HARIAN WARTA NASIONAL
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
    Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,238
On Slideshare
1,238
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. 1Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 INFO HUKUM JAKARTA, (WN) Proyek pembangunan kantor Suku Dinas (Sudin) Perhubungan Jaktim yang beralamat di Terminal Rawamangun, Jakarta Timur dikerjakan asal jadi dan terindikasi hasil pemenang lelangnya pun direkayasa. Pasalnya, proyek tersebut pengerjaanya tidak men- cantumkan papan proyek sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Ketua LSM INFASI, Ir Ian FJM Sihombing mengata- kan dilapangan tidak terlihat papan proyek serta Izin Mendirikan Bagunan (IMB). “Mulai dari awal sejak pemasangan, pundasi tidak benar dan tiang penyangga coran sambunganya miring. “Apa ini yang dimaksud pemenang hasil lelang pekerja yang pro- pisional, “tegasnya. Ian FJM Sihombing menghimbau Gubernur Jokowi harus seg- era mencopot dan menggantikan Sudin Perhubungan Jakarta Timur, MirzaAryadi yang tidak becus menjalankan tugasnya kare- na memelihara rekanan tidak memenuhi syarat. Mirza Aryadi sebagai Kasudin Perhubungan Jakarta Timur saat di temuin Harian Warta Nasional di kantornya, salah satu penjaga menga- takan, bapak sedang rapat. (CH) Proyek Kantor Sudin Perhubungan Asal Jadi JELANG LENGSER Walikota Obrak Abrik Pejabat di Pemkot MALANG (WN) Mutasi sebanyak 188 pejabat Pemkot Malang, hari Jumat lalu mengundang kriti- kan. Terlebih, mutasi tersebut di luar kewa- jaran apalagi dilakukan diakhir masa jaba- tan wali kota dan menonjobkan pejabat es- elon II B. Sebanyak 160 diantaraya peja- bat eselon II B (setingkat kepala dinas), es- elon III dan eselon IV. 28 pejabat lainnya yakni kepala sekolah. Mutasi kali ini mengundang sorotan dan berbagai desas desus. Apalagi, dilakukan persis sepekan jelang pergantian wali kota. Selain itu baru kali ini ada pejabat eselon II B yang dinonjobkan dari jabatannya. Yakni Mardioko dibebastugaskan dari jabatan Kadis Pendapatan Daerah. Office: Komplek Ruko Pulomas Blok VI No. 15 Jl. Raya Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur 13260 Phone: (02Phone: (02Phone: (02Phone: (02Phone: (021) 41) 41) 41) 41) 47868068. F7868068. F7868068. F7868068. F7868068. Fax: (02ax: (02ax: (02ax: (02ax: (021) 41) 41) 41) 41) 4720642720642720642720642720642 Email:Email:Email:Email:Email: lsminfasi@gmail.comlsminfasi@gmail.comlsminfasi@gmail.comlsminfasi@gmail.comlsminfasi@gmail.com FFFFFacebook: Lembaga Swacebook: Lembaga Swacebook: Lembaga Swacebook: Lembaga Swacebook: Lembaga Swadaadaadaadaadayyyyya Masya Masya Masya Masya Masyarakarakarakarakarakat Infasiat Infasiat Infasiat Infasiat Infasi KKKKKeeeeetua Umum:tua Umum:tua Umum:tua Umum:tua Umum: kkkkkeeeeetuaumum@lsminfasi.comtuaumum@lsminfasi.comtuaumum@lsminfasi.comtuaumum@lsminfasi.comtuaumum@lsminfasi.com Bendahara Umum:Bendahara Umum:Bendahara Umum:Bendahara Umum:Bendahara Umum: bendaharaumum@lsminfasi.combendaharaumum@lsminfasi.combendaharaumum@lsminfasi.combendaharaumum@lsminfasi.combendaharaumum@lsminfasi.com KKKKKeeeeetua Bidang Huktua Bidang Huktua Bidang Huktua Bidang Huktua Bidang Hukum dan HAM: kum dan HAM: kum dan HAM: kum dan HAM: kum dan HAM: keeeeetuabidanghuktuabidanghuktuabidanghuktuabidanghuktuabidanghukum@lsminfasi.comum@lsminfasi.comum@lsminfasi.comum@lsminfasi.comum@lsminfasi.com Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 E-mail: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500Rp 5.500Rp 5.500Rp 5.500Rp 5.500,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim) >>bersambung hal . 15 >>bersambung hal . 15 Robert Tantang KPK Ungkap Bailout Century Sebelumnya, Direktur Uta- ma PT Century Mega In- vestindo, Robert Tantular me- nantang KPK untuk men- gungkap dana bailout terkait pemberian Fasilitas Penda- naan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Centu- ry sebagai bank gagal ber- dampak sistemik. “Minggu lalu saya minta KPK untuk lebih mendalami uang yang Rp6,7 triliun dan ternyata KPK memanggil saya lagi,” kata Robert sebelum menjalani pemeriksaan di KPK, Jumat (13/9). Robert sudah divonis em- pat tahun penjara di Pengadi- lan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus Century ini ber- harap KPK serius mendala- mi soal uang Rp6,7 triliun itu. “Mudah-mudahan KPK be- nar-benar mau menyelidiki lebih lanjut uang yang 6,7 tri- liun itu,” ungkap Robert. Kendati sudah lantang menyatakan adanya penyim- pangan dalam pemberian bailout tersebut, terpidana kasus penggelapan dana na- sabah ini enggan menyebut- kan nama-nama yang ber- tanggung jawab. “Jadi ini akan didalami terus, silakan tanya ke penyidik,” tukasnya. Robert menuturkan, per- kara ini bermula, pada 29 Oktober 2008. Saat itu, Direk- si Bank Century mengajukan permohonan FPJP senilai Rp1 triliun kepada BI. Namun, tidak pernah diberikan hing- ga waktu kliring pada 13 No- vember 2008. FPJP baru diberikan pada tanggal 14 November 2008 sampai tang- gal 18 November 2008 den- gan total Rp689 miliar. Lalu, tanggal 21 November 2008, LPS mengambil alih Bank Century dan mulai terjadi pengucuran dana bailout tanggal 24 November 2008 sampai tanggal 21 Juli 2009 yang totalnya sampai dengan Rp6,7 triliun. Penentuan bailout itu di- lakukan dalam rapat KSSK yang dilakukan di Departe- men Keuangan (Depkeu), di- mana rapat tersebut diant- aranya juga dihadiri oleh Bo- ediono, Sri Mulyani, Raden Pardede, dan Marsilam Si- manjuntak. Robert sendiri mengaku tidak dilibatkan dalam rapat tersebut walau dirinya juga diundang hadir dan hanya diminta untuk menunggu diruangan berbe- da. Seusai rapat, Bank Cen- tury kemudian dinyatakan se- bagai Bank gagal berdamp- ak sistemik dan dibailout Rp 6,7 triliun serta diambil alih oleh LPS. Selain memanggil Robert, KPK juga memanggil pegawai Bank Indonesia bernama En- dang Kurnia. Sama seperti Robert, Endang juga akan di- periksa sebagai saksi. Wakil KPK Busyro Muqod- das mengatakan, KPK terus mendalami dan mengem- bangkan kasus Century. Se- belumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuan- gan Ahmad Fuad Rahmany diperiksa penyidik KPK dalam konteks sebagai Ketua Badan Penanaman Modal. Dua hari lalu, usai diperik- sa penyidik, Fuad mengata- kan bahwa dia termasuk tak setuju Bank Century dikata- kan gagal. “Perusahaan yang tak sedang memperdagang- kan sahamnya kok dibilang sistemik,” ujar dia. rekson/ berbagai sumber JAKARTA, (WN) KomisiPemberantasanKorupsi(KPK) memastikanakanmendalamiketeranganbekas Direktur Utama PT Century Mega Investindo, RobertTantular,terkaitdugaanpenyelewengan danabailoutkeBankCenturysebesarRp6,7 triliun.KPKmenganggapRoberttelah memberikaninformasiberhargadalam pengungkapankasusCentury.“Iya,tentusajadi dalami(pengakuanRobert),”kataJuruBicara KPKJohanBudiSaptoPrabowodihubungi wartawan,Sabtu(14/9). Johan Budi Sapto Prabowo RACHEL AMANDA Ingin Perankan Karakter Orang Sakit Jiwa Jakarta WN Berperan sebagai tokoh anak-anak maupun remaja sudah biasa bagi aktris cilik Rachel Aman- da. Tapi menurutnya, hal itu tak cukup. “Aku ingin banget dapat film yang karakternya abu-abu kayak film pyscho gitu. Suka yang berkepribadian ganda yang tiba-tiba nusuk,” kat- anya saat ditemui di ka- wasan Cibubur Jakarta Ti- mur, Jumat malam (13/9). Menurutnya, peran orang sakit jiwa ini menarik dan be- lum pernah dila- kukannya. Bi- asanya Amanda selalu dapat per- an protagonis baik di sinetron maupun di film. >>bersambung hal . 15 DPR Akan Panggil Kapolri JAKARTA, (WN) Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Gede Pasek Suardika menyatakan akan memanggil dan mengevaluasi pimpinan Kepolisian jika Brigadir Kepala Sukardi se- dang tugas resmi saat ditembak kelompok tidak dikenal di Kuningan, Jakarta Selatan. Pimpinan Polri dinilai melanggar kesepaka- tan bersama saat rapat di Komisi Hukum, tak ada lagi anggota polisi yang berdinas sendi- rian. “Prosedur tetapnya sudah disepakati di komisi, kalau itu kerja resmi berarti pimpinan- nya harus dievaluasi,” kata Pasek saat dis- kusi di Cikini, Sabtu, 14 September 2013. Ia juga menyatakan, seorang polisi ber- dasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2004 memang bekerja selama 24 jam sela- ma ada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. >>bersambung hal . 15 Jokowi Sidak Minta Apartemen Dibenahi GUBERNUR DKI Jakarta, Joko Widodo meminta Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta menjatuhkan sangsi kepada pengelola Apartemen yang tidak memenuhi syarat. Saat meninjau langsung kondisi apartemen yang dihuni oleh sekitar 200 warga, milik Robinson di Jembatan Tiga saat sidak ke Jakarta Utara yang tidak memenuhi syarat.... >>Berita selengkapnya hal . 2 Gaji DPRD Banyuwangi Mengalir ke Lapas KASUS penyalahgunaan narkotika yang menyeret Totok Sugiarto ke meja hijau ternyata tidak menghentikan aliran dana berupa gaji bulanannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Gaji sebesar Rp 13,965 juta tetap diterimanya walaupun telah positif memakai sabu-sabu seberat 0.33 gram. Rinciannya, gaji yang harus diterima Rp 3,197 juta perbulan... >>Berita selengkapnya hal . 7
  • 2. 2 Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 EDITORIAL KEPALA PERWAKILAN/ BIRO KEMENTERIAN AGAMA: Boy Budi Lubis. DKI JAKARTA : Chandra Pasaribu, POLDA METROJAYA : Wilson JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: ali, JAKARTA TIMUR : P. Hutajulu, Effendi Limbong SH, Renaldo, Deka Pratama. JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, Amus Permana Gurning, Karyaman Harahap, CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha, Irman N.F SUKABUMI : Libra Rustiana, Asep Rohendi, Radi Priadi,, KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC , KABUPATEN BANDUNG : G.Rudi Arianto S, Jatigor Habeahan, Zulkifli Siregar, , KABUPATEN BANDUNG BARAT : Juliater Silaen, Parinton Rianto Sianipar, CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : Adam Pribadie , Deden Solihin, Supriatna, Agus Lukman, KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : Hendra Setia Permana, SUMEDANG : CIREBON : Susanti SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : Anton, KABUPATEN BEKASI : Gomba Sianipar, M. Marbun, BOGOR/DEPOK : Djuni Dwi Yantoro David Malau, Hasan Hermansyah, BANTEN: LEBAK : TANGERANG: Pijar, Rosdiana, SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Wisnu Bangun Saputra. LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, BIRO MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH. PEKANBARU: SIAK : PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Sabam Silitonga, Marlan Pasaribu, Barimbing, LUMBANG HASUNDUTAN : Arysman Pasaribu, Lasro Nahampun, Jinitua Pandiangan, Lamro Meha, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hipni, Abdul Fatah, PALEMBANG : Ahmad, LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : Usman Irawan, BAYUASIN : M.Riza Vahlevi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : Jean Montolalu, Rustam Abdullah, NIAS : Delisama Ndruru Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM “INFASI” KOMISARIS Sylvia Hutajulu, SE DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu PEMIMPIN UMUM Ir. Jamangalap Simanullang WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Chanda Pasaribu (HP. 081384512051) DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu PIMPINAN PERUSAHAAN Martua Sirait WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR EKSEKUTIF Posta Tamba REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Janri Sitorus SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing Hj. Zakariani Santoso Panther Roland PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Robert Sahat Marbun, Endang Suhaedi, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan ALAMAT REDAKSI Jl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15 Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260 Telp/Fax: (021) 47868058 – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com, harianwartanasional@yahoo.co.id ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Perum Griya Ciwangi Blok H1 No 2, Kecamatan Bungursari, Purwakarta E-mail :wartanasional@rocketmail.com, NO REKENING BANK MANDIRI : 132-00-1264034-9, A/N : Rekson Hermanto P KEPALA PERWAKILAN DKI JAKARTA Chanda Pasaribu KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT Martua Sirait ALAMAT Perum Marga Asih, Blok B-5, No 2, Bandung KEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARA Sabam Silitonga KOORDINATOR Marlan Pasaribu KEPALA PERWAKILAN JAWA TIMUR Heru Eko Susilo KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARA Ibnu Kisman Ngau SIRKULASI: Komaludin, PERCETAKAN PT Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) Kepala Perwakilan/Kepala Biro dan Koresponden di Harian Warta Nasional di seluruh Indonesia dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Bagi yang berminat dapat menghubungi : Hp. 08212 558 2006 ttd Redaksi DIBUTUHKAN Mencatat Buku Sejarah Merawat Peradaban JANGAN sekali-kali melupakan sejarah, kata Bapak Prokla-ma-tor RI Soekarno. Dalam sejarah terkandung peradaban bang-sa. Ada beragam cara untuk merawat sejarah dan peradaban, bisa dengan mencatatkannya dalam buku-buku sejarah atau dengan mengoleksi peninggalan-peninggalan nenek moyang di dalam museum. Menjaga harta peninggalan nenek moyang akan menjadi ajang edukasi. Di satu sisi ia membangkitkan gairah anak bangsa untuk mengulang sukses di masa lalu. Di sisi lain, dengan mempelajari sejarah, bangsa ini bisa belajar untuk tidak terperosok seperti masa lalu. Namun, kasus pencurian empat artefak emas dari ruang Khasanah Emas Arkeologi Gedung A, Lantai 2, Museum Nasional. mempertontonkan sebuah ironi. Benda-benda purbakala yang hilang ialah lempeng naga mendekam berinskripsi, lempeng bulan sabit beraksara, wadah bertutup, dan lempeng Harihara, semuanya berasal dari abad ke-10 Masehi. Benda-benda itu diketahui hilang pada Rabu. Ironi karena bangsa ini lalai merawat peradabannya sendiri. Juga, ironi karena benda purbakala yang semestinya menjadi wahana edukasi mendadak berubah menjadi barang ekonomi yang dicuri untuk diperjualbelikan. Sesungguhnya, pencurian benda-benda bersejarah tidak sekali ini saja terjadi di Museum Nasional. Pada 1961, 11 permata koleksi raib. Ada pula barang keramik yang menghilang pada 1992 dan tidak kembali lagi hingga saat ini. Lukisan maestro lukis nasional Basuki Abdullah pun sempat hilang pada 1996, tapi dapat ditemukan kembali berkat bantuan jaringan museum internasional. Itu merupakan bukti betapa bangsa ini tidak piawai merawat sejarah dan peradaban. Di satu sisi, museum lalai menjaga benda-benda bersejarah dan purbakala bernilai hebat itu. Penyelidikan menunjukkan kamera closed-circuit television yang memantau empat artefak dari Mataram Kuno itu mati. Itu menunjukkan kontrol pihak museum terhadap perlengkapan pengamanan museum minimalis. CCTV baru diketahui mati ketika keempat benda purbakala tersebut diketahui lenyap. Di sisi lain, orang-orang egoistis mencuri benda- benda tersebut demi kepentingan ekonomi. Mereka mencuri dan menjual untuk koleksi pribadi atau koleksi museum internasional. Oleh karena itu, Polri harus serius menyelidiki kasus itu agar segera bisa menangkap pelakunya. Penegak hukum kelak harus menghukum berat pelaku karena ia tidak sekadar mencuri benda purbakala, tetapi juga mencuri peradaban bangsa. Pihak museum juga harus memanfaatkan jaringan museum internasional untuk mendeteksi keberadaan empat benda purbakala yang hilang itu. Kita berharap dengan menggunakan jaringan museum internasional, keempat benda purbakala bisa kita temukan sebagaimana lukisan Basuki Abdullah. Di masa mendatang, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, harus sungguh-sungguh menjaga museum dan segala isinya. Menjaga museum dan segala isinya secara sungguh- sungguh menjadi bukti bahwa bangsa ini menghargai peradabannya. (**) OLEH : REKSON H.POLEH : REKSON H.POLEH : REKSON H.POLEH : REKSON H.POLEH : REKSON H.PASASASASASARIBUARIBUARIBUARIBUARIBU PemimPemimPemimPemimPemimpin Rpin Rpin Rpin Rpin Redaksiedaksiedaksiedaksiedaksi Jokowi Sidak, Minta Apartemen Dibenahi BANGUNAN yang terdiri dari 400 unit itu dinilai tidak memenu- hi syarat, di mana bagian base- ment yang sejatinya untuk parkir kendaraan jutrsu dijadikan ru- mah kos oleh pengelola. Ham- pir semua fasilitas di apartemen tersebut tidak terpenuhi dengan baik. Bahkan, sejumlah kabel lis- trik terlihat tidak pada posisi stan- dar. “Saya memang mau melihat kondisi-kondisi di apartemen yang fasilitasnya tidak terpenuhi, contohnya Listrik, kabelnya tidak pada posisi standar. Kemudian yang kedua basement, harusn- ya fasilitas untuk parkir tapi dipa- kai untuk kos.” kata Jokowi Jokowi pun memerintahkan agar rumah kos tersebut segera dibongkar. “Saya perintahkan ini dibongkar. Ini akan menjadi pel- ajaran bagi yang lain. Kalau fungsi memang untuk parkir harus untuk parkir. Ini men- yangkut keselamatan penghuni,” tegasnya. CH JAKARTA, ( WN) GubernurDKIJakarta,JokoWidodomeminta DinasPengawasandanPenertibanBangunan(P2B) DKIJakartamenjatuhkansangsikepadapengelola Apartemenyangtidakmemenuhisyarat.Saat meninjaulangsungkondisiapartemenyangdihuni olehsekitar200warga,milikRobinsondiJembatan TigasaatsidakkeJakartaUtarayangtidak memenuhisyarat, Jakarta Kaji Aturan Jam Malam Bagi Pelajar JAKARTA, (WN) Badan Akuntabilitas Keuan- gan Negara (BAKN) DPR RI me- nemukan adanya keganjilan dalam proyek Pembangunan Pusat Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) atau yang lebih dikenal dengan proyek Hambalang. “Kita sudah selesaikan telaah dan sudah mengambil kesimpu- lan. Kita menemukan beberapa keganjilan yang pada akhirnya, paling tidak 3 poin yang mestin- ya menjadi rekomendasi dari hasil telaah BAKN tersebut,” kata anggota BAKN DPR RI, Teguh Juwarno di Gedung MPR/DPR/ DPD RI, Jakarta, Jumat Rekomendasi pertama, BAKN DPR RI akan memin- ta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar menelusuri aliran dana Hambalang tersebut. “BAKN DPR RI akan meminta rekomendasi dari PPATK untuk menelusuri seluruh aliran dana yang terkait dengan komitmen fee yang muncul dari situ,” kata Teguh. Rekomendasi kedua, kata politisi PAN itu, BAKN DPR RI melalui pimpinan DPR RI akan meminta agar majelis etik BPK RI untuk melakukan investigasi terkait bocornya kertas kerja BPK RI yang di dalamnya menyebut- kan 15 nama anggota Komisi X DPR RI terlibat dalam proyek tersebut. “Karena yang beredar di te- man-teman wartawan itu adalah kertas kerja BPK. Karena kertas kerja BPK itu sendiri sangat ber- sifat rahasia. Dan itu jelas san- gat-sangat melanggar UU. Maka harus dilakukan investigasi apa- bila ditemukan pembocornya, maka harus ditindak,” kata Teg- uh. Rekomendasi selanjutnya, BAKN DPR RI mendesak KPK untuk sesegera mungkin menuntaskan kasus ini. EDWARD BAKN DPR RI Temukan Keganjilan Proyek Hambalang JAKARTA, (WN) Pemerintah Provinsi (Pem- prov) DKI Jakarta akan seg- era memberlakukan jam malam khusus bagi pelajar di seluruh ibukota agar tidak ada lagi yang berkeliaran pada tengah malam. “Pelajar itu kan anak-anak di bawah umur, dan anak- anak yang masih di bawah umur itu seharusnya tidak boleh berkeliaran pada malam hari apalagi tengah malam atau dini hari. Makan- ya, kita akan coba terapkan jam malam,” kata Wakil Gu- bernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis. Menurut pria yang akrab disapa Ahok itu, pada malam hari ada banyak sekali kegia- tan yang bersifat negatif, ter- utama jika dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. “Maka dari itu, harus ada peraturan yang melarang anak-anak di bawah umur berkeliaran pada malam hari. Sehingga, anak-anak juga bisa terhindar dari berbagai kegiatan negatif,” ujar Ahok. Saat ini, Wakil Gubernur menuturkan rencana pem- berlakuan jam malam bagi siswa-siswi masih dalam proses pengkajian dan pem- bahasan lebih lanjut oleh Di- nas Pendidikan DKI Jakarta. “Kita sudah minta Dinas Pendidikan DKI untuk mema- tangkan rencana tersebut. Selain itu, kita juga akan men- gajak pakar atau ahli untuk berdiskusi mengenai jam malam bagi pelajar,” tutur Ahok. Sembari menunggu kelanjutan dari rencana pen- erapan jam malam itu, dia meminta agar para orang tua turut mengawasi kegiatan anak-anaknya, terutama jika kegiatan tersebut dilakukan pada malam hari. “Peran orang tua jelas san- gat dibutuhkan, yakni untuk mengawasi kegiatan anak- anaknya, apalagi di malam hari. Jangan sampai anak- anak melakukan kegiatan yang negatif, seperti kebut-ke- butan, berkeliaran di hotel, pinggir jalan, dan sebagain- ya,” ujarnya. Ahok menerangkan bahwa rencana pemberlakuan jam malam tersebut tidak ada kaitannya dengan peristiwa kecelakaan yang melibatkan anak dari pasangan selebriti Ahmad Dhani dan Maia Es- tianty pada Minggu (9/9) lalu. “Bukan, peraturan ini tidak ada hubungannya dengan kasus itu. Peraturan ini justru dibuat supaya segala kegia- tan para siswa di ibukota bisa terawasi dengan baik,” tam- bah Ahok. wilson
  • 3. 3Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 METROPOLITAN P2B Kecamatan Makasar Tak Becus Jalankan TufoksinyaSementara itu Kasie P2B Kec makasar saat di temuin Harian Warta Nasional yang diterima salah satu stafnya Didin menga- takan, sesuai peraturan kita sudah jalankan dan saya tidak pernah macam-macam, kalau memang itu melanggar tetap kita tidak, ungkapnya. Namun dari hasil pantauan Wartawan Harian Nasional di lapangan untuk menutupi biang keladinya supaya jangan ket- ahuan pelanggaranya si pemil- ik menutupi Papan IMB dengan sarung. Ironisnya, kendati sejumlah aktivis LSM/Ormas, sudah me- layangkan surat pengaduan, ter- hadap Kadis P2B Jakarta, ten- tang bangunan yang tidak se- suai izin di Kec. Makasar, I Putu Ngurah Indiana, ikutan latah seperti Andor Siregar, tidak mampu berbuat banyak, guna menertibkan tidak sesuai izin tersebut. Ir Ian FJM Sihombing se- bagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Investigasi Fakta Konsitusi (INFASI) saat di temuin di kantornya di komplek per- tokoan Pulomas Jakarta Timur mengatakan, meminta Guber- nur Jokowi untuk segera men- copot Kepala Dinas P2B I Putu Ngurah Indiana dari jabatanya karena dia mengijinkan ba- gunan tersebut berdiri dan tidak becus menjalankan tugasnya. Dari hasil Investigasi , Me- nurut Ian di Wilayah Kota Ad- ministrasi Jakarta Timur me- rupakan sarang bagunan yang kebanyakan melanggra perun- tukan baik untuk tempat tingal ,bikin usaha serta tidak memilik Izin Mendirikan Bagunan IMB.”Apa kinerja Walikota Jakarta Timur selama ini “.Tegasnya. CH JAKARTA, (WN ) PenertibandanPengawasanBangunan(P2B) KecamatanMakasarPemerintahanKota Administrasi Jakarta Timur (Jaktim) tutup mata dan terkesanmemeliharabangunanyangmelangar peraturansesuaiPerda7tahun2010. Pemkot Gelar Konvensi Gugus Kendali Mutu Nantinya juara Gugus Kendali Mutu tingkat Provinsi DKI Jakar- ta akan mewakili Provinsi DKI Jakarta pada Konvensi Gugus kendali Mutu Tingkat Nasional pada bulan November 2013 di Yogyakarta,” kata Hj. Sus Chris- tine, Asisten Perekonomian dan Administrasi Jakarta Timur, saat membuka acara. Kasudin Perindustrian dan Energi Jakarta Timur, Dra. Tuti Kurniati, M.Si, mengatakan, kegiatan Konvensi GKM ini merupakan rangkaian kegiatan pembentukan kelompok Gugus Kendali Mutu di tingkat Jakarta Timur. Menurutnya, saat ini te- lah terbentuk tiga kelompok GKM di Jakarta Timur yaitu, CV. Zio Nutri Prima (Kelurahan Ke- lapa Dua Wetan, Kecamatan Ciracas) dengan jenis industri sari buah, CV. Inaura Anugerah (Kelurahan Kayu Putih, Keca- matan Pulo Gadung) dengan jenis industri kosmetik dan Srikreasi Garmen Lestari (Kelu- rahan Pulogebang, Kecamatan Cakung) dengan industri paka- ian jadi. “Dalam kegiatan Konvensi Gugus Kendali Mutu Tingkat Jakarta Timur Tahun 2013, ter- pilih menjadi Juara I yaitu CV. Zio Nutri Prima, Juara II adalah Srikreasi Garmen Lestari dan Juara III yaitu CV. Inaura Anuger- ah,” kata Tuti. Menurut Tuti, CV. Zio Nutri Prima pun otomatis akan mewak- ili Jakarta Timur ke Konvensi GKM tingkat Provinsi DKI Jakar- ta Tahun 2013. Ch JAKARTA, (WN) Dalam rangka pembinaan terhadap industri kecil dan me- nengah, Sudin Perindustrian dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, menggelar Konvensi Gu- gus Kendali Mutu (GKM) Tingkat Jakarta Timur, di Hotel Alia, Jl. Mataman Raya No. 224, Jatine- gara, Kamis. Konvensi ini sendi- ri bertujuan untuk memilih pe- serta terbaik yang akan mewak- ili Jakarta Timur untuk mengikuti kegiatan yang sama di tingkat Provinsi DKI Jakarta. “Wakil dari Jakarta Timur nantinya akan bersaing dengan perwakilan wilayah kota lainnya di tingkat Provinsi DKI Jakarta. JAKARTA, (WN) Walikota Jakarta Timur H.R. Krisdianto, mengajak ma- syarakat untuk memerangi pe- nyakit demam berdarah dengue (DBD). Walikota mengakui, pe- nyakit DBD masih menjadi momok menakutkan bagi warga Jakarta Timur, sehingga perlu dicegah penyebarannya secara bersama-sama. Untuk mengantisipasi berjan- gkitnya penyakit DBD, Walikota mengajak masyarakat untuk menggalakkan aksi pemberan- tasan sarang nyamuk (PSN) 30 menit, setiap hari Jumat, di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. “Jangan ang- gap sepele penyakit demam ber- darah. Lakukan PSN secara ru- tin mulai dari rumah sendiri,” kata Walikota, saat membuka acara Diskusi Kesehatan Pencegahan Demam Berdarah dan Pelayan- an di Puskesmas Maupun Ru- mah Sakit, di Aula Kantor Kelu- rahan Jatinegara Kaum, Puloga- dung, Kamis. Terkait tingginya kasus DBD di Kecamatan Duren Sawit menurutnya, disebabkan di wilayah tersebut banyak terdap- at lahan kosong dan perumah- an elit. Hal ini menyebabkan, kader Jumantik sulit melaksan- akan tugasnya memeriksa jen- tik-jentik nyamuk penyebab DBD. “Duren Sawit paling bany- ak karena banyak daerah ko- song tak dan banyak rumah-ru- mah elit sehingga susah dilaku- kan PSN,” ujarnya. Walikota mengatakan, nya- muk penyebab DBD sangat senang berkembang biak di air yang bersih. Untuk itu dirinya meminta kesadaran masyarakat untuk bersama-sama member- sihkan rumahnya. “Pola Hidup Bersih dan Sehat harus menjadi budaya masyarakat. Tidak han- ya penyakit DBD, namun peny- akit-penyakit lainnya akan hilang dengan sendirinya bila lingkun- gan kita selalu bersih dan sehat,” katanya. CH Walikota Ajak Masyarakat Perangi Penyakit DBD Kasie Pengawasan Penert- iban (P2B), Kusmanto seolah- olah sudah berkoordinasi den- gan Pemilki bagunan. Seperti, bangunan di Jl Jengki Raya no 1 RT 04/RW 09, Kel Kebon Pala, Kec Makasar kegiatan pen- gunaan pembagunanya Rumah tinggal ,namun paktanya di lapangan pantawan Harian War- ta Nasional bagunan tersebut dibangun 3 lantai dan diperun- tukkan sebagai usaha pertoko- an. Kasus Poligami Penghulu “Dipetieskan” JAKARTA, (WN) Widodo, penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ramai disebut-sebut mempunyai istri dua. Namun, kasus ini terkesan dipetieskan oleh Humas Keme- nag Provinsi DKI Jakarta. Padahal, jika kasus ini dibuka, Widodo selaku PNS bisa terancam sangsi menodai Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Saat Harian Warta Nasional mengkonfirmasikan hal itu kepada Humas Kemenag Provinsi DKI Jakarta, H.Latiffudin. Anehnya Latif- fudin tidak mau menjawab. Sedangkan Kakanmemenag KotaAdmin- istrasi Jakarta Barat, H.Sholahi sudah mengaku sudah di BAP. “Sudah saya serahkan Kekanwil, kalau mau jelas lagi tanya saja di Kanwil, ujar H.Sholahi kepada wartawan. Berdasarakan informasi, penghulu KUA Grogol Petamburan Wido- do berpoligami dengan Staf KUA Makasar, (WT) masih tetap aman- aman saja hingga sekarang, intinya para pejabat yang berwenang terkesan mendukung PNS beristeri dua. Menurut Ketua LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) Maniur Sinaga dan Sekjen KCBI,Joel Barus Simbolon mengatakan, apabila sikap para pejabat seperti itu, lebih baik lengser saja, berarti belum kompeten, tegasnya. “Humas sebagai corong KementerianAgama tidak berfungsi dalam memberikan informasi terkait kasus dugaan poligame tersebut. Se- harusnya masyarakat dilayani dengan baik. BBL Kesulitan Tutup TPS Liar di Ciliwung JAKARTA (WN) Meski program Jakarta Bersih telah dicangkankan beberapa waktu lalu oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, namun hing- ga kini masih saja ditemukan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di bantaran Kali Ciliwung, khususnya di wilayah Jakarta Sela- tan. Terlebih, Kali Ciliwung merupakan salah satu kali besar yang mengaliri wilayah ibu kota. Darihasilinvetarisasiyangdilakukan,diJakartaSelatansetidaknya masih terdapat 7 TPS yang hingga kini belum ditutup. Bahkan, Pemkot Jakarta Selatan sendiri mengaku kesulitan untuk menutup- nya. “Yang sudah ditutup ada 9 TPS. Tapi, yang 7 masih belum ditutup karena terkendala lokasinya yang terpencil sehingga sulit di- jangkau truk,” ujar Syamsuddin Noor, Walikota Jakarta Selatan, saat mengunjungi bantaran Kali Ciliwung di Kelurahan Pejaten Timur, Jumat (13/9). Kendala lain yang dihadap, kata Syasuddin, sulitnya mencari lokasi penggati. Terlebih, tidak mudah bagi warga sekitar lahan TPS untuk mau menerimanya. “Pertama masalah lahan itukan belum ada yang sesuai tempat dan harga. Dan juga sampah pasti ada baunya,” katanya. Pihaknya, kata Syamsuddin, juga akan mengerahkan tim khusus untuk berpatroli dan berjaga-jaga agar warga tidak mem- buang sampah di TPS yang telah ditutup. “Sudah disiapkan dua dermaga dari Tanjung Barat sampai Pejaten Timur. Itu untuk tim patroli yang isinya warga dan Pramuka, agar bisa mencegah war- ga buang sampah ke kali,” katanya. Kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Selatan, Zaenal Syari- fudin menambahkan, akan memberikan pelayanan bagi masyarakat yang TPS-nya ditutup. “Sementara diberi pool ger- obak yang setiap pagi dan sore sampahnya kita angkut dengan truk-truk. Selain itu beberapa kontainer juga segera ditempatkan dan Saat ini di area yang sudah ditutup telah ditanami beberapa pohon mahoni. CH JAKARTA (WN) Kawanan pencuri berhasil meng- gondol empat buah artefak emas dari abad ke-10 dan 11 Masehi pada masa Mataram Kuno yang tersim- pan di Museum Nasional, Jl Medan Merdeka Barat, Rabu (11/9). Diduga, para pelaku berhasil mecuri barang bersejarah itu setelah sebelumnya mencongkel pintu lemari kaca arte- fak. Keempat artefak itu yakni, Lem- pengan Naga berinskripsi berukuran panjang 5,6 sentimeter dan lebar 5 sentimeter yang berbentuk serpihan. Lalu, Lempengan Bulat Sabit Berak- sara dengan panjang 8 sentiimeter dan lebar 5,5 sentimeter. Kemudian, Wadah Bentuk Cepuk dengan diam- eter 6,5 sentimeter dan tinggi den- gan tutup 6,5 sentimeter yang juga berbentuk serpihan, serta Lempen- gan Harihara dengan panjang 10,5 sentimeter dan lebar 3,5 sentimeter. Kesemua benda tersebut diketahui berasal dari Jatulanda, Jawa Timur. Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ka- cung Marijan mengatakan, pihakn- ya memperkirakan aksi pencurian itu terjadi sekitar pukul 09.10 ketika ter- jadi pergantian keamanan ruangan Museum Nasional. “Awalnya petugas berusaha untuk meneliti apakah sebetulnya barang- barang itu tersimpan ditempat lain atau tidak. Setelah dicek ada upaya untuk membuka paksa display barang-barang tadi. Kemudian kita berkesimpulan setelah dicari tidak ada, barang ini memang dicuri,” ujar Kacung di gedung Museum Nasio- nal, Kamis (12/9). Dikatakan Kacung, setelah disim- pulkan, pihaknya langsung melapor- kan kehilangan empat artefak itu ke- pada pihak kepolisian serta melaku- kan koordinasi dengan petugas keamanan dalam museum. Pihak kepolisian, sambungnya, juga telah melakukan penyelidikan dan olah tempat kejadian perkara. Namun, pi- haknya enggan menyebutkan nomi- nal kerugian keempat artefak terse- but. “Dilihat dari bentuk, ukurannya memang kecil. Tapi nilainya sangat besar karena ini bagian dari sejarah masa lalu kita. Nilai suatu benda itu semakin bersejarah semakin mahal, bukan dari besaran emasnya, tetapi nilai sejarahnya,” tuturnya. Saat artefak tersebut hilang, kata Kacung, closed circuit televi- sion (CCTV) ruangan sedang dalam keadaan mati dan pi- haknya mengakui bahwa mat- inya CCTV tersebut merupa- kan hal yang tidak boleh terja- di. “Kita tidak tahu persis apa- kah CCTV itu dimatikan atau pas mati. Tapi ada laporan memang itu lagi mati dan ka- lau memang mati ini bentuk kealpaan karena tidak boleh terjadi. Semua security ada 45 orang dan mereka duduk menjaga ruang dan menga- wasi ruangan. Ini yang sedang diselidiki,” katanya. Kepala Museum Nasional, Intan Mardiana menambah- kan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. “Kita ber- harap siapapun yang mencuri untuk mengembalikannya, karena ini barang bersejarah bagi Bangsa Indonesia,” ha- rapnya. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, pi- haknya telah memeriksa enam or- ang saksi yang kesemuanya meru- pakan anggota keamanan dan office boy museum yang bertugas Rabu (11/9) dan Kamis, (12/9). “Pelaku ter- latih atau tidak dan dugaan keterli- batan orang dalam belum bisa kita simpulkan. Sementara pencurian diduga menggunakan obeng. Dalam olah TKP memang ada display yang rusak,” ungkapnya. CH Artefak Emas di Museum Nasional Digondol Pencuri Relokasi 300 PKL ke Lahan Kosong JAKARTA (WN) Persoalan pedagang kaki lima (PKL) di pinggir jalan kawasan Sentra Primer Baru Barat (SPBB), Kembangan, coba diatasi Pemkot Administrasi Jakarta Barat dengan merelokasinya ke lahan kosong yang ada di kawasan SPBB. Dengan merelokasi 300 lebih PKL terse- but, kawasan yang semula semrawut diharap menjadi lebih tertib. Kabag Perekonomian Jakarta Barat, Suhiyar Nangcik, mengata- kan penataan PKL dilakukan demi memberikan rasa aman dan nya- man pada masyarakat dan pengendara yang melintas di kawasan SPBB.”Selama ini PKL tersebut berjualan di pinggir-pinggir jalan ka- wasan SPBB hingga membuat kumuh,” ujar Suhiyar, Sabtu (14/9). Berdarkan data pihaknya, PKL yang berjualan di kawasan terse- but sekitar 300 orang. Namun, jumlahnya akan bertambah lebih dari dua kali lipat pada hari Sabtu dan Minggu hingga sekitar 700 PKL.”Kamis (12/9) lalu, PKL tersebut sudah bersedia pindah ke lah- an kosong yang telah disiapkan. Mereka akan berjualan dari pukul 17.00-24.00,” jelasnya. Selain menata PKL, pihaknya juga menertibkan parkiran motor dan penyewaan becak kecil modifikasi agar tidak lagi berkeliaran di jalan kawasan tersebut. Tapi harus beroperasi di seputar lahan ko- song yang telah disediakan. Walikota Jakarta Barat, Fatahillah berharap, penataan PKL dan parkir motor di kawasan SPBB yang telah tertib dijaga kebersihan dan keamanannya. “Kami juga akan siapkan petugas Satpol PP un- tuk selalu memonitor kawasan tersebut dan petugas kebersihan yang setiap hari membersihkan kawasan itu dari sampah.**CH
  • 4. 4 Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 NUSANTARA MALANG, (WN) Proyek pembangunan block office atau perkantoran terpadu Pemkot Batu senilai Rp 31 mil- iar dipastikan gagal terealisasi tahun ini. Proyek yang dikerja- kan secara multiyears ini gagal pada tahap lelang. Dana yang tak terserap itu kemudian diali- hkan untuk program lain, yakni renovasi dan penambahan ru- ang kelas belajar untuk SD dan SMP. Ketua DPRD Kota Batu, Su- liadi, mengatakan, anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi penyelesaian block office itu dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas dan bisa ce- pat menyerap anggaran. “Hasil pembahasan antara dewan dan pemkot, dana yang tak terpakai itu bisa digunakan untuk men- danai enam belas jenis kegia- tan lainnya dan memungkinkan habis pada tahun anggaran ini,” urai Suliadi. Pertimbangannya, jika sisa dana tak terpakai sampai tutup tahun anggaran 2013 malah menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA). Dari pada terjadi seperti itu yang justru merugikan pembangunan, ma- ka dialihkan untuk 16 jenis ke- giatan seperti pengadaan pe- rangkat computer hingga me- nambah ruang kelas belajar. “Sebagian besar diprioritaskan untuk sektor pendidikan, mulai dari pengembangan kurikulum pendidikan dan lainnya. Juga untuk sektor lain seperti pem- bangunan jalan dan jembatan pedesaan dan sarana lainnya,” papar Suliadi. Terpisah, Kepala Dinas Pen- didikan Kota Batu, Budi San- toso, menyatakan, saat ini pi- haknya masih melakukan pen- dataan untuk kebutuhan ruang kelas belajar. “Kita data dan menunggu sekolah yang men- gajukan usulan renovasi ruang kelasnya. Selain itu dana itu bisa kita pakai untuk memban- gun laboratorium bahasa, IPA, Kimia dan lainnya,” ucap Budi. Pemkot Batu sendiri mem- bangun block office dengan es- timasi anggaran mencapai Rp 164 miliar secara multiyears. Pembangunan tahap awal un- tuk gedung A mencapai 75% sudah selesai dikerjakan pada 2011 silam. Saat itu anggaran- nya mencapai Rp 31 miliar dari APBD 2011. Pembangunan di- kerjakan oleh rekanan PT Prambanan Dwipeka, Bangun Mitra Persada, Kali Intan Sari, JO. Pada 2012, kembali diang- garkan sebesar Rp 31,5 miliar melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR). Namun proyek itu gagal terlaksana dan dijadwalkan dirampungkan pada 2013. Pada tahun ini dia- lokasikan dana sebesar Rp 34 miliar. Lagi – lagi proyek ini gagal terealisasi dikarenakan dari 17 rekanan yang sudah mendaftarkan diri tak ada satu pun yang mengajukan penawa- ran layak melalui Layanan Pen- gadaan secara Elektronik (LPSE). Kepala DCKTR Kota Batu, Bambang Kuntjoro, menyata- kan, meski dilakukan proses le- lang ulang proyek tersebut tak mungkin selesai pada tahun anggaran 2013. “Sehingga kami memutuskan untuk menggelar lelang ulang untuk penyelesa- ian akhir proyek block office pada tahun depan,” ujar Bam- bang. Dengan demikian, penyele- saian keseluruhan untuk blok A, B, C, D, dan E dikerjakan pada tahun anggaran 2014. Usulan dananya bakal diajukan lagi saat penyusunan RAPBD 2014. “Anggaran kita usulkan lagi pada tahun depan, secepatnya agar pengerjaannya bisa seg- era selesai,” pungkas Bam- bang. YD Calo PNS Magetan DicidukPolisi MAGETAN, (WN) PNS memang masih menjadi pekerjaan idaman bagi sebagian be- sar masyarakat Indonesia. Hal ini membuat beberapa oknum untuk me- manfaatkan keadaan menjadi calo PNS. Tidak terkecuali Sugeng Haria- di (38), seorang guru honorer di Magetan, diduga melakukan penipuan dengan kedok mampu membantu menjadikan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dengan mudah. Mendengar iming-imingnya bisa menjadikan PNS, Mariati (61), war- ga Dusun Kebaran RT 01/RW 04 Kelurahan Tawanganom mendatangi rumah tersangka di Desa Ngunut, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan dengan kedua anaknya Kandek Tri Hapsoro dan Kandek Dwi Widayati yang akan dimasukan CPNS. Tersangka meminta uang sebe- sar Rp. 190 juta sebagai pelicin jalan kedua anaknya jadi PNS. Namun korban baru menyerahkan Rp. 150 juta sisanya akan dibeikan setelah anaknya jadi PNS. Kejadian tersebut terjadi sekitar bulan September 2009. Setelah pen- gumuman sekitar bulan November 2009, ternyata kedua nama anak korban tidak tercantum dalam papan pengumuman rekruitmen CPNS. Tentu saja setelah kegagalan itu, korban datang kerumah tersangka dan meminta uangnya kembali. Ketika ditagih, tersangka selalu berkilah dan mengulur-ngulur waktu. Karena merasa tertipu korban melaporkan ter- sangka Bulan Agustus lalu ke Polres Magetan dan berbuntut pada pen- angkapan tersangka. Menurut Kapolres Magetan Ajun Komisaris Besar Riky Haznul mela- lui Kasubbag Humas Polres, Iptu Iin Pelangi beberapa waktu yang lalu memembenarkan adanya penangkapan tersangka Sugeng Hariadi atas laporan Mariati. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dida- patkan keterangan bahwa tersangka tidak bekerja sendiri. “Hasil pemer- iksaan kepada tersangka, diakui tersangka dari uang Rp 150 juta itu, dia hanya menerima Rp 5 juta. Sedang yang Rp 145 juta diserahkan kepa- da orang yang benama Kuat, warga Desa Kedungguwo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan,” terang Iptu Iin Pelangi.n HR Eksotika Gunung Semeru (Bagian 1) LUMAJANG, (WN) Gunung Semeru atau Sumeru adalah gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa, dengan puncaknya Mahameru, 3.676 meter dari permukaan laut (mdpl). Kawah di puncak Gunung Semeru dikenal dengan nama Jonggring Saloko. Semeru mempun- yai kawasan hutan Dipterokarp Bukit, hutan Dipterokarp Atas, hutan Montane, dan Hutan Ericaceous atau hutan gunung. Posisi gunung ini terletak diantara wilayah adminis- trasi Kabupaten Malang dan Lumajang, dengan posisi geografis antara 8°062 LS dan 120°552 BT. Pada tahun 1913 dan 1946 Kawah Jonggring Saloka memiliki kubah dengan ketinggian 3.744,8 M hingga akhir November 1973. Disebelah selatan, kubah ini mendobrak tepi kawah menyebabkan aliran lava mengarah ke sisi selatan meliputi daerah Pronojiwo dan Candipuro di Lumajang. Perjalanan Diperlukan waktu sekitar empat hari untuk mendaki puncak gunung Semeru pulang-pergi. Untuk mendaki gunung semeru dapat ditempuh lewat kota Malang atau Lumajang. Dari terminal kota Lumajang kita naik angkutan umum menuju Desa Senduro. Disambung lagi dengan Jip atau Truk Sayuran yang banyak terdapat di pasar Senduro dengan biaya per orang Rp.20.000,- hingga Pos Ranu Pani. Dengan menggunakan Truk sayuran atau Jip perjalanan dimulai dari Senduro menuju Ranu Pani, desa terakhir di kaki semeru. Di sini terdapat Pos pemeriksaan, terdapat juga warung dan pondok penginapan. Di pos ini pun kita dapat mencari porter (warga lokal untuk membantu menunjukkan arah pendakian, mengangkat barang dan memasak). Pendaki juga dapat bermalam di Pos penjagaan. Di Pos Ranu Pani juga terdapat dua buah danau yakni danau Ranu Pani (1 ha) dan danau Ranu Regulo (0,75 ha). Terletak pada ketinggian 2.200 mdpl. Setelah sampai di gapura “selamat datang”, perhatikan terus ke kiri ke arah bukit, jangan mengikuti jalanan yang lebar ke arah kebun penduduk. Selain jalur yang biasa dilewati para pendaki, juga ada jalur pintas yang biasa dipakai para pendaki lokal, jalur ini sangat curam. Jalur awal landai, menyusuri lereng bukit yang didominasi dengan tumbuhan alang-alang. Tidak ada tanda penunjuk arah jalan, tetapi terdapat tanda ukuran jarak pada setiap 100m. Banyak terdapat pohon tumbang, dan ranting- ranting diatas kepala. Setelah berjalan sekitar 5 Km menyusuri lereng bukit yang banyak ditumbuhi Edelweis, lalu akan sampai di Watu Rejeng. Disini terdapat batu terjal yang sangat indah. Pemandangan sangat indah ke arah lembah dan bukit- bukit, yang ditumbuhi hutan cemara dan pinus. Kadang kala dapat menyaksikan kepulan asap dari puncak semeru. Untuk menuju Ranu Kumbolo masih harus menempuh jarak sekitar 4,5 Km. Ranu Kumbolo Di Ranu Kumbolo dapat mendirikan tenda. Juga terdapat pondok pendaki (shelter). Terdapat danau dengan air yang bersih dan memiliki pemandangan indah terutama di pagi hari dapat menyaksikan matahari terbit disela-sela bukit. Banyak terdapat ikan, kadang burung belibis liar. Ranu Kumbolo berada pada ketinggian 2.400 m dengan luas 14 ha. Dari Ranu Kumbolo sebaiknya menyiap- kan air sebanyak mungkin. Meninggalkan Ranu Kumbolo kemudian mendaki bukit terjal, dengan pemandangan yang sangat indah di belakang ke arah danau. Di depan bukit terbentang padang rumput yang luas yang dinamakan oro-oro ombo. Oro-oro ombo dikelilingi bukit dan gunung dengan pemandangan yang sangat indah, padang rumput luas dengan lereng yang ditumbuhi pohon pinus seperti di Eropa. Dari balik Gunung Kepolo tampak puncak Gunung Semeru menyemburkan asap wedus gembel. Selanjutnya memasuki hutan Cemara dimana kadang dijumpai burung dan kijang. Daerah ini dinamakan Cemoro Kandang. Pos Kalimati berada pada ketinggian 2.700 m, disini dapat mendirikan tenda untuk beristirahat. Pos ini berupa padang rumput luas di tepi hutan cemara, sehingga banyak tersedia ranting untuk membuat api unggun. Terdapat mata air Sumber Mani, ke arah barat (kanan) menelusuri pinggiran hutan Kalimati dengan menempuh jarak 1 jam pulang pergi. Di Kalimati dan di Arcopodo banyak terdapat tikus gunung. Untuk menuju Arcopodo berbelok ke kiri (Timur) berjalan sekitar 500 meter, kemudian berbelok ke kanan (Selatan) sedikit menuruni padang rumput Kalimati. Arcopodo berjarak 1 jam dari Kalimati melewati hutan cemara yang sangat curam, dengan tanah yang mudah longsor dan berdebu. Dapat juga kita berkemah di Arcopodo, tetapi kondisi tanahnya kurang stabil dan sering longsor. Sebaiknya menggunakan kacamata dan penutup hidung karena banyak abu beterbangan. Arcopodo berada pada ketinggian 2.900m, Arcopodo adalah wilayah vegetasi terakhir di Gunung Semeru, selebihnya akan melewati bukit pasir. Dari Arcopodo menuju puncak Semeru diperlukan waktu 3- 4 jam, melewati bukit pasir yang sangat curam dan mudah merosot. Sebagai panduan perjalanan, di jalur ini juga terdapat beberapa bendera segitiga kecil berwarna merah. Semua barang bawaan sebaiknya tinggal di Arcopodo atau di Kalimati. Pendakian menuju puncak dilakukan pagi-pagi sekali sekitar pukul 02.00 pagi dari Arcopodo. Siang hari angin cendurung ke arah utara menuju puncak membawa gas beracun dari Kawah Jonggring Saloka. Pendakian sebaiknya dilakukan pada musim kemarau yaitu bulan Juni, Juli, Agustus, dan Septem- ber. Sebaiknya tidak mendaki pada musim hujan karena sering terjadi badai dan tanah longsor. Iklim Secara umum di wilayah gunung Semeru termasuk type iklim B (Schmidt dan Ferguson) dengan curah hujan 927 mm – 5.498 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 136 hari/tahun dan musim hujan jatuh pada bulan Novem- ber – April. (**/AY) Bersambung. Pembangunan Block Office Kota Batu Gagal Penangkapan Warga Pasca Kerusuhan PROBOLINGGO, (WN) Sampai Jumat, kepolisian sudah menahan enam tersangka kerusuhan Pemilihan Wali Kota Probolinggo. Mereka berasal dari berbagai latar belakang profesi. Bahkan ada yang berprofesi se- bagai wartawan mingguan dan aktivis lembaga swadaya masyarakat. “Untuk lima tersangka di tahan di sini (Polda Jatim), sedang satu orang yang tertangkap terlebih dahulu pasca kerusu- han ditangani Polresta Probolinggo,” terang Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Awi Setiyono, Kamis. Kelima tersangka itu, yakni SDO alias DAR bin Niman (34) seor- ang wartawan, Marzuki (26) tukang service motor, KCG (47), kuasa hukum tim pemenangan pasangan calon Zulkifli Chalik-Maksum Subani (ZamZam). Dan dua orang yang terakhir, PEK bin Sparmat (43) dan SAG (40) bekerja di LBH Probolinggo. PEK sendiri meru- pakan Wakil Ketua LBH Lacak Probolinggo. Awi mengatakan para tersangka yang ditangkap itu ditengarai pihak yang menggerakkan massa untuk melakukan pengerusakan saat penghitungan suara Pilkada Kota Probolinggo selesai digelar. Pilkada Kota Probolinggo ini, digelar bersamaan dengan Pilgub Jawa Timur 2013, pada tanggal 29 Agustus lalu, dimana yang bertarung ada empat kandidat, yaitu Hj Rukmini Buchori-H Suhadak (Harus Pas), Deras (Dewi Ratih-Asad Anshari), Zam-Zam (Zulkifli Chalik- Maksum Subani) dan Handalanku (Hadi Zainal Abidin-Kusnan). “Kemudian Polda Jawa Timur berhasil mengamankan lima or- ang lagi dan dari hasil penyelidikan, mereka diduga ikut mengger- akkan massa untuk melakukan pengerusakan, dengan bukti-bukti dari SMS (pesan elektronik) dari ponsel pelaku kepada beberapa massa pendukung salah satu pasangan calon,” ungkap Awi. Saatpenghitungansuarapadatanggal30Agustus,massapenduku- ng salah satu calon mencurigai ada kecurangan di Pilkada Kota Probo- linggo. Hal itu dibuktikan, karena ada kotak suara yang tidak tersegel. Massa-pun meminta KPUD Probolinggo untuk menggelar Pilkada ul- ang, Namun KPUD Probolinggo menegaskan bahwa tidak akan ada pemilihanulang,karenahaltersebutmassayangterkonsentrasidiKantor KelurahanMayanganituakhirnyamarahdanmelemparisertamerusak kantor. Massa juga merusak mobil dinas KPUD Probolinggo dan mem- bakar mobil polisi. Kerusuhan berhasil diredam oleh pihak aparat pada Sabtu dinihari sekitar pukul 01.30 WIB. WS Mereka yang berangkat ke Jakarta untuk mendaftarkan gugatan ke MK adalah dari pi- hak Zulkifli Chalik-Maksum Sub- ani (Zamzam), Habib Hadi Zainal Abidin-Kusnan (Handalanku), dan Dewi Ratih-Asad Anshari (Deras). Menurut tim Zam-zam, Mukhlas, pihak Zamzam menunjuk Fahmi Bachmid se- bagai kuasa hukumnya. Salah satu item yang dilaporkan adalah dugaan adanya pemilih ganda. Dia menuntut Pilwali ulang di sejumlah titik di Kelurahan May- angan, Kecamatan Mayangan. Hal yang sama juga diung- kapkan Rahadian, ketua tim Handalanku, terkait bahan yang dilaporkan. “Sebelumnya ada sembilan item yang akan dila- porkan, tapi bisa bertambah. Sa- lah satunya pemilih ganda dan siluman,” ujarnya. Adapun tim dari Deras, Bajong Basori, me- nilai, Pilwali yang digelar 29 Agustus lalu diwarnai kecuran- gan. Menanggapi gugatan itu, Ke- tua KPU Sukirman mengaku siap menghadapinya dan akan ber- tanggung jawab penuh terkait penyelenggaraan Pilwali. Tidak hanya itu, Sukirman menegas- kan, siap jika kinerja komisoner KPU dilaporkan ke DKPP. “Sila- kan saja dilaporkan ke DKPP, kami siap diberhentikan kalau memang salah,” tegasnya. Sedangkan Agus Irianto, tim pemenangan dari Harus Pas, akan mengamati gugatan tiga pasangan calon tersebut. Pi- haknya hanya bisa memantau karena yang dilaporkan adalah KPU. Tapi jika Harus Pas diser- et-seret, maka pihaknya juga akan merespons. “Kalau kami dituding melaku- kan pelanggaran, silakan dibuk- tikan. Tapi, kami juga mengan- tongi pelanggaran-pelanggaran seperti money politic, yang di- lakukan pasangan calon lain. Tidak Terima Tiga Calon Walikota Gugat KPU PROBOLINGGO, (WN) Tiga tim pasangan calon Wali Kota-Wakil Wali Kota Probolinggo, dikabarkan berangkat ke Jakarta, Rabu, melaporkan KPU setempat ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilwali Kota Probolinggo, Jawa Timur. Padahal pada Selasa lalu, KPU menetapkan pasangan Rukmini-Suhadak (Harus Pas) sebagai pemenang Pilwali Probolinggo 2013. Kami punya bukti satu kontain- er,” ujar Agus, Kamis. Diketahui, akhir pekan lalu massa berbuat anarkistis meny- ikapi hasil pemungutan suara dalam Pilwalkot. Kantor Kelura- han dirusak, mobil polisi dibakar, dan mobil dinas ketua KPU ru- sak akibat digulingkan massa.nWS
  • 5. 5Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 NUSANTARA Pengusaha Miras Bohongi Publik MANADO, (WN) Di kantor Bea Cukai Manado, Sulawesi Utara terdaftar kurang lebih 13 perusahan minuman keras (Miras). Sekalipun pengelolaan Miras masih dengan cara manual namun kontribusi kepada pemerintah daerah dalam bentuk PAD cukup besar. Dari 13 perusahan tersebut dua diantarnya merek minuman keras yang menjadi favorit bagi penggemar miras, bahkan menjadi suguhan pelengkap di berbagai acara suka maupun duka oleh masyarakat Sulut. Namun sangat disayangkan miras dengan kode merek FO dan SO, diduga melakukan pembohongan public dengan mencantumkan pada label merek bahwa miras yang diproduksi mengandung alco- hol 14 %. Padahal setelah dikonsumsi efek yang ditimbul- kan terindikasi miras tersebut lebih dari yang tertera pada ke- masan, karena hanya dengan menghabiskan satu botol sese- orang bisa langsung pusing dan muntah-muntah dalam jan- gka waktu berjam-jam akibat mabuk. Bahkan dari hasil penelitian ilmu kedokteran bahwa ketika mengkonsumsi alkohol den- gan kadar yang lebih dapat merangsang serta menekan susunan saraf pusat sehingga berkhasiat Psikoaktif yang menyebabkan perubahan khas dan prilaku pada aktifitas men- tal. Maka tidak heran kalau set- elah mengkonsumsi miras tersebut di atas terjadi hal-hal yang tidak diinginkan antara lain lakalantas, kriminalitas. Diminta kepada Kementrian Kesehatan, Kementrian Perin- dustrian Perdagangan, dan In- stansi terkait lainnya untuk da- pat menindak setiap perusah- an miras yang produksinya tidak lagi sesuai dengan aturan yang berlaku. RA Pekerjaan Satker Wilayah II BPJN XI Diduga Fiktif ULUT, (WN) Satuan Kerja Wilyah II me- liputi Kabupaten Bolaang Mongondow, Bolmong-Timur, Bolmong-Utara, Bolmong-Se- latan, Kota-Kotamobagu set- iap tahunnya mendapat alokasi dana pemeliharaan rutin untuk di jalan-jalan yang berlubang, perbaikan dan pengecatan jembatan, tiang- tiang scampal serta pember- sihan rumput di daerah milik jalan sepanjang ruas yang dilewati baik jalan nasional maupun strategis nasional. Berdasarkan informasi masyarakat pengguna jalan, dari sekian kerusakan (lu- bang) hanya sebagian kecil yang diperbaiki. Demikian jembatan-jembatan-yang ada hanya beberapa langsung di- cat tanpa dilakukan perbaikan serta pembersihan sebelum- nya, sementara pemotongan rumput paling banyak dua kali satu tahun. Padahal peker- jaan pemeliharaan rutin tahun 2012 lalu untuk Satker wil. II dianggarkan Rp.24.597.- 609.000, jadi jika dihitung bi- aya pekerjaan dilapangan yang telah dilaksanakan tidak sesuai dengan angga- ran yang terpakai. Sementara informasi orang dalam yang tidak mau nama- nya dikorankan mengatakan bahwa rata-rata tiap tahun lap- oran dana pemeliharaan rutin habis terpakai. Itu artinya ter- indikasi adanya konspirasi antara Kasatker dengan PPK dalam proses pencairan dana pemeliharaan rutin jalan & jembatan yang harus disertai backup data karena diduga se- bagian fiktif. Ir.Sam.Londong sebagai Kasatker yang memberikan re- komendasi pencairan dana kurang lebih 24 M tersebut ke- tika dikonfirmasi melalui hp, tidak menanggapi. Sebab itu untuk menyatakan kebenaran- nya, diminta kepada BPK un- tuk mengaudit kembali hasil kerja Kasatker, dan PPK khu- susnya di Wilayah II-Bolmong- Raya. INTAM PNS di Doloksanggul Hoby Main Game DOLOKSANGGUL, (WN) Disiplin kerja PNS dilingkun- gan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan perlu dit- ingkatakan dan Bupati Maddin Sihombing harus semakin giat melakukan monitoring di setiap SKPD. Pasalnya, belakangan ini masih banyak ditemui PNS pada jam kerja asik main permainan(Game) di komputer kantor. Pantuan Warta Nasional di Dinas Kependudukan dan Cata- tan Sipil (Dukcatpil) misalnya, banyak tamu yang datang men- gurus surat surat, oleh PNS dis- ana dicuek-cuekin, karena mereka keasikan main game, ada yang nongkrang-nangkring di kedai kopi, pokoknya PNS di- kantor itu bermacam-macam tingkah langku karena yang ada dibenak mereka hanya gaji bu- lanan. Mereka masuk pagi, tanda- tangan daftar hadir lalu non- gkrang-nangkring di kedai-ke- dai kopi, bahkan yang lebih parah ada yang pulang keru- mah untuk makan siang, namun hingga jam istirahat berlalu tak kunjung masuk lagi, tetapi pada saat jam apel mun- cul kembali untuk menanda tan- gani daftar hadir apel sore dan langsung pulang karena jam kerja/dinas telah berakhir. Menurut LS, Tokoh Masya- rakat mengatakan sudah se- harus semua jenis permainan game di Komputer PNS harus dihapus, ini menjadi salah satu bahan perhatian Bupati Maddin Sihombing untuk meningkatkan kinerja PNS dan juga untuk menghindari melakukan korup- si waktu maupun korupsi disip- lin kerja, ujarnya. Meha/Arys Galian Telan Korban Ditutup Bantuan Alber Kementrian Kelautan Perikanan Mubasir MANADO, (WN) Tahun 2010 yang lalu Kementrian Perikanaan Kelautan memberikan bantuan kepada DKP Propinsi Sulut dalam bentuk alat berat (Alber) merek Cater Pilar 320D guna keperluan pembudidayaan perikanan. Secara pemanfaatan diperuntukan bagi kelompok-kelompok budidaya khususnya perikanan air tawar yang mengacu pada meknisme yang telah diatur sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian tertulis mengenai penggunaan alat tersebut. Namun sangat disayangkan bantuan tersebut tidak ada gunanya bahkan memasuki tahun kedua alat tersebut sudah mengalami beberapa kerusakan akibat pengelolaan dan pengawasan yang amburadul. Belum lagi mekanisme serah terima dari kementrian ke DKP Sulut yang, dari awal bantuan tersebut harusnya diterima oleh kepala dinas tapi ditunjuk ke kepala bidang budidaya waktu itu dijabat Ir.R.Sorongan Msi. Dan selanjutnya pengeloalan dan pemanfaatan eskavator tersebut mulai salah sasaran, karena terjadi penyalagunaan kewenangan dari beberapa pejabat yang ada dengan memanfaatkan alat tersebut untuk kepentingan pribadi mengatas namakan kelompok tertentu. Alat yang seharusnya digunakan untuk menggali kolam ikan tapi anehnya pernah tercebur ke laut di daerah Pinolosian kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Menurut informasi diduga alat tersebut digunakan di proyek penga- man pantai yang PPKnya notabene istri dari Ir.RS. Selang beberapa waktu kemudian terjadi pergantian kabid budidaya, pengawasannya berpindah. Namun kembali terjadi keanehan kerena alat tersebut di pakai oleh atas nama kelompok yang memiliki hubungan bisnis dengan Ir.RR tidak lain salah satu pejabat dalam lingkup dinas kelautan peri- kanan sampai kemudian kondisinya rusak berat di lokasi galian batu desa Warembungan, bahkan sudah sempat terjadi permasalahan hokum pada tahun 2012 tapi didiamkan Polda-Sulut. Sementara tahun ini kinerja SHS mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK tapi ternyata masih ada SKPD yang membiarkan aset Negara begitu saja dengan harga miliaran rupiah. Diminta kembali kepada aparat hukum untuk menseriusi permasalahan ini karena alat tersebut semakin rusak tanpa ada perhatian lagi, dan sudah pasti keuangan negara telah dirugikan. Dan bagi para pejabat terkait yang di dalamnya yang melakukan penyalah- gunaan kewenangan dalam peman- faatan alat tersebut untuk dapat di tindak tegas sesuai hukum yang berlaku sebagai bentuk pembelaja- ran.- INTAM BANYUASIN, (WN) Maraknya galian C (pasir) di Kecamatan Talang Kelapa tidak dapat di pungkiri lagi, tidakan-tin- dakan melanggar tetap saja ada, meski ketetapan telah dibuat mela- lui ditetapkannya Perbup larangan galian oleh Pemerintah Kabupat- en Banyuasin. Namun nyatanya hasil hasil te- muan media ini dilapangan mendapati penambang galian tanah di daerah Jadongan Kelura- han Tanah Mas, Kecamatan Ta- lang Kelapa Kabupaten Banyua- sin. Di daerah itu, dampak dari galian sangatlah berbahaya dalam lingkungannya dan belum lama ini lobang galian tersebut telah me- nelan korban hingga meninggal dunia. Karena penggalian dilaku- kan dengan menggunakan tiga alat berat. “Dampaknya dari galian itu kami sebagai warga merasa kha- watir apabila ada anak-anak ber- main sekitaran bekas galian, takut- nya nanti menjadi korban berikut- nya, sebab belum lama ini galian tersebut telah menelan korban jiwa bahkan sampai meninggal dunia,” ujar sejumlah warga. Lurah Tanah Mas, Abdul Aziz Thamrin, saat dihubungi media ini melalui ponselnya menyampai- kan, pihaknya telah melakukan pe- manggilan kepada pihak terkait agar dapat melakukan musyawa- rah guna menindak-lanjuti galian yang telah melanggar perbup tersebut. “Kita telah adakan pertemuan yang dihadiri oleh ketua RT/RW 06/07 juga pemilik tanah dari Jadongan , yang pada inti nya mereka menyanggupi, menyetujui juga tidak keberatan bah- wa tempat tersebut untuk di pasang pagar, serta mereka mengatakan akan memanfaatkan kolam hasil ga- lian tersebut, harapannya juga me- minta agar pihak pemilik lahan mem- berikan santunan kepada keluarga yang terkena musibah. Kita akan melakukan tindakan apabila masih ada tindakan yang melanggar hu- kum dilakukan oleh para pemilik la- han tersebut,” tegasnya. reza Penempatan CPNS Jadi Ajang KKN DOLOKSANGGUL, (WN) Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Humbang Hasundutan mendapat tudingan miring berbagai kalangan masyarakat menyusul banyaknya penempatan tenaga guru mau- pun teknis terkesan oleng dan kurang tepat pada sasaran yang se- harusnya membutuhkan. “Untuk kelancaran urusan pindah harus rela mengeluarkan ko- cek yang tidak sedikit, tapi demi keinginan yang bersangkutan rela- rela saja. Dan yang paling santer dibicarakan, jika ada keluarga yang dekat dengan penguasa maka segala urusan pindah akan gam- pang dan berjalan lancar, “ ujar L. Sihotang Tokoh Masyarakat. “Seperti contoh yang terjadi di SMAN 1 Parlilitan , SMKN 1 Par- lilitan, SMPN 5 Parlilitan, dimana dari tahun ke tahun sekolah itu selalu menerima guru baru, namun dalam sekejap mata selalu pin- dah ke unit lain, sehingga unit tersebut selalu kekurangan guru pada- hal setiap tahunnya selalu menerima tambahan Guru. Saya sangat sangat kecewa melihat situasi tersebut, mau kemana dibawa nasib anak-anak didik yang ada di Parlilitan ini, apakah mereka juga tak pantas mendapatkan pendidikan, ujarnya. Selain itu,A.T.Tinambunan mengaku prihatin melihat situasi pen- emptan PNS dijadikan ajang KKN. “Bagaimana mungkin Pilar pem- bangunan di Kabupaten Humbang Hasundutan yang menomor sat- ukan Pendidikan akan tercapai jika penempatan PNS jadi ajang ko- rupsi. Sedangkan, Kepala BKD Humbahas Laurensius Sibarani be- lum berhasil ditemui. Meha/Arys Camat Batang Hari Leko Harapkan Perbaikan Jalan MUBA, (WN) Salah satu penunjang kema- juan perekonomian adalah jalan sebagai sarana transportasi yang dapat di manfaatkan masyarakat untuk melakukan interaksi dalam berbagai kegia- tan. Hal itulah yang diharapkan oleh Camat Batang Hari Leko Siswadi DC. Sos Msi. Leko kepada Harian Warta Nasional , menyampaikan hara- pannya kepada pemerintah daerah agar dapat membantu dalam perbaikan jalan untuk lebih meningkatkan kemajuan roda perekonomian khususnya dalam wilayah yang di percayakan Pem- da Musi Banyuasin dalam pimpinannya. “Saya sangat mengahara- pakan adanya bantuan agar dapat membantu memperbaiki jalan kecamatan khususnya jalan tanah abang-pangkalan belian guna meningkatkan roda perkonomian serta membantu masyarakat um- umnya dalam setiap kegiatan,”ungkapnya. reza Oknum PNS Terlantarkan Anak BATURAJA, (WN) Sungguh biadab dan tidak punya hati nurani, kata itulah yang pantas untuk orang berinisial HSN, oknum PNS di Kecamatan Sos- oh Buay Rayap Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Menurut mantan istri Hasanudin (Hermawati) yang kesehariannya biasa dipanggil ibu Herma meyampaikan pada Warta Nasional Rabu. Betapa tidak setelah bercerai dengan istrinya Hasanudin tidak mau memberi nafkah kepada anaknya hasil dari pernikahannya dengan istri yang telah diceraikannya tersebut bahkan pada saat anak membuat akte kelahiran untuk anaknya karena mau masuk sekolah pun HSN tidak mau mengurusnya dan bahkan yang lebih gila lagi HSN tidak mau mencantumkan namanya sebagai bin atas anaknya tersebut. Bahkan oknum PNS juga mengingkari tanggung jawab yang te- lah disepakati dan tercantum dalam akta cerai bahwa HSN akan memberikan tunjangan dan biaya hidup kepada anaknya yaitu be- ras 10 kilogram dan uang sebesar Rp.25.000,- per bulan akan teta- pi dasar otak HSN ini mungkin memang sudah dirasuki iblis sehing- ga apa yang telah disepakatinya tidak pernah ditunaikan kata her- ma dengan nada sendu. Hermawati mengakui masalah tersebut sudah bergulir di Penga- dilan Agama setempat dengan didampingi oleh ibu beserta keluar- ga DN juga bermaksud mempidanakan oknum PNS yang tidak ber- tanggung jawab tersebut atas dasar penelantaran terhadap anak yang diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut Kepala Pengadilan Agama Kabupaten OKU melalui Pemitra Pemuda Hukum H.Hairudin membenarkan telah ada pihak penggugat maupun yang digugat bahkan sudah melakukan 2 kali sidangdandiajugamengatakankalaupermasalahaninimasihdalam proses pengadilan agama, mengenai kapan selesai permasalahan ini dia mengatakan tergantung kepada sipenggugat maupun yang tergugat. “Jelas kalau mereka setiap kali dipanggil selalu hadir maka per- masalahan ini akan cepat selesai dan sebaliknya kalau tiga kali bertu- rut-turuttidakhadirmakapermasalahniniakanmentahlagialiastidak punya masalah, kata Hairudin dengan jelas. Sementara itu Mantan suami Hermawati sampai saat ini tidak dapat dikonfermasi. UI
  • 6. 6 Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 NUSANTARA LurahSukajadiBaturajaTimurDilengserkanBupati BATURAJA, (WN) JailaniHasan,LurahSukajadi,KecamatanBaturaja Timur,KabupatenOganKomeringUlu(OKU) dilengserkandarijabatannyaolehBupatisesuai KeputusanBupatiOganKomeringUluNomor:821/ 341/KPTS/XXXI/IV.2/2013,pertanggal20Agustus 2013. Jailani selanjutnya me- nempati posisi Kasubbag Anjab dan Kepegawaian pada Bagian Organisasi, sedangkan Jabatan Lurah Sukajadi dipercayakan kepada Ogan Amrin, SSTP yang sebelumnya menjabat Lurah Talang Jawa. Lengsernya Jail- ani akibat dua kali di demo war- ganya karena tidak amanah dengan membagikan beras raskin tidak tepat sasaran, ser- ta menyelewengkan dan bantu- an gubernur. Sementara itu Jailani yang ditemui seusai serah terima ja- batan mengaku pasrah dan ikhlas menerima apapun kepu- tusan dari Bupati. Menurut Jail- ani apapun keputusan yang di- terima itulah yang terbaik dan semua pasti ada hikmahnya, ujarnya. Bupati OKU, Yulius Nawawi mengatakan dengan pelantikan ini, semoga menjadi spirit, pemicu semangat untuk lebih banyak mencurahkan tenaga dan pikiran dalam keikutsertaan mengisi pembangunan di Bumi Sebimbing Sekundang. “Jaba- tan ini merupakan tantangan berat. Jadilah pejabat yang pro- fesional serta patut diteladani. Baik dari prilaku, kedisiplinan, maupun etos kerja,” pesan or- ang nomor satu di OKU ini. Dikesempatan itu Bupati OKU, Yulius Nawawi menghim- bau lurah dan pejabat yang baru saja dilantik agar mampu mem- benahi kekurangan yang sela- ma ini belum sempurna di lingkungan tugas yang baru. UI FIKTIFKAN DUA NAMA SUNGAI Kades Menatang Penegak Hukum MUBA, (WN) Berbagai upaya untuk memperkaya diri sendiri telah dilakukan oleh Andi Karnain selaku Kepala Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Leko, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Pasalnya, dia terindiksi fiktifkan dua anak sungai pada pelaksanaan lelang Leb- ak LebungTahun 2011 hingga tahun 2012, yang mana sungai terse- but tidak terdaftar dalam lis lelang yang ada pada Badan Pember- dayaan Masyarakat (PMD) Musi Banyuasin. Ironisnya, saat hal itu dikonfimasikan Harian Warta Nasional,Andi Karnain dengan sesumbar menantang penegak hukum. “Kalau in- gin dilaporkan kepada pihak berwajib (Kepolisian dan Kejaksaan - red) silahkan saja, saya tidak takut, apalagi cuma sebatas pember- itaan itu biasa aja,” tantangnya. Menurut sumber, dua anak sungai yang dilelang oleh Kepala Desa tersebut dilakukan kepada PT. Musi Banyuasin Indah (MBI) sebesar Rp 9.000.000.000 yaitu sungai Rambutan dan sungai Se- labu, karena tidak tercantum dalam nama nama sungai yang dile- lang, sehingga uang hasil lelang tersebut masung kekantong priba- di Andi Karnain. Camat Batang, Hari Leko Siswandi saat dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa dua sungai yang dilelang oknum kepala desa tersebut, tidak terdaftar dalam lelang sungai lebak lebung. (tim) JAKARTA, (WN) Pemerintah seharusnya mampu memberi jaminan kepastian DPT, guna melahirkanpemerintahan yang baik melalui pemilu lima tahunan itu bisa terpenuhi. Sebab kalautidak, pemilu 2014 masih berpotensi terjadi kecurangan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa dalam diskusi Dialektika Demokrasi tentang Potensi Kecurangan pemilu 2014 bersama Ketua Bawaslu, Muhammad dan pengamat politik Boni Hargens di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (12/9). Dikatakan Agun, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang belum menetapkanDaftar Pemilih Tetap (DPT), namun akurasinya diragukan. Hal tersebut dikarenakanproses penyesuaian data berbeda antara KPU dengan Kemendagri, yang tidakberbasis pada DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu), dan belum akuratnyapemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). “ DPR pun meragukan akurasi DPT pemilu karena tidak bisa menyandingkan denganDPT KPUD setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sementara banyak KPUD yang masuk angin. Karena itu Komisi II DPR mengajak duduk bersama untuk menyamakanDPT setiap kabupaten itu,”ungkap Agun. Ditambahkannya, ia memastikan bahwa tak ada DPT yang tidak berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang lengkap dengan nama, tanggal lahir, dan tempat tinggalnya. Selain itu DPT juga akan disandingkan dengan lembaga sandi negara. “Kalau ada DPT tanpa NIK atau malah NIK ganda, maka itu namanya siluman. Untuk itu kalau masyarakat menemukan NIK, nama, dan alamat ganda, silakan laporkan,” tambah anggota Fraksi Partai Golkar ini. Sementara itu menurut Muhammad, mengingat DPT itu sebagai satu-satunya instrumen politik dalam pemilu, maka seluruh pihak yang terlibat khususnya partai politik harus mengawal akurasi DPT tersebut. “Kesadaraan parpol, kecil dalam mengontrol DPT. Koreksi masyarakat juga kurang dari satu persen yang memberi masukan pada Bawaslu. Karena itu perlu kesadaran kolektif untuk koreksi DPT tersebut,”ujar Muhammad. Pada kesempatan tersebut Pengamat Politik Boni Hargens mengungkapkan kekhawatiranya akan keruwetan DPT dalam sepuluh tahun terakhir ini, yang sengaja dipelihara karena menguntungkan kelompok tertentu, untuk melakukan kecurangan. Sebab, menurutnya kejahatan pemilu dilakukan melalui proses panjang. Meski demikian, Agun dan Muhammad optimis pemilu 2014 akan lebih baik dibanding pemilu sebelumnya, 2009. Selain rekapitulasi suara berdasarkan elektronik (NIK) atau E-Counting, juga akan ada satu orang pengawas di setiap TPS dari Bawaslu yang akan mengamankan berita acara jenis C1. Pengawas tersebut merupakan mahasiswa dengan nilai IPK 3,0. Ayu Proses Penyesuaian DPT KPU dan Kemendagri Berbeda HARGA KEDELAI MELAMBUNG PengusahaTahudanTempe Terancam Gulung Tikar TANJAB BARAT, (WN) Harga kedelai yang merupakan bahan baku tempe dan tahu saat ini mengalami lonjakan cukup signifikan. Akibatnya para produsen tahu dan tempe mengeluh, karena selain komoditinya langka usaha mereka juga terancam gulung tikar. Para pengusaha tempe dan tahu di Kuala Tungkal saat ini mengeluhkan harga bahan baku kedelai yang mengalami lonjakan harga yang cukup drastis. Jika biasanya harga kedelai hanya 7.750 perkilogramnya tapi saat ini sudah naik hingga ke angka 8.000 rupiah bahkan hingga 9 ribu rupiah perkilo- gramnya. Mahalnya harga kedelai ini jelas sangat di sesalkan warga, kare- na hal tersebut dapat berakibat fatal terhadap usaha mereka. sep- erti yang dialami sumini, pengusaha tempe yang berlokasi di Parit Satu Kuala Tungkal. Usaha yang ditekuninya selama puluhan tahun ini terancam gulung tikar akibat melambungnya harga bahan baku, industri rumahan tahu dan tempe, dampaknya baru -baru ini , dirin- ya terpaksa merumahkan 2 orang kayawannya. Selain mengistirahatkan 2 pekerja, Dia juga mengaku terpaksa menaikan harga jual dan juga mengurangi volume besaran tahun dan tempe. . Hal ini terpaksa dilakukan demi menutupi tingginya biaya produksi dan juga agar tetap bisa bertahan .’’Harga saya naik- kan Rp 200 perak perbungkus dan juga ukuran tempenya juga dikurangi,’’katanya. Kepada awak media, Sumini mengaku tidak merasa kesulitan untuk mendapatkan bahan baku tempe. Dirinya hanya mengeluh- kan naiknya harga kedelai yang mulai terjadi sejak dua pekan tera- khir. Dengan adanya kenaiakan harga kedelai tersebut,hasil produksi pun terpaksa dinaikkan jika biasanya dijual 380 rupiah perbatang saat ini dijual ke tingkat pedagang seharga 400 rupiah perbatang itupun diakuinya sudah sangat sulit untuk memasarkan tempe ke pedagang. Dirinya berharap harga kedelai kembali normal seperti biasanya sehingga usahanya kembali lancar dan beberapa pegawai yang di- istirahatkan bisa bekerja kembali. “Kasihanaya juga kita merumah- kan pekerja. Makaanya kita minta pemerintah segera melakukan sesuatu untuk menekan kemabli harga kedelai,” tuturnya. (A.F) BANYUASIN, (WN) Polsek Talang Kelapa men- gamankan mobil Mini Bus Daihatsu Luxio dengan nomor polisi diduga dipalsukan dengan BG 1832 RK. Mini bus tersebut memuat minyak mentah didalam jeligen. Keja- dian tersebut berawal saat mobil ditemukan warga di- parkirkan depan halaman pe- mukiman. Kapolsek Talang Kelapa Kompol Hadi Syaeffudin, melalui Kanit I Iptu Aidil Fitri didampingi Kanit II Ipda Rio. M. P Banjar Nohar mengatakan akan seg- era menindak-lanjuti temuan ini dengan harapan adanya kerja sama warga sekitar un- tuk saling memberikan infor- masi, agar sindikat jaringan pencuri minyak tersebut dap- at di ringkus. “Dari hasil laporan masya- rakat yang diterima, kami langsung menuju TKP untuk mengamankan kendaraan tersebut di Polsek Talang Ta- lang Kelapa. Sejauh ini kita belum mengetahui siapa dari kepemilikan kendaraan terse- but,” ujarnya.nReza Mobil Sindikat Pengangkut Minyak Mentah Diamankan Amunisi Kasus DPRD Tanab Barat TANJAB BARAT, (WN) Kepolisian Daerah Jambi tidak punya ruang untuk mengelak dari tuntutan publik yang menginginkan dituntaskannya kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana APBD pada pos Seketariat DPRD Kabupaten Tanjab Barat tahun anggaran 2002-2003. Dimana hasil audit BPKP tanggal 28 Febuari tahun 2005, Putu- san Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor:194/Pid.B/2005/PNK- TL tanggal 20 Desember 2005 dan Nomor:23/Pid.B/2006/PNKTL tanggal 28 Desember 2006 yang di perkuat putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor:199/PEN.PID/2007/PT Jambi tanggal 11 sep- tember 2007dan putusan MahkamahAgung RI Nomor:1137/Pid.sus/ 2008 tanggal 14 oktober 2008. “Dengan modal audit investigasi BPKP, putusan pengadilan dan putusan Mahkamah Agung, itu sudah waktunya Polda Jambi berg- erak lebih lincah untuk mengusut kasus itu lebih cepat. Publik sudah bosan disuguhi drama pembiran sejak kasus korupsi anggota DPRD Kabupaten Tanjab Barat mulai diselidik Polda Jambi pada tanggal 3 september 2004, “ucap Arsad, tokoh masyarakat Tanjab Barat. Sebelumnya muncul tudingan Polda Jambi sengaja memperlam- bat penyidikan kasus DPRD Kabupaten Tanjab Barat, meskipun sudah beberapa kali pergantian Kapolda Jambi. Polda telah mene- tapkan H.Umar Ibrahim dan Luhut Silaban sebagai tersangka. Namun setelah berkas perkara mereka dikembalikan Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik Polda Jambi untuk di lengkapi drama tersebut kembali berlangsung datar dan lambat tanpa pen- jelasan kapan klimaks dan endingnya kedua tersangka tersebut sampai saat ini belum di tahan. Ironisnya, H.Umar Ibrahim malah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjab Barat dan Luhut Si- laban menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi, ucap Arsad. Gerak Polda Jambi dalam penuntasan kasus DPRD Tanjab Bar- at periode 1999-2004 sangat lamban, ibarat sprinter, seolah ada bandul besi melilit di kaki penyidikan kasus tersebut. Karena itu jangankan berlari untuk bisa berjalan pun sangat berat dan sulit. Kini publik berharap hasil audit investigasi BPKP, putusa penga- dilan dan mahkamah agung betul-betul bisa membuka borok DPRD Tanjab Barat periode 1999-2004 beserta aktor aktornya seterang terangnya. Tidak patut lagi Polda Jambi menutup nutupi atau mengulur penuntasan kasus DPRD Tanjab Barat yang memang sangat sensi- tip karena bersentuhan dengan orang -orang di partai politik, ucap Arsad. Babak yang lebih seru dan menegangkan lebih memberkan hara- pan dan babak yang akan menggiring kita menuju akhir cerita yang inilah dalam penanganan kasus dugaan korupsi besar di Kabupat- en Tanjab Barat,Provinsi Jambi.Jika Polda Jambi,masih juga belum mampu berlari cepat jangan salahkan publik bila mulai hilang ke- percayaan terhadap lembaga yang senetulnya masih bisa di andal- kan dalam perang melawan korupsi.”ucap Arsad. A.F BANYUASIN, (WN) Program pemerintah dalam pembangunan nampak sangatlah mendukung dalam meningkat- kan perekonomian di suatu daer- ah baik dalam pembenahan in- frastruktur maupun dalam pena- taan tata ruang dalam setiap ke- camatan. Seperti halnya proyek infr- struktur serta pembangunan baik jalan serta bangunan fisik juga harus transparan di muka publik salah satu nya papan nama proyek yang merupakan simbol atau pun sebagai identitas suatu pekerjaan, nampaknya hal se- peleh namun berpengaruh cuk- up penting. Kepala dinas PU. Bina Marga Kabupaten Banyuasin melalui Sekretaris Dinasnya Umar Us- man menyampaikan peranan papan nama selain sebagai iden- titas juga dalam suatu pekerjaan sangatlah berpengaruh dalam proses pencairan dana. “Papan nama merupakan salah satu bukti untuk pencairan sebagaimana telah jelas tertera dalam perjanjian kontrak MOU, kita akan memanggil pihak koor- dinator dan di wajibkan bagi pihak kontraktor untuk melampirkan bukti dalam bentuk foto,”jelasnya. Reza Papan Nama Salah Satu Syarat Mutlak Pencairan MEDAN,(WN) Lima sekolah di Kota Med- an menerima penghargaan Adiwiyata, penghargaan ini diberikan langsung oleh Rek- tor Unimed diwakili Prof DR Suharta MSi selaku ketua Pus- dip KLH Unimed beserta Ke- pala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di- wakili Dr Ir Indra Utama di Au- ditorium Unimed Jalan Panc- ing Medan baru-baru ini. Penghargaan ini diberikan pada acara Olimpiade Pendid- ikan Lingkungan Hidup 2013 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Kependudu- kan dan Lingkungan Hidup (PUSDIP KLH) Unimed beker- ja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup kota Medan Ir Arief S Trinugroho melalui Kabag Hu- mas Budi Hariono SSTP MAP, Rabu pekan lalu dibalai Kota Medan kepada wartawan. Dijelaskannya, dengan pemberian penghargaan ini sekaligus menetapkan lima sekolah sebagai sekolah Adi- wiyata, lima sekolah yang me- nerima penghargaan Adiwiya- ta adalah, SMAN-13 Jalan Brigjen Katamso, SMAN-2 Jalan Karang Sari, SMPN-18 Jalan Kemuning Raya Perum- nas Helvetria, SMPN-1 Jalan Bunga Asoka dan SD Swasta Nahdatul Ulama Jalan Pukat I. Arif menjelaskan, dengan ditetapkannya lima sekolah ini sebagai sekolah Adiwiyata tingkat Provinsi Sumatera Ut- ara maka lima sekolah terse- but berhak mengilkuti calon sekolah Adiwiyata tingkat na- sional mewakili Kota Medan, dimana saat ini sedang dalam proses penilaian yang dilaku- kan oleh tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup. “Jadi ada empat aspek ko- mponen yang dinilai meliputi kebijakan berwawasan lingku- ngan hidup, pelaksanaan ku- rikulum berbasis lingkungan hidup, kegiatan lingkungan hi- dup berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana pendud- kung ramah lingkungan, “ ujar Arief. Arief juga menambahkan, Kota Medan sebelumnya juga telah menerima penghargaan Adiwiyata Mandiri, penghar- gaan ini diatas setingat Adiwiya- ta tingkast nasional diterima pada Juni 2013, penghargaan ini diterima setelah ditetapkan- nya SD Pertiwi Jalan Budi Pem- bangunan sebagai sekolah Adi- wiyata Mandiri dari kementeri- an Lingkungan Hidup. Ditambahkannya, untuk 2014 pemerintah Kota Medan melalui Badan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan ter- us melakukan pembinaan ter- hadap sekolah-sekolah di Kota Medan guna memenuhi kretar- ia sebagai sekolah Adiwiyata, dan tujuan program sekolah Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertang- gung jawab dalam upaya per- lindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Medan. “Selain mewujudkan warga sekolah bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah yang baik, juga program sekolah Adiwiyata sekaligus sebagai pembinaan usia dini sebagai kegiatan pembelaja- ran di sekolah, kemudia den- gan ditetapkannya sebagai sekolah Adiwiyata kita harap- kan sekolah di Kota Medan menjadi sekolah yang berkua- litas dan sekolah yang ramah lingkungan, “ ujarnya. marlan LIMA SEKOLAH BERPRESTASI Pemko Medan Mendapat Penghargaan Adiwiyata
  • 7. 7Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 NUSANTARA Gaji DPRD Banyuwangi Mengalir ke Lapas Gaji sebesar Rp 13,965 juta tetap diterimanya walaupun te- lah positif memakai sabu-sabu seberat 0.33 gram. Rinciannya, gaji yang harus diterima Rp 3,197 juta perbulan, tunjangan berupa rumah seharga Rp 4,468 juta dan tunjangan komu- nikasi intensif Rp 6,3 juta per bulan. Totok sebenarnya sudah di- nonaktifkan oleh partainya dari keanggotaan partai Gerindra saat di parlemen sejak bulan Juli 2013 yang lalu. Akan tetapi pimpinan DPRD tidak dapat memproses pemecatan, kare- na hal ini yang bisa mela- kukannya adalah wakil Ketua Badan Kehormatan dengan syarat sudah adanya keputusan peradilan yang memiliki kekua- tan hukum tetap. Saat dikonfirmasi kepada Sudirman selaku Sekretaris DPRD Banyuwangi, menyam- paikan bahwa persoalan ten- tang gaji dan tunjangan masih berikan bahkan diantar lang- sung oleh staf DPRD setiap bu- lan. “Kami mengantarnya ke La- pas karena yang bersangkutan masih menjadi anggota DPRD. Surat keputusan dari atasan ten- tang pemberhentian masih be- lum ada, “ungkap Sudirman. Terkuaknya kasus yang men- jeratnya bermula saat Totok ten- gah menikmati sabu-sabu di gudang beras di Desa Glogol Kecamatan Giri. Aparat keama- nan Satuan Narkoba Polres Ba- nyuwangi yang sudah menga- wasinya segera menggerebek dan langsung menggelandang ke kantor Polisi dan dijerat de- ngan pasal berlapis 112 dan pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sidang perdananya dilaku- kan, Senin (2/9) di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Saat per- sidangan Totok mengakui acap kali menggunakan gudang be- ras tersebut saat menghisap sabu. Namun Totok beralasan bahwa dia menghisap sabu karena untuk mengobati peny- akit lambung yang lama sekali di deritanya. “Saya mengkon- sumsi sabu ini cuma 5 kali saja kok, itupun karena saya men- derita penyakit yang tak kunjung s e m b u h - s e m b u h . “kilahnya. HR BANYUWANGI, (WN) Kasus penyalahgunaan narkotika yang menyeret Totok Sugiarto ke meja hijau tern- yata tidak menghentikan aliran dana berupa gaji bulanannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi. Kontraktor Dipecat, Proyek Jembatan Kedungkandang Mangkrak MALANG (WN) Proyek Prestisus jembatan Kedungkan- dang yang berlokasi di Kecamatan Ke- dungkandang Kota Malang macet. Renca- na jembatan yang senilai Rp 54.183.811.000 tidak lagi ada pengerjaan karena pihak pemerintah Kota Malang memecat kontraktor jembatan, PT Nugraha Adi Taruna dari Jakarta. Alasan pemecat- an terhadap kontraktor ini karena dianggap wan prestasi dengan tidak melakukan pengerjakan pembangunan jembatan. Padahal, dana yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 7 miliar. Pemecatan kontrakan tersebut tertanggal 22 Juli 2013. Jembatan Kedungkandang sendiri merupakan sebuah proyek dari pemkot Malang sebagai salah satu solusi kemacet- an yang terjadi di wilayah timur kota. Karena setiap harinya warga yang berasal dari Kabupaten Malang masuk melalui jembatan Kedungkandang tersebut sangat padat bahkan pada jam jam tertentu mengalami kemacetan. Menurut warga sekitar jembatan, aktifitas pembangunan sudah tidak terlihat dalam sebulan terakhir ini. “Padahal pemkot Malang berjanji kalau jembatan akan selesai pada bulan Septem- ber ini. Namun, sampai sekarang pancang besipun belum terpasang, tidak ada pekerja, bahkan besi besinya dibiarkan tergeletak begitu saja.’’ ujar seorang warga. Selain tidak ada pengerjaan, papan proyek sebagai tanda pengerjaan jembatan juga sudah tidak ada. Ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumah- an dan Pengawasan Bangunan (DPU PPB), Jarot Edi Sulistyono, pihaknya membenar- kan jika kontraktor sudah dipecat. Terhitung mulai 22 Juli lalu, DPU PPB selaku operator proyek resmi mengakhiri jalinan kerjasama secara sepihak dengan pihak kontraktor. “Mau tak mau, Kita harus menegakkan peraturan dan aturan karena rekanan kami wanprestasi. Maka ada pemutusan kontrak karena hukum, “ papar Jarot Edi Sulisty- ono. Sebagai dasar acuan, DPU PPB menyorot Peraturan Mendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah hingga Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Mengenai Pengadaan Barang dan Jasa. “Ada landasan hukum yang kuat. Karena sampai sekarang belum ada progress signifikan seperti dijanjikan, maka kontrak berakhir sesuai kesepakatan yakni per 22 Juli 2013,” kata Jarot. Setelah memutus kontrak dengan rekanan, kini pihak DPU PPB bakal menunggu hasil audit soal uang muka senilai Rp 7 miliar yang sudah diambil kontraktor. Proses auditing sendiri sedianya dilakukan auditor independen. ‘’Apakah Rp 7 miliar itu terpakai sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau tidak sesuai ya harus dikembalikan ke kas negara,’’ seru seperti itu, tak ada pembangunan, masih perataan tanah yang dibebaskan dan belum ada satu tiang cor pun masih berupa kawat besi, untuk apa dana itu?,” Kata Ketua komisi A DPRD H Arief Wahyudi berang. Kata politisi asal FPKB itu meminta DPU transparan terhadap apa yang terjadi atas jembatan tersebut,”Kami minta BPK untuk memeriksanya biar jelas apa yang terjadi dengan pembangunan jembatan tersebut, sekalian perlu adanya audit indipenden agar hasilnya transparan dan keruwetan dijalan lingkar timur tersebut segera teratasi,”tandasnya berharap. Hal senada juga dilontarkan wakil ketua komisi C DPRD H Khoirul Amri, kalau tak ada indikasi penyimpangan terhadap peruntukan dana yang sudah cair tersebut kenapa hingga kini masih seperti itu, “Kita setuju sekali kalau BPK lakukan pemerik- saan atas pembangunan jembatan tersebut, baik dinas terkait maupun rekanan pe- menang tender, makin cepat makin jelas kapan urai kemacetan,” kata Khoirul. Sementara itu walikota malang Peni Suparto saat dikonfirmasi mengatakan memepersilakan kalau dewan inginkan BPK turun untuk kejelasan pemakaian dana Rp 7 miliar dalam pembangunan jembatan kedungkandang,”kami terbuka saja wong semuanya sesuai fungsinya atas peng- gunaan anggaran Rp 7 miliar tersebut tak ada yang dialihkan, kenapa berhenti karena menunggu anggaran 2013-2014,”tutur walikota yang bakal lengser pada tangga 13 September ini. YD Jarot. Karena lowongnya posisi pengembang, sedangkan proyek harus terus dilanjutkan, mau tak mau dalam waktu dekat akan dilakukan re-tender alias tender ulang. Namun, re-tender baru bisa dilakukan setelah proses auditing beres. Sehingga, sudah bisa diketahui kekurangan apa saja yang perlu dilanjutkan beserta alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk menerus- kan jembatan di kawasan Buring itu. Hal ini diistilahkan review design. Melihat gonjang-ganjing proyek jembatan Kedungkandang tersebut, komisi A DPRD menuding ada dugaan penyimpangan ,”Masak sudah cair Rp 7 miliar masih MALANG, (WN) Memperingati ulang tahun kenteng Eng An Kiong ke 188, sebanyak 32 rupang atau pa- tung dewa dari berbagai Klen- teng di Jawa diarak keliling Kota Malang, Minggu (8/9). Selain itu, juga digelar ritual budaya dan kesenian khas etnis Thion- ghoa. Yakni barongsai dan li- ang liong untuk menghibur war- ga Malang. Dalam arak-ara- kan tersebut akan diikuti seki- tar 2000 peserta yang berasal dari berbagai kota dan propin- si. Menurut Bratayana ongko- wijaya, ketua panitia ulang tahun klenteng Eng Ang Kiong ini, peserta diikuti dari semua klenteng seluruh Jawa dan pe- serta lintas agama. Perayaan kali ini untuk memperlihatkan bagaimana kerukunan umat beragama yang ada di Kota Malang dan Indonesia pada umumnya. “Patung dewa akan diarak sejauh empat kilometer,” kata Bratayana Ongkowijaya. Kirab ritual akbar ini, katan- ya, biasanya dilakukan setiap lima tahun sekali. Sejumlah je- maat akan mengusung joli (tandu) berisi parasuci (shen ming). Juga diarak patung dewa (Kiem Siem) untuk ritual meruwat bumi. Upacara ini, katanya, dilakukan sebelum menyucian patung atau rupang dewa. Ritual menyucikan ru- pang atau patung dewa. Ritual ini merupakan tradisi etnis Tionghoa. Selain kesenian tradisi etnis Thionghoa, juga diiringi kese- nian khas Jawa seperti kuda lumping, tari blaganjur, saker- ahan dan sedekah bumi. Ke- lenteng Eng An Kiong sendiri dibangun pada tahun 1825. Ru- mah peribadatan untuk umat Tri Darma (Konghucu, Tao dan Budha Mahayana) ini merupa- kan peninggalan dari turunan ketujuh Jendral Dinasti Ming. Menurut sejarah, kurang lebih sekitar 400 tahun laman- ya setelah Laksamana Cheng Ho menapakkan kaki di tanah Jawa, Kelenteng EngAng Kiong didirikan. Hal itu berdasarkan inisiatif dari Kwee Sam Hway. Ia adalah keturunan ketujuh dari seorang Jendral di jaman Dinasti Ming yang berkuasa di Tiongkok. Saat itu, keturunan sang Jen- dral ditekan oleh Dinasti Jing sehingga terpaksa melarikan diri ke Indonesia. Menurut ke- pala Klenteng Eng Ang Kiong, Bonsu Hanom Pramana, Eng An Kiong berarti istana kesela- matan dalam keabadian Tuhan. YD Peringati Ulang Tahun 188 Kelenteng Eng Ang Kiong Kirap Patung Dewa Isu Bom Gegerkan Warga Balong Ponorogo PONOROGO, (WN) Warga desa Bajang , Balong, Ponorogo, geger akibat adanya isu tentang 2 buah bom di se- buah rumah di wilayah tersebut. Bahkan isu ini sempat menda- tangkan tim jihandak dari Brimob bersihkan puing –puing rumah- nya kemarin, Kamis (5/9), yang terbakar Selasa lalu. Saat itu tiba–tiba Marni, suami Wiwik Wahyuni mengirimkan SMS ke tetangga depan rumah , yang intinya melarang rumah yang terbakar itu dibersihkan. Pasaln- ya, menurut SMS pria asal desa Ngasinan Jetis itu, pihaknya sen- gaja sudah menanam bom di dua tempat di rumah Wiwik. Bah- kan Marni juga mengakui , bah- wa dialah yang sengaja mem- bakarnya. Tindakan konyol dan ngawur itu dilakukan karena ajakan ru- juk Marni ditolak Wiwiek Wahyu- ni, isterinya yang kini kerja di Surabaya . Akhirnya timbullah Madiun. Namun alih-alih bom, polisi akhirnya menetapkan ter- sangka pengedar isu sebagai tersangka. Kejadian itu berawal dari Wi- wik Wahyuni, warga Bajang Ba- long, yang berniat berniat mem- niatnya untuk membuat isyu yang menggegerkan warga dan mambuat repot pihak kepolisian. Bahkan tim penjinak bom dari brimob Madiun sempat didatang- kan ke TKP. Hasilnya ternyata nihil. Polisi menetapkan pria konyol itu sebagai tersangka karena di- anggap menyebarkan suasana teror di tengah masyarakat. “Tern- yata hanya isyu yang diciptakan oleh Marni. Maka dialah yang kami tetapkan sebagai tersang- ka”, kata Kapolres Ponorogo, AKBP Iwan Kurniawan. Sementa- ra dari warga yang sempat ra- mai-ramai mendatangi TKP ada yang nyeletuk,”Ini namanya rujuk ditolak bom bertindak”. DN PONOROGO (WN), Pelan tapi pasti kasus pe- nyimpangan pembangunan RSUD Dr.Hardjono Sudig- tomarto terus dikejar oleh pe- nyidik. Satu demi satu saksi diperiksa, termasuk tenaga ahli dari BPKP dan Unit Pen- gadaan Barang dan Jasa De- partemen PU, untuk menge- tahui jumlah kerugian nega- ra. Tidak hanya 2 tersangka yang dibidik, bahkan polisi berani menarget bahwa ter- sangka bisa lebih dari 2 or- ang, seperti yang disebut-se- but selama ini ( YS dan DEP ). Kapolres Ponorogo, AKBP. Iwan Kurniawan mengatakan, begitu pemeriksaan saksi ahli dari BPKP selesai, maka seg- era ditetapkan siapa tersang- ka dalam kasus RSUD Pono- rogo. Tenaga ahli dari BPKP dan dari Unit Pengadaan Barang dan jasa Departemen PU Pusat, saat ini terus dim- intai keterangan terkait kasus itu oleh penyidik Polres Pono- rogo. “ Ini masih proses (pe- nyidikan). Tenaga ahli hanya berikan tentang ketentuan dan aturan yang berlaku. Nah, penyidik yang menganalisa bahwa ini begi- ni. Dugaan penyimpangan unsur melawan hukum sudah ada tinggal (menghitung) kerugian negara. Kita evalu- asi lebih supaya terpenuhi unsur ( penyimpangan ). Jumlah kerugian ( negara ) belum tahu, tapi dalam waktu dekat , begitu BPKP selesai langsung kita tetapkan tersan- agka,” kata Kapolres, kemar- in (2/9). Menurut Kapolres, dari saksi-saksi yang diperiksa perlu pendalaman dan anal- isa, sehingga akan diketahui jumlah kerugian negara mau pun tersangka dari kasus tersebut. Polres menargetkan bulan ini kasus itu sudah se- lesai dan segera dilimpahkan ke penuntut umum. Bukan hanya 2 tersangka yang di- bidik bahkan lebih. Namun untuk sementara difokuskan kepada 2 tersangka dulu, lalu kemudian ditetapkan. “ Untuk kasus RSUD sudah ada pemeriksaan saksi dari pengadaan barang dan jasa dari Departemen PU, BPKP sudah . Sepertinya tinggal tentukan tersangkanya saja. Secepatnya saja, bulan depan (September ) peneta- pan. Siapa bilang 2 ( ter- sangka) ? Bisa lebih dari 2, bisa berkembanglah, tinggal pemeriksaan saksi dan barang bukti. Kita putuskan yang ini dulu tersangkanya, yang ditarget dulu,” imbuh Kapolres. Seperti diketahui kasus dugaan pembangunan RSUD Dr.Hardjono Sudigtomarto, tidak hanya dibidik dalam pe- nyimpangan pembangunan fisiknya saja, melainkan juga ada dugaan tindak pidana pencucian uang ( TPPU) yang langsung ditangani oleh KPK. Sebab untuk TPPU ini, melibatkan bos PT. DGI ( Duta Graha Indah) Nazaruddin, mantan bendahara DPP Demokrat, sebagai pelaksana mega proyek di RSUD terse- but. Yang sangat mencolok dari pembangunan gedung itu adalah rencana dibangun 6 lantai untuk ruangan IRNA dan GAKIN, ternyata baru dibangun 4 lantai dan pem- bangunannyapun sudah mandeg. Untuk tahap pertama yang dilakukan polisi adalah me- nelisik aliran dana Rp 40 M dari APBN itu. Sedangkan dana lainnya dari APBD II dan APBN seperti dilaporkan aliansi LSM sejumlah RP 118 M akan ditindaklanjuti beri- kutnya. DN KASUS RSUD: Siapa Bilang Hanya 2 Tersangka
  • 8. 8 Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 ADVETORIAL KAMI SIAP MEMBANTU ANDA I.I.I.I.I. Penyusunan dan Pelaporan PajakPenyusunan dan Pelaporan PajakPenyusunan dan Pelaporan PajakPenyusunan dan Pelaporan PajakPenyusunan dan Pelaporan Pajak • SPT PPh Pasal 29/25 Badan Usaha • SPT PPh Pasal 29 Karyawan Swasta • SPT PPh Pasal 29 Non Karyawan Swasta (Wiraswasta, Pekerja tidak tetap, Profesional, Direksi / Komisaris Perusahaan) • PPh Pasal 25, Pasal 21, Pasal 23 & Pasal 22 • PPh Pasal 4 Ayat (2) • PPN Masa II.II.II.II.II. Pembukuan / Laporan KeuanganPembukuan / Laporan KeuanganPembukuan / Laporan KeuanganPembukuan / Laporan KeuanganPembukuan / Laporan Keuangan • Laporan Keuangan Interen & Fiskal / Pajak III.III.III.III.III. Pengurusan Perijinan UsahaPengurusan Perijinan UsahaPengurusan Perijinan UsahaPengurusan Perijinan UsahaPengurusan Perijinan Usaha • NPWP Badan Usaha & NPWP Orang Pribadi • Domisili Usaha, SIUP, TDP, PKP, dll Hubungi:Hubungi:Hubungi:Hubungi:Hubungi: Tlp.02Tlp.02Tlp.02Tlp.02Tlp.021- 4452 851- 4452 851- 4452 851- 4452 851- 4452 851111122222 BupaBupaBupaBupaBupati Purwti Purwti Purwti Purwti Purwakarakarakarakarakartatatatata Hadiri Hari Bhakti PJT II KHadiri Hari Bhakti PJT II KHadiri Hari Bhakti PJT II KHadiri Hari Bhakti PJT II KHadiri Hari Bhakti PJT II Ke 46e 46e 46e 46e 46 Menurut Oyok, Ketua panitia dalam laporannya menuturkan bahwa keg- iatan hari bhakti PJT II ke 46 diseleng- garakan dalam rangka memperingati berdirinya PJT, dan tema yang diam- bil dalam kegiatan tersebut adalah “ Kita Tingkatkan Rasa Kebersamaan Dan Displin Untuk Mencapai Produk- tivitas Yang Optimal”. “Hari bhakti ke 46 ini diselenggar- akan dalam rangka memperingati hari jadi PJT II ke 46 yang diisi oleh berbagai kegiatan diantaranya per- lombaan antar pegawai PJT II, serta pemberian bantuan berupa bantuan air bersih kepada 4 desa disekitar Waduk Jatiluhur, bantuan renovasi rumah beribadah serta pemberian beasiswa kepada siswa yang kurang mampu dan berprestasi”. Tuturnya. Sedangkan menurut Direksi PJT II Herman Idrus, CES . dalam sambu- tan singkatnya menuturkan sejak diresmikan 46 tahun yang lalu, ada sebuah tulisan di pusat pembangkit yang menginspirasi dirinya yaitu air mengayun mewahyu bumi, hal itu di- artikan menurutnya bahwa PJT harus bisa mengelola sumber daya alam dengan baik untuk kepentingan masyarakat. “kita mengetahui bahwa sungai yang mengalir dan dimanfaatkan menjadi sebuah waduk penghasil air minum dan energy listrik adalah sun- gai citarum yang dimana 25 juta jiwa bisa memanfaatkannya dari Kara- wang, Jakarta hingga Indramayu dan dari situ PJTsebagai pengelola oper- si termasuk pemeliharaan dan pe- ngembang harus bisa memberikan manfaat seperti yang tertulis di pusat pembangkit karena selain mengelola kita juga mempunyai dua hal yang harus dperhatikan yaitu hak air dan hak pengelolaan dimana dua hal tersebut harus bisa jadi manfaat bagi kepentingan masyrakat”. Tuturnya Sedangkan menurut Bupati Pur- wakarta, dalam sambutannya menu- turkan bahwa peringatan hari bhakti PJT ke 46 merupakan peringatan yang harus dimaknai sebagai ke- bangkitan pembangunan, karena menurutnya dibangunnya waduk Ir. H. Djuanda merupakan pembangunan monumental yang bersejarah bagi masyarakat Purwakarta, Jawa Barat serta bangsa Indonesia. “ peringatan hari bhakti PJT ke 46 merupakan peringatan yang berse- jarah, terutama dalam pembangunan, karena berdirinya waduk Ir. H. Djuan- da merupakan hari bersejarah yang sangat monumental terutama untuk masyarakat Purwakarta, Jawa Barat dan bangsa Indonesia karena telah berdiri sebuah danau yang sangat bermanfaat bagi kehidupan”. tuturnya. Selain itu Bupati pun mengingatkan bahwa ada dua nilai strategis yang harus dimaknai yaitu nilai alam dan nilai sosial. “ ada dua nilai strategi yang harus dimaknai ketika berdirinya danau ja- tiluhur yaitu yang pertama adalah nilai alam, pada dasarnya masyarakat sunda sangat memperhatikan alam karena dari alam yang terjaga seperti hutan dan gunungnya, karena dari dua unsure tersebut bisa menjaga un- sure kehidupan dan terbangunnya ekosistem yang baik, karena apabila tidak dijaga akan terjadi banyak konf- lik misalnya apabila air tidak tersedia maka akan terjadi perebutan sumber air dan itu harus kita jauhkan yaitu dengan menjauhkan dari unsure ko- mersialisasi dan perbaikan pada pen- gelolaan distribusi dengan baik, dita- mbah dengan kearifan, serta komit- men dan tanggung jawab bersama dalam menjaga danau jatiluhur”. ujarnya. Selain mengingatkan Bupati juga meminta kepada PJT II untuk terus berkomitmen, terutama terhadap ke- beradaan jarring terapung (Japung) karena menurutnya, semakin ba- nyaknya Japung yang tidak terkontrol mengakibatkan kualitas air akan se- makin rendah. “ satu hal lagi yang saya minta ke- pada PJT II adalah dalam menertib- kan Jaring Terapung karena menurut ahli peruntukan japung di danau jatil- uhut hanya sekitar empat ribu, seh- ingga apabila melebihi yang telah ditentukan harap ditertibkan dan Pemkab Purwakarta pun akan senang hati membantu PJT, karena ini semua demi meningkatkan kualitas air, kare- na citarum dan danau jatiluhur meru- pakan kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat Purwakarta, Jawa Barat dan Indonesia yang harus kita jaga”. ungkapnya.Selain pemberian bantu- an, PJT II pun memberikan penghar- gaan Satya Karya kepada pegawai yang berprestasi. Humas PURWAKARTA, (WN) Bupati Purwakarta, H.Dedi Mulyadi, SH., menghadiri peringatan Hari Bhakti Perum Jasa Tirta (PJT) II di lapangan parkir water world Jatiluhur, Senin (26/6). Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati hari jadi PJT II ke 46. Selain dihadiri oleh Bupati, hadir pula Muspida Purwakarta, Direksi PJT II serta seluruh serta jajaran pegawai PJT II Jatiluhur. BANYUASIN, (WN) Pasangan Yan Anton Ferdian, SH - Ir. Suman Asra Supriono, MM terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Periode 2013-2018. Senin kemarin, resmi dilantik sebagai Bupati dan Wabup Banyuasin. Acara yang di helat di gedung DPRD ini turut dihadiri juga Gebernur Sumatra Selatan H. Alex Noerdin, Kepala Kepolisan Daerah (Kapolda) Sumatera Selatan, Inspektur Jenderal (Pol) Saud Usman Nasution, Bupati Musi Banyuasin H. Pahri Azhari, ST, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI) H. Ishak Mekki, MM, Bupati Muara Enim, Ir. Muzakir Sai Sohar, Wakil Wakikota Prabumulih, Ardiansyah Fikri SH. Gubernur Sumatera Selatan (SUMSEL) H. Alex Noerdin di ruang rapat paripurna DPRD Banyuasin, disaksikan langsung oleh Ketua DPRD Banyuasin H. Agus Salam beserta jajaran DPRD Banyuasin, Sekda Banyuasin Ir. Firmansyah, M.Sc, Kepala SKPD, FKPD, camat, lurah, kades, tokoh masyarakat, tokoh agama serta ratusan masyarakat di Kabupaten Banyuasin, melakukan pelantikan kepada pasangan bupati dan wakil bupati terpilih periode 2013- 2018. Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin dalam kesempatan itu menyampai- kan sambutannya serta menyampaikan ucapan selamat kepada Yan Anton Ferdian, SH dan Ir. Suman Asra Supriono, MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin periode 2013 – 2018. H. Alex Noerdin mengatakan, perjuangan untuk mencapai karir ini adalah usaha yang diperoleh dengan susah payah dan membutuhkan kerja keras. H. Alex Noerdin berpesan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin terpulih agar kiranya dapat melaksanakan dan mengerjakan tugas sebagai Bupati dan Wabup Banyuasin dengan penuh amanah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banyuasin. “Banyak-banyak berkonsultasi dengan tokoh- tokoh masyarakat serta rangkul semua masyarakat dan golongan. Ingatlah selalu melihat ke depan dengan visi dan misi yang baru,” ujar beliau. Reza Pelantikan Bupati Dan Wakil Bupati Banyuasin Kami Menjamin Kenyamanan dan Kerahasiaan Usaha Anda
  • 9. 9Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 DINAMIKA Dirut RSUD Kota Bekasi Tuding Kajari Tak Punya Bukti Hal itu dibenarkan Titi kepada Har- ian Warta Nasional saat dihubungi. Menurut Titi, Itu sebelum ada pen- jelasan Lembaga Kebijakan Pen- gadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dan perlu diperiksa semua bukti kertasnya dulu kebenarannya, tegas Titi. Katanya, karena Alkes itu beda, sampai saat ini belum ada peneta- pan analisis satuan biayanya dari pe- merintah sebagai acuan dalam pen- etapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kedepan Kemenkes dan LKPP sedang proses membuat E Katalog untuk obat dan Alkes (saat ini sebagian obat sudah ada dalam E Katalog), sedangkan Alkes masih proses penyusunan, tegas Titi. Titi menambahkan, rencananya April 2013 tapi kemudian konon baru akan ada Desember 2013. Ini akan lebih memudahkan PPK dalam penyusunan HPS karena sudah tersedia pedoman. Semoga saja ce- pat terwujud. Sekarang prosedur pen- etapan HPS sudah dilakukan dan sudah ada penjelasan dari lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKPP), kata Titi. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Bekasi berjanji akan men-dalami ke- terlibatan Direktur Utama RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati dalam dugaan penyimpangan anggaran pembelian Alat Kesehatan (Alkes) dan pemban- gunan ru-ang intermediate. Titi ad- alah orang yang paling bertanggung- jawab se-laku Kuasa Pengguna Ang- garan (KPA). Kepala Ke-jaksaan Negeri Kota Bekasi, Irnensif mengakui pihaknya telah melakukan pengemban-gan. “Kita masih kembangkan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini,” kata, Irn- ensif. Menurut Irnensif, pihaknya sudah memeriksa Direktur RSUD Kota Bekasi Titi Mas-rifahati sebagai saksi, terkait posisi Titi yang meru- pakan kuasa pengguna anggaran. “Kita sedang dalami, apak-ah Direktur RSUD dan Kon-traktor terli- bat dalam kasus ini atau tidak. Kita tidak bisa sembarangan menetapkan orang sebagai tersangka jika tidak cukup bukti,” tukas Irn-ensif. Sedangkan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bekasi, Semeru mengatakan, dugaan peny- impangan anggaran dalam kasus pengadaaan alat kesehatan RSUD tahun anggaran 2012 terungkap set- elah penyelidikan dan kajian dari tim gabungan di internal Ke-jaksaan se- jak awal November 2012 lalu. Menurut dia, dugaan penyimpa- ngan anggaran itu ti-dak hanya ter- jadi pada proyek pengadaan alat kesehatan, tapi juga pembangunan ru-ang intermediate RSUD Kota Bekasi senilai Rp9 miliar. “Anggaran ruang intermedied senilai Rp7 miliar, sedangkan untuk alat kesehatan ang-garannya senilai Rp2 miliar. Se- cara sekilas ada nilai yang janggal,” ujarnya. Menurut dia, pihaknya telah me- netapkan satu ter-sangka terkait ka- sus itu, yakni pegawai negeri sipil (PNS) se-tempat berinisial TR. “Diduga ada penyimpangan, kami su-dah menetapkan satu tersang-ka, inisialnya TR. Dia adalah pejabat pembuat komitmen (PPK),” katanya. Menurut dia, dalam pe-nyelidikan tim Kejaksaan, TR diduga telah melakukan peny-impangan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS). Dalam HPS itu, kata dia, tidak sesuai dengan prosedur, se-hingga diduga TR telah menggelembungkan anggaran. “TR sudah diperiksa dua kali. Se-mentara saksi yang sudah di-periksa di antaranya panitia, peng- guna anggaran, penyedia barang, dan pendukung dari rekanan atau pi- hak ke tiga,” katanya. Rekson BEKASI, (WN) Direktur RSUD Kota Bekasi Titi Masrifahati menuding Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi, Irnensif tidak mengantongi bukti penuntasan dugaan korupsi anggaran pembelianAlat Kesehatan (Alkes) dan Pembangunan Ru-ang Intermediate senilai Rp 9 miliar pada tahun 2012. BEKASI, (WN) Lembaga Swadaya Ma-syarakat (LSM) Gerakan Raky-at Revolusion- er Selamatkan Indonesia (AGRRESI) mende-sak Komisi Pemberantasan Ko-rupsi (KPK) mengusut lelang proyek Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bekasi yang terindikasi korupsi. Pas-alnya, pengadaan kon- struksi ( gedung 8 dan 4 lantai, rumah duka) yang dibiayai melalui bantuan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012, diper-kirakan mencapai Rp17 miliar kerugian negara. “Kami menilai pembe-basan dan pengadaan tanah serta proyek lelang pemban-gunan RSUD Kota Bekasi tidak transparan sejak awal, mencer-minkan ada permainan ko-rupsi. KPK harus membongkar permainan pemenang lelang dan ket- erlibatan Dirut RSUD Kota Bekasi dr.Titi Masrifahati selaku Pengguna Anggaran”, ujar Ketua LSM AGRRE- SI, Ir Robinson kepada wartawan. Sementara informasi wartawan menyebutkan, jum-lah Rp 17 miliar merupakan uang proyek, yang ber- asal dari PT Pembangunan Peruma- han (Persero) selaku perusahaan pe- menang pelelangan proyek kegiatan pembangunan RSUD Kota Bekasi, yang seharusnya disetorkan ke kas negara, tapi justru masuk ke kantong ok-num pejabat Pemprov Jawa Barat dan oknum pejabat Pem-kot Bekasi . “Dari Rp17 miliar itu, Pani-tia menyetor ke oknum peja-bat Pem- prov Jawa Barat sebe-sar Rp5 miliar, sedangkan Rp3 miliar disetor ke oknum peja-bat Pemkot Bekasi. Se- mentara sisanya sebesar Rp 9 miliar tidak jelas kemana larinya,” kata sum- ber Jayapos News di Jakarta. Selain itu, sebelumnya proyek pembebasan dan pen-gadaan tanah untuk proyek bangunan di RSUD har- ganya juga terindikasi digelem- bung-kan atau dimark-up. Untuk pen- gadaan tanah RSUD mu-lai tahun 2009-2011 diper-kirakan meng- habiskan dana sekitar Rp12 milyar. Dana tersebut dialokasi-kan dalam tiga tahun angga-ran, tahun 2009 se- kitar Rp 5,7 miliar dan tahun 2010 ter- diri dari dua kegiatan masing-mas-ing nilainya Rp 4,25 miliar dan Rp1,20 miliar. Sedangkan ta-hun 2011 diang- garkan sekitar Rp1 miliar. Belum diperoleh keteran-gan bera- pa luas tanah yang dibebaskan den- gan dana seki-tar Rp12 miliar terse- but. Ada sumber mengatakan bahwa sebagian tanah yang dibebas-kan ad- alah tanah milik negara, berupa daer- ah aliran sungai kali Bekasi di wilayah Keca-matan Bekasi Timur. Direktur RSUD Kota Beka-si dr.Titi Masrifahati saat dite-mui diruang ker- anya memban-tah telah terjadi korup- si, itu hanya salah perhitungan saja, ujar Titi. Menurut Pejabat Pembuat Komi- tmen (PPK), Hedi Mohammad Hadi- at yang juga Wakil Direktur RSUD Kota Bekasi mengatakan, kami siap dipanggil Komisi Pember-antasan Korupsi, ujar Hadi. Sedangkan, Panitia Pelelang- anPengadaan Barang/Jasa Proyek Kegiatan Pemban-gunan RSUD Kota Bekasi Ta-hun Anggaran 2012, Shin- ta Si-lawati, SKp, MSc, yang dalam pers releasenya menyatakan, proses pelelangan penawaran sebanyak 6 (enam) perusa-haan yaitu PT Guna Karya Nusantara, PT Penata Karya Keluarga Utama, PT Suburo Jayana Indah Corp, PT Ta-mako raya Per- dana dan PT Pe-nata Karya Utama (KSO), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (persero) Tbk dan PT Pram-banan Dwipaka. Dari hasil koreksi admin-istrasi dan koreksi aritmatiak didapatkan 3 (tiga) penawar terendah dilanjutkan dengan evaluasi teknis dan biaya ter-hadap penawar terendah, yai-tu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dengan harga penawaran Rp121.839.000.000, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, dengan harga penawaran 138.904.572.000, dan PT Guna Karya Nusan-tara, dengan harga penawaran Rp142.581.720.000. Ber-dasarkan hasil evaluasi seperti yang tercantum diatas, maka didapatkan nama peru- sahaan calon pemenang pelelangan, kata Shinta. Didasarkan atas hasil evaluasi do- kumen penawaran, Panitia mengaju- kan usulan penetapan pemenang pele-langan proyek kegiatan pem-bangunan RSUD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 yaitu PT Pem- bangunan Perumah-an (Persero) Tbk Cabang IV Wilayah Bandung dengan nilai 138.904.572.000 (seratus tiga puluh delapan miliar Sembilan ratus empat juta lima ratus tu-juh puluh dua ribu rupiah). “Kepada pengguna angga-ran un- tuk ditetapkan sebagai pemenang yang selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Kota Beka- si, selaku Pengguna Anggaran No- mor:188. 4/3182.RSUD/VIII/2012 ten- tang penetapan pemenang pelelan- gan umum kegiatan pembangunan RSUD Kota Bekasi,” ujarnya. REKSON KPK Diminta Tangani Proyek Gedung Baru RSUD Kota Bekasi KASUS ALAT KESEHATAN Mulya Hasjmy Divonis Bersalah Dihukum 4 Tahun Penjara JAKARTA, (WN) Mulya A Hasjmy mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Bina pelayan- an Medik Departemen Kesehatan R.I divonis bersalah oleh hakim peng- adilan Tipikor. Mulya telah dihukum 4 tahun penjara atas korupsi pada kegiatan Pengadaan peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LINAC) untuk RSUP H. Adam Malik Medan dan RSUP Dr. Sardjito Jogjakarta tahun anggaran 2007. Hakim menyatakan Mulya terbukti bersalah melanggar Pasal 3 UU Tipikor. Pasal tersebut merupakan pasal yang ada di dalam dakwaan kedua. Selain hukuman pidana penjara, Mulya juga diharuskan membayar denda Rp 250 juta subsidair 3 bulan penjara. Putusan 4 tahun penjara ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebelumnya pada tanggal 30 Agustus 2013, Jaksa pada Kejak- saan Negeri Jakarta Selatan telah menuntut terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Teguh, SH., MH ditemui diruang kerjanya mengatakan bahwa Jaksa masih akan mempelajari pu- tusan pengadilan Tipikor tersebut guna menentukan langkah hukum berikutnya atas putusan tersebut. (as) 5 Juta Warga Jakarta Menderita Penyakit Pernapasan JAKARTA, (WN) Lebih dari separuh warga Jakarta dinyatakan menderita beragam penyakit yang terkait dengan pernapasan akibat pencemaran udara, demikian dinyatakan Ketua Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin. “Hasil dari riset yang kami lakukan menunjukkan bahwa 57 persen penduduk Jakarta menderita sakit akibat pencemaran udara,” kata pria yang disapa Puput ini kepada Antara, usai forum diskusi mengenai kebi- jakan fuel economy di Jakarta, Kamis. Riset yang dilakukan oleh KPBB tersebut didukung oleh United States - Environmental Protection Agency (UNEP US- EPA), dan Kementerian Lingkungan Hidup. Ahmad Syafrudin memaparkan angka 57 persen tersebut setara den- gan sekitar lima juta orang yang tinggal di Jakarta. Dari sekitar lima juta jiwa tersebut tercatat 2,5 juta jiwa menderita in- feksi saluran pernapasan akut (Ispa), 300 ribu jiwa menderita penyempi- tan saluran pernapasan, sekitar 300 ribu jiwa menderita penyakit jantung koroner, dan sisanya menderita penyakit akibat pencemaran udara lain- nya seperti pneumonia. “Karena pencemaran udara yang menyebabkan penyakit ini, maka masyarakat Jakarta harus membayar sekitar Rp38,5 triliun untuk biaya kesehatan,” jelasnya. Menurut dia, jika pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan lainnya tidak melakukan upaya konkret, maka pencemaran udara di DKI Jakarta pada 2030 diperkirakan akan mengalami peningkatan setidaknya empat hingga tujuh kali lipat dari kondisi saat ini. “Demikian juga dengan gas rumah kaca atau CO2 yang bisa mengalami peningkatan hingga tiga kali lipat dari base-line 2010,” tambah Puput. WILSON
  • 10. 10 Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 NUSANTARA Eldin Marah, 7 Camat TakHadiriEvaluasiAdipura Amarah ini berawal ketika El- din menyampaikan kata samb- utan dalam acara yang dihadiri Sekda Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis MM, Asisten Deputi Pengelolaan Sampah Kementri- an Lingkungan Hidup Ir Sudirman MM, Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak Ir Sulistyowati beserta sejumlah staf, pimpinan SKPD, camat, lu- rah, kepala puskesmas dan ke- pala sekolah. Sebelum menyampaikan sambutannya, Eldin terlebih dulu bertanya apakah seluruh camat hadir. Untuk itu seluruh camat yang hadir diperintahkan berdi- ri. Setelah dihitung dari 21 ca- mat yang ada, ternyata hanya 14 orang yang hadir. Padahal selu- ruh camat telah diundang untuk mengadiri evaluasi adipura tersebut. Wajah Eldin langsung beru- bah memerah setelah mengeta- hui tidak seluruh camat mengha- diri acara evaluasi tersebut. “Saya akan menghormati orang yang menghormati saya. Untuk itu saya akan mengambil tinda- kan tegas terhadap orang-orang yang sudah tidak menghormati saya lagi. Sebab, kesabaran itu ada batasnya,” tegas Eldin. Menurut Eldin, acara evalua- si ini digelar bukan semata-mata bagaimana untuk mempertah- ankan Piala Adipura maupun merebut Adipura Kencana. Dia ingin semua yang hadir bersa- ma-sama untuk membangun Kota Medan yang tercinta ini, ter- masuk terus menjaga kebersi- han di wilayahnya masing-mas- ing. “Jadi menghadiri evaluasi ini sangat penting sekali. Ini sebagai bentuk tanggung jawab atas ja- batan yang diamanahkan kepa- da kita. Sebelum dilantik, kita sudah diambil sumpah dan janji untuk menjalankan semua tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Apabila itu tidak dilaksan- akan, berarti kita sudah mengkhianatinya,” katanya. Karena itulah Eldin langsung memerintahkan Sekda segera memberi surat peringatan kepa- da para camat yang tidak meng- hadiri evaluasi tersebut. Kemu- dian Eldin mengingatkan, sesuai peraturan yang berlaku dirin- yalah saat ini sebagai pemimpin di Kota Medan. “Untuk itu siapa yang tidak suka dengan saya, silahkan keluar sekarang. Kita harus jantan, kalau tidak suka katakan tidak suka. jangan han- ya beraninya di belakang,” un- gkapnya. Setelah menumpahkan rasa amarahnya, barulah Eldin mem- ulai sambutannya. Dia menga- jak seluruh yang hadir untuk ber- sama-sama menjadikan Medan sebagai kota yang aman, nya- man, indah dan produktif se- bagaimana filosofis Adipura. Karananya, semua harus mem- bulatkan hati agar bisa mewujud- kan Kota Medan bersih dan se- hat secara berkelanjutan sampai kapanpun. “Saya optimis, kalau kita se- mua mau, kita bisa meraih Adi- pura dengan bekerja lebih opti- mal. Di samping itu tentunya membutuhkan kerja lebih, kerja keras dan tidak dapat dilaakukan secara sektoral atau parsial. Kita butuhkan partisipasi yang tinggi dan silmutan dari seluruh stake- holder yang ada,” jelasnya. Sementara itu Asisten Deputi Pengelolaan Sampah Kementri- an Lingkungan Hidup Ir Sudirman MM, optimis Kota Me- dan berhasil mendapatkan Pia- la Adipura kembali dengan sya- rat seluruh SKPD, camat, lurah dan kepala lingkungan harus bersemangat dalam menjalan- kan tugasnya. “Insya Allah untuk Piala Adipura, Kota Medan masih mendapatkannya karena kota ini sudah cukup bersih. Tapi untuk Piala Adipura Kencana, harus dilakukan sejumlah pem- benahan guna mendapatkan- nya,” kata Sudirman. Dijelaskan Sudirman, cukup berat persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Ad- ipura Kencana. Diantaranya, rasa memiliki masyarakat akan kota ini harus dibangun, kota harus inovatif, PKK harus ikut berperan dan capaian kinerja yang dihasilkan. Di samping itu permukiman masyarakat, pasar, perkantoran dan sekolah-se- kolah harus memiliki tempat penampungan sampah untuk pembuatan kompos. Serta kual- itas udara dan air juga harus baik. “Jika ini dapat dipenuhi, In- sya Allah Medan akan mendap- atkan Adipura Kencana,” ujarnya. marlan MEDAN, (WN) Pelaksana Tugas Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi marah besar ketika meng- hadiri acara Evaluasi dan PembinaanAdipura dari Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Hotel Santika Dyandra Medan, Rabu pekan lalu . Pemicunya akibat ketidakhad- iran 7 orang camat tanpa alasan jelas. Padahal evaluasi yang dilakukan ini dinilai sangat penting dalam upaya Kota Medan mempertahankan PialaAdipura sekaligus merebutAdipura Kenca- na. Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MEDAN,(WN) Pemko Medan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) menggelar Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam rangka per- ingatan Hari Teknologi Nasional dengan had- iah total Rp.99.750.000. Karya tulis ilmiah ini untuk pelajar dan mahasiswa se-Kota Med- an serta peserta umum yang berdomisili di Kota Medan. “Adapun tema lomba karya tulis ilmiah ini yaitu Inovasi untuk Kemajuan Kota Medan,” kata Kepala Balitbang Kota Medan Drs Hasan Basri MM didampingi Kabag Humasy Budi Hariono SSTP MAP di Balai Kota Med- an, Rabu pekan lalu. Menurut Hasan, peserta yang ingin me- ngikuti perlombaan ini harus mengisi formulir bio data di Kantor Panitia LKTI Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan (Kantor Balitbang/Kantor Wali kota Medan) sebagai salah satu persyaratan. Kemudian menyerahkan pas photo ukuran 3 x 4 cm, 2 lembar. Karya tulis, imbuhnya, dibuat dalam ben- tuk soft copy dan hard copy (soft copy dis- impan dalam CD). Dalam karya tulis dican- tumkan nama, alamat, tingkat pendidikan, nomor telepon (handphone) dan KTP bagi peserta dari umum. Selanjutnya, peserta datang membawa syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut dan mengisi formulir pendaftaran di kantor sekretariat panitia ser- ta mengambil nomor peserta lomba. Hasan selanjutnya menjelaskan, sistema- tika karya tulis meliputi pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan, kerangka teori dan me- tode penulisan. Kemudian bagian isi/pem- bahasan yang berisi penilaian atas identifika- si masalah, analisis masalah data peninjang. Serta bagian akhir atau penutup, mengand- ung kesimpulan yang harus konsisten den- gan analisis permasalahan yang disampai- kan berupa kemungkinan atau prediksi transfer gagasan dan memuat daftar pusa- ka. Selain sistematika tulisan, lanjut Hasan, karya tulis juga harus memperhatikan be- berapa hal seperti pemakaian bahasa me- liputi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sekaligus efektif dan efisien, serta teknik penulisan. Lalu topik, artinya topik harus relevansi dengan realita kehidupan sosial atas tema yang ditentukan oleh pani- tia. Dilengkapi dengan contoh kasus, origin- inalitas ide dan gagasan serta objektivitas data dan fakta. “Ditambah lagi dengan pencantuman sumber data terkait relevansi sumber-sum- ber bacaan dengan pembahasan topik per- masalahan dan formal penulisan daftar pus- taka maupun kutipan yang benar,” jelasn- ya. Mengenai kriteria dan format penulisan, Hasan mengatakan penilaian terdiri atas dua aspek yaitu naskah karya tulis dan presen- tasi karya tulis (bagi yang lolos 5 besar fina- lis), Penilaian dilakukan oleh tim juri yang telah ditetapkan panitias lomba. Naskah yang diterima sesuai batas waktu yang telah ditentukan akan diseleksi dan ditetapkan 5 karya tulis dipresentasikan dihadapan tim juri. “Bagi peserta yang terseleksi akan diun- dang untuk mempresentasikan karya tulis- nya di hadapan tim juri. Selanjutnya tim juri akan menetapkan pemenang berdasarkan hasil penilaian naskah dan presentasi karya tulis ilmiah,” paparnya. Sedangkan ketentuan grand final, paparn- ya, lima finalis akan diseleksi dan mendap- at kesempatan untuk mempresentasikan karyanya di depan dewan juri dan peserta yang lolos akan dihubungi panitia. Pada saat granbd final, diharapkan seluruh peserta dapat hadir tepat waktu dan memakai pa- kaian resmi. Untuk format penilaian presentasi final, bi- lang Hasan, meliputi teknik penyajian den- gan bobot 35 yang terdiri atas ssitematika penyajian dan isi, alat bantu dan media yang digunakan, penggunaaan bahasa dan me- dia yang digunakan, penggunaan bahasa dan tutur kata yang baku, cara berpresenta- si dan ketepatan waktu. Selain itu penalaran dengan bobot 55 me- liputi penguasaan materi dalam penyam- paian serta kebenaran dan ketepatan wak- tu. Sedangkan yang terakhir adalah perfor- mance dengan bobot 10 yakni penampilan finalis ketika presentasi. “Untuk lebih jelas, peserta yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat menghubungi Panitia LKTI Kota Medan di Kantor Balitbang Kota Medan. Pengiriman naskah sudah da- pat dilakukjan mulai hari ini sampai 30 Sep- tember 2013. Penguman 5 besar pada 25 Oktober, presnetasi 5 finalis dilakukan 5 Mopember, sedangkan penyerahan hadiah dilaksanakan 18 Nopember 2013,” jelas Hasan. sabam Balitbang Gelar Lomba Karya Tulis lmiah Total Hadiah Rp 100 Juta Ricuh Selesai, Kapolres Mutasi PROBOLINGGO, (WN) Usai peristiwa amuk massa terkait Pilkada di Probolinggo, Jawa Timur pada Jumat malam kemarin, 30 Agustus 2013, berimbas pada pemuta- sian Kapolres Probolinggo Kota Ajun Komisaris Besar Pol (AKBP) Tulus Ikhlas Pamodji. Posisi jabatan yang diting- galkan diisi oleh AKBP Yulia Agustin Selfa Triana, yang se- belumnya menjabat Kabag- sumda di Polrestabes Sura- baya. Sedangkan AKBP Tulus menempati jabatan baru se- bagai Wakil Direktur Lalulintas Polda Jawa Tengah. Terkait pergeseran personil, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono memban- tah jika itu dilakukan terkait kerusuhan Pilkada Purboling- go. “Tidak ada kaitan dengan kerusuhan pilkada. Mutasi sudah bisa dan wajar dilaku- kan. Lagi juga dia (Tulus) da- pat promosi naik eselonnya,” ujar Kabid Humas, Minggu. Ditambahkan, mutasi jaba- tan tidak hanya untuk Kapolres Probolinggo, tetapi berdasar telegram Kapolri ST/1727/VII/ 2013 tanggal 30/8/2013, ada 17 anggota di jajaran Polda Jatim yang dipindah tugas. Amuk massa di Proboling- go kemarin dipicu dari sekel- ompok massa yang tidak puas dengan pelaksanan pencob- losan pemilihan walikota, dan proses penghitungan suara. Mereka menilai banyak ke- janggalan. Massa kemudian menda- tangi Kantor Kelurahan May- angan, Kecamatan Mayan- gan. Namun, upaya massa ter- halang pagar betis pasukan polisi, dialog diantara keduan- ya menemui jalan buntu dan akhirnya berujung bentrok. Selain melempari kantor kelu- rahan, massa menggulingkan mobil milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Proboling- go. Bukan hanya itu, massa yang sudah di luar kendali membakar mobil milik Binmas milik Polresta Probolinggo yang terparkir tidak jauh dari kantor kelurahan. Polisi tidak tinggal diam, dan mengaman- kan sejumlah orang yang diduga sebagai provokator. WS Ludes Terbakar Indomaret Merugi Ratusan Juta PROBOLINGGO, (WN) Kebarakan minimarket In- domaret di Jl. Panglima Su- dirman, Kota Probolinggo, Rabu, mengakibatkan keru- gian material sekitar Rp 500 juta. Belum termasuk keru- gian toko Play Station (PS) dan warung bakso yang ber- himpitan dengan Indomaret. Sisi lain penyebab kebaka- ran dan asal-usul api hingga kini belum diketahui. “Yang jelas Tim Labfor (Laboratori- um Forensik) Mabes Polda Surabaya sudah turun ke loka- si kebakaran. Tunggu saja hasilnya,” ujar Kapolresta Pro- bolinggo, AKPB Tulus Ikhlas Pamoji didampingi Kasat Reskrim, AKP Agus I. Su- priyanto, Kamis . Tim Labfor tiba di lokasi ke- bakaran Rabu siang sekitar pukul 11.30. Selain melaku- kan olah tempat kejadian per- kara (TKP), tim mengambil sampel berupa sisa kebaka- ran. AKP Agus menambahkan, Polresta juga telah memerik- sa sejumlah saksi terkait ke- bakaran minimarket di ko- mplek Pasar Gotong Royong itu. Dikatakan sekitar pukul 05.30, sejumlah pramuniaga Indomaret menyaksikan ke- pulan asap di tokonya. Mere- ka kemudian semburat keluar toko. “Mereka mengaku tidak tahu asal kepulan asap, lang- sung semburat,” ujar Kasat Reskrim. Saksi lain, Rofiki (21), war- ga Kelurahan Jati, yang saat kejadian berada di lokasi me- ngatakan, asap muncul dari meteran listrik di tembok. Meteran listrik itu terletak di antara Indomaret dan toko PS. “Muncul asap di meteran lis- trik kemudian api dengan ce- pat membesar. “Saat itu saya masih berada di Indomaret,” ujarnya. Lain lagi kesaksian Abdul Aziz, pemilik toko PS yang bersebelahan dengan Indo- maret. Pagi itu sekitar pukul 05.00, ia pulang ke rumahnya untuk mengambil uang. “Saat di rumah, saya ditelepon te- man, katanya Indomaret dan toko PS saya terbakar,” ujarn- ya. Aziz pun bergegas ke tokonya, yang kondisinya sudah berkobar dilalap api. Sejumlah barang elektronika di toko PS itu hangus ter- bakar. Demikian juga warung bak- so yang berhimpitan dengan Indomaret, juga terbakar. Sejumlah peralatan dapur dan barang pecah-belah sempat dievakuasi dari warung bak- so. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dari Pemkot Probolinggo, Pemkab Probo- linggo, dan PT Kutai Timber Indonesia (KTI) dibantu se- buah mobil tangki pe- nyiraman taman milik Badal Lingkungan Hidup (BLH) Kota Probolinggo dikerahkan untuk memadamkan api. Akhirnya sekitar dua jam kemudian api berhasil dipadamkan. Beruntung 12 tabung elpiji di gudang Indomaret tidak sampai terbakar. Memang petugas sempat kesulitan memadamkan api di gudang Indomaret yang terletak di lan- tai atas. Soalnya, pintu alter- natif di sisi timur Indomaret susah dibuka. Begitu api benar-benar padam, polisi kemudian me- masang garis polisi (police line). Karena lokasi kebaka- ran menjadi tontonan masya- rakat, polisi kemudian mema- sang anyaman bambu (ged- hek) mengelilingi lokasi ke- bakaran. Sementara itu surveyor In- domaret, Andri Novarid yang dikonfirmasi wartawan soal kerugian material akibat ke- bakaran, mengatakan sekitar Rp 500 juta. Sisi lain pihak In- domaret masih menunggu hasil penyelidikan Labfor dan Polresta. “Kami belum bisa melangkah, menunggu Lab- for dan Polresta,” ujarnya. Andri menambahkan, un- tuk sementara semua karya- wan dipindahkan ke toko In- domaret lainnya di Kota Probolinggo. “Biar tidak men- ganggur, mereka dipindahkan ke gerai Indomaret lain,” imbuhnya. ws MEDAN, (WN) Sekretaris Daerah Kota Med- an Ir Syaiful Bahri Lubis men- yambut baik kedatangan Tim Anggaran Pemerintah Kota Se- marang dalam rangka studi banding ke Pemerintah kota Medan, Jumat di Ruang Rapat I Balaikota Medan. Rombongan Tim Anggaran Pemerintah Kota Semarang yang berjumlah 34 orang dipin- pin Sekrearis Daerah Kota Se- marang Drs Adi Trihananto didampingi beberapa kepala SKPD antara lain Kepala Bina Marga Iswa Aminuddin, Kepala Dinas Pasar NugrohoJoko P, Kepala Bappeda Bambang Haryono dan Kepala DPKAD A yudi Mardina. Trihananto mengatakan , kami datang ke kota Medan ini untuk banyak belajar tentang yang berkaitan dengan peren- canaan, RPJMD, Pengelolaan perparkiran dan PADnya. Kota Semarang dan kota Medan tidak jauh berbeda, tetapi dalam penerimaan pendapatan daer- ahnya cukup jauh berbeda, pen- erimaan PAD Kota Medan sudah teriliunan semenatara PAD kota Semarang baru ratu- san miliar, ungkapnya. Sementara Sekda Medan Ir Syaful Bahri Lubis yang didam- pingi Asisten Pemerintahan Drs Musaddat Nasution, Asisten Umum Iwan Habibi,SH dan para pinpinan SKPD mengucapkan selamat datang di Kota Medan, mudah-mudahan study banding ini saling memberikan masu- kan-masukan bermanfaat baik untuk kota Semarang dan juga untuk kota Medan. Pada perte- muan itu, Sekda Medan Syaful Bahri memberikan kesempa- tan kepada Tim Anggaran un- tuk bertanya secara langsung tentang perihal kunjungan ker- ja dimaksud. Iswar Aminuddin selaku Ke- pala Dinas Bina Marga Kota Se- marang, bertanya kepada Ke- pala Dinas Bina Marga Kota Medan tentang SDMnya bila in- gin memperbaiki jalan secara e- mergensi.Khairul Sahnan Hara- hap selaku Kepala Dinas Bina Marga Kota Medan , menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, Dinas Marga Kota Medan mempunyai 4 Unit Pel- aksana teknis (UPT) , setiap UPT mempunyai pegawai asor- ching 100 orang, bila ada pe- kerjaan-pekerjaan yang mendadak maupun genangan- genangan air pada saat turun hujan, mereka siap mengerja- kannya. Dan mereka stanby di UPT masing 24 jam, yang ber- gantian sesuai sip yang ditentu- kan, ungkap Khair- ul. Agus Hermunanto selaku Kepala Dinas Perhubungan kota Semarang juga bertanya kepada Kadishub Medan ten- tang pengelolaan parkir dikota Medan serta jumlah titik lokasi parkir dipinggir Jalan. Hal ini dijelaskan Hendra Ridho Gunawan Siregar selaku Kabid Perparkiran kota Medan men- gatakan, Perparkiran di kelola oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, sedangkan jumlah loka- si parkir di pinggir jalan di kota Medan 819 titik, sedangka jum- lah penerimaan rfetrfebusi per- parkiran sekitar 32 miliar, ujar Ridho. Selanjutnya kunjungan kerja ini diutup Sekda Medan dengan penyerahan cendra mata kepada Sekda Kota Se- marang, dan berfoto bersama. marlan Tim Anggaran Kota Semarang Berkunjung ke Balaikota Medan Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Syaiful Bahri Lubis (kanan).
  • 11. 11Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 NUSANTARA Hewan Kaki Empat di Kwala Bekala Ditertibkan MEDAN,(WN) Penertiban hewan kaki empat di Jalan Jaya Tani Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor yang dilakukan Pemko Medan melalui Dinas Pertanian dan Kelautan (Distanla) Kota Medan, Kamis siang, tidak sesuai harapan. Sebab, tim gabungan yang melibatkan lebih kurang 200 personel Satpol PP dibantu petugas Sat Brimob Poldasu tidak berhasil menyita satu ekor pun ternak milik warga. Padahal berdasarkan data yang disampaikan pihak Kelurahan Kwala Bekala, jumlah hewan kaki empat di kawasan itu mencapai ratusan ekor. Kuat dugaan kegagalan ini terjadi akibat rencana penertiban telah ‘bocor’ lebih dulu kepada warga. Apalagi jadwal penertiban pun sempat molor, semula ditetapkan pukul 09.00 WIB namun mundur sampai pukul 14.00 WIB. Akibatnya warga sempat menyembunyikan maupun memindahkan hewan kaki empat miliknya ke tempat yang aman. “Kita melihat ada sejumlah warga yang membawa hewan kaki empat miliknya entah kemana,” ungkap salah seorang staf Kelurahan Kwala Bekala kepada beberapa wartawan yang hendak meliput penertiban tersebut. Menurut Kabid Produksi Peternakan Distanla Kota Medan Halim Hasibuan, mundurnya jadwal penertiban akibat pada waktu yang bersamaan digelar Rakornas dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilu 2014 wilayah Sumatera Utara di Grand Aston Hotel bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi. Karenanya, pejabat yang terlibat dengan penertiban lebih dahulu menghadiri rakornas tersebut. Sebelum melakukan penertiban, seluruh personel lebih dahulu melaksanakan apel di lapangan sepakbola, persis depan Kantor Kelurahan Kwala Bekala di Jalan Luku Medan. Halim didampingi Camat Medan Johor Khoiruddin Rangkuti SSos dan Wakapolsek Deli Tua AKP Samsuar langsung memimpin apel sekaligus memberikan arahan sebelum dilakukan penertiban. Dia berharap penertiban dilakukan dengan baik tanpa disertai dengan kekerasan. “Hewan kaki empat yang kita tertibkan ini merupakan milik saudara-saudara kita. Jadi hindari cara-cara kekerasan,” pesannya. Setelah itu tim bergerak menuju Jalan Jaya Tani yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Kantor Kelurahan Kwala Bekala. Tiba di lokasi, puluhan warga tampak berkerumun di pinggir jalan. Wajah mereka umumnya memperlihatkan ekspresi penolakn, sebab hewan kaki empat yang akan ditertibkan merupakan mata pencaharian mereka selama ini. Meski menolak namun mereka tidak berusaha menggagalkan jalannya penertiban. Tim gabungan selanjutnya menyisir lokasi yang ditengarai sebagai kandang hewan kaki empat, persis di belakang rumah warga dan terletak di pinggir sungai. Sejumlah ibu-ibu paro baya semula tidak mengizinkan petugas masuk dalam lokasi yang dipagar seng. Setelah dilakukan pendekatan persuasif mereka akhirnya mengizinkan petugas melakukan pemeriksaan. Ternyata kandang kosong, tak satu pun hewan kaki empat ditemui. Selanjutnya petugas Satpol PP di bawah komando Kasatpol PP M Sofian membongkar kandang hewan kaki empat. Namun baru sebentar saja pembongkaran dilakukan, ibu-ibu paro baya memohon agar pembongkaran dihentikan. Mereka selanjutnya berjanji akan membongkar sendiri kandang tersebut. Setelah itu tim gabungan dengan berjalan kaki bergerak menuju lokasi yang kedua. Setelah dilakukan penyisiran, tim menemukan satu ekor hewan kaki empat di dekat kandang di belakang rumah salah seorang warga. Begitu hewan kaki empat hendak disita, pemilik rumah mengatakan hewan kaki empat itu hendak dipotong untuk pesta. Karena penyitaan urung dilaksanakan, kandang hewan kaki empat itu pun dirubuhkan. Selesai merubuhkan kandang, tim gabungan pun meninggalkan lokasi. Kabid Produksi Peternakan Distanla Kota Medan Halim Hasibuan usai penertiban mengatakan, penertiban ini dilakukan karena berternak hewan kaki empat tidak diperkenankan di Kota Medan sesuai dengan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan No. 13 tahun 2013. Namun larangan ini sepertinya massih belum diindahkan warga sehingga dilakukan penertiban. “Jadi hari ini kita melakukan penertiban sesuai dengan Surat Perintah Pelaksana Tugas Wali Kota Medan. Untuk itu dalam melakukan penertiban kita melibatkan petugas dari Polsekta Deli Tua, Sat Brimob Poldasu, Satpol PP dan Kodim 0201/BS. Penertiban ini akan terus kita lakukan sehingga tidak ada lagi warga yang berternak hewan kaki empat di kota Medan. Khusus untuk di Kecamatan Medan Johor, kita akan melakukan penertiban selama 3 hari,” tegas Halim. Sementara itu Camat Medan Johor Khoiruddin Rangkuti SSos menjelaskan, penertiban hewan kaki empat di Kecamatan Medan Johor di fokuskan di Kelurahan Kwala Bekala tanpa pandang bulu. Artinya, semua ternak hewan kaki empat milik warga akan ditertibkan tanpa pandang bulu sesuai dengan Perwal No.13 tahun 2013. “Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh warga agar tidak berternak hewan kaki empat lagi,” harap Khoruddin. sabam PAITON, (WN) Candi Jabung adalah Candi peninggalan dari kerajaan Majapahit yang terletak di Desa Jabung Candi, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Berjarak hanya sekitar 5 km dari Kraksaan. Candi Jabung merupakan salah satu peninggalan bersejarah di Kabupaten Probol- inggo. Candi ini terbuat dari batu merah den- gan ukuran, panjang 13,11 m, lebar 9,58 m dan tinggi 15,58 m. Sebelum dipugar areal can- di ini seluas 35 x 40 m dan sekarang telah mendapat perluasan 20.042 m2. Para pengunjung Candi Jabung sebagian besar dari kalangan pelajar. Ini terungkap dari data pengunjung di Cabang kantor Balai Pele- starian Peninggalan Purbakala Trowulan Mo- jokerto di Desa Jabung, Kecamatan Paiton. Se- lama 2011, pengunjung dari kalangan pelajar berjumlah 8509, 2012 berjumlah 13943, per akhir Agustus 2013, jumlahnya menca- pai 6336. Sedangkan dari kalangan khalayak umum 2011, jumlah pengun- jung 6896, 2012 ber- jumlah 7238 dan per akhir Agustus 2013 sebanyak 6415. Abdullah, Penjaga piket Candi Jabung mengaku, ka- langan pelajar cuk- up mendominasi sebagai pen- gunjung. Para pelajar tidak datang hanya dari dalam daerah, tapi juga dari luar daerah seperti Kabupaten Banyuwangi, Pasuruan, Bon- dowoso dan beberapa kabupaten lain yang ada Jawa Tengah dan Jawa Barat. Selain banyak dari kalangan umum dan pelajar, pengunjung Can- di jabung dari kalangan warga Negara asing juga ada. Rudi (16), pelajar SMP 1 Desa Sidorejo, Ke- camatan Pakuniran mengaku berkunjung ke Candi Jabung sebab ingin melihat lebih dekat. Selama ini, Rudi mengaku hanya melihat candi Jabung dari buku pelajaran saja. Sehingga ber- sama dua teman sekampungnya, Wiwit (14) dan Said (16), sekitar pukul 08.30, dengan meng- gunakan dua sepeda motor mereka dengan an- tusias mengunjungi Candi Jabung. Candi peninggalan kerajaan Majapahit ini merupakan satu-satunya candi yang ada di ka- wasan Kabupaten Probolinggo, candi ini didiri- kan pada abad 14 Masehi untuk kepentingan pemakaman Bhre Gundal salah seorang kelu- arga raja. Candi bercorak hindu ini berdiri den- gan kokoh, walaupun sudah pernah mengala- mi pemugaran pada tahun 1983-1987 Candi jabung tetap menyimpan sejarah yang tak ter- nilai harganya dan harus kita jaga kelestariannya. (WS) KOKOH, TAK TERNILAI HARGANYA KRAKSAAN, (WN) Kini hari minggu atau malam minggu anda akan mulai ceria dengan sepeda Gaul atau bany- ak yang dikenal dengan becak goes. Entah dari mana muncul nama becak goes yang sedikit mirip dengan mobil tiruan den- gan ban roda empat. pernak pernik warna lampu kelip yang biasanya di gunakan pemilik agar menarik penikmat olahra- ga malam plus bercandaria den- gan saudara, teman, sahabat bahkan orang yang mereka say- angi. Beraneka pilihan jumlah penumpang yang di tawarkan mulai dari yang berisi lima den- gan empat pemancal dan 10 penumpang dengan emam pe- mancal. Dimana di setiap sisi tempat duduk yang di gunakan masih tetap menggunakan gayuh sepeda yang biasa di ni- kmati oleh penikmat sepeda se- benarnya. Bukan hari minggu atau malam minggu saja, bahkan penikmat becak asyik tersebut di hari biasa atau liburan, Bahkan hari-hari ini juga banyak pemi- nat, utamanya anak muda yang ingin bercandaria bersama sa- habat. Setidaknya ada 15 becak goes yang ada di seputaran kota Kraksaan. Diantaranya di pe- rempatan Bulu Kraksaan, Se- mampir Kraksaan, serta ada juga yang menetap di sebelah timur SMKN 1 Kraksaan. Tentu omset yang di dapat oleh persewaan becak goes tersebut sangatlah ber fareatif mulai dari Rp. 15.000 untuk yang bermuatan 5 orang. Sedangkan yang bermuatan 10 orang bisa mencapai Rp. 20.000. Itupun tarif pada malam hari. “ kalu malam hari Rp. 20.000. tapi yang berukuran besar, untuk yang berukuran kecil hanya Rp. 15.000. kalu siang biasanya leb- ih murah. Jadi asumsinya per- jam. Biasanya ramenya penyewa malam minggu, Bah- kan sampek antri. Dari situ om- set kita satu malam mencapai rata-rata Rp. 100.000” jelas yusup (45) salah satu pemilik persewaan goes. Lain halnya penikmat goes dari kraksaan.” Kalau saya naik goes paling suka ramenya, apa lagi gak ikut mancal, harganya pun sangat fareatif, Biasanya kami beberapa orang iuran un- tuk menyewa mobil lucu itu. Bah- kan sekarang goes tersebut bisa di jumpai di mana-mana” jelas silvi (19). Kini perkembangan goespun di kota kraksaan meningkat dan hampir setiap malam banyak penikmat goes yang berlalu la- lang melintasi alun-alun Kota Kraksaan, Desa Bulu, Kel. Sido- mukti bahkan sampai digunakan di acara-acara yang di adakan oleh pemerintah atau instansi swasta sebagai penghibur dan sarana olahraga. Selain itu be- cak gowes kini sudah menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatwan lokal maupun domestik. WS Becak Gowes, Primadona Baru “Dua gugatan dari Pak Syukur dan Pak HMZ sudah di- layangkan kepada MK itu hak masyarakat, kami mempersila- kan, katanya pelaksanaan Pemilukada cacat hukum,” kat- anya. Menurut dia, kedua kandidat tersebut melayangkan gugatan terkait hasil Pemilukada. Padahal sebelumnya mereka sudah mengikuti tahapan dan proses Pilwalkot. Sebelumnya, kedua pasang calon tersebut sudah melayang- kan gugatan kepada PTUN Se- rang Banten terkait penyelengga- raan Pemilukada. Namun gugatan tersebut sudah ditolak oleh PTUN Serang Banten. Sehingga apabila saat ini akan melakukan gugatan kepa- da MK maka dipersilahkan. Se- jauh ini, Arief mengatakan baik dari hasil Quick Countmaupun Real Count KPU Provinsi Banten sudah memutus- kan pasangan wali kota dan wakil wali kota terpilih untuk periode 2013–2018. Dari hasil Quick Count dan Real Count juga menunjukan perolehan suara tidak berbeda jauh. Sehing- ga itu merupakan hasil pemungu- tan suara dari masyarakat Kota Tangerang. “Alhamdulillah sejauh ini, pros- es Pemilukada sudah berjalan aman, lancar, dan kondusif. Saya berharap semua masyarakat bisa bersatu dan melepaskan perbe- daan yang ada,” paparnya. Namun apabila ada gugatan untuk meminta Pemilukada ulang menurutnya akan menyita waktu serta anggaran. Sebab anggaran untuk Pilwalkot sangat besar den- gan total Rp 60 miliar dengan rin- cian Rp 40 miliar untuk satu puta- ran dan sisa Rp 20 miliar jika dua putaran. Apalagi anggaran tersebut be- rasal dari masyarakat untuk me- milih pemimpin. Ia menambah- kan sejauh ini siap dengan guga- tan apapun termasuk atas ke- menangannya bersama Sachru- din. Rosdiana Hasil Pilkada Kota Tangerang Digugat ke MK TANGERANG, (WN) Wali Kota Tangerang Terpilih periode 2013– 2018 dalam Pemilukada Kota TangerangArief R. Wismansyah menanggapi terkait adanya gugatan dari dua pasang kandidat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sejauh ini dari hasil Real Count dalam pleno KPU Provinsi Banten sudah memutuskan bahwa dirinya dan Sachrudin mendapat suara terbanyak yakni 48,01 persen atau 340.810 suara, Sabtu (14/9). MERAK, (WN) Direktorat Polisi Perairan (Polair) Polda Banten menyita 30 kilogram bahan peledak yang akan digunakan untuk bom ikan di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeg- lang, Banten. Bahan peledak itu terdiri dari enam kantong plastik serbuk warna abu-abu (Bron), tujuh kantong serbuk warna kuning (belerang), dua kantong plastik ukuran besar berisi serbuk warna putih (Po- tasium), enam bungkus plas- tik ukuran 1,5 kilogram berisi serbuk campuran (siap pakai) dan alat peracik atau timban- gan. Selain bahan peledak, Poli- si juga menangkap dua ter- sangka, yaitu Dasuki 47 tahun warga Kampung Kebon, Desa Panimbang Jaya, Kecamatan Panimbang selaku perakit bom ikan dan Taryana 49 tahun warga Kampung Cama- ra, Desa Banyuasih, Kecama- tan Cigeulis, Kabupaten Pan- deglang selaku pembeli bom ikan. Kasi Penindakan Hukum Polair Polda Banten, Komisa- ris Saidin mengatakan, pada 12 Agustus 2013 malam, ang- gota Polair Polda Banten melakukan penangkapan ter- hadap kedua pelaku di Kam- pung Camara, Desa Banyua- sih, Kecamatan Cigeulis, Kabupaten Pandeglang. “Pen- angkapan ini atas laporan war- ga, yang resah dimana banyak nelayan yang masih meng- gunakan bahan peledak saat menangkap ikan,” kata Saidin Jum’at13, September 2013. Para tersangka akan dijerat pasal 1 Undang-Undang Da- rurat No 12 Tahun 1951 ten- tang kepemilikan bahan pele- dak tanpa ijin, dengan anca- man hukuman mati atau hu- kuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksi- mal 20 tahun. “Dari dua ter- sangka tersebut, satu dianta- ran merupakan residivis lama yaitu pelaku tindak pidana penyalagunaan bahan pele- dak untuk menangkap ikan, yaitu Dasuki,” kata Saidin. Sementara itu, Dasuki me- ngaku bahan peledak tersebut dibelinya dari seseorang yang bernama Rojak di daerah In- dramayu, Jawa Barat. “Saya menjualnya Rp 200 ribu perki- logram, untungnya sekitar Rp 50 ribu perkilogram,” katanya. Menurut Dasuki, bahan peledak tersebut dapat mem- bantu nelayan untuk mendap- atkan hasil tangkapan yang lebih maksimal. “Kalau pakai bom ikan nelayan bisa lebih banyak dapat ikannya,” ujarnya.nZIP Polisi Sita 30 Kilogram Bahan Bom Ikan di Banten
  • 12. 12 Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 JAWA BARAT Kerusuhan Saat Pertandingan Sepakbola SUKABUMI, (WN) Camat Cidolog, Arif Solihin dan panitia penyelenggara Baden Supendi selaku Ketua KOK Kecamatan Syamsudin menyelenggar- akan open turnamen sepakbola. Namun, pada pertandingan peny- isihan dari babak pertama, dua tim jagoan yang muncul di babak final RSF United, adalah Cidolog dan TGL Tegalega. Di menit ke-60 babak kedua, suporter dari Jek Mania Tegalega menyerbu wasit hingga berujung rusuh. Untungnya dua manager dan keamanan bisa meredamnya. Pertandingan pun ditutup untuk diselesaikan musyawarah di kantor KOK Kecamatan (Koordinator Olahraga Kecamatan). Saat kerusuhan, Arif Solihin, SIP, Camat Cidolog mengundang dua manager, RSF United dan TGL untuk kumpul di ruang rapat (sekretariat) KOK Kecamatan Cidolog, Kabupaten Sukabumi. Dua manager RSF United H. Supyan H. dan Deni manager TGL dari Macan TGL angkat bicara, tidak terima keputusan yang disam- paikanArif.KalauCumaitusajabisamelaluiSMS,kataduamanager, sebab kami berdua tidak ada masalah untuk tim kami, katanya. Libra/Asep/Radi plered ini. Rencananya bekas pasar ini akan dibangun alun- alun, kantor kecamatan dan penataan taman. Seperti diketahui sejak sabtu pekan lalu, pemkab mulai mem- bongkar dan memindahkan para pedagang kaki lima dan kios pasar plered yang berjum- lah sekitar 700 pedagang itu ke lokasi baru di pasar citeko. Pros- es relokasi areal pasar seluas setengah hektar ini memakan waktu selama 6 hari hingga ka- mis lalu. MENTERJEMAHKAN NILAI KOTA SANTRI DI PLERED Sehari sebelumnya, pada ka- mis lalu, disela Pelepasan Jamaah Haji PNS, TNI dan POL- RI di aula yudistira pemkab, Bu- pati Purwakarta, H. Dedi Mulya- di, SH sempat menjelaskan jika pasar plered sebagai barome- ter tata kota kecamatan tersebut belum mencerminkan sebutan Kota Santri yang selama ini melekat pada wilayah ini. Menurut Dedi, Sebutan Kota Santri selama ini hanya sebatas formalitas dan simbol saja, se- mentara kenyataannya meny- impan berbagai problem sosial, termasuk kemacetan dan tata kota yang tidak baik, “Kota Santri sebagai identity Plered, se- harusnya dihidupkan nilainya, yakni nilai syariat islam diten- gah-tengah masyarakatnya. Bukan yang terjadi adalah kemacetan, sehingga orang dengan gampang sumpah serapah ketika macet” jelas Dedi. Untuk itu menurut dedi, sudah saatnya simbolisasi dan formalistik kota santri diterje- mahkan dengan menerapkan nilai-nilai keislaman didalamn- ya, “dengan kekuatan yang saya punya, saya ingin merubah mid- set tentang kota santri, minimal- nya dari pandangan lahiriyah. Sehingga nanti, plered tertata alun-alunnya, jalan-jalannya dibangun dengan baik, mobil- mobilnya tertata rapi, motor- motornya tertata rapi, pasarnya berderet rapi, minimalnya itu saja dulu” pungkas Dedi. REKSON Turut serta pula wakil bupati, Dadan Koswara, Sekretaris Daerah Padil Karsoma, Kepala BKD, Ir. Fadjar Sidik, Kepala Dis- perindag, Deddy Effendi, Kepa- la DKP Ruslan Subanda, dan Ir. Iwan Soeroso, arsitek dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Bangunan Purwakarta. selain itu, nampak pula 3 alat berat, mobil pemadam kebakaran dan beberapa truk diturunkan untuk membersihkan puing ban- gunan. Disela kegiatan bersih-ber- sih, Bupati tampak berdiskusi dengan kepala DKP dan Arsitek untuk merencanakan dan mem- ulai dengan segera pemban- gunan penataan bekas pasar SEGERA DIBANGUN PENATAAN ALUN-ALUN KECAMATAN Pegawai Pemkab Dikerahkan Bersihkan Bekas Pasar PleredPURWAKARTA, (WN) BUPATI Purwakarta, H. Dedi Mulyadi, SH mengerahkan pegawainya dalam Kegiatan Jumat Bersih rutin, yang kali ini dipusatkan di lokasi bekas pasar plered, jumat pagi. Ratusan pegawai dari lingkup setda, diantaranya Bappeda, DPKAD, Kesbangpolinmas, BKD, Disperindag, dan DKP langsung melakukan gerakan bersih- bersih di bekas pasar plered yang memang sudah rata dengan tanah. PURWAKARTA, (WN) Pemindahan pasar plered ke citeko dipimpin dan diarahkan langsung oleh bupati Purwakarta H.dedi mulyadi SH, Senin Pasar Citeko Plered, dalam kesempat- anya Bupati memberikan arahan kepada pedagang bahwa para pedagang langsung boleh men- empatkan barang daganganya. “para pedagang langsung ba- wa barang dagangannya lang- sung tempatkan di tempat yang disediakan sesuai apa yang dida- gangkan”. Ujarnya kepada para pedagang. Selain itu Bupati pun menja- min bahwa para pedagang teruta- ma para pedagang di pasar plered pasti mendapatkan tem- pat. “semuanya pasti mendapat- kan tempat terutama pedagang di pasar plered yang terpenting pedagang semua saya jamin akan mendpatkan tempat, kare- na saya sendiri yang me- mimpinya dan memberikan kunc- inya”. Tegas bupati. Sedangkan menurut salah satu pedagang yang tidak mau disebutkan namanya meng- ungkapkan kelegaanya karena pemindahan pasar plered di- pimpin langsung oleh bupati, menurutnya kepindahan para pedagang mudah dan tidak ber- belit. “oleh pak dedi kita disuruh langsung pindah,bawa dulu barang dagangannya bahkan langsung berdagang pun boleh, bahkan mobil angkutannya pun telah disiapkan”.ujarnya. Sedangkan menurut salah se- orang pedagang, Enah menutur- kan bahwa dirinya menerima kepindahan, dikarenakan selain tempat berdagang gratis juga tem- patnya bersih, dan dirinya ber- harap para pembelipun bisa ter- us meningkat. “diri pribadi saya setuju pe- mindahannya, selain tempat yang diberikan gratis juga adalah bersihnya tempat dan diharapkan para pembeli bisa lebih banyak” ujarnya. Sedangkan jalannya pemin- dahan sendiri berlangsung den- gan tertib dan aman, dikarenakan para pedagang sendiri yang me- mindahkan barang dagangan- nya. Hal demikian juga dalam pembongkaran pasar, Satuan Pol PP Pemkab Purwakarta dibantu Satuan Linmas membongkar pasar dengan tertib dan aman tanpa ada perlawanan dari peda- gang. rekson Bupati Purwakarta Pimpin Pemindahan Pedagang Pasar Plered Dengan Tertib H. Dedi Mulyadi, SH Ribuan Siswa PAUD akan Menari Jaipong Di HUT Karawang KARAWANG, (WN) Sedikitnya 10 ribu siswa PendidikanAnak Usia Dini (PAUD) akan menari Jaipong pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-380 Kota Karawang, Sabtu (14/9). Tarian tradisional yang rencananya digelar di Stadion Singaperbangsa pukul 16.00 WIB itu diharapkan mampu memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI). Kepala bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) AmidMulyanamengatakantariantersebutsengajaditampilkanberte- patan HUT Karawang karena keinginan memecahkan rekor MURI. “Kami juga memiliki misi lain yakni agar anak yang masih usia dini ini lebih mengenal budayanya,” ujarnya. Ia mengatakan jika sudah mengenal diharapkan bisa muncul keakraban hingga akhirnya bisa mencintai budaya. “Bila sudah mencintai, tinggal melestarikan,” beber Amid. Di sisi lain, Bupati Karawang Ade Swara menyatakan sangat mengapresiasi masyarakatnya. Menurut Ade, dengan kerja sama yang baik dan usaha keras bersama Kabupaten Karawang telah berhasil menca- pai berbagai prestasi. “Sampai saat ini, predikat Kabupaten Karawang masih tetap se- bagai lumbung padi nasional dan Jawa Barat. Karawang juga meru- pakan kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara yang didukung laju perkembangan daerah dan ekonomi yang pesat. Karenannya, Kabupaten Karawang sebagai salah satu bagian tidak terpisahkan dalam program pembangunan nasional,” tukas Ade. PARISTO Buruh Tuntut Kapolres Metro Bekasi Dicopot CIKARANG, (WN) Ribuan Karyawan PT Kalbe Farma Tbk yang tergabung dalam Serikat Pekerja PUK SPAneka Industri FSPMI, yang berunjuk rasa di Kawasan Ejip berakhir bentrok. Ratusan aparat keamanan dari Polresta Bekasi diturunkan ke lokasi. Bentrokan terjadi sekitar pukul 23.00 WIB (12/9), tepatnya di pintu samping PT Kalbe Farma Tbk. Ribuan buruh ini menuntut kenaikan upah menghapus diskriminasi uang transport. Bentrokan dengan aparat kepolisian pun tak bisa terelakkan. Kerusuhan tersebut memakan korban. Salah seorang pengunjuk rasa pun terluka di bagian kepalanya. Setelah bentrok tersebut, ribuan buruh langsung berangkat menuju kantor Polresta Bekasi Kabupaten guna membuat laporan kejadian bentrokan di PT Kalbe Farma Melihat ribuan buruh yang datang, aparat yang berada di kantor Polresta Bekasi salah menilai dan langsung menembakan gas air mata ke arah para buruh. Takut terjadi kerusuhan kembali, akhirnya ribuan buruh berbelok menuju kantor Bupati Bekasi dan bertahan disana untuk menuntut Kapolres Metro Bekasi Kabupaten segera di copot karena telah berindak anarkis. Pimpinan pusat SPAI FSPMI mengajak kepada buruh yang lain untuk melakukan aksi mogok dan stop produksi. Koordinator aksi, Nyumarnomengatakankepada Republika Jumat(13/9)dinihari,aksi mogok kali ini menuntut kesejahteraan bagi para pekerja. Menurut dia, sampai saat ini belum ada kesepakatan dari pe- rundingan kenaikan upah dan diskriminasi uang transport antara pekerja tetap dan pekerja kontrak. “PT Kalbe Farma Tbk yang meru- pakan salah satu perusahaan obat terbesar di Indonesia tak se- banding lurus dengan kesejahteraan para pekerjanya,” ungkapnya. Aturan undang-undang dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), lanjutnya, banyak yang tidak dijalankan oleh perusahaan. Dia men- jelaskan, selisih kenaikan upah 2013 diputuskan sepihak oleh mana- jemen, kami meminta agar selisih kenaikan upah tersebut dirund- ingkan dengan serikat pekerja. Nyumarno menuturkan, tindakan aparat terlalu berlebihan yang akhirnya menyebabkan adanya korban luka. Dia menegaskan, den- gan adanya kerusuhan semalam, akan menuntut Kapolres Metro Bekasi untuk di copot. Dia menambahkan, sudah melaporkan keja- dian ini ke Polda Metro Jaya dan menuntut ke Pemerintah Daerah untuk segera turun tanggan mengatasi tindakan sewenang-wenang PT. Kalbe Farma ini. (Rademan) 1,1 Juta Warga Bandung Barat Masuk DPT Pileg 2014 NGAMPRAH, (WN) Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Bar- at telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) un- tuk pemilihan umum calon ang- gota DPRD tingkat kabupaten/ kota serta tingkat provinsi, DPR RI dan DPD RI pada 2014 men- datang. DPT Kab. Bandung Barat untuk pemilihan calon legistatif, berjumlah 1.156.846 pemilih. “Penetapan DPT dari hasil rapat pleno pada Kamis (12/9/ 2013), akan disampaikan ke KPU tingkat provinsi dan tingkat pusat,” tutur Komisioner Hukum dan Ketua Pokja Tahapan KPU Kab. Bandung Barat, Ai Wildani Sri Aidah di Padalarang, Jumat (13/9/2013). Penetapan DPT pada 13 September, tutur Ai, berdasar- kan isi surat edaran KPU pusat. Padahal, tersiar kabar sejum- lah lembaga di tingkat pusat bersepakat memundurkan waktu penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota, 30 hari dari jadwal penetapan semula (13 September-red.). Kendati telah mengetahui kabar pengunduran penetapan DPT dari running text berita tele- visi, KPU Kab. Bandung Barat belum merima surat resmi edaran baru dari KPU pusat. Lantaran itu, dalam menentu- kan DPR, pihaknya tetap meru- juk pada isi surat edaran ter- dahulu dari KPU pusat. Selain DPT, KPU Kabupaten Bandung Barat pun menetap- kan jumlah Tempat Pemungu- tan Suara (TPS) untuk pemili- han calon legislatif. Terdapat 3.427 TPS di Kab. Bandung Barat Untuk pemilihan calon anggota DPRD tingkat kabu- paten/kota serta tingkat provin- si, DPR RI dan DPD RI. Martua KOTA BEKASI, (WN) SMAN 6 Kota Bekasi patut di- acungkan jempol, Pasalnya sudah banyak prestasi yang diraihnya, baik ekstrakurikuler maupun dari sisi akademik, sep- erti juara 2 CerdasCermat dan Juara 2 Cipta Baca Puisi yang di- adakan Kemenkumham, Juara 1 Tari Saman Sejabodetabek, serta Juara 2 Tari Saman Tingkat Nasional. Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Kota Bekasi, Sumartini mengatakan, yang kami utama- kan, pertama adalah menanam- kan kedisiplinan kepada siswa/i. “Sebab modal awal untuk meningkatkan pendidikan ad- alah kedisiplinan,”ujar Sumartini dihadapan para Tim Penilaian LSS (Lomba Sekolah Sehat) Provinsi Jabar, bertempat di Ru- angk Kelas SMAN 6. Kamis. Sejauh ini kedisiplinan yang kami terapkan kepada para siswa/i sampai saat ini berjalan dengan lancar sesuai harapan kami. Kami Sebagai guru pengajar sudah menjadi tugas dan tang- gung jawab dalam mendidik siswa/I untuk menjadi yang ter- baik dan menciptakan pelajar- pelajar yang bermutu. Dirinya optimis dalam mengikuti lomba tingkat propinsi ini, dan menjadi kebanggaan bagi kami selaku pengajar apa- bila banyak prestasi yang diraih, ujar Sumartini. nradiman SMAN 6 Kota Bekasi Raih Prestasi BEKASI,(WN) Buruh yang sempat ber- demonstrasi dan bentrok den- gan petugas pada Kamis (12/ 9/2013) malam akhirnya me- nyingkir dan bertahan di kan- tor Bupati Bekasi, Jumat (13/ 9/2013) dini hari. Nyumarno, dari Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pe- kerja Metal Indonesia, saat di- hubungi mengatakan, buruh berniat bertahan di kantor Bu- pati Bekasi untuk mengadu- kan nasib terkait bentrok den- gan petugas dan mogok ker- ja. Buruh mengklaim, demon- strasi di depan PT Kalbe Far- ma, kawasan industri EJIP, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, berlangsung damai dan sesuai aturan. Namun, pembubaran oleh petugas karena demonstrasi melewati tenggat waktu telah memicu kericuhan. Nyumarno mengatakan, akibat kericuhan, ada buruh yang terluka sehingga kemu- dian memilih menyingkir ke kantor Bupati Bekasi. Kalan- gan buruh yang bergabung dalam SPAI-FSPMI diminta melaksanakan mogok kerja pada Jumat (13/9/2013) se- bagai bentuk solidaritas ter- hadap aksi berujung kericuhan pada Kamis (12/9/2013) malam. Menurut Nyumarno, ben- trokan mendorong buruh mengeluarkan desakan kepa- da Kepala Polri dan Kepala Polda Metro Jaya agar men- copot Kepala Kepolisian Resor Kota Bekasi Kabupaten. RADEMAN Buruh Bertahan Di Kantor Bupati Bekasi
  • 13. 13Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 Kebijakan SMP Negeri 2 Sukasari Kedepankan Mufakat SUBANG, (WN) Untukmewujudkansekolahyangnyamandanasri PihakSMPN-2SukasaridiDesaAnggasari,Kecama- tanSukasari,KabupatenSubang-Jabar,kinisedang berbenahmenatalingkungannyadiantaranya mem- bangunpagardisekelilingareasekolahdanmenata halaman. Menurut Kepala sekolah SMPN-2 Sukasari Ating Hendi Irawan segala kebijakan yang di- gagas pihaknya, sebelumnya sudah dimusyawarahkan antara wali murid dengan Komite Sekolah dan telah disepakati. Hal itu dibeberkan Ating saat dijum- pai Warta Nasional di ruang ker- janya belum lama ini. “Pada prinsipnya kami selalu mengedapankan musyawarah, karena tanpa ada dukungan dari semua pihak sebagus rencana apapun tidak akan mewujud,” ujar Ating yang baru seumur ja- gung memimpin sekolah itu. Akan halnya pembangunan pagar dan pengarugan lahan sekolah yang disumbang Per- tamina melalui desa setempat tidaklah mencukupi, maka itu diperlukan swadaya dari orang tua siswa. Dirinya menyadari bila setiap Pengunjukrasa Tuntut Pemilukada Subang Diulang Antika Aulia Murid SMPN 1 Pangalengan Juara Pencipta Lagu BANDUNG ,( WN) Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan menggali po- tensi anak didik, pemerintah menggolontorkan anggaran yang cukup besar dibidang pendidikan. Namun yang menjadi pertanyaan, cukup- kahdenganbesarnyaanggaranpendidikan,?jelasjawabannyatidak. Faktorlainyangjauhlebihpentingadalahkesungguhandankepedulian sang pendidik (guru) terhadap mutu pendidikan anak bangsa. AkibatkesungguhanyangditerapkanolehKepalaSMPN1Panga- lengan Drs.H.Erawan Wibiksana.M.Si menggali potensi anak didik, sekolah ini berhasil melahirkan komponis ( pencipta lagu ). Dialah Antika Aulia si gadis canti imut berkerudung menjadi orang nomor satu di Jawa Barat dalam lomba cipta lagu tingkat SMP se-Jabar. Menurut Juanda salah satu guru mengatakan, keberhasilan yang telah diraih adalah hasil kerja keras tim. Untuk mencapai suatu target tidak lepas daripada kesungguhan segenap guru pembina dan pran kepala sekolah yang memberikan dukungan penuh serta semangat. Si gadis imut sang juaraAntikaAulia yang masih duduk di bangku kelas 9H mengatakan, keberhasilan yang saya raih ini berkat karu- nia Allah SWT dan semua guru pembimbing yang telah membimb- ing saya dengan sabar layaknya seperti orangtua sendiri, tutur An- tika Aulia dengan nada polos. Tigor Pelayanan KUA Bekasi Selatan, Tidak Profesional BEKASI, (WN) Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu ujung tombak dari Kementerian Agama. Sebagai pelayanan masyarakat harus dapat menciptakan pelayanan masyarakat yang prima. Namun ke- nyataan dilapangan bertolak belakang. Itulah yang terjadi di KUA Bekasi Selatan. Dimana, sejumlah arsip penting begitu saja dimasukan kedalam karung. Bahkan saat Kepala KUABekasiSelatan,MuhamadYusuf,ditemuidiapunaroganterhadap wartawan.KetikaditanyamengenaiArsipkenapadimasukankedalam karung, Yusuf mengatakan pada saat mantan kepala KUA dipimpin oleh Zamroni, kantor KUAkebanjiran, dan arsip semua terkena banjir, kemudian arsip itu saya masukan kedalam karung. Sementara belum dibuat raknya, dan nanti kalau sudah dibuat akan saya rapihkan, Setelah nanti rapih baru saya buat laporan ke- kankemenag Kota Bekasi,jawab Yusuf kepada wartawan. KetikaKasiUraisdanPembinaanSyariah,H.A.DjaelaniHRdikon- firmasikan tentang Arsip tersebut, Djaelani mengatakan, sesuai hasil RakorBidangUraisdanPembinaanSyariahKanwilKemenagProvinsi Jawa Barat pada tanggal 30-31Agustus 2013 di Hotel Mandala Ken- cana Cianjur, bahwa setiap KUAKecamatan /Kab/Kota diwilayah Ke- menagProv.JawaBaratharusmemilikiArsipNRyangdisimpandalam Plashdisk dalam jangka waktu selam 5 Tahun dari 2008 s/d 2013. Hal tersebut dibuat agar menjaga pengamanan, ujarnya. BBL JAWA BARAT program yang bersinggungan dengan aspek fianansial akan ada pihak yang pro dan kontra. Sebab itu segala permasalah- an terkait dengan keperluan sekolah dan pendidikan pihakn- ya terlebih dulu minta agar di- musyawarahkan oleh pihak ko- mite sekolah melalui rapat den- gan orang tua siswa. “ Kalau proses musyawarah dijalani, apapun hasilnya setelah disep- akati tentu harus menjadi rujukan dan komitmen bersama, sehing- ga diharapkan tidak menimbul- kan masalah di kemudian hari” ujar Ating. Adanya tudingan miring yang dialamatkan kepada institusinya terkait dengan keperluan pener- imaan siswa baru dan Karya Wisata dengan cara intimidasi. Hal itu tidak benar, karena sudah menjadi kesepakatan ant- ara pihak Komite sekolah den- gan orang tua/wali murid, bah- kan dalam berpatsipasi bagi or- ang tua/wali murid yang kurang mampu diberikan kelonggaran, pungkas Ating. abh/esuh Harga Kacang Kedelai Diminta Turun sasaran sehingga berdampak pada tingginya angka Golput dan daftar harta kekayaan sejumlah calon Bupati/Wkl Bupati yang tidak dipublikasikan, serta adanya money politik. Mereka munginginkan agar Pemilukada diulang. Para pengujuk rasa yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi seperti Gema Keadilan, Gelora, GPI, LSM Gibas dan lainnya dikawal ketat oleh jajaran Kepolisian Resot (Polres) Subang, sempat bersitegang dan saling dorong dengan aparat keamanan. Mereka menuding bila KPU Subang mandul dan tidak becus menyelenggarakan Pemilukada, bahkan KPU dinilai diskriminatif terhadap pasangan colon tertentu. Begitupun tudingan terhadap Panwaslukada yang dinilainya tidak serius menangani 18 kasus pelanggaran Pemilu yang diduga dilakukan oleh para calon Bupati/ Wkl.Bupati Subang. Fauzan, salah seorang pengunjuk rasa dalam orasinya mengatakan, masyarakat Subang menginginkan keadilan pada penyelenggaraan Pemilukada, karena ada pelanggaran yang diduga dilakukan salah satu pasangan calon Bupati/Wkl Bupati Subang. Dirinya berharap ada keadilan dan butuh penjelasan mengenai pelanggaran Pemilukada Subang, tandas Fauzan. “ Kinerja KPU sangat lemah dan dinilai tidak becus kerja. Kami menginginkan Pemilukada diulang kembali. Kami akan tunjukkan bukti keterlibatan para PNS saat kampanye. Ini sebuah pelanggaran Pemilukada,” ujarnya. Pengunjuk rasa lainnya Omay Komarudin mengatakan,saat pendaftaran di KPU salah satu calon tidak bisa melengkapi persyaratan sesuai aturan , namun KPU tetap menerimanya. Kenapa Panwaslu tidak bertindak tegas, tanyanya. “ Panwaslu itu bukan hanya sekedar mengawasi, tetapi harus mampu menhentikan pelaksanaan pemilukada, bila terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang,” tegas Omay. Sementara itu Ketua KPU Subang Ahmad Mudofir mengatakan, saat ini KPU Subang belum menerima laporan daftar harta kekayaan pasangan calon Bupati/Wkl Bupati tertentu dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “ Terkait publikasi daftar harta kekayaan calon Bupati Ojang Sohandi, calon Bupati Ma’mur Sutisna dan calon Wkl Bupati Ade Kosasih , kami masih menunggu hasil verifikasi dan dokumen itu masih di KPK. Kami sudah beberapa kali menghubungi KPK untuk menanyakan hasil verifikasi, namun belum ada jawaban,” ujar Ahmad. Diakuinya, dalam tahapan Pemilukada KPU Subang sudah melaporkan jumlah kekayaan para calon Bupati/Wkl Bupati ke KPK melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Terkait dengan DPT, lanjut Ahmad, dirinya menjamin bila msyarakat Subang sudah tercatat di DPT, namun bila ada warga yang tidak tercatat di DPT maka yang bersangkutan bisa memberikan hak suaranya dengan menggunakan KTP. Ketua Panwaslu Subang, Juju Juhariah saat menjelaskan di hadapan massa mengatakan, 18 kasus pelanggaran Pemilukada Subang yang dilaporkan ke Panwaslu Subang merupakan pelanggaran administrasi dan ada pula yang bersifat temuan tindak Pemilu. “ Dari 18 kasus itu, ada ada sebagian yang dicabut. Namun kami terus melakukan pengkajian dan semua kasus itu sudah kami laporkan ke Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu),” ujar Juju. Diperoleh keterangan, berdasarkan pleno KPU Subang yang berlangsung Jum’at (13/9) dari jumlah hak pilih 1.149.929 orang, suara sah 748.373 suara, tidak sah 28.197 suara, tingkat kehadiran sebanyak 776.570 hak pilih atau mncapai 67,1% , raihan suara masing-masing kandidat Bupati/Wkl Bupati Subang, pasangan No.1 (Agus Masykur-Asep Rohman Dimyati) memeroleh sebanyak 101.668 suara (13,59 %), pasangan No.2 (Makmur Sutisna-Asep Muslihat) sebanyak 480.373 suara (6,42 %), pasangan No.3 (Ahmad Juanda-Ade Suhaya) sebanyak 69.332 suara (9,20%), pasangan No.4 ( Ojang Sohandi-Imas Aryumningsih) meraih 404.191 suara (54,01 %), pasangan No.5 (Riza Hanapi-Ade Kosasih) sebanyak 16.604 suara (2,23 %) dan pasangan No.6 (Atin Supriatin- Nina Nurhayati) meraih 108.461 suara (14,49%). Dengan demikian peraih suara terbanyak kandidat pasangan No.1 Ojang Sohandi (incomben)-Imas Aryumningsih dan dinyatakan sebagai pemenang dalam Pilkada Subang 2013. abh/ esuh SUBANG, (WN) Pasca digelarnya Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Subang, Jabar, Minggu ratusan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Subang Bersatu (KMSB) dua hari berturut- turut Selasa-Rabu (10-11/ 9).melakukan aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kantor Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah (Panwaslukada) kabupaten Subang. Mereka mununtut KPU dan Panwaslukada Subang memproses secara hukum terhadap penyelenggaraan Pemilukada Subang 2013, sebab diduga kedapatan pelanggaran hukum yang dilakukan sejumlah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Pantauan Warta Nasional di lapangan, dalam aksi unjuk rasa massa menyampaikan tuntutannya terkait dengan masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi Pemilukada yang tidak tepat SUKABUMI, (WN) Melonjaknya harga bahan baku kacang kedelai di Kota dan Kabu- paten Sukabumi membuat puluhan pengrajin tahu/tempe di Kota dan Kabupaten Sukabumi memilih mogok berjualan. Pantuan Hari- an Warta Nasional itu terlihat di Pasar Gudang dan Pasar Pelita, disana para pelanggan/pembeli mengeluh karena selain langka, bahan baku kacang kedelai mencapai Rp. 9700/Kg . “Saya mencobanya untuk merubah cetakan tahu/tempe di perkecil malah omset saya jadi menurun, jikalau cetakan tahu/tempe tetap standar, jangankan mempunyai keuntungan untuk modalpun menghi- lang amblas, sebaiknya harga kedelai diturunkan, ujar para pedagang. Para pengrajin disana meminta pemerintah untuk melakukan standar harga bahan baku kacang kedelai. “Jikalau ini lonjakan harga kacang kedelai meruncing mahal, bagaimana nasib pengusa- ha kecil dan pembeli, ujarnya. Libra/Asep/Rady Peruntukan Pungli PSB Rp 655 Juta Tidak Jelas BANDUNG , (WN) Usep Sutarman, Kepala SMAN 1 Margaasih, Kabupaten Bandung mewajibkan orangtua murid harus membayar per- syaratan untuk Penerimaan Mu- rid Baru (PSB) berupa Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) senilai Rp 2.300.000, uang se- ragam Rp 469.000 dan uang bu- lanan (SPP) Rp 125.000.00. Artinya, sebanyak 285 anak did- ik yang diterima sekolah, maka total pungutan liar (pungli) sebe- sar Rp 655 juta, (Rp2.300.000 x 285-red). Hal itu diketahui Harian Warta Nasional langsung dari Kepala Tata Usaha (TU) SMAN 1 Mar- gaasih, Dadang. Menurut Dadang, persyaratan yang harus dipenuhi siswa untuk bisa diteri- ma di SMAN 1 Margaasih ad- alah DSP Rp 2.300.000, serag- am Rp469.000 dan SPP Rp 125.000. Namun saat ditanya, untuk dikemana peruntukan uang sebesar itu, Dadang me- milih bungkam rapat rapat. Sebelumnya, Kepala SMAN 1 Margaasih Usep Sutarman sendiri saat ditemui wartawan dia menyatakan tidak bersedia untuk diwawancarai tanpa alasan yang jelas dan dia memilih menunjuk Dadang untuk mewakilinya. “Si- lahkan berbicara dengan pak Dadang,” ujar Usep sembari ber- lalu begitu saja. Usep sendiri segaja menge- lak dari wartawan dan dia memi- lih hanya untuk lalu lalang saja disekitar ruangan tempat war- tawan wawancara dan sesekali dia menguping pembicaraan wartawan dengan Kepala TU Dadang. Usep terlihat sesekali berbasa-basi dengan guru yang ada disampingnya. Sementara itu, sejumlah or- angtua murid mengeluh atas besarnya beban yang dibeban- kan untuk syarat masuk SMAN 1 Margaasih. “ Pihak sekolah sudah tidak berprikemanusian itu namanya yang seenak jidatnya melanggar peraturan Menteri Pendidikan Nasional terkait larangan pungutan PSB, se- baiknya Kepala SMAN 1 Mar- gaasih Usep Sutarman dipecat saja dengan tidak hormat biar mencret makan uang kami, ujar orangtu murid yang segaja na- manya tidak dimaut. Tigor Kawasan Pemakaman Dipakai Lokasi Pembangunan Balai Musyawarah SUBANG, (WN) Penggunaan dana jaring as- pirasi masyarakat (Jaring Asma- ra) atau lebih popular Bantuan Sosial (Bansos) yang dijaring melalui anggota DPRD Kabupat- en Subang TA 2012 diduga per- encanaannya asal-asalan dan pengawasannya lemah, sehing- ga out come (manfaat)-nya tidak tepat guna juga tingkat keboco- ran anggaran cukup signifikan. Kasus itu terjadi pada pemban- gunan Balai Musyawarah di Dusun Bantar, Desa Karangsari , Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, Jabar, yang letaknya di kawasan pemakaman umum Dusun Bantar. Hasil penelusuran Harian Warta Nasional dari beberapa keterangan nara sumber yang berhasil dihimpun menyebutkan, bangunan berukuran 6 X 3 M yang didanai APBD kab.Subang TA 2012 sebesar Rp.50 jutaan sejak dibangun hingga kini nyaris belum pernah digunakan untuk musyawarah. Pasalnya selain lokasinya dipandang tidak strat- egis, warga merasa miris kha- watir bila peserta musyawarah- nya disusupi sejumlah mahluk halus terutama bila pelaksana- annya di malam hari. Balai musyawarah yang dibangun hanya menghabiskan dana 40-50 % saja dari flapon yang tersedia sebesar Rp.50 jutaan, kini kondisinya kotor tidak terawat, bak kandang ayam. “ Sayang khan, uang yang beras- al dari rakyat dihambur-hambur- kan, bahkan diduga hanya dijadi- kan alat untuk mengeruk keun- tungan pribadi atau kelompok tertentu,” ujar Ata aktifis sebuah LSM. Melihat kondisi bangunan seperti sekarang ini, warga disa- na meminta Balai Musyawarah itu supaya dipindahkan ke tem- pat yang lebih mudah dijangkau atau setidak-tidaknya di lokasi yang dekat dengan perkampun- gan, sehingga kesannya tidak menakutkan. Juga meminta agar aparat berkompeten men- gaudit penggunaan dana pem- bangunan Balai Musyawrah tersebut, karena diduga sarat KKN. Kepala Desa Karangsari Dasim Somantri,SE saat ingin dikonfirmasi meski disambangi ke kantornya berulang kali be- lum berhasil ditemui, sehingga belum bisa dimintai ketera- ngannya.nabh/esuh Bangunan Balai Musyawarah.
  • 14. 14 Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 Rasda Dua Kali Mangkir Dipanggil Polda Jawa BaratSUBANG, (WN) Peninggalan harta warisan H.Mulya alias Omo bin Encum (Alm), berupa tanah sawah dan darat yang mencapai seluas + 250 Ha, tersebar di 22 Desa dan 6 Kecamatan di wilayah kabupaten Subang, Jabar, tidak saja menjadi sumber kekisruhan sesama ahli waris, lantaran pembagi- annya dirasa kurang adil sehingga menimbulkan perseteruan berkepanjangan antar keluarga. Belakangan diketahui harta peninggalan H.Mulya (Alm) itu malah menjadi ajang bancakan bagi orang-orang yang bukan sebagai ahli waris yang mem- perjual belikan, menyewakan, menggadaikan dan menguasai asset tersebut. Salah satunya Ras yang diduga Rasda (62) penduduk Desa Citrajaya, Kecamatan Binong,Kabupaten Subang, diduga telah menjual puluhan hektar tanah sawah yang bukan haknya dan berhasil menggon- dol fulus ratusan juta bahkan milyaran rupiah. Sebelumnya Rasda orang kepercayaan yang mengurusi harta kekayaan H.Mulya (Alm). Akibat perbuatan yang diduga melanggar hukum itu Rasda oleh salah seorang ahli waris H.Mulya bernama R.Wah- yudin alias Dayat melalui Tim kuasa hukumnya Dede Sunarn- ya TP,SH.Trah dilaporkan ke Polda Jabar, namun kendati sudah dua kali dipanggil Rasda tetap saja mangkir. Selain Rasda juga sebagai terlapor Ahmad Mustopa sang Kades Kalensari, Sukarta (Per- angkat Desa Kalensari), H.Cartiwan (Pembeli) yang di- tuduh turut membantu melaku- kan tindak pidana pemalsuan surat, memberikan keterangan palsu, perbuatan curang, penadahan,pencurian dan penyertaan, sebagaimana tere- gister dalam LP No.Pol.Lpb/ 630/VII/2013/Jabar. Sebuah sumber kepada War- ta Nasional membeberkan, mencuatnya sengketa jual beli dan sewa menyewa sejumlah bidang tanah yang terletak di Desa Kalensari , masih kata sumber disinyalir adanya keter- libatan Kades Kalensari Ahmad Mustopa yang turut mendorong proses berlangsungnya perbua- tan melawan hukum itu (peny- erobotan-Red). “ pak Ahmad se- sungguhnya tahu persis kepe- milikan tanah yang berada di wilayah kerjanya, namun lanta- ran ada iming-iming menggiur- kan, maka diduga bersekongkol dengan oknum yang mengaku- ngaku memiliki tanah kepun- yaan keluarga H.Mulya (alm). Dari keuntungan biaya pros- es pembuatan Akta Jual Beli (AJB) saja setiap bidangnya Ah- mad mengantongi antara Rp.10-15 jutaan, belum lagi ditambah penerimaan komisi dari penjualan tanah (bukan pemilik sebenarnya-Red) an. Sut Rp.42 Jt-an, Suk Rp.15 jt- an, Cwng Rp.17 Jt-an serta pu- luhan juta dari proses sejumlah penyewa tanah bermasalah itu,” ujarnya. Indikasi yang menguatkan bila Rasda memperjual belikan tanah bukan haknya, tampak jelas tanda tangan Rasda (se- laku penjual) pada Akta Jual Beli (AJB) No.183/CMP/2009, No.187/AJB/CMP/2009,No.107/ AJB/CMP/2009, No,108/AJB/ CMP/2009 dan No.111/AJB/ CMP/2009 yang disaksikan Kades Kalensari Ahmad Musto- pa. Lebih miris lagi dari informa- si yang berhasil digali Sinar Pagi, Rasda bersama komplo- tannya Ah Nas, Trd, Tjn dan Sum yang diduga Sumendi (50) disebut-sebut actor intelektualn- ya, belakangan diketahui merekayasa kepemilikan tanah atas nama salah seorang ahli waris H.Mulya (Alm), dengan menyuruh Emi binti Onib pen- duduk Desa Sukatani, Kec. Compreng supaya mengaku seolah-olah bernama Hj. Ne- neng Mulyani yang hendak menjual tanah kepada calon pembeli. Hal itu seperti diakui Emi dalam surat pernyataannya yang ditandatangani diatas ker- tas bermaterai, tertanggal 13 Januari 2012, ujar sumber sam- bil memperlihatkan copy pern- yataan Emi. Dari aksinya ini Ras Cs.berhasil menggondol uang tunai ratusan juta rupiah dari tan- gan Hj.Suhaenah (pembeli) yang dicairkan langsung dari re- kening Hj.Suhaenah di Bank Mandiri Pamanukan saat itu. Sementara itu Tim Kuasa Hukum ahli waris Rahmat Wahyudin alias Dayat Cs. dari Lembaga Bantuan Hukum Dede Sunarya TP,SH Trah saat dimintai tanggapannya belum lama ini membenarkan telah mengadukan Rasda Cs ke Pol- da Jabar. Pihaknya menyesal- kan atas tindakan kelompok Rasda Cs yang dinilainya me- lecehkan hukum. Terkait penanganan kasus ini, kata Dede sejumlah saksi sudah dimintai keterangannya oleh Polda Jabar menjelang Hari Raya Idul Fitri lalu. “ Seki- tar empat orang yang sudah di- mintai keterangannya oleh Pol- da Jabar,” ujarnya. Pihaknya menyatakan akan menuntaskan kasus ini ke ranah hukum dan berharap ke- pada pihak penegak hukum tidak lagi gamang menangani pelanggaran-pelanggaran hu- kum semacam ini, agar masya- rakat merasa diayomi dan mendapat perlindungan sesuai haknya, ujarnya. abh/esuh Kepala MTs Negeri Pungut Dana Kebersihan, Walimurid Gerah BOGOR, (WN) MTs Negeri Cibinong yang berlokasi di jalan Karadenan adalah salah satu sekolah Madarasah yang sangat memberatkan beban orang tua siswa, sebab ada pungutan yang berdalih untuk kebersi- han. Pungutan itu sebenarnya tidak perlu terjadi, karena semua sudah dibiayain oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut pengakuan sejumlah orangtua murid bahwa dana Keber- sihanyangdipungutolehMTSNegerisebesarRp1.500.000,jikadika- likan jumlah murid yang membayar maka ratus juta telah dipungut. Pengakuan SI, ibu orangtua murid, merasa sangat memberat- kan karena harus membayar uang 1, 5 juta. “Ini tidak masuk diakal, hanya untuk sumbangan kebersihan sekolah harus saya bayar, “ tuturnya. “Saya tidak habis pikir, selama ini MTs Negeri Cibinong selalu ada saja pungutan dengan dalih sumbangan, makanya saya pas- rah saja, karena mengingat anak saya sekolah disitu . Takut kalau tidak menyumbang, nanti anak saya yang kena getahnya tidak diper- hatikan pendidikannya, karena yang lain menyumbang kok anak saya tidak meyumbang, inilah masalahnya, “ katanya. Disisi lain Kepala MTS Negeri Cibinong H. Maksum hendak dikonfirmasi tidak ada ditempat. Hal itu dikatakan oleh stafnya. (Djuni/DY PURWAKRTA, (WN) Niat baik pemerintah terhadap warga kurang mampu terkait pembua- tan sertifikat massal Program Nasion- al Agraria (Prona) tahun 2013 yang dipusatkan di dua puluh desa dan empat Kecamatan lokasi program di Kabupaten Purwakarta, Jabar, sebany- ak 2000 bidang , ternyata dicorengi oknum panitia, sehingga banyak mendapat kecaman warga. Pasalnya sejumlah oknum panitia diduga masih saja mengutip biaya diluar ketentuan. Mereka berdalih telah dimusyawarahkan dengan warga, padahal program tersebut telah dibiayai pemerintah alias gratis. Tindakan oknum itu dinilai sejumlah kalangan merupakan pungutan liar (pungli), karena jelas-jelas memungut biaya tanpa ada payung hukumnya. Selain itu oknum panitia disinyalir telah memanipulasi data, untuk menghin- dari pembuatan Akta peralihan hak atas tanah. Kendati transaksi peralihan haknya terjadi setelah diberlakukannya PP No.24 tahun 1997, tentang Pendafta- ran Tanah sejak Juli 1997, namun panitia menyajikan data waktunya sebelum diberlakukan PP itu. Eksesnya obyek yang terkena pajak seperti Bea Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2) , tentang Pungutan PPh dari pengalihan hak atas tanah dan Bangunan, yang mestinya terjaring oleh PPAT dipasti- kan lolos (tidak terpungut -Red). Artinya pula Negara dirugikan puluah- an bahkan ratusan juta rupiah, lantaran pajaknya tidak terpungut. Hasil investigasi dan keterangan berbagai sumber dimpun Warta Nasional menyebutkan, praktek pungli yang dilakukan oknum panitia agaknya cukup terorganisir dan sudah disetting sedemikian rupa, sehingga nyaris berjalan mulus tanpa meninggalkan jejak mencurigakan. Seperti terjadi di desa Warnasari dan Sukamelang , Kecamatan Wanayasa, biaya yang dibebankan kepada warga nominalnya bervariasi antara Rp.250.000,- hingga Rp.350.000,-.Hasil kutipan dana tersebut alirannya diperuntukan biaya operasional panitia tiap harinya mencapai Rp.250.000,- menggaji 2 juru masak masing-masing Rp.15.000,-/orang ; Biaya pembuatan surat - surat keterangan desa : Pembelian materai ; Patok tapal batas ; Suguh tamu dan transport oknum BPN. Bahkan masih kata sumber bahwa hasil kutipan dana itu sebagian mengalir kepada oknum BPN dengan menargetkan sekian rupiah untuk setiap bidangnya. “ Biaya yang dipungut dari warga, tidak termasuk kewajiban lainnya seperti membayar pajak PBB, BPHTB,PPh” tuturnya blak-blakan. Diperoleh keterangan, segala kegiatan yang berkenaan dengan program tersebut telah dianggarkan kantor BPN yang tertuang di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Anggaran tersebut meliputi biaya pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penyuluhan, pengumpulan dan pengolahan data yuridis, sidang panitia, pembukuan hak dan penerbi- tan sertifikat. Sedangkan kewajiban warga cukup hanya menyerahkan bukti-bukti kepemilikan tanah ( data yuridis ) dan dokumen yang diperlukan , pemasan- gan patok dan pengadaan materai sedikitnya 4 lembar, tuturnya. Ironis memang lanjut sumber, disisi lain Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sudah mewanti-wanti kepada bawah- anya agar tidak membebani warga terkait program serupa Prona. Namun penegasan Bupati itu tidak digubris bawahannya. Faktanya di lapangan kutipan biaya itu ada dan berlangsung secara transparan. Sementara itu pejabat berkompeten di BPN Purwakarta belum berhasil dikonfirmasi, meski Sinar Pagin ini sudah berulang kali menyambangi di kantornya Jln.Veteran- Purwakarta. abh/esuh Prona di Purwakarta Dijadikan Ajang Pungli SUBANG, (WN) Gara-gara dana program Jaminan Persalinan (Jampersal) sempat dibekukan di Kemente- rian Keuangan RI, sehingga klaim biaya Jampersal ratusan para Bidan di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Subang, Jawa Barat sejak Maret hingga Agustus 2013 tidak bisa dicair- kan. Imbasnya para Bidan harus nombok dulu untuk pembelian barang pakai habis bagi warga yang melahirkan dimana nilai- nya cukup pantastis hingga men- capai Rp.2,5 Milyaran. Hal itu diuangkapkan Kasi Pe- layanan Dasar dan Rujukan Di- nas Kesehatan Kabupaten Sub- ang Saeful Arifin. “Asumsi dana talangan untuk menutupi biaya persalinan, bila dikalkulasi mas- ing –masing Bidan Desa setiap bulannya melayani antara 5- 10 Ibu melahirkan , sementara ke- butuhan barang pakai habis kisaran Rp.100 – 200 ribu. Dari sebanyak 253 Desa/Kel dikalikan selama 6 bulan, saudara bisa hi- tung sendiri khan..,” ujar Saeful saat dihubungi Warta Nasional via selulernya. Diperoleh keterangan, bila dana program Jampersal yang belum bisa dicairkan sejak Maret hingga Agustus 2013 senilai Rp.9 milyar. Namun Saeful me- mastikan di penghujung Agus- tus ini dana itu sudah bisa dic- airkan dan akan segera didistri- busikan ke seluruh Puskesmas. “ Kami sudah berupaya untuk menelusuri ke tingkat Propinsi hingga ke Kemenkes RI, jawa- bannya bila dana Jampersal lagi di proses, namun dalam waktu dekat akan segera bisa dicair- kan, akhir Agustus lah..,” ujarn- ya. Sejumlah Kepala Puskesmas yang berhasil dihubungi Warta Nasional menyebut, bila biaya persalinan di setiap Puskesmas bervariatif, tergantung banyak Desa ( wilayah kerja-Red) dan banyaknya ibu yang melahirkan, kisaran Rp.500.000,-/ibu mela- hirkan. Kendati dana dari pusat belum turun , pastinya pelayan- an persalinan melalui program Jampersal relative tidak terken- dala karena bidannya menalan- gi kebutuhan cost belanja barang pakai habis bagi pasiennya. abh/esuh DANA JAMPERSAL DIBEKUKAN Bidan Nombok Milyaran Rupiah Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta Kantor Polda Jabar Cq.Direktorat Reskrim KhususRu’yat dan Aim Hermana Dipastikan Menang BOGOR, (WN) Sejumlah pengamat politik menilai Ru’yat dan Aim H.M dipasti- kan bakal lolos menjadi Walikota dan Wakil Walikota Bogor untuk Periode 2013- 2018. “Kami melihat, mereka mendapat dukungan penuh dari masyarakat Bogor karena pengalaman dibirokrasi sudah tidak meragukan dalam menata Pemerintahan dibandingkan den- gan calon lainnya”, ujar Kang Oji Kadarisman yang ditemui Warta Nasional Senin. Selain Oji, Rohaya yang ditemui Warta Nasional menjelaskan, Pak Ru’yat dan Pak Aim adalah orangnya sederhana dan supel ke- pada siapa saja. “Saya kenal betul dengan beliau, saya pernah di- traktir makan direstoran Kebab di Jl. Empang, ini adalah bukti bah- wa mereka berdua memperhatikan dan peduli kepada masyarakat, “ jelas Rohaya. “Makanya saya beserta keluarga nantinya pas hari H pemilihan, pastinya nyoblos nomor 3, Pak Ru’yat dan PakAim, pasangan yang cocok untuk walikota dan wakil Walikota Bogor mendatang, “pungkasnya. Djuni/DY Salam Penuh Keakraban dengan Jajaran Warta Nasional bagi seluruh pembaca SAAT itu Taman Siswa sampai mengalami masalah ketika itu Gu- bernur Jenderal De Jonge menge- luarkan “Orderensi Pengawasan” yang dimuat dalam Saatsbled No. 494 tertanggal 17 September 1932 yang bertujuan “menertibkan” Wilden Scholen (sekolah “liar” yang tidak memperoleh subsidi dan ijazahnya tidak diakui oleh pemer- intah kolonial). Setiap sekolah “liar” ini diwajib- kan meminta izin pada pemerintah kolonial sebelum membuka kelas pengajaran. Guru yang mengajar pun harus memiliki izin. Adanya peraturan ini tentu menimbulkan perlawanan. Ki Hadjar Dewant- ara bersama Mihammad Sjafe’i dari (PSII, Budi Utomo, Partindo, Muhammadiyah, dll) berhasil memimpin kampanye nasional yang berujung pada pencabutan peraturan tersebut. Jumlah sekolah liar diperkirakan mencapai 2.200 dengan 142 ribu murid pada akhir dekade 1930-an. TamanSiswadansekolahlainnyapunterusberkembangdanber- dampak positif bagi pendidikan bangsa. Tiga puluh tiga tahun sejak berdirinya Taman Siswa atau tepatnya pada tanggal 15 November 1955, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Taman Prasarjana yang kini menjadiUniversitasSarjanawinataTamanSiswa(UST).Denganadan- ya Taman Sarjana ini, pendidikan di Indonesia harus memungkinkan masyarakatnya untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hadjar Dewantara diangkat oleh Presiden RI Ir. Sukarno sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Berkat sumbangsihnya pada du- nia pendidikan, Ki Hadjar Dewantara memperoleh gelar Doktor Ke- hormatan dari UGM pada tahun 1957. Ing Ngarsa SungTulada (di depan memberi teladan), Ing Madya Mangun Karsa (di tengah menciptakan peluang untuk berprakrsa) dan Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan) senan- tiasa kita jumpai di setiap tingkatan pendidikan di tanah air Repub- lik Indonesia. Semoga momentum hari pendidikan tahun ini dan seterusnya bisakitagunakanuntukmengamalkanajaransederhanayangpenuh makna tersebut, bukan sekedar menyuarakannya dengan lantang ketika upacara peringatan hari pendidikan nasional (Harpenas). Kami pun keluarga besar Warta Nasional sangat mengharap- kan anak-anak didik di negeri kita jadilah suri tauladan figurisasi yang baik di hadapan publik dengan saling hormat menghormati, harga menghargai, adaptasi yang kita pelihara. Kemulyaan yang kita harapkan, berbangsa dan bernegara, berbakti kepada orangtua, turuti didikan gurunya, wujudkan hara- pan baik. Ucapan yang paling spesial dari kru Warta Nasional, semoga kita semua ada dalam lindungan sila ke satu, Tuhan Yang Maha Esa. Wassalam. Oleh: Apih Libra JAWA BARAT
  • 15. 15Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 SAMBUNGAN cukup banyak. Hal inilah yang memancing opini masyarakat,” tukas Mas’ud. Meski begitu, pergantian ini sama sekali tidak menyalahi aturan apapun. Menurut Mas’ud, kewenangan mutasi pejabat masih menjadi hak preogatif walikota sampai H-1 kepemimpinannya berakhir. “Tidak menyalahi aturan atau menabrak perundang-undan- gan apapun. Itu otoritas waliko- ta. Skalanya tingkat Pemkot, tidak akan mempengaruhi sta- bilitas nasional,” urai pria yang juga staf khusus kepresidenan bidang pemerintahan dan oto- nomi daerah tersebut. Kalaupun nanti walikota baru ingin kembali menyusun kabi- netnya sendiri, Mas’ud ber- harap sudah melalui berbagai pertimbangan yang matang. Keputusan harus didasari anal- isa kerja pejabat lama dan tidak asal bongkar pasang. Menurutnya, calon Walikota Malang yang akan dilantik 13 September ini, Moch Anton dan Sutiaji harus melakukan anal- isa jabatan dan analisa badan kerja (ABK) secara inde- penden, lalu dirumuskan di Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sebelum resmi diputuskan. “Jangan hanya karena ber- dasarkan asumsi empiris di lapangan, lantas kemudian mengadakan mutasi lagi. Wa- laupun memang, kepala daer- ah yang baru punya hak men- gusulkan pergantian Sekda dan pejabat eselon II sampai tingkat di bawahnya,” paparnya kritis. Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi menga- takan, baru sekali ini terdapat pejabat eselon II B di Pemkot Malang tidak mendapat jaba- tan akibat mutasi yang banyak mengundang sorotan ini. Hal ini diluar kewajaran. Apalagi Mar- dioko yang dibebaskan dari ja- batannya sebagai kepala Dinas Pendapatan Daerah itu sebe- narnya belum pensiun. “Menu- rut saya tidak masuk akal jika alasannya untuk mempersiap- kan masa pensiun. Kalau ala- sannya begitu, kenapa sebel- umnya memperpanjang masa dinasnya? Ini kan mengundang tanda tanya masyarakat,” kri- tiknya. Wakil rakyat dari dapil Klojen ini tak hanya mempertanyakan proses mutasi yang kini jadi per- gunjingan itu. Pihaknya akan meminta klarifikasi dari badan pertimbangan kepangkatan dan jabatan (baperjakat) ten- tang proses mutasi tersebut. Menurut Arief, menonjobkan Mardioko karena alasan per- bedaan pendapat tentang tar- get PAD dalam pembahasan perubahan anggaran keuan- gan (PAK) APBD tahun 2013 juga salah. Sebab hal tersebut diluar kewajaran. Ia menilai, mutasi baru lalu juga tak pantas walau diakui tak ada aturan yang melarang mutasi diakhir jabatan wali kota. Tapi tak pantas secara etika dan moral. “Mestinya orang yang menunggu beberapa hari tidak menjabat lagi tidak perlu merubah-rubah begitu. Karena memberi efek psikologi bagi yang dimutasi maupun yang menggantikan,” katanya. Efek psikologi misalnya, kata Arief, akan muncul penilaian publik bahwa pejabat yang ditempatkan di dinas strategis sebagai bentuk balas jasa. Se- dangkan pejabat yang ditem- patkan di dinas tak strategis di- nilai sebagai orang yang tak pernah berjasa. “Akhirnya mu- tasi ini lebih bernilai politis. Dan ini tidak pantas, serta tak boleh terjadi di instansi pemerintah,” katanya. YD SEMENTARA itu, pakar pe- merintahan dari UMM, Prof Dr M Mas’ud Said menilai kebija- kan mutasi yang dilakukan di masa injury time ini berpotensi memancing asumsi publik yang beragam. Mulai dari pendapat kritis hingga opini miring. “Sebetulnya tidak ada apa-apa. Tapi situasi demikian bisa memunculkan anggapan publik bahwa ada apa-apa. Karena masyarakat sendiri yang menilai,” ungkapnya. Dengan keputusan yang terkesan mendadak dan ‘di- paksakan’ tersebut, tentu war- ga Kota Malang berpikir Peni berupaya menunjukkan taring- nya sebelum purna tugas. Ko- mentar negatif seperti ‘bersih- bersih’ yang artinya meny- ingkirkan orang yang tidak dis- ukai atau politik balas jasa den- gan menempatkan orang ke- percayaan di pos strategis raw- an menyeruak. Apalagi, selama masa kepemimpinannya, Inep me- mang acapkali melakukan ro- tasi pejabat di lingkungan Pemkot Malang. “Selama ini memang sering sekali ada mu- tasi di Pemkot Malang. Dalam waktu enam bulan tiba-tiba ada rolling. Pergeserannya juga JELANG LENGSER Walikota Obrak Abrik Pejabat di Pemkot AKAN tetapi sejak marak pen- embakan pada polisi, sudah ada kesepakatan protap untuk bertu- gas berkelompok atau minimal dua orang. “Kalau polisi tidak si- gap bagaimana masyarakat bisa tenang,” kata Pasek. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Ke- polisian Inspektur Jenderal Ron- nie Franky Sompie sendiri men- yatakan pimpinan Polri sudah membenarkan tindakan dan tu- gas yang dilakukan Sukardi. Menurut dia, sebagai polisi, Sukardi telah menjalankan tugas atas adanya permintaan penja- gaan dari masyarakat. Akan tetapi, menurut Ronnie, kepolisian juga sudah menyata- kan Sukardi melakukan pelang- garan SOP sehingga tidak ada anggota lain yang menjaga atau mengawasi. “Yang positif, dedi- kasi melampaui tugas rutinnya. Tugas memberi pengawalan itu dibenarkan,” kata dia. Anggota Provost Mabes Pol- ri, Bripka Sukardi tewas tertem- bak dan terkapar di tengah jalan jalur sepeda motor, dengan luka tembakan di perut dan dada. Sukardi sedang mengendarai sendirian sepeda motor Honda Supra X 125 bernomor polisi B- 6671-TXL sendirian saat men- gawal enam truk bak terbuka. Wilson DPR Akan Panggil Kapolri “SEBENARNYA sih anntago- nis juga mau, tapi kalau untuk di dunia ini belom ada yang per- caya kalau aku perankan itu. Mungkin enggak cocok kali yah,” ujarnya. Namun jika penyanyi cilik ini dihadapkan antara dunia akting dan menyanyi, ia tak bisa me- milihnya. Keduanya sangat menyenangkan baginya. Meski dengan berakting saja sudah membuatnya nongol di televisi setiap hari. Sedangkan menyanyi membutuhkan tang- gung jawab lebih seperti menja- ga kualitas suara, tak boleh sem- barangan makan, dan selalu jaga stamina. Sekarang ini, Amanda men- gakui ingin meneruskan akting di film dibandingkan sinetron. “Di sinetron tidak maksimal dan dikejar waktu,” ujarnya. Jika nantinya ada tawaran peran menantang, ia akan mau men- erimanya. ‘Kalau Dhani-Maia Masih Ber- satu Nggak Begini Jadinya’ ndtc RACHEL AMANDA Ingin Perankan Karakter Orang Sakit Jiwa SERANG (WN) Pemerintah Kabupaten Se- rang, Provinsi Banten, mendap- atkan kuota sebanyak 50 Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori 2 dari Kementerian Pendaya- gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen- PAN-RB). Formasi CPNS itu ter- diri dari 40 kuota untuk guru SD dan 10 kuota untuk guru keter- ampilan di SMK. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Serang Rifah Maftuti di Serang, Kamis, men- gatakan 50 kuota itu seluruhnya diperuntukkan untuk formasi ran akan dibuka pada bulan ini dan tahapan seleksi akan dilaku- kan pada Oktober. “Kalau daftar sebagai guru SD tentu harus berijazah sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan begitu juga untuk peminat CPNS guru keter- ampilan di SMK. Kalau syarat lebih spesifiknya akan kami umumkan setelah mendapat Juklak dari kemenPAN-RB. Infor- masi pendaftaran dapat dilihat di situs KemenPAN-RB, media massa setempat atau juga di si- tus resmi Pemkab Serang,” katanya. ZIP guru SD dan SMK seperti keter- ampilan elektronik, pariwisata, mesin, dan sipil. Meskipun sudah ada keteta- pan untuk 50 CPNS, namun sampai saat ini pihak BKD Kabu- paten Serang belum membuka pendaftaran pelamar. Ia mengatakan untuk saat ini proses mekanisme penerimaan CPNS bukan secara manual melainkan dengan sis- tem online berdasarkan aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rifah menjelaskan pendafta- Ada Lowongan 50 CPNS Di Kabupaten Serang RIAU, (WN) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mengusut dugaan korupsi pengalihan anggaran pemban- gunan kawasan Pelabuhan Tan- jung Buton Kabupaten Siak, Kerugian negara ditaksir Rp. 25 miliar lebih. Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Eddy Rakamto SH MH melalui Kasi Penyidik, Rachmad Lubis SH, Kamis (12/ 9) mengatakan, untuk pengem- bangan kawasan pelabuhan Tanjung Buton, Pemkab Siak menganggarkan dana melalui BUMD PT Kawasan Industri Tanjung Buton (PT KITB) sebe- sar Rp 37,5 miliar. Dana itu ter- bagi tiga tahapan yakni tahun 2004 sebesar Rp1,5 miliar, 2006 Rp6 miliar dan 2007 Rp30 miliar. “Anggaran sebesar Rp. 37,5 miliar tersebut tidak diperuntu- kan bagi kawasan pelabuhan tapi untuk kepentingan lain. Tahun 2008, PT KITB justru melakukan pembelian kapal tengker,” ungkap Rachmad. Kapal tengker dibeli dengan harga Rp. 17 miliar kepada PT TBMS yang notabenenya meru- pakan bentukan dari PT KITB dengan PT Miway Persada Mak- mur. Selain itu, PT KITB juga menempatkan dana kepada BPRS Ummah (BPR Perusda) sebesar Rp.9 miliar. “Kegiatan itu tidak ada dalam item proyek kawasan Pelabu- han Tanjung Buton. Untuk kapal tanker, negara dirugikan sebe- sar Rp. 21 miliar dan kerugian penempatan dana di BPRS Umroh Rp. 4,5 miliar lebih. Den- gan total kerugian negara 25,5 miliar,” ungkap Rachmad. Yus Kejati Riau Usut Korupsi Dana Pelabuhan Tanjung Buton JAKARTA, (WN) Pelaksana Tugas (Plt) Kepa- la SKK Migas Johanes Widjan- arko menjalani pemeriksaan se- kitar 12 jam di gedung KPK ke- marin (12/9). Pemeriksaan itu terkait dengan kasus dugaan suap PT Kernel Oil Pte Ltd (KOPL) terhadap bekas Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Johanes datang pada pukul 09.15 dan baru rampung di- periksa pada pukul 20.30. Dia mengaku ditanya soal tiga ter- sangka. Yakni, Rudi, pemilik PT KOPL Simon G. Tanjaya, dan pelatih golf yang diduga kurir Devi Ardi. Dia berkelit saat dice- car soal proses tender di SKK Migas. “Itu kan ada di kewenan- gan di teknis ya. Saya kan saat itu menjabat wakil kepala (SKK). Yang berwenang itu teknis,” ujar Johanes kepada wartawan sete- lah diperiksa di Kantor KPK. Saat ditanya apakah turut me- nerima suap dari PT Kernel Oil, dia dengan tegas membantah. “Tidak, tidak, tidak,” ucap dia. Selebihnya, tutur Johanes, dalam pemeriksaan kali ini dirin- ya hanya dicecar soal tugas pokok dan fungsi di SKK Migas. “Tupoksi ditanya, pekerjaan se- hari-hari. Kami menerangkan tu- poksi. Ya, keterangan substansi lebih lanjut tanyakan pada peny- idik,” katanya. Wakil Ketua KPK Busyro Mu- qoddas menyatakan belum tahu apakah pemeriksaan terhadap Plt kepala SKK Migas itu bertu- juan menyasar pejabat-pejabat di lingkungan lembaga yang dulu bernama BP Migas tersebut. “Saya tidak tahu. Penyidik yang tahu detailnya,” kata Busyro di Kantor KPK kemarin. Edwar Asmadinata Ditahan Pragsono Akan Diperiksa Hakim Pragsono juga akan dipanggil untuk diperiksa se- bagai tersangka. Asmadinata yang kini menjadi hakim ad hoc di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palu, Sulawesi Tengah ditahan di Rumah Tahanan Cip- inang. Penahanan dilakukan set- elah petugas KPK melakukan pemeriksaan secara maraton sejak dijemput paksa pada Se- lasa (10/9) malam. Asmadinata keluar Gedung KPK dengan mengenakan baju tahanan berwarna oranye seki- tar pukul 16.00. Dia tidak berko- mentar ketika diberondong pert- anyaan oleh wartawan. Dia juga menghindari sorotan kamera dengan menyembunyikan wa- jahnya di balik topi yang dikena- kan. Kepala Biro Humas KPK Jo- han Budi Sapto Prabowo men- gatakan, setelah pemeriksaan Selasa malam sejak ditangkap di Bandara Soetta pukul 19.20, ter- sangka Asmadinata selaku hakim pengadilan Tipikor Sema- rang ditahan oleh penyidik. “Ditempatkan di rutan Cipi- nang Jaktim, untuk 20 hari per- tama,” kata Johan, Rabu (11/9). Menurutnya, KPK menjemput paksa Asmadinata pada Selasa (10/9) di Bandara Soekarno- Hatta, Tangerang. Asmadinata diamankan penyidik ketika tiba dari Medan, Sumatera Utara. Asmadinata dijemput paksa karena dua kali tidak memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Diduga As- madinata sengaja menghindari panggilan lembaga anti rasuah tersebut. Sebelum penjemputan paksa, menurutnya, tim penyid- ik KPK sudah mendatangi Asma- dinata ke kediamannya di Sema- rang, namun tidak ditemukan. KPK menetapkan Asmadinata bersama-sama dengan hakim Pengadilan Tipikor Semarang Pragsono. Adapun Pragsono, kata Jo- han, juga akan dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai tersang- ka. Penetapan kedua hakim se- bagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan proses pe- nyidikan perkara penerimaan suap yang menjerat hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Sema- rang yang sudah dinonaktifkan, Kartini Julianna Marpaung. Pada April 2013, Kartini divonis dela- pan tahun penjara karena dinya- takan menerima suap dari Sri Dartuti, kerabat Ketua DPRD Grobogan, M Yaeni. Suap diduga diberikan dalam rangka mengatur vonis M Yaeni di PN Tipikor Semarang. Kasus ini juga menjerat hakim ad hoc nonaktif Pengadilan Tipikor Pon- tianak, Kalimantan Barat, Heru Kisbandono. Adapun Heru divo- nis enam tahun penjara karena dianggap terbukti menyuap Kar- tini untuk memengaruhi putusan perkara M Yaeni. Pragsono dan Asmadinata diduga menerima pemberian hadiah bersama-sama Kartini. Keduanya tergabung dalam ma- jelis hakim yang menangani perkara korupsi mobil dinas DPRD Grobogan bersama de- ngan Kartini. J13-80 JAKARTA, (WN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan mantan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Asmadinata, tersangka kasus dugaan suap dalam penanganan perkara penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Grobogan. Penyidik KPK Periksa Plt Kepala SKK Migas JAKARTA, (WN) Insiden penembakan ter- hadap para polisi, membuat masyarakat ikut merasakan ketegangan. Ketakutan hampir tiap hari mengintai. Dan Kapolri Timur Pradopo sebagaipucuk pimpinan aparat keamanan mesti bekrja cepat men- gungkap aktor yang masihmis- terius di balik penembakan tersebut. Demikian disampaikan Ang- gota Komisi I DPR Hayono Isman, saat dimintaikomen- tarnya atas banyaknya insiden penembakan terhadap para polisi. ”Saya pikir,kita semua mendukung pernyataan pres- iden bahwa ini harus segera di- ungkap apamortif di balik in- siden tersebut,” kata Hayono saat ditemui di Hotel Mulia, Jakarta,Kamis (12/9). Anggota FPD itu, prihatin begitu banyak polisi yang men- jadi korban. Padahal, mere- kaadalah pengaman masyara- kat. Ia juga mengucapkan bela sungkawa kepada keluar- gapolisi yang menjadi korban. ”Secepatnya kasus ini di- ungkap. Jangan dibiarkan isu iniberkembang dan mengusik rasa aman di hati masyarakat.” Hayono mencermati, tam- paknya insiden penembakan polisi, memang, bukan yang- pertama tapi juga mungkin bu- kan yang terakhir. Masih akan terus berkembang insidenlan- jutan. Apalagi, tahun depan kita akan memasuki Pemilu. Jadi, ada kondisi yangsengaja dicip- takan kacau. “Kita akan memasuki Pemi- lu 2014. Jangan sampai nanti dikesankan seolah-olah initidak bisa ditangani oleh pemerintah. Kepada Kapolri, saya sebagai anggota Komisi Idan saya yakin Komisi III juga berkeingin, Kapolri kerja cepat untuk men- gungkap siapayang mem- bunuh polisi kita,” ucapnya. mh Kapolri Harus Bekerja Cepat JAKARTA, (WN) Anggota Komisi VII DPR FaryDjemy Francis (Fraksi Par- taiGerindra) meminta Kement- erianPerhubungan untuk meny- erahkanhasil audit menyangkut pelabuhanyang ada di Indone- sia. “Kita minta hasil audit khususnyamenyangkut pelabu- han diIndonesia, dan berapa banyak yangsudah dimanfaat- kan danpersoalannya bagaim- anaini,” tambahnya saat RDP dengan jajaran Sekjen dan Irjen KementerianPerhubungan, di Gedung Nusantara, Rabu Sore, (11/9). Menurutnya, banyak pertan- yaan dari berbagai pihak terkait hasil audit capaiandi tahun 2012 di Kementerian Perhubungan. “Banyak yang dipertanyakan hasilaudit capaian 2012 apa saja yang sudah selesai dan berapa masatermnya,” katanya. Selain itu, Fary juga meng- harapkan terobosan dari Ke- menterian Perhubunganber- kaitan dengan kesibukan ban- dara yang menyebabkan kerap molornya jadwalpenerbangan di berbagai maskapai Indonesia. “apakah ada terobosan dariKe- menterian Perhubungan dan bagaimana mereka mencari jalan keluarnyaterkait persoalan ini,”tambahnya. si Komisi V DPR Minta Pemerintah Serahkan Hasil Audit Pelabuhan
  • 16. 16 Edisi 18 / Th XIII / 16 - 30 September 2013 ADVETORIAL Kapten Bongsu Pasaribu Komandan Batalyon Harimau Mengganas Tapanuli S EMENTARA ditempat kela hiran sang pahlawan dila hirkan, warga desa setem pat pada tanggal itu meray- akannya dengan membuat acara drama “Sidos” yang diprankan oleh anak-anak muda di rumah para ve- teran. Suasanya terlihat seperti nya- ta menirukan perjalanan sejarah da- lam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Untuk setiap tanggal 17 Agustus, para tentara veteran, LVRI, bahkan pencari jejak sejarah perjuangan Ko- mandan Harimau Mengganas Tapanuli pun masih terus mencari, mengumpulkan bukti bukti otentik sejarah sepak terjang sang pahlawan yang sudah terabaikan oleh pemer- intah, untuk diangkat kembali untuk dibukukan. Sebelumnya, ratusan rombongan dipimpin langsung Bupati Tapanuli Tengah, Drs Tuani L.Tobing, LVRI Tapteng, Dandim 0211/TT Letkol Kav Albiner Sitompul juga didampingi Panitia Bedah Buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu’ yang di Ketua i Raja Johan Sitompul, tokoh masyarakat serta sejumlah wartawan cetak dan elektronik mendatangi ka- mpung halaman sang pahlawan di Desa Hutagodang, Kecamatan Sorkam, Tapanuli Tengah. Rombongan ini dalam penyelusu- rannya mengunjungi tempat makam sang pahlawan, dimulai dari Makam Pahlawan Sibolga, diteruskan ke tempat Tugu Monumen Perjuangan di Kecamatan Sorkam hingga ke ru- mah keluarga dan rumah para vet- eran di Desa Hutagodang. “Di desa kelahiran sang komandan, rombon- gan menyaksikan rumah dan desa tempat kelahiran sang pejuang, serta jembatan dan monumen untuk men- genang perjuangan sang koman- dan. Bersama rombongan, turut ser- ta penulis buku ‘Gugurnya Kapten Bongsu Pasaribu’, yakni Dr Sudung Parlindungan Lumbantobing. SANG PAHLAWAN DIPENGGAL BELANDA Komandan Harimau Mengganas Tapanuli, Kapten Bongsu Pasaribu gugur di medan perang, Harakka, tanggal 3 Maret 1949 secara tidak manusiawi oleh kebiadaban Tentara Belanda dengan memenggal leher hingga putus. Potongan Kepala di- tinggalkan di penjara Barus, dan po- tongan tubuh lainnya di tanah kela- hirannya, Desa Hutagodang yang sekarang telah di pindahkan ke Ma- kam Pahlawan Sibolga. Riwayatnya demikian. Pasangan suami – istri Raja Pandapotan Pa- saribu dan Barita Mopul br. L mem- punyai dua anak laki laki yakni Raja Johannes Pasaribu (Yang Saat Se- belum Dibunuh Masih Menjabat Ke- pala Kampung) dan Bongsu Pasari- bu (Yang Saat Sebelum Dibunuh Masih Komandan Harimau Mengga- nas Tapanuli Berpangkat Kapten) yang lahir pada tanggal 15 Juni 1923, di Desa Hutagodang. Kedua kakak adik kandung itu gu- gur di medan perang untuk mem- pertahankan Kemerdekaan Indone- sia. Setelah Kapten Bongsu Pasari- bu tewas di penggal, besoknya gili- ran abangnya, Raja Johannes Pasa- ribu tewas ditembak persis di kepa- lanya, setelah ditangkap dan diintro- gasi oleh tentara belanda. Mayatnya di makamkan di halaman rumah- nya, di Desa Hutagodang hingga sekarang. Setelah Indonesia merdeka, sa- yangnya keluarga yang ditinggal per- gi oleh kedua kakak adik pahlawan Kemerdekaan itu tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah dan bah- kan sejarah kedua pahlawan diabai- kan. Karena itulah keluarga yang dit- inggalkan, anak, Cucu terus ber- harap agar ada perhatian dari Pe- merintah Pusat dan Daerah agar menepati janjinya membuatkan Tugu Perjuangan ditempat kelahiran se- bagai tanda jasa atas kepahlawanan kedua kakak-adik. Bukti sejarah adalah, kalau me- ngenal Maraden Panggabean (Purn. Jenderal, yang juga mantan Pang- ab di orde baru), beliau adalah sep- erjuangan Kapten Bongsu Pasaribu pada zaman penjajahan Belanda, satu kesatuan di Kesatuan Harimau Mengganas yaitu sebagai Koman- dan Sektor IV. Sementara dr. Ferdi- nand Lumban Tobing menjabat se- bagai Gubernur Militer Tapanuli. Jabatan Kapten Bongsu Pasaribu lainnya sebelum agresi Belanda Ke II, yaitu pada zaman penjajahan Je- pang. Beliau telah membentuk An- gkatan Pemuda dan beliau menja- bat sebagai Komandan Kompani hingga berubah namanya saat itu menjadi T.K.R (Tentara Keamanan Rakyat), dengan nama kesatuan se- bagai Komandan Harimau Mengga- nas Tapanuli. Sekitar waktu satu tahun berjalan yaitu pada Tahun 1946, T.K.R berubah nama (dilebur) menjadi namanya adalah T.R.I (Ten- tara Republik Indonesia) hingga akhirnya TNI.(Tentara Nasional Indo- nesia). Pada zaman penjajahan Kolonial Belanda, sangat jarang ada pendu- duk pribumi yang dapat duduk di- bangku sekolah. Bisa dikatakan ha- nya orang-orang tertentu saja atau anak Kapala Nagari dan para peda- gang rempah-rempah. Apalagi un- tuk bisa mengenyam kejenjang sekolah H.I.S (Hindia Indhise School) kota Sibolga. Rasanya tidak mu- ngkin. Tetapi beruntunglah Kapten Bong- su pada zaman itu karena memiliki kakak yang bernama Raja Johannes Pasaribu yang baik hati dan tidak mengenal menyerah dalam mem- perjuangkan adiknya kandungnya itu agar menjadi manusia yang terpan- dang di masyarakat karena masuk sekolah H.I.S. Jika hanya berharap dari peker- jaan orangtua yang sebagai petani rasanya tidak tercapai. Selain fisik. Beliau didukung pula dari materiil yang mana kedudukan Raja Johan- nes Pasaribu pada zaman itu (tang- gal 3 Maret Tahun 1932), telah dipi- lih rakyat Hutagodang sampai kepe- ngangkatan diangkat menjadi pe- jabat Kepala Kampung Hutagodang. Sehingga Kapten Bongsu yang dike- nal sangat pintar, berkepribadian pemimpin dan memiliki bakat, mem- buat di sekolahnya selalu terdepan. Kepintarannya Kapten Bongsu juga telah dibuktikan dengan tamat sekolah dari H.I.S Sibolga untuk melanjutkan. Dari H.I.S. Kapten Bongsu masuk sekolah jenjang lebih tinggi pada Quick Shcool di Tarutung (Tapanuli Utara) dan dari Quick Shcool beliau juga tamat sekolah. Setelah men- dapat persetujuan kakaknya Raja Johannes, beliau merantau ke kota kembang Bandung (Jawa Barat) un- tuk sekolah tentara disana. Di Band- ung beliau ternyata juga mampu ma- suk ke Kadester Shcool, hingga bisa tamat. Selanjutnya, setelah penjajah tentara Jepang masuk ke tanah air Indonesia. Oleh sang kakak, Kapten Bongsu disuruh untuk pulang keka- mpung halaman di Hutagodang (Si- bolga). Di Sibolga, tentara Jepang sangat memerlukan tenaga prajurit yang berpengalaman tentara untuk membantu. Maka saat itu Kapten Bongsu terpilih dan oleh tentara Jepang dia dilatih menjadi tentara Gygun dan hingga mulai menyan- dang pangkat sebagai Gyiusoi (Op- sir). Singkat cerita berakhir penjaja- han Jepang di negara Indonesia. Pe- merintah Republik Indonesia di Jakarta melalui Presiden Soekarno Hatta menyatakan kemerdekanya yang jatuh pada Tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Kapten Bongsu kembali aktif lagi berjuang yaitu pada bulan Nopem- ber Tahun 1945, beliau membentuk Angkatan Pemuda se-kota Sibolga dan dibawah kepemimpinanya. Saat itu Kapten Bongsu terpilih menjadi pejabat Komandan Ko- mpani 1 (satu) atau Komandan Ke- satuan Harimau Mengganas Tapa- nuli yang namanya saat itu adalah T.K.R (Tentara Keamanan Rakyat). Sekitar waktu satu tahun berjalan yaitu pada Tahun 1946, T.K.R ber- ubah nama (dilebur) menjadi nama- nya adalah T.R.I (Tentara Republik Indonesia) dan Kapten Bongsu diper- caya menjadi menjabat sebagai Ko- mandan Batalyon II (dua). Hingga akhirnya jabatan Komandan Batal- yon II itu diserahterima kepada ber- nama Marhasam Hutagalung. Se- mentara itu Kapten Bongsu diper- cayakan menjabat sebagai pejabat Staf Resimen III dengan Komandan Pandapotan Sitompul. Pada zaman itu. Di daerah selu- ruh Tapanuli telah dijadikan menjadi satu Gubernur yang dipimpin oleh Gubernur Militer bernama Dr. Fer- dinan Lumban Tobing. Sementara untuk pengamanan daerah – daerah keseluruhan Tapa- nuli, itu dibagi atas berbagai Sektor pertahanan. Puncuk pimpinan atau Komandan Sektor I itu dipegang oleh bernama Bejo, meliputi kekuasaan didaerah Padang Sidempuan (Tapanuli Selatan) wilayah di Muara Sipongi. Sementara, Komandan Sektor II dipegang bernama Belprit Malau meliputi kekuasaan didaerah Taru- tung (Tapanuli Utara), Komandan Sektor III dipegang bernama Slamat Ginting meliputi kekuasaan didaerah Sidingkalang (Tanah Karo), Koman- da Sektor IV dipegang bernama Ma- raden Panggabean meliputi kekua- saan di daerah Sibolga /Aek Raisan, ( Purn. Jenderal masa orde baru), Komandan Sektor S dipegang ber- nama Simanjuntak dan MA Aritonang meliputi kekuasaan didaerah Sibol- ga, dan – Mobil Brigade bernama Sabar Gultom meliputi daerah Pori- aha. Angresi Ke II Belanda Pada tahun 1947, Negara Belanda kemba- li melancarkan Agresi yang ke II di tanah air diseluruh pelosok Indone- sia. Untuk masuk ke daerah daerah termasuk menjajah Kota Sibolga. Pejabat tertinggi di Tapanuli wak- tu itu adalah Gubernur Militer Ta- panuli bernama Dr.Ferdinan Lum- ban Tobing. Dr. Ferdinan Lumban Tobing bersama Komandan Sektor IV bernama Maraden Panggabean (yang sekarang Purn. Jenderal di orde baru) langsung mengistruksi- kan kepada semua Komandan Raund untuk mengatur pengaman- an didaerahnya masing masing. Komandan Sektor IV Maraden Pang- gabean telah membagi Sektor IV Tapanuli yang dipimpinnya. Maka Kapten Bongsu Pasaribu yang men- jadi satu satunya seorang keper- cayaan terpanggil dan menjadi Ko- mandan Raund I (kesatuan Harimau Mengganas) untuk daerah kekua- saan di Sorkam dan Barus (Sibolga). Sementara Sinta Pohan ditunjuk se- bagai Komandan Raund II untuk wilayah kekuasaan diderah Bonan- dolok, Komandan Raund III berna- ma Bangun Siregar untuk kekua- saan diwilayah daerah Sibolga be- serta S.M Simarangkir. Komandan Raund IV bernama Parlindungan Hutagalung ditunjuk didaerah Jalan Tarutung, Komandan Raund V bernama Agus Marpaung untuk kekuasaan diwilayah daerah Poriaha, Komandan Raund VI ber- nama Henneri Siregar untuk wilayah daerah Jalan Tarutung, Komandan Raund VII bernama Paul Lumban Tobing untuk wilayah daerah Sibol- ga, Komandan Raund A sebagai pen- gawal Sektor IV oleh P. Hasibuan , dan Komandan Sektor S, Majit Si- manjuntak dan M.A Aritonang untuk wilayah daerah Sibolga dan Barus Keberadaan tentara Belanda pada zaman angresi ke II di kota Sibolga, itu bermula ketika mereka terlebih dahulu melakukan penembakan – penembakan dari jarak jauh melalui pantai lautan Sibolga dengan Kapal Y.T.I Belanda. Perlawanan sengitpun pecah de- ngan pasukan tentara pejuang Indo- nesia hingga berminggu-minggu la- manya. Namun karena alat persen- jataan pasukan yang pimpinan Ma- raden Panggabean terbatas. Pasu- kan itu terpaksa bersembunyi di hu- tan untuk menyelamatkan nyawa masing-masing. Akhirnya tentara Kolonial Belanda dapat memenang- kan peperangan di Kota Sibolga dan memasuki sudut-sudut kota melalui laut yaitu pada tanggal 24 Desem- ber 1948, itu setelah mereka me- mukul mundur para pasukan pe- juang kemerdekaan Indonesia. Kap- ten Bongsu Pasaribu dengan pasu- kannya langsung ditugaskan oleh Komandan Maraden Panggabean zaman itu untuk bergerak menjaga wilayah Barus dan Sorkam sekitar- nya. Beliau beserta pasukan berang- katlah menuju daerah Sorkam me- lalui bukit-bukit hutan hingga me- neruskan perjalannya sampai ke Kampung Hutagodang di Kecama- tan Sorkam. Kedatangan Komandan Kapten Bongsu dan pasukanya di- sambut gembira oleh rakyat Huta- godang. Beliau juga menyempatkan diri mengunjungi rumah orangtuan- ya untuk meminta doa restu dari ibu- nya. Disana pasukan beliau membuat satu markas pertahanan yang ber- nama Hubangan. Dari tempat per- tahanan Hubangan, oleh Komandan Kapten Bongsu kembali mengatur semua pasukannya yang mana nama pasukannya itu adalah Kesa- tuan Harimau Mengganas atau di- sebut Raund I, Sektor IV. Selanjutnya mereka menuju daerah Sorkam (ke- camatan). Karena disana beliau su- dah mengetahui bahwa ada keber- adaan tentara Belanda. Adapun di- antara anggota-anggota kesatuan Hariamau Mengganas adalah ber- nama, Majit Simanjuntak sebagai wakil, Humehe Rambe (Pengatur Pertahanan). Bernama Gontar Lubis sebagai ajudan dan Staff, Kanor Sa- mosir, Hombar Tambunan, Padet, Jaimi, Tanjung, Mian Tambunan, Mauli Panggabean, Bili Matondang, Ayat Tarihoran, Panemet Pasaribu, Masin Pangga- bean, Fliang, Kadi HT, Uruk, Man- cur, Mancit, Krisman Marbun, Ma- hasan Aritonang, Usia Pane, Salm- on Nainggolan dan Kartolo Pasari- bu. Sementara untuk Seksi Perbe- kalan diantaranya bernama, Dior Nainggolan, Raja Johanis Pasaribu, Freodolin Purba dan Amit Simatu- pang yang ada di pasar Sorkam. Sementara pasukan tentara Be- landa yang dipimpin Komandan Van Hali datang dengan membawa ten- tara Nepis termasuk Simurai dari Kota Sibolga dengan konvoi besar yang hendak mau ke Sorkam untuk bermarkas. Itu setelah mereka ber- hasil menguasai Sibolga. Sesam- painya tentara Belanda dikampung Gontingmahe atau sampai ditengah pertengahan jalan. Pasukan Koman- dan Kapten Bongsu menghadang atau menghadapi perang dan ter- jadilah pertempuran I (satu) yang sengit berbuntut menyebar sampai ke perkampungan Parlimatohan. Tetapi disebabkan oleh kurangnya alat persenjataan dan sebaliknya tentara Belanda memiliki senjata yang serba lengkap pasukan Ko- mandan Kapten Bongsu banyak yang gugur. Di kampung Harakka oleh pasu- kan Komandan Kapten Bongsu terus melakukan pengejaran hingga ter- jadilah pertempuran yang dimulai sejak pagi hari sekira Jam 9 sampai siang jam 12. Dapat dikatakan pa- sukan musuh banyak sekali yang te- was. Bahkan musuh tidak berkutik sama sekali yang akhirnya mereka sebagian terus melarikan diri menyelamatkan nyawa masing ma- sing karena tidak mempunyai daya lagi disebabkan kekurangan per- bekalan maupun peluru senjata. Pe- perangan itu sudah selesai dan tidak ada lagi suara tembakan baik dari Komandan Bongsu, maupun Belan- da. Oleh Komanda Kapten Bongsu mengirah semua tentara musuh sudah gugur dan tidak ada lagi yang hidup kecuali yang melarikan diri. Maka Komandan Kapten Bongsu beserta dua orang prajuritnya me- mutuskan untuk melihat para mayat yang bergelimpangan. Beliau turun mengadakan operasi pembersihan yaitu memeriksa satu persatu mayat tentara musuh akibat dari pertempu- ran yang hebat itu. Setibanya mere- ka disana, masih ada dua orang lagi dari tentara Belanda yang masih hidup yang segaja bersembunyi di- satu kubangan bekas Kerbau. Dari kubangan kedua tentara Belanda itu ditemani Tajim Sitanggang (mata mata) Belanda. Melihat posisi Komandan Kapten Bongsu yang sedang berjalan kaki saat itulah tentara belanda yang sembunyi di kubangan langsung melepaskan tembakan kearah Ko- mandan Kapten Bongsu. Peluru sen- jata api yang dimuntahkan, dengan tembakan bertubi tubi tersebut. Satu peluru akhirnya mengenai kaki Ko- mandan Kapten Bongsu. Baliau lang- sung tersungkur ke tanah bersimbah darah. Tak puas dengan sampai dis- itu, kedua tentara musuh kembali memuntahkan peluruh dari senjatan- ya tepat mengenai kakinya lagi. Ko- mandan Kapten Bongsu masih sem- pat mengadakan perlawanan den- gan membalas menembak dari sen- jatanya. Akhirnya Kapten Bongsu tidak bisa berkutik lagi. Melihat itu, salah seorang Tentara Belanda ter- us menembakin. Tajim (mata mata) kembali mem- beritahukan kepada kedua tentara Belanda itu, bahwa yang mereka ter- tembak itu tidak lain adalah Koman- dan Kesatuan Harimau Mengganas, Kapten Bongsu Pasaribu. Se- lanjutnya tidak berapa lama tentara Belanda menghampirinya. Tentara itu mengakhiri hidup Komandan Kapten Bongsu dengan cara yang sadis dan tidak manusiawi yaitu den- gan memenggal lehernya sampai putus dimana waktu itu pada tang- gal 3 Maret 1947. Kepala beliau ter- pisah dengan badan, lalu diangkat dibawa pergi ke Pasar Barus diper- tontonkan kepada rakyat Indonesia. Badannya yang masih tergeletak di- tanah sengaja ditinggal tergeletak begitu saja tempat asal dibunuh. Set- elah Belanda pergi ke Barus, poton- gan badan yang lainya yaitu poton- gan mulai dari leher ke kaki yang masih tergeletak dihutan dijemput oleh pasukan beliau dan dibawah ke kampung Sijungkang, disana poton- gan badan itu dikuburkan. Sementara tentara Belanda yang bermarkas di Barus masih terus mempertontonkan potongan kepala Komandan Kapten Bongsu kapada para rakyat dan kepada para taha- nan. Yang maksud untuk mele- mahkan perjuangan pasukan Indo- nesia di Pasar Barus agar girilyanya melemah. Potongan kepala diten- teng dalam karung itu dimulai mar- kas di Harakka sampai ke Kota Ba- rus. Pada hari yang ketiga, potongan beliau dikuburkanlah di Komplek penjara Barus. Setelah Bongsu Pasaribu gugur pada tanggal 3 Maret 1949. Maka puncuk pimpinan sebagai Komandan Round akhirnya dipegang sementara oleh Humahe Rambe dan kemudian diganti kepa- da Muliater Simatupang. Moment dalam mengisi Kemerdekaan Indonesia di tanah TapanuliTengah (Sibolga), Sumatera Utara, yang jatuh pada tanggal 17 Agustus, sebagian keluarga anak – cucu veteran menyempatkan diri mendatangi tempat makam Kapten Bongsu Pasaribu, Pahlawan Nasional asal TapanuliTengah di Makam Pahlawan Sibolga untuk menabur bunga. Kapten Bongsu Pasaribu (kanan) dan abangnya Raja Johanes Pasaribu (ketiga kanan).