masuk ranah hukum. Karena itu biar instansi terkait yang mengambil tindakan. martua HAL ini dikatakan langsung Ida di ruanganya, senin kepada sejumlah wartawan. “Mana mungkin kita yang dapat sedangkan pelaksana sosialisasi ada di KPU Kabupaten Bekasi. Kalau ada yang bisa membuktikan dimana letak anggaran tersebut serta rekening nomor berapa ? Silakan buktikan jangan ujuk ujuk bilang ada uang 2 miliar. Yang penting kita berpikiran positif sajalah, dan setelah ada info tersebut saya langsung melaporkan kepimpinan, kata Ida. Menurut Ida Farida yang ada adalah mata anggaran untuk pendidikan politik ke lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat paham dan nantinya menjelang pemilu masya- rakat bisa turut serta dalam memberikan suaranya di TPS dan kita semua berkepentingan untuk mensukseskan pemilu tersebut. Sedangkan anggaran yang ada di kami adalah untuk fasilitasi pendidikan politik pemilih pemula di Kabupaten Bekasi sebesar Rp 132.500.000, sedangkan sosialisasi pendidikan politik untuk parpol di Kabupaten Bekasi sebesar Rp.191.150.000, nantinya dilaksanakan setelah pemilu legislatif selesai dan kami akan langsung menuju DPD-DPD untuk pelaksanaan tersebut. Selain itu, dana yang kami terima adalah Fasilitasi forum diskusi serta desiminasi perem- puan sebesar Rp.93.950.000. Sehingga yang ada sebesar Rp. 417.600.000 bukan Rp 2 miliar, tegas Ida. Kata Ida Farida, selesai rapat dengan anggotanya untuk memantapkan fasilitasi tersebut. Dan mengenai anggaran yang katanya ada di kami , kami telah berkomunikasi dengan KPU Kabupaten Bekasi dan menerangkan apa adanya, dan kami di dalam pelaksanaan pemilu yang baik tentu akan membantu KPU dalam mensukseskan pemilu tersebut dan bila KPU membutuhkan tenaga kami siap membantu mereka. rademan Kali CBL Dangkal, Penyebab Banjir CIKARANG (WN) TIDAK pernah dikeruknya Kali CBL (Cikarang-Bekasi-Laut) sejak dibangun 1982 lalu menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir di bagian Utara Kabupaten Bekasi, khususnya di Kecamatan Babelan dan Tambun Utara. Karenanya, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, H Warha Miharja, minta pemerintah pusat dan pemerintah provinsi segera mengeruk kali tersebut. Menurut Warja, sejak dibangun Kali CBL pada 1982 lalu itu, wilayah Utara Bekasi tak pernah banjir meskipun musim penghujan. Itu karena Kali yang menggelontorkan air dari Cikarang menuju laut itu, masih berfungsi dengan baik. Kini setelah 32 tahun tak pernah dinormalisai atau dikeruk. kedalaman kali yang semula mencapai 7 Meter menurut Warja kini hanya tinggal 2 meter saja karena penuhnya endapan lumpur dan sam- pah. Selain itu, lebar kali pun mulai menyusut. “Jika Kali CBL berfungsi dengan baik, air kali akan mengalir ke laut, “ ungkap Warja, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat yang kini kembali Nyaleg. Karena kali mulai dangkal, air yang seharusnya mengalir lancar ke laut, kini banyak yang meluap ke sepanjang jalan yang dilintasi kali tersebut, antaranya di wilayah Babelan dan Tambun Utara. Warja mengaku sudaj beberapa kali meminta DPRD Provinsi dan DPR -RI untuk menganggarkan dana bagi penurapan atau normalisasi Kali CBL, namun sampai saat ini belum mendapat respon. Padahal, kata Warja, banyak anggota DPRD Provinsi dan DPR-RI yang berasal dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bekasi. “Mestinya mereka bergerak untuk mendorong diprogramkannya normalisasi Kali CBL,” tegas Warja. RADEMAN SUBANG (WN) KPUD Subang, Jawa Barat mengerahkan sekitar 800 orang untuk melipat jutaan surat suara menjelang Pemilu Legislatif yang akan digelar 9 April 2014. “Selain melipat, mereka juga ditugasi menyortir surat suara yang rusak,” kata Cece Rahman, Komisioner KPUD Subang yang membidangi Bidang Perencanaan Logistik dan Anggaran, saat ditemui di gudang Kantor KPUD Subang yang baru di Jalan K,S Tubun, Ahad, 2 Maret 2014. Kertas suara yang mulai dili- pat hari ini yakni buat untuk pemilihan legislatif DPR RI, DPRD Provinsi dan kabupaten. Sedangkan kertas suara untuk DPD sampai saat ini belum diterima KPUD Subang. Tahapan pelipatan surat suara tersebut ditargetkan tuntas dalam 10 hari. Cece merinci, surat suara untuk caleg DPR RI sebanyak 1.174.566 lembar tersimpan dalam 1.175 Boks, kertas suara DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil IX Subang-Majalengka-Sumedang tercatat 1.167.975 lembar tersimpan di 1.168 boks dan surat suara pileg DPRD Subang sebanyak 1.174.975 lembar dalam 1.180 Boks. Ada pun jumlah calon pemilih sementara untuk pemilu mendatang sebanyak 1.145.047 orang dengan jumlah TPS sebanyak 3.433 yang tersebar di 253 desa dan kelurah serta 30 kecamatan. Seorang petugas pelipat suara, Maemunah, mengaku bungah dapat tambahan pendapatan dengan menjadi tenaga harian lepas pelipat suara pileg tersebut. “Lumayan, honor melipat Rp 100 per lembar,” ujar ibu rumah tangga itu. Berdasar- kan pengalaman saat jadi juru lipat kertas suara pemilihan bupati lalu, dalam sehari ia bisa melipat tiga hingga lima ribu kertas suara. Jadi juru lipat surat suara, menurut Maemunah, gampanggampang susah. “Kalau kurang teliti, kartas suara yang rusak bisa lolos sortir,” Maemunah menambahkan. Ratusan juru lipat suara tersebut disebar ke empat lokasi yakni gudang KPUD lama, aula PKPRI, aula kantor KPUD baru dan di sebuah lapangan futsal yang sengaja disewa KPUD Subang. Tim 800 Orang Melipat Jutaan Surat Suara Menjelang Pemilu Legislatif
  • 9. NUSANTARA Edisi 22/Th XIII/ 5 - 19 Maret 2014 9 KPK Geledah Sejumlah Rumah Terkait Anas JAKARTA, (WN) Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus Hambalang dengan tersangka Anas Urbaningrum. Penggeledahan dilakukan di dua rumah dan satu ruko. “PENYIDIK melakukan penggeledahan mulai pukul 11.30 WB,” ujar Juru Bicara KPK Johan Budi SP di gedung KPK Jakarta. Ketiga lokasi penggeledahan berada di Jakarta Selatan. Penggeledahan pertama dilakukan di Kartika Pinang Estate Tujuh, Kelurahan Pondok Pinang, Kebayoran Lama. Lokasi kedua di Cilandak Dalam 1 No 16-17 Cilandak Baru, Keluarahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Terakhir, ruko Pondok Indah Plasa Tiga D nomor 10 Jakarta Selatan. Johan belum mengetahui pemilik rumah yang digeledah itu. Berdasarkan informasi, satu dari tiga lokasi itu merupakan milik Machfud Suroso yang juga tersangka kasus korupsi. Johan menyatakan, penggeledahan itu merupakan bagian dari pengembangan kasus Hambalang yang melibatkan Anas. Anas merupakan tersangka atas kasus dugaan penerimaan hadiah terkait proyek Hambalang di Bogor, Jawa Barat. Anas ditahan sejak 10 Januari 2014 setelah ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012. Pada Jumat, mantan ketum Demokrat itu seharusnya kembali mejalani pemeriksaan. Namun, Anas tidak memberikan keterangan kepada penyidik KPK, meski telah datang ke kantor KPK bersama kuasa hukumnya. Anas tidak memberikan keterangan dengan alasan sakit gigi, sehingga dia sulit bicara. KPK telah memberikan pilihan kepada Anas agar mengobati sakitnya itu di RSCM, RSPAD Gatot Subroto, dan RS Polri. Tapi, Anas enggan mengindahkannya lantaran hanya mau diperiksa dan diobati oleh dokter pilihannya. Johan mengatakan, ketiga rumah sakit yang ditunjuk KPK itu sekiranya sudah bisa menangani sakit gigi Anas. Kendati begitu, Anas masih urung berobat di tiga RS itu. Dalam surat dakwaan mantan kepala Biro Keuangan dan Ru- mah Tangga Kemenpora sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek Hambalang Deddy Kusdinar, Anas disebut menerima gratifikasi Rp 2,21 miliar dari proyek Hambalang. Uang itu diduga digunakan untuk pencalonannya sebagai Ketua Urnum Demokrat. Parlindungan Kurang Sosialisasi, Program JKN Amburadul JAKARTA, (WN) KOMISI IX DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Rabu. “Saya dengan terpaksa harus mengatakan bahwa persiapan pemerintah (Kemenkes) terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini “amburadul”,” ujar politisi PKS ini dengan raut muka kecewa. Ia menambahkan, saat dirinya berkunjung ke Manado dan Jawa Timur, permasalahan yang muncul relatif sama, semua itu salah satunya karena kurangnya sosialisasi. Namun Zuber optimis bahwa suatu saat program JKN ini akan berjalan dengan baik, sehingga dirinya juga mengingatkan berbagai pihak agar jangan buru-buru mengatakan JKN gagal. “Ini menjadi pelajaran yang berharga, ketika ada program besar harus dilakukan sosialisasi secara gencar dan masif,” tandasnya. Terkait dengan kepesertaan BPJS Kesehatan, Zuber melihat pada masa transisi ini menimbulkan banyak masalah. Di beberapa daerah banyak peserta Jamkesmas dan Jamkesda yang kebingungan lantaran adanya informasi program tersebut sudah tidak berlaku sejak lahirnya BPJS Kesehatan. “Nah ini kan berbeda dengan yang sampaikan Pak Fahmi selaku Kepala BPJS Kesehatan pada saat RDP dengan komisi IX, bahwa peserta Jamkesmas dan Jamkesda otomatis melebur ke BPJS Kesehatan. Proses transisi ini jangan sampai terjebak pada masalah administratif saja, karena aturan yang kurang jelas dari pusat dan masyarakat menjadi korban,” tukas Zuber. Lebih lanjut Zuber mengharapkan agar prinsip pemerataan, kegotong-royongan dalam BPJS Kesehatan harus dipahami dan dijelaskan ke masyarakat. Dirinya pernah sampaikan hal tersebut ke Kementerian Kesehatan soal pentingnya sosialisasi alur dalam program JKN ini. Karena jika tidak faham maka akibatnya seperti sekarang ini masyarakat ramai-ra- mai berobat ke rumah sakit padahal mungkin sakitnya masih bisa ditangani di puskesmas. Soal payung hukum kapitasi yang menjadi keluhan bersama, pemerintah katanya sedang mempersiapkan aturan hukumnya dalam bentuk perpres atau sejenisnya. Nah ini yang menjadi sorotan KPK dan mensinyalir BPJS Kesehatan punya potensi besar untuk korup. Karena dana yang mestinya untuk kesehatan, ternyata tidak sampai ke “puskesmas”. “Kalau tidak ada payung hukumnya nanti ditingkat pelayanan akan terganggu dan pemerintah daerah bisa terseret-seret pada hal-hal yang tidak penting. Saya menghimbau kepada pemerintah (Kemenkes) untuk segera menerbitkan payung hukumnya,” katanya. Terkait dengan tanggung jawab pemerintah akan ketersediaan obat, jangan dilihat hanya sebagai persoalan administratif saja, tetapi ketersediaan obat adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena di lapangan, masyarakat banyak mengeluhkan soal biaya obat yang jauh lebih banyak ketimbang saat ikut Jamkesmas. Contoh terkini soal edaran Kemenkes tentang obat, yang dulunya dapat obat untuk 30 hari lalu hanya menjadi 7 hari, ketika komplain bermunculan dimana-mana maka keluarlah surat edaran kemenkes itu. Kalau ada hal-hal yang kurang memuaskan, komplain saja karena semua sedang dalam proses, dengan demikian diharapkan pemerintah merespon semua komplain itu dengan bijak. Kita jangan putus asa dengan pelaksanaan JKN ini, yakinlah pada saatnya BPJS Kesehatan akan berjalan dengan baik. Kepada masyarakat, semua pihak harus berani berteriak karena dengan adanya keluhan maka akan ada perbaikan. Di lain pihak, Kepala BPSDM Kementerian Kesehatan RI Untung Suseno Sutarjo, menengarai soal langka dan melambungnya harga obat ada kesan permainan dari perusahaan produsen obat. “Pemerintah pusat akan turun tangan dan menginventarisir obat apa saja yang mahal dan langka,” tukasnya. Naefuroji Himpun Masukan RUU Keuangan Negara, Pansus Datangi Polri JAKARTA, (WN) DALAM rangka pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Keuangan Negara, Pansus RUU Keuangan Negara menghimpun masukan dari Kepolisian Republik Indonesia. Pertemuan berlangsung di Markas Besar Polri, dan diterima langsung oleh Kapolri Jenderal (pol) Sutarman dan jajarannya. “Kunjungan ke Polri ini untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan keuangan negara, terutama tingkat kebocoran keuangan di Kepolisian. Kami ingin menyusun RUU ini lebih detail lagi. Selain itu, direncanakan kami juga akan mendatangi Kejaksaan Agung, KPK, dan BPK agar nanti ketika menyusun draft RUU ini, betulbetul sempurna,” jelas Ketua Pansus RUU Keuangan Negara Achsanul Qosasi, Kamis. Politisi Demokrat ini menegaskan, Tim Pansus ingin mengetahui secara detail tentang kebocoran anggaran yang sering terjadi, agar nantinya keuangan negara tidak diakali oleh para koruptor Ia mengapresiasi berbagai masukan yang telah disampaikan oleh Kapolri. “Dalam pertemuan, disampaikan oleh Kapolri, ada sejumlah kasus dengan modus operandi. Kapolri juga menyampaikan langkah-langkah dan usulan RUU ini, yang kira-kira dapat mencegah adanya tindakan kriminal yang merugikan negara. Kapolri memberikan masukan yang sangat bermanfaat, dan akan kami pertimbangkan untuk masuk ke dalam pasal-pasal di RUU. Ini rapat yang sangat produktif, dan teman-teman Pansus sangat mengapresiasi,” tambah Achsanul. Hal senada disampaikan oleh Anggota Pansus Bukhori. Ia mengapresiasi masukan dari Polri terkait dengan Single Identity Number. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan keuangan negara. “Polri juga memberi masukan tentang pentingnya Single Identity Number. Ini menjadi salah satu upaya penyelesaian secara preventif dari segala sektor penyimpangan, penyimpangan terkait dengan masalah perpajakan, penyimpangan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), ini adalah hal-hal yang sangat mendasar,” jelas Bukhori. Politisi PKS ini berharap, RUU dapat memberikan suatu guide yang besar, terkait dengan keuangan negara. Selain itu, dapat mencerminkan aspek preventifitas masalah-masalah penyimpangan keuangan negara, bukan hanya penindakan. “Juga akan membentuk postur keuangan negara itu. Selama ini sektor penerimaan keuangan negara itu kecil, maka dengan adanya UU Keuangan Negara ini, diharapkan penerimaan negara itu semakin besar,” tam- bah Anggota Komisi III juga ini. Sejatinya, saat ini masih berlaku UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, masih ditemukan berbagai celah penyimpangan, sehingga muncul inisiatif dari DPR untuk merevisinya. “Jadi ini memang merevisi UU yang sudah ada, yaitu UU No 17 tentang Keuangan Negara yang saat ini sudah existing. Karena kita melihat masih ditemukan kelemahan-kelemahan dalam UU ini, khususnya dalam penanganan penyimpangan keuangan. Karena masih ditemukan celah kelemahan seperti korupsi, sehingga mendorong DPR untuk merevisi UU ini,” ujar Bukhori. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Sutarman mengaku pihaknya telah melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi berbagai penyelewengan keuangan negara. Diantaranya dengan tindakan preventif, represif, koordinatif, dan melibatkan peran serta masyarakat. sf Jelang Pemilu, KPK Ingatkan Parpol Soal Gratifikasi JAKARTA, (WN) UNTUK mendorong terlaksananya pemilihan umum yang berintegritas dan antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan seluruh partai politik peserta pemilu berkaitan dengan potensi penerimaan gratifikasi oleh calon anggota legislatif (caleg). Hal tersebut tertuang dalam surat imbauan yang ditujukan kepada 15 ketua umum partai politik peserta pemilu, termasuk tiga partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam. Pada surat bernomor B-288/0113/01/2014 tanggal 12 Februari 2014 itu, KPK mengingatkan bila ada caleg DPR, DPD dan DPRD yang masih menjabat sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD atau posisi lainnya yang dikategorikan penyelenggara negara atau pegawai negeri menerima dana kampanye atau penerimaan dalam bentuk lain, maka itu termasuk dalam kategori gratifikasi, sebagaimana diuraikan dalam pasal 12B ayat 1, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK meminta para ketua umum parpol untuk meneruskan imbauan terse- but kepada caleg yang masih menjabat sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD atau penyelenggara negara atau pegawai negeri, untuk menolak gratifikasi. Bila terpaksa atau telah menerima, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri tersebut wajib melaporkan kepada KPK selambat-lambatnya 30 hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Selain itu, KPK juga mengimbau untuk tidak memberikan gratifikasi kepada penyelenggara pemilu, mulai dari pimpinan atau pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga seluruh jajarannya di daerah dan atau pihak lain yang termasuk dalam klual ifikasi penyelenggara negara. KPK menganggap imbauan ini sangat penting untuk disampaikan, mengingat banyaknya caleg DPR, DPRD dan DPD yang masih menjabat sebagai anggota DPR, DPRD dan DPD atau posisi lainnya yang dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Di DPR contohnya, 90% dari 560 anggota dewan kembali maju pada pemilu legislatif 2014. Wilson KPK Tindak Lanjuti Pencegahan Gratifikasi Terkait Pencatatan Nikah oleh KUA JAKARTA, (WN) KPK menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) guna memantau hasil rekomendasi pertemuan sebelumnya, terkait potensi gratifikasi pada layanan nikah-cerai di Kantor Urusan Agama (KUA). Hadir dalam kesempatan ini antara lain dua Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja dan Zulkarnain, Menteri Agama Suryadharma Ali, Inspektur Jenderal Kementerian Agama M. Jasin, Sekretaris Kemenag Bahrul Hayat, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas Wismana Adi Suryabrata dan Deputi IV Kemenko Kesra Bidang Pendidikan, Agama dan Aparatur, Agus Sartono. Dalam kesempatan itu, Surya Darma mengungkapkan perbedaan pelayanan administrasi pemerintahan pada umumnya dengan pelayanan administrasi di KUA. Pada umumnya, administrasi pemerintahan melayani pada jam kerja dan di kantor. Sedangkan KUA, acapkali melayani di luar jam kerja dan di luar kantor. Ini yang kemudian lantas memunculkan potensi gratifikasi. “Biasanya waktu pernikahan lebih diminati pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur dan di luar jam kantor,” kata Menterui Surya. Selama belum ada PP yang baru, kata Surya Darma, petugas KUA dibenarkan hanya memberikan layanan di kantor dan pada jam kantor. “Saya mengapresiasi mereka untuk menghentikan sementara. Ini bukan kesalahan. Jadi tidak ada pembenaran terhadap gratifikasi,” katanya pada rapat itu. Apalagi, kata Surya Darma, biaya opersional, sarana dan prasarana KUA sangat terbatas. Pemekaran sejumlah kabupaten/kota, mengharuskan berdirinya KUA di tiap kecamatan. Kondisi ini membuka peluang dan dijadikan alasan pembenaran terjadinya praktik gratifikasi sebagai pengganti biaya transportasi dan operasional pencatatan nikah. “Saat ini, tiap KUA hanya memiki biaya operasional dua juta rupiah, baru 2014 ini diusulkan ditambah menjadi tiga juta rupiah,” katanya. Karena itu, pihak Kemenag, kata Surya Darma, telah membuat rancangan peraturan pemerintah yang akan merevisi PP No.47/2004. Isinya tentang penyesuaian tarif guna peningkatan layanan pencatatan nikah dan rujuk, sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Soal tarif baru, dia mengaku belum bisa menyebut nominalnya, apakah akan diterapkan tarif tunggal atau tarif jamak. “Masih ada penajaman, dengan dua pertimbangan dalam penentuan itu, yakni ekonomi rakyat dan wilayah geografis Indonesia.” Diharapkan, dalam dua pertemuan mendatang, persoalan ini akan segera selesai. Sebab, usulan tarif baru telah diusulkan ke Kementerian Keuangan. Dari sini, rancangan PP ini akan diharmonisasikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Dirjen Anggaran Askolani menyatakan akan segera membahas usulan tarif Kemenag dengan kementerian terkait. “Saat ini, kami belum menetapkan. Tapi komitmen kami akan mengupayakan secepatnya.” Setelah PP ini selesai, kata Askolani, Kemenkeu akan merevisi Keputusan Menteri Keuangan (KMK) izin penggunaan anggaran yang akan disesuaikan. ini dimaksudkan agar penerimaan dari PNBP bisa digunakan kembali untuk belanja atau membayar insentif petugas KUA. Maka, setelah revisi PP dan KMK selesai, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenag juga harus direvisi, agar penggunaan anggaran dari PNBP tadi legal dan akuntabel. “Setelah ini dilakukan, mekanisme ini bisa dilakukan pada 2014, tidak perlu menunggu 2015.” Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pradja, momen ini merupakan momen bersejarah. Sebab, persoalan gratifikasi yang telah menahun, akan segera selesai dalam waktu dekat. Diharapkan, dari pernikahan yang digelar tanpa gratifikasi akan melahirkan keluarga baru yang berintegritas. “Setelah akad, tidak hanya dinyatakan pernikahannya sah, tetapi juga gratifikasinya juga sah.” Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan pada 18 Desember 2013 lalu. Saat itu, lahir sejumlah rekomendasi, antara lain biaya operasional Pencatatan Nikah di luar kantor dan/atau di luar jam kerja dibebankan pada APBN melalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Payung hukum PP No.47 tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama beserta peraturan terkait, akan diubah paling lambat pada Januari 2014. Sebelum terbitnya revisi PP yang dimaksud, Kementerian Agama akan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Nikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rakornas ini merupakan upaya KPK dalam bidang pencegahan. Sebab, KPK melihat ada sejumlah celah potensi terjadinya praktik gratifikasi dalam layanan pencatatan nikah dan rujuk di KUA. Pemberian “uang terima kasih” atau apapun istilahnya bisa diberikan secara sekaligus sebagai satu paket Pencatatan Nikah melalui petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang besarannya sudah diakumulasi biaya formal dan informalnya. Atau, pemberian gratifikasi bisa dilakukan pada hari pelaksanaan acara. Parlindungan FATWA KUBURAN MEWAH HARAM Menag Singgung Kuburan Mewah Milik Yayasan Islam di Karawang Jakarta, (WN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram atas kuburan mewah. Menag pun menyinggung salah satu kuburan mewah yang dikelola yayasan Islam di Karawang, Jawa Barat. “Oh kuburan Al Azhar yang di Karawang. Hmm..sekarang bisnis sudah macam-macam. Termasuk kuburan jadi bisnis,” tutur Suryadharma usai peluncuran bukunya di Hotel Grand Sahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu. Saat ini, menurut Suryadharma, apa saja yang menguntungkan akan dibisniskan. Termasuk pengadaan kuburan yang mengincar keluarga orang-orang berduit. “Kan sudah ada beberapa yang membisniskan kuburan dan menarik karena pasarnya tinggi,” kata Suryadharma yang mengaku belum membaca putusan fatwa soal pengharaman kuburan mewah. Motif bisnis kuburan mewah orientasinya adalah ekonomi. Bahkan Suryadharma sambil tertawa mengatakan ada harga liang lahat yang sama dengan rumah mewah. “Dan sudah banyak yang satu lubang satu miliar,” candanya. pariston
  • 10. BOLMONG RAYA 10 Edisi 22/Th XIII/ 5 - 19 Maret 2014 Target Pendapatan Pajak Rokok 21,3 Milyar PURWAKARTA, (WN) SESUAI Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mulai 1 Januari 2014 daerah provinsi dapat memungut jenis pajak baru yakni pajak rokok. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi adanya kebijakan pajak rokok, yaitu : (1) perlunya penerapan pajak yang lebih adil kepada seluruh daerah, agar seluruh daerah mempunyai sumber dana yang memadai untuk mengendalikan dan mengatasi dampak negatif rokok. Sesuai dengan best practice yg berlaku di negara lain, dan (4) ) perlunya pengendalian dampak negatif rokok, karena terkait dengan meningkatnya tingkat prevalensi perokok di Indonesia (jumlah penduduk perokok terhadap jumlah penduduk nasional), meningkatnya dampak negatif konsumsi rokok bagi masyarakat, dan masih rendahnya komponen pajak dalam harga rokok di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara ASEAN. Mempersiapkan hal itu, Kantor cabang pelayanan pajak wilayah Purwakarta. Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat menggelar sosialisasi Pajak Rokok dihadapan para camat dan kades se purwakarta, senin pagi di bale sawala yudistira. Hadir dalam kesempatan itu, kepala kantor cabang pelayanan pajak wilayah purwakarta, Eem Sujaemah, wakil bupati Purwakarta, H. Dadan Koswara, kepala DPKAD Purwakarta dan para camat serta kades dan lurah. Untuk tahun 2014 ini kantor pelayanan wilayah purwakarta mentargetkan pendapatan pada pajak baru, yakni pajak rokok ini sebesar 21,23 milyar. Angka sebesar itu dilihat dari target sebelumnya yang hanya 173 milyar dapat terealisasi sebesar 20,4 milyar atau ada persentase kenaikan 117,45 persen, “sistemnya kita bagi hasil, untuk kabupaten 70 persen dan propinsi 30 persen. Bagi hasil propinsi yang 30 persen kebanyakan untuk biaya sosialisasi seperti ini” tegas Eem Sujaemah, Kepala cabang kantor pelayanan pajak dinas pendapatan propinsi jabar. Menurut Eem, selain pajak rokok, pihaknya juga mentargetkan ditahun 2014 ini bagi hasil pendapatan dari pajak lainnya untuk kabupaten purwakarta diantaranya pajak kendaraan bermotor (PKB) sebesar 15 milyar, Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor I (BBNKB I) 17 milyar, BBNKB II 45 Milyar dan retribusi pendapatan 170 milyar. Sementara itu, Wakil Bupati Dadan Koswara menyambut baik peralihan pengelolaan pajak rokok yang sekarang dikelola oleh propinsi, apalagi ada bagi hasil dengan kabupaten. Untuk itu pihaknya akan membantu propinsi mensosialisasikan pentingnya peningkatan pajak, “Termasuk kita genjot untuk pajak kendaraan bermotor, terutama kendaraan dinas milik pemkab. Kita harus beri contoh yang baik pada masyarakat dengan membayarkan pajak kendaraan dinas” pungkas Dadan. Humas SMAN 1 Matauli Pandan, Harmonisasi Kerjasama Kemdikbud JAKARTA, (WN) SELAIN pemerintah, peningkatan layanan pendidikan di Indonesia dapat dilakukan melalui kerjasama dengan masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah kehadiran Sekolah Menengah Negeri (SMAN) 1 Matauli Pandan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah. Sebuah sekolah negeri unggulan, di bawah naungan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dengan Yayasan Maju Tapian Nauli. Berawal dari tahun 1994, Akbar Tanjung, salah satu pendiri Yayasan Maju Tapian Nauli, menuturkan ide pendirian sekolah ini. Dimana, para perantau asal Sibolga merasa minimnya pemimpin berkualitas dan berwawasan nasional, khususnya untuk wilayah Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah. Kemudian, mereka menggalang diri dalam Yayasan Maju Tapian Nauli, dan bekerjasama dengan Kemdikbud untuk mendirikan sekolah unggulan tersebut. Selang 20 tahun, kerjasama pun berkelanjutan dengan penandatanganan nota kerjasama (MOU), dengan peningkatan bentuk kerjasama. Ketika memberikan pidato sambutan, Mendikbud M.Nuh mengungkapkan atensi yang besar terhadap dukungan masyarakat untuk layanan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Tengah ini. “Kementerian sangat bersyukur akan partisipasi masyarakat melalui layanan pendidikan dari Yayasan Mata Uli pada SMAN 1 ini. Sehingga, kementerian hendak menambah kerjasamanya,” ujar Nuh, di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Jumat. Bentuk kerjasama menitikberatkan pada layanan siswa tidak mampu, yaitu pemberian Bantuan Siswa Miskin. Selain itu, terdapat pemberian beasiswa bagi guru yang ingin melanjutkan studi, perbaikan infrastruktur, penawaran keikutsertaan lomba-lomba bagi para siswa baik tingkat nasional maupun internasional. Menteri Nuh, lebih lanjut, bahkan mengusulkan untuk mengintegrasikan SMAN 1 Matauli Pandan, dengan kehadiran satuan pendidikan perguruan tinggi, seperti Akademi Komunitas, dan Politeknik. Sehingga, pemberian beasiswa Bidik Misi bagi para lulusan sekolah ini, yang tidak mampu, dapat melanjutkan perkuliahan. “Jadi, tidak perlu lagi jauh-jauh bersekolah, ada universitasnya dengan beasiswa Bidik Misinya,” imbuh Nuh. Simangunsong Bupati Gagas Revolusi Pertanian dan Peternakan PURWAKARTA, (WN) Untuk meningkatkan produksi dan minat akan pertanian dan peternakan di Kabupaten Purwakarta, Bupati Purwakarta H. Dedi Mulyadi, SH mengungkapkan bahwa Purwakarta akan melakukan revolusi pertanian. SALAH satunya adalah dengan kembali mengenalkan generasi muda akan pentingnya bertani dan beternak, hal itu disampaikannya pada sosialisasi pembangunan pertanian, Rabu di Aula Janaka Setda Purwakarta. Dihadapan peserta yang tergabung dalam beberapa kelompok tani ini, Dedi menegaskan bahwa siswa yang membantu orang tuanya dirumah, terutama membantu dalam bertani dan berternak merupakan salah satu kegiatan belajar, menurutnya wajib sekolah memberikan nilai lebih ter- hadap siswa tersebut. “Kedepan sekolah harus memberikan nilai lebih kepada siswa yang membantu orang tuanya di rumah, terutama yang membantu bertani dan berternak, hal ini sangatlah baik karena saya perhatikan banyak sekali anak – anak sekarang gengsi untuk menjadi seorang petani dan peternak, karena kalau tidak diajarkan kedepan kita akan kehilangan orang – orang yang berjasa dalam memenuhi kebutuhan pangan kita, sehingga kedepan kita akan membuat MoU dengan berbagai kelompok tani yang berada di Purwakarta.”, ungkapnya. Dedi pun menambahkan, bahwa dengan mengenalkan kembali pertanian dan peternakan kepada generasi muda merupakan salah satu gerakan revolusi dibidang pertanian dan peternakan di kabupaten Purwakarta, karena dedi sendiri menargetkan bahwa Purwakarta kedepan bisa memproduksi kebutuhan pangan. “ martabat bangsa itu bisa dilihat dari bagaimana sistem pertanian dan peternakannya, kita bisa melihat bagaimana Jepang melindungi para kaum petaninya, Australia yang sempat menghentikan pengiriman sapinya hanya gara – gara sapi disiksa. Itu yang harus kita apresiasi dan kita tidak boleh kalah oleh mereka, sehingga kita harus melakukan gerakan revolusi terutama dibidang pertanian dan peternakan, salah satunya adalah dengan mengenalkan kembali generasi muda, karena saya berharap kedepan Purwakarta bisa memiliki 10 ribu sapi atau kerbau dan satu juta domba dan dalam beberapa hari ini pemkab Purwakarta akan menjajaki daerah – daerah yang peternakannya masih kuat bahkan kalau perlu kita akan membangun SMK Pertanian dan Peternakan.”, ujarnya. Sedangkan terkait aturan – aturan untuk para siswa yang menggunakan kendaraan bermotor akan tetapi belum cukup umur, Dedi menegaskan bahwa Pemkab akan merumuskan peraturan salah satunya dengan memberikan sanksi berupa denda. “ Kedepan kita akan koordinasi dengan pihak kepolisian serta melakukan sosialisasi terutama kepada para orang tua, apabila siswa yang belum berumur 17 tahun dan menggunakan kendaraan bermotor kita akan memberikan sangsi yang tegas yaitu berupa denda sebesar lima juta rupiah dan ini harap ditaati.”, tegasnya. Sedangkan menurut Kabid Produksi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Purwakarta Dedi Setiadi, mengungkapkan bahwa Pur- wakarta menargetkan, produksi pertanian terutama beras. “Nasional sendiri menargetkan 10 juta ton, berkaca dari target tersebut kita akan terus menggejot produksi dan sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberikan arahan kepada para kelompok tani untuk terus meningkatkan produksinya karena target purwakarta sendiri adalah sebesar 90 ton dari 80 hektar lahan persawahan.”, ujarnya. Sosialisasi sendiri, selain dihadiri oleh para kelompok tani, turut hadir beberpa pejabat eselon II dan III, Kepala OPD ,para pegawai dilingkungan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Purwakarta serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Purwakarta. HUMAS Domba Garut Bakal Diboyong ke Purwakarta Enam SMK Dilarang Menerima Siswa Baru GARUT, (WN) Selang sepekan yang lalu teken kerjasama dengan pemkot Bandung, kini giliran Pemkab Garut yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Purwakarta. Kerjasama pembangunan antara kedua pemkab ini digelar kamis sore di pendopo Kabupaten Garut. Bupati Dedi dan Bupati Rudy menandatangani kerjasama ini yang dihadiri pejabat di kedua pemkab, serta ratusan perangkat desa di kabupaten garut. Keduanya bersepakat untuk bekerjasama diberbagai bidang pembangunan yang sedang dijalankan di masing-masing daerah. Bupati Dedi mengungkapkan lebih spesifik jika kerjasama ini bagi purwakarta adalah pengembangan ternak domba garut. Menurutnya Domba Garut akan dibudidayakan di purwakarta melalui program bantuan hewan ternak bagi Siswa SD di Purwakarta. Dedi sengaja jika domba yang dipilih dari Garut yang sudah terkenal ini karena posturnya relatif besar dan unggul. Dedi menilai jika pengadaan domba dari luar kabupaten purwakarta agar jumlah domba di kabupatennya bertambah, apalagi dombanya pilihan dari garut, PURWAKARTA, (WN) SEBAYAK 6 SMK swasta di Purwakarta akhirnya diberikan sanksi tegas oleh Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi, SH dengan melarang ke 6 SMK itu membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun pelajaran 2014-2015 pada Juli mendatang. Pelarangan itu dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 421.5/Kep-297Disdikpora/2014 tentang Larangan Menerima Peserta Didik Baru Bagi Sekolah Tertentu di Kabupaten Purwakarta. Ke enam SMK itu adalah SMK YPK, SMK YPB Sukatani, SMK Teknologi Industri (Tekin), SMK Bina Taruna (Bintar), SMK Prabusakti 1 (YKS 1) dan SMK Prabusakti 2 (YKS 2). Kebijakan ini diambil bupati dari buntut tawuran dan kenakalan pelajar yang kerap kali dilakukan siswa sekolah itu. Malah tawuran terakhir kali menimbulkan korban jiwa, sementara kasusnya sudah ditangani pihak kepolisian. Andrie Chaerul, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Purwakarta membenarkan keluarnya SK tersebut. Malah pihak yayasan ke enam SMK itu sudah mendapatkan SK dengan “kalau kita beli dari purwakarta saja, artinya jumlah domba purwakarta tidak akan bertambah. Tapi kalau di luar didatangkan maka jumlahnya bertambah, diharapkan akan surplus. Saya targetkan 2015 nanti, perkembangan domba di purwakarta sekitar 200 ribu ekor” jelas Dedi kepada sejumlah wartawan. Dedi pun tak sungkan akan membawa siswa untuk diinapkan di berbagai desa di garut dalam memahami lebih jauh cara beternak domba khas ini. Sementara itu, Bupati Garut Rudy Gunawan yang baru satu bulan dilantik ini mengakui keberhasilan Bupati Dedi dalam memimpin di Purwakarta, “saya coba mencontoh kepe- Akibat Tawuran Pelajar mimpinan pak Dedi yang lebih mengedepankan kepemimpinan kultural. Kebudayaan sunda didalamnya sangat dikedepankan” jelas Rudi. Rudy mengakui jika perannya sangat dibutuhkan rakyat Garut dalam mengurusi berbagai persoalan di Garut, salahsatunya mengeluarkan Garut dari status Daerah Tertinggal yang “dicap” Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal belum lama ini sebagai satu dari dua kabupaten di Jabar yang masih digolongkan daerah tertinggal, “ini cambuk bagi pemkab Garut agar bekerjakeras melepaskan belenggu kemiskinan dan status daerah tertinggal” tambah rudi. Humas sebelumnya dikumpulkan di ruangan kerjanya, “ya, tadi pagi (kemarin-red) bupati sudah menandatanganinya. Kita sudah kumpulkan pihak yayasan” jelas Andrie. Menurut Andrie, keputusan bupati yang sudah ditandatangani ini sudah final. Pihak sekolah diharapkan mematuhi kebijakan ini. Selain untuk mengantisipasi tawuran dikemudian hari, kebijakan ini pun diharapkan bisa jadi pelajaran bagi sekolah lainnya agar siswanya tidak terlibat tawuran. Untuk itu Andrie berharap sekolah mempersiapkan anak didik yang memiliki budi pekerti yang baik. Lebih jauh Andrie menjelaskan jika pihak yayasan sementara ini menerima keputusan bupati. Namun begitu, ke enamnya akan berupaya menemui Bupati untuk berdialog. Mereka beralasan, pihak sekolah sudah melakukan berbagai antisipasi agar siswa tidak terlibat tawuran, “mereka beralasan siswa yang sering terlibat tawuran di sekolahnya hanya sekitar 5 persen dari jumlah siswa di sekolah itu. Jadi tidak semuanya berbuat” tambah andrie menirukan tanggapan pihak Yayasan. Humas Serah Terima Jabatan Kepala Lapas Kelas II Purwakarta PURWAKARTA, (WN) LEMBAGA Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Purwakarta, kini mempunyai pimpinan baru, yang sebelumnya dipimpin oleh Iwan Amir,Bc.IP.,SH.,M.Si, kini dipimpin oleh Itun Wardatul Hamro, Bc.IP., S.Sos., M.Si. serah terima jabatan tersebut dilaksanakan di aula Lapas Purwakarta. Rabu (26/2). Dalam acara serah terima jabatan yang dilaksanakan secara sederhana ini, turut dihadiri oleh Wakil Bupati Purwakarta, Drs. H. Dadan Koswara, Kepala Kanwil Hukum dan Ham Jawa Barat, Kapolres Purwakarta, Dandim 0619, Kajari, Kepala Pengadilan Purwakarta serta Keluarga besar lapas Purwakarta. Wakil Bupati Purwakarta, Drs. H. Dadan Koswara, mengucapkan selamat datangnya kepada Kalapas yang baru, Dadan pun menambahkan bahwa Pemkan siap mensinergikan den- gan Lapas, terutama dalam pemberdayaan penghuni Lapas di Purwakarta. “ Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kalapas yang dulu yaitu bapak Iwan Amir, yang telah mengabdi di lapas purwakarta dengan berbagai program – program pemberdayaannya dan saya juga ucapkan selamat dating kepada ibu itun, semoga ibu bisa meningkatkan program – program yang sudah berjalan dengan baik sehingga pemkab dan lapas bisa mensinergikan terutama dalam memberdayakan penghuni lapas agar ketika dia keluar bisa mempunyai keahlian.”, ujarnya. Sedangkan menurut Kepala Kanwil Kemenkum dan Ham Jawa Barat, I wayan K Dusak, mengungkapkan beberapa program – program di Kemenkum Ham, salah satunya adalah tentang lapas, dirinya berharap agar lapas bisa lebih meningkatkan pemberdayaan bagi para penghuni lapas.”Salah satu fungsi Lapas adalah untuk memberikan pembinaan kepada para penghuninya sehingga keti- ka mereka keluar, mereka bisa mempunyai keahlian dalam berbagai bidang, saya apresiasi kepada Lapas Purwakarta yang telah berjalan dengan pembinaan dan pemberdayaan Lapas melalui barang produksi diantaranya bonek dan tempat sampah, hal itu sangat berguna sekali karena dengan diberdayakan para penghuni bisa mengaplikasikan ilmunya ketika berbaur dengan masyarakat dan ini salah satu program Kemenkum dan Ham, terutama dalam program pembinaan dan pemberdayaan Lapas.”, ujarnya. Hal itu juga, seperti yang diungkapkan oleh Iwan Amir, dirinya menuturkan bahwa selama menjabat sebagai kalapas, pemberdayaan penghuni lapas menjadi salah satu focus. “Alhamdullilah selama saya menjabat, kita mengarahkan para penghuni lapas pada pemberdayaannya melalui pembinaan, salah satunya adalah pembuatan boneka dan tempat sampah dimana hasil produksi mereka sudah sebagian diterima oleh masyarakat dan hal itu diharap- kan bisa melecut mereka untuk berusaha agar lebih baik dan terelebih mereka ketika dimasyarakat mempunyai keahlian.”, tuturnya. Sedangkan menurut Itun Wardatul, sebagai kalapas purwakarta yang baru, mengungkapkan bahwa dirinya akan terus berusaha meningkatkan program yang sedang berjalan di Lapas Purwakarta. “Saya ucapkan terima kasih sebelumnya, saya akan berusaha meningkatkan pemberdayaan serta menjalankan program – program yang sedang berjalan,sehingga fungi lapas sebagai pembinaan bisa berjalan dengan baik. “, tuturnya. Kegiatan sendiri dilanjutkan dengan penandatanganan serah terima jabatan yang disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkum dan Ham Jawa Barat, Wakil Bupati Purwakarta serta keluarga besar Lapas Purwakarta. HUMAS
  • 11. SAMBUNGAN Edisi 22/Th XIII/ 5 - 19 Maret 2014 11 Proyek Drainase di Desa Lopak Sepajang 1422 Dibidik Kejari MUARABULIAN, (WN) Kejaksaan negeri (Kejari) Batanghari akan segera mengecek dan memeriksa Pengerjaan proyek pembangunan Drainase sepanjang 1422 meter. Di RT 4 hingga RT 6 Desa Lopak Aur Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari yang diduga pengerjaan asal jadi. KASI Intel Kajari Muara Bulian, M Husaini, ketika dikonfirmasi mengatakan, Bahwa pihaknya akan segera mengecek pengerjaan proyek drainase tersebut yang diduga asal jadi. “Setelah mendapat informasi Kita akan periksa proyek tersebut,”ujar Husaini. Menurut Husaini saat ini pi- haknya sedang mengumpulkan data, jika data sudah lengkap baru pihaknya turun kelapangan. Apalagi proyek tersebut merupakan dana ABPN pusat untuk pembangunan percepatan infrastruktur pedesaan. “Proyek ini dananya dari pusat dan langsung kerekening desa, dan jika dalam pengerjaannya salah tentu akan diproses,” ujar Husaini. Diakui Husaini pihaknya baru mengetahui kalau proyek pembangunan drainase Desa Lopak Aur tersebut diduga asal jadi dari pemberitahaan dime- dia massa. “Kita baru mengetahui dari media massa, dan akan kita bidik proyek tersebut, apalagi pengerjaanya waktu pengerjaannya sudah lewat dan sekarang masih dikerjakan,” katanya. Lantas kapan pihak kejaksaan akan turun kelokasi, dikatakan dia dalam waktu dekat ini pihaknya akan turun kelokasi. “Kita tinggal menunggu waktu untuk turun, yang jelas dalam minggi ini kita turun,”tukasnya. Sekedar dikatahui pengerjaan pembangunan proyek drainase di desa lopak aur ke- camatan pemayung kabupaten batanghari sepajang 1422 meter merupakan proyek tahun 2013, dengan menelan dana yang cukup besar yakni senilai Rp 245000000 juta dari APBN pusat dan juga termasuk swadaya masyarakat lopak aur senilai 2 juta rupiah. Dengan waktu pengerjaannya 11 november hingga 30 desember 2013, namun pengerjaan proyel tersebut dikeluhkan warga karena dinilai asal jadi, bahkan hingga pertengahan januari 2014 proyek tersebut masih dikerjakan re- Pengelola Tol di Diminta Perhatikan Kebersihan Lingkungan Gerbang Tol PURWAKARTA, (WN) Beberapa gerbang tol di Purwakarta menjadi pusat perhatian pemkab terkait K3. Terutama gerbang tol Cikampek yang sebenarnya berada di wilayah kabupaten purwakarta tepatnya di desa Cikopo kecamatan bungursari. Gerbang tol yang merupakan akses jalan masuk utama ke Jakarta dari arah Cirebon dan Jawa Tengah ini, dibersihkan ratusan pegawai Pemkab Purwakarta. Selain membersihkan lingkungan disekitar pertigaan Gerbang Tol Cikampek, pegawai pemkab yang langsung dipimpin Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi, SH ini juga menertibkan sedikitnya 40 lapak pedagang yang memenuhi sepanjang 200 meter pinggiran jalan dari mulai pertigaan gerbang tol hingga pertigaan masuk kawasan Industri kota bukit indah. Bupati Dedi menilai keberadaan gerbang tol selalu terkesan kumuh dan kotor. Apalagi di gerbang tol Cikopo ini sebagai pintu masuk ke arah jakarta, seharusnya diperhatikan kebersihannya. Pengelola Tol diminta Dedi untuk memperhatikan kondisi ini. Bila perlu menurut Dedi, pengelola menyiapkan petugas kebersihan khusus untuk membersihkan areal gerbang tol dan pertigaan, “kegiatan K3 disini harusnya dilakukan pengelola Tol, termasuk perangkat rambu jalan di pertigaan ini, trafic light nya dibenerin, trotoarnya ditata” jelas Dedi. Lebih jauh menurut Dedi, pihaknya ingin menciptakan kondisi di sekitar gerbang tol cikopo ini menjadi tertata dan tampak rapi, seperti halnya di pertigaan gerbang tol sadang dan jatiluhur yang telah lebih dulu dibenahi. Termasuk membangun trotoar jalan, taman dan halte bus yang dibutuhkan para penumpang kendaraan umum. Menyinggung penertiban lapak pedagang, Dedi sebelumnya sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan yang diteruskan ke para pedagang akan rencana penertiban dan pembangunan di areal gerbang tol cikopo ini. Malah pemkab sudah menyediakan kompensasi sebesar 500 ribu rupiah kepada setiap pedagang, “kompensasinya langsung kita berikan sekarang ini. Jadi sebelum ditertibkan dan dibongkar, kita data dulu pemiliknya dan kita serahkan kompensasinya” tambahnya. Pendataan pedagang ini dilakukan untuk mengetahui domisili para pedagang. Kebanyakan diantaranya adalah pendatang dari kabupaten tetangga. Bagi mereka pedagang pendatang akan dikembalikan ke daerahnya, sementara bagi pedagang lokal akan ditempatkan pemkab di beberapa titik kios yang dibangun gratis bagi mereka. Termasuk kios di pusat kota pasar juma’ah. Wati (38) pedagang asal kalijati subang mengaku sudah berjualan sejak 2003 lalu. Lapak yang terbuat dari kayu dan atap bahan terpal dengan jenis jualan warung nasi ini telah menghidupi keluarganya. Namun begitu, Wati menyadari lapaknya ini mengganggu dan melanggar K3, “pasrah aja pak. Memang saya salah, mudah-mudahan kompensasi ini bisa jadi modal usaha di tempat lain” urai Wati. Humas Arsyad Tuding Bareskrim Polri Diskriminatif, Tidak Profesional SAMBUNGAN DARI HAL-1 Dalam surat No. Pol: B/ 1078/Dit III/VI/2008 tanggal 11 Juni 2008 perihal tindak lanjut penanganan kasus TPK Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat Periode 1999 s/d 2004 yang ditujukan kepada Pimpinan LSM KIPRAH Kuala Tungkal yang berujung pada kesimpulan bahwa belum tuntasnya pengiriman 36 (tiga puluh enam) berkas perkara anggota DPRD Tanjung Jabung Barat Periode 1999 – 2004, bukan semata-mata merupakan unsur kesengajaan atau kelemahan penyidik tindak pidana korupsi Direktorat Reskrim Polda Jambi namun akibat keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa PP 110 tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi. “Ini tentu saja telah menjadi ancaman serius bagi usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk menegakkan hukum, sekaligus dapat mengendorkan semangat pemberantasan korupsi yang saat ini sedang gencar dilakukan. Ini jelas-jelas tidak sejalan dengan egenda pemberantasan korupsi,” tegas Muhammad Arsyad Maksyum. Dalam salah satu amar Putusan Mahkamah Agung No.04/ G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002 tentang Hak Uji Materil terhadap PP 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, Mahkamah Agung menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat PP 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD tanggal 30 Novenber 2000 lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 211. Dalam literature hukum, kata Muhammad Arsyad, batal setelah dinyatakan artinya tidak berlakunya ketentuan tersebut setelah dinyatakan batal. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara hak uji materiil dicantumkan dalam berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara. Dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari setelah putusan MA dikirimkan pada tergugat ternyata tidak melaksanakan pencabutan demi hukum Peraturan Pemerintah tersebut tidak mempunyai kekeuatan hukum. Putusan Mahkamah Agung itu telah disampaikan kepada Presiden pada 27 Desember 2002. Ternyata Presiden tidak melaksanakan pencabutan. PP 110 tahun 2000 merupakan hukum positif hingga 26 maret 2003. Dan jika dihubungkan dengan kasus APBD tahun anggaran 2002 dan 2003 khususnya mengenai tindak pidana dilakukan, maka secara nyata seluruh anggota dewan Tanjung Jabung Barat diduga menikmati uang rakyat sehingga menimbulkan kerugian Negara. Banyak sekali keganjilan-keganjilan yang terdapat dalam surat Bareskrim tersebut, kata Muhammad Arsyad, misalnya surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2005, tentang penegasan tidak berlakunya PP 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, karena dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 21 tahun 1999. Yang seharusnya Surat Edaran Mahkamah Agung No.MA/ KUMDIL/70/71/K/2005 tanggal 28 Februari 2005 tentang penegasan tidak berlakunya PP 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD, karena dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Nomor 4 tahun 1999 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, dan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Surat Jaksa Agung Muda Tindak pidana Khusus, Nomor: B328/F/Fd.1/105/2005, tanggal4 Mei 2005 dan Nomor: B557/F/Fd.1/08/2005, tanggal 30 September 2005, yang seharusnya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-520/F.2.1/ 08/2003 tanggal 26 Agustus 2003. Surat Edaran ini diperkuat lagi oleh Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-328/ F/Fd.1/05/2005 tanggal 4 Mei 2005 yang memberi petunjuk kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi agar dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anggota DPRD dan Pejabat Pemda tidak lagi mengacu ke- pada PP 110 tahun 2000 tetapi didasarkan pelanggaran formal lainnya, kepatutan atau kelaziman dalam masyarakat, artinya melawan hukum secara materiil. “Ini membuktikan Bareskrim Mabes Polri tidak cermat, tidak teliti dan professional,” ucap Muhammad Arsyad Maksyum. Bareskrim Polri melalui surat telegram No.Pol: TR/75/IX/ 2005, tanggal 18 September 2005, telah memberikan arahan kepada para Direktur Reserse Kriminal Polda yaitu bahwa untuk semua kasus tindak pidana korupsi yang dipersangkakan dengan dasar hukum PP 110 tahun 2000, agar segera dihentikan proses penyelidikannya dan untuk kasus yang sudah dikirim dan sedang dalam penelitian Jaksa Penuntut Umum agar dikoordinasikan penyelesaiannya. Dalam UU Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 7 ayat (1) jenis dan hirarki peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: Undang – Undang Dasar Negara RI tahun 1945; Undang – Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah. Jika dikaitkan dengan peraturan diatas Surat Telegram No.Pol: TR/75/IX/2005 seharusnya tidak dijadikan dasar hukum untuk menghentikan proses penyidikan. Sesuai dengan karakter hukum Surat Telegram, ia bukanlah peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan mengikat keluar. Dengan tidak mencantumkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar jelas tidak memenuhi pasal 109 ayat (2) KUHAP, “Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya.” “Ini jelas melanggar prinsip penegakan hukum dengan caracara yang tidak bertentangan dengan hukum. Surat Telegram Bareskrim No.Pol: TR/75/IX/ 2005, tanggal 18 September 2005 tersebut tidak mengarah pada perbaikan dan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani korupsi. Akan tetapi lebih menonjol sebagai upaya untuk menghambat atau menghentikan proses hukum dalam penuntasan kasus korupsi terhadap politisi daerah dan bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas korupsi,” ucap Muhammad Arsyad. Menurut Muhammad Arsyad, tetap dapat dihukumnya anggota DPR yang diduga melakukan korupsi meskipun PP 110 tahun 2000 telah dibatalkan dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam perkara H. Machluddin Ahmad dan telah divonis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada 20 Desember 2005. Perkara Syarifuddin, SE telah divonis oleh Mahkamah Agung RI pada 14 Oktober 2008. Kedua perkara tersebut dapat dihukum dengan instrument hukum lainnya yaitu Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 51 Tahun 2001 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil – Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Putusan ini harusnya bisa menjadi Landasan (jurisprudensi) bagi kepolisian untuk tetap meneruskan proses hukum dalam kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD Kebupaten Tanjung Jabung Barat. Selain itu, kata Muhammad Arsyad, menurut data kejaksaan yang diterima Panja Penegakan Hukum dan Pemerintah Daerah DPR RI melalui berkas perkara dengan jumlah 907 orang anggota DPRD yang ditangani 29 Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia sebanyak 67 perkara dijerat dengan dasar hukum melakukan perbuatan melawan hukum formil menggunakan PP Nomor 110 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (tujuh perkara awalnya menggunakan PP Nomor 110 tahun 2000 kemudian diubah menjadi PP Nomor 105 tahun 2000). Kemudian 198 perkara lainnya sebagian dijerat dengan PP Nomor 110 tahun 2000 tentang pengelolaan dabn pertanggungjawaban Keuangan Daerah (45 perkara), ada juga yang dijerat dengan PP Nomor 105 tahun 2000 sekaligus dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003, Keputusan Mendagri Nomor 2 Tahun 1994 (7 Perkara). Menurut data Kepolisian RI yang berjudul “Data Tipikor Anggota DPRD terkait PP 110 tahun 2003 s/d 2005,” kasus di provinsi Jambi yaitu kasus DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 tersangka dinyatakan sempurna (P21). “Kenyataan yang ada kasus DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dua orang sudah selesai menjalani hukuman, dua tersangka masih dalam tahap perbaikan (P19), sedangkan untuk 36 anggota DPRD sampai saat ini belum ada tindak lanjut pelimpahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Seharusnya, ketika praktik diskriminasi terjadi Kabareskrim Polri secara konsisten memerintahkan bawaahannya untuk menjerat semua pelaku yang terlibat bukan justru meminta dihentikan proses penyelidikan,” ucap Muhammad Arsyad. Dapat dibayangkan, lanjut lagi, jika seandainya perkara korupsi APBD yang berkaitan dengan PP 110 tahun 2000 benar dihentikan akan menjadi malapetaka bagi daerah karena akan membebaskan secara missal yang diduga terlibat korupsi berjamaah di daerah. “Dengan prinsip aqulity before the law, Negara wajib melindungi warganya dari segala bentuk diskriminasi, termasuk perlakuan diskriminatif dalam proses hukum. Namun, apa yang indah dalam semboyan tidak selamanya menjadi kenyataan, “kata Muhammad Arsyad Maksyum. A.F kanan. Efendi salah seorang tokoh pemuda desa lopak aur ketika dikonfirmasikan sejumlah wartawan dilokasi mengatakan bahwa pengerjaan proyek drainase ini dinilai asal jadi dan diduga rawan penyimpangan. “Proyek drainase ini diduga asal jadi coba lihat sendiri bagimana pengerjaannya”kata dia sambil menunjuk pengerjaan proyek tersebut. Dikatakan dia proyek ini merupakan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Akan tetapi pengerjaan dilapangan tidak memuaskan masyarakat. Lebih lanjut Pen bahwa masyarakat sangat kecewa dengan pembangunan proyek ini, pen menduga bahwa proyek ini dikerjakan tidak sesuai dengan progresnya. Bisa dilihat dari kedalamanya serta cara pengerjaanya. Sehingga proyek ini diduga asal selesai saja. “Biasanya yang namanya drainase iti kedalamnya tidak kurang dari 30 Cm, namun kita lihat sekarang hanya 10 Cm saja. Kan jelas pengerjaan ini asalasalan”, sesalnya. Dia juga berharap agar pihak kejari atau pun lembaga terkait dapat segera memeriksa pembangunan proyek ini. Menurutnya bahwa pengerjaan proyek ini benar-benar asal jadi, sehingga menyebabkan kerugian negara, dan berharap kepada lembaga terkait untuk bertindak, agar pengerjaanya tidak main-main. “Proyek inikan sudah lewat batas waktu yang sudah ditentukan, oleh karna itu kami berharap agar pihak kejari atau pun kepolisian apa pun namanya, agar turun kelapangan untuk mengecek langsung kondisi pengerjaan proyek ini, kami sangat kecewa karna kami menganggap pengerjaan proyek ini sudah keterlaluan dan mainmain”, sebutnya. tim Boediono Ada Dalam Dakwaan Budi Mulya? SAMBUNGAN DARI HAL-1 TERKAIT penyimpangan tersebut menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 689.394 miliar dari pemberian FPJP ke Bank Century dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,742 triliun dari pemberian penyertaan modal sementara ke bank yang kini berganti nama menjadi Bank Mutiara tersebut. Pakar Hukum dan Perbankan Pradjoto dalam sebuah diskusi yang dilakukan di Jakarta, Minggu (2/3). “Pada prinsipnya, dalam Pasal 50 KUHP secara eksplisit disebutkan setiap pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tidak dapat dihukum terkait keputusan yang diambil,” ujarnya. Menurutnya pasal tersebut untuk memberi pembatasan antara wilayah hukum administrasi negara dan hukum pidana. Pradjoto mengatakan, dalam kasus Century justru berbeda dari falsafah yang terkandung dalam pasal tersebut. “Cepat atau lambat, akan banyak pejabat negara yang menjadi tawanan politik karena menggunakan pendekatan hukum pidana akibat dampak dari keputusan yang diambil.” Menurutnya, keputusan untuk memberikan bailout untuk menyelamatkan Bank Century tidak ada masalah. Secara global, lanjut Pradjoto, berlaku mekanisme Letter of the last resource yang digunakan apabila terjadi krisis. Dan di Indonesia mekanisme tersebut disebut fasilitas pembiayaan jangka pendek (FPJP). “Masyarakat dan banyak pihak terjebak dengan istilah fasilitas yang seakan-akan adalah pemberian cuma-cuma,” ujarnya. Padahal, lanjut Pradjoto, hal itu berarti apabila ada bank yang bermasalah bisa datang ke bank central untuk meminta bantuan likuiditas yang diberikan dalam bentuk kredit jangka pendek tidak lebih dari 3 bulan dengan jaminan 150% dari nilai kredit. Indikasi pidana dalam kasus Century menurutnya karena ada perubahan peraturan Bank Indonesia yang dianggap memiliki tujuan untuk memberikan jalan kepada Bank Century dari minimal CAR sebesar 8% menjadi asal CAR positif. “Padahal tidak satu pun perubahan yang mengarah ke satu bank saja.” Perubahan CAR 8% menjadi asal positif menurutnya karena ada beberapa bank yang alami likuiditas sama seperti Century. “Kalau bank jatuh, akan diikuti rentetan bank lain. Sama seperti tahun 1997,” jelas Pradjoto. Rekson/Berbagai Sumber) Kejagung Janji Buka Kasus Apidus Babel SAMBUNGAN DARI HAL-1 ARIEFSYAH Mulia Siregar diduga telah melawan hukum terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Menurut Slamat, Ariefsyah Mulia Siregar diduga telah melawan Undang-undang BPK No 15 tahun 2006 dengan alih-alih memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada Ketua KONI Kabupaten Bangka Selatan, Sofian, AP. BPK sudah menyatakan di dalam surat nomor 22/S/XVIII/03/2013 bahwa tidak terdapat hal atau bukti baru atas temuan pemeriksaan yang diangkat oleh BPK RI. tim Sean “Idol” Ke KPK SAMBUNGAN DARI HAL-1 RUPANYA, ayah Sean bakal memimpin persekutuan doa bagi pegawai KPK yang beragama Nasrani hari ini. Gadis berusia 18 tahun itu datang menemani sang ayah. Sean juga bakal menyanyi dalam acara tersebut. Ayahnya terlihat membawakan gitar untuk Sean. Sean adalah finalis ajang pencarian bakat Indonesian Idol musim ketujuh. Ia merupakan kontestan termuda dalam sejarah Indonesian Idol. Sebelum mengikuti Indonesian Idol, Sean pernah menjadi finalis Akademi Fantasi Indosiar Junior. tim Karyawan Ekspedisi Gelapkan Barang Elektronik Rp 5 M SAMBUNGAN DARI HAL-1 SALAH satu pelaku berinisial AD alias RM merupakan sopir di perusahaaan ekspedisi tersebut. AD dibantu dengan tiga tersangka lainnya antara lain AJ alias JN, ES dan HAS alias HP. “Penangkapan ini merupakan pengembangan beberapa tempat. Bahkan pelaku telah menaruh barang ini di beberapa tempat seperti Jakarta Timur, Bekasi, Subang, dan Kebumen Jawa Tengah,” ujar Kasat. Para pelaku dijerat Pasal 374 dan Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. “Kami masih melakukan pengembangan beberapa pelaku yang masih masuk DPO (daftar pencarian orang) dan barang bukti yang lainnya yang belum ditemukan,” imbuh Dedy. Selain ratusan barang elektronik, kepolisian juga menyita satu truk Hino Nopol L 8950 UZ berikut STNK dan kunci kontak. Satu lembar delivery notice, dan satu lembar tally sheet (out) serta 5 handphone. Red/rademan
  • 12. ADVETORIAL 12 Edisi 22/Th XIII/ 5 - 19 Maret 2014 PENGUMUMAN : Sehubungan akan diadakan RUPS PT.Darma Putra Linita berkedudukan di Jakarta Utara, maka kepada seluruh pemegang saham diundang untuk hadir pada : SENIN, 03 MARET 2014 PUKUL : 09.00 WIB TEMPAT : KOMPLEK PERKANTORAN PULOMAS BLOK II NO 12, JL. PERINTIS KEMERDEKAAN 1. 2. Adapun isi rapat adalah : Perubahan susunan Direksi dan perubahan kedududkan persero Menurunkan Modal Dasar dari Rp 1.000.000.000,menjadi Rp 500.000.000,- dan modal setor dari Rp 550.000.000,menjadi Rp 250.000.000,Demikianlah pengumuman ini disampaikan guna memenuhi ketentuan pasal 82 UU No 40 Tahun 2007. Jakarta, 28 Pebruari 2014 DIREKSI Ir. Ian Febro Josua M.Sihombing