• Like
  • Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

PROFIL 2008

on

  • 4,520 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,520
Views on SlideShare
4,519
Embed Views
1

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 1

http://127.0.0.1 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    PROFIL 2008 PROFIL 2008 Document Transcript

    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 BAB I GAMBARAN UMUM DAN TARGET KINERJA A. Gambaran Umum Berdasarkan INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan AKIP/LAKIP, dimana setiap Instansi Pemerintah setingkat eselon II diharuskan menyusun AKIP/LAKIP. Konsekwensi dari penyusunan AKIP/LAKIP tersebut, Dinas diharuskan menyusun Perencanaan Stratejik (Renstra) yang berisi pedoman pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Memperhatikan hal tersebut, Dinas Perhubungan telah menetapkan Rencana Stratejik yang dituangkan dalam Visi dan Misi serta strategi sebagai berikut : Visi Dinas yakni “Garut Tertib Penyelenggaraan Perhubungan Tahun 2010”. Sebagai penjabaran Visi tersebut diatas, dituangkan dalam beberapa Misi sebagai berikut : Pertama : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur; Kedua : Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perhubungan; Ketiga : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan; Keempat : Meningkatkan Tertib Berlalulintas; Kelima : Meningkatkan Keselamatan Penyelenggaraan Perhubungan yang berwawasan lingkungan; Untuk mencapai Tujuan Organisasi Dinas,maka di susun Strategi Pokok Dinas Perhubungan yang mengacu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki. Strategis Pokok Dinas ini kemudian dikenal dengan nama TRI SUKSES KINERJA DINAS (TKSD) yaitu : • 2 (dua) unsur Modal Dasar yaitu : Kerjasama dan Kesisteman; • 2 (dua) unsur Strategi Dinas yaitu : Pembinaan SDM Aparatur; • 2 (dua) unsur Sasaran Pokok yaitu : Peningkatan Penyelenggaraan Perhubungan dan Peningkatan Mutu Pelayanan. Sukses Tujuan Organisasi Dinas Perhubungan yaitu : 1. Sukses Pengelolaan; 2. Sukses Pelayanan; Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 1 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 3. Sukses Penyelenggaraan. B. Sejarah Pembentukan Dinas Perhubungan Sejarah singkat Dinas Perhubungan dibagi menjadi beberapa periode yaitu : 1. Periode Pemerintahan Penjajah Hindia Belanda (s/d Thn. 1942) Pengaturan Perundang-undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Zaman Penjajahan Hindia Belanda telah diatur dengan menggunakan Reglement Of Gebroik Van Automobilien ( STBL 1889 No. 4550 ) dan Mater Reglement ( STBL 1910 No. 73 ) kemudian diubah dengan ditetapkannya Wegverkeers Ordonantie ( STBL 1933 No. 86 ) pada tanggal 1 September 1933. Dengan terbitnya ketentuan ini dimulailah Era Pembinaan Lalu Lintas Angkutan Jalan dalam suatu Instistusi dibawah Pemerintahan Hindia Belanda yang titik berat pembinaan LLAJ ditujukan untuk kepentingan penjajah baik dari sisi pertahanan maupun perekonomian, yang perwujudannya antara lain : Pembangunan Jalan membujur Pantai Utara Jawa dari Merak ke - Banyuwangi; Pembangunan Jalan dari Kota-Kota Pelabuhan ke Kota Netherland dan - Pusat- Pusat Perkebunan Ipersil; Dalam keadaan perang, Kendaraan Bermotor yang ada dikuasai dan - digunakan untuk keperluan perang. 2. Periode Penjajahan Jepang ( 1942 s/d 1945 ) Pada periode ini tidak ada perubahan Perundang- undangan dalam lingkup LLAJ, namun dari sisi pemerintahan telah berganti dari Pemerintah Penjajah Belanda menjadi Pemerintah Penjajah Jepang. Sejak penggantian kekuasaan tersebut maka pola pembinaan LLAJ masih sama yaitu untuk kepentingan penjajah, dengan membentuk sebuah Jawatan Mobil ( Zidosha Sotyho ) dan Jawatan Pengangkutan ( Kuanso ) yang dikoordinasikan oleh Gunsai Kanbu. 3. Periode Kemerdekaan ( 1945 s/d 1949 ) Setelah diproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka terjadi peralihan kekuasaan pemerintah dari Pemrintah Penjajah Jepang Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 2 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 kepada Pemerintah Republik Indonesia, sehingga konsep pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Perhubungan ), sudah beralih dari kepentingan penjajah menjadi kepentingan Bangsa dan Negara, meskipun Perundang- undangan yang berlaku masih Perundang- undangan pada jaman Pemerintahan Belanda. Mengingat pada masa itu masih dalam perang maka konsep pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Perhubungan ) masih diutamakan untuk memobilisasi Kendaran Bermotor untuk kepentingan perang mempertahankan kemerdekaan. Untuk keperluan tersebut dibentuk suatu Institusi yaitu Djawatan Angkutan Darat Bermotor ( DADB ) dibawah lingkup Kementrian Pekerjaan Umum dan Tenaga. 4. Periode Republik Indonesia Serikat ( 1949 – 1950 ) Sejak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, maka bentuk Negara Republik Indonesia yang semula menjadi Negara Kesatuan berubah menjadi Negara Seikat ( RIS ). Pada masa itu meskipun tidak terjadi perubahan Perundang-undangan dalam bidang LLAJ / Perhubungan, namun terjadi perubahan Sistem Pemerintahan dalam pembinaan Transfortasi / Perhubungan dengan dibentuknya Kementerian Perhubungan, sehingga DADB juga ternaung dalam Kementrian Perhubungan. Pada masa itu terdapat penambahan tugas DADB untuk membina Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, sehingga namanya menjadi Djawatan Angkutan Darat Bermotor dan Sungai. 5. Periode Berlakunya Undang – undang No. 7 Tahun 1951 ( 1951 – 1965 ). Pada tanggal 1 Juni 1951, telah dilakukan perubahan – perubahan beberapa Materi Muatan atau Wegver Keersordonantie ( STBL 1933 No. 86 ) dengan ditetapkannya undang – undang Nomor 7 Tahun 1951 ( Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 42 ). Dengan berubahnya ketentuan Undang- undang, Instistusi Kementrian Perhubungan dilakukan perubahan momenklatur dan DADBS menjadi Bagian Lalu Lintas Angkutan Darat dan Sungai ( LLADS). Selanjutnya pada tahun 1953 dari Bagian LLADS menjadi Jawatan Lalu Lintas Jalan. Sedangkan didaerah dibentuk Instansi Vertikal dinamakan Inspeksi LLAJR. Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 3 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Pada tahun 1958, telah dilakukan penyerahan sebagian urusan pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I, berdasarkan PP. No. 6 Tahun 1958, maka pada 10 Daerah Insfeksi LLAJR diubah menjadi Dinas LLAJR, yaitu meliputi : 1. Sumatera Barat 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Selatan 4. Bengkulu 5. Lampung 6. DKI Jakarta 7. Jawa Barat 8. Jawa Tengah 9. DI. Yogyakarta 10. Jawa Timur Pada tahun 1964 telah terjadi perkembangan Institusi Pusat yaitu diubahnya momenklatur Jawatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diubah menjadi Direktorat LLAJ. 6. Periode Berlakunya PP. NO. 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang LLAJ Kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II. Sejak Tahun 1980 telah diupayakan untuk menyempurnakan PP. NO. 16 Tahun 1958 karena sudah tidak sesuai dengan prinsip – prinsip otonomi yaitu : Prinsip Otonomi yang dianut oleh PP. 16 Tahun 1958 adalah Otonomi - yang Riil dan seluas – luasnya berdasarkan UU. NO. 7 Tahun 1951 Tentang Peranan Pemerintah di Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan Prinsip Otonomi Nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1974 Tentang Pemerintah Daerah. Penyerahan urusan dalam Bidang LLAJ sesuai dengan PP. NO. 16 Tahun - 1958 hanya untuk Daerah Tingkat I sudah tidak sesuai dengan titik berat otonomi yang dianut dalam UU. NO. 5 Tahun 1974 yaitu Daerah Tingkat II. Berdasarkan prinsip – prinsip otonomi tersebut diatas, maka Daerah Tingkat II diberikan sebagian kewenangan LLAJ dari Tingkat Pusat maupun dari Tingkat I. Untuk itu Daerah Tingkat II diberikan kewenangan untuk mengelola Kewenangan Pemerintah dalam Bidang LLAJ dengan membentuk Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 4 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dengan momenklatur Dinas Perhubungan. 7. Periode Berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Sejak digulirkannya Undang–undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir diubah dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004, Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Seiring dengan hal tersebut, daerah membentuk Dinas, Badan, Lembaga dan Kantor (Dibaleka) sesuai dengan potensi Daerah masing- masing. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut membentuk Dinas Perhubungan sebagai instansi yang menangani sector perhubungan melalui Peraturan Daerah Terakhir telah diubah dan disempurnakan dengan Nomor 8 tahun 2004 tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah. C. Target Kinerja Untuk mencapai Target Kinerja Dinas di tetapkan 3 Tahap yaitu : 1. Tahap Pertama ( 2004 – 2006 ) : Periode Konsolidasi Dan Persiapan Pada tahap ini sasaran atau kebijakan yang akan di laksanakan adalah : a. Menyempurnakan SOTK Dinas ; Program atau kegiatan yang akan di laksanakan adalah perubahan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan yang mengacu kepada efisiensi dan efektivitas kerja b. Peningkatan SDM Aparatur ; Program atau kegiatan yang akan di laksanakan adalah Peningkatan kualitas pengetahuan dan kemampuan petugas c. Penyempurnaan Legal Aspek Operasional Dinas ; Program atau kegiatan yang akan di laksanakan adalah Penyusunan Raperda besrta Peraturan pelaksanaannya d. Penyusunan Pusat Data Dinas ; Program atau kegiatan yang akan di laksanakan adalah Penyusunan Data Base Dinas Perhubungan e. Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dinas ; Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 5 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Program atau kegiatan yang akan di laksanakan adalah Pengadaan Perlengkapan Kantor, antara lain : Pengadaan Pemasangan Perlengkapan Jalan ; • Pengadaan dan Pemasangan Peralatan Pengujian Kendaraan • bermotor ; Peningkatan dan Pengembangan Terminal Se-Kabupaten Garut ; • f. Penyempurnaan Sistem Administrasi Perkantoran Dinas ; Program atau kegiatan yang akan di laksanakan adalah Penyusunan dan Implementasi Sistem Administrasi melalui system Informasi Manajemen g. Perumusan dan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Perhubungan yang akan dilaksanakan ; Program atau kegiatan yang akan di laksanakan adalah Penyusunan Jaringan Transportasi Jalan Sekunder dan Proram Perumusan dan Penyusunan Pola Penyelenggaraan Perhubungan h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Jasa Perhubungan ; Penyusunan Standar Pelayanan Minimal • Pembinaan terhadap Pengusaha Angkutan • i. Peningkatan Kegiatan Keselamatan Pada Daerah Rawan Kecelakaan ; Program atau kegiatan yang akan di laksanakan adalah Penanganan dan Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan j. Peningkatan Kelestarian Lingkungan ; Program atau kegiatan yang akan di laksanakan adalah Pengurangan emisi gas buang kendaraan bermotor Program atau kegiatan yang akan di laksanakan adalah : 2. Tahap Kedua ( 2006 – 2008 ) : Periode Reformasi Penyelenggaraan Perhubungan Pada tahap ini sasaran atau kebijakan yang akan di laksanakan adalah : a. Peningkatan dan Pemberdayaan Aparatur ; b. Peningkatan Kegiatan Administrasi Perkantoran ; c. Peningkatan Status Type Pelayanan Terminal ; d. Pengembangan Prasarana Terminal ; e. Peningkatan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor ; Pengembangan dan Optimalisasi Penyelenggaraan Parkir ; f. g. Pengembangan Pola Pelayanan Angkutan Massal ; h. Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Dinas ; Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 6 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 i. Penataan Sirkulasi Lal;u Lintas Di perkotaan ; j. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum ; k. Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Jalan Diluar Kepentingan Lalu Lintas ; Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas ; l. m. Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perijinan Pos dan Telekomunikasi ; n. Peningkatan Kegiatan Keselamatan Berlalu Lintas. 3. Tahap Ketiga ( 2008 – 2010 ) : Periode Pencapaian Target Dinas Pada tahap ini sasaran atau kebijakan yang akan di laksanakan adalah : a. Peningkatan dan Pemberdayaan paratur ; b. Peningkatan Kegiatan Administrasi Perkantoran ; c. Peningkatan Status Type Pelayanan Terminal ; d. Pengembangan Prasarana Terminal ; e. Peningkatan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor ; Pengembangan dan Optimalisasi Penyelenggaraan Parkir ; f. g. Pengembangan Pola pelayanan Angkutan Massal ; h. Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Dinas ; Penataan Sirkulasi Lalu Lintas Di perkotaan ; i. Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Umum ; j. k. Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Jalan Diluar Kepentinagn Lalu Lintas ; l. Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lalu Lintas ; m. Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Perijinan Pos dan Telekomunikasi. n. Peningkatan kegiatan Keselamatan Berlalu Lintas. Pencapaian Tahap Target Kinerja Dinas Perhubungan akan terlaksana, Apabila : 1. Tersedianya Kulitas SDM yang Paripurna, khususnya dalam segi kualitas 2. Tersedianya Alokasi Dana yang Mencukupi untuk Kegiatan Operasional Dinas 3. Adanya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Secara Berkesinambungan 4. Adanya Kebersamaan dengan Instansi yang lain dalam hal Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 7 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 5. Tingkat Kesadaran masyarakat yang cukup tinggi dalam tertib berlalu lintas. BAB II DATA STRUKTUR ORGANISASI, JUMLAH PEGAWAI DAN TATA KERJA Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 8 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 A. Struktur Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja diatur dengan Keputusan Bupati Garut Nomor 310 tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Garut serta Keputusan Bupati Garut Nomor 330 tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, yaitu : 1. Kepala Dinas; 2. Bagian Tata Usaha, membawahi : a. Sub Bagian Keuangan; b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 3. Bidang Bina Teknis, membawahi : a. Seksi Survey dan Pengolahan Data; b. Seksi Perencanaan. 4. Bidang Lalu Lintas, membawahi : a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; b. Seksi Pengawasan dan Bimbingan Keselamatan. 5. Bidang Teknis Sarana Pos dan Telekomunikasi, membawahi : a. Seksi Perbengkelan; b. Perijinan Pos dan Telekomunikasi. 6. Bidang Angkutan, membawahi : a. Angkutan Dalam Kabupaten; b. Angkutan Antar Kota dan Barang. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), antara lain : a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor b. UPTD Terminal c. UPTD Parkir 8. Jabatan Fungsional B. Jumlah Pegawai Sampai dengan tahun 2008 jumlah Pegawai Dinas Perhubungan terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Organik, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Non Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 9 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Organik yang terdiri dari Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS). Jumlah CPNS sebanyak 145 dan PNS 87 orang dengan perincian : a. Golongan IV : orang b. Golongan III : orang c. Golongan II : orang d. Golongan I : orang Sedangkan pegawai non organik yakni tenaga kerja kontrak dan tenaga kerja sukarela, sampai dengan saat ini berjumlah 485 orang, terdiri dari tenaga kerja kontrak 138 orang dan tenaga kerja sukarela 347 orang yang tersebar dibeberapa unit kerja. C. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 310 Tahun 2004 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Garut serta Keputusan Bupati Nomor 330 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Perhubungan adalah : 1. Kepala Dinas Kepala Dinas Mempunyai tugas pokok yakni memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas untuk menyelenggarakan kewenangan otonomi daerah di bidang perhubungan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas mempunyai beberapa fungsi yaitu : Perumusan Pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional; Pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi tugas di bidang perhubungan yang meliputi bidang Bina Teknis, Lalu Lintas, Teknis Sarana Pos dan Telekomunikasi, serta Angkutan; Pengelolaan Sumber Daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana Dinas; Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas. 2. Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 10 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Bagian Tata Usaha di Pimpin oleh Seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok menyusun, menyelenggarakan pengelolaan Kepegawaian, Administrasi umum dan Keuangan. Selain itu Kepala Bagian Tata Usaha juga memiliki beberapa fungsi diantaranya : Sebagai Penyusun program kerja bidang Tata usaha, Sebagai Penyusun Program Kerja Urusan Kepegawaian, Umum dan Keuangan, Sebagai Penyelenggara Koordinasi dan Kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kepala Bagian Tata Usaha membawahkan : a. Sub Bagian Umum, di pimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Penyiapan bahan rencana kebutuhan Pegawai, Pembinaan dan Pengembangan pegawai Administrasi Kepegawaian, Pengelolaan, surat menyurat, Kearsipan, kepustakaan, Humas dan Protokol, Perlengkapan dan Rumah Tangga Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi : Pengumpulan, Pelaksanaan dan Pengelolaan rencana kebutuhan pegawai, Serta Pembinaan dan Pengembangan Pegawai dan Administrasi Kepegawaian, Data, Urusan Surat menyurat, Kerasipan, Kepustakaan, humas, Protokol serta perlengkapan dan rumah tangga Dinas. b. Sub Bagian Keuangan, di pimpin oleh Seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : Penyiapan Bahan dan Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Rutin, Belanja Publik serta Sebagai pelaksana Teknis Administrasi Keuangan. 3. Bidang Bina Teknis Bidang Bina Teknis, di pimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai Tugas pokok menyelenggarakan Kebijakan Operasional di bidang Bina Teknis. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Bina Teknis mempunyai fungsi : Sebagai Penyusun Kebijakan teknis yang berhubungan dengan Bidang Bina Teknis dan Sebagai Penyelenggara Kebijakan Teknis Operasional bidang Bina Teknis. Kepala Bidang Bina Teknis membawahkan : Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 11 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 a. Seksi Survey dan Pengolahan Data, di Pimpin oleh Seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas Pokok Melaksanakan Perencanaan teknik Operasional di bidang Survey dan Pengolahan Data. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Survey dan Pengolahan Data mempunyai fungsi : Penyusunan Kebijakan Teknis Survey dan Pengolahan Data dan Penyelenggaraan Kebijakan Teknis Operasional di bidang Survey dan Pengolahan Data. b. Seksi Perencanaan, di Pimpin oleh Seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas Pokok Melaksanakan Perencanaan teknik Operasional di bidang Perencanaan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Perencanaan mempunyai fungsi : Pengumpulan dan Pengolahan Data Bidang Perencanaan serta Pelaksanaan, Penyiapan bahan Pedoman Teknis Operasioanal bidang Perencanaan. 4. Bidang Lalu Lintas Bidang Lalu lintas, di pimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai Tugas pokok menyelenggarakan Kebijakan teknis Operasional di bidang Lalu Lintas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi : Sebagai Penyusun Kebijakan teknis Operasional bidang Lalu Lintas dan Sebagai Penyelenggara Kebijakan Teknis Operasional bidang Lalu lintas, Kepala Bidang Lalu lintas membawahkan : a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, di Pimpin oleh Seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas Pokok Melaksanakan Perencanaan teknis Operasional di bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas mempunyai fungsi : Pengumpulan dan Pengolahan Data Manajemen dan rekayasa Lalu lintas, serta Pelaksanaan dan Penyiapan bahan pedoman teknis operasional bidang manajemen dan rekayasa Lalu lintas , b. Seksi Pengawasan dan bimbingan Keselamatan, di Pimpin oleh Seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas Pokok Melaksanakan Perencanaan teknis Operasional di bidang Pengawasan dan Bimbingan Keselamatan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pengawasan dan Bimbingan Keselamatan, mempunyai fungsi : Pengumpulan dan Pengolahan data Pengawasan dan Bimbingan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 12 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Keselamatan serta Pelaksanaan, Penyiapan bahan Pedoman Teknis Operasioanal bidang Pengawasan dan Bimbingan Keselamatan. 5. Bidang Teknis Sarana Pos dan Telekomunikasi Bidang Lalu lintas, di pimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai Tugas pokok menyelenggarakan Kebijakan teknis Operasional di bidang Teknis Sarana Pos dan Telekomunikasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Teknis Sarana Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi : Sebagai Penyusun Kebijakan teknis di bidang Teknis Sarana Pos dan Telekomunikasi, serta Sebagai Penyelenggara Kebijakan Teknis Operasional bidang Teknis Sarana Pos dan Telekomunikasi, Kepala Bidang Teknis Sarana Pos dan Telekomunikasi membawahkan : a. Seksi Perbengkelan, di Pimpin oleh Seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas Pokok Melaksanakan Perencanaan teknis Operasional di bidang Perbengkelan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Perbengkelan mempunyai fungsi : Penyusunan Kebijakan Teknis operasional Perbengkelan , serta Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional bidang Perbengkelan, b. Seksi Perijinan Pos dan Telekomunikasi , di Pimpin oleh Seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas Pokok Melaksanakan Perencanaan teknis operasional di bidang Perijinan Pos dan Telekomunikasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Perijinan Pos dan Telekomunikasi, mempunyai fungsi : Pengumpulan dan Pengolahan data Perijinan Pos dan Telekomunikasi, serta Pelaksanaan, Penyiapan bahan Pedoman teknis operasional bidang Perijinan Pos dan telekomunikasi. 6. Bidang Angkutan Bidang Angkutan, di pimpin oleh Seorang Kepala Bidang yang mempunyai Tugas pokok menyelenggarakan Kebijakan teknis Operasional di bidang Angkutan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Angkutan mempunyai fungsi : Sebagai Penyusun Kebijakan teknis di bidang Angkutan, serta Sebagai Penyelenggara Kebijakan Teknis Operasional bidang Angkutan. Kepala Bidang Angkutan membawahkan : a. Seksi Angkutan Dalam Kabupaten, di Pimpin oleh Seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas Pokok Melaksanakan Perencanaan teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 13 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Operasional di bidang Angkutan dalam Kabupaten. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Angkutan Dalam Kabupaten mempunyai fungsi : Pengumpulan dan Pengolahan data Angkutan dalam Kabupaten, serta Pelaksanaan dan Penyiapan bahan Pedoman teknis operasional Angkutan dalam Kabupaten. b. Seksi Angkutan Antar Kota Dan Barang, di Pimpin oleh Seorang kepala Seksi yang mempunyai tugas Pokok Melaksanakan Perencanaan teknis bidang angkutan antar kota dan barang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Angkutan Antar Kota dan Barang, mempunyai fungsi : Pengumpulan dan Pengolahan data angkutan antar kota dan barang, serta Pelaksanaan, Penyiapan bahan Pedoman teknis operasional angkutan antar kota dan barang. 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Unit Pelaksana Teknis Dinas, di Pimipin oleh Seorang Kepala UPTD yang berada dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas, Seorang Kepala UPTD mempuyai Tugas Pokok dan fungsi : Penyusunan bahan perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya dan Pelaksanaan Pelayanan umum. Unit pelaksana Teknis Dinas antara lain : a. UPTD Pengujian Kendaraan bermotor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, di Pimpin oleh Seorang Kepala yang mempunyai tugas Pokok Memimpin,Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan dan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi: Pengumpulan dan Pengolahan data Pengujian kendaran Bermotor, Penyusunan dan penyiapan bahan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Penyelenggaran koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. b. UPTD Terminal, di Pimpin oleh Seorang Kepala yang mempunyai tugas Pokok Memimpin,Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan dan Pelayanan Terminal. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala UPTD Terminal mempunyai fungsi: Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 14 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Pengumpulan dan Pengolahan data Terminal, Penyusunan dan penyiapan bahan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Terminal, Penyelenggaran koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. c. UPTD Parkir, di Pimpin oleh Seorang Kepala yang mempunyai tugas Pokok Memimpin,Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengelolaan dan Pelayanan Parkir. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala UPTD Parkir mempunyai fungsi: Pengumpulan dan Pengolahan data Parkir, Penyusunan dan penyiapan bahan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Parkir, Penyelenggaran koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Struktur organisasi Dinas Perhubungan, sebagai berikut : KEPALA DINAS BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN SUB BAGIAN KEPGAWAIANA & KEUANGAN UMUM BIADANG BINA TEKNIS BIDANG TEKNIS BIDANG LALU LINTAS BIDANG ANGKUTAN SARANA POS DAN TELEKOMUNIKASI SEKSI SURVEY DAN SEKSI MAN. & SEKSI BENGKEL SEKSI PENGOLAHAN DATA REKAYASA LALIN ANGK. DALAM KAB SEKSI PERENCANAAN SEKSI PENGAWASAN & SEKSI PERIJ. POS & TEL SEKSI ANGK. ANTAR BIMKES KOTA & BARANG UPTD TERMINAL UPTD PENGUJIAN UPTD PARKIR KENDARAAN BERMOTOR BAB III KEGIATAN DAN LINGKUP PELAYANAN Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 15 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Kegiatan pada sektor perhubungan khususnya yang menjadi objek pengelolaan pelayanan publik antara lain mencakup : A. Bidang Angkutan Pengelolaan pelayanan angkutan umum yang diselenggarakan Dinas Perhubungan Kabupaten Garut terdiri atas Trayek Dalam Kabupaten yang meliputi Trayek Angkutan Kota, Trayek Angkutan Perkotaan dan Trayek Angkutan Pedesaan serta pengelolaan rekomendasi trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) serta pengelolaan Angkutan Barang. 1. Angkutan Penumpang umum Dalam Kabupaten Perkembangan masing – masing trayek tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut : a. Trayek Angkutan Kota Trayek ini memberikan pelayanan mobilitas pengguna jasa di sekitar/menuju pusat kota. Jumlah Angkutan Kota terdiri dari 16 trayek dengan jumlah kendaraan pada tahun 2008 sebanyak 385 kendaraan. b. Trayek Angkutan Perkotaan Trayek ini untuk melayani pengguna jasa antar kawasan/kecamatan dengan pusat kota di Wilayah Kabupaten Garut. Jumlah Angkutan Perkotaan sebanyak 21 trayek dengan jumlah kendaraan pada tahun 2007 sebanyak 427 kendaraan. c. Trayek Angkutan Pedesaan Trayek ini untuk melayani mobilitas penduduk di pelosok/pedesaan yang menghubungkan pusat kegiatan Kecamatan dengan desa – desa di luar wilayah pusat kota. Jumlah Trayek Angkutan Pedesaan sebanyak 16 trayek dengan jumlah kendaraan pada tahun 2007 sebanyak 464 kendaraan. Adapun data Perkembangan mobil penumpang umum dalam Kabupaten adalah sebagai berikut : Tabel Perkembangan Izin Trayek Mobil Penumpang Umum (MPU) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 16 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Jenis Tahun Trayek 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Angkot 976 976 977 994 1.017 1.020 Perkotaan 392 423 431 431 438 427 Pedesaan 199 241 469 469 469 464 Jumlah 1.56 1.640 1.877 1.894 1.924 1.911 7 2. Angkutan Penumpang Umum Antar Kota (AKAP dan AKDP) Sebagai sarana mobilisasi pengguna jasa tingkat regional, dengan di layani Trayek Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKAP). Perkembangan armada Trayek AKDP menunjukan Penurunan rata – rata sebesar 3,18% dari jumlah armada Bus sebanyak 220 unit pada tahun 2001, menjadi 227 unit pada tahun 2005. Sedangkan trayek AKAP menunjukan perkembangan rata – rata sebesar -6% dari jumlah armada bus sebanyak 150 unit pada tahun 2001, menjadi 141 unit pada tahun 2005. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak menentu disertai kenaikan pada beberapa komponen biaya operasi kendaraan serta meningkatnya kemudahan untuk memiliki kendaraan pribadi dewasa ini cukup besar. Perkembangan jumlah Armada Trayek AKAP dan AKDP 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eko Non. Eko Non. Eko Non. Eko Non. Ek N Ek N Ek No Jenis nomi EK nomi EK nomi EK nomi EK o o o o o n.E No Traye no n no n no K k mi . mi . mi E E K K 1 AKDP 210 10 212 20 213 20 180 41 20 20 7 2 AKAP 150 - 184 - 194 - 140 23 99 42 JUMLAH 360 10 396 20 407 20 320 64 30 62 6 3. Angkutan Barang Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 17 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Distribusi angkutan tidak hanya ditujukan bagi angkutan penumpang saja, namun juga komoditi barang. Pelaksanaan bongkar muat barang masih banyak yang dilaksanakan ditepi jalan sehingga secara tidak langsung dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas. Untuk itu perlu diatur dan dikendalikan melalui penerbitan izin bongkar muat. B. Bidang Lalu Lintas 1. Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Sesuai ketentuan yang berlaku, jalan pada prinsipnya diperuntukan bagi kepentingan lalu lintas umum, dalam pelaksanaannya jalan dapat digunakan diluar kepentingan lalu lintas dan oleh karena itu harus dikendalikan. Dalam Perda Nomor 8 tahun 2005 telah di atur mengenai hal tersebut sebagai upaya pelaksanaan Manajemen Lalu lintas dengan penerbitan rekomendasi dari Dinas Perhubungan guna menghindari gangguan kepentingan umum sebagai akibat terganggunya fungsi jalan. 2. Pengawasan dan Bimbingan Keselamatan Aspek keselamatan merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian, karena dampak yang di timbulkan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup dan kerugian materi . Dampak kecelakaan tidak hanya di rasakan sesaat, khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan atau bagi korban yang mengalami cacat seumur hidup, disamping itu kerugian materi sebagai akibat rusaknya fasilitas keselamatan dan sarana nilai yang kecil. Dalam kurun waktu tahun 2002 s/d 2007 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas dapat di jelaskan pada tabel berikut : DATA KECELAKAAN LALU LINTAS Kejadian 2002 2003 2004 2005 2006 2007 M. Dunia 35 24 42 53 70 62 Lk. Berat 36 24 41 54 79 66 Lk. Ringan 60 34 69 66 54 114 Krg. Materi 330.70 179.50 115.00 532.70 31.950 730.000 (000) 0 0 0 0 Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 18 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Angka kecelakaan menunjukan angka yang fluktuatif, hal ini perlu mendapat perhatian untuk mengantisipasi bertambahnya angka kecelakaan serta meningkatnya fatalitas korban. Untuk meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas, telah dilaksanakan operasi penertiban secara berkesinambungan dan terpadu dengan dinas/instansi terkait. Hal ini dapat ditunjukan dalam tabel berikut ini : Data Realisasi Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Jenis Tahun Operasi 2003 2004 2005 2006 2007 Bulanan 6 12 12 12 12 Triwulan 2 4 4 4 4 Insidental 2 2 3 2 3 Hasil pengawasan dan penertiban yang dilakukan Dinas Perhubungan telah menjaring para pelanggar peraturan lalu lintas sebagai berikut : Tahun Jumlah Pelanggaran 2003 377 2004 339 2005 261 2006 97 2007 Disamping operasi penertiban, untuk menjaring para pelanggar, kegiatan penertiban juga difokuskan pada pengawalan dan pengamanan lalu lintas pada acara-acara kenegaraan dan hari besar nasional, bencana alam serta kegiatan lain. Kegiatan Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 Hari Besar 13 13 13 13 13 Nasional/Agama Hari Besar Daerah 5 5 5 5 5 Kunjungan Tamu VIP 12 10 13 7 (Pusat dan Daerah) Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 19 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Guna peningkatan pelayanan pengamanan dijalan, saat ini telah dibentuk : 1 (satu) peleton petugas lapangan terlatih • 1 (satu) regu patrol dan pengawalan • 3. Kendaraan Tidak Bermotor Disamping Pengelolaan angkutan Kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan juga melakukan pengelolaan terhadap kendaraan tidak bermotor jenis becak dan delman yang di laksanakan melalui pendaftaran dengan penerbitan Surat Keterangan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (SKNKTB) berikut penyediaan plat nomor untuk memudahkan identifikasi dan pengendalian kendaraan yang beroperasi serta penerbitan Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor (SKMKTB) Berdasarkan hasil pendaftaran dapat disampaikan hal sebagai berikut : Data Penerbitan SKMKTB dan SKNKTB Dokumen 2003 2004 2005 2006 2007 SKNKTB Becak - - 2.680 SKNKTB Delman - - 835 Jumlah - - 3.515 SKMKTB Becak - - 1.418 SKMKTB Delman - - 1.026 Jumlah - - 2.444 C. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Sampai dengan saat ini kewajiban uji bagi kendaraan bermotor hanya sebatas kendaraan umum dan barang. Jumlah kendaraan bermotor yang diuji pada setiap tahunnya sebagaimana data sebagai berikut : Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 20 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Data Kendaraan Wajib Uji Jenis 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Kendaraan Mobil 122 276 301 910 514 Penumpang Bus 786 1.766 1.786 3.116 1.972 Barang 2.473 5.352 5.712 9.195 7.163 Khusus 39 88 95 136 124 Jumlah 3.420 7.482 7.894 13.357 9.773 Untuk meningkatkan mutu hasil pengujian, mulai tahun 2001 secara bertahap telah di laksanakan kegiatan pengadaan peralatan uji bersumber APBD II dengan alokasi dan output kegiatan sebagai berikut : Tahun Alokasi Dana Output Peralatan penunjang 2001 74.675.000 pengujian - Alat uji gas buang 2002 150.000.000 (smoke tester) - Alat uji rem (brake tester) - Emision tester 2003 847.161.130 - Alat uji rem portable 2004 140.000.000 Head Light Tester - Axle load tester 2005 356.865.750 - Timbangan Portabel 2006 2007 Jumlah 1.568.701.880 Pengadaan alat uji perlu terus diupayakan mengingat peningkatan pelayanan terhadap masyarakat agar lebih dioptimalkan. D. UPTD Terminal Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 21 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Untuk menunjang pelayanan angkutan penumpang umum, di Kabupaten Garut telah ditunjuk beberapa terminal dibawah pengelolaan UPTD Terminal. Terminal. Terminal di Kabupaten Garut terdiri dari : a. Terminal Garut b. Terminal Malangbong c. Terminal Limbangan d. Terminal Kadungora e. Terminal Cilawu f. Terminal Samarang g. Terminal Cikajang h. Terminal Pameungpeuk i. Terminal Wanaraja j. Terminal Cibatu k. Terminal Andir l. Terminal Bungbulang m. Terminal Genteng n. Terminal Singajaya Guna mendukung pelayanan di terminal, khususnya terminal Guntur saat ini telah tersedia sarana antara lain : Pesawat televisi diruang tunggu • Water closet (WC) khusus pengunjung • Rumah makan dan jajanan • Fasilitas wartel dan • Pelayanan kesehatan yang bekerjasama dengan puskesmas terdekat • E. UPTD Parkir Parker dapat dilakukan ditepi jalan (on street) atau diluar badan jalan (off street) yang berupa penyediaan gedung parker maupun taman parker. Sampai saat ini pengelolaan parker yang dilakukan UPTD Parkir adalah parkir ditepi jalan yang tersebar dibeberapa lokasi, yaitu : No Lokasi Pola Parkir Jumlah SRP Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 22 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 1 Jl. Veteran Paralel 50 2 Jl. Karacak Paralel 10 3 Jl. Ahmad Yani Paralel 30 4 Jl. Ciledug Paralel 90 5 Jl. Siliwangi Paralel 20 6 Jl. Veteran Paralel Paralel 17 7 Jl. Rangga Lawe Paralel 6 8 Jl. Ciwalen Paralel 6 0 9 Jl. Mandalagiri 45 40 0 10 Jl. Pasar Baru 45 45 Jumlah 324 Pada lokasi parker kota telah digunakan sarana : Marka parker • Sistem parkir tanpa pengendalian • Disamping pengelolaan parkir dipusat kota, UPTD Parkir juga mengelola parkir diluar pusat kota yang meliputi : lokasi Cipanas, Leles, Kadungora, Singajaya, Samarang, Boyongbong, Cikajang, Bungbulang, Pameungpeuk, Wanaraja, Cibatu, Limbangan, Malangbong, Terminal Guntur, Pasar lama, Pos Kadungora. Pola Parkir yang digunakan, menggunakan marka parkir serta sistem parkir tanpa pengendalian. Berkenaan dengan pelayanan perparkiran diluar badan jalan, Dinas Perhubungan memberikan pelayanan : Rekomendasi bagi lokasi parkir yang tidak diusahakan/pasilitas perparkiran • Ijin bagi lokasi parkir yang diusahakan • F. Realisasi Pendapatan Daerah Dari Sektor Perhubungan Realisasi retribusi terhadap kas daerah pada sub sector Perhubungan Darat menunjukan perkembangan dari tahun 2000- 2005. Adapun rincian perkembangan pendapatan asli daerah padasub sector Perhubungan Darat selama kurun waktu tahun anggaran 1999/2000 s/d 2005 secara garis besar dapat di jelaskan sebagai berikut : Perkembangan Pendapatan Sub Sektor Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 23 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 Tahun Target Realisasi % Ket 1999/2000 190.100.000 163.434.600 85,97 2000 745.482.000 563.064.500 75,53 2001 964.069.000 997.132.015 103,43 2002 1.286.573.000 1.334.512.500 103,73 2003 1.427.073.000 1.441.241.390 100,99 2004 1.499.350.000 1.506.505.900 103,94 2005 1.486.632.000 1.506.348.360 101,33 2006 2007 BAB IV Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 24 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK Berdasarkan potensi sebagaimana diuraikan pada BAB II dan sebagai upaya deregulasi dalam sector perhubungan dan pedoman tugas sesuai dengan kewenangan dan lingkup tugas, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan serta Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi. Adapun dasar hokum pengelolaan kewenangan Dinas adalah sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585); 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Angkutan Barang dijalan; 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Angkutan Barang dijalan; 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Angkutan Barang dijalan; Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 25 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81 Tahun 1993 tentang Tatalaksana Pelayanan Umum; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dijalan dengan Kendaraan Umum; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13); 16. Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2005 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan; Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan diatas, Dinas Perhubungan telah merumuskan Visi, Misi, Strategi dan Moto Pelayanan dilingkup Dinas Perhubungan sebagai berikut : VISI Dengan Tertib Penyelenggaraan Perhubungan Kita Wujudkan Pelayanan Prima MISI 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia 2. Meningkatkan Tata Administrasi Organisasi Pelayanan 3. Meningkatkan Lingkup Sarana Dan Prasarana 4. Meningkatkan Sistem Prosedur Kerja Pelayanan 5. Meningkatkan Taat Dan Disiplin Kerja STRATEGI 1. Misi Pertama a. Meningkatkan Pengetahuan Dan Keterampilan b. Meningkatkan Kemampuan Kerja Aparatur 2. Misi Kedua a. Meningkatkan Lengkap Administrasi b. Meningkatkan Kualitas Lengkap Struktur Dan Fungsi Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 26 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 3. Misi Ketiga a. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Gedung Kerja b. Meningkatkan Fasilitas Dan Utilitas 4. Misi Keempat a. Meningkatkan Standar Pelayanan b. Meningkatkan Efisien Dan Efektivitas Unit Pelayanan 5. Misi Kelima a. Meningkatkan Intensitas Dinas Dalam Pelayanan b. Mengenakan Sangsi Dan Penghargaan MOTO PELAYANAN “Kepuasan Anda, Amanah Kami” Mengandung pengertian atau makna bahwa segala sesuatu berkenaan dengan pelayanan, secara lahiriah kepada sesame manusia, namun hakikatnya adalah merupakan titipan dari Allah SWT, sehingga harus dijaga dan dilaksanakan sebaik- baiknya dengan penuh rasa ikhlas dan tanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut diatas, pelayanan publik yang dikelola Dinas adalah : A. Bidang Teknik Sarana Pos dan Telekomunikasi 1. Lingkup Layanan a. Izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor b. Rekomendasi pembangunan tower ponsel dan radio siaran 2. Persyaratan a. Izin penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor meliputi : 1). Surat permohonan 2). F.C KTP pemohon 3). SIUP/SITU 4). Denah lokasi 5). Ijin tetangga b. Rekomendasi pembangunan tower ponsel dan radio siaran meliputi : 1). Surat permohonan 2). F.C KTP pemohon 3). Company Profile 4). Denah lokasi 5). Ijin tetangga Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 27 ______________________________________
    • Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Garut 2008 6). Spesifikasi teknis peralatan B. Bidang Lalu Lintas 1. Lingkup pelayanan a. Surat Keterangan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (SKNKTB) dan Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak bermotor (SKMKTB) b. Rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas c. Rekomendasi lintasan alat berat muatan khusus dan muatan berbahaya d. Analisis dampak lalu lintas (Andalalin) 2. Persyaratan a. Surat Keterangan Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (SKNKTB) dan Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak bermotor (SKMKTB) Pengguna jasa dan pengemudi kendaraan tidak bermotor sama halnya dengan pejalan kaki, riskan terhadap kecelakaan lalu lintas. Untuk meningkatkan keselamatan terhadap pengemudi kendaraan tidak bermotor jenis becak dan delman dilakukan pembinaan disertai penerbitan Surat keterangan Mengemudi Kendaraan Bermotor b. Rekomendasi penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas c. Rekomendasi lintasan alat berat muatan khusus dan muatan berbahaya d. Analisis dampak lalu lintas (Andalalin B. PELAKSANAAN PELAYANAN DI BIDANG PERHUBUNGAN Pelayanan di bidang Perhubungan dibedakan menjadi dua bagian yaitu : Pelayanan di Internal Kantor Dinas yang meliputi Pelayanan Perijinan Trayek, SIPA, Bongkar Muat, Penggunaan Jalan di luar Kepentingan Lalu Lintas, dan Kendaraan Tidak Bermotor serta perijinan Bengkel Pos dan Telekomunikasi, sedangkan pelayanan eksternal di kantor Dinas meliputi : Pelayanan di UPTD Terminal dan UPTD Parkir. Mekanisme pelayanan di internal kantor Dinas adalah pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, mekanisme dan bagan alur pelayanan pengujian kendaraan bernotor dapat dilihat pada halaman dibawah ini : Dinas Perhubungan Kabupaten Garut _________ 28 ______________________________________