Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013

Harian Warta Nasional

1

wartanasional@rocketmail.com
harianwartanasional@yah...
EDITORIAL

2

Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013

Mau Dibawa Kemana Ujung Drama Hambalang
DITERBITKAN OLEH
CV. HAR...
HUKUM & KRIMINAL

3

Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013

Kajari Dimita Harus Tegur Kasipidsus
BANDUNG, (WN)
Kepala...
NUSANTARA

4
Pemahaman Pacasila
Dan Pilar Bangsa Jangan
Dianggap Remeh
JAKARTA (WN)
SALAH satu Pejuang Marhaban (SB), di m...
NUSANTARA

5

Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013

Empat Pejabat RSUD Karawang Ditetapkan Tersangka
KARAWANG (WN)
S...
NUSANTARA

6
1.151.535 Penduduk
Subang Sah Miliki Hak Pilih

Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013

Dua Menara BTS Ta...
JAWA BARAT

7

Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013

Mantan Bendahara Disdikbud Jadi Tersangka
SOREANG, (WN)
Polres ...
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
HARIAN WARTA NASIONAL
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

HARIAN WARTA NASIONAL

2,960 views

Published on

HARIAN WARTA NASIONAL

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,960
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

HARIAN WARTA NASIONAL

  1. 1. Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 Harian Warta Nasional 1 wartanasional@rocketmail.com harianwartanasional@yahoo.co.id Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 Harga Eceran : Rp 5.500,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim) E-mail: wartanasional@rocketmail.com Rumah Penyekapan Pengusaha Milik Anggota DPRD Bekasi Majelis Hakim Vonis 4 Oknum Pegawai BPK 1 Tahun Penjara Sungai Desa Idumun-Nuangan Tercemar Limbah Tambang Emas REKONSTRUKSI kasus penyekapan dan penculikan pengusaha asal Yogyakarta, Hendro Atmoko, yang menyeret nama pimpinan DPRD Wonosobo, Jawa Tengah digelar. Dari reka adegan itu diketahui, selain Terminal Lebak Bulus, Hendro juga disekap di wilayah Bekasi, Jawa Barat. PENGADILAN Tipikor pada PN Manado sidang sebanyak empat terdakwa oknum pegawai BPK yakni Syarief Hidayatulah (49), Wahyudi bin Ika Suwita (53) Mohammad Yasir (54) dan Ambo (46), yang terjerat dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan kantor BPK Perwakilan Sulut, di vonis 1 tahun penjara. ALIRAN Sungai yang mengalir dari desa Idumun ke desa Nuangan, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timut (BOLTIM) adalah Sungai yang sudah menjadi sumber kehidupan selama bertahun tahun. SEBAGIAN besar masyarakat desa tersebut, dimana sungai tersebut sudah menjadi tempat... >>Selengkapnya hal-4 Desak KPK Serius Tangani Grativikasi Mobil Dewan BANTEN (WN) BEBERAPA Lembaga Swadaya Masyarakat seperti LSM Ombak Banten Dan LSM LABAK Banten, akan menyerahkan datadata grativikasi tambahaan Mobil Mewah para Anggota Dewan dan Ketua DPRD Provinsi Banten ke KPK Minggu Depan dan data tambahan penanganan kasus dugaan gratifikasi mobil mewah dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Banten kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Popy selaku Dir. Ombak Banten, pemberian gratifikasi tersebut masuk tindak pidana korupsi yang memalukan sebagai Wakil Raktyat sehingga KPK harus segera melakukan pemeriksaan yang sangat serius,ungkap Popy. >>bersambung hal . 11 Carut Marut Pembangunan Shelter Umum BANDUNG, (WN) MEWUJUDKAN Kota Bandung tertib lalu-lintas dalam rangka mengurangi kemacetan tidak semudah memutar balikkan tangan. Pembangunan seperti pembangunan shelter TMB II TA 2012 yang sudah difungsikan memakan anggaran cukup besar Rp. 1,4 miliar di 19 lokasi penempatan. Akan tetapi, setiap bus TMB II sebagai transportasi massal di kota Bandung seharusnya tidak berhenti dan menurunkan penumpang di sembarang tempat kenyataan di lapangan masih ada saja yang turun naik bukan pada tempat yang sudah ditentukan. Seperti salah satu shelter TMB II yang ada di Kosambi dan di shelter TMB II di depan Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung tidak berfungsi dengan baik dikarenakan maraknya parkir liar di depannya yang mana petugas outsourching yang ditempatkan di shelter tersebut tidak tegas karena bukan kapasitasnya, yang mana yang harus bertanggungjawab yaitu petugas Dinas Perhubungan Kota Bandung Bagian Penertiban Parkir. Yang mana jelas tidak ada perencanaan yang matang terkesan terburu-buru. >>bersambung hal . 11 >>Selengkapnya hal-8 >>Selengkapnya hal-10 KASUS HAMBALANG INFO HUKUM Kenapa SBY dan Ibas Belum Dipanggil KPK ? LSM OMBAK MINTA KPK Usut Persekongkolan Dinas BMTR Banten Dengan Kontraktor Hitam Ruas Jalan Kramat Watu – Tonjong,rusak parah. Padahal Jalan tersebut baru diperbaiki memakan biaya Rp 5,2 Miliar. Banten (WN) KETUA LSM Ombak Popy Yusuf meminta KPK untuk mengusut dugaan adanya persekongkolan antara Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang (BMTR) Provinsi Banten dengan perusahaan kontraktor yang sudah tercatat dalam Daftar Hitam, yaitu PT. Tria Laksana Jaya (TLJ). >>bersambung hal . 11 Proyek pembangunan pusat olahraga terpadu Hambalang di Kecamatan Citereup, Kabupaten Bogor menjadi sorotan karena adanya dugaan korupsi yang kini tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. tim sukses, OC-nya, SC, Mas Ibas, dan Pak SBY kenapa sebut dia, masuk dalam jajaran panitia pengarah (SC). “Saya minta ke KPK, kalau ingin selesaikan kasus Hambalang dan kongres, harus dipikirkan siapa-siapa yang harus dipanggil,” ujar Tri Dianto. KPK, imbuh dia, juga harus bersikap netral ketika melakukan pemeriksaan. Meski demikian, Tri menolak menjawab apakah SBY dan Ibas menurut dia tahu soal aliran dana di kongres itu. “Saya kira itu (kewenangan) penyidik KPK. Nanti bisa memeriksa apakah ada yang bisa digali,” tepis Tri. Selain Tri Dianto, mantan belum dipanggil?” ujar Juru Bicara Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Tri Dianto, di markas PPI Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat, ujar Tri, SBY adalah penanggung jawab kongres. Adapun Ibas, Ketua Partai Umum Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum melalui pengacaranya, Firman Wijaya juga menuntut KPK untuk adil dalam mengusut kasus pelaksanaan proyek Hambalang. Firman Wijaya menyatakan kliennya ingin KPK berani JAKARTA, (WN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga Hambalang, Teuku Bagus Mohammad Noor (TBM), untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK di Salemba, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (15/11/2013). TEUKU Bagus adalah mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (Persero) ditahan usai diperiksa untuk kedua kalinya oleh penyidik KPK sejak menjadi tersangka Hambalang pada 1 Maret 2013. Ia keluar dari Gedung KPK sekira pukul 18.00 WIB, usai diperiksa sekitar delapan jam. Sementara itu, KPK pun juga diminta harus mengembangkan kasus tersebut dengan memanggil semua pihak yang berkaitan dengan kasus Hambalang bila KPK ingin serius menuntaskannya. Diantaranya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. “Semua calon memeriksa siapa saja yang diduga terlibat dalam proyek senilai Rp 2,5 triliun tersebut. “Kita terbuka saja dan siapa pun diperiksa, jangan ada special treatment. Saya hanya minta itu, jangan ada special treatment, perlakuan khusus,” ujarnya di kantor KPK, Jakarta, Kamis. Menurut Firman, KPK harus turut serta memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam mengusut kasus proyek Hambalang. Firman menambahkan ke dua tokoh ini penting diperiksa mengingat ada dugaan dana proyek Hambalang mengalir di Kongres Partai Demokrat 2010. “Kan ada Pak Ibas. Kan ada juga fungsi fungsi yang lain, Dewan Pembina. Ada persoalan Pak Ibas, pak SBY di dalam pelaksanaan kongres itu. Kan keterlibatan semua pihak harus dibuka, jangan ada special treatment,” ujar Firman. Sedangkan Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan bahwa Ibas tidak ada kaitannya dengan kasus dugaan korupsi Hambalang yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Anggita: Enji Punya Kelainan Seksual ANGGITA Sari, wanita yang mengaku pernah bertunangan dengan Henry Baskoro (Enji) mengungkapkan, suami Ayu Ting Ting tersebut menderita kelainan seksual. “Enji punya kelainan seksual, iya. Dibilang hyper (seks) iya. Coba tanya-tanya saja sama cewek-cewek yang lain,” kata Anggita di kawasan Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2013). Meski begitu, model majalah pria dewasa ini mengatakan, saat melakukan hubungan seksual dengan Enji melakukan atas dasar suka sama suka. “Kita sama-sama mau. Enggak usah munafik, anak muda zaman sekarang juga,” ungkapnya. Anggita mengaku sangat mengenal sosok Enji, sampai proses mantan tunangannya menjadi playboy. >>bersambung hal . 11 >>bersambung hal . 11 Perusahaan Milik Gubernur Jenderal Banten BANTEN, (WN) INILAH beberapa perusahaan kroni Tubagus Chaery Wardana alias Wawan yang bercokol di Banten,dan kroni-kroni Wawan yang menguasai hampir seluruh proyek di dinas Kesehatan dan Bina Marga Tata Ruang dan beberapa SKPD provinsi Banten : 1. PT Surtini Jaya Kencana Proyek: - Pembangunan gudang farmasi Dinas Kesehatan Banten, 2013, Rp 7,3 miliar. Keterkaitan: - Pemilik PT Surtini adalah Ratu Irma Suryani, tangan kanan Chaeri di Kadin Banten. Irma ditahan Kejaksaan Tinggi Banten dalam kasus korupsi proyek drainase Serang 2. PT Gunakarya Nusantara Proyek: - Pembangunan dan pengembangan RSUD Tangerang Selatan, 2012, Rp 53,1 miliar Keterkaitan: - Chaeri adalah Kepala PT Gunakarya Cabang Serang. 3. PT Mitra Karya Rattan Proyek: - Pembangunan gedung perawatan kelas III RS Rujukan Banten, 2012, Rp 9,4 miliar Keterkaitan: - Pemilik Mitra Karya adalah teman Chaeri, Herdian Koosnadi. Herdian juga menjabat sebagai Komisaris PT Citraputra Mandiri Internusa bersama tangan kanan Chaeri, Yayah Rodiah. Yayah dicegah ke luar negeri atas permintaan KPK. 4. PT Buana Wardana Utama Proyek: - Pengadaan alat kedokteran di RS Ruju- kan Banten, 2012, Rp 11,7 miliar - Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, 2012, Rp 5,2 miliar - Pengadaan alat kesehatan di RSUD Cilegon, 2011, Rp 8,9 miliar - Pembangunan Tanjung lesung sumur Rp. 19 miliar Keterkaitan: - Komisaris PT Buana adalah teman Chaeri, Dadang Priatna, dengan Direktur Utama Muhammad Awaluddin. Keduanya dicegah ke luar negeri dan dipriksa olehKPK. >>bersambung hal . 11
  2. 2. EDITORIAL 2 Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 Mau Dibawa Kemana Ujung Drama Hambalang DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM “INFASI” KOMISARIS Sylvia Hutajulu, SE DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu PEMIMPIN UMUM Ir.Ian FJM Sihombing WAKIL PEMIMPIN UMUM Ir. Joel Hanter Panjaitan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Chanda Pasaribu DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu PIMPINAN PERUSAHAAN Martua Sirait WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR EKSEKUTIF Posta Tamba REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Suryanto SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga PEMBINA OLEH : REKSON H.PASARIBU Pemimpin Redaksi I BARAT drama, penuntasan kasus ko rupsi megaproyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, Bogor, punya durasi amat panjang, berkelok-kelok dan melelahkan. Untuk mengetahui ending-nya, publik dituntut kesabaran ekstra. Sudah sejak Agustus 2011 Komisi Pemberantasan Korupsi menyelisik perkara yang diperkirakan merugikan negara Rp463 miliar itu. Sudah banyak anak tangga yang ditapaki KPK, tetapi hingga kini tangga terakhir kasus tersebut masih menjadi misteri. Dalam kasus Hambalang, KPK betul-betul memainkan emosi publik. Pada suatu ketika, mereka menghentak dengan menetapkan tokoh-tokoh tenar sebagai tersangka. Namun, di lain waktu, rakyat mesti lama menunggu gebrakangebrakan berikutnya. KPK pun diminta harus mengembangkan kasus tersebut dengan memanggil semua pihak yang berkaitan dengan kasus Hambalang bila KPK ingin serius menuntaskannya. Diantaranya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. “Semua calon tim sukses, OC-nya, SC, Mas Ibas, dan Pak SBY kenapa belum dipanggil?” ujar Juru Bicara Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Tri Dianto, di markas PPI Duren Sawit, Jakarta Timur. Selalu saja ada alasan dari mereka yang berkewajiban membongkar kasus itu untuk menunda-nunda penyelesaian. Sudah teramat lama kasus Hambalang yang mulai diselisik KPK yang menjadi drama seolah-olah tanpa ending. Kepada publik, KPK selalu meyakinkan bahwa kasus Hambalang pasti akan dituntaskan. Kepada publik, KPK selalu meminta pengertian bahwa tidak ada pengistimewaan terhadap para pelaku. KPK pun selalu punya alasan sebagai permakluman atas sikapnya itu. Alasan termutakhir, mereka belum menerima hasil audit jilid II yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan untuk menunjukkan adanya kerugian negara pada proyek Hambalang. Menurut Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, secara teknis penghitungan kerugian negara di Hambalang sebenarnya sudah selesai, tetapi belum diserahkan BPK. Audit itu penting demi melengkapi berkas pemeriksaan para tersangka sehingga bisa dilimpahkan ke pengadilan. Kita sependapat upaya penuntasan kasus Hambalang pantang serampangan. KPK mutlak ekstra cermat dan mempersenjatai diri dengan bukti-bukti superkuat, salah satunya dengan hasil audit BPK. Namun, bukan berarti keharusan itu lantas membuat penyelesaian perkara Hambalang terlunta-lunta. Lagi pula, bukankah tidak ada hubungan antara penahanan seorang tersangka dan hasil audit BPK? Bukankah KPK tak perlu menunggu hasil audit seperti itu ketika menahan tersangka dalam kasus lain? Kasus Hambalang termasuk episentrum perhatian publik lantaran bersentuhan dengan orang-orang di partai penguasa. Karena itu, kita tak pernah bosan mengingatkan kepada KPK untuk serius, bukan seolah-olah serius, dalam menangani perkara tersebut. Kita mengingatkan pula kepada BPK untuk tidak berlama-lama menyelesaikan dan memberikan hasil audit jilid II kepada KPK. BPK ialah bagian dari kekuatan untuk memerangi penyelewengan uang negara sehingga tak sepatutnya larut dalam ketidakpastian penyelesaian kasus penggarongan uang negara. Harus kita katakan, rakyat sudah mulai jenuh menanti ending drama Hambalang. Kita tidak ingin kejenuhan itu menjelma menjadi ketidakpercayaan kepada KPK sebagai lembaga yang masih bisa diandalkan dalam perang melawan korupsi di negeri ini. (*) Ir. Ian FJM Sihombing Hj. Zakariani Santoso Panther Roland PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Robert Sahat Marbun, Endang Suhaedi, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan ALAMAT REDAKSI Jl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15 Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, 13260 Telp/Fax: (021) 47868058 – HP 082125582006, E-Mail: wartanasional@rocketmail.com, harianwartanasional@yahoo.co.id ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS Perum Griya Ciwangi Blok H1 No 2, Kecamatan Bungursari, Purwakarta E-mail :wartanasional@rocketmail.com, NO REKENING BANK MANDIRI : 132-00-1264034-9, A/N : Rekson Hermanto P KEPALA PERWAKILAN DKI JAKARTA Chanda Pasaribu KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT Martua Sirait ALAMAT Perum Marga Asih, Blok B-5, No 2, Bandung KEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARA Sabam Silitonga KOORDINATOR Marlan Pasaribu KEPALA PERWAKILAN JAWA TIMUR Heru Eko Susilo KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARA Ibnu Kisman Ngau SIRKULASI: Komaludin, PERCETAKAN PT Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) DIBUTUHKAN Kepala Perwakilan/Kepala Biro dan Koresponden di Harian Warta Nasional di seluruh Indonesia dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Bagi yang berminat dapat menghubungi : Hp. 08212 558 2006, 081384512051 ttd Redaksi Kerusuhan di MK, Serangan Langsung Kehormatan Sistem Peradilan JAKARTA, (WN) Presiden SBY mengecam perusuh dalam sidang sengketa pilkada Provinsi Maluku dan menganggap perusakan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai serangan langsung terhadap kehormatan dan integritas sistem peradilan kita. STAF Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa menyampaikan hal tersebut kepada laman ini, Jumat (15/11) siang. “Dengan motif apapun, tindakan itu tidak dapat dibenarkan karena merupakan penghinaan yang serius terhadap wibawa lembaga Yudisial, tempat paling akhir di mana keadilan dikukuhkan,” kata Daniel. Presiden SBY, ujar Daniel, menyatakan bahwa ketertiban di setiap sidang pengadilan, di manapun, harus segera dipulihkan. “Sesungguhnya apa yang terjadi di MK bukan peristiwa pertama, karena dalam berbagai bentuknya, pelecehan terhadap proses persidangan di berbagai Pengadilan Negeri juga kerap terjadi,” Daniel menambahkan. Agar kasus serupa tidak terulang, Presiden SBY meminta Polri untuk senantiasa tanggap dan berada di garda paling depan untuk mengamankan proses persidangan dan menjaga keamanan para hakim saat berada di dalam, bahkan bila diperlukan, di luar sidang sekalipun. “Terkait dengan itu, Polri diminta untuk mengevaluasi kembali prosedur pengamanan di pengadilan di seluruh Indonesia dengan tetap menjaga asas independensi dan otonomi lembaga Yudisial beserta seluruh kewibawaannya,” Daniel menjelaskan. Di tempat paling utama, ketertiban, keamanan, dan kehormatan sidang pengadilan harus menjadi ruh yang hidup saat para hakim menggelar setiap sidang pengadilan. Sebagai Kepala Negara, lanjut Daniel, Presiden SBY juga meminta agar semua pihak, termasuk para Hakim, Jaksa, dan Pengacara, menjaga wibawa sistem peradilan dengan menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas demi terwujudnya supermasi hukum. “Presiden SBY mengingatkan agar semua pihak bekerja keras untuk memastikan bahwa persidangan berlangsung bersih, tidak terkontaminasi oleh apapun, demi wibawa dan kehormatan sistem peradilan yang sedang kita bela,” Daniel menegaskan. Sebagaimana diberitakan, Kamis (14/11) siang kemarin MK menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Provinsi Maluku. Ketika majelis hakim membacakan penolakan permohonan salah satu pasangan kontestan, massa pendukung melakukan protes dengan mengamuk dan merusak sejumlah fasilitas di dalam ruang sidang. Bahkan ada yang mengejar majelis hakim sehingga sidang dihentikan. Polisi telah mencokok sejumlah perusuh. har KPK Tahan Dua Tersangka terkait Kasus Hambalang dan Century JAKARTA, (WN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini (15/11) melakukan upaya hukum penahanan terhadap dua orang tersangka guna kepentingan penyidikan kasus Hambalang dan kasus Century. Mereka adalah TBMN (Kepala Divisi Konstruksi I Jakarta/Direktur Operasi I PT Adhi Karya (persero) Tbk tahun 2009 - 2012) dan BM (Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengelolaan Moneter). Keduanya ditahan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di rumah tahanan terpisah. Tersangka TBMN ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Jakarta Pusat. Sementara, BM ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang KPK Sebelumnya, penyidik telah menetapkan TBMN sebagai tersangka karena selaku pelaksana pekerjaan pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olah Raga Nasional (P3SON), tersangka diduga te- lah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait proyek pembangunan P3SON di Hambalang tahun anggaran 2010-2012. Atas perbuatannya, TBMN disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan, dalam kasus Century penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan BM sebagai tersangka. BM selaku Deputi Gubernur BI Bidang Pengelolaan Moneter diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kor- porasi terkait pemberian fasilitas jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Terhadap BM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/ atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Rekson KEPALA PERWAKILAN/ BIRO KEMENTERIAN AGAMA: Boy Budi Lubis. DKI JAKARTA : Chandra Pasaribu, POLDA METROJAYA : Wilson JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Ali, JAKARTA TIMUR : P. Hutajulu, Effendi Limbong SH, Renaldo, Deka Pratama. JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik. JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, Amus Permana Gurning, Karyaman Harahap, CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha, Irman N.F SUKABUMI : Libra Rustiana, Asep Rohendi, Radi Priadi,, KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC, Herbet N. KABUPATEN BANDUNG : G.Rudi Arianto S, Jatigor Habeahan, Zulkifli Siregar, , KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : , KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : Susanti SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : Anton, KABUPATEN BEKASI : Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, BOGOR/DEPOK : Djuni Dwi Yantoro David Malau, Hasan Hermansyah, BANTEN: Nazip LEBAK : TANGERANG: Pijar, Rosdiana, SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Wisnu Bangun Saputra. LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, BIRO MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH. PEKANBARU: MUARA ENIM : SIAK : , PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Sabam Silitonga, Marlan Pasaribu, Barimbing, HUMBANG HASUNDUTAN : Arysman Pasaribu, Lasro Nahampun, Jinitua Pandiangan, Lamro Meha, Oslan Hasugian. KABUPATEN PAKPAK :Lasmer Maharaja, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hipni, Abdul Fatah, PALEMBANG : Ahmad, Syamsuddin. LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : Usman Irawan, BAYUASIN : M.Riza Vahlevi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : Jean Montolalu, Rustam Abdullah, Bolmong Raya : Wandy Rotu, TABANGSEL : Rihat Boi Mangunsong, PERWAKILAN KARESIDENAN KEDU :Suryanto. Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi
  3. 3. HUKUM & KRIMINAL 3 Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 Kajari Dimita Harus Tegur Kasipidsus BANDUNG, (WN) Kepala Kejaksaan (Kajari) Balebandung, Sugiono diminta untuk mensosialisasi undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik kepada Kasi Pidsus, Andri Yuliansyah biar tidak selalu tertutup kepada wartawan yang sedang bertugas meliput berita. HARIAN Warta Nasional sudah empat kali mendatangi ruang Andri Yuliansyah, jawaban yang diterima selalu saja sibuk dan rapat. Hal itu disampaikan oleh stafnya yang mengatakan beliau selalu sibuk. Akibat tertutupnya Andri Yuliansyah dari wartawan, kuat dugaan sejumlah kasus yang di- tanganinya, dari hasil pelimpahan Kepolisian tidak diketahui masyarakat akibat tak dapat terpublikasikan oleh media. Tujuan wartawan mau menemui Andri Yuliansyah salah satunya terkait kasus limpahan dari Polres Cimahi, yaitu kasus pengadaan tanah Pemda KBB seluas 500.000 Meter. Andri sangat perlu ditanya siapa jaksa penelitinya, berapa anggaranya, berapa kerugian negara ?, dan dari Polres Bandung terkait masalah PNPM di Desa Cicalengka tahun 2011. Sinyalemen yang diketahui wartawan, bahwa si tersangka sudah di tahan ?, tetapi ditutup-tutupi, sehingga sejauh mana dan sep- erti apa perkembangan kasus tersebut masyarakat banyak yang belum tahu. Tidak jelas kenapa Andri Yuliansyah menutupi-nutupi sejumlah kasus, ataupun adanya tindakan yang tidak sesuai mekanisme terkait penanganan bebarapa kasus tindak pidana korupsi. Sehingga Andri Yuliansyah begitu tertutup kepada wartawan. Menanggapi hal tersebut, Tampil. Dir Humas LSM Penjara, dan Martua mengatakan bila sikap Andri Yuliansyah selalu tertutup ataupun alergi ke wartawan ini akan semakin menimbulkan tandatanya besar. Ya, kalau tidak mau di datangi wartawan, jangan jadi Kasi Pidsus, ujarnya. Rudi/ Tampil/ Martua) DUGAAN KORUPSI DI BMTR BANTEN KPK Serius Tangani Aduan LSM KARAT BANTEN, (WN) WAKIL Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengaku pihaknya menyiapkan dan menyusun pemikiran-pemikiran membuat koruptor kehilangan harta kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana korupsi. “Pokoknya bagaimana caranya derajat dan kehinaan para ko- ruptor akan kita miskinkan,” tandas Bambang, di Tanjung Lesung, Banten, Sabtu. Sebelumnya, Bambang juga mengatakan akan meningkatkan efek jera kepada para pelaku kejahatan korupsi. Salah satunya, dilakukan dengan memberikan baju penangkapan dan pemborgolan saat mereka digelandang petugas KPK. “Kami (KPK red) atas aduan lembaga masyarakat yang terbentuk dalam pergerakan LSM KARAT Banten, aduan tersebut akan kami tindak lanjuti terkait dugaan Korupsi di Ruas Tanjung Lesung Sumur ini yang menelan anggaran 19 miliyar, bahkan ada beberapa aduan lagi seperti pembebasan lahan jalan di wilayah kota serang (BOGEG) dan Pembangunan jalan Ruas Parigi Sukamanah yang menelan anggaran 7 miliyar pada tahun 2012,” semua aduan dari masyarakat kami akan tindaklanjuti.”ungkapnnya. Iwan Hermawan (ADUNG) Direktur Kajian Karat Banten, saat di temui Warta Nasional mengharapkan KPK segera mengungkap Dugaan Korupsi yang ada di Binamarga Provinsi Banten,seperti pembangunan dan pemeliharan ruas jalan wilayah Banten, misalnya ruas wilayah Mengger mandalawangi caringin,maja koleang, sobang ciseuket, saketi munjul dan beberapa ruas lain yang ada di wilayah selatan Banten dan utara banten, yang tidak nampak Prmeliharaan ruas jalan tersebut, bahkan kami degan kajian pergerakan KASASI apabila Lembaga Negara KPK tidak menindaklanjuti degan serius, kami selaku masyarakat Banten akan menjemput bola dengan cara berunjuk rasa di Halaman Gedung KPK, dan Bundaran HI, minggu-minggu ini. Karna surat pemberitahuan Aksi unras Lembaga Kami sudah kami Layangkan ke Polda Banten dan Poda Metro,’punkas Adung. zip PAGAWAI BANK BRI DIPOLISIKAN Usai Paktek, Gadis Asal Kotamobagu Hamil 5 Bulan KOTAMOBAGU, (WN) SUNGGUNG malang nian nasib gadis lugu asal Kota- Kotamobagu yang masih berusia 19 tahun berinisial ‘LM’ yang sekarang sedang berbadan dua (hamil) hasil hubungan gelap dengan oknum pegawai BRI Unit Ratahan, di Kabupaten Minahasa Tenggara yang berinisial “HT” (25 tahun) asal desa Remboken, Kabupaten Minahasa Induk. Pasalnya jalinan kasih antara “LM” dan “HT” berawal dari pertemuan antara dua sejoli ketika “LM” Praktek Sisitem Ganda (PSG) di Kota Manado pada tahun 2010, dari pertemuan tersebut LM terbujuk rayuan setan pegawai HT, hingga jalinan antara LM dan HT lanjut ke hubungan intim layaknya suami istri sekitar lima bulan yang lalu. Alhasil dari hubungan jalinan kasih yang kurang lebih dari 3 tahun pun berbuntut hamil pada bulan juli tahun 2013, namun HT tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dibiarkan aib, sehingga kejadian ini pun di laporkan oleh LM ke pihak keluarga karena saat ini umur janin yang di kandungan sudah sekitar 5 (lima) bulan. Tak pelak keluarga LM pun sempat kaget dan langsung menghungi pihak keluarga HT untuk meminta pertanggung jawaban dari HT selaku sang kekasih, pihak keluarga LM pun langsung bertandang ke pihak keluarga HT di Remboken Minahasa, pada tanggal 9 agustus 2013 ,dan dari pertemuan tersebut pihak keluarga HT berjanji akan bertanggung jawab alias menikahkan LM. Namun setelah pertemuan kedua pada tanggal 19 agustus pihak keluarga HT terkesan selalu mengulur – ulur waktu dan bahkan terkesan menghindar ketika di hubungi beberapa kali oleh pihak korban untuk meminta pertanggung jawaban, namun hingga kini belum ada kejelasan baik dari pihak keluarga HT maupun HT sendiri, dan di duga HT menghilang tanpa jejak entah kemana, hal itu dibenarkan oleh Nova selaku tante LM kepada Warta Nasional di kediamannya. Upaya untuk meminta pertanggung jawaban dari pihak keluarga HT tidak berhenti di lakukan oleh keluarga LM dan sayangnya pihak keluarga HT diduga tidak mempunyai itikad baik terhadap LM, akhirnya pihak keluarga LM pun berang atas prilaku HT beserta keluarganya, sehingga keluarga LM pun memutuskan untuk menempuh jalur hukum meminta keadilan, dan hal ini pun sudah di laporkan kepada pihak berwajib Polres Bolmong pada tanggal 19 oktober 2013 untuk di tindak lanjuti. Menurut Nova, bahwa kejadian ini akan terus di proses hingga adanya kepastian hukum dan pihak keluarga LM telah meminta kepada pihak Kepolisian Polres Bolmong dan Polda Sulut agar dapat mengusut tuntas kasus ini”tutup sumber. wandy Kunjungan Sebentar Bupati ke Ruangan Kasi Intel Mencurigakan Oknum Guru, Terdakwa Pencabulan Anak di Bawah Umur Disidang BANDUNG, (WN) PENGADILAN Negeri (PN) Baleebandung melakukan persidangan terhadap berinisial Ae dan Aa terdakwa kasus pencabulan, pada selasa kemarin. Di dalam persidangan yang di pimpin Ketua Majelis Hengki dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muslih SH diketahui bahwa salah satu terdakwa, adalah seorang Guru sekolah bidang olahraga di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung. Didalam persidangan, korban berinisial Ng dan Sr, mengatakan kronologis kejadiannya. “Kami di paksa untuk mengemut anunya di toilet sekolah, di waktu jadwal olahraga tindakannya itu dilakukan tiga kali dalam semingu, cetus korban. Sementara itu, pihak keluarga korban mengharapkan kepada Hakim dan Jaksa penuntut, supaya dituntut dan divonis sesuai UU Perlindungan anak di bawah umur. Karena kejadian ini anak saya yang masih berumur empat belas tahun, duduk di kelas dua menengah pertama sangat trauma dan beban pisokologis baginya. “Seorang guru seharusnya mendidik dan tauladan bagi murid didiknya. Perhatian juga bagi Disdikbud Kab.Bandung supaya Guru yang tidak bermoral ini segera di pecat, ujarnya. Rudi Zahid Robohnya Wibawa Penyidik Polda Jambi TANJAB BARAT,(WN) INDONESIA memang mempunyai reputasi tersendiri dalam kasus korupsi, banyak elite partai, elite kekuasaan dan penegak hukum meringkuk dalam penjara karena terbelit korupsi. Namun reputasi yang paling sepektakuler adalah karena hanya Indinesia, kususnya Kabupaten Tanjab Barat, Provinsi Jambi, penanganan kasus korupsi yang sudah memakan waktu sembilan tahun lebih masih mengambang. Penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalah gunaan dana APBD Pos Seketariat DPRD Kabupaten Tanjab Barat tahun anggaran 20022003 di lakukan oleh penyidik Polda Jambi, sebagaimana surat perintah penyidikan Kepala Kepolisian Daerah Jambi, tanggal 3 September 2004 ini pencapaian paling memalukan dari sejumlah penanganan kasus korupsi yang di lakukan penyidik Polda Jambi. Polda Jambi di robohkan oleh anggotanya sendiri. Tidak di kembalikanya berkas perkara tersangka H.Umar Ibrahim dan Luhut Silaban kepada Jaksa Penuntut Umum akhirnya menimbulkan tanda tanya. Jangan -jangan mengambangnya kasus dugaan korupsi DPRD Kabupaten Tanjab Barat tahun 1999-2004 di warnai mafia hukum. Merasa sangat gusar dan terpukul menyaksikan sistem dan praktek mafia hukum di daerahnya kelahiran saya ini hukum lahir dari kolusi serta di besarkan dan di praktekan dengan korupsi, cerita Arsad Putra Tanjab Barat. Menurutnya, jaringan kerja mafia hukum setelah melibatkan oknum penegak hukum pada semua tingkatan umumnya menggunakan pola konspirasi dengan deal tertentu. Mereka paham betul segala lika-liku dan kelemahan peraturan hukum untuk di mamfaatkan dengan segala cara demi mencapai tujuan. Soal benar atau salah dari sangkaan yang di jatuhkan bukanlah hal yang penting bahkan hal yang di sebut penegakan hukum dan keadilan, harus di singkirkan, karena bagaimana mengeruk keuntungan dari sangkaan yang di buat dan persetan soal keadilan. Di persidangan dalam perkara adiknya Syarifuddin,SE saksi ahli dari BPKP,BJ Sipayung mengatakan, BPKP telah mengetahui kalau PP:110 tahun 2000 telah di judicial review oleh Mahkamah Agung RI dan persoalan tersebut telah di sampaikan pada penyidik dan saat itu yang bisa di jadikan dasar penghitungan adalah Perda Nomor: 51 tahun 2001 tentang kedudukan keuangan ketua, wakil-wakil ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Tanjab Barat. Saksi ahli dari BPK Perwakilan Dua Palembang,M.Situ Morang mengatakan,”Kusus Pos Seketariat DPRD Tanjab Barat,hanya di lakukan audit untuk tahun anggaran 2002 sedangkan untuk tahun anggaran 2003 tidak di lakukan audit karena ada surat dari Mahkamah Agung RI tentang pemberitahuan putusan Judicial review terhadap PP:110 tahun 2000.”kata Arsad yang juga abang kandung Syarifuddin,SE mantan ketua panggar DPRD Tanjab Barat periode 19992004 yang sudah menjalani hukuman. Dia juga mengatakan,Kajati Jambi,Yuswa Kusumah Affandi Basri,SH,MH pada tahun 2010 pernah mengatakan berkas perkara atas nama tersangka H.Umar Ibrahim dan Luhut Silaban di kembalikan ke pe- nyidik Polda Jambi untuk di lengkapi ternyata sampai saat ini penyidik belum melengkapi dan belum menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. Semula tersangka H.Umar Ibrahim dan Luhut Silaban di sangka melanggar ketentuan tersebut telah di batalkan pemberlakuanya oleh Mahkamah Agung RI Sebagaimana putusan Nomor:04/G/ Hum/2001 tanggal 9 Septembar 2001.”Seharusnya tersangka Umar Ibrahim Dan Luhut Silaban di persangkakan dengan Perda Nomor:51 tahun 2001 atau kalau Perda Nomor:51 sudah di cabut pemberlakuanya ,kan bisa di jangkau dengan UU RI Nomor:31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bukan di persangkakan dengan PP:110 tahun 2000 yang sudah di batalkan pemberlakuanya sebelum terjadi perbuatan pidana.”ujar Arsad yang juga mantan aktifis ini. Mantan ketua panitia anggaran DPRD Tanjab Barat periode 1999-2004 Syarifuddin,SE mengatakan fenomena tersebut harus jadi perhatian serius Kapolda Jambi Brigjen Pol Satria Hery Prasetia untuk menelusuiri siapapun yang terlibat jangan jadi kebiasaan hanya mahir mengungkap kasus,tapi tidak di tuntaskan sampai ke akarnya. Peristiwa ini bukan saja semakin mencoreng wajah penegak hukm kita yang memang sudah bopeng ,tetapi juga menciptakan keputusan publik karena tidak ada lagi badan peradilan yang steril dari mafia. Tidak mengherankan jika citra penegak hukm kita kususnya Kabupaten Tanjab Barat,Jambi,saat ini telah tersungkur jatuh pada kerak yang paling bawah dalam apreasi publik. “Korupsi hanya bisa di habisi jika seluruh elemen masyarakat utamanya penegak hukum mengedepankan ketegasan. Ketika satu penegak hukum tegas, sementara penegak hukum lainnya lemah atau sengaja melemahkan diri, sampai kapan pun kita tidak akan memenangkan perang melawan korupsi, “ujar Syariuddin, AR mantan Ketua Panitia Anggaran DPRD. Di tempat terpisah, Abdul Fattah seketaris LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Kabupaten Tanjab Barat mengatakan, penanganan kasus korupsi DPRD Kabupaten Tanjab Barat periode 1999-2004 bisa saja di ambil alih KPK, karena penanganan kasus tersebut terlalu berlarut-larut atau pun lamban, tanpa alasan yang dapat di pertanggung jawabkan, melindungi pelaku yang sesungguhnya mengandung unsur korupsi dan keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat di pertanggung jawabkan. Dikatakanya lagi, kita berharap kepada Kapolri baru yang membentuk Tim Densus Anti Korupsi, supaya dapat mengambil alih dan menuntaskan dugaan tindak pidana korupsi yang di lakukan secara berjamaah anggota DPRD Kabupaten Tanjab Barat, Jambi, periode 1999-2004 yang sampai saat ini belum di tuntaskan penyidik Polda Jambi. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa dugaan kasus tindak pidana korupsi yang di lakukan berjamaah anggota DPRD Tanjab Barat periode 1999-2004 belum tuntas sampai sekarang. Kenapa hal ini bisa terjadi, hanya merekalah yang tahu. A.F BANDUNG, (WN) HARI Kamis (7/11) lalu, sekira jam 3 sore, Bupati Bandung, H. Dadang Naser, berkunjung ke ruangan Kasi Intel Kejari Balebandung sangat mencurigakan. Pasalnya, kunjungan bupati tersebut hanya sebentar alias hanya mampir ke ruangan saja. Kecurigaan itu semakin terbukti ada udang dibalik batu, itu saat wartawan menanyakan langsung ke Kasi Intel Kejari Balebandung, Baringin SH. Saat ditanya, dalam rangka apa bupati berkunjung?, Baringin terkesan menghindar dan berucap singkat, “hanya mampir saja, ketepatan bupati lewat dari sini,” ujar singkat. Warta Nasional pun langsung menanyakan ke Bupati tujuan atau rangka apa berkunjung ke Kejari Balebandung?, Bupati tidak mau menjawab dan hanya senyum saja dan buru-buru melangkah menuju mobilnya, dan melaimbaikan tangan kepada wartawan dari mobilnya. Rudi zahid Istri Bupati Tanjab Barat Terima Fee Proyek ? TANJAB BARAT,(WN) ISU yang banyak beredar di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjab Barat, Jambi terkait fee proyek yang di duga di terima Ny.Esrita Usman yang notabenya adalah istri Usman Ermulan, Bupati Tanjab Barat sangat menghebohkan. Heri, Ketua GP Ansor Kabupaten Tanjab Barat, Jambi pada Jumat (4/10) sekira jam 10:30 wib mengatakan, Bupati Tanjab Barat tidak pernah terima fee proyek, tetapi yang terima adalah Ny.Esrita Usman. Di saksikan sejumlah orang yang mendengar di antaranya H.Masjudin Nur (Udin Gajah). Dari keterangan tersebut dapat di simpulkan yang tidak membayar fee tidak akan mendapat paket proyek. Semoga info ini bisa jadi petunjuk awal, uja Ketua LSM Pakam Kabupaten Tanjab Barat, Kemas Bujang Azhari.S melalui via sms belum lama ini ke wartawan Koran ini. Di tempat terpisah Seketaris LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Kabupaten Tanjab Barat, Jambi,Abdul Fattah mengatakan, terkait isu yang sempat beredar heboh d Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjab Barat, Jambi Ny.Esrita Usman, Caleg DPR RI nomor urut satu dari partai Gerindra Dapil Provinsi Jambi yang juga seorang istri Bupati Tanjab Barat, diduga menerima fee froyek dari rekanan ataupun kontraktor yang dapat pekerjaan proyek. Dikatakanya lagi, hal ini sangat mencoreng nama baik orang nomor satu di Kabupaten Tanjab Barat,Jambi, kalau benar isu yang beredar tersebut terjadi, bahwa Ny.Esrita Usman menerima fee proyek tersebut, sangat-sangat dan betul memalukan. Bisa jadi dana fee proyek yang di dapat tersebut di duga untuk dana kampanye beliau menjadi caleg DPR RI dari partai gerinda nomor urut satu dapil provinsi Jambi. Bisa dikatakan untuk fee proyek hal ini bukan rahasia umum lagi di Kabupaten Tanjab Barat, hingga berita ini di turunkan Ny.Esrita belum dapat di konfirmasi. A.F
  4. 4. NUSANTARA 4 Pemahaman Pacasila Dan Pilar Bangsa Jangan Dianggap Remeh JAKARTA (WN) SALAH satu Pejuang Marhaban (SB), di masa sebelum penjajahan belanda yang juga di kenal sebagai panglima Penerus Toko Adat suku dayak serta juga aktif dalam organisasi politik sejak masih mudanya,menanggapi pemahaman Pancasila dan pilar Bangsa jangan dianggap remeh dimana “Pancasila bukan pilar Negara tetapi Dasar Negara”tegasnya kepada Harian Warta Nasional kamis di kantor Walikota Jakarta Timur. Menanggapi gugatan masyarakat pengawal Pancasila Yoyakarta,solo,Semarang (MPP Joglosemar) senin 11/11 lusa, Marhaban sagat mendukung gugatan program empat pilar yang dianggap menyesakkan. Menurut Marhaban Penyebutan Pancasila,UUD 1945,NKRI dan Bineka tunggal Ika kurang tepat sebagai pilar Bangsa,dimana hal ini dapat menimbulkan penyempitan dan pendangkalan terhadap makna Pancasila sebagai Dasar Negara. Pancasila adalah dasar terbentuknya Negara NKRI serta pedoman dalam penyusunan UUD 1945,sedangkan Bineka Tunggal Ika adalah semboyan dalam kehidupan Bangsa Indonesia, sedangkan pilar adalah tiang – tiang yang dapat menjamin Bangsa Indonesia dengan cita cita leluhur kedaulatan,keadilan dan kemakmuran yang merata bagi seluruh Rakyat Indonesia. Marhaban menambahkan,Pilar dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia sebagai Masyarakat Demokratis ada empat Legislatif,Yudikatif,Eksekutif dan Pers.Keempat pilar tersebut bertumpu pada Pancasila dan NKRI sebagai dasar dan UUD 1945 dan Bineka tunggal Ika sebagai pedoman Bangsa Indonesia. Pancasila dirumuskan dan dilahirkan oleh para pendiri Bangsa Indonesia,sebelum proklamasi di bacakan oleh Soekarno- Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan proses yang panjang dan disesuaikan krakter,budaya ,suku dan agama yang dianut oleh seluruh Bangsa Indonesia . Kemudian Sultan Hamid II Pancasila dan bioneka tunggal Ika dibingkai dalam lambang burung Garuda dan disahkan oleh kabinet Republik Indonesia (RIS) pada tahun 11 pebruari 1950 sebagai lambang Negara Republik Indonesia.”tegas Marhaban. Sementara selama perkembangan kemajuan Negara republik Indonesia ,menurutnya hampir 40 persen pasal-pasal UUD 1945 tidak sesuai Pancasila dan norma-normanya.Dengan banyaknya kekeliruan pemaham dan makna Pancasila perlu diluruskan oleh para pemengang kebijakan di Negri ini,agar generasi mudah Indonesia memahami betul tentang sejarah,serta mendorong semagat Nasionalis Indonesia menuju pengembangan pembangunan Negara Republik Indonesia yang Adil dan Makmur. CH 250 Sekolah di Ibu Kota Terkena Dampak Banjir JAKARTA, (WN) ANGGOTA Education in Emergencies Specialist Save The Children Yuniarti Wahyuningtyas mengatakan ada sekitar 250 sekolah di Ibu Kota yang terkena dampak banjir. Selain banjir, sekolah juga memiliki ancaman bencana lain, seperti kebakaran. “Dinas Pendidikan sendiri kalau tidak salah ada 200-300 sekolah terkena dampak banjir dan kebakaran. Dan situasi itu harus secepatnya harus ditangani,” kata Yuniarti usai menghadiri Lokakarya Pembelajaran Implementasi Sekolah Aman Komprehensif di Balai kota DKI Jakarta, Kamis (14/11). Yuniarti mengharapkan Pemerintah DKI Jakarta segera melakukan langkah antisipasi. Salah satunya dengan mempersiapkan dana tanggap bencana untuk kesiapsiagaan. Akibat banjir, kebakaran dan bencana lainnya, Yuniarti mencatat kerugian fisik dan fasilitas sekolah mencapai USD 55 miliar di seluruh Indoensia. Sebaiknya uang sebesar itu, diinvestasikan untuk dana kesiapsiagaan. “Misalnya sekolah yang rawan banjir. Yang tadinya satu lantai, kita tinggikan menjadi dua lantai. Salah satu contoh melalui program rehabilitasi disdik di SMP 77 itu cukup bagus. Mereka terus menerus mengalami banjir, sekolahnya ditinggikan, sehingga murid-murid tetap belajar,” terangnya. “Meskipun saya tidak setuju sekolah dijadikan tempat pengungsian,” tutupnya. Wilson Proyek Pengerjaan SPAM Regional Bermasalah Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 Rumah Penyekapan Pengusaha Milik Anggota DPRD Bekasi BEKASI, (WN) Rekonstruksi kasus penyekapan dan penculikan pengusaha asal Yogyakarta, Hendro Atmoko, yang menyeret nama pimpinan DPRD Wonosobo, Jawa Tengah digelar. Dari reka adegan itu diketahui, selain Terminal Lebak Bulus, Hendro juga disekap di wilayah Bekasi, Jawa Barat. PARA penculik membawa Hendro ke salah satu rumah di tengah lahan kosong di Kampung Kranggan Lembur I, RT 2/ 2 Jati Rangga, Jati Sampurna, Bekasi. Rumah itu diketahui milik seorang anggota DPRD Bekasi. Salah satu pekerja di lahan itu, yang bernama Yoyo turut menjadi tersangka dalam kasus ini. “Ini punya majikan saya. Saya cuma kerja di sini, kasih makan rusa, ayam, sama peliharaan lain disini,” kata Yoyo di sela-sela rekonstruksi, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/ 11/2013). Dalam rekonstruksi yang digelar Unit Jatanras Polda Metro Jaya, Hendro dibawa ke rumah itu menggunakan Toyota Altis hitam bernopol B 2002 AH dari Terminal Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sesampainya di rumah, borgol dan penutup mata dibuka oleh tersangka. Hendro kemudian disekap di salah satu kamar rumah. Untuk memasuki lahan seluas sekitar 1.000 meter persegi itu tidak mudah. Gang sempit dengan pandangan hutan bambu, sawah, dan pohon besar masih tampak di sepanjang jalan menuju rumah. Di kawasan rumah itu yang terlihat hanya lahan kosong. Di sudut kanan ada rumah panggung bercat kuning. Tepat di sebelahnya, terdapat kandang ayam. Tapi, rumah yang digunakan untuk menyekap Hen- dra berada di balik tembok setinggi sekitar 1,5 meter. Posisi rumah itu pun ada di posisi paling pojok.Rumah bercat putih yang belum seluruhnya rampung itu hanya berpintu dua. Yang lebih mencengangkan lagi, ada 6 ekor rusa yang terpelihara tepat di depan rumah itu. Hendro diduga melarikan uang Rp 4,93 miliar untuk pemenangan Bupati Wonosobo Abdul Kholiq Arif —kini bupati— pada Pemilukada 2010 lalu. Akibat tuduhan itu, Hendro diculik selama 6 hari dan disekap di berbagai tempat. Namun dari jumlah miliaran itu, hanya Rp 500 juta yang diterima oleh bawahan Abdul Kholiq yang juga pimpinan DPRD Wonosobo berinisial AA. Saat disekap, Hendro sempat bertemu dengan AA. Silitonga Puluhan Pelajar SD, SMP dan SMA Ditangkap di Warnet BEKASI,(WN) Satuan Polisi Pemong Praja Kota Bekasi, menjaring 50 oknum pelajar SD, SMP dan SMA setempat yang kedapatan bermain game online saat jam belajar, Senin. “Pelajar SD sebanyak dua orang, pelajar SMP enam orang dan sisanya didominasi pelajar SMA/SMK,” ujar Kepala Bagian Tata Usaha Satpol PP Kota Bekasi, Charles Aritonang, di Bekasi, Senin. Menurut dia, razia tersebut dilakukan secara serentak di sejumlah kecamatan di wilayah setempat, di antaranya Kecamatan Bekasi Selatan, Jatiasih, dan Bekasi Barat. “Siswa SD yang terjaring berasal dari SDN Pekayon Jaya 7 dan SDN Jakasetia. Sedangkan pelajar lainnya masih dalam pendataan petugas di lain tempat,” katanya. Aritonang mengatakan, oknum pelajar tersebut seblumnya ditahan di Markas Satpol PP Kota Bekasi, Jalan Ahmad Yani Nomor 1, Bekasi Selatan, sampai dijemput para orang tua. “Usai di lakukan pendataan, kami menghubungi pihak sekolah juga orang tua murid bersangkutan untuk mengambil anak didiknya,” ujarnya. Terkait sanksi, kata dia, pihaknya menyerahkan hal itu kepada kebijakan sekolah masingmasing dan juga orang tua. “Biar pihak sekolah dan orang tua yang menentukan sangsi,” ujarnya. Dikatakan Aritonang, kegiatan razia tersebut dilakukan secara rutin untuk mencegah adanya tindakan negatif dan anarkis di kalangan pelajar khususnya Kota Bekasi. “Razia ini adalah kegiatan rutin kami setiap bulan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah (Perda),” katanya. Silitonga Seko Jaktim Lantik Enam Pejabat JAKARTA (WN) SEKRETARIS Kota Jakarta Timur Drs. Arifin, MAP, melantik enam pejabat Eselon IV di Ruang Rapat Asisten Walikota Jakarta Timur, Kamis (14/11). Para pejabat yang dilantik tersebut, salah satunya Emah, SH, sebagai Wakil Lurah Kebon Pala, Kecamatan Makasar. Arifin dalam sambutannya mengatakan, jabatan yang diperoleh saat ini bukanlah hadiah maupun hak, namun merupakan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jabatan yang diperoleh tersebut, sepatutnya dijadikan alat untuk mawas diri dengan memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing. “Apabila saudara tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, maka tidak mustahil saudara diganti dengan pejabat baru yang lebih cakap, kompeten dan profesional,” kata Arifin, dihadapan para pejabat yang dilantik. Pada kesempatan ini, Sekretaris Kota mengingatkan agar mereka dapat lebih memahami tentang Tata Kelola Keuangan Daerah, sehingga penggunaan anggaran menjadi tepat sasaran dan dapat dirasakan manfaatnya terutama oleh masyarakat. “Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan good goverment governance atau Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui penguatan akuntabilitas pen- gelolaan keuangan,” ujarnya. Para pejabat yang baru dilantik juga harus dapat menggunakan dan mempertanggungjawabkan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tidak terjadi penyelewengan yang berpotensi pada kerugian daerah. “Saya berharap saudara agar langsung bekerja cepat, membangun pemikiran dan ide baru, serta dapat merespon setiap tantangan yang ada,” kata Arifin. Sekretaris Kota juga menyampikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus, antara lain terkait antisipasi terhadap bencana banjir, mengingat curah hujan sudah mulai tinggi. Selain itu mereka diminta meneruskan operasi yustisi kebersihan yang berupa terapi kejut, sehingga masyarakat jera membuang sampah sembarangan di tempat umum. “Pejabat di Kecamatan dan Kelurahan adalah ujung tombak pelayanan dan tolak ukur kinerja Pemda DKI Jakarta, oleh karena itu harus dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Terkait dengan musim hujan saat ini agar kelurahan aktif melaporkan jika terjadi bencana di wilayahnya,” tukas Arifin dalam sambutannya. CH Para Guru Meraih Olimpiade Sains Nasional BANDUNG, (WN) PROYEK Pengerjaan SPAM Regional di empat titik di Kabupaten Bandung, yaitu di Kecamatan Katapang, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Banjaran dan Kecamatan Banjaran dari anggaran APBN yang ditafsir sekira puluh miliar bermasalah. Hal itu akibat banyaknya masyarakat di Kampung Babakan Cianjur dan Cangkuang yang komplen kepada pihak pemborong. Menurur warga, apabila ada bangunan yang kena penggalian pipanya agar di ganti rugi. Tetapi sampai saat ini kenginan warga ini belum terealisasi. Kata warga, ijin dari warga belum ada, pemerintah tidak memikirkan dampaknya apabila air permukaan yang ada di tempat kami di sedot dengan pipa berukuran 70 cm. Yang bisa menyedot air begitu banyak ka lembur batur? Dampaknya bisa meluas, mulai dampak lingkungan dan dampak lainnya, ujar warga. Pemborong, Yono saat ditanya apakah sudah ada ijin dari PU Binamarga Kabupaten Bandung terkait penggalian di sekitar jalan?, Yono mengaku tidak tahu, masalah itu ke konsultan tanyakan, bahwa kami hanya pelaksana di lapangan, cetusnya. TEAM Jakarta WN, PARA guru SD dan SMP berhasil meraih juara Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2013,dengan Perlombaan tiga kriteria antara lain Guru SD, Guru Matematika SMP dan Guru IPA SMP. Untuk Juara I Lomba Olimpiade Sains Nasional Bagi Guru SD, diraih Sri Nurati, S.Pd dari SDN Rawamangun 09 Pagi, Juara II diraih Mohammad Fadillah, S.Pd (SDN Susukan 05 Pagi) dan Juara III diraih Sukini, S.Pd (SDN Cipinang Muara 18). Penyerahkan piala dan piagam penghargaan diserahkan Drs. H.R. Krisdianto M.Si dilakukan saat usai upacara bendera memperingati Hari Pahlawan 10 November 2013 yang dihadiri para pejabat dan pegawai, di halaman Kantor Walikota Jakarta Timur, Senin (11/11). Sementara kriteria Lomba Olimpi- ade Sains Nasional Bagi Guru Matematika SMP, Juara I diraih Junawan, M.Pd dari SMPN 272 Jakarta, Juara II diraih Atut Setyaningtyas, M.M.Pd (SMPN 259 Jakarta) dan Juara III diraih Linda Napitupulu, S.Pd (SMPN 172 Jakarta) Bagi Guru IPA SMP, Juara I diraih Badar, S.Pd dari SMPN 258 Jakarta, Juara II direbut Wahyudin, S.Pd (SMPN 236 Jakarta) dan Juara III diraih Dra. Yetty Arita (SMPN 168 Jakarta). Pada kesempatan ini Walikota berharap, para Juara Lomba Olimpiade Sains Nasional Tingkat Jakarta Timur 2013, dapat meraih juara di tingkat yang lebih tinggi. Ilmu yang mereka miliki, juga diharapkan dapat diterapkan pada anak didik di sekolah masing-masing. Adapun para Juara I akan mewakili Jakarta Timur ke tingkat Provinsi DKI Jakarta dalam lomba yang sama.”Terus kembangkan dan tingkatkan prestasi yang telah diraih. Semoga para guru dari Jakarta Timur dapat meraih juara di tingkatan yang lebih tinggi lagi,” pesan Walikota.Terkait peringatan Hari Pahlawan, Walikota meminta agar agar momen ini dimaknai bukan hanya sekedar ungkapan rasa syukur kepada Tuhan YME, tapi sekaligus sebagai refle- ksi terhadap keyakinan jati diri bangsa yang bermartabat diinspirasi oleh para pejuang yang telah gugur di medan laga. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2013 yang mengambil tema Pahlawan Idolaku adalah untuk mengingatkan kembali kepada kita semua dan bagi generasi muda khususnya sebagai penerus cita-cita agar nilai-nilai kejuangan yang telah dibangun tidak boleh dilupakan sampai kapanpun. Semangat kepahlawanan dan kejuangan yang dipresentasikan dalam bentuk cinta tanah air, pantang menyerah, peduli dan berbagi, serta toleransi harus menjadi sumber motivasi bagi rakyat Indonesia. “Semangat kepahlawanan tersebut, diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dalam menyelesaikan semua masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, diwaktu kini dan mendatang,” ujar Walikota. CH
  5. 5. NUSANTARA 5 Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 Empat Pejabat RSUD Karawang Ditetapkan Tersangka KARAWANG (WN) SETELAH melalui proses penyidikan yang panjang akhirnya Kejaksaan Negeri ( Kejari) Karawang menetapkan empat tersangka dalam dugaan kasus korupsi pengadaan alat pembangkit listrik (Genset) di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Karawang. Kasi Intel Kejari Karawang Faisol mengatakan keempat tersangka , IID, Wakil Direktur (Wadir) Administrasi dan Keuangan, HS, pejabat pembuat komitmen serta dua orang pemenang tender masing-masing, yaitu HTS dan PS. “Kami baru dapat menetapkan empat tersangka, sedangkan tersangka yang lainnya masih menunggu pengembangan penyidikan. Tidak tertutup kemungkinan, kalau tersangka akan bertambah,” ungkap Faisol, Kepala Kejari Karawang, Ganora Zarina, menjelaskan, meskipun pihaknya sudah menetapkan empat tersang- ka dalam kasus itu, pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan pengembangan. “Jika dalam pemeriksaan tersebut ditemukan petunjuk dengan disertai alat bukti yang cukup, bisa saja dijerat tersangka lain,” ujarnya, Kamis. Begitu juga jika dalam pemeriksaan pengembangan itu mengarah ke Direktur Utama (Dirut) RSUD Karawang dr. WUN, pihaknya akan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. tim Bergaya Preman, Ketua Komite Akan Sikat Pejabat Disdik dan Kepala SMA BANDUNG, (WN) Ketua Komite SDN Soka 34/I, Kota Bandung, inisial H. A sering bertingkah mirip “preman pasar” saat melayani tamunya Kepala Sekolah, Ida Nurhaida. Pasalnya, dengan arogan, HA mengatakan saya tidak takut siapapun termasuk pejabat Disdik Kota Bandung bila perlu saya sikat, ujarnya kepada wartawan Harian Warta Nasional yang saat itu datang sebagai tamu Kepala Sekolah. TAK hanya disitu, Komite Sekolah inipun kembali mengatakan pengalama pribadinya, seperti salah satu contoh anak saya mau ke salah satu SMAN Kota Bandung harus memakai uang masuk Rp. 20 juta, saya sikat kepala sekolah SMAN tersebut, saya tidak takut sama siapapun, termasuk kepada wartawan, ujarnya dengan garang. Ucapan arogan secara tiba tiba yang dilontarkan oleh HA tersebut akan sikat sejumlah orang, saat menerima wartawan Harian Warta Nasional sebagai tamu Ida Nurhaida jelas sekali tidak mencerminkan sebagai pelayan di sekolah dan sangat tindak layak menduduki posisi Komite Sekolah, dan dinilai lebih pantasnya menjadi preman pasar. Karena untuk menjadi Komite Sekolah, harus menjalankan tata krama dan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik informasi saat menerima tamu. Menurut Koordinator LSM Advokasi Hukum dan HAM “Lian”, mengatakan, status Ketua Komite yang ada di SDN Soka 34/I patut dipertanyakan keabsahannya, apakah sebagai ketua komite sesuai dengan fungsinya atau menjadi backing menghada- bidangi pendidikan diketahui terdapat tiga Surat Keputusan (SK) pengangkatan Kepala Sekolah di SDN Sertajaya 5 yang masih berlaku. “Kepala sekolah yang lama namanya Emang, SK-nya belum dicabut. Lalu yang baru bernama Kimol Subarnas dan Enden Ratna Wulan. Informasi ini saya dapat langsung dari UPTD pendidikan setempat,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan pi wartawan yang menjalankan tugas meliput, ujarnya. Kejadian kumatnya Komite SDN Soka 34/I, Kota Bandung, inisial H. A berawal saat wartawan Warta Nasional membuat surat konfirmasi tertulis yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Ida Nurhaida, mengenai adanya dugaan penjualan buku LKS (Lembar Kerja Siswa) di SDN Soka 34/I serta penggunaan dana BOS TA 2012/2013. Tujuan wartawan sendiri menemui Kepala Sekolah jelas untuk mendapat jawaban dari pertanyaan yang telah disampaikan. Namun, bukan jawaban yang didapatkan melainkan sikap arogan yang dipertontonkan Komite Sekolah di sekolah. Padahal, era keterbukaan saat ini, sudah sewajibnya dana yang dibiayai APBN maupun APBD seluas-luasnya dibuka untuk masyarakat, agar masyarakat tahu berapa anggaran pendidikan yang dikucurkan dan untuk apa diperuntukkannya, terutama dana yang di kelola para kepala sekolah, sampai saat ini masih saja kepala sekolah beranggapan bahwa dana pendidikan sekolah, bukan menjadi konsumsi luar sekolah, seolah-olah sekolah beranggapan praktek-praktek curang dengan menutup – nutupi penggunaannya dengan dalih rahasia Negara. P. Marbun (PPP) itu. Kondisi tersebut, kata dia, mencerminkan kebijakan rotasi kepala sekolah oleh kepala daerah yang dilakukan Rabu (6/ 11) lalu tidak berjalan sesuai prosedur. “Pengusulan mutasi jabatan semestinya sudah terdata dengan baik sehingga tidak ada yang ganda,” katanya. Dikatakan Hasan, persoalan itu memunculkan sejumlah spekulasi terkait kepentingan pi- hak tertentu dalam memasukkan beberapa kepala sekolah dalam satu sekolah. “Ini merupakan tamparan buat dunia pendidikan di Kabupaten Bekasi yang tercoreng hanya garagara mutasi pejabat yang berantakan,” katanya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, kata Hasan, disebutkan bahwa kepala sekolah memiliki Kapolres Bandung AKBP Jamaludin, mengatakan bahwa pada tahun ini, ada lima kasus korupsi yg mereka tangani, termasuk kasus penggelepan pajak yang di duga melibatkan D. Kasus penggelapan pajak ini adalah kasus korupsi terbesar yg di tangani polres bandung pada tahun ini. D yang mantan pejabat Disdikbud diduga mengelapkan pajak di instasinya sebesar Rp 5,7 Miliar. Uang pajak itu diinvestasikanya ke bisnis jual beli beras. Ternyata bisnis beras itu, si D-juga tertipu dan mengalami rugi. Jika di akumulisikan total kerugian negara mencapai Rp 7,5 Miliar, kata Jamaludin di sela kunjungan Kapolda Jabar ke Mapoleres Bandung. Kapolres mengutarakan, sudah berkoordinasi dengan Pemkab Bandung untuk mengungkap kasus tersebut. Kami juga sudah meneruskan informasi ini ke bupati. Sehingga kami sama sama melakukan penyelidikan. Saat ini kami masih menunggu hasil audit yg dilakukan bupati dan timnya, kata jamaludin. Berdasarkan penyelidikan sementara, si D melakukan bisnis beras seorang diri. Uang tersebut di gunakan keperluan pribadi. Namun pelaku juga menjadi korban penipuan, yngg satu kali masa tugas selama empat tahun. Menurut dia, masa tugas kepala sekolah dapat diperpanjang satu kali bila memiliki prestasi kerja dan guru yang sudah dua kali berturut, bisa menjadi kepsek kembali namun di sekolah yang akreditasnya rendah. “Saya menilai kehadiran tiga kepala sekolah di SDN Sertajaya 5 telah menyalahi aturan tersebut,” katanya. Silitonga kasusnya telah ditangani polres bandung pada thn 2010. Tidak menutup kemungkinan ada pelaku lain, untuk saat ini yang bersangkutan masih bekerja di intasi tersebut. Kami masih memintainya keterangan ujar. Dari lima kasus koropsi yg ditangani polres bandung tahun ini, ujar kapoleres, empat sudah berhasil di ungkap. Dua di antaranya sudah dilimpahkan kejaksaan. Rudi zahid Ribuan Siswa SD dan SMP Di Kawasan Jatigede Tidak Akan Terlantar SUMEDANG, (WN) KEPALA Dinas Pendidikan Pemkab Sumedang, Eem Hendrawan meminta para orang tua murid dan siswa sekolah termasuk para guru di kawasan genangan Bendungan Jatigede tak perlu khawatir. Menurutnya, siswa SD dan SMP yang ada di kawasan Proyek Jatigede itu tidak akan terlantar dan tetap bisa sekolah saat penggenangan dimulai. “Jadi tak perlu khawatir, sekolah pasti ada saat Jatigede mulai digenangi,” kata Eem saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin. Menurut Eem, pembangunan sekolah bagi pelajar di kawasan Jatigede itu harus jelas dulu kemana warga disana direlokasi. “Pembangunan sekolah itu akan mengikuti arus perpindahan penduduk dulu,” kata Eem. Sehingga, tidak mungkin Disdik membangun sekolah saat arus perpindahan penduduk belum ada. “Misalnya kami membangun sekolah di suatu tempat tapi ternyata kawasan itu bukan untuk relokasi warga dari Jatigede. Sehingga pembangunannya menjadi sia-sia,” katanya. Eem menjamin para pelajar yang berada di kawasan Jatigede itu tidak akan terlantar apalagi sampai putus sekolah. “Jadi kalau sudah ada tempat untuk re- lokasi warga dari Jatigede pasti di sekitar kawasan itu akan dibangun sekolah,” katanya. Begitu juga dengan nasib para kepala sekolah dan gurunya. Kepala sekolah dan guru-guru di sekolah yang hilang akibat penggenangan juga akan ditempatkan setelah diketahui tempat relokasi. “Kepala sekolah dan guru juga tak perlu cemas,” katanya. Seperti diberitakan sebelumnya, ribuan siswa yang sekolah di SD dan SMP di kawasan calon genangan Jatigede ditengarai akan terlantar dalam proses belajar mengajar jika Jatigede digenangi. Sampai saat ini, proses MUARA ENIM, (WN) PEMBANGUNAN dan Pengadaan Ruang Kelas yang bersumber dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2012 sebesar Rp.462.861.000 Diduga dibuat Fiktif. Pasalnya, Kepala SMP Abdi Persada, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim mengakui bahwa Dana Pembangunan dan Pengadaan Ruang Kelas yang diterima oleh pihak sekolah hanyalah berupa Penambahan Bangunan untuk Ruang Kelas dan Ruang Guru. Sedangkan pengadaan Bangku dan Meja Belajar juga Bangun Wc tidak ada. Padahal Kontrak Kerja Penambahan, Pembangunan dan Pengadaan telah berakhir pada tanggal 7 September 2012 hingga tanggal 6 Nopember 2013. Bangku dan Meja belajar juga Wc yang dijanjikan dari Proyek Pembangunan dan Pengadaan Ruang Kelas itu belum ada, dari ketiakadaan inilah yang di duga adanya Proyek Fiktif yang terjadi pada proyek pembangunan dan pengadaan ruang kelas di SMP Abdi Persada. Sedangkan yang terlihat hanyalah gedung ruang kelas yang baru. Pada hal pihak sekolah yang mana adalah SMP Abdi Persada sangat mengharapkan adanya bangku dan meja belajar juga bangunan Wc ini di karenakan bangku dan meja belajar yang telah ada sudah tak layak di pakai lagi di sebabkan sudah rusak dan usang demikian juga dengan bangunan Wc nya. tim Bongkar Minimarket Di Pintu Stasiun Sudirman Mantan Pejabat Disdikbud Diduga Gelapkan Pajak BANDUNG, (WN) PENGGELAPAN pajak dengan kerugian miliaran diduga terjadi di lingkup Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ( Disdikbud ) Kabupaten Bandung. Penggelapan diduga dilakukan insial D, saat yang bersangkutan masih salah seorang pejabat di Disdikbud Kab. Bandung. Status D masih saksi, dan polisi masih terus menyelidikinya. BANDUNG, (WN) SEPANJANG kurang lebih 2,5 km pengerjaan LASTON di ruas Jalan Arjasari, Kecamatan Arjasari yang di kerjakan oleh pihak ketiga (rekanan) asal jadi dan amburadul (lihat gambar-red). Pasalnya, pengerjaan Laston sudah rusak dan tidak memakai besi pengikat (dowel). Padahal, jalur lintas Arjasari sangat strategis yaitu langsung ke Kecamatan Ciparay. Di samping di gunakan angkutan barang, hasil pertanian penduduk lokal/interlokal. Sejumlah penguna jalan meminta PU Bina Marga Kab.Bandung untuk kembali memperbaiki proyek pergerjaan yang amburadul tersebut. Rudi zahid Bantuan Ruang Kelas Diselewengkan Pemborosan Anggaran Untuk Satu Sekolah Ada Tiga Kepsek BEKASI, (WN) Komisi D DPRD Kabupaten Bekasi mempersoalkan kepemimpinan tiga kepala sekolah secara bersamaan di SDN Sertajaya 5, Cikarang Timur. “Saya bingung, kenapa dalam satu sekolah sampai ada tiga kepala sekolah,” kata Anggota Komisi D DPRD Kota Bekasi Hasan Bisri di Cikarang, Rabu (13/11). Menurutnya, hasil penelusuran tim Komisi D yang mem- Proyek Laston Amburadul relokasi ribuan warga masih belum jelas termasuk kemana mereka harus pindah. “Salah satu dampak akibat pembanguan Bendungan Jatigede adalah hilangnya fasilitas pendidikan. Akibatnya jelas bisa meningkatkan angka putus sekolah sampai menurunnya angka melanjutkan sekolah,” kata Edi Askhari, Wakil Ketua DPRD yang juga ketua Panitia Khusus (Pansus) Jatigede. Di kawasan lokasi genangan Jatigede itu ada sekitar 3.000-an siswa yang menempati 21 bangunan sekolah SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta empat SMP/MTs dan 5 TK yang akan tenggelam. std JAKARTA, (WN) PARA penumpang kereta rel listrik (KRL) kecewa terhadap kebijakan PT KAI yang membangun minimarket baru di Stasiun Sudirman. Yang dikecewakan, adalah letak minimarket itu di dekat pintu keluar masuk (gate) bagian bawah. Selama minimarket itu dibangun, lokasinya ditutup terpal sehingga tidak terlihat dari luar. Para penumpang mengira bangunan baru itu untuk pemanjangan peron penumpang. Dengan pemanjangan peron, maka desak-desakan seperti yang terjadi setiap hari, tidak akan terjadi lagi. “Saya pikir pemanjangan peron, ternyata minimarket baru. Saya tidak menolak pembangunan minimarket, tetapi perhatikan lokasinya, sebaiknya jauh dari gate. Jarak gate dan mimimarket ini mungkin hanya sekitar 15 meter. Seharusnya, minimarket ini letaknya minimal 30 meter dari gate, sehingga masih ada ruang yang cukup bagi penumpang untuk antre keluar. Sebaiknya, pagar pembatas yang ada di depan sebelah kiri minimarket dihilangkan,” kata Apandi, penumpang dari Citayam, di Stasiun Sudirman, Jumat (15/11). Penumpang lain, Agus Santoso, mengatakan, sebaiknya PT KAI menambah gate yang saat ini sangat minim. Di atas, hanya ada delapan gate, sedangkan di bagian bawah, hanya ada enam gate. Dari enam itu, lima di antaranya difungsikan untuk jalan keluar. Pada jamjam sibuk, penumpang berdesakan keluar karena peronnya pendek. “Mestinya, peron diperpanjang terlebih dahulu, baru kemudian dibangun minimarket. Di atas peron ini, kan ada CCTV yang bisa memantau dari atas (gedung stasiun), kalau pejabat tidak mau turun. Lihat bagaimana orang berdesakan, dorong-dorongan mau keluar. Boleh-boleh saja ada minimarket baru, tetapi letaknya jangan di dekat pintu keluar. Lahan dikomersialkan boleh saja, tetapi jangan ganggu jalan penumpang,” katanya. “Mengapa PT KAI seperti menutup mata dan tidak peduli dengan sempitnya peron gate? Saya pikir, pemanjangan peron sudah sangat mendesak. Eskalator yang menuju ke lantai atas juga mati. Bahkan, sudah sekitar dua bulan,” timpal Rudy, penumpang lainnya. Humas PT KAI Daop 1 Sukendar Mulya mengatakan, pihaknya belum mengetahui jika ada pembangunan minimarket baru tersebut. Di stasiun itu, sebelumnya sudah ada dua minimarket. “Nanti saya akan cek dulu. Belum ada laporan kepada saya,” katanya. Bila melihat sisi bawah Stasiun Sudirman, penataannya memang tidak bagus dan tidak bersahabat dengan pengguna. Selepas gate, penumpang juga harus berdesak-desakan kembali untuk menuju lantai atas atau pintu keluar. Pasalnya, di sisi kiri dan kanan jalan penumpang, berdiri warung makanan dan deretan meja makan, yang membuat lorong menjadi sempit. Penumpang pun susah melenggang. Kondisi ini tentu bertentangan dengan kebijakan PT KAI yang menggusur pedagang atau warung-warung di stasiun, seperti yang telah dilakukan di berbagai stasiun di Jabodetabek. Tertunda Sementara itu, 20 KRL seri 205 dari Jepang yang rencananya tiba di Jakarta pada 11 November, tertunda kedatangannya. “Rencananya atau sesuai jadwal, memang 11 November, tetapi karena berbagai hal, seperti badai, baru akan tiba di Tanjung Priok pada 17 November,” kata Manajer Komunikasi PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ), Eva Chairunisa, Jumat (15/11). Awal bulan ini, PT KCJ telah mendatangkan 30 KRL seri 205 dari Jepang. Tahun ini, PT KCJ membeli 180 KRL dari Jepang. Ke-180 KRL ini untuk memperkuat armada di Jabodetabek. SP/Wilson
  6. 6. NUSANTARA 6 1.151.535 Penduduk Subang Sah Miliki Hak Pilih Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 Dua Menara BTS Tak Berizin Disegel KOTA BEKASI, (WN) Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Tata Kota (Distako) menyegel dua menara Base Transceiver Station (BTS) atau pemancar signal Telekomunikasi Provider XL yang tidak memiliki izin. Penyegelan dilakukan dengan melibatkan unsur Satpol PP, TNI/Polri, Dishub serta instansi terkait, Rabu (13/11). SUBANG, (WN) KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kab Subang saat ini tengah melakukan perbaikan Data Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014. Hal tersebut disampaikan pada Rapat kerja KPU Subang, Senin di Kantor KPU Subang. Menurut Ketua KPU Subang, Ahmad Mudofir, SH, pihaknya selama 3 hari terakhir dengan difasilitasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk Capil) berhasil melakukan perbaikan 12 ribu data dari 84 ribu DPT yang dinyatakan invalid (keliru). Data invalid sebagian besar menyangkut masalah Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (NKK) dan belum terisinya NIK ataupun NKK. Sementara DPT telah disahkan sebanyak 1.151.535 orang yang memiliki hak pilih. Pada Rapat Kerja kali ini juga diterangkan mengenai petunjuk teknis berdasarkan Surat Edaran No. 756 tentang proses pengisian NIK dengan batas waktu hingga 25 Nopember 2013. Kepala Disduk Capil Kab. Subang, Dadang Kurnianudin mengatakan bahwa disduk capil memfasilitasi upaya KPU dalam perbaikan DPT sesuai dengan permintaan KPU. Rapat kerja ini dihadiri oleh pengurus Pantia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Subang dan dihadiri pula oleh Asisten Tata Praja, Cecep Supriatin beserta pejabat di lingkungan Disduk Capil kab. Subang. Endang DUA menara tersebut masing-masing milik PT. Linggajati Al Manshurin yang berlokasi di Blok B2/15 RT 002/019 Perum Villa Galaxy Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan dan Menara BTS Kamuflase PT. Global Indonesia Komunikatama yang berlokasi di lahan fasos Masjid Al- Muhajirin, Jalan Komodo Raya No. 1 Perumnas RT 009/004, Kelurahan Kayurungin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Menurut keterangan Bilang Nauli Harahap, S.T, M.S.E selaku Kepala Seksi Wasdal Pembongkaran Bangunan Bidang Wasdal Pemanfaatan Lahan dan Bangunan pada Dinas Tata Kota Kota Bekasi kepada wartawan menyebutkan dua menara yang disegel karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Kita melakukan penyegelan berdasarkan laporan masyarakat”, ujarnya. Puluhan Pelajar Bolos Sekolah Kembali di Razia KOTA BEKASI, (WN) PULUHAN pelajar Kota Bekasi yang berasal dari sekolah swasta maupun negeri kembali dirazia aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Jumat (15/11). Razia kali ini dilakukan di salah satu tempat di bilangan Bekasi Utara, persisnya di Danau buatan yang berlokasi di Perumahan Duta Harapan, Bekasi Utara. Menurut keterangan Kepala Seksi (Kasi) Penelahaan Peraturan perundang-undangan Satpol PP Kota Bekasi, Diani Aprijanti menyebutkan, razia dilakukan karena mendapat laporan masyarakat. Bahwa ditempat tersebut sering menjadi tempat para siswa yang tidak masuk sekolah alias bolos di jam sekolah. “Kita mendapat laporan masyarakat, ditempat itu sering nongkrong siswa yang sedang bolos”, ujar Diani kepada bekasikota.go.id, diruang kerjanya. Diani menambahkan, siswa yang terjaring razia kemudian didata dan dipanggil orang tuanya dan guru sekolah masing-masing untuk menjemput ke markas Satpol PP. “Para siswa yang terjaring razia hanya didata dan diberikan nasehat agar tidak mengulanginya, selanjutnya orang tua dan guru menjemput untuk pulang”, ujarnya. Silitonga tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB dan Per- da Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Silitonga Pentingnya Tertib Berlalulintas PANGKALAN BALAI, (WN) RATUSAN tukang ojek, Selasa. kemarin di ajak untuk tertib berlalulintas. Karena tak dapat dipungkiri karena pengetahuan berkendara di jalan raya sangat minim, bahkan menjadi faktor tingginya angka lakalantas yang didominasi kendaraan roda dua (R2). Acara ini dilaksanakan atas kerjasama Bagian Bimas, Satlantas Polres Banyuasin dan mitra Polres Banyuasin PT Wing Food. Kapolres Banyuasin, AKBP Achmad Iksan, SIK., SH., M.Si menjelaskan bahwasanya pengetahuan berlalulintas menjadi syarat dalam menciptakan Penghargaan Swasti Saba Wistara ketiga kalinya SUKABUMI, (WN) KOTA Sukabumi, mendapat kembali Penghargaan Kota Sehat Tahun 2013 Kategori Swasti Saba Wistara, untuk ketiga kalinya. Adapun penghargaan tersebut, diserahkan Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A., MPH., kepada Walikota Sukabumi, beserta sejumlah Bupati dan Walikota lainnya se Indonesia, pada rangkaian acara Peringatan Ke-49 Hari Kesehatan Nasional (HKN) Tingkat Nasional Tahun 2013, tepatnya pada hari Kamis malam, 14 November 2013, di Merlynn Park Hotel Jakarta. Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. menandaskan, keberhasilan tersebut merupakan keberhasilan dan kerja keras semua pihak, yakni pemerintah dan warga masyarakat Kota Sukabumi, termasuk didalamnya jajaran Pengurus Forum Kota Sehat Kota Sukabumi, yang senantiasa berupaya optimal mewujudkan dan membiasakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kota Sukabumi. Untuk itu, Walikota Sukabumi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, seraya mengharapkan, agar keberhasilan tersebut senantiasa ditingkatkan, minimal dipertahakan. Adapun upaya yang harus dilaksanakan oleh semua pihak, khususnya dalam mempertahankan sekaligus meningkatkan keberhasilan tersebut, diantaranya pembenahan terhadap seluruh tatanan, seperti tatanan pemukiman, sarana dan prasarana umum, sarana tertib lalu lintas dan pelayanan trasportasi, pertambangan sehat, hutan sehat, industri dan perkantoran sehat, serta pariwisata sehat, ketahanan pangan dan gizi, termasuk kehidupan masyarakat yang sehat dan mandiri, serta kehidupan sosial yang sehat. Atas keberhasilan tersebut, Walikota Sukabumi memberikan apresiasi yang tinggi, sekaligus menyerahkan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sebesar 15 juta rupiah, kepada Pengurus Forum Kota Sehat Kota Sukabumi, Saptaji, Sp.1., tepatnya pada Upacara Peringatan Ke-49 HKN Tingkat Kota Sukabumi Tahun 2013, yang berlangsung hari Selasa, 12 November 2013, bertempat di Halaman Apel Setda Kota Sukabumi. Selain itu, Walikota Sukabumi, juga menyerahkan penghargaan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) Kota Sukabumi, TP UKS Kecamatan Cikole, Puskesmas Selabatu, dan SMK Negeri 1 Kota Sukabumi, yang telah berhasil meraih gelar Juara Ke3 Lomba Sekolah Sehat Tingkat Nasional Tahun 2013, serta kepada Vaksinator Teladan Kota Sukabumi, Zaenal Arifin, dari Puskesmas Cipelang, dan Juara Ke-2 Perawat Gigi Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat, Risnawati, AMGK., dari Puskesmas Selabatu. Libra Beliau juga mengatakan bahwa dua menara tersebut melanggar aturan sesuai Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2011 ratusan bangunan liar yang berdiri di Trotoar jalan, selain merusak pemandangan, juga mengganggu para pengguna jalan, “ Trotoar di bangun untuk para pejalan kaki, bukan untuk bangunan atau para pedagang “ ujar Rama. Untuk menertibkan ratusan bangunan liar tersebut, ratusan personil dari Satpol PP dan Kepolisian Polresta Bekasi di terjunkan untuk mengamankan proses pembongkaran. lulintas dan siap menjadi pelopor keselamatan berlalulintas di jalan raya. Ikrar tersebut diucapkan di depan Kapolres Banyuasin, AKBP Achmad Iksan dalam apel tertib berlalulintas di depan gerbang jalan masuk komplek perkantoran Pemkab Banyuasin. Para pengojek mendapat baju rompi sebagai pengojek resmi di bawah binaan Polres Banyuasin dan mendapat buku aturan tertib berlalulintas yang harus dijalankan para pengojek. Setelah itu dilanjutkan dengan touring keliling kota Pangkalan Balai yang dipimpin langsung Kapolres yang ikut touring dengan mengendarai sepeda motor. Reza Rapat Paripurna DPRD Subang Ratusan Bangunan Liar Di Bongkar Satpol PP CIKARANG, (WN) RATUSAN bangunan liar, yang berada di sepanjang jalan raya Teuku Umar, Kecamatan Cikarang Barat, Bekasi, Di tertibkan dan di bongkar paksa Satpol PP Kabupaten Bekasi, pembongkaran ratusan bangunan liar pada selasa pagi, 12/11 sama sekali tidak mendapatkan perlawanan dari pemilik bangunan. Menurut Kepala Seksi Penindakan, Rama, keberadaan keselamatan saat mengendarai kendaraan. Salah satu sosialisasi kali ini dengan merangkul para tukang ojek yang biasa mangkal di depan gerbang Komplek perkantoran Pemkab Banyuasin. “Ini kegiatan moral bersama agar para tukang ojek dapat paham dan memaknai semangat pelopor keselamatan berlalulintas,” ungkapnya. Hadir dalam acara ini, Kabag Binmas AKP Evha Shinta, Kasat Lantas AKP Sukamto yang diwakili Kanit Turjawali Ipda Aguscik dan Koordinator Ojek Banyuasin, M Nasir. Ratusan para tukang ojek diwilayah Pangkalan Balai ini, mengucapkan ikrar tertib berla- Salah satu warga yang ikut menyaksikan proses pembongkaran, Maman menuturkan, seharusnya proses pembongkaran harus di tindak lanjuti dengan pembangunan taman atau pembuatan pagar pembatas. “ Kalau tidak segera di bangun taman atau pagar, bekas pembongkaran, pasti akan ada bangunan liar lagi, “ ujar pria yang hendak bekerja di Kawasan Jababeka tersebut. Silitonga SUBANG, (WN) SEHUBUNGAN dengan perkembangan investasi di wilayah Subang yang semakin baik, kehadiran tenaga kerja asing di wilayah Subang merupakan potensi cukup besar. Oleh karena itu perlu ada regulasi yang mengatur keberadaannya sehingga bisa memberikan kemashalatan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Subang, Drs. H. Abdurakhman, M.Si saat membacakan Jawaban Bupati atas Raperda Prakarsa Dewan mengenai Mempekerjakan Tenaga Asing di Kab. Subang, pada Rapat Paripurna DPRD Senin. Bupati juga sangat setuju atas Raperda Prakarsa Dewan tersebut dan meminta segera dibentuk Pansus untuk membahasnya. Hari itu juga diagendakan penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas RAPBD Subang. Pada pemandangan umum fraksi-fraksi ini dikemukakan tentang pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan pelayanan kesehatan dengan membangun sarana pelayanan khususnya bangunan puskesmas dan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), diantaranya dari pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) yang pada tahun 2014 pengelolaannya akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Subang. Encep Sugiana, perwakilan fraksi PKS menyampaikan bahwa potensi PAD dari pengelolaan PBB dan BPTHB cukup besar. Berdasarkan pengalaman daerah lain, dengan menyerahkan pengelolaan kepada tingkat RT bisa meningkatkan efektifitas penarikan PBB dan BPHTB. “Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dicoba di Subang,” jelas Encep. Sedangkan Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh H. Karya, menyampaikan pemandangan umumnya tentang pembangunan infrastruktur jalan, yaitu agar mengutamakan jalur Pantura dan titik-titik penting lainnya. Fraksi Demokrat juga menyesalkan dengan indikasi adanya upaya memecah proyek guna menghindari lelang. Sementara proses lelang sendiri merupakan upaya agar mendapatkan hasil kerja dengan kualitas baik. Endang Peletakan Batu Pertama Posyandu Jatiraden KOTA BEKASI, (WN) WALIKOTA Bekasi, Dr.H. Rahmat Effendi meletakkan batu pertama pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Arjuna di Kelurahan Jatiraden RT2/3, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Rabu (13/11). Pembangunan Posyandu itu merupakan bagian dari Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK) yang digagas oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi untuk memberi ruang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. “P3BK merupakan tindak lanjut dari program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat), Program ini dalam pelaksanaannya berhasil, buktinya disini ada partisipasi warga menghibahkan tanahnya untuk dibangun Posyandu,” ucapnya. Atas nama Pemkot Bekasi, Walikota menyampaikan banyak terima kasih kepada Haji Heru Baruna, tokoh warga setempat yang telah menghibahkan lahan seluas 70 meter persegi tersebut untuk pembangunan Posyandu RW03 Kelurahan Jatiraden “Pak Heru tidak melihat nilainya, tetapi niatnya murni ibadah. Ini contoh yang luar biasa. Inilah tujuan program P3BK yang digagas kita semua, yang pada akhirnya mampu memberikan nilai tambah,” tuturnya. Walikota mengingatkan, setelah acara simbolis ini, harus ada berita acara penyerahan hibah lahan seluas 70 meter persegi itu kepada Camat Jatisampurna. “Nanti Camat Jatisampurna yang menyerahkan ke BPKAD. Sekecil apapun itu, nanti akan jadi aset negara, menjadi aset pemerintah,” kata Walikota. Masim, Ketua RW03 Kelurahan Jatiraden berharap program tersebut tidak dihentikan, “Karena program ini sangat bermanfaat, dan kami merasa terbantu. Kalau bisa malah lebih ditingkatkan lagi,” tuturnya. Masim menuturkan, RW03 Kelurahan Jatiraden mendapatkan dana P3BK sebesar Rp50 juta dari Pemkot Bekasi untuk pembangunan Posyandu dan Pos RW 03. “Kami juga punya dana swadaya masyarakat sebesar Rp21,5 juta untuk pembangunan Posyandu ini,” kata dia. “Semoga program ini banyak bermanfaat bagi masyarakat,apabila ini berjalan dengan baik bukan tidak mungkin pemerintah akan menambahkan nilai bantuan tersebut,” harapnya. silitonga
  7. 7. JAWA BARAT 7 Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 Mantan Bendahara Disdikbud Jadi Tersangka SOREANG, (WN) Polres Bandung menetapkan D—mantan bendahara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Bandung—sebagai tersangka. Saat ini D menjalani tahanan di Mapolres Bandung. Sebelumnya, D diduga menggelapkan uang pajak sertifikasi guru senilai Rp 5,7 miliar dalam rentang tahun 2009-2012. KAPOLRES Bandung, AKBP Jamaludin, melalui Kasatreskrim Polres Bandung, AKP Tri Suhartanto, mengatakan, dalam pengakuannya kepada penyidik, D mengakui semua perbuatannya. “Setelah kami melakukan penyidikan, kami menetapkan mantan bendahara ini sebagai tersangka. Kami menemukan adanya perbuatan melawan hukum,” katanya, Kamis (14/11/2013). Setelah melalui proses pemeriksaan tersebut, tersangka selanjutnya akan ditahan selama 60 hari. Dia mengatakan, setelah lewat dari 60 hari, kasus tersangka D itu akan dilimpahkan kepada kejaksaan. Terkait kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus penggelapan pajak di Dis- dikbud Kabupaten Bandung, dia mengatakan, hal itu mungkin saja terjadi. Namun dia mengatakan, hal tersebut tergantung temuan bukti dan fakta yang ada di lapangan. “Proses penyidikan masih berlangsung,” katanya. Dia juga mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan soal kerugian negara yang dihasilkan dari penggelapan pajak oleh tersangka. Meski belum ada hasil audit, namun dia mengatakan, pihaknya sudah memiliki ancang-ancang kerugian negara akibat perbuatan pelaku. “Perkiraan nominalnya sudah ada, tapi kami sedang menunggu angka persisnya dari hasil audit BPKP,” tuturnya. Soal aset yang dimiliki tersangka, dia menyebutkan, aset tersebut terbagi dalam beberapa jenis, seperti tanah, rumah, dan investasi. “Dalam BAP tersangka dia mengakui memiliki sejumlah aset. Seperti beberapa rumah, tanah dan kendaraan. Jadi kami akan mencari dan menyitanya,” ujarnya. Setelah dilakukan pemeriksaan yang dimulai sejak pagi, Polres Bandung kemudian melakukan penggeledahan terhadap rumah tersangka di Kampung Pojoksari, RT 1 RW 5, Desa Malakasari, Kec Baleendah, Kabupaten Bandung. Penggeledahan itu dimulai sekitar pukul 16.00 dan dilakukan oleh Tim Tipikor serta Inafis. Dalam keterangannya, Tri mengatakan, pihaknya mengumpulkan barang bukti terkait dengan kasus yang menjerat tersangka. Dia menyebutkan, barang-barang tersebut berupa sertifikat tanah, bongkol cek, surat berharga, dan surat-surat keterangan lainnya yang mengarah ke kasus tersangka. Dia menambahkan, tidak tertutup kemungkinan akan dilakukan penggeledahan lagi. Menurutnya, tempat kantornya dulu bekerja juga akan digeledah bila memungkinkan. “Tujuan utama kami mencari barang bukti yang terkait dengan kasusnya. Bila tidak terkait, barang yang disita itu akan dikembalikan. Kami juga selalu didampingi pihak RT RW dalam setiap penggeledahan,” ujarnya. Dia mengatakan, penggelapan pajak tersebut telah dilakukan tersangka dalam rentang waktu 2009-2013. Hal tersebut berbeda dengan keterangan yang diberikan mantan Kepala Disdikbud Kabupaten Bandung, Juhana, yang menyebutkan, penemuan itu dari akhir Desember 2012. Sementara itu, Abdul Karim, Ketua RT yang ikut mendampingi penggeledahan, menuturkan, dari hasil temuan yang dilakukan kepolisian, ditemukan beberapa berkas dan uang tunai sekitar Rp 14 juta. “Tadi, yang saya lihat itu ada berkas-berkas dan semacamnya. Tapi, kurang tahu juga itu berkas apa. Saya hanya diminta mendampingi,” katanya. Dia mengatakan, D telah tinggal di wilayahnya sekitar 15 tahun. Setelah menjabat sebagai bendahara Disdikbud, D membeli rumah dan tanah. Rumah yang sekarang ditempati D dan keluarganya serta 10 tumbak tanah dibeli antara tahun 2010 sampai 2013. Menurutnya, D tergolong pribadi yang tertutup dalam bersosialisasi. Martua/PR Bupati Sebut Tersangka Kasus Korupsi Di RSUD Belum Tentu Bersalah KARAWANG, (WN) KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Karawang menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pembangkit tenaga listrik (genset-Red) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Ke empat tersangka itu adalah Wakil Direktur RSUD, IL, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD, Has, dan orang kontraktor yaitu PS dan HTS. Setelah keluarnya status tersangka, Bupati Karawang, Ade Swara langsung ikut angkat menyuarakan supaya kasus tersebut tidak mempengaruhi pelayanan kepada pasien. proses pengobatan dan perawatan harus dilaksanakan seperti biasa. Menurut dia, pengelola RSUD yang ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kejaksaan belum tentu bersalah. Mungkin saja mereka hanya lalai dalam mengerjakan urusan administrasi. Oleh karena itu, lanjut Ade Swara, kasus tersebut harus dihadapai sesuai prosedur hukum yang berlaku.”Penegak hukum pun bisa membedakan antara kesalahan adimistratif dengan kejahatan,” ucapnya. Bupati berjanji akan segera memberi arahan kepada semua pengelola RSUD supaya mereka dapat bekerja dengan tenang. Pasalnya, bupati mendapatkan laporan jika sejumlah pengelola RSUD mulai resah atas munculnya kasu generator tersebut. Kepala Seksi Intelejen Kejari Karawang, Faisol menyebutkan, dalam perkara tersebut pihaknya baru menetapkan empat tersangka.”Kami terus mengembangkan kasus ini,” kata Faisol, saat memberikan keterangan pers di kantornya,”. Dijelaskannya, pada 29 Oktober 2013 Kejari Kabupaten Karawang mengeluarkan surat dengan No Print 04/0.2.18/ Fd.1/10/2013 menetapkan IL yaitu Wakil Direktur serta H selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Kabupaten Karawang sebagai tersangka. Selain kedua pejabat itu, Kejari Kabupaten Karawang juga me- netapkan dua orang kontraktor yaitu PS dan HTS sebagai tersangka sesuai dengan surat No. Print 03/0.2.18/Fd.1/10/2013. “Hasil pemeriksaan ada indikasi kerugian negara sesuai dengan hasil audit BPKP dan tim ahli dari Institue Teknologi Bandung, atas perbuatan tersangka negara mengalami kerugian sekitar Rp. 400 juta,”kata Faisol. Disebutkan, dalam kasus pengadaan mesin genset RSUD, para tersangka diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan negara dengan melakukan pengadaan yang tidak sesuai aturan. Mereka merekayasa seolah-olah pengadaan barang tersebut berlangsung sesuai dengan ketentuan dan program. Tim Tega, Sekolah Dibiarkan “Ngampar” BANDUNG, (WN). DINAS Pendidikan (Disdik) Kota Bandung dinilai tutup mata terhadap sejumlah sekolah yang kekurangan ruang kelas. Sehingga ratusan murid di SDN 1 dan 2 Sukarela Jalan Mekarmulya 40, Kel. Cipadung Kulon, Kec. Panyileukan, Kota Bandung terpaksa belajar di luar kelas. Soalnya tidak ada lagi ruang kelas yang bisa ditempati. Dengan 500-an murid, namun hanya ada empat ruang kelas. Saat siswa kelas I, II, V, dan VI masih belajar, siswa kelas III dan kelas IV terpaksa belajar dengan duduk di tikar di luar. Di luar ruang kelas ini, siswa belajar di bawah atap kanopi sepanjang 50 meter. Pukul 09.00 WIB, siswa kelas I dan II pulang, barulah siswa kelas III dan IV masuk ke kelas. Begitu pula dengan sesi siang, siswa kelas III dan IV belajar di luar mulai pukul 12.00 WIB, lalu masuk ke kelas pukul 14.0016.30 WIB. Berdasarkan penelurusan data di situs kemdikbud.go.id, sStatus kepemilikan gedung SD Negeri Sukarela 1, 2 Jalan Mekarmulya 40, Kel. Cipadung Kulon, Kec. Panyileukan, Kota Bandung masih menumpang. Dengan luas tanah 369 m2, dan luas bangunan 200 m2. Martua tarkim, Indra Gumilang yang mengaku ditugaskan oleh pimpinannya untuk mengawasi kegiatan perataan di lokasi tersebut mengatakan, kegiatan perataan yang saat ini dilakukan di lokasi pembangunan Pasar Pasir Hayam kurang KARAWANG, (WN) DUGAAN tindak pidana gratifikasi dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tarum Kabupaten Karawang terkesan dipetieskan. Pasalnya, sejak Kejaksaan Negeri Karawang menangani kasus tersebut, hingga kini belum menetapkan satu orangpun menjadi tersangka. Padahal, Bupati Karawang Ade Swara bersama isteri Nurlatifah diduga terlibat. Itu setelah keluarnya pernyataan Plt Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Patris YJ. Patris mengatakan berdasarkan pengembangan pemeriksaan tersangka mengarah kepada sejumlah orang termasuk Bupati Karawang dan Isterinya. Sebelumnya, Kejari Karawang menetapkan Direktur Umum PDAM Tirta Tarum Karawang, Agung Wisnu Indrajati sebagai tersangka kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara Rp1,8 miliar. Dia dijerat dengan pasal 2 jo pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tersangka Agung membeberkan kalau hasil korupsi yang dilakukannya tidak dinikmati sendiri, tapi ada juga pihak lain yang menikmatinya. Mulai dari Bupati Karawang dan isterinya hingga ke sejumlah anggota Komisi B DPRD Karawang. Terkait dugaan gratifikasi yang diterima Nurlatifa, tersangka mengatakan itu diberikan saat berkunjung ke Hong Kong. Ramlan Dirut RSUD Was-was Dana Jampersal Ditunda BANJAR,(WN) DIREKTUR RSUD Kota Banjar Herman Umar mengaku khawatir proses pencairan klaim jaminan persalinan (Jampersal) bakal tertunda dengan mulai dilaksanakannya pertanggungan biaya jaminan kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang bakal diberlakukan mulai Tahun 2014. Kekhawatiran tersebut berkenaan dengan tenggang waktiu pencairan anggaran jampersal berlangsung sekitar satu hingga dua bulan setelah pengajuan. “Selama ini memang pencairan Jampersal berjalan lancar.Yang menjadi membuat saya khawatir adalah rencana pemerintah bakal memerlakukan BPJS mulai Januari 2014. Bagaiamana nanti pencairan Jampersal untuk Bulan November, khususnya Desember, karena untuk pencairan biasanya butuh waktu satu hingga dua bulan,” ungkap Herman Umar. Dia mengungkapkan.dana Jampersal, sangat dibutuhkan untuk biaya operasional kegiatan program jaminan perslianan yang anggarannya ditanggung pemerintah. Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu jawaban menyangkut pencairan jampersal, khususnya yang terjadi menjelang akhir tahun. tim Uang Klaim Jampersal Tertahan di Bank Usut Tanah Aset Daerah Diperjualbelikan CIANJUR, (WN) KEGIATAN perataan lahan yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Cianjur di lokasi projek pembangunan Pasar Pasir Hayam disoal. Pasalnya material seperti tanah dan batu dari hasil kegiatan tersebut diduga diperjualbelikan dan sudah berlangsung selama sekitar tiga minggu. Padahal, area perataan lahan merupakan aset daerah. Bahkan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) mengaku tidak pernah mendapatkan laporan mengenai kegiatan tersebut. Dari pantauan, di lokasi, terlihat sebuah alat berat berupa sebuah ekskavator sedang melakukan pengerukan dalam rangkaian kegiatan perataan di lokasi bekas lahan penambangan galian C yang nota bene masih termasuk lokasi pembangunan Pasar Pasir Hayam. Menurut salah seorang staf Dis- Indikasi Gratifikasi di PDAM Tirta Tarum Dipetieskan lebih seluas 8000 meter persegi tersebut sama sekali tidak ada anggarannya. Artinya kegiatan tersebut tidak menggunakan dana yang anggarannya bersumber dari APBD Cianjur. “Saya berada di sini bukan sebagai pengawas, tapi saya ditugaskan oleh pimpinan untuk mejaga atau mengawasi agar perataan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan. Kegiatan ini tidak menggunakan dana dari APBD, tapi merupakan kerjasama antara pihak pemerintah daerah dengan perorangan (pihak luar) yaitu dengan Pak Agung namanya,” katanya. Indra juga mengaku terkait kegiatan ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air dan Pertambangan dan sudah melaporkan kegiatan tersebut kepada Satpol PP Cianjur. “Jadi awalnya Pemkab Cianjur meminta melakukan kegiatan perataan untuk sebuah lokasi di area pembangunan Pasar Pasir Hayam. Lalu setelah dihitung, ternyata kegiatan perataan untuk lokasi tersebut ternyata membutuhkan alokasi anggaran mencapai Rp 2,8 miliar,” tuturnya. red/PR SUMEDANG, (WN) KEPALA Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Retno Ernawati membenarkan pengajuan klaim Jampersal dari bidan desa atau puskesmas sudah direalisasikan oleh pemerintah pusat. Bahkan posisi anggarannya sudah ada di bank, tinggal menunggu pencairannya. Hanya saja, untuk mencairkan anggaran tersebut harus menunggu pengesahan perubahan APBD 2013. “Nanti kalau perubahan APBD-nya sudah disahkan, anggaran untuk membayar klaim Jampersal bisa langsung dicairkan. Jangan khawatir, mudah-mudahan dalam sepekan ke depan, klaim Jampersal sudah bisa dicairkan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sumedang, Retno Ernawati, saat dihubungi melalui telefon di Sumedang, Kamis (14/11/2013). Hal itu, sehubungan kebutuhan anggaran untuk membayar klaim Jampersal tahun 2013 mengalami kenaikan hingga perlu diproses pada perubahan anggaran, Kenaikannya dari asalnya Rp 4 miliar menjadi Rp 6 miliar. “Kebutuhan anggaran Rp 6 miliar itu sudah dipenuhi oleh pemerintah pusat dan sudah masuk pada pos pendapatan dalam perubahan anggaran. Terlebih penyediaan anggaran di pusat, sifatnya unlimited. Berapa pun pengajuannya pasti dibayar. Bahkan kini dananya sudah stay di bank. Mudah-mudahan tak lama lagi perubahan anggarannya disahkan, sehingga klaim Jampersal bisa secepatnya cair,” ujar Retno. Tim

×