• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
A. buku saku rpjp final
 

A. buku saku rpjp final

on

  • 2,034 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,034
Views on SlideShare
2,034
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
60
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    A. buku saku rpjp final A. buku saku rpjp final Presentation Transcript

      • Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
      • Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua, komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
      • Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
      • Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPN/D, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
      • Sejalan dengan perubahan konstitusi dan paradigma yang ada, penyelenggaraan pembangunan daerah mengalami perubahan sejak era reformasi bergulir, dimana kebutuhan menyempurnakan perencanaan pembangunan daerah, tidak lagi bertumpu pada penetapan Garis Garis Besar Haluan Negara yang dibuat MPR dalam memandu perencanaan pembangunan dalam kurun 5 tahunan, melainkan diletakkan pada pendekatan politis yang terkait dengan proses pemilihan kepemimpinan nasional hingga daerah.
      • P enyempurnaan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang digariskan melalui Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang saling berkorelasi secara berkesinambungan antar tingkatan pemerintahan untuk kurun yang lebih panjang, telah meletakkan perencanaan pembangunan jangka panjang nasional dan daerah, harus semakin memiliki relevansi, baik dalam fokus maupun pola penanganannya, dengan tetap memberikan ruang kekhasan dan kapasitas potensi daerah dalam meletakkan urgensi penanganan permasalahan yang dihadapi daerah
      • Untuk itulah maka upaya pencapaian fokus tujuan pembangunan untuk kurun 20 tahun mendatang membutuhkan penataan kembali di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga penyelenggaran pembangunan daerah akan menghasilkan sebuah capaian kemakmuran bagi masyarakat daerah, yang turut berkontribusi pada capaian pembangunan nasional yang dikehendaki dalam konstitusi Undang Undang Dasar 1945.
      Lanjutan ………………………
      • Berangkat dari pemaknaan keterkaitan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah serta relevan sinya dengan S E Men dagri No : 050/2020/sj/2005 tentang petunjuk penyusunan dokumen RPJPD dan RPJMD bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, seluruh pemerintah daerah baik propinsi dan kabupaten/kota wajib menyusun dokumen RPJPD dan RPJMD.
      • Maka penyusunan RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, merupakan dokumen perencanaan yang tersusun atas sebuah fokus kebutuhan dalam memberi arah tujuan penyelenggaraan pembangunan di wilayah Sumedang yang sesuai dgn urgensi permasalahan daerah dengan tetap menjalin keterkaitannya dengan komitmen pembangunan nasional yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
      Lanjutan ………………………….
      • Maksud :
      • U ntuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah dan Propinsi Jawa Barat, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat koordinatif, integratif dan sinergis.
      MAKSUD DAN TUJUAN RPJPD
      • Tujuan :
      • Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang untuk 20 tahun mendatang sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah, RKPD, Renstra SKPD,dan Renja SKPD .
      • Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi Jawa Barat.
      • Sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah.
      Lanjutan …………………………...
      • Undang-Undang Nmor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
      • Undang-Undang Nomo2 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencananan Pembangnan Nasional
      • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025.
      • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
      • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
      • Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
      • Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 1997 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Nomor 3721).
      • Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
      • Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran daerah Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
      • Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
      LANDASAN HUKUM
      • Peraturan Presiden Ri Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rpjm Nasional.
      • Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat.
      • Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
      • Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D. 42).
      • Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2008.
      • Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang.
      • Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007, Seri E.).
      • Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Seri D).
      • Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang RPJPD Kabupaten Sumedang 2005-2025
      Lanjutan …………………………...
      • Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang merupakan bagian integral dan saling keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Barat serta dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Daerah (Renstrada), Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Jawa Barat dan RTRW Kabupaten yang masih berlaku .
      HUBUNGAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN
      • Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 disusun dengan sistematika sbgi berikut :
      • Bab I. Pendahuluan.
      • Berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan dengan dokumen perencanaan lain, sistematika penulisan dan mekanisme penyusunan.
      • Bab II. Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah.
      • Berisi penjelasan mengenai kondisi umum daerah pada saat ini dan prediksi untuk 20 tahun ke depan serta modal dasar.
      • Bab III. Visi dan Misi.
      • Berisi visi dan misi pembangunan daerah yang akan dicapai setidaknya untuk kurun waktu 20 tahun kedepan ( 2005- 2025 ) .
      • Bab IV. Sasaran, Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan.
      • Berisi sasaran, arah yang akan dicapai, tahapan implementasi dan prioritas pembangunan yang akan dilakukan
      • Bab V. Penutup .
      SISTEMATIKA RPJPD
      • Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang disusun melalui pendekatan teknokratis, demokratis dan partipatif, politis, top down dan bottom up planning pada setiap tahapan yang terdiri dari penyusunan rancangan RPJPD, penyelenggaraan musyawarah pembangunan (musrenbang) RPJPD dan penetapan dalam peraturan daerah.
      • Pada setiap tahapan dilakukan diskusi dan konsultasi publik serta penjaringan aspirasi dan sosialisasi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitasnya dengan melibatkan berbagai stakeholders kunci antara lain Pemerintah Pusat (Bappenas dan Departemen Dalam Negeri), Pemerintah Propinsi Jawa Barat (Bapeda), Akademisi seperti Unsap, Unpad, Ikopin, Unwim, IPDN dan ITB, Praktisi, DPRD Kabupaten Sumedang, Satuan Kerja Perangkat Darah (SKPD) dan kecamatan, Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), organisasi masyarakat dan pers serta tokoh masyarakat.
      MEKANISME PENYUSUNAN
      • 1. Kondisi dan Analisis Kondisi Umum Daerah ( kondisi samapai saat ini )
          • Geomorfologi dan Lingkungan Hidup
              • Demografi
              • Ekonomi dan Sumber Daya Alam
              • Sosial Budaya dan Politik
              • Pemerintahan
          • Prediksi Kondisi Umum Daerah ( proyeksi 20 tahun kedepan mengenai aspek2 diatas )
          • Modal Dasar ( faktor-faktor yg menjadi modal dalm melaksanakan pemb. daerah )
      KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH
      • Visi Pembangunan Kabupaten Sumedang tahun 2005-2025 :
      • “ KABUPATEN SUMEDANG
      • SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS
      • PADA TAHUN 2025”
      VISI PJPD KAB.SUMEDANG 2005-2025
      • Posisi geografis Kabupaten Sumedang yang terletak diantara pegunungan dengan berbagai kekayaan alamnya serta diapit oleh dua Pusat Kegiatan Nasional, yaitu Bandung dan Cirebon, menjadi lintasan arus penumpang dan barang regional, merupakan dasar dalam penetapan kebijakan pembangunan daerah di berbagai aspek.
      • Sumberdaya kekayaan alam termasuk didalamnya sumberdaya lahan dan sumberdaya air serta keanekaragaman hayati menjadi potensi pembangunan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan dan kemakmuran masyarakat.
      • Ketersediaan sumberdaya buatan yang dapat berfungsi sebagai daya tarik bagi investasi dan mempercepat proses pembangunan daerah.
      • Jumlah penduduk menjadi sumberdaya yang potensial dan produktif bagi pembangunan daerah.
      • Modal rohaniah dan mental yaitu keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan tenaga penggerak yang tak ternilai harganya bagi pengisian aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
      • Keragaman budaya lokal, kesenian tradisional, peninggalan sejarah dan objek wisata serta modal sosial yang akan mempercepat proses pembangunan.
      • Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil akan menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan daya tarik dalam investasi.
      • Perkembangan politik era reformasi dan otonomi daerah telah memberikan perubahan yang mendasar bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan.
      MODAL DASAR
      • Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat .
      • Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri.
      • Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila
      • Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
      • Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia
      MISI PJPD KAB. SUMEDANG 2005-2025
      • S asaran-sasaran pokok :
      • Terwujudnya masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat
      • Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri
      • Terwujudnya masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila
      • Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
      • Terwujudnya masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi man usia
      SASARAN, ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PJPD 2005–2025
      • Arah PJPD :
          • Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat , yg diarah untuk :
              • Membangun pendidikan berkualitas dan berdaya saing dengan berbasis IPTEK tepat guna.
              • Memantapkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat daerah
              • Mewujudkan masyarakat berbudaya yang bermoral dan beretika
      Lanjutan ………………………….
      • Arah PJPD :
      • Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri.
      • Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila.
      • Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik .
      • Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia.
      Lanjutan ………………………….
      • Tahapan PJPD :
          • RPJMD KE-1 (2005 – 2008)
          • RPJMD KE- 2 (200 9 – 20 13 )
          • RPJMD KE- 3 (20 14 – 20 18 )
          • RPJMD KE- 4 (20 19 – 20 25 )
      Lanjutan …………………………
    • PRIORITAS RPJMD KE -1 ( 2005-2008 )
      • F okus yang menjadi panduan untuk dapat dituntaskan pada kurun perencanaan tahap ini yaitu :
      • Peningkatan dan pemerataan tenaga kependidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
      • Pemantapan seluruh komponen yang menunjang wajar dikdas 9 tahun .
      • Mepertahankan keunggulan pewarisan dan pelestarian nilai-nilai kearifan lokal .
      • Pengembangan nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat untuk pembangunan daerah Sumedang.
      • Penataan kelembagaan pendidikan masyarakat di Kecamatan melalui peningkatan kapasitas PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat).
      • Peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dapat bermanfaat untuk Pembangunan daerah.
      • Peningkatan dan pemerataan tenaga kependidikan baik dari segi kualitas maupun kuantitas
      • Pengembangan kurikulum dan sistem pendidikan berbasis keagamaan
      • Pengembangan organisasi kepemudaan
      • Pemantapan kerjasama dengan lembaga pendidikan non formal
      • Peningkatan penyediaan air bersih bagi seluruh penduduk
      • Peningkatan promosi kesehatan dan penyebarluasan informasi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.
      • Peningkatan upaya perbaikan gizi bagi seluruh penduduk, terutama wanita dan anak-anak
      • Peningkatan upaya pencegahan pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak meular.
      • Penguatan kelembagaan kesehatan di kecamatan dan desa melalui peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan .
      • Peningkatan penyerapan pengangguran sekurang-kurangnya 25 % dari penambahan angkatan kerja baru .
      • Penanggulangan jumlah penduduk miskin pada setiap tahun perencanaan .
      • Pemantapan penyelenggaraan Unit Layanan Satu Pintu Dalam setiap proses perijinan dan investasi.
      • Penataan dan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian daerah dalam mendukung peningkatan kualitas dan produktivitas sektor-sektor produksi.
      • Pengembangan potensi daerah sebagai Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) unggulan di tingkat lokal, regional dan internasional.
      • Pengembangan industri yang sinergis dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung potensi ekonomi daerah
      • Pemantapan kondisi neraca untuk baku mutu lingkungan hidup mengalami perbaikan untuk setiap tahun perencanaan .
      • Pemantapan regulasi yang berkaitan dengan perijinan investasi disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal .
      • Pemantapan tersedianya dukungan teknis dan admisnistrasi bagi penyelenggaraan proses pelelangan tol Cisumdawu .
      • Pemantapan tersedianya dukungan teknis dan adminstrasi bagi pembangunan Bendungan Jatigede .
      Lanjutan ……………………………….
      • Peningkatan ketersediaan rencana tata ruang kecamatan dan kawasan strategis kabupaten, propinsi dan nasional (antara lain kawasan perguruan tinggi Jatinangor, kawasan waduk Jatigede, kawasan industri dan kawasan koridor jalan tol) termasuk kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
      • Pelestarian lingkungan yang diperlukan untuk pengembangan agribisnis daerah, dengan fasilitasi pada pusat pengembangan agribisnis daerah, upaya pemberian fasilitas permodalan perbankan daerah serta penguatan kelembagaan tani .
      • Peningkatan ketahanan pangan melalui peningkatan kualitas dan pengembangan lahan pertanian.
      • Meningkatan penguatan dalam mitigasi bencana dengan bekerjasama dengan lembaga terkait .
      • Memperkuat fasilitasi dalam penguatan kegiatan keagamaan daerah penyelenggaraan melalui silaturahmi dengan tokoh tokoh keagaaman daerah dan prasarana keagamaan daerah .
      • Pemantapan internalisasi dan pengamanan nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.
      Lanjutan …………………………...
      • Pemantapan proses perijinan melalui unit layanan satu pintu .
      • Peningkatan konsolidasi berkesinambungan terhadap kelembagaan bencana daerah melalui penguatan SDM dan sarana prasarana pendukungannya .
      • Pembaharuan dalam sistem administrasi keuangan daerah, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta administrasi kepegawaian daerah guna memperkuat upaya reformasi birokrasi daerah .
      • Peningkatan operasionalisasi pelayanan prima pada setiap unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.
      • Meningkatkan koordinasi antar institusi.
      • Pemantapan konsolidasi aparat daerah dalam penegakkan peraturan daerah melalui penguatan SDM dan sarana prasarananya serta kerjasama dengan aparatur penegak hukum lainnya .
      • Pemantapan ketahanan mental ideologi Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan, kegiatan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan
      Lanjutan …………………………...
      • F okus yang menjadi panduan untuk dapat dituntaskan pada kurun perencanaan tahap ini yaitu :
      • Melanjutkan fokus pembangunan daerah pada RPJMD ke-1 yang dapat memperkuat capaian RPJMD ke-2.
      • Pengembangan pendidikan jalur non formal.
      • Peningkatan perintisan penerapan wajar dikdas 12 tahun .
      • Peningkatan pemberian dukungan subsidi untuk siswa berprestasi pada perguruan tinggi .
      • Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan berbasis teknologi.
      • Pengembangan pendidikan kejuruan.
      • Pengembangan lembaga-lembaga Diklat/Balai Latihan Kerja.
      • Pengembangan jalur pendidikan non formal.
      • Pemantapan sumber daya kesehatan yang makin setara dalam layanan kesehatan daerah perkotaan dan perdesaan .
      • Pemantapan dalam perlindungan kesehatan ibu, remaja dan anak dalam lingkungan rumah tangga dan sosialnya .
      • Peningkatan mutu kesehat a n lingkungan perumahan dan pemukiman termasuk pengungsian, sanitasi dasar, dan sanitasi tempat-tempat umum, industri dan tempat-tempat lain yang dapat mempengaruhi kesehatan.
      • Peningkatan akses masyarakat (”poor and vulnarable”/ miskin dan rentan terhadap penyakit) terhadap pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus, termasuk kedaruratan medik yang berkualitas.
      PRIORITAS RPJMD KE -2 ( 2009-2013 )
      • Peningkatan surveilans (pengamatan) penyakit dan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta Bencana.
      • Pengembangan sistem pelayanan kesehatan.
      • Pengembangan sistem pembiayaan kesehatan.
      • Pengembangan Tanaman Obat, Obat Tradisional dan Pengobatan Tradisional.
      • Pengembangan kearifan budaya daerah sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan masyarakat.
      • Pemeliharaan dan pemantapan penanaman nilai-nilai luhur dalam proses pendidikan pada setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk membangun masyarakat madani.
      • Peningkatan advokasi dan sosialisasi untuk mengembangkan budaya daerah yang inovatif.
      • Pengembangan dan penyelarasan budaya baru hasil akulturasi untuk mengantisipasi perubahan zaman.
      • Penguatan usaha perekonomian mikro, kecil dan menengah di daerah.
      • Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang berkualitas disertai perbaikan dalam distribusi pendapatan antar wilayah.
      • Pemantapan sinergisitas antara Industi Besar dengan Industri Kecil Menengah (IKM) sehingga tercipta penguatan masing-masing skala usaha
      Lanjutan ………………………...
      • Pemantapan infrastruktur ekonomi dan sosial pada daerah daerah yang dijadikan sentra pengembangan industri manufaktur dan perdagangan daerah serta sektor jasa lainnya.
      • Penguatan dalam fasilitasi kelembagaan-kelembagaan keuangan yang menopang aktivitas usaha mikro dan kecil serta akses pelaku usaha terhadapnya .
      • Pemantapan dalam pengendalian tata ruang daerah yang makin sinergi dengan tata ruang regional .
      • Peningkatan infrastruktur jalan dan irigasi serta perintisan pembangunan beureum benget dalam rangka menunjang pembangunan wilayah
      • Penataan moda transportasi daerah untuk menopang pembangunan antar wilayah .
      • Peningkatan fasilitasi dalam penyediaan sarana energi tepat guna untuk perdesaan.
      • Penguataan dalam pengelolaan upaya-upaya pelestarian kekayaan plasma nutfah sumber daya hayati daerah .
      • Peningkatan perintisan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
      • Peningkatan fasilitasi keberdayaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial penopang kehidupan masyarakat madani di daerah .
      Lanjutan ………………………….
      • Peningkatan kerjasama antar daerah.
      • Penguatan pelayanan publik dengan berbasis SPM
      • Melanjutkan ketersediaan rencana tata ruang kecamatan dan kawasan strategis kabupaten, propinsi dan nasional (antara lain kawasan perguruan tinggi Jatinangor, kawasan waduk Jatigede, kawasan industri dan kawasan koridor jalan tol) termasuk kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
      • Peningkatan penegasan batas daerah.
      • Pengembangan kemitraan sejajar antara legislatif dengan eksekutif.
      • Pemantapan reformasi, membangun jatidiri dan kreatifitas birokrasi daerah melalui penyempurnaaan sistem remunarasi, sistem karier dan besaran jumlah pegawai .
      • Mempertahankan dan pemantapan ketahanan mental ideologi Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan, kegiatan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan..
      • Pemantapan dalam pewarisan nilai nilai kejuangan bangsa .
      • pemantapan konsolidasi dan dukungan fasilitasi pelaksanaan Pemilu 2009 dan 2014.
      Lanjutan ………………………….
      • F okus yang menjadi panduan untuk dapat dituntaskan pada kurun perencanaan tahap ini yaitu :
      • Melanjutkan fokus pembangunan daerah pada RPJMD ke-2 yang dapat memperkuat capaian RPJMD ke-3.
      • Pengembangan kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan daerah melalui corporate social responsibility (CSR) pada para pelaku usaha daerah .
      • Pengembangan sistem perekonomian daerah berparadigma ekonomi kreatif guna mendorong penciptaan lapangan kerja masal dan penurunan jumlah kemiskinan .
      • Pengembangan sistem jaminan sosial di daerah sebagai buffer layanan sosial penduduk miskin dan pengangguran .
      • Memantapkan keterpaduan antara Industri Besar dengan IKM dalam pemanfaatan potensi ekonomi daerah dan keterkaitan antar rantai bisnis.
      • Meningkatkan penggunaan yang makin meluas pada ekonomi terbarukan yang semakin pro kesinambungan lingkungan hidup .
      • Pemantapan ketersediaan rencana tata ruang kecamatan dan kawasan strategis kabupaten, propinsi dan nasional (antara lain kawasan perguruan tinggi Jatinangor, kawasan waduk Jatigede, kawasan industri dan kawasan koridor jalan tol) termasuk kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
      • Peningkatan penegakkan tata kelola ruang daerah dan pemberian insentif sosial guna kelestarian lingkungan hidup di permukiman .
      • Pemantapan dalam penerapan sistem rekrutmen kepemimpinan daerah dan desa melalui mekanisme demokrasi yang lebih dewasa dan mengutamakan kearifan lokal yang makin berlandaskan nilai-nilai Pancasila .
      PRIORITAS RPJMD KE -3 ( 2014-2018 )
      • Pengembangan infrastruktur lingkungan dan moda transformasi yang menghubungkan semua pusat pusat perekonomian daerah yang makin terintegrasi dengan moda transformasi regional dan nasional .
      • Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang berbasis teknologi
      • Peningkatan layanan prime di daerah perbatasan.
      • Penguatan SDM aparatur daerah diwilayah perbatasan.
      • Peningkatan perlindungan hukum bagi lapisan masyarakat luas.
      • Peningkatan supremasi hukum bagi aparatur.
      • Pemeliharaan dan pemantapan Ketahanan mental ideologi Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan, kegiatan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan.
      • Pemantapan pengarusutamaan gender yang makin berlandaskan nilai nilai kearifan lokal dan keagamaan guna pencegahaan semangat feminisme yang bertentangan dengan kondrat hakiki kaum perempuan .
      Lanjutan …………………………
      • F okus yang menjadi panduan untuk dapat dituntaskan pada kurun perencanaan tahap ini yaitu :
      • Melanjutkan fokus pembangunan daerah pada RPJMD ke-3 yang dapat memperkuat capaian RPJMD ke-4.
      • Pengembangan sistem insentif daerah dalam penyelenggaraan kemitraan pembangunan di sektor swasta, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, jaringan energi tepat guna perdesaan serta jaringan transportasi ke lingkungan perdesaan.
      • Pengembangan tatanan sistem pemerintahan daerah yang menjadi supporting sistem bagi aktivitas ekonomi kreatif .
      • Peningkatan pelaksanaan implementasi falsafah Pancasila dalam perikehidupan sosial dan berpemerintahan dengan keseimbangan penerapan nilai-nilai keagaan yang beraam dalam suasana penuh toleransi.
      • Pemantapan reformasi birokrasi yang menopang pelayanan berorientasi customer satisfaction .
      • Pengembangan tatanan sistem pemerintahan daerah yang menjadi supporting sistem bagi aktivitas kehidupan sosial masyarakat yang lebih dewasa dalam berinteraksi dengan pembangunan politik daerah .
      • Pemantapan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik guna penerapan kehidupan sosio politik masyarakat daerah yang telah matang dalam melaksanakan norma-norma konstitusi negara dan Pancasila .
      PRIORITAS RPJMD KE -4 ( 2019-2025)
      • Penataan penyesuaian kewenangan dalam wilayah kecamatan.
      • Meningkatkan proteksi terhadap potensi, gangguan terhadap masyarakat.
      • Meningkatkan kemandirian desa.
      • Pemantapan rencana tata ruang kecamatan dan kawasan strategis kabupaten, propinsi dan nasional (antara lain kawasan perguruan tinggi Jatinangor, kawasan waduk Jatigede, kawasan industri dan kawasan koridor jalan tol) termasuk kawasan perbatasan dengan kabupaten tetangga, merevisi rencana tata ruang yang telah ada, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
      • Pemantapan penyiapan data dan analisis potensi daerah untuk penyusunan RPJPD 2025-2050.
      • Pemantapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), sebagai sumber informasi perencanaan pembangunan yang akurat.
      • Pemeliharaan dan pemantapan ketahanan mental ideologi Pancasila bagi seluruh warga masyarakat melalui pendidikan, kegiatan, pembinaan dan pengembangan serta pengawasan.
      Lanjutan ………………………….
    • “ PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM RANGKA AKSELERASI PENCAPAIAN VISI SUMEDANG 2005-2025” Berdasarkan Gambaran umum, isu-isu strategis dan kondisi yang dihadapai Sumedang saat ini, serta memperhatikan Visi Daerah maka yang menjadi Visi Kami Bupati dan wakil Bupati Sumedang untuk masa bakti 2008-2013 adalah sebagai berikut :
    • PENJELASAN VISI
      • Yang dimaksud dengan :
      • Peningkatan Kualitas Pelayanan
      • Kesejahteraan Masyarakat
      • Adalah suatu kondisi peningkatan kualitas berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik baik secara administratif maupun non administratif yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah bagi seluruh warga masyarakat Sumedang yang lebih memuaskan (murah, terjangkau, tepat waktu dan berkeadilan) sesuai dengan kebutuhan.
      • Adalah terwujudnya suatu kondisi kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kehidupan yang layak bagi masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan sarana prasarana infrastruktur daerah untuk mendorong aktifitas perekonomian daerah dalam rangka pembangunan berkelanjutan
    • MISI
      • Berdasarkan Visi dan penjelasan Visi diatas maka yang mejadi Misi kami adalah :
        • Mewujudkan kualitas SDM masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan YME
        • Mewujudkan kualitas aparatur dan manajemen pemerintahan daerah yang semakin baik
        • Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara berkelanjutan
        • Mewujudkan tata kelola lingkungan yang semakin baik
    • STRATEGI, KEBIJAKAN SASARAN & PROGRAM 17
      • STRATEGI
      • Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing
      • Meningkatkan kompetensi aparatur dan kapasitas manajemen pemerintahan
      • Meningkatkan dan memperkokoh perekonomian rakyat
      • Meningkatkan pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan dan manajemen bencana
      • Meningkatkan pengelolaan, pengembangan dan pengendalian infrastruktur daerah
      • Meningkatkan kemandirian energi dan kecukupan air
      VISI “ PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SEBAGAI AKSELERASI PENCAPAIAN VISI SUMEDANG 2005-2025”
        • MISI
        • Mewujudkan kualitas SDM masyarakat yang unggul dan berakhlak mulia berlandaskan keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan YME
        • Mewujudkan kualitas manajemen pemerintahan daerah yang semakin baik
        • Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh yang bertumpu pada potensi sumberdaya daerah secara berkelanjutan
        • Mewujudkan tata kelola lingkungan yang semakin baik
    • STRATEGI 1 Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif dan berdaya saing
      • KEBIJAKAN 1
      • Menciptakan sumberdaya manusia Sumedang yang memiliki kompetensi dan berdaya saing dengan sasaran :
      • Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Sumedang
      • Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sumedang
      • Meningkatnya aksesibilitas terhadap pelayanan dasar dan pelayanan sosial
      • Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama serta nilai-nilaI budaya daerah yang relevan
      • KEBIJAKAN 2
      • Memperluas penciptaan lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wira usaha untuk kebutuhan lokal, regional, nasional dan internasional, dengan sasaran :
      • Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya
      • Meningkatnya ketersediaan SDM tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dan wirausahawan yang berkualitas
      • Meningkatnya kesejahteraan petani, buruh dan masyarakat miskin lainnya
    • Kebijakan 1 Menciptakan sumberdaya manusia Sumedang yang memiliki kompetensi dan berdaya saing
      • 8 Program
      • Bidang Pendidikan
      • Pendidikan anak usia dini
      • Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
      • Pendidikan menengah
      • Pendidikan non formal
      • Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
      • Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
      • Manajemen pelayanan pendidikan
      • Bidang pemuda & Olahraga
      • Peningkatan peran serta kepemudaan
      Sasaran a. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Sumedang
    • Kebijakan 1 Menciptakan sumberdaya manusia Sumedang yg memiliki kompetensi dan berdaya saing
      • 20 Program
      • Bidang Kesehatan
      • Obat dan perbekalan kesehatan 11. Perbaikan gizi masyarakat
      • Upaya kesehatan masyarakat 12. Sumberdaya kesehatan
      • Pengawasan obat dan makanan 13. Kemitraan peningkatan
      • Pengembangan obat asli Indonesia 14. Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita
      • Promosi kesehatan & pemberdayaan masyarakat 15. Peningkatan pelayanan kesehatan lansia
      • Pengembangan lingkungan sehat 16. Pengawasan & pengendalian kesehatan makanan
      • Pencegahan & penanggulangan penyakit 17. Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
      • Standarisasi pelayanan kesehatan 18. Pengadaan, peningkatan sarana & prasarana
      • Pelayanan kesehatan penduduk miskin rumah sakit
      • Pengadaan, peningkatan & perbaikan sarana & 19. Pemeliharaan sarana & prasarana rumah sakit
      • prasarana puskesmas dan jaringannya
      • Bidang pemuda & Olahraga
      • Pencegahan penyalahgunaan narkoba
      Sasaran b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Sumedang
    • Kebijakan 1 Menciptakan sumberdaya manusia Sumedang yg memiliki kompetensi dan berdaya saing
      • 18 Program
      • Bidang KB & Keluarga Sejahtera Bidang Sosial
      • 1. Keluarga Berencana 1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil
      • 2. Kesehatan reproduksi remaja dan PMKS lainnya
      • 3. Pelayanan kontrasepsi 2. Pembinaan penyandang cacat & trauma
      • 4. Pembinaan peran serta masyarakat dalam KB 3. Pembinaan panti asuhan/panti jompo
      • 5. Promosi kesehatan ibu bayi & anak melalui 4. Pembinaan eks penyandang penyakit sosial
      • kelompok kegiatan di masyarakat 5. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
      • 6. Pengembangan pusat pelayanan informasi & konseling KRR
      • 7. Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS, Hiv/Aids Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
      • 8. Pengembagang bahan informasi ttg pengasuhan & pembinaan 1. Penataan administrasi kependudukan
      • Tumbuh kembang anak
      • 9. Penyiapan tenaga pendamping Kelompok Bina keluarga Bidang Kesbang dan Politik luar negeri
      • 10 Pengembangan model operasional BKB-posyandu-PA 1. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
      • Bidang pemuda & Olahraga
      • Peningkatan sarana & prasarana olahraga
      Sasaran c. Meningkatnya aksebilitas terhadap pelayanan dasar & pelayanan sosial
    • Kebijakan 1 Menciptakan sumberdaya manusia Sumedang yg memiliki kompetensi dan berdaya saing 7 Program Bidang Budaya 1. Pengembangan nilai budaya 2. Pengelolaan kekayaan budaya 3. Pengelolaan keragaman budaya 4. Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Bidang Kesbang & Politik Luar Negeri 1. Pemeliharaan Kantramtibmas & pencegahan tindakan kriminal 2. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Bidang Pemuda & Olahraga 1. Pembinaan dan pemasayrakatan olahraga Sasaran d. Meningkatnya kualitas pemahaman & pengamalan nilai-nilai agama serta nilai budaya daerah yang relevan
    • Kebijakan 2 Memperluas penciptaan lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wira usaha untuk kebutuhan lokal, regional, nasional dan internasional
      • 7 Program
      • Bidang Penanaman Modal Bidang Perencanaan Pembanguan
      • 1. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi 1. Perencanaan pembangunan ekonomi
      • 2. Penyiapan potensi sumberdaya, sarana 2. Kerjasama pembangunan
      • dan prasarana daerah
      • Bidang Tenaga Kerja Bidang Koperasi & UKM
      • Pembinaan anak terlantar 1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
      • kompetitif usaha kecil menengah
      • Bidang Kehutanan
      • 1. Pemamfaatan potensi sumber daya hutan
      Sasaran a. Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya
    • Kebijakan 2 Memperluas penciptaan lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wira usaha untuk kebutuhan lokal, regional, nasional dan internasional 7 Program Bidang Sosial Bidang Pemuda & Olahraga 1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat 1. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan terpencil dan PMKS dan kecakapan hidup pemuda 2. Peningkatan peran serta kepemudaan 3. Pengembangan kebijakan & manajemen olahraga Bidang Tenaga Kerja Bidang Koperasi & UKM 1. Peningkatan kualitas & produktifitas 1. Pengembangan kewirausahaan & keunggulan tenaga kerja kompetitif usaha kecil menengah 2. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Sasaran b. Meningkatnya ketersediaan SDM, tenaga kerja yang memenuhi standar kompetensi dan wirausahawan
    • Kebijakan 2 Memperluas penciptaan lapangan kerja serta menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa wira usaha untuk kebutuhan lokal, regional, nasional dan internasional 9 Program Bidang Sosial Bidang Transmigrasi 1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil 1. Pengembangan wilayah transmigrasi dan penyandang PMKS lainnya 2. Transmigrasi lokal 3. Transmigrasi regional Bidang Tenaga Kerja Bidang Kependudukan & Catatan Sipil 1. Peningkatan kesempatan kerja 1. Penataan administrasi kependudukan dan casip Bidang Pertanian Bidang KB & Keluarga Sejahtera 1. Peningkatan kesejahteraan pertanian 1. Program pelayanan kontrasepsi 2. Peningkatan ketahanan pangan Sasaran c. Meningkatnya kesejahteraan petani, buruh dan masyarakat miskin lainnya
      • KEBIJAKAN 3
      • Memberikan insentif dan disinsentif yang berbasis kompetensi kinerja, peningkatan fungsi dan peran kelembagaan pemerintahan daerah di semua tingkatan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan sasaran :
        • Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
        • Meningkatnya profesionalisme aparatur di berbagai tingkatan pemerintahan
        • Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur di daerah
        • Meningkatnya kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Government di semua stakeholders pemerintahan.
      STRATEGI 2 Meningkatkan kompetensi aparatur dan kapasitas manajemen pemerintahan
    • Kebijakan 3 Memberikan insentif & disinsentif yg berbasis kompetensi kinerja serta peningkatan fungsi & peran kelembagaan Pemda, kecamatan, kelurahan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik 16 Program Bidang Pemerintahan Umum Bidang Perencanaan Pembangunan 1. Peningkatan koordinasi & penyelenggaraan kerjasama antar 1. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan Pemerintah Daerah pembangunan daerah 2. Program penataan lembaga ketatalaksanaan 2. Litbang bidang pemerintahan dan sosbud 3. Pprogram analisis formasi jabatan & pendayagunaan aparatur 3. Litbang bidang infrastruktur dan ekbang daerah 4. Penataan peraturan perundang-undangan 4. Litbang mslh strategis daerah & pemberdayaan masya 5. Peningkatan koordinasi & kerjasama Penyelengaraan Pemda 5. Kaji terap & pengembangan agrobisnis 6. Penataan daerah otonom 6. Pengembangan kota-kota menengah dan besar 7. Peningkatan kapasitas Kecamatan & Kelurahan 8. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa 9. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Bidang Sosial 1. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Sasaran a. Meningkatnya peran & fungsi kelembagaan pemerintah daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
    • Kebijakan 3 Memberikan insentif & disinsentif yg berbasis kompetensi kinerja serta peningkatan fungsi & peran kelembagaan Pemda, kecamatan, kelurahan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik 3 Program Bidang Kepegawaian 1. Pendidikan kedinasan 2. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 3. Pembinaan dan pengembangan aparatur Sasaran b. Meningkatnya profesionalisme dan kinerja aparatur diberbagai tingkatan pemerintahan
    • Kebijakan 3 Memberikan insentif & disinsentif yg berbasis kompetensi kinerja serta peningkatan fungsi & peran kelembagaan Pemda, kecamatan, kelurahan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik 3 Program Bidang Kepegawaian 1. Pembinaan dan pengembangan aparatur Bidang Pemerintahan Umum 1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Bidang Sosial 1. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Sasaran c. Meningkatnya perbaikan kesejahteraan aparatur di daerah
    • Kebijakan 3 Memberikan insentif & disinsentif yg berbasis kompetensi kinerja serta peningkatan fungsi & peran kelembagaan Pemda, kecamatan, kelurahan dan desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik 6 Program Bidang Pemerintahan Umum 1. Peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan 3. Penataan & penyempurnaan kebijakan sistem & prosedur pengawasan 4. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah Bidang Kepegawaian 1. Pembinaan dan pengembangan aparatur Bidang Sosial 1. Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Sasaran d. Meningkatnya kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan Good Government dan Clean Goverment
    • STRATEGI 3 Meningkatkan dan memperkokoh perekonomian rakyat
      • KEBIJAKAN 4
      • Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi dengan sasaran :
      • Meningkatnya produksi dan stok beras
      • Meningkatnya produksi dan stok kedele
      • Meningkatnya produksi dan stok protein hewani
      • Tertatanya distribusi dan perdagangan beras, kedelai dan bahan pokok lainnya
      • Meningkatnya pengelolaan pasca panen dan pengendalian hama penyakit
      • Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian
      • Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian
      • Meningkatnya keanekaragaman produk pangan daerah.
      • KEBIJAKAN 5
      • Meningkatkan produktifitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat dengan sasaran :
      • Meningkatnya produktifitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM)
      • Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha
      • Meningkatnya fasilitasi permodalan dan intermediasi perbankan dalam menggerakkan sektor ekonomi riil
      • Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah
      • Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah
      • Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah
      • Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMD dan Pengusaha Besar
      • Terbentuknya lembaga keuangan desa
    • Kebijakan 4 Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
      • 1 Program
      • Bidang Pertanian
      • Peningkatan ketahanan pangan pertanian
      Sasaran a. Meningkatnya produksi dan stock beras
    • Kebijakan 4 Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
      • 1 Program
      • Bidang Pertanian
      • Peningkatan ketahanan pangan pertanian
      Sasaran b. Meningkatnya produksi dan stock kedelai
    • Kebijakan 4 Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
      • 3 Program
      • Bidang Pertanian
      • Peningkatan produksi hasil peternakan
      • Peningkatan penerapan teknologi peternakan
      • Bidang Perikanan
      • Pengembangan budidaya perikanan
      Sasaran c. Meningkatnya produksi dan stock protein hewani
    • Kebijakan 4 Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
      • 1 Program
      • Bidang Perdagangan
      • Peningkatan efesiensi perdagangan dalam negeri
      Sasaran d. Tertatanya distribusi dan perdagangan beras, kedelai dan bahan pokok lainnya
    • Kebijakan 4 Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
      • 6 Program
      • Bidang Pertanian
      • Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
      • Peningkatan kesehatan masyarakat veteriner
      • Bidang Kelautan & Perikanan
      • Pengembangan budidaya perikanan
      • Pencegahan & penanggulangan penyakit ikan
      • Optimalisasi pengelolaan & pemasaran produksi perikanan
      • Bidang Sosial
      • 1. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainn ya
      Sasaran e. Meningkatnya pengelolaan pasca panen dan pengendalian hama penyakit
    • Kebijakan 4 Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
      • 3 Program
      • Bidang Pertanian
      • Peningkatan produksi pertanian
      • Bidang Penataan Ruang
      • Pengendalian pemamfaatan ruang
      • Bidang Perencanaan Pembangunan
      • 1. Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
      Sasaran f. Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian
    • Kebijakan 4 Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
      • 2 Program
      • Pekerjaan Umum
      • Pengembangan & pengelolaan jaringan irigasi, rawa & jaringan
      • pengairan lainnya
      • Bidang Kelautan & Perikanan
      • Optimalisasi pengelolaan & pemasaran produksi perikanan
      Sasaran g. Terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur pertanian
    • Kebijakan 4 Menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
      • 2 Program
      • Bidang Pertanian
      • Peningkatan ketahan pangan pertanian/perkebunan
      • Bidang Sosial
      • Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS
      • lainnya
      Sasaran h. Meningkatnya keanekaragaman produk pangan daerah
    • Kebijakan 5 Meningkatkan produktifitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat
      • 2 Program
      • Bidang Koperasi dan UKM
      • Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
      • Bidang Sosial
      • Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS
      • lainnya
      Sasaran a. Meningkatnya produktivitas lembaga ekonomi rakyat (UMKM)
    • Kebijakan 5 Meningkatkan produktifitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat
      • 3 Program
      • Bidang Koperasi dan UKM
      • Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM
      • Penciptaan iklim UKM yang kondusif
      • Bidang Perdagangan
      • Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
      Sasaran b. Meningkatnya kemudahan akses pasar bagi dunia usaha
    • Kebijakan 5 Meningkatkan produktifitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat
      • 1 Program
      • Bidang Perindustrian
      • Pengembangan industri kecil dan menengah
      Sasaran c. Meningkatnya fasilitasi permodalan & intermediasi perbankan dalam menggerakan sektor ekonomi riil
    • Kebijakan 5 Meningkatkan produktifitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat
      • 6 Program
      • Bidang Pertanian
      • Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
      • Peningkatan produksi hasil peternakan
      • Bidang Peternakan
      • Pengembangan data & informasi peternakan/perikanan
      • Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
      • Bidang Kelautan & Perikanan
      • Optimalisasi pengelolaan & pemasaran produksi perikanan
      • Bidang Perencanaan Pembangunan
      • 1. Perencanaan pembangunan ekonomi
      Sasaran d. Meningkatnya agribisnis yang berbasis komoditas unggulan daerah
    • Kebijakan 5 Meningkatkan produktifitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat
      • 5 Program
      • Bidang Penanaman Modal
      • Peningkatan iklim investasi dan realisasi inventasi
      • Bidang Koperasi & UKM
      • Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM
      • Bidang Pariwisata
      • Pengembangan destinasi pariwisata
      • Pengembangan pemasaran pariwisata
      • Pengembangan kemitraan
      Sasaran e. Meningkatnya potensi dan investasi kepariwisataan daerah
    • Kebijakan 5 Meningkatkan produktifitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat
      • 4 Program
      • Bidang Perencanaan Pembangunan
      • Perencanaan pembangunan ekonomi
      • Bidang Perindustrian
      • Pengembangan industri kecil dan menengah
      • Pengembangan sentra-sentra industri potensial
      • Peningkatan kemampuan teknologi industri
      Sasaran f. Meningkatnya industri kecil dan menengah yang berbasis potensi daerah
    • Kebijakan 5 Meningkatkan produktifitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat
      • 2 Program
      • Bidang Koperasi & UKM
      • Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
      • Bidang Perindustrian
      • Pengembangan industri kecil dan menengah
      Sasaran g. Berjalannya kemitraan strategis antara UMKM, BUMD dan pengusaha besar
    • Kebijakan 5 Meningkatkan produktifitas dan daya beli masyarakat melalui penguatan ekonomi rakyat
      • 2 Program
      • Bidang Koperasi & UKM
      • Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
      • Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
      • Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
      Sasaran h. Terbentuknya lembaga keuangan desa
    • STRATEGI 4 Meningkatkan pengendalian dan pemulihan kualitas lingkungan dan manajemen bencana
      • KEBIJAKAN 7
      • Meningkatkan Manajemen Bencana melalui sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial dengan sasaran :
      • Meningkatnya kesiapan dini ( early warning system ) dan mitigasi bencana
      • Berkurangnya resiko kejadian bencana di wilayah Sumedang
      • Meningkatnya penanganan kejadian bencana/wabah dan evakuasi secara cepat dan tepat
      • Meningkatnya pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan bencana sosial lainnya
      • KEBIJAKAN 6
      • Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah dengan sasaran :
      • Meningkatnya pelestarian lingkungan dan Pengelolaan Kawasan Lindung
      • Meningkatnya penanganan kerusakan dan pencemaran lingkungan
      • Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung
    • Kebijakan 6 Meningkatkan manajemen pengelolaan bencana melalui sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial
      • 3 Program
      • Bidang Kesbang dan Politik Dalam Negeri
      • Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
      • Bidang Perencanaan Pembangunan
      • Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana
      • Bidang Sosial
      • Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
      Sasaran a. Meningkatnya kesiapan dini dan mitigasi bencana
    • Kebijakan 6 Meningkatkan manajemen pengelolaan bencana melalui sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial
      • 3 Program
      • Bidang Kehutanan
      • Perlindungan konservasi sumber daya hutan
      • Bidang Perencanaan Pembangunan
      • Pengembangan data/informasi/statistik daerah
      • Bidang Energi & Sumberdaya Mineral
      • Pengawasan & penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan
      Sasaran b. Berkurangnya resiko kejadian bencana di wilayah Sumedang
    • Kebijakan 6 Meningkatkan manajemen pengelolaan bencana melalui sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial
      • 3 Program
      • Bidang Kesbang dan Politik Dalam Negeri
      • Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
      • Bidang Sosial
      • Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
      • Bidang Perumahan Rakyat
      • Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial
      Sasaran c. Meningkatnya penanganan kejadian bencana dan evakuasi secara cepat dan tepat
    • Kebijakan 6 Meningkatkan manajemen pengelolaan bencana melalui sistem tata kelola penanganan bencana alam dan sosial
      • 1 Program
      • Bidang Kesbang dan Politik Dalam Negeri
      • Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
      Sasaran d. Meningkatnya pemahaman & kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan bencana sosial lainnya
    • Kebijakan 7 Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah
      • 5 Program
      • Bidang Lingkungan Hidup
      • Perlindungan dan konservasi sumber daya alam
      • Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
      • Bidang Penataan Ruang
      • Perencanaan tata ruang
      • Pemamfaatan ruang
      • Pengendalian pemamfaatan ruang
      • Sasaran
      • Meningkatnya pelestarian lingkungan dan pengelolaan
      • Kawasan lindung
    • Kebijakan 7 Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah
      • 3 Program
      • Bidang Lingkungan Hidup
      • Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
      • Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
      • Pengendalian kebakaran hutan
      Sasaran b. Meningkatnya penanganan kerusakan & pencemaran lingkungan
    • Kebijakan 7 Pelestarian lingkungan dan fungsi kawasan lindung di daerah
      • 1 Program
      • Bidang Lingkungan Hidup
      • Peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
      Sasaran c. Meningkatnya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengelolaan kawasan lindung
    • STRATEGI 5 Meningkatkan pengelolaan, pengembangan dan pengendalian infrastruktur daerah
      • KEBIJAKAN 8
      • Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah dengan sasaran :
      • Meningkatnya kondisi jaringan irigasi
      • Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan
      • Meningkatnya cakupan layanan air bersih
      • Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisumdawu, Bendung Jatigede, dan bendung-bendung lapang
      • Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah di daerah perkotaan dan kawasan industri
      • Terlaksananya pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang
      • Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
    • Kebijakan 8 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah
      • 1 Program
      • Bidang Pekerjaan Umum
      • Pengembangan & pengelolaan irigasi, rawa & jaringan pengairan lainnya
      Sasaran a. Meningkatnya kondisi jaringan irigasi
    • Kebijakan 8 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah
      • 7 Program
      • Bidang Pekerjaan Umum
      • Pembangunan jalan dan jembatan
      • Rehabilitasii/pemeliharaan jalan dan jembatan
      • Inspeksi kondisi jalan dan jembatan
      • Tanggap darurat jalan dan jembatan
      • Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
      • Pembangunan infrastruktur pedesaan
      • Bidang Perencanaan Pembangunan
      • 1. Perencanaan prasarana wilayah dan SDA
      Sasaran b. Meningkatnya kondisi jalan dan jembatan
    • Kebijakan 8 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah
      • 1 Program
      • Bidang Pekerjaan Umum
      • Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
      Sasaran c. Meningkatnya cakupan layanan air bersih
    • Kebijakan 8 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah
      • 1 Program
      • Bidang Perencanaan Pembangunan
      • Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
      Sasaran d. Meningkatnya fasilitasi persiapan pembangunan jalan tol Cisundawu, Bandung, Jatigede dan bendung-bendung lapang
    • Kebijakan 8 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah
      • 4 Program
      • Bidang Pekerjaan Umum
      • Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
      • Bidanng Lingkungan Hidup
      • Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
      • Peningkatan pengendalian polusi
      • Bidang Kesehatan
      • 1. Pengadaan, peningkatan sarana & prasarana rumah sakit
      Sasaran e. Meningkatnya pengelolaan persampahan dan limbah berbahaya di daerah perkotaan dan kawasan industri
    • Kebijakan 8 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah
      • 1 Program
      • Bidang Pekerjaan Umum
      • Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
      Sasaran f. Pemantapan perencanaan pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Sumedang
    • Kebijakan 8 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah
      • 3 Program
      • Bidang Pekerjaan Umum
      • Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
      • Bidang Perencanaan Pembangunan
      • Kerjasama pembangunan
      • Bidang Koperasi dan UKM
      • 1. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM
      Sasaran g. Meningkatnya kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
    • Kebijakan 8 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah
      • 12 Program
      • Bidang Perhubungan
      • Pembangunan prasarana & fasilitas perhubungan, komunikasi serta Informasi
      • Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
      • Peningkatan pelayanan angkutan
      • Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
      • Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
      • Peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor
      • Pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
      • Bidang Komunikasi & Informasi
      • Pengembangan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi
      • Program pengembangan aplikasi sistem dan konten telematika
      • Pengembangan pelayanan komunikasi dan informasi
      • Program kerjasama komunikasi dan informasi
      • Bidang Perencanaan Pembangunan
      • 1. Perencanaan prasarana wilayah dan SDA
      Sasaran h. Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana perhubun gan
    • Kebijakan 8 Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyediaan Jaringan jalan dan jembatan, irigasi, air bersih serta infrastruktur lainnya di daerah
      • 3 Program
      • Bidang Perumahan Rakyat
      • Pengembangan perumahan
      • Lingkungan sehat perumahan
      • Pemberdayaan komunitas perumahan
      Sasaran i. Meningkatnya sarana dan prasarana keciptakaryaan
    • STRATEGI 6 Meningkatkan kemandirian energi dan kecukupan air
      • KEBIJAKAN 9
      • Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik perdesaan serta ketersediaan air bagi pemenuhan kebutuhan pertanian dan masyarakat dengan sasaran :
        • Meningkatnya cakupan elektrifikasi perdesaan
        • Berkembangnya penciptaan dan pemanfaatan energi alternatif
        • Meningkatnya ketersediaan air baku untuk pertanian dan air bersih untuk masyarakat
        • Meningkatnya pelestarian dan perlindungan sumber-sumber mata air.
    • Kebijakan 9 Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik pedesaan
      • 1 Program
      • Bidang Energi Sumber Daya Mineral
      • Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan
      Sasaran a. Meningkatnya cakupan elektrifikasi pedesaan
    • Kebijakan 9 Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik pedesaan
      • 1 Program
      • Bidang Energi Sumber Daya Mineral
      • Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan
      Sasaran b. Berkembangnya penciptaan dan pemamfaatan energi alternatif
    • Kebijakan 9 Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik pedesaan
      • 2 Program
      • Bidang Pekerjaan Umum
      • Penyediaan dan pengolahan air baku
      • Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
      Sasaran c. Meningkatnya ketersediaan air baku untuk pertanian dan air bersih untuk rumah tangga
    • Kebijakan 9 Meningkatkan ketersediaan energi dan listrik pedesaan
      • 2 Program
      • Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
      • Pengawasan dan penertiban kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan
      • Bidang Lingkungan Hidup
      • Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam
      Sasaran d. Meningkatnya pelestarian dan perlindungan sumber –sumber mata air