HARIAN WARTA NASIONAL

2,012 views
1,921 views

Published on

Published in: News & Politics
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,012
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HARIAN WARTA NASIONAL

  1. 1. E-mail: wartanasional@rocketmail.comEdisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim)“Daging Busuk” SandiUntuk Uang Suap>>bersambung hal . 11>>bersambung hal . 11 >>bersambung hal . 11>>bersambung hal . 11AdaIndikasiKorupsiRp700MdiKemendikbud?DilaporkanKeKPK,BibitWaluyoTanggapiSantaiINFO HUKUMTAJAM, KRITIS DAN TERPERCAYAHARIANWalikota“Menghilang”SaatRumahnyaDigeledahKPKRASKINJADIAJANGKEJAHATANKEPALADESAPEREKRUTANTENAGAHONORERK-2SARATKKNKAMITAKINGINDIPIMPINWALIKOTAKORUPPengurangan subsidi BBM berdampak pada kenaikan harga BBMyang akan memicu pada kenaikan pada semua harga keperluanmasyarakat, biasanya tidak tanggung-tanggung karena dihitungbeban berantai, terlebih pada sembilan bahan pokok yangmerupakan keperluan vital yang amat dibutuhkan kebanyakanmasyarakat kecil.Predikat ambtenar di jaman Kolonial Belanda doeloe ( kini PNS-Red) tergolong status eksklusiv. Selain strata sosialnya cukupterpandang dimata masyarakat, juga kehidupan ambtenar saatitu cukup mapan. Boleh jadi image masyarakat menyetarakanambtenar dulu masih lekat dengan kehidupan Pegawai Negeri Sipil(PNS) dimasa kini.OrganisasiMahasiswaKotaMedanyangtergabungdalamKelompokCipayung Plus, yakni: PMII, GMKI, HMI, HIMMAH dan PMKRI ikutmengawal proses hukum Rahudman Harahap Walikota Medan yangsekarang tersandung kasus korupsi, TPAPD Tapsel Tahun 2005 saatbeliau menjabat sebagai Setda Tapsel.HAL. 3 HAL. 5 HAL. 7FACEBOOKRedaksi Warta NasionalE-MAILwartanasional@rocketmail.comSMS CENTER082125582006JAKARTA, (WN)Tersangka kasuskorupsi danpencucian uangimpor daging sapidi KementerianPertanian,Ahmad Fathanahmenggunakan sandi“daging busuk”untuk menyebutuang suap yangakan diberikankepada PresidenPartai KeadilanSejahtera (PKS) saatitu, Luthfi HasanIshaaq.MaharaniMengakuDiajakBerhubunganIntimVitalia SeshaBANDUNG, (WN)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibantuPolda Jawa Barat menggeledah rumah pribadi danrumah dinas Wali Kota Bandung, Dada Rosada. Peng-geledahan itu terkait suap yang berhubungan dengandugaan korupsi dana bansos Kota Bandung. “Penyi-dik KPK menggeledah kediaman dan rumah DinasJAKARTA, (WN)Dugaan Korupsi dalamjumlah yang lumayan fan-tastis ditemukan di DirektoratJenderal (Ditjen) KebudayaanKementerian Pendidikan danKebudayaan (Kemendikbud).Nilai korupsi itu mencapaisekitar Rp700 miliar.Inspektur Jenderal (Irjen)Kementerian Pendidikan danKebudayaan Haryono Umarmenyatakan ada dugaanberbagai penyimpangandalam penggunaan Angga-ran Pendapatan dan BelanjaNegara (APBN) Perubahan2012 di Direktorat JenderalKebudayaan. “Memang adaindikasi korupsi yang cu-kup besar, itu diketahui dariSEMARANG, (WN)Gubernur Jawa Tengah(Jateng), Bibit Waluyo menang-gapi santai Barisan MasyarakatMahasiswa (BM) Indonesiayang melaporkannya ke KomisiPemberantasan Korupsi (KPK)atas dugaan korupsi bantuansosial. “Ya monggo, silakansaja, itu hak mereka, difitnah,saya terima kasih, dilaporkanya monggo,” katanya di Sema-rang, Jumat (17/5) malam.Hal itu diungkapkannyausai pengajian “Majelis Mau-lidur Rasul dan Doa untukKeselamatan dan KebaikanBersama Habaib, Ulama, danSantri Jateng” di kediamancalon wakil gubernur Jateng,Sudijono Sastroatmodjo.Bibit Waluyo maju sebagaiJAKARTA, (WN)Maharani Suciono mengakudiajak berhubungan intim den-gan Ahmad Fathanah di kamarHotel Le Meridien, Jakarta. Se-bagai imbalanannya, Maharanidiberi Rp10 juta. Hal itu disam-paikan Maharani saat bersaksidalam persidangan kasus suappengaturan kuota impor dagingsapi dengan terdakwa Juard Ef-fendi dan Arya Abdi Effendi, Ju-mat (17/5).Menurut keterangannya, dir-inya diminta Ahmad Fathanah“Jangan jauh-jauh darimobil, di situ ada dagingbusuk,” kata Fathanah saatmemerintahkan sopirnyamenjaga mobil di parkirHotel Le Meridien Jakarta,pada Januari 2013 lalu.Ucapan tersebut kembali di-ucapkan tersangka Fathanahsaat menjadi saksi untuk duaterdakwa kasus korupsi im-por daging tersebut, yakniJuard Effendi dan Arya AbdiEffendi pada persidangan diPengadilan Tindak PidanaKorupsi (Tipikor), JakartaSelatan, Jumat, (17/5).Sebelum mengakui sanditersebut sebagai istilah me-nyebut uang suap, Fathanahsempat berbelit-belit ten-tang arti dari “daging busuk”tersebut, sehingga KetuaMajelis Hakim, Suhartoyomeminta penegasan, karenaFathanah awalnya mengakuitu sebagai ucapan candaan.“Kepada supir saya katakanseperti itu. Itu terlontar be-gitu saja dari mulut saya,”kilahnya sambil tersipu-sipu.Perkataan tersebut, ucapFathanah, agar supir prib-adinya tidak berada jauh-jauh dari mobil, karena didalam mobil tersebut adasejumlah uang yang diberi-kan PT Indoguna Utamakepadanya. “Iya. Gak adasandi-sandian. Yang pentingdia tidak ada jauh-jauh darimobil,” dalihnya.Meski demikian, saatdiperjelas men-genai maksuddari perkataanadanya “dagingbusuk” di dalamm o b i l n y a ,Fathanah men-gatakan, “Itukan masalahperdagingan,”ucapnya sambilmenahan maludan disambut sorakan pen-gunjung sidang yang merasalucu dengan kata “perdagin-gan” itu.Menurutnya, terkaituang yang diberikan kepadaMaharani, Fathanah men-gaku uang tersebut memangdiambil dariuang yang di-berikan PT In-doguna Utamasebagai suap un-tuk mendapat-kan kuota dag-ing sapi. “Sayaambil dua puluhjuta, sepuluhjuta saya kasihMaharani, yangsepuluh juta saya simpanuntuk beli bensin,” ujarnya.Selain itu, Fathanahternyata banyak mengenalpara penyanyi dan wanita-wanita cantik di Jakarta.Selain dengan model maja-lah dewasaa, Vitalia Seshyaternyata ada wanita lainyang mengaku kenal Fatha-nah. Satu lagi artis penyanyidangdut yang mengaku ke-nal dan dekat dengan Fatha-nah. Artis bernama Wita KDini dulu pernah digosipkanpacaran dengan MantanBendahara Umum DemokratM Nazaruddin. “Saya den-gan Nazaruddin jalan 8tahun,” kata Wita kepadawartawan di Jakarta, Sabtu(18/5/2013).Dengan Fathanah, Witamengaku mengenalnya sejak3 tahun lalu dalam sebuahdatang ke Hotel Le Meridiensekitar pukul 17.00 WIB pada29 Januari 2013. Dia mengakuberangkat dari rumah temannyamenuju hotel dan tiba lewat daripukul 17.00. “Sampai di sanabertemu Ahmad Fathanah dikafe, berbincang sebentar, dandia (Fathanah) mengajak ke atas,ke kamar,” kata Maharani.Saat ditanya Hakim KetuaPurwono Edi Santosa, untukapa Fathanah mengajak untukbertemu, Rani mengaku untukberkenalan. “Dia (Fathanah) bi-lang ingin ketemu dan kenalansama saya,” ujarnya.Setelah lama di kamar, pe-nyidik Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), tutur Maharani,mengetuk pintu. Dirinya tidakmengetahui persis pukul berapasaat itu. Fathanah, kata Rani, ke-mudian membukakan pintu. Se-mentara dirinya masih di dalamkamar mandi.Sesaat kemudian, ia dige-landang ke Gedung KPK. “Ba-rang saya diamankan. Tas, selu-ruh isi (tas), HP semuanya. Uangdidompet saya Rp 10 juta,” kataRani seraya mengaku uang ituberasal dari Ahmad Fathanah.Jaksa Penuntut Umum KPK,M. Roem, kemudian mendapat-kan kesempatan bertanya. Saatjaksa bertanya untuk apa Rp 10juta itu, Rani awalnya mengakutidak tahu. “Untuk menemaniAhmad Fathanah,” jelasnya.Namun, Jaksa tak percaya.Roem pun meminta Maharanimengingat kembali keterangan-nya, apakah sudah benar apayang disampaikannya itu. Lalu,Jaksa menyebutkan poin enamdalam Berita Acara PemeriksaanMaharani di hadapan PenyidikKPK.“Diajak berhubungan in-tim?” tanya Jaksa. Mahasiswiuniversitas swasta itu pun men-gamininya. “Iya,” singkatnya.Jaksa kemudian melanjutkan,apakah diberikan uang kaitannyaajakan itu (berhubungan intim).Gadis yang mengenakan kemejaputih itu pun mengangguk. “Iya,”tegas Maharani.(Red/MT*)Saya Harus Jual DiriMODEL VITALIA SESHA mengaku kebingungan jikaharus mengembalikan uang yang diberikan oleh Ah-mad Fathanah ke KPK. Vita telah menikmati bebera-pa sejumlah uang pemberian dari tersangka tindakpidana pencucian uang tersebut.Rahmat Jaya, salaku kuasa hukum Vita mengungkapkan,bahwa kliennya terpaksa harus jual diri jika dipaksa mengemba-likan uang yang pernah diberikan Ahmad Fathanah.“Saya harus jual diri kalau disuruh mengembalikan uangyang telah diberikan dari Ahmad Fathanah,” ucap Rahmat me-nirukan Vitalia saat ditemui di Gedung KPK, Kuningan, JakartaSelatan.Selama mengenal Fathanah, V i t amendapatkan banyak sekali u a n gdan benda-benda mewah sep-erti mobil. Setiap minggu Vitamendapatkan lima juta rupiahdari Fathanah. Belum lagiuntuk perawatan tubuh,janda dua anak tersebutmenerima puluhan jutarupiah.“Untuk uang jajansaja dia dikasih Rp5 juta dan Rp 3 jutauntuk belanja anak-anaknya. Biayaoperasi Vita sekitarRp 20 juta, belumsuntik vitamin C,”terang Rahmat.Seperti diket-ahui sebelumnya,sebuah mobil me-wah yang diberikanFathanah kepadaVita telah disita olehpihak KPK. (tim)
  2. 2. Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013EDITORIAL2KEPALA PERWAKILAN/ BIROPOLDA METROJAYA : Rekson JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : JAKARTA UTARA: JAKARTA TIMUR : Parlindungan JAWA BARAT: Martua Sirait, Delimar Sitorus, Leonardus, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , CIMAHI :CIANJUR : Nunuh Nugraha SUKABUMI : KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC , KABUPATEN BANDUNG : KABUPATEN BANDUNG BARAT : Juliater Silaen, Parinton Rianto Sianipar, CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: , BANJAR : GARUT: Adam Pribadie , Deden Solihin, Iwan Sukmalih, KOTA TASIKMALAYA : KABUPATEN TASIKMALAYA : Andi Fitriandi, SUMEDANG : CIREBON : SUBANG : U.Samsudin, A.Gunawan, Achmad, BAMBANG PRIYANTO PURWAKARTA : Ir.JamesGordon, Habel Hendrik,Tambunan, , D.JIPRON JAYAMAN SINAMBELA, KARAWANG : MancaVarikson Naibaho, Pariston Purba, Sumuang, AJIS L.TOBING, Ramlan Naibaho, Jaminson Sipayung, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTABEKASI : Dra.Siti Nurlela, Muhammad Ichsan, KABUPATEN BEKASI : Gomba Sianipar, Ojak Parlin S, BOGOR: Syafrans Erwin, DEPOK : BANTEN: Peterson Nainggolan LEBAK : TANGERANG: Rosdiana, SEMARANG: Arief Setiawan, EdiUtomo, Munir, Siswanto, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Hermawan, Roni, Lukman Hadi, Agung Bhudi Christanto,LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, BIRO MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH PEKANBARU: Alwi Zalukhu, SIAK : Awaluddin Butar-Butar, PELALAWAN : MEDAN: : BENGKULU: LidyaM, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hifni, Abdul Fatah, Muttahu Khozi, M Zen, Kholidi, Daman Huri, A Taupik, PALEMBANG : LUBUKLINGGAU : BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALTIM: Saharuddin, Andi Arham, Zaenal Abidin,Zulfarullah, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, MANADO : Ibnu Kisman Ngau, DRS. HI HALID BASIR, SH, ANGGOTA : JEFRY ALIBAAS, , NIAS : Delisama Ndruru PENASEHAT DAERAH: H.Nana, S.Pd, M.PdWartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box RedaksiPKS Lawan KPK, Itu ‘Lebay’OLEH : REKSON H PASARIBUPimpinan RedaksiKepala Perwakilan/Kepala Biro dan Korespondendi Surat Kabar Warta Nasional di seluruh Indonesiadengan ketentuan dan syarat yang berlaku.Bagi yang berminat dapat menghubungi :Hp. 08212 558 2006ttdRedaksiDIBUTUHKANDITERBITKAN OLEHCV. HARIAN WARTA NASIONALBERDASARKAN UU PERS NO 40/1999KONSULTAN HUKUMLBH-LSM“INFASI”PEMIMPIN UMUMIr. Jamangalap SimanullangWAKIL PIMPINAN UMUM/ PEMIMPIN REDAKSIRekson H. PasaribuWAKIL PEMIMPIN REDAKSIAde MuksinDEWAN REDAKSINano ProyogoIr. Jamangalap SimanullangRekson H. PasaribuDrs. Hiras SimanullangAde MuksinPIMPINAN PERUSAHAANDrs. Hiras Simanullang,WAKIL PIMPINAN PERUSAHAANMartahan ParulianREDAKTUR PELAKSANARademanREDAKTURJanri SitorusSEKRETARIS REDAKSISylvia HutajuluLAYOUT/ARTISTIKAzi Rifangga,PEMBINAHj. Zakariani SantosoPanther RolandPENASEHAT HUKUMMart Lumumba Malau,SHSTAF REDAKSISahat LBN Gaol SE, Endang Suhaedi, M.WilsonPasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan,Edward Hutapea, D.Ferdinand, Sri Umiyati SH,Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, RafiqaZubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MMALAMAT REDAKSIJl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15, JalanPerintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260Telp/Fax: (021) – HP 082125582006,E-Mail: wartanasional@rocketmail.com,harianwartanasional@yahoo.co.idALAMAT TATA USAHA/ BISNISJl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan PuskesmasPurwasari), Desa Purwasari – Karawang Telp (0264)315262, 41373,E-mail :wartanasional@rocketmail.com,NO REKENINGBANK MANDIRI : 132-00-1264034-9,A/N : Rekson Hermanto PKEPALA PERWAKILAN JAWA BARATMartua SiraitALAMATPerum Marga Asih,Blok B-5, No 2, BandungKEPALA PERWAKILAN JAWA TIMURHARIYANTOALAMAT :JLN KH ABDUL HAMID, RT 01/RW 01, JREBENG LOR,KECAMATAN KEDOPOK, KOTA PROBOLINGGOKEPALA PERWAKILAN RIAUAlwi ZalukhuALAMAT :Jl Wonosari Gg, Jalan Kopen. RT 03/Rw 06, No39/52, Kelurahan Tangkerang Tengah, KecamatanMarpoyan Damai, Pekanbaru – Provinsi Riau, contakperson : Email : Alwizalukhu@yahoo.co.id, website :www.dpgardariau.comKEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARAIbnu Kisman NgauAlamat :Jln Sungai Ranoketang, No 25, Kelurahan KarameLingkungan Iii, Kecamatan Singkil, Kota Manado,Silawesi UtaraSIRKULASI:Komaludin,PERCETAKANPT Temprina Printing(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan)PURWAKARTA, (WN)Langkah Dinas Pendidi-kan dan Olahraga (Disdikpo-ra) Kabupaten Purwakartamembentuk Tim PembinaSiswa (TPS) dinilai merupak-an salah satu terobosan jituyang bakal diadopsi oleh se-luruh Kabupaten/Kota di In-donesia. Karena langkah TPSini jelas dinilai akan efektifselain dalam pembentukandisiplin para siswa yang ten-tunya bakal mendongkrakhasil prestasi pendidikanyang lebih baik.Dengan adanya TPS initidak ada lagi siswa/i yangKASUS suap impordaging sapi berkembangmenjadi ketengangan an-tara KPK (Komisi Pem-berantasan Korupsi) danPKS ( Partai Keadilan Se-jahtera) akan segera reda.Setelah KPK membawaenam mobil yang didugamilik mantan PresidenPKS Luthfi Hasan Ishaaq,tersangka kasus korupsiimpor daging sapi, darihalaman Kantor DPP PKSke KPK.Mobil yang dibawahKPK bermerek tersohor,yakni VW Carravelle, Maz-da CX-9, Toyota Fortuner,Mitsubishi Pajero Sport danGrandis, serta Nissan Na-vara tersebut. Karena tung-gangan-tunggangan mewahitu diduga dibeli dari uanghasil korupsi impor dag-ing yang melibatkan Luthfi.Hingga penyitaan mobil itumenjadi pangkal seteru KPKdan PKS satu pekan terakhir.Jika PKS melawan itu tinda-kan yang dinilai “lebay”.Jika harus mundur se-langkah untuk maju tigalangkah, itu hanya strategiKPK memenangi perta-ruhan melawan koruptor.KPK tentu paham bahwakoruptor terus bergerilyamenggerogoti KPK denganberbagai cara. KPK tentupaham koruptor munculdalam berbagai wajah, ter-masuk bersembunyi di baliktopeng-topeng yang mengu-sung slogan pemberantasankorupsi.Siapa pun yang inginkorupsi segera berakhir diRepublik ini mestinya tidakmenciptakan zona-zonaeksklusif yang membendunggerak KPK. KPK mestinyaleluasa memeriksa siapa sajayang patut diduga, atau dicu-rigai terlibat tindak pidanakorupsiataupencucianuang.Siapa pun yang menghambattugas KPK, suka atau tidaksuka, akan dicap memihakdan berada dalam satu kubudengan para koruptor.Kita juga mengapresiasiPKS karena telah memberi-kan keleluasaan kepadaKPK melaksanakan fungsisebagai penegak hukum.PKS mempersilakan kantormereka digeledah dan penyi-dik KPK menyita dokumenyang dibutuhkan. Namun,kita mesti mengatakan mel-aporkan pejabat publik yangsedang melaksanakan tugas,terutama memberantas ko-rupsi, ke polisi dengan da-lih melakukan penghinaanmerupakan langkah yangtidak tepat.PKS melaporkan juru bi-cara KPK Johan Budi ke poli-si karena pernyataan Johanbahwa PKS menghalang-halangi eksekusi penyitaanoleh penyidik KPK pada Se-lasa itu. Kita menilai akanlebih bijak bila PKS meng-gugat kelemahan substansialyang dilakukan KPK dalampenyitaan itu, jika memangada. Misalnya, KPK meny-ita tanpa dokumen, bukanmenggugat pernyataan Jo-han Budi.Perseteruan KPK danPKS memberi banyak pela-jaran. Di antaranya, sebagailembaga superbody KPK ha-rus berhati-hati menggunak-an setiap kewenangan mer-eka. Pelanggaran sekecil apapun yang dilakukan lembagasuperbody dinilai sebagaibentuk arogansi lembagaitu. Di pihak lain, partai poli-tik atau lembaga apa pun ti-dak menjadi benteng untukkader yang korup. Mestinyapartai politik membuktikankepada KPK bahwa aset par-tai bukan hasil binatu uangdari kader yang korup, tetapihasil itu diraih sesuai denganhukum serta akhlak yangmulia.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Ta-hun 2002 tentang TindakPidana Korupsi, KPK di-beri kewenangan istimewauntuk menyita aset siapapun yang diduga terkaitdengan kasus korupsitanpa perlu menungguputusan pengadilan. KPKdiharuskan membuat ber-ita acara setelah menyitabarang bukti.Kewenangan itu wajibdihormati siapa pun kare-na hanya dengan begitu,perang melawan korupsibisa membuahkan ke-menangan. Sebagai partaiyang semestinya pahamhukum, PKS sepatutnyamemberikan teladan ke-pada publik bagaimanamenjunjung hukum sea-gung-agungnya. Mengha-langi langkah penegak hu-kum menegakkan hukumialah bentuk penistaanterhadap hukum. (**)TERKAIT TERBENTUK TIM TPSPerlu Ditunjang MobilisasiPegawai Pajak TerimaSuap Rp. 2,4 Miliarberkeliaran atau masih non-gkrong ditempat – tempattertentu pada jam – jampelajaran berlangsung, se-lain itu meminalisir adanyatawuran antar pelajar seko-lah yang selama ini dinilaimeresahkan banyak pihak.Pemda Purwakarta di-minta harus lebih seriuslagi dalam menanggapi ad-anya pembentukan TPS initerlebih dalam melengkapikekurangan yaitu pengadaankendaraansebagaimobilisasikegiatan TPS. Kabid DikmenDrs. H Diaudin ketika dikon-firmasi mengatakan bahwaBupati Purwakarta DediMulyadi sudah mengeluar-kan surat perintah berkaitandengan adanya TPS ini dian-taranya isi sprint itu antaralain bahwa sekolah yang ma-sih melakukan tawuran akanditutup sekolah tersebut.Selanjutnya ditambah-kan, bahwa TPS ini ang-gotanya diantaranya DinasPendidikan, SatPol PP, Ke-polisian, Sub Denpom akanselalu mobile on pada jam– jam yang telah ditentukansehingga diharapkan dapatmenuai hasil yang lebih baik.(Habel Hendrik/Tbn)SELAMAT HARI BURUH INTERNASIONALBESERTA STAF & KARYAWAN SEKERTARIAT DPRD PROVINSI BANTENMENGUCAPKAN01 MEI 2013SELAMAT HARI IBU KARTINI(21 APRIL 2013)PEMERINTAH PROVINI BANTENPIMPINAN BERSERTA SELURUH STAFDINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN PROVINSI BANTENMENGUCAPKANIR IING SUWARGIKepala DinasDEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIBANTENKetuaH. Aeng HaerudinH.Suparman. SH. Msi.Wakil Ketua 1 Wakil Ketua II Wakil Ketua IIIWakil Ketua IVEi Nurul Khotimah H. Jayeng RanaEli Mulyadi. SEDrs. H. Dadi RustandiSekwanBEKASI, (WN)Penelusuran ke SDN 04Jati Mulya yang dipimpinoleh kepala sekolah LelawatiS,Pd, terkait bos Provinsitentang buku PendidikanLingkungan Hidup (PLH)ditemukan penyalahgunaan.Lelawati dengan gampang-nya merasa benar atas peker-jaannya. Padahal tidak sesuaidengan Keputusan GubernurJawa Barat No. 978/Kep.417.Disdik/2009 tentang Ban-tuan Keuangan untuk pro-gram BOS Provinsi pada jen-jang Pendidikan Dasar danMenengah.Itu diketahui saat Le-lawati mengalihkan dana bosProvinsi dengan kegiatanbangunan lapangan sekolah.Garut, (WN)Ujian Nasional (UN) un-tuk Tingkat Sekolah Dasarserentak dilaksanakan diseluruh Indonesia tak terke-cuali di Wilayah KabupatenGarut. Tepatnya Di Keca-matan Cibatu. PelaksanaanUN untuk Wilayah UPTDKec.Cibatusendiridiikutise-banyak1.463Siswa/I,terdiridari723Siswadan740Siswiyang tersebar di 16 bangu-nan sekolah yang ada di Kec.Cibatu dengan menggunak-an 81 ruang kelas,demikianyang diungkapkan Iwan Se-tiawan S.Pd MMpd selakuKepala UPTD Kec.CibatuKepada MK, diruang kerjan-ya. Iwan menambahkan,dariKepsekSalahgunakanDanaBos PelaksanaanUNUPTDPendasLancarKetika di konfirmasi salahseorang pengawas SD yangbertugas di UPTD Tambunselatan yang berinisial B itutidak jadi masalah jawabnyadan pengawas itu juga mela-rang beredarnya buku PLHdilingkungan UPTD Tam-bun selatan, karena adanyakurikulum 2013 yang akandatang di ajaran 2013/2014.Sementara dana bosprovinsi yang sudah di aloka-sikan provinsi jabar kepadapihak sekolah untuk pem-belian buku PLH sesuai den-gan jumlah siswa yang adadi sekolah itu namun tidakterealisasi dilaksanakan olehibu Lelawati S,pd di SDN 04Jati Mulya Tambun selatan.( Rademan )81 Ruang kelas yang terse-bar ,”kami dibantu oleh 162Pengawas ruangan yangterduru dari Guru PNS danNON PNS”tambahnya.Iwanmerasa puas atas terseleng-gara nya pelaksanaan UNhari pertama ini dalam keadaan lancar dan tidak men-emui suatu hambatan apa-pun . baik dari kerusakanlembar soal maupun lembarjawaban nya “alhamdulilahlancar,dantidakadalaporanpengaduan “ujar nya. Dirinya berharap hasil UN di ta-hun ini untuk wilayah UPTDKec.Cibatu mendapat kanhasil kelulusan yang sem-purna.(Deden)JAKARTA, (WN)Komisi Pemberantasan Korupsimenangkap dua pegawai pajak den-gan barang bukti suap Sin$ 300 ribuatau sekitar Rp 2,4 miliar. Merekaadalah Muhammad Dian Irwan Nuq-ishra dan Eko Darmayanto, pegawaipajak dari kantor wilayah JakartaTimur. Juru bicara KPK, Johan BudiS.P., mengatakan keduanya ditang-kap di Terminal III Bandara Soek-arno-Hatta kemarin pagi. ”Dugaansementara, pemberian itu berkaitandengan persoalan pajak dari wajibpajak, perusahaan berinisial TMS,”kata Johan di kantornya kemarin.Menurut Informasi di lapangan,PT TMS adalah The Master Steel,perusahaan industri baja di kawasanCakung, Jakarta Timur. Johan me-nuturkan, suap miliaran rupiah itubermula ketika Dian membawamobil Avanza hitam miliknya dandiparkir di Terminal III Bandara Soek-arno- Hatta pada Selasa malam.Dian lalu memberikan kuncimobilnya kepada Teddy, yang didu-ga sebagai kurir. Keesokan paginya,Dian bersama Eko datang ke Termi-nal III bandara untuk mengambil mo-bil. Di lokasi itu sudah ada Efendy,yang diduga penyuap.Efendy merupakan karyawanPT Master. ”Tim KPK menangkapketiganya di bandara, dan menemu-kan uang Sin$ 300 ribu di mobil itu,”kata Johan. ”Diduga, setelah kuncidiserahkan, kurir memasukkan duittersebut.” Sumber Tempo menye-butkan, karyawan perusahaan terse-but memberikan uang kepada keduapegawai pajak Kanwil Pajak JakartaTimur untuk memuluskan persoalantunggakan pajak perusahaan.Pemberian itu pun bukan yangpertama kali. ”Sudah ada pembe-rian sebelumnya,” kata sumber itu.Setelah ditangkap, mereka dibawake KPK sekitar pukul 12.30 WIB. Se-tiba di KPK, pegawai pajak itu masihberseragam: kemeja biru dengan tu-lisan tinta emas di depannya.Mereka hanya menunduk dantidak berkomentar sedikit pun.Seorang penyidik KPK yang mem-bawa mereka membenarkan bahwaseorang di antaranya adalah pegawaipajak kantor wilayah Jakarta Timur.Direktur Jenderal Pajak Kement-erian Keuangan, A. Fuad Rahmany,mengatakan penangkapan tersebutsangat membantu dalam upayamemberantas korupsi di lembagayang dipimpinnya. ”Saya bersyukurKPK mampu menangkap tangan lagikarena sulit sekali menangkap den-gan cara seperti itu,” katanya. PadaJuli 2012, KPK menangkap AnggrahSuryo di kawasan Cibubur. Pegawaipajak Bogor ini menerima suap Rp300 juta. Pada Juni di tahun yangsama, KPK menangkap Tommy Hin-dratno, pegawai pajak Sidoarjo, den-gan barang bukti uang Rp 280 juta.(red/ KPK)
  3. 3. Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013JAWA BARAT3RaskinJadiAjangKejahatanKepalaDesaGARUT, (WN)Pengurangan subsidi BBM berdampak padakenaikan harga BBM yang akan memicupada kenaikan pada semua harga keper-luan masyarakat, biasanya tidak tanggung-tanggung karena dihitung beban berantai,terlebih pada sembilan bahan pokok yangmerupakan keperluan vital yang amat dibu-tuhkan kebanyakan masyarakat kecil.HARGA BBM NAIK, SEMBAKO IKUT NAIKLelang Proyek di TarkimsihDiwarnai PerselingkuhanKEBOCORANANGGARANEnochMemilihBungkamBank Omega Diduga Lakukan Praktek PerbudakanSUBANG, (WN)Sebuah Bank swasta ber-nama Omega, yang beroperasidi Jalan Ion Martasasmita,Pamanukan, Kabupaten Sub-ang diduga telah melakukanpraktek perbudakan, pasalnyakendati mempkerjakan kary-awan tapi anehnya tidak maumembayar. Kejadian ini sepertimenimpa seorang karyawatiSusi Indriyani (22) yang sudahbekerja selama 7 bulan, tetapihanya digaji selama 6 bulan.Menurut keterangan Karnama orang tuanya Susi,saat ditemui Warta NasionalSUBANG, (WN)Hampir semua SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD)di Pemkab Subang, diduga kuattelah mengangkangi KeperesNo.80 tahun 2003 terkait lelangpengadaan barang dan jasapemerintah yang dibiayai APBDKabupaten Subang pada tahunanggaran 2013 ini. Seperti hal-nya yang terjadi di lingkunganDinas Tata Ruang, Pemukimandan Kebersihan (Tarkimsih) Ka-bupaten Subang.Informasi yang berhasildihimpun Harian Warta Nasi-onal menyebutkan, bahwa adaindikasi penyelewengan dalamproses lelang/tender pemban-gunan yang dikelola instansi ini.Pengakuan Isur, salah seorangpeserta lelang menyebutkanbila proses lelang banyak terjadikejanggalan, seperti penawarantinggi dinyatakan sebagai pe-menang dan beberapa peser-Pengalihan dari sub-sidi tersebut dikhawat-irkan tetap tidak tepatsasaran seperti halnya Ban-tuan Langsung Tunai (BLT),JamKes dan Raskin, jika ti-dak berubah sistem dan pen-gawasan akan lebih meru-gikan masyarakat terlebihmasyarakat miskin yang ber-hak, tutur Tatang Mulyana,Ketua LSM Yayasan RakyatIndependent (YRI).LSM pemerhati kehidu-pan social dan hukum ma-syarakat yang ada di kab Ga-rut. Konversi dalam bentukapapun tidak akan berguna,banyak dari penerima meru-pakan notabene keluargaPNS yang tiap bulannya di-tunjang dengan gaji, bahkantidak sedikit dari keluargamampu, mereka sama bere-but, sama ingin mencicipisubsidi hak rakyat miskinitu, lanjut Tatang Mulyana.Paling memprihatinkan lagipenyelewengan pada pro-gram paling pokok, yaitusubsidi beras Raskin, yanglangsung menyangkut perutrakyat, kebanyakan prak-tek penyalahgunaan banyakdilakukan oleh para Ok-num Kepala Desa, merekamenjual beras Bulog jatahmasyarakat miskin terse-but bukan pada masyarakatyang berhak.BANDUNG, (WN)Disinyalir telah terjadi kebocoran anggaran terhadap belanjabarang dan jasa pada kegiatan Perencanaan dan PengendalianProgram Infrastruktur Permukiman Provinsi Jawa Barat APBN 2012,didalam kegiatan proyek ini ada 28 item paket belanja barang maupunjasa yaitu meliputi Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Penyelenggaraanoperasional dan pemeliharaan perkantoran, Administrasi Kegiatan,Sistem Pelaporan secara elektronik ( e-Monitoring ) satkerKementerian PU, Perencanaan Program Bidang Permukiman,Workshop Sinkronisasi Program 2013, Workshop MDGs dan DAK.Workshop RPIJM dan Memorandum Program, Tenaga ahliPerencanaan 1, Tenaga ahli Perencanaan 2, Tenaga ahli Perencanaan3, Tenaga ahli Database 1, Tenaga ahli Database 2, Tenaga ahliDatabase 3, Pengendalian Program bidang Permukiman, WorkshopEvaluasi Tengah Tahun, Workshop akhir tahun, Workshop SAI dane-Monitoring, Tenaga ahli Pemantauan 1, Tenaga ahli Pemantauan2, Tenaga ahli Pemantauan 3, Tenaga ahli evaluasi 1, Tenaga ahlievaluasi 2, Tenaga ahli evaluasi 3, Pengadaan Laptop dqan RouterVPN, Pengadaan Komputer Server,Pengadaan Komputer dan Printer,Pengadaan Meubelair.Kegiatan yang telah menghabiskan milayaran uang rakyat ini cobaditanyakan Warta Nasional melalui surat konfirmasi yang dititipkanpada Nanang staf bagian Humas Dinas Permukiman dan PerumahanProvinsi Jawa Barat, permohonan klarifikasi dan konfirmasi tersebutdiantaranya adalah pihak mana saja yang dilibatkan dalam SosialisasiProgram-Program diatas termasuk ( media cetak / elektronik.Informasi yang dihimpun Warta Nasional menyebutkan dalampengerjaan pengadaan barang dan jasa baik kontrak maupun yangdikerjakan secara swakelola masih terindikasi adanya Korupsimisalnya pada kegiatan Workshop adanya Cash Back pihak hotelsampai dengan 30% dari total pembayaran setiap kali Workshop ,yang diduga mengalir juga kepihak pengelola kegiatan termasukPimpinan Satker saudara Enoch Djumhana, Pada belanja barangdan jasa yang sifatnya Swakelola sangat rawan laporan manipulasicontoh pada Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaanperkantoran dan Administrasi Kegiatan yang anggarannya sangatbesar serta pembayaran gaji dan tunjangan.Penjelasan secara rinci dan transparan dari setiap masing-masing paket tentang rincian penggunaannya dan besaran biayaserta kegiatan yang dilaksanakan, hasil / manfaat dari setiap subkegiatan ( 28 paket ) , penjelasan secara rinci dan transparan tentangspesifikasi Laptop , Router VPN, Komputer Server serta Komputerdan Printer dan Meubelair dan harga satuannya, namun sangatdisayangkan sampai berita ini dimuat dari beberapa pertanyaanyang disodorkan Warta Nasional tidak ada satupun jawaban yangdiklarifikasi dan dijawab Enoch sehingga menguatkan dugaan bahwamemang benar selama ini ada kebocoran anggaran yang digunakanuntuk memperkaya diri.Bagaimana tanggapan institusi penegakhukum baik kejaksaan maupun kepolisian terkait informasi yangmengarah terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada proyek ini ?kita simak beritanya edisi mendatang ( Anang )di kediamannya, Susi tekenkontrak kerja dengan pihakBank Omega selama 6 bulan,terhitung mulai bulan Oktober2012 s/d Maret 2013, namunketika menginjak bulan April2013 anaknya Susi masih sajadipekerjakan. Karnama menyesalkanpihak Pimpinan CabangBank Omega Pamanukan Ikayang tetap mempekerjakananaknya, meski katanya sudahdiberhentikan oleh PimpinanBank Omega pusat, namunsebelumnya tidak memberita-hukan, sehingga anaknya tetapbekerja. “ Jika memang sudahdiberhentikan, kenapa Bu Ikatidak memberitahukan anaksaya, malah tetap mempe-kerjakannya, mending kalaudibayar, kami merasa dileceh-kan dan dihina. Kami men-ganggap tindakan PimpinanCabang Bank Omega sebuahpraktek perbudakan,” ujarnyageram.Dirinya bersikukuh tetapakan menuntut pihak BankOmega agar memenuhikewajibannya, bila pihak BankOmega mengabaikan akanmembawanya ke ranah hukumuntuk dilakukan tuntutan baiksecara matrial atau imatrial.Pimpinan Cabang BankOmega Pamanukan Ika, saatdikonfirmasi via telephonselulernya menyangkal bilatidak membayar upah terha-dap karyawannya. Menurutpenjelasan Ika jika kedapatankaryawan yang tidak dibayarkarena kinerjanya tidakmencapai target, tetapi kasusyang menimpa Susi sedangdiusulkan ke pimpinan pusat.“Susuai yang disepakatidalam kontrak kerja, karyawandibayar apabila memenuhicapaian target, sementaraSusi sendiri kontribusinyatidak memadai. Untuk lebihgamblangnya silahkan bapakmenghubungi HRD BankOmega pusat, Lalu kenapajuga karyawan mengeluhkepada Wartawan, mestinyakeluhannya disampaikan kekami” ujarnya berdalih.Ketika Warta Nasionalminta klarifikasi, apakah pihakkorban dilarang menyam-paikan keluhannya kepadaWartawan, Ika buru-burumenutup telephon selulernya.Sementara itu Koordinatoroperasional Bank OmegaCabang Pamanukan Alex, saatdikonfirmasi di Ruang Lobikantor Bank Omega (16/5)menolak memberikan keteran-gan, Ia menerangkan terkaitpermasalahan ini pihaknyatidak mempunyai kewenanganuntuk menjelaskan. “ Hal itumerupakan otoritas pimpinanPusat, silahkan saudara meng-hubungi orang pusat,” ujarnyasingkat.(Abh/Esuh).Tetapi pada penadahdengan keuntungan meng-giurkan dan berlipat, tiap ta-hun, bagai “tambang emas”,Dolog menjadi incaran dandiburu para pemain danpenadah beras Raskin se-hingga menjadi seperti lay-aknya suatu sindikat mafiakarena diduga telah terben-tuk konspirasi yang kuat danrapih antara pihak Dologdan rekanan yang ada disitu. Sasaran mereka adalahpara kepala desa yang curangdan para kepala desa pe-nerima yang pembayaran-nya terlambat , sehinggaberas distribusi itu menjadirebutan para sindikat, seba-gian untuk ditebus oleh parapemain dan penadah denganharga lebih daripada dijualke masyarakat penerimahak, sebagian lagi berputardi sekitar gudang itu sendiri.bekerjasama dengan oknumdilingkungan Dolog dan ok-num kepala desa yang ber-sangkutan untuk meraupkeuntungan berlipat yangjika dihitung tiap bulan volu-menya cukup besar.Raibnya beras murah itusebulan atau dua bulan su-dah amat biasa dan memangsudah diketahui dan menjadirahasia umum bagaimanaperjalanan beras illegal itusehingga sampai penadahatau penampung, semuamenutup mata, termasukaparat penegak hukum,yang entah tahu, tidak tahuatau pura pura tidak tahu,yang jelas praktek peny-elewengan pendistribusianberas Raskin tersebut sudahtidak lagi sembunyi sembu-nyi dan keterlaluan. Dan di-duga ada upaya pembiaranuntuk melindungi tindakkejahatan yang dilakukanoleh oknum yang tidak ber-tanggung jawab. Kalau sajasistem dan prosedur diper-ketat dan orang dalam tidakmain main, maka kejadianseperti diatas tidak akanada, Kata sumber yang tidakmau ditulis namanya.Lemahnya sistem danprosedur di Dolog dan le-mahnya penegakan hukumdijadikan kesempatan lebihberani untuk berkali kalimenyalahgunakan programsubsidi ini, sementara di-sisi lain, masyarakat yangbenar benar berhak, hanyabisa mengusap dada denganperut menahan lapar. PihakDolog sulit untuk dipintaketerangan masalah ini se-cara langsung.Indikasi keterlibatan ok-num aparat penegak hukumdi Garut menjadikan prak-tek buruk penyalahgunaandistribusi beras ini terusberulang tiap tahunnya, be-berapa kasus yang dilakukansebagian kepala desa yangnakal yang masuk ke ranahhukum, tidak pernah tuntasdan tidak ada tindak lanjut,seolah mereka kebal hukum,“untouchable”. karena adan-ya suatu sistem kooperatif,Bagai virus menular, berta-hun tahun, menyebar , se-hingga menjadi satu kankerganas yang sulit terobati dandikhawatirkan terus menu-lar kepada kepala desa lain-nya karena dianggap enteng, biasa tanpa masalah dan ti-dak ada sanksi hukum yangdapat menjerat mereka. Pa-dahal perbuatan tersebutjelas jelas melawan hukumkarena merugikan keuanganNegara dan merugikan ban-yak orang yang dilakukanoleh pejabat Negara.Kami beramai ramai su-dah melapor ke Polsek, akantetapi hasilnya percuma,tidak pernah ada tindakan,kami sudah jenuh , setiap ta-hun kami hanya mendapatbeberapa bulan saja jatah be-ras ini , sisanya entah dike-manakan padahal masyara-kat masih memerlukan. Bisasaja masyarakat kami ber-demo turun ke jalan, akantetapi kami masih menem-puh jalur musyawarah.kata para tokoh di salahsatu desa yang kepala de-sanya tidak pernah kapokmelakukan praktek tidakterpuji ini.bermain dengan Raskinsehingga sering kali ma-syarakat desa tersebut tidakmendapatkan bagian jatahdari beras murah itu. Mer-eka minta nama dan namadesanya tidak ditulis demikeamanan. Hal serupa jugaterjadi dibanyak desa lainkecamatan masih di kabu-paten Garut.(Team).tanya tidak memenuhi aspek teknisdinyatakan lulus. Kondisi itu yangmemicu dirinya tak sanggup men-gendalikan emosi, sehingga dilam-piaskan dengan memukul kacapintu belakang kantor Tarkimsihpada Selasa pekan lalu. Peristiwaini sempat membuat gaduh bagipara pegawai dan sejumlah pen-gunjung yang sedang menguruskeperluan di kantor itu. “Ini jelas-jelas melanggar prinsip KepresNo.80 tahun 2003 sebagaimanadiubah dengan No.85 tahun 2006,tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa,” tegasIsur.Dijelaskannya, idelanya apa-bila calon penyedia barang/jasamenyampaikan penawaran alter-natif, maka yang dipilih penawarterendah dan responsif yang lebihmenguntungkan bagi Negara atauharga lebih rendah dari penawaranutama. Sementara aspek tek-nis yang dievaluasi harus sesuaidengan kriteria yang ditetapkandalam dokumen pengadaan.”Dalam prakteknya kedapatan ban-yak peserta menambah dokumenyang tidak dibuatkan Berita AcaraPenjelasan Pekerjaan (BAPP) atauRisalah Anwizjing,”tuturnya.Memang sepertinya sudahdisetting sebelumnya, tapi akibattidak teliti, sehingga rekayasanyakebablasan, ujar Isur geram. Dalamlelang bernilai milyaran rupiahtersebut diduga terjadi perseling-kuhan antara panitia lelang dengankontraktor nakal. Disebut-sebutKabid pembangunan. DistarkimsihAJ orang yang paling punya peranmemainkan perselingkuhan ini.Kepala Dinas Tarkimsih Su-masna, ketika dikonfirmasi men-gatakan tidak paham atas tudinganperselingkuhan yang melilit di tu-buh instansi yang dipimpinya. Pi-haknya mengaku sudah membagihabis tugas kepada Kabid-kabidyasesuai tupoksinya. “ Kami menja-bat disini belum lama, jadi inginmelakukan pembenahan, se-hingga bila ada kebiasaan yangberkonotasi buruk berlangsungdimasa kepemimpinan terdahu-lu akan dihilangkan,” ujarnya.Sementara itu LSM Ger-akan anti Korupsi (Gerak)mengecam keras atas tudin-gan perselingkungan jual beliproyek yang berlangsung ditubuh Tarkimsih. Bersama se-jumlah anggotanya akhir pekanApril lalu melakukan aksi unjukrasa. Pentolan Gerak Ade dalamorasinya menuntut mundurKadis Tarkimsih Sumasna bilatidak becus memimpin intan-sinya.Turut mengamankanaksi unjuk rasa selain dikawalaparat keamanan dari Polsektadan Polres Subang, dan didugaTarkimsih melibatkan premanbayaran yang diupah Rp.100,-200,-ribu/orang , ungkap sum-ber. (Abh/Esuh)Drs. H. Dadi RustandiSekwanSELAMATHUTKOTACILEGON(27April2013)H. Aeng HaerudinKetuaH.Suparman. SH. MsiWakil Ketua IEi Nurul KhotimahWakil Ketua IIH. Jayeng RanaWakil Ketua IIIEli Mulyadi. SEWakil Ketua IVDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI BANTENBerserta Staf & Karyawan Seketariat DPRD Provinsi BantenMengucapkan
  4. 4. Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013JAWA BARAT4Bau Kotoran Sapi Milik Bupati Purwakarta Ganggu Warga SubangPagelarandanDialogBudayaSundaGARUT, (WN)Memperingati Kelahiran (Milad) PasulukanLoka Gandasasmita yang ke 20, di Area Ta-man Wisata Budaya Nusantara Loka Gan-dasasmita, Jl. Raya Parakantelu Desa Ci-bunar Kec. Cibatu Kab. Garut,berlangsungPagelaran dan Dialog Budaya Sunda denganmenampilkan pemateri Ki. H. Derajat Asys-yatari Al-Qodari, Mayjen TNI Yudy Haryan-to (Deputy 1/Polgadri Kemenko PolhukamRI) dan Brigjen Pol. DR. H. Anton Charli-yan Drs.MPKN serta dihadiri Ketua DPRDGarut Ahmad Bajuri serta tokoh berbagaikalangan.DI ALAM LOKA GANDASASMITAPeralatBendaharaBodongPPKSukasari,BobolKeuanganDaerah?WargaBabakanLoaBergotongRoyongMerehabKantorDesaSosialisasiPBBP2,SPPTSertaAplikasiBPHTBOnlineHumasPDAMKangkangiUUDKIPBakalDipenjaraSUBANG, (WN)Warga di KampungSukadaya, RT. 13/03 DesaSukasari, Kec/Kab. Subangharus jadi korban kapitalissebuah peternakan sapimilik Bupati Purwakarta DediMulyadi. Sejumlah wargaterus mengeluh bau kotoransapi yang tertiup angin keperumahan penduduk.Selain itu, dampak lainyang dirasakan salah seorangwarga lainnya yang tidak maudisebut namanya, mengakuSUBANG, (WN)Panitia Pemilihan Keca-matan (PPK) Sukasari, seb-agai penyelenggara Pemili-han Kepala Daerah (Pilkada)Bupati/Wakil Bupati Subangdituding telah membobolkeuangan Daerah puluhanjuta rupiah, lantaran didugaSK penetapan bendaharanyasendiri illegal (Bodong-Red),sehingga dianggap cacat hu-kum dan tidak memiliki ke-wenangan untuk mencairkandana operasional PPK.Disebut-sebut pihak yangharus bertanggung jawabbobolnya keuangan daerahyang berpotensi merugikannegara itu adalah Ketua PPKSukasari Abdul Syakur Hafidz.Pasalnya dia yang mengin-struksikan Bendahara illegalsegera membuka rekening diBank Jabar Pamanukan. Ber-dasarkan data yang diperolehDalam acara tersebut dit-ampilkan beberapa keseniansunda, seperti Lengseran,Tari Jaipongan, Kacapi Sul-ing, Reog, puisi sunda danwayang golek dengan dalangAsep Sunandar Sunarya ser-ta pemberian bantuan kakipalsu secara seremoni dariKetua panitian Sri Suryani(Nina) kepada salah seorangwarga masyarakat Kec. Ci-batu Kab. Garut.Ki H. Derajat Asysya-tari Al-Qodari yang biasa disebut Mama Derajat men-gatakan ,bahwa pagelaransunda ini dilaksanakandalam rangka memperingatiMilad Pasulukan Loka Gan-BOGOR, (WN)Peranan Pers selaku kontrol sosial ternyata tidak diindahkanoleh oknum yang kurang memahami akan fungsi, hak dan kewajibandalam peranan pers nasional. Pasalnya disaat wartawan klarifikasidengan salah satu oknum humas PDAM Tirta Kahuripan, KabupatenBogor berinisial G, terkait tidak transparansi anggaran untukpublikasi/sosialisasi dan dugaan marak isu kwitansi fiktif di Humas.Dengan ketus wartawan dicueki begitu saja sambil ngomong tidakada anggaran untuk wartawan dan tidak bisa membantu, ujarnyadengan singkat.Atas ucapan oknum tersebut, wartawan berjanji akan terusmembongkar kebobrokan di lingkungan Humas hingga oknumtersebut masuk penjara akibat. Karena sesuai keluhan warga, diPDAM tersebut anggaran tidak teransparan. Selain itu, berdasarkanundang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasipublik, sanksi penjara dalam BAB XI, PASAL 51-56 Pasal 53 setiaporang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkandan menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk apapundipidana dengan penjara paling sedikit 2 tahun dan denda 10 jutaberlaku untuk pejabat public / organisasi non pemerintahan partaidan lain-lain, yang memakai dana APBD / APBN atau bantuan luarnegeri. KIP (Komite Informasi Publik) hal ini patut kami sayangkandimana selaku pejabat publik seharusnya bisa lebih transparantentunya, jangan sama kan Wartawan Dengan Barongsay. (FRANS)GARUT, (WN)Kerja bakti masyarakatdesa Babakan Loa gunamerealisasikan program bantuanrehab kantor Desa Babakan loasangat antusias, ini dapat dilihatdari banyaknya warga yangmembantu dalam pengerjaanpengecoran atap atas untuk lantai2 kantor tersebut. Pengerjaanyang di komando langsungoleh Kepala Desa Babakan loaH.Asep Sulaeman dan di dukungoleh Ketua LPM SuparmanBOGOR, (WN)Sejak dilaksanakannya pelimpahan kewenangan PemungutanPajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) telah melaksanakanPenertiban dan Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang(SPPT) PBB P2 dalam rangka pemungutan PBB P2. Dispenda selakupengelola Pajak Daerah Kabupaten Bogor telah mengagendakanpenerbitan dan Pendistribusian SPPT PBB P2 yang diterbitkan kedalam 5 Buku yang mewakili jumlah ketetapan tertentu. Jenis bukuNilai ketetapan buku 1 Rp. 10.000, buku 2 Rp. 100.000, buku 3 Rp.500.000, buku 4 Rp. 2.000.000, buku 5 Rp. 5.000.000.Pada tahun 2012, Dinas Pendapatan Daerah elah menerbitkandan mentribusikan sebanyak 1.668.804.000 SPPT PBB P2 dengantarget sebesar Rp. 126.382.798.000 dan dapat terealisasi pada31 Desember 2012 mencapai sebesar Rp. 134.113.691.733,atau sebesar 109,12%. Adapun pada tahun 2013, DinasPendapatan Daerah menerbitkan dan mendistribusikan sebanyak1.690.203 SPPT PBB P2 dengan target pendapatan sebesar Rp.150.081.000.000. Untuk lebih jelas terlihat table berikut : jumlahBuku 2012 2013.Adapun Peningkatan yang cukup signifikan terdapat pada buku5 yang mencapai lebih dari 70% pada tahun 2012 dibandingkanpada tahun 2013. Pendistribusian SPPT PBB P2 Buku 1 dan Buku2 akan dilaksanakan melalui Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)bekerja sama dengan kecamatan melalui sekdi Pemerintahan.Sedangkan untuk Pendistribusian Buku 3 dan Buku 4 dan Buku5 akan dilaksanakan melalui tim optimalisasi penggalian potensipendapatan daerah. Masyarakat sebagai wajibpajak yangt sudahmenerima SPPT PBB P2 diberi kesempatan untuk membayar pajakmelalui Bank yang ditunjuk yaitu Bank BRI dan Bank BJB ,baikmelalui teller maupun melalui ATM selambat-lambatnya tanggal 31Agustus 2013.Dalam hal wajib pajak menemui permasalahan atas SPPTPBB P2 yang diterimanya, yang bersangkutan dapat memintapenjelasan langsung ke Petugas pelayanan PBB P2 di kantor dinaspendapatan daerah atau melalui UPT setempat pada setiap jamkerja. Masyarakat dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah atauberkonsultasi mengenai berbagai permasalahannya menyangkutpajak daerah dilokasi tempat diselenggarakannya sosialisasi.Pelayanan Mobil Keliling ini akan disenggarakan sewcara bersamasama antara Dispenda dengan BRIBJB dan Dispenda Propinsi JawaBarat (Samsat).Disamping Pelaksanaan sosialisasi PBB P2 dan PendistribusianSPPT, pada tahun 2013 ini Dispenda akan melaksanakan pelayananBea perolehan hak Tanah dan Bangunan (BPHTB secara online melaluisystem aplikasi BPHTB online. Melalui sistem Aplikasi BPHTB onlinePPAT dapat melakukan perekaman data setiap transaksi mengisidan mencetak sendiri blanko SSPD BPHTB dan tersambung secaralangsung melalui teknologi internet dengan system BPHTB yang adadi Despenda, bank dan kantor pertahanan sehingga memudahkanpelayanan, mempercepat pelaporan, meminimalisir kesalahan,memudahkan pengendalian BPHTB serta dapat mempercepat prosesValidasi SSPD BPHTB. Dengan pelaksanaan sitem aplikasi BPHTBonline ini diharapkan dapat mewujudkan efektifitas dan efisien dalampelayanan BPHTB. Alur system Aplikasi BPHTB online ini. (FRANS).terkena dampak gagal panenakibat ada limbah kotoran sapiyang mengaliri sawahnya.Masyarakat kampungSukadaya, Desa Sukasarisangat merasakan sesaknyadada dan setiap kali harusmenahan sesaat jika baukotoran sapi itu menusukhidung, padahal lazimnyamanusia wajib bernafasdengan wajar. Sebenarnyakeberadaan peternakansapi yang menyebarkanbau tidak sedap itu sudahdimusyawarahkan oleh wargamasyarakat lingkungan sekitar,yang juga dihadiri oleh parapejabat setempat pada tahun2010 tepatnya hari minggutanggal 1 Agustus 2010.Saat itu masyarakatmenyatakan tidak setuju dankeberatan dengan keberadaanpeternakan sapi tersebut.Keberatan itu dituangkandalam berita acara yangditanda tangani oleh beberapatokoh masyarakat dandiketahui oleh Kepala Desa.Namun sampai sekarang hasilmusyawarah tersebut sangattidak ada artinya dan diabaikanbegitu saja karena peternakanitu milik Bupati Purwakarta.Bahkan, pada tanggal 28September 2012, MasyarakatKampung Sukadaya jugasudah pernah melayangkansurat kepada pemilikpeternakan tersebut, namuntetap tidak ada tanggapan dansampai hari ini tidak ada pihakyang bertanggung jawab danberani tampil menyelesaikanmasalah ini, mungkin karenapemiliknya seorang Bupatiyang berkuasa di DaerahKabupaten Purwakarta yangmemiliki baking-bakingdiwilayah Kabupaten Subang.Warga hanya berharapmudah-mudahan ada wakilrakyat dan pejabat terkait yangdapat memperhatikan danmenyelesaikan permasalahanini. (OEDHIN)dasasmita yang ke 20. dima-na saya ingin menyampaikanbahwa selaku urang sundakita harus bangga denganidentitas kesundaannya,orang sunda harus tampildan punya keinginan ataucita-cita,ungkapnya.Loka GandasasmitaJelas Mama Derajat, meru-pakan tempat untuk ber-wisata Alam dan WisataRohani untuk wisata alamLoka Gandasasmita mena-nam berbagai jenis pohondan tumbuhan dari berbagaiprovinsi sampai berbagaiNegara lain,salah satu con-toh pohon yang langsungdidatangkan dari Negaralain yaitu pohon Budy yangkonon dipakai oleh SidartaGautama untuk berteduh,apabila pohon itu tumbuhrindang tidak menutup ke-mungkinan umat budhayang ada di negara Thailandberbondong bondong datangkesini untuk sekedar melihatkeindahan pohon itu.Sedangkan untuk wisataRohani Loka Gandasasmitamembangun tempat beriba-dahberbagaiagamayangkinidi akui di Negara Indonesia,ini tertuang dalam konsep,“Budaya yang beragama danagama berbudaya, kami ter-buka untuk umum dan risetbagi akademisi secara gratisnamun dengan kesadaranyang tinggi untuk memeli-hara keasrian dan kebersi-han tempat ini”, jelas mamaDerajat.Selain keindahan alamLoka Gandasasmita parapengunjung juga di man-jakan dengan tempat tempatbersejarah lainnya salah sa-tunya bangunan joglo bekaskerajaan zaman dulu sertaberbagai pusaka berbagai je-nis diantaranya bermacam-macam keris,tombak,kujangserta tongkat mantan pres-iden RI pertama Ir. Soek-arno.Menurut Mama Derajat,bangunan yang ada di LokaGandasasmita ini seluruh-nya di bangun atas dasarkecintaannya terhadap bu-daya yang ada di Indonesiadan bisa menjadikan cerminsejarah bangsa bahwa senibudaya merupakan pemer-satu bangsa serta pertah-anan utama jati diri bangsa”,pungkasnya.(deden/adam)Warta Nasional , sesuai SK Bu-pati Subang No.131/Kep.146-Pem/2013, tertanggal 4 April2013 nama Bendahara tercantumEman Suherman, namun anehnyayang membuka rekning di BankJabar Pamanukan atas nama Ben-dahara Sawin.Menurut sumber dalamrekrutmen Bendahara PPK adakejanggalan, Eman Suhermanyang sudah ditetapkan menjadiBendahara karena satu dan lainhal mengundurkan diri , permo-honanya diajukan tanggal 24April 2013. Sebagai pengganti-nya PPK mengusulkan Sawin,tetapi anehnya Sawin ditetapkansebagai Bendahara No.SK Bupat-inya sama dengan SK penetapanEman Suherman yaitu No.131/Kep.146-Pem/2013, tertanggal4 April 2013. “ Pak Eman sendiribaru mengajukan usulan pengun-duran diri tanggal 24 April 2013,namun aneh penggantinya pakSawin ditetapkan tanggal 4 April2013, jadi mendahului ” ujar sum-ber terheran-heran.Sawin saat dikonfirmasi diruang kerjanya mengaku, per-syaratan pembuatan rekening diBank Jabar sesuai perintah KetuaPPK Sukasari Abdul Syakur Hafidzmenggunakan SK Bupati berno-mor sama yang mencatat namaBendahara Eman Suherman yaituNo.131/Kep.146-Pem/2013. “Saya hanya menjalankan tugasapa yang diperintahkan Ketua,”ujarnya. Ketua PPK Sukasari Ab-dul Syakur Hafidz ketika dikonfir-masi via telephon selulernya (9/5),menerangkan bila BendaharaSawin yang menggantikan EmanSuherman berdasarkan usulanlisan dan tanpa rekomendasi tertu-lis Camat Sukasari. “ saat itu dike-jar waktu datanya harus segeramasuk ke KPUD sehingga kamimengusulkan secara lisan danjuga tanpa rekomendasi tertulisdari Camat,” ujar Syakur berdalih.Aktifis Ormas Forum BelaBangsa DPP Prop.Jabar Sutisnasaat dimintai tanggapanya, me-nyesalkan atas tindakan Syakuryang dinilainya arogan dan men-gangkangi aturan. “ Seseoranguntuk ditugasi memangku jabatanharus jelas payung hukumnya,agar kelak bila melakukan peny-impangan dapat dimintai pertang-gung jawabannya. Syakur dalammerekrut petugas tidak asal co-mot dan mengabaikan aturan,”ujarnya.Menurut Sutisna sesuai su-rat KPUD Kab.Subang No.216/KPU-SBG/III/2013, huruf F point3 jelas-jelas disebut, persona-lia Sekretariat PPK (diantaranyaBendahara-Red) diusulkan olehPPK atas rekomendasi Camat. Halitu tidak dilakukan artinya Syakursudah melanggar sumpah/janjidalam melaksanakan tugas dankewajibannya sebagaimana diaturdalam Psl.38, ayat (2) Per-aturan KPU No.63 tahun 2009.Tindakan Syakur yang diang-gap kerap mengabaikan per-aturan perundangan tidak bisadibiarkan, karena dampaknyabisa merugikan aspek lainnya.Dia harus diberi teguran keras,bila perlu dicopot dari jabatan-nya. “Jangan salah keang-gotaan PPK itu diangkat dandiberhentikan oleh KPUD atasusul Camat. Artinya kapasitasCamat cukup menentukan ke-beradaan keanggotaan PPK,”ujarnya.Pihaknya berjanji akanmenelusuri sejauh mana regu-lasi tatanan Pilkada bisa di-aplikasikan di lapangan. Biladiketemukan bukti pelanggaranhukum akan segera melapor-kan ke pihak berwajib untuksegera di tindaklanjuti ke ranahhukum, pungkasnya.(Abh/Esuh)serta anggota BPD dan pegawaiaparatur desa Babakan loa sertawarga masyarakat . MenurutH.Asep Sulaeman kepada HarianWarta Nasional mengatakan,dengan kerja bakti ini dapatdilihat betapa cermin budayagotong royong masih terjalinerat antar warga di desanya.“Ini merupakan wujud nyatakecintaan masyarakat desaBabakn Loa terhadap Kantordesa nya,”ujar Kades Asep.Melalui keterbukaan antaraaparatur desa,BPD,LPM sertaTokoh masyarakat tambahH.Asep,menjadikan rasakebersamaan antara aparaturdesa dan masyarakat Babakanloa untuk saling bahu membahumewujudkan keinginanamasyarakat akan adanyakantor desa yang bersih dannyaman bagi pelayanan wargamasyarakat itu sendiri.Suparman Ketua LPM DesaBabakan Loa mengatakan bahwapembangunan rehab desa inimerupakan wujud nyata keinginanwarga masyarakat Babakan loa,namun hal ini tidak akan terwujudapabila tidak ada kesinergisanantar kepala desa dengan BPDdan LPM serta masyarakatnyasendiri.oleh karena itu dirinya atasnama warga masyarakat Babaknloa sangat berterima kasihterhadap Kepala desa babaknLoa H.Asep sulaeman yang dapatmewujudkan keinginan wargamasyarakat. Apabila mengacupada bantuan yang diberikanPemerintah Provinsi Jawa Baratdalam melaksanakan rehabkantor desa ini memang jauh daricukup,namun bantuan tersebutmenjadi titik awal bagi H.asepuntuk dapat memenuhi keinginanwarga masyarakat Babakan loamempunyai Kantor Desa yangrefensitatif.oleh karena itu dirinyameminta kepada pemerintahbaik pusat maupun daerah untukmembantu dalam terlaksananyapembagunan desa ini”pungkasNya.(deden)
  5. 5. Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013PENDIDIKAN5Perekrutan TenagaHonorer K-2 Sarat KKNSUBANG, (WN)Predikat ambtenar di jaman Kolonial Be-landa doeloe ( kini PNS-Red) tergolong sta-tus eksklusiv. Selain strata sosialnya cukupterpandang dimata masyarakat, juga ke-hidupan ambtenar saat itu cukup mapan.Boleh jadi image masyarakat menyetara-kan ambtenar dulu masih lekat dengan ke-hidupan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dimasakini. Makanya tak heran bila status PNS dinegeri ini, kini banyak diburu para pemi-natnya.STATUS PNS TERUS DIBURUAnggaran Cetak Raport 2013 DipertanyakanKepsekAlergiWartawan,HumasDicapBergayaPremanSMPN5SegudangPrestasiKeberhasilanSekretarisDisdikJabarTutupiAnggaranMonitoringUNBEKASI, (WN)Ketika wartawan mendatangisalah satu sekolah menengah atasnegeri (SMAN) di wilayah TambunSelatan ingin mengklarifikasipermasalahan yang ada disekolah itu sesuai dengan laporanorang tua murid, Kepala Sekolahselalu menghindar.Kepala Sekolah yang jarangmasuk kerja tersebut sudahlama tidak berani ketemumaupun berpapasan denganwartawan karena takut bobroknyaterbongkar, karena itulah selaluHumas lah yang dihadapkanuntuk dikonfirmasi. Humas lahyang jadi menjawab pertanyaanBEKASI, (WN)Tahun ini, anggaransebesar Rp.500 juta untukcetak raport di Disdik (Di-nas Pendidikan) Kab.Bekasidipertanyakan. Sebab ang-garan itu jauh lebih kecildibandingkan anggarancetak raport di 2012 laluyang sebesar Rp.1 miliar.Demikian dipaparkan Mar-ihot Tampubolon, masyara-kat pemerhati pendidikandi Bekasi juga anggotaLEADHAM – Internasional(Lembaga Advokasi HakAsasi Manusia – Internasi-onal) wilayah Bekasi.Dijelaskan Marihot,jika anggaran cetak raportuntuk semua jenjang seko-lah hanya sebesar Rp.500juta, maka dapat dipas-tikan anggaran itu tidakakan mampu mengako-modir kebutuhan raporttahun ini. Sebab, anggarancetak raport di 2012 sajasudah sebesar Rp.1 miliar,itu belum termasuk untukmengganti raport “palsu”yang ada ditangan siswa,yang dibagikan oknum diDisdik pada 2011 lalu, ujarMarihot. Disebutkan Mari-hot, sampai saat ini Disdikbelum menunjukkan upayauntuk memperbaiki pem-bangunan pendidikan diNamun sayang cara merai-hnya dituding sejumlah ka-langan sarat dengan KKN.Hal itu seperti terjadi padaperekrutan tenaga honorerKategori-2 (K2) di lingkupPemkab Subang, Jabar yangsedang berlangsung mengi-kuti uji public. Disebut-sebuttenaga honorer K2 selundu-pan itu harus rela merogohkoceknya kisaran Rp.100,-juta hingga Rp.200,- juta.Keterangan berbagaisumber dan hasil investigasiWarta Nasional menyebut-kan, sejak diumumkan ujipublic para Calon PegawaiNegeri Sipil (CPNS) untukKatagori-2 (K2) beberapa pe-can lalu melalui media masayang jumlahnya mencapai6.566 orang, di sejumlahSKPD terdapat tenaga hon-orer K2 yang diselundupkandiduga dilakukan oknumSKPD berkolusi dengan ok-PURWAKARTA, (WN)Wajah sekolah SMPN 5, Purwakarta yang saat ini dinahkodai olehKasek H. Ade Nandang Suryana SPd. MPd kini telah berubah totaltertata rapih. Hal itu tentunya telah menjadikan animo masyarakatuntuk berlomba mensekolahkan anaknya di SMP tersebut. Perubahankeindahan sekolah tentunya menjadikan para siswa merasa nyamandalam melakukan proses KBM dan sekaligus merasa bangga bersekolahdi SMP tersebut yang mengedepankan rasa disiplin yang tinggi.Selanjutnya, maka tidaklah heran jika sekolah SMPN 5 inimemperoleh segudang prestasi yang tentunya dapat dibanggakan olehpara siswa sendiri dan pihak Sekolah yang sekaligus mengharumkanPemda Purwakarta.Kepala SMPN 5, H. Ade Nandang Suryana SPd. MPd ketikadikonfirmasikan di ruang kerjanya mengatakan bahwa kami berangkatdari kebersamaan dengan para guru yang pertama untuk melakukanperubahan terhadap kondisi performan sekolah, yang ke duamendomgkrak prestasi dibidang akademik maupun dibidang nonakademik. “Pada tahun 2012 kemarin SMP kami memboyong beberapaTropi maupun piala juara lomba dibidang LBB baik tingkat DaerahKabupaten maupun tingkat Nasional. Dijelaskan bahwa perolehan TropiJuara Umum bergilir Lomba LBB Heroes III se-Indonesia tahun 2012tingkat SD/SMP, kemudian Piala Juara Utama LBB Heroes III tingkatSMP/Mts Open Indonesia, Juara Umum Piala Bergilir LBB Heroes IIItahun 2012 tingkat SD/SMP se-Indonesia,”Terang H., Ade.Kemudian diharapkan kedepan bahwa sekolah kami selain berupayamempertahankan prestasi juara dibidang non akademik juga bisamendapat juara dibidang akademik. (Habel Hendrik / Tbn)BANDUNG,(WN)Puluhan rekan media yangbiasa meliput kegiatan dilingkupDinas Pendidikan Provinsi JawaBarat mempertanyakan transparansipenggunaan anggaran monitoringUN ( Ujian Nasional ) baik jenjangSD, SMP maupun SMA / SMK yangdilaksanakan staf maupun pejabatdilingkungan Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat. Hajat Nasionaltahunan ini menyisakan berbagaipertanyaan publik salah satunya mataanggaran monitoring pelaksanaanUN, terkesan anggaran monitoring dianggap pemborosan dan hanyasekedar jalan-jalan, karena dianggap kurang dirasakan asas manfaatnya.Beberapa rekan media termasuk Warta Nasional berusahamempertanyakan berapa jumlah anggaran keseluruhan yang dibutuhkanuntuk kegiatan monitoring, berapa pegawai yang dilibatkan danberapa besar tiap-tiap pegawai menerima anggaran perjalanan dinastersebut ? Namun Sekretaris Dinas Pendidikan Drs.Dedi Sutardi,M.Pd yang juga sebagai Ketua Panitia UN Tingkat Provinsi Jawa Barattersebut ketika ditemui tidak bisa menjawabnya. Sehingga penggunaananggaran monitoring yang dananya berasal dari uang rakyat ini tak bisadiakses publik, wajar saja jika publik mencurigai jangan-jangan adapenyelewengan didalam penggunaannya. Selain anggaran monitoring, kegiatan serupa yang juga dianggarkan adalah anggaran perjalanandinas pengawalan soal yaitu dari percetakan ke gudang kabupaten/kotauntuk soal UN SD dan dari Gudang Provinsi ketitik bagi Kabupaten/Kotauntuk soal UN SMP , SMA/SMK.Propinsi jawa barat mendapat gelontoran dana sebesar Rp 38miliyar untuk pelaksanaan UN (Ujian Nasional) tahun 2013 sumberdana APBN, dari anggaran sebesar itu dialokasikan untuk berbagaimacam kegiatan seperti untuk lelang naskah soal, Ijazah SD, Scanerdan pemantauan, kata Dedi Sutardi pada rekan-rekan wartawan diruangkerjanya. Pada tahun 2013 perusahaan pemenang untuk mencetak soal-soal UN SD adalah PT Karya Kita dan pada tahun anggaran sebelumnya2012 menurut informasi PT.Karya Kita juga menjadi pemenang tenderpengadaan soal-soal UN SD , namun dirinya kurang begitu pahamberapa anggaran untuk mencetak soal UN tersebut.Informasi lain menyebutkan untuk tender UN Sekolah Dasar (SD)dengan nilai pagu anggaran sebesar lebih kurang Rp 4,4 miliar yang dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat , TenderUN SD, di ikuti oleh 17 Perusahaan yang mengikuti tender, namun hanya7 perusahaan yang lolos kualifikasi dengan Pemenang tender PT KaryaKita dari Bandung.Terkait dengan dana monitoring Dedi menjelaskan pada tahun inihanya dianggarkan di APBN yang diperuntukan bagi kalangan PNS,untuk anggaran APBD tidak ada, jadi tahun ini tim monitoring dariunsur wartawan dan LSM tidak dilibatkan mengingat dananya tidakada. Disinggung berapa banyak PNS yang dilibatkan dalam monitoringDedi tidak mengetahuinya, begitupun anggarannya. Tegas Dedi” tugasmonitoring hanya untuk kalangan PNS ,” bilamana ada non PNS yangikut memonitoring dirinya merasa kecolongan”.Ditempat terpisah Wakil Ketua PWI Jawa Barat Bidang Organisasi M.Syafrin Zaini, saat di mintai tanggapannya mengatakan “ Kita mengertiakan kesibukan para pejabat di Disdik Jabar dalam moment UN ini,tapi tidak bijak apabila sudah ada kesepakatan/janji untuk memberikanpenjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan UN tidak di tepati,karena ini untuk kebaikaan bersama. Secara pribadi saya kecewa atastidak komitmennya Sekretaris Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Sutardi“ tegas M. Syafrin Zaini.Syafrin menyayangkan Sekdis yang dalam hal ini juga selaku KetuaUN tingkat Provinsi, masak tidak dapat menjelaskan berapa banyakorang-orangnya yang dilibatkan untuk monitoring UN tingkat SMA/SMPdan SD sederajat dan berapa besarnya biayanya , pada hal ini sangatelementer. Jadi wajar hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dianyatidak mempunyai “kemampuan atau ada hal-hal yang disembunyikan”.“Hendaknya para birokrat ini mereformasi mental dan kinerjanya, agardunia pendidikan kita ke depan tidak kian karut marut,” ujarnya .( Anang )yang dilontarkan oleh wartawan.Menginggat maraknyapunggutan yang diadakan disekolah tersebut. Wartawan punmelontarkan satu pertanyaan keHumas berinisial A.B. S,pd.M,pd,namun yang diterima olehwartawan bukan lah jawabandari pertanyaan melainkan gayapreman. Humas berinisial A.B.S,pd.M,pd memang selama inidipercayakan oleh Kepala Sekolahuntuk bekerja dibagian Humaskarena dia sudah dicap sebagaipreman, yang mampu mengusirpara wartawan.Terbukti, saat ditanya,Humas berinisial A.B. S,pd.M,pdtersebut langsung naik pitamdan langsung menjawab denganmemukul meja nya sendiri.Akibat pukulan meja yang sangatkeras tersebut, wartawan yangdidepannya tersentak dan kaget.Seandainya kalau tempatnyabukan di sekolah, mungkinwartawan akan membalasmemukuli Humas yang tak tahudiri tersebut.Humas berinisial A.B.S,pd.M,pd sungguh tidak pantasmenjadi teladan karena tidaksesuai dengan adanya UU RI No20 Tahun 2003 pasal 40 ayat2 huruf C tentang pendidikandan tenaga kependidikan yangberbunyi: Memberi teladan danmenjaga nama baik lembaga,profesi dan kedudukan sesuaidengan kepercayaan yangdiberikan kepadanya.Dalam hal itu Humas tersebuttidak menyadari bahwa kepsektelah memanfaatkan Humasyang bergaya preman itu untukmelindunginya. Kepsek yangberinisial Dra.Hj.N.M.HidayatM,Si. Apabila seluruh kepsekyang ada di kabupaten Bekasi inimemakai Humas yang bergayapreman, bagaimana jadinyadunia pendidikan Kabupatenini nantinya, ada kemungkinansiswa/i jadi kena virus terbiasadengan gaya preman pendidiknyasehingga lupa dengan pendidikanyang memiliki budi pekerti danberakhlak.Dinas Pendidikan KabupatenBekasi dinilai kurang begitumemperhatikan cara memilihKepala Sekolah dengan kinerjayang baik beradaptasi denganmasyarakat. Sementara sekolahitu adalah sarana untuk menggaliilmu bagi anak bangsa, makadengan itu pemerintah RepublikIndonesia telah memberikanbantuan –bantuan berupa barangdan jasa dan materi bagi siswa/iyang tidak mampu.Menurut keterangan salahseorang guru yang tidak maudisebut namanya sekolah itumemberatkan orang tua siswa/idikarenakan adanya bayaranbulanan berupa SPP sekitar 275ribu/bulan.Kenapa uang sampul raportuntuk kelas X masih tetap dibuatpungutan juga ? Kalau sudahbegitu yang terjadi di sekolahitu bagaimana untuk selanjutnyasekolah itu SMAN yang berada diTambun Selatan.(Rademan)num BKD.Seperti terjadi di Ke-camatan Cipunagara, dataawal tenaga honorer K2 ber-jumlah 6 orang, yang mun-cul saat uji public 17 orang,sisanya 11 orang didugaselundupan, lantaran yangbersangkutan tidak dikenaldan memang tidak pernahbekerja di Kecamatan ber-sangkutan, tutur sumber.Lebih ironis lagi kedapa-tan SK tenaga honorer K2ditanda tangani Pejabatyang saat itu belum menja-bat Camat setempat. “ ada 6tenaga honorer K2 SK nyaditanda tangani Camat Rah-mat Natawirya,BA (Alm),padahal waktu itu yang ber-sangkutan belum menjabatCamat di kecamatan itu,”ujarnya heran.Masih kata sumber halserupa terjadi juga di Keca-matan Compreng, data awalhanya 4 orang, tetapi datayang muncul saat uji publicmenjadi 13 orang, artinyakedapatan 9 orang yang di-duga bodong. Begitu pulayang lebih mengherankan dikantor BPMKB, dari seban-yak 121 0rang tenaga hon-orer yang diduga silumanpenetapan Surat Perintahn-ya tanggal, bulan dan tahundikelurakan sama.Sebagai testimony tena-ga honorer K-2 selundupanbernama Feti, istri mudanyamantan Kepala BKD SubangAyi Darajat yang dititip-kan di Kelurahan Parung,juga Siti Hasanah adik AyiDarajat di titipkan di Keca-matan Ciater, Yopi di Kelu-rahan Cigadung, titipan Vic-tor mantan ajudan mantanBupati Subang Eef Hidayat.Kondisi tersebut menurutFungsioanaris Forum BelaBangsa (FBB) DPD Kabupat-en Subang R.A.Hakim saatditemui Warta Nasional dikediamannya, menyatakanprihatin bila memang kasusitu terjadi.Pihaknya mendesakBKD Cq.Kabid Pengadaan,Pengembangan dan Pensi-unan Pegawai untuk tidaksegan-segan mendelet nama–nama tenaga honorer K-2tadi tanpa pandang bulu, ti-dak melihat titipan pejabatselevel apa. Masih kata Ha-kim alumnus UNPAD juru-san Publik policy itu, sesuaiarahan BKN bagi para peja-bat yang menyalah gunakanwewenangnya terkait pen-gangkatan PNS, harus ber-siap-siap untuk menerimasanksi pidananya.Pasalnya lanjut Hakim,Menteri Negara Pendaya-gunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi(PAN&RB) sendiri telahjelas-jelas melarang rekaya-sa administrasi terkaitpersyaratan PNS , sank-sinya tidak ringan bagi sia-pa saja yang melanggar,ujarnya.“Kasihan bagi mer-eka yang secara deyure dandefacto memenuhi per-syaratan dan sudah meng-abdi lama, peluangnya lepasbegitu saja hanya karena dis-usupi oknum yang tidak ber-tanggung jawab, ” ucapnya.Pihaknya berjanji akanmenelusuri di lapangan, biladiperoleh fakta hukum akanmelaporkannya kepada pi-hak berwenang, agar pihakyang terlibat diseret ke mejahijau untuk mempertang-gung jawabkan perbuatan-nya. Hingga berita ini naikcetak, pihak-pihak berkom-peten belum berhasil di-hubungi, saat dikontak pon-selnya selaku Milbox.(Abh/Esuh).Kab.Bekasi. Sebab, raport “pal-su” yang dibagikan pada siswadi 2011 lalu hingga kini belumditarik, tahun ini muncul lagianggaran cetak raport hanyasebesar Rp.500 juta. Artinya,apakah anggaran Rp.500 jutamampu mengakomodir kebu-tuhan raport tahun ini, semen-tara anggaran cetak raport di2012 saja sudah sebesar Rp.1miliar, belum termasuk untukmengakomodir raport palsu di2011 lalu. Polemik Ini menun-jukkan ada indikasi upaya se-jumlah oknum di Disdik untukmenjatuhkan wibawa pemer-intahan, juga wakil rakyat diDPRD, bebernya.Dipaparkan Marihot, po-lemik pengadaan cetak raportdi Kab.Bekasi berawal sejak2010 lalu, sejak terjadi pera-lihan wewenang cetak raportdari Propinsi Jawa Barat kekabupaten/kota. Pada APBD2010, Disdik mengalokasikananggaran cetak raport sebesarRp.4.5miliar,danyangterserapdi tahun itu hanya sebesar Rp.1miliar. Berdasarkan realisasianggran, hal yang tidak patutanggaran sebesar Rp.1 miliarmampu mengakomodir kebu-tuhan raport di 2010. Namun,saat itu Disdik mengklaim, di2010 semua siswa kelas satumenerima raport, sebab adasisa raport di tahun sebelum-nya. Berdasarkan keterangandisdik itu, timbul pertanyaan,jika memang ada sisa raport ditahun sebelumnya, lantas men-gapa di 2010 Disdik mengalo-kasikan anggaran cetak raportsebesar Rp.4.5 miliar.Dijelaskan Marihot, dalamLKPJ (Laporan KeteranganPertanggungjawaban) APBD2010 disebutkan, sisa angga-ran cetak raport sebesar Rp.3.5miliar dianggarkan kembalidi APBD 2011. Namun, fak-tanya anggaran cetak raport diAPBD 2011 hanya sebesar Rp.1miliar, dan anggaran itu tidakterealisasi sehingga saat ituDisdik tidak mendistribusikanraport ke seluruh sekolah diKab.Bekasi. Namun faktanya,pada 2011, ada oknum di Dis-dik memanfaatkan situasi itu,membagikan ribuan raportpalsu kepada siswa, dan hinggasaat ini raport palsu itu belumditarik Disdik dari siswa.Juga disebutkan Marihot,pengadaan raport di 2012 jugamenuai masalah. Sebab, raportselesai di cetak pada akhir bu-lan Desember, setelah siswausai ujian semester satu, danraport sempat ditumpuk disatu ruangan di Disdik. Selan-jutnya, raport didistribusikanDisdik ke seluruh sekolah padabulan Januari 2013, artinyasetelah siswa belajar diajaransemester dua.Yang cukup ironis, ungkapMarihot, semua siswa di jen-jang SMP, yang pada 2011 lalududuk di kelas tujuh (7) danmendapat raport sementarayakni di kertas HPS, dan tahunini akan duduk di kelas sembi-lan (9) hingga saat ini belummenerima raport, sebab raportdi 2012 diberikan kepada siswakelas tujuh.“Jika pengadaan cetak ra-port tahun ini sebesar Rp.500juta tetap dilaksanakan, berartisama saja Disdik kembali mem-buat ulah, mempermalukanpemerintah dan wakil rakyat diDPRD. Mungkin, tidak semuaorang mengenal nama-namapejabat di dinas pendidikantermasuk Kadisdik. Yang me-lekat dihati rakyat adalah bu-pati/wakil bupati, dan wakilrakyat di DPRD sesuai dapil.Jika masyarakat mengeluh,semua akan tertuju kepadamereka yang mengembanamanah rakyat,” ujar Mari-hot. Disebutkan Marihot,bupati/wakil bupati sertawakil rakyat di DPRD perlumenambah anggaran cetakraport dalam ABT men-datang, juga mendorongpenegak hukum untukmenelisik anggaran di Disdikdi bidang Subbag Perenca-naan. Sebab anggaran DED(Detail Engineering Design)kurun waktu dari 2010 cu-kup signifikan dan banyakkegiatan tidak terealisasi.Dia katakan, anggaran ti-dak terealisasi, namun padatahun berikutnya program/kegiatan tidak muncul dalamAPBD. Sama halnya, silvaanggaran cetak raport di2010 sebesar Rp.3.5 miliar,yang muncul dalam APBD2011 hanya sebesar Rp.1miliar. Ada indikasi, bagianperencanaan di Disdik sen-gaja mengacaukan program/kegiatan pembangunan un-tuk meraup anggaran DED.Dan, informasi yang berkem-bang di Disdik, tidak sedikitprogram/kegiatan di SubbagPerencanaan hanya copypaste, papar Marihot, priha-tin. (Rademan)
  6. 6. Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013HUKUM & KRIMINAL6TerkaitDugaanKorupsi,KPKHarusTangkapBupatiNIAS SELATAN, (WN)Front Komunitas Indonesia Satu (FKI-1)Nias Selatan dan sejumlah elemen ma-syarakat nisel melakukan aksi demonstrasidi depan kantor KPK, Jumat lalu. Merekamenuntut supaya Bupati Nias Selatan Ide-alisman Dachi segera diperiksa dan ditang-kap terkait dugaan korupsi pengadaan ta-nah dan sejumlah dugaan kasus korupsilainnya di Nias Selatan.DEMO DEPAN KPKKejariPamekasanSegeraLimpahkanKasusKepalaKemenagKejariSerangDidesakTuntaskanKasusKorupsiOperasi Terpadu Penanggulangan PremanismeIdealisman Dachi didugamelakukan korupsi dalamkegiatan proyek pengadaantanah keperluan Pemerin-tah Daerah yakni dugaankorupsi Pembangunan BalaiBenih Induk (BBI) di DesaBawonifaoso, KecamatanTelukdalam, KabupatenNias Selatan sebesar Rp11.334.376.500,- dugaankorupsi pengadaan tanahuntuk keperluan pemban-gunan Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) sebesarRp 15.000.000.000 dandugaan korupsi pengadaantanah untuk keperluan kan-tor Pemerintah KabupatenNias Selatan sebesar Rp21.000.000.000, milyar.Tanah tersebut dibeliPemda Nias Selatan kepadaadik kandung Bupati Niselatas nama Firman Adil Da-chi, dimana sebelummnyatanah tersebut dibeli olehFirman Adil Dachi dari ma-syarakat dengan harga mu-SERANG, (WN) - Sejumlah massa dari sosial demokratik mahasiswa(Sosdem) melakukan aksi di depan halaman Kejaksaan Negeri(Kejari) Serang, Kamis. Aksi ini menuntut agar pihak kejaksaansegera menuntaskan sejumlah kasus yang sedang ditangani instansipenegak hukum tersebut, antara lain dugaan korupsi pembangunanjalan di Terate Banten Lama senilia Rp 3,5 miliar dan dugaanpenyalahgunaan dana hibah di YPI Sholatiyah Rp 600 juta. HInggakini pihak kejaksaan masih melakukan pendalaman perkara tersebut.“Kami berharap kejaksaan menuntaska kasus itu. Apalagipenanganan perkaranya cukup lama,” kata koordinator aksibeberapa tuntutan lainnya adalah tegakkan hukum seadil-adilnya, segera menetapkan tersangka pada perkara yang sedangditangani kasus bantuan dana hibah di YPI Sholatiyah senilai Rp600juta .Kasi Pidsus Kejari Serang Triono Rahyudi lanagsung menemuipara pengunjukrasa. Triono berjanji akan menuntaskan kasustersebut. “Saya akan segera menuntaskan kasus ini, dan saya terusberusaha semaksimal mungkin dengan cara berkoordinasi denganBPKP, namun belum ada konfirmasi lebih lanjut,” ungkapnya.(sm)PAMEKASAN, (WN) - Kejaksaan Negeri Pamekasan, segeramelimpahkan berkas kasus ancaman pembunuhan yang dilakukanKepala Kemenag Normaludin ke Pengadilan Negeri setempat.“Kami mengagendakan pekan depan berkas kasus ancamanpembunuhan kepada wartawan yang dilakukan Kepala KemenagNormaludin sudah dilimpahkan,” kata Kasi Pidana Umum KejariPamekasan Moh Syafi, Kamis.Ia menjelaskan berkas ancaman pembunuhan dengantersangka Normaludin telah dinyatakan lengkap oleh tim penyidik,setelah sebelumnya sempat dikembalikan karena masih adakekurangan.Kasus ancaman pembunuhan terhadap wartawan HarianRadar terjadi saat korban memberitakan kebijakan KemenangPamekasan yang memotong gaji karyawannya tanpa persetujuandengan alasan untuk memperingati Hari Amal Bhakti Kemenag.Sukma Firdaus yang merasa terancam dengan tindakanNormaludin, kemudian melapor ke polisi hingga yang bersangkutanditetapkan sebagai tersangka.Normaludin mengaku melakukanancaman pembunuhan itu, karena emosi dan tidak sengaja.Atas perbuatannya itu, ia terancam hukuman pidana penjaramaksimal satu tahun atau denda paling banyak Rp4.500 sesuaidengan ketentuan Pasal 335 Ayat 1 Kitab Undang-Undang HukumPidana (KUHP). (sm)BANDUNG, (WN)Bertempat di LapanganUpacara Mapolda Jabar JalanSoekarno-Hatta 748 Bandung,digelar Apel Kesiapan Op-erasi Terpadu PenanggulanganPremanisme di wilayah hukumPolda Jabar. Operasi dilak-sanakan mengingat perma-salahan premanisme sangatkomplek sehingga diperlukankoordinasi dan kerjasamasinergis dalam penanggulang-ganya.Apel diikuti oleh anggotaTNI, Polri, Den Pom TNI, Dih-hub, Kejaksaan dan Sat Pol PPJabar, dengan dipimpin olehGubernur Jabar yang diwakilioleh Kepala Kejaksaan TinggiJabar, Soemarno, SH. Hadirdalam kesempatan tersebutKapolda Jabar Irjen Pol DrsTb Anis Angkawijaya, M.Si.,Kasdam III Siliwangi dan KetuaDPRD Jabar. Tema pada apelini, yakni: ”Melalui operasiterpadu penanggulangan pre-manisme, kita wujudkan JawaBarat yang aman dan tentram,dalam rangka mendukungpengamanan Pemilu tahun2014”.Gubernur Jabar melalui Ka-jati Jabar pada apel tersebut,mengapresiasi dan mengucap-kan terima kasih dan peng-hargaan setinggi-tingginya,atas upaya Kapolda Jabarbeserta aparat stake holdersJawa Barat dan jajarannya,yang telah bersinergis danberkomitmen dalam upayapenanggulangan premanismedi Jawa Barat ini. Sebagaima-na kita maklumi bersama,lanjut Gubernur, bahwa ma-salah keamanan, ketentramandan ketertiban masyarakat,adalah suatu tatanan kon-disi dalam masyarakat, yangharus senantiasa diwujudkan,sehingga berbagai kegiatanpemerintahan, pembangunan,pendidikan, dunia usaha dankegiatan masyarakat lainnya,dapat dilaksanakan denganaman, tertib dan lancar.Dalam kaitan ini, walau-pun masalah keamanan danketertiban merupakan porsidan tugas pokok Polri dalampemeliharaannya, namunmengingat permasalahankamtibmas yang sedemikiankompleks dan keterbatasanyang ada pada Polri, makasebagai aparat stake holders,tentunya memiliki perangkat,serta tugas dan kewajibanuntuk turut serta dalam mewu-judkan situasi keamanan,ketentraman dan ketertibanmasyarakat. Dengan demikian,diperlukan koordinasi dankerjasama bagi aparat stakeholders dan jajarannya, untukmampu meniadakan segalabentuk potensi ancaman dangangguan keamanan, sehing-ga akan terwujud situasi yangaman, damai dan tentram,sebagai salah satu prasyaratkesuksesan pembangunan na-sional dan kegiatan masyara-kat lainnya. Salah satu anca-man stabilatas keamanan yangakhir-akhir ini telah menjadiissue nasional dan cukup me-resahkan masyarakat, adalahmaraknya aksi premanismeatau kejahatan jalanan. Hal initerkait dengan semakin men-jamurnya kelompok-kelompokpreman, baik yang dilakukanoleh perorangan, maupunyang berkedok organisasimassa maupun kelompokpreman jalanan. (BID HUMASPOLDA JABARrah kemudian dijual kepadaPemda nisel dengan hargayang tinggi dan tidak sesuaiNJOP serta harga pasar. Ko-rupsi, kolusi dan nepotismedi Kabupaten Nias Selatan,Propinsi Sumatera Utara se-makin merajalela.Bahkan tanpa merasamalu Bupati serta keluargadan kroni-kroninya mem-pertontonkan prilaku ko-rupsi dengan penuh keang-kuhan kesombongan dankemunafikan, sehingga telahmengakibatkan penderitaandan kesengsaraan bagi raky-at nias selatan dan hidupdalam suasana tertekan danterintimidasi, beber YuliusEdison Duha sebagai kordi-nator umum aksi tersebut.Yuilius Edison Duha,bersama Forum Masyara-kat Nias Selatan yang adadi jakarta meminta kepadaKomisi PemberantasanKorupsi (KPK) RI dan Ke-jaksaan Agung RI supayasegera tuntaskan proseshukum pengadaan tanahlahan balai benih induksebesar Rp 11.33.376.500,pengadaan tanah RSUDsebesar Rp 15.000.000.000milyar, pengadaan tanahuntuk pembangunan kan-tor pemerintahan sebesarRp 21.000.000.000,- milyar,proyek pembangunan fon-dasi tiang pancang kantorpemerintahan KabupatenNias Selatan sebesar Rp7.780.000.000,-.Penyalahgunaan danabencana Alam Mazo 5 mi-lyar rupiah. Dalam orasinyademonstran mendesak KPKdan Kejagung RI supayasegera tangkap, adili dan pen-jarakan Bupati Nias Selatan(Idealisman Dachi) besertakroni-kroninya yang didugamelakukan tindak pidana ko-rupsi.(Delis Ndruru)Drs.H.SYAMSUAR MSiBupatiDrs.H.AMZAR MSiSekdakabDrs.H.ALFEDRI MSiWakil BupatiDrs. H. Dadi RustandiSekwanSELAMAT HARI PENDIDIKAN NASIONAL(02 MEI 2013 )H. Aeng HaerudinKetuaH.Suparman. SH. MsiWakil Ketua IEi Nurul KhotimahWakil Ketua IIH. Jayeng RanaWakil Ketua IIIEli Mulyadi. SEWakil Ketua IVDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI BANTENBerserta Staf & Karyawan Seketariat DPRD Provinsi BantenMengucapkanSELAMAT & SUKSESAtas TerselenggaranyaPEMERINTAH KABUPATEN SIAKMengucapkanSelamat Atas Diraihnya PenghargaanPEMERINTAH KOTA PROBOLINGGODINAS PEKERJAAN UMUMMengucapkan“ Satya Lencana Karya Bhakti Nugraha “Dari Menteri Dalam Negeri Republik IndonesiattdKEPALA DINASPEKAN OLAHRAGA KABUPATEN(PORKAB)SIAKYang Ke –IV Tahun 2013Yang dibuka pada Tanggal 29 AprilDi Gedung Stadion Olahraga Siak‘’Melalui PORKAB ke IV Siak Tahun 2013 Semoga Menjadi Ajang Peningkatan KualitasOlahraga Dan Pembinaan Prestasi’’Tertanda
  7. 7. Edisi 191/ Tahun XIII / 20 Mei - 4 Juni 2013HUKUM & KRIMINAL7KamiTakInginDipimpinWalikotaKorupMEDAN, (WN)Organisasi Mahasiswa Kota Medan yangtergabung dalam Kelompok Cipayung Plus,yakni: PMII, GMKI, HMI, HIMMAH danPMKRI ikut mengawal proses hukum Ra-hudman Harahap Walikota Medan yangsekarang tersandung kasus korupsi, TPAPDTapsel Tahun 2005 saat beliau menjabat se-bagai Setda Tapsel.RAHUDMAN HARAHAP TERSANDUNG KORUPSI PemalsuKTPDituntut10BulanKasusAsusilaAnggotaDPRDSampangP-21KejariLumajangDidesakUsutDugaanKorupsiPLTRKejatiBelumPanggilFatahPenangan Kasus Korupsi DPRD Bagaikan ArisanAndi Harumunan Hara-hap Ketua PMII Kota Medanberpendapat, bahwa Penga-dilan Negeri Tipikor Medanharus fokus, dan terhindardari hal-hal berbau politisdalam menetepkan Rahudmasebagai terpidana, dari ter-dakwa. Penegakan hukumdi Sumatera Utara sangat di-harapkan apalagi akhir-akhirini masyarakat sumut sudahkehilangan kepercayaan ter-hadap penegakan hukumdisumut khususnya di KotaMedan. Andi menegaskan,bila pengadilan mampumenetapkan RH sebagai ter-pidana ini merupakan prosesawal akan kembalinya keper-cayaan masyarakat Sumutterhadap penegak hukum.Kasus Rahudman menjadiindikator penting dalam pen-egakan Hukum di SumateraUtara tidak tebang pilih.Apapun status hukum-nya Walikota Medan dimataSURABAYA, (WN)Sidang Dokter gigi (drg) Dwi Riesta Nirmala (43) PengadilanNegeri (PN) Surabaya karena dituding telah memalsukan KartuTanda Penduduk (KTP) untuk membobol Bank melalui kartu kredityang diajukannya. Akibatnya, Dwi Riesta dituntut selama 10 bulanpenjara. Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andri Winantomenjelaskan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan penipuan identitas atas nama dr. R. Marjono Wibowo yangtak lain adalah rekannya sesama dokter. “Sesuai dengan Pasal 263Ayat (2) jo 55 Ayat (1) tentang penipuan identitas,” ujarnya, Kamis.Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap rekannya denganmemalsukan identitas guna membuat kartu kredit di sejumlahbank, yakni Bank ICB Bumi Putera, Bank BII, Bank Mega, dan BankMandiri. Lantas, dengan berbekal KTP palsu itu, ia membelanjakanseluruh kartu kredit dengan total penggunaan mencapai Rp 89juta. “Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dan sejumlah bankmengalami kerugian,” tegasnya.Merasa ada yang tidak beres karena menerima kembali tagihandari bank lain, korban lantas melaporkan kejadian tersebut kePolrestabes Surabaya. Akibatnya, diketahui jika terdakwa telahmemalsu KTP milik korban yang pernah dipinjamnya dan menggantifotonya dengan foto milik terdakwa. (sm)SAMPANG, (WN) - Anggota DPRD Sampang, Ahmad Hasan yangdiduga melakukan pencabulan terhadap sembilan gadis ahkirnyadigelandang ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Perak. Hal itu dilakukansetelah berkas perkara dinyatakan sempurna (P-21) terancamhukuman 15 tahun penjara atas kasus yang menjeratnya.Kasi Intel Kejari Perak, Nanang Ibrahim menjadi Jaksa PenuntutUmum (JPU) untuk menyidangkan Ahmad Hasan. “Tiga tersangkayakni Ahmad Hasan, Dea Ayu, dan Dini Rahkmawati sudah kamiterima dari Penyidik ,” ujarnya Nanang, Kamis (16/5).Dalam kurun waktu 20 hari ke depan, pihaknya diberikesempatan untuk menyusun dakwaan dan membawanya kepersidangan. “Kemungkinan minggu depan akan kami limpahkanke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Setelah menjalani pelimpahantahap kedua, Ahmad Hasan dan kawan-kawan langsung dijebloskanRutan Medaeng. “Sudah kami bawa ke Rutan Medaeng, sementaramereka akan menjadi tahanan titipan dari kami,” ungkapnya.Sesuai berkas dari penyidik Hasan akan dijerat Pasal 81 dan82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungananak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.Selain itu juga, tersangka juga dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal7 UU RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindakpidana perdagangan orang. “Kami sudah teliti berkasnya dan kaminyatakan sempurna,” papar Nanang. (sm)JAMBI, (WN) - Kejaksan Tinggi (kejati ) Jambi belum memastikanrencana pemanggilan Fatah meski telah mengakui kebenaransprindik pemeriksaan Bupati Batanghari Abdul Fatah sebagaitersangka kasus dugaan korupsi Damkar Batanghari tahun 2004.Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) KejaksaanTinggi (Kejati) Jambi (15/5), Andi Ashari mengatakan, pihakKejaksaan Tinggi beralasan penyelidikan masih tahap pemanggilansaksi, pengumpulan barang bukti dan keterangan ahli.Andi menambahkan, meski belum memastikan pemanggilan,tapi ada delapan saksi dan belum bisa kami rinci, namun KepalaKejaksan Tinggi (Kajati) Jambi Tengku Suhaimi, wakajati John WPurba, dan Aspidsus Masrobi mengatakan, ada nama-nama selainFatah dalam sprindik. Menurut Sahuri, dosen Unja, jika sprindik telahditerbitkan Kejaksaan Tinggi Jambi harus segera melaksanakan perintahdidalamnya, bahkan, ia mengingatkan agar semua pihak mewaspadaikemungkinan adanya praktek jual beli hukum di negeri ini. (Yus).LUMAJANG, (WN) - Belasan orangyang mengatasnamakan LSMTransparansi Publik mendatangikantor Kejaksaan Negeri Lumajangdengan berdemo soal dugaan kasuspenyelewenangan anggaran ProyekListrik Tegangan Rendah (PLTR),Jumat (17/5/2013). Diduga,anggaran milyaran dari APBN itudisalahkan oleh oknum birokrasiPemkab Lumajang. Belasanmassa datang ke Kejari Lumajangdengan membawa poster yangTANJAB BARAT, (WN)Penangan kasus korupsiDPRD Kabupaten Tanjung,Jabung Barat periode 1999-2004, tak ubahnya seperti ari-san. Pada tanggal 20 Desem-ber 2005, H.Macludin Ahmad(Alm) telah di vonis oleh Pen-gadilan Negeri Kuala Tungkal,Jambi, sebagaimana putusanNomor:194/Pid.B/2005/PNKTL. Kemudian 28 Desember2006 giliran Syarifuddin,SE,di putus oleh PengadilanNegri Kuala Tungkal, seb-agaimana putusan Nomor:23/Pid.B/2006/PN KTL. Tidaklama kemudian giliran H.UmarIbrahim dan Luhut Silabanyang di tetapkan Polda Jambimenjadi tersangka. ”UcapArsad, salah satu tokoh ma-syarakat, Kabupaten TanjungJabung Barat, baru baru ini.hukum, biarkan berjalan se-bagai mana mestinya. Sikapmahasiswa sangat strategissekali untuk mengawal pros-es penekan hukum, tambahHendra Hidayat Ketua HMICabang Medan. HarapannyaKota Medan tetap kondusifdan aman sembari prosesperadilan berjalan. Rahud-man harus secepatnya di-nonaktifkan. Kita akan beru-paya mempertanyakan danmengawal proses ini kepadaMendagri. Ini desakan, kare-na ini penting.Nurul Yaqin Sitorus Ket-ua HIMMAH Kota Medanmenilai, jika rahudman tidaksegera dinon-aktifkan makakuat dugaan kami prosespersidangan sarat politis danakal-akalan saja, kita lihatsaja nanti 14 Mei kabarnya.Ketua Presidium PK-MRI Medan Markus Manalumengatakan hakim dan jak-sa harus profesional dalammengadili kasus ini. Ini un-tuk pembelajaran kedepan.Agar kepala-kepala daerahlebih berhati-hati dalammenjalankan amanahnya.Masyarakat Katolik meng-inginkan objektivitas dantransparansi dalam kasus ini.Sementara Rikson Tam-pubolon, Ketua CabangGMKI Medan menegaskanpernyataan sikap ini adalahbentuk keprihatinan kitaselaku kontrol sosial dalammasyarakat Kota Medankhususnya. Ini gerakan moral(moral force). Bahwa kitasenantiasa menganggap ko-rupsi adalah musuh bersamauntuk tetap melanjutkanusaha-usaha reformasi. Kita(khususnya, mahasiswa) ti-dak mau dipimpin walikotaterdakwa korupsi.Rikson Tampubolon jugamengkritik pengerahan un-sur-unsur pegawai negeri sip-il dan pemerintahan dalampersidangan Rahudman yangakibatnya terbengkalainyapelayanan publik. Ini terlaluberlebihan. Peyalahgunaankekuasaan. Kita mau anggotaDPRD Kota Medan memberi-kan pengawasannya bila per-lu memberikan sanksi bila halyang sama terulang kembali.Kita melihat fenomena anehbagaimana terdakwa korupsimasih dielu-elukan dalamproses persidangan. Ini pre-seden buruk bagi perkem-bangan demokrasi kita. Kitamau Supremasi Hukumsetegak-tegaknya, tandasnya.Kelompok mahasiswa iniberjanji akan terus mengawaldan mengkonsolidasikan ger-akan khususnya dari sektormahasiswa untuk mengim-bangi politisasi dalam kasusini. Kelompok mahasiswaini juga berjanji akan showforce“turun ke jalan” bila tun-tutan mereka tidak ditangga-pi. Ganyang Koruptor! (KE-LOMPOK CIPAYUNG PLUS)Bukan tidak mungkindaftar penerima arisan ko-rupsi akan bertambah pan-jang menjelang Pemilu. Daridata Pj.Gubernur Jambi Dr.Ir.Sudarsono,menunjukansepanjang tahun2004-2005,Gubernur Jambi,menerima permohonan ijinpemeriksaan belasan ang-gota DPRD, dari Ketua hinggasampai ke anggota DPRDKabupaten Tanjung JabungBarat, masing-masing H.UmarI8brahim, Luhut Silaban,H.M.Nasir,Suharto, Yazal Yasmin,Andi Baso,Yuldim Ikrom,Sukisman, Ahmad Syirali,H.Syaifudin, Drs.Abdul Zalil,Devi Rojali, Ny.Zainab K danM.Fadli, ucap Arsad.Dikatakanya lagi, benarbahwa pedang Polda Jambimasih tumpul untuk menun-taskan kasus kakap sepertiperkara tindak pidana korupsipenyalah gunaan dana APBDpada Pos Seketariat,DPRD Ka-bupaten Tanjung Jabung Barattahun anggaran 2002-2003.“Kita berharap, Polda Jambi,segera bergerak cepat menun-taskan perkara korupsi DPRDKabupaten Tanjung JabungBarat periode 1999-2004, agarsimpati publik kepada lem-baga penegak hukum itu,tidakluntur di makan waktu, “ kataArsad.Di tempat terpisah, Syari-fuddin, SE, mantan ketua pani-tia anggaran DPRD KabupatenTanjung Jabung Barat, angkatbicara terkait kasus tersebut.Syarifuddin, SE, yang akrabdi panggil Bujang Maksumini,membenarkan seluruhanggota DPRD KabupatenTanjung Jabung Barat priode1999-2004,telah menerimaanggaran dari Pos SeketariatDPRD tahun 2002-2003.”Pros-es hukumnya memang sangataneh,seluruh rekan saya me-nerima anggaran tersebut,tapisaya dan H.Macludhin Ahmad(Alm) di sangka melanggarketentuan Perda,Nomor:51tahun 2001.”kata SarifuddinSE,(Bujang Maksum) beberapawaktu yang lalu.Harus kita katakan, pen-egak hukum suka berbaikhati kepada pelaku korupsi.Namun yang paling pokokialah minimnya ketegasan parapenegak hukum,padahal mer-eka tahu,menggerogoti insti-tusi demokrasi,memperlambatpembangunan ekonomidanberkonstribusi pada ketidakse-tabilan Pemerintahan.Korupsimenyerang fondasi institusidemokrasi,karena mendistorsiproses pemilu,mencemarkanhukum,dan menciptakan lum-pur jebakan birokrasi berupasuap.”terang Sarifuddin,SE.“Kita tentu sangat ber-harap Negri ini,terbebas darijebakan buruk itu.Karenaitu,jalan satu-satunya hany-alah perang total melawankorupsi,sekarang atau tidaksama sekali.Diminta KapoldaJambi,harus kembali memas-tikan bahwa,pedangya adalahpedang sungguhan bukanpedang-pedangan dan siap diayunkan untuk perang sunggu-han melawan korupsi,bukanyaperang-perangan.terangSarifuddin,SE,mantan kertuapanitia anggaran DPRD Kabu-paten Tanjung Jabung Barat,Jambi.(AF)Indra Gunawan,SEKetuaUlil AmriSekretarisDrs.H.SYAMSUAR MSiBupatiDrs.H.ALFEDRI MSiWakil BupatiDrs.H.AMZAR MSiSekdakabJamarusinWakil KetuaT.Eri SyafrialBendaharaDrs. H. Dadi RustandiSekwanSELAMAT & SUKSES MTQ TINGKAT PROV BANTEN KE XH. Aeng HaerudinKetuaH.Suparman. SH. MsiWakil Ketua IEi Nurul KhotimahWakil Ketua IIH. Jayeng RanaWakil Ketua IIIEli Mulyadi. SEWakil Ketua IVDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI BANTENBerserta Staf & Karyawan Seketariat DPRD Provinsi BantenMengucapkanberisikan desakkan pengusutankasus tersebut. Pasalnya, merekamenduga anggaran APBN untuklistrik masyarakat tidak terealisasi.Anggaran untuk PLTR melalui APBN2012 senilai Rp 2,7 Milyar tidakada bentuknya. Meskipun ada,hanya ada kerangka bangunan danmaterial.Korlap aksi, mengatakanpihaknya mendesak kejaksaanuntuk mengusut tuntas perkaraitu karena sangat merugikanmasyarakat. Bahkan, warga sempatdiminta bantuan anggaran dalampengadaan material PLTR. “Kamiminta kejaksaan tidak main-main,karena listrik milik rakyat bukanmilik onkum birokrasi.Dalam aksinya, massa tidakmendapati petugas atau pihakkejaksaan karena sedang dalamproses pindah kantor. “Tidak adaorang mas, pasalnya sedang pindahkantor semua,” ungkap salah satustaf Kejaksaan. [sm]Beserta Segenap Pengurus LainnyaSemoga Dengan Pelantikan ini,Tekad dan Semangat Pemuda Dalam BerperaDapatDijadikan Modal Sebagai Pilar Untuk Mengisi dan Menyongsong PembangunanNegeri ini,Khususnya Pembangunan Di Kabupaten Siak Secara Utuh danBerkesinambunganPEMERINTAH KABUPATEN SIAKMengucapkanSelama & SuksesATAS DILANTIKNYAPENGURUS DPD KNPI KABUPATEN SIAKMasa Bakti 2012-2015Rabu 24 April 2013 Di Gedung Maha Ratu SiakPelantikan Dilakukan Oleh Plt Ketua DPD KNPI Provinsi RiauToni Werdiansyah,S.SI

×