Your SlideShare is downloading. ×
Rpp pengelolaan das terpadu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Rpp pengelolaan das terpadu

680
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
680
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. BATANG TUBUH PENJELASAN RANCANGAN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA a. bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai kesatuan ekosistem yang utuh dari hulu sampai dengan hilir terdiri dari unsur-unsur utama manusia, flora, fauna, tanah, air dan udara, memiliki fungsi penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. b. bahwa kerusakan daerah aliran sungai (DAS) di Indonesia dewasa ini semakin memprihatinkan, ditandai dengan kejadian banjir, tanah longsor, b. erosi, sedimentasi dan kekeringan yang mengakibatkan penurunan fungsi sumber-sumber air, terganggunya perekonomian dan tata kehidupan masyarakat; bahwa kegiatan pengelolaan DAS yang melibatkan berbagai multipihak dewasa ini menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, belum terkoordinasi dan belum mempunyai landasan hukum; bahwa sehubungan dengan huruf a,b dan c TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU I. U M U M Peraturan Pemerintah ini erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang memuat ketentuan yang mengandung segi-segi pengelolaan DAS terpadu. Oleh karena itu, penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu harus memperhatikan antara lain: a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Lingkungan Hidup; tentang c. Undang-Undang Kehutanan; tentang Nomor 41 tahun 1999 d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; RPP 16 – 7 Okt 07 -1-
  • 2. BATANG TUBUH c. Mengingat : tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu. d. 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 2. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang PENJELASAN e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; g. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. h. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang; tentang Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, merupakan kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi dan diurus dengan sebaik-baiknya, DAS wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan melalui upaya pengelolaan DAS terpadu bagi sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pengelolaan DAS terpadu bertujuan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi berbagai sektor/instansi/lembaga yang terkait dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan di dalam DAS agar dapat dicapai kondisi tata air DAS yang optimal, kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung wilayah dan daya tampung lingkungan serta meningkatnya RPP 16 – 7 Okt 07 -2-
  • 3. BATANG TUBUH Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); 5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 6. Undang-undang No. 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 7. Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 8. Republik Indonesia Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PENJELASAN kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan daya guna dan hasil guna yang tinggi, kontekstual pengelolaan DAS terpadu perlu dipahami meliputi beberapa dimensi yaitu pendekatan sistem yang terencana, proses manajemen dan keterkaitan aktivitas multipihak. Pengelolan daerah aliran sungai (DAS) terpadu menjadi hal sangat penting terutama bila kita melihat kenyataan bahwa terjadi penurunan kualitas lingkungan DAS akibat pola pengelolaan sumber daya yang tidak ramah lingkungan dan meningkatnya potensi konflik kepentingan multipihak yang terkait (stakeholders). Dengan beragamanya sumber daya alam yang saling berkaitan pada satuan wilayah pengelolaan DAS maka pengelolaan DAS harus terpadu melalui pola “satu DAS satu rencana dan satu sistem pengelolaan terpadu”. Pengelolaan daerah aliran sungai terpadu, bertujuan untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar multipihak, kondisi tata air yang optimal, produktivitas lahan yang sesuai dengan daya dukungnya dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang didukung kelestarian ekosistem DAS. Pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu karena : a) bersifat lintas sektor dan melibatkan berbagai disiplin ilmu; b) mencakup lintas wilayah administratif/geografis (hulu sampai dengan hilir DAS); c) terdapat keterkaitan yang yang kuat antara kegiatan di hulu dengan di hilir dimana air sebagai sumber daya alam yang bergerak; dan d) mengandung potensi konflik kepentingan yang tinggi RPP 16 – 7 Okt 07 -3-
  • 4. BATANG TUBUH Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 9. MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN PENGELOLAAN TERPADU PEMERINTAH TENTANG DAERAH ALIRAN SUNGAI PENJELASAN karena keterbatasan sumber daya alam. Hal ini pula yang melandasi mengapa ekosistem DAS merupakan satuan terbaik dalam pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem. Dengan konsep pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem DAS memungkinkan dilakukannya kajian keterkaitan antar kegiatan pengelolaan sumber daya serta dampak biofisik dan sosial-ekonomi yang ditimbulkannya baik dampak ditempat kegiatan itu sendiri (on-site) maupun dampak diluar tempat kegiatan (off site). Keterpaduan tersebut antara lain dalam identifikasi dan pemecahan masalah, menetapkan sasaran dan tujuan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan, serta pemantauan dan evaluasi hasil kegiatan. Pengelolaan DAS terpadu seharusnya juga memperhitungkan faktor lainnya terutama yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, regulasi dan aspek pengaturan kelembagaan. Dalam pengelolaan DAS terpadu tersebut, perencanaan sangat penting dilakukan secara partisipatif dan melibatkan multipihak, lintas wilayah administrasi dari hulu sampai hilir serta harus didasarkan pada kajian kondisi biofisik, sosial, ekonomi, politik, kelembagaan dan peraturan perundangan. Hasil perencanaan tersebut berupa rencana pengelolaan DAS terpadu yang telah disepakati oleh pihak yang terkait mejadi salah satu masukkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Daerah (RPJPNas dan D) dan menjadi acuan kegiatan sektoral di DAS yang bersangkutan. Karena pengelolaan DAS melibatkan multipihak, lintas sektor, lintas wilayah administrasi dan lintas negara, maka RPP 16 – 7 Okt 07 -4-
  • 5. BATANG TUBUH PENJELASAN pengelolaan tersebut memerlukan lembaga koordinatif pada berbagai tingkat wilayah administrasi dan/atau daerah aliran sungai. Pembentukan lembaga koordinatif dapat diprakarsai oleh pemerintah dan/atau bukan pemerintah dengan keanggotaan dari unsur-unsur pemerintah dan non-pemerintah. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS pada dasarnya menyangkut a). pemanfaatan/pendayagunaan, hutan, lahan dan air; b) rehabilitasi, restorasi dan reklamasi hutan dan lahan; serta c) konservasi hutan, tanah dan air. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masing-masing sektor sesuai kewenangannya, namun harus tetap mengacu pada tujuan bersama yang telah ditetapkan dan disepakati dalam rencana pengelolaan DAS Terpadu. Pendanaan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu tidak mungkin ditanggung semuanya oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah karena kemampuannya sangat terbatas. Pendanaan pengelolaan DAS harus dilakukan dengan berbagai biaya (cost sharing) antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan bukan pemerintah. Dalam hal ini, mekanisme pembiayaan yang diatur, misalnya dengan menerapkan prinsip “penerima manfaat dan pembuat pencemaran membayar” (beneficiaries and polutter pay principles) dan Dana Alokasi Khusus Lingkungan. Untuk pengendalian pengelolaan DAS agar sesuai dengan tujuan yang diinginkan, maka sanksi dan gugatan juga merupakan hal yang diatur, sehingga diharapkan PP ini dapat dijalankan dengan efektif. RPP 16 – 7 Okt 07 -5-
  • 6. BATANG TUBUH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: PENJELASAN II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. 1. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 2. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. 3. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. 4. Bagian hulu DAS adalah suatu wilayah daratan bagian dari DAS yang dicirikan dengan topografi bergelombang, berbukit dan/atau bergunung, kerapatan drainase relatif tinggi, merupakan sumber air yang masuk ke sungai utama dan sumber erosi yang sebagian terangkut menjadi sedimen di daerah hilir. 5. Bagian hilir DAS adalah suatu wilayah daratan bagian dari DAS yang dicirikan dengan topografi datar sampai landai, merupakan daerah RPP 16 – 7 Okt 07 -6-
  • 7. BATANG TUBUH PENJELASAN endapan sedimen atau aluvial. 6. Sumber daya DAS adalah seluruh sumber daya di dalam DAS yang dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sosialekonomi dan menopang sistem penyangga kehidupan. 7. Satuan Wilayah Pengelolaan DAS yang selanjutnya disebut SWP DAS adalah satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil, dimana pulaupulau kecil tersebut luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km 2. 8. Pengelolaan DAS adalah upaya dalam mengelola hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya untuk mewujudkan kemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan pembangunan dan kelestarian ekosistem DAS serta kesejahteraan masyarakat. 9. Pengelolaan DAS Terpadu adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS lintas multipihak secara partisipatif berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS. 10.Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS adalah organisasi multipihak yang terkoordinasi terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS yang dilegalisasi oleh presiden, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan tingkatannya. 11.Multipihak adalah pihak-pihak terkait yang terdiri dari unsur pemerintah dan bukan pemerintah yang berkepentingan dengan pengelolaan DAS. 12.Menteri terkait adalah menteri lainnya yang tugasnya berkaitan dengan pengelolaan DAS. RPP 16 – 7 Okt 07 -7-
  • 8. BATANG TUBUH PENJELASAN 13.Menteri adalah menteri yang mengkoordinasikan kegiatan dalam pengelolaan DAS. BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DAS TERPADU Pasal 2 Pasal 2 Prinsip Pengelolaan DAS Terpadu sebagai berikut: a. Pengelolaan DAS terpadu didasarkan atas DAS sebagai satu kesatuan ekosistem, satu rencana dan satu sistem pengelolaan. b. Pengelolaan DAS terpadu melibatkan menyeluruh dan berkelanjutan. multipihak, terkoordinasi, c. Pengelolaan DAS terpadu bersifat adaptif terhadap perubahan kondisi yang dinamis sesuai dengan karakteristik DAS. d. Pengelolaan DAS terpadu dilaksanakan dengan pembagian beban biaya dan manfaat antar multipihak secara adil. e. Pengelolaan DAS terpadu berlandaskan (kelayakan usaha) serta akuntabilitas. Pasal 3 (1) Tujuan Pengelolaan DAS Terpadu untuk: pada azas Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan berbagi biaya dan manfaat (cost benefit sharing) adalah kontribusi biaya dan manfaat oleh multipihak dalam pengelolaan DAS. Huruf e Cukup Jelas. kemandirian Pasal 3 Ayat (1) RPP 16 – 7 Okt 07 -8-
  • 9. BATANG TUBUH a. mewujudkan kondisi tata air DAS yang optimal meliputi jumlah, kualitas dan distribusi ruang dan waktu. b. mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan DAS. c. mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. PENJELASAN Huruf a Air sebagai unsur ekosistem DAS diperlukan untuk berbagai kepentingan seperti pertanian, domestik, industri dan penyeimbang lingkungan, kebutuhan air tersebut dapat dipenuhi baik secara kuantitas dan kualitas sepanjang tahun. Huruf b Lahan dalam DAS bisa dipandang sebagai faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan manusia dan mahluk hidup lainnya, harus diusahakan dalam batasbatas kemampuan sumber daya alam sehingga dapat berpoduksi secara berkelanjutan tanpa mengalami degradasi. Yang dimaksud dengan daya dukung DAS adalah kemampuan DAS dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kehidupan manusia yang berada di dalam DAS tersebut dalam periode waktu tertentu. Yang dimaksud dengan daya tampung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menerima masukan materi (biotik dan abiotik) yang berasal dari luar lingkungan yang bersangkutan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan. Huruf c Kesejahteraan masyarakat diharapkan tercapai seiring dengan tercapainya kondisi tata air DAS yang optimal dan kondisi lahan yang produktif. Tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai melalui RPP 16 – 7 Okt 07 -9-
  • 10. BATANG TUBUH PENJELASAN koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar multipihak dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan DAS (2) Untuk mencapai tujuan dan menjamin terselenggaranya pengelolaan DAS terpadu yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan multipihak, disusun pola umum, kriteria dan standar pengelolaan DAS terpadu. Pasal 4 Ruang lingkup pengelolaan DAS terpadu meliputi: Ayat (2) Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS Terpadu dimaksudkan sebagai arahan dan acuan umum multipihak dalam menyelenggarakan pengelolaan DAS Terpadu. - Pola Umum adalah kerangka dasar dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan DAS terpadu. - Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian dan penetapan sesuatu. - Standar adalah spesifikasi teknis atas sesuatu yang dibakukan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan. Pasal 4 Cukup jelas a. Perencanaan b. Pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat c. Pelaksanaan d. Pengendalian RPP 16 – 7 Okt 07 - 10 -
  • 11. BATANG TUBUH PENJELASAN BAB III PERENCANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU Bagian Pertama Umum Pasal 5 (1) Perencanaan pengelolaan DAS terpadu dimaksudkan untuk merumuskan tujuan, sinkronisasi program dan sistem monitoring dan evaluasi program dalam DAS. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. (2) DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. DAS lintas provinsi, b. DAS lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, c. DAS dalam satu kabupaten/kota. Ayat (2) Secara ekosistem dan geografis dikenal DAS lintas negara, tetapi DAS dimaksud tidak diatur dalam peraturan ini. Pasal 6 Berdasarkan kondisi dan permasalahan DAS serta terbatasnya Pasal 6 Ayat (1) ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan pengelolaan DAS secara menyeluruh dan terpadu perlu ditetapkan urutan prioritas DAS. (2) Prioritas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengalokasian dan pendayagunaan sumber daya dalam pengelolaan DAS yang bersangkutan. (1) RPP 16 – 7 Okt 07 - 11 -
  • 12. BATANG TUBUH (3) PENJELASAN Prioritas DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional ditetapkan dengan keputusan menteri. Pasal 7 Penilaian urutan prioritas DAS dilaksanakan oleh instansi berwenang di Pasal 7 Cukup Jelas daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi bidang pengelolan DAS. (2) Urutan prioritas DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disusun berdasarkan kriteria dan standar. (3) Kriteria dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri. (1) Pasal 8 pertimbangan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Pasal 8 Cukup Jelas DAS, maka satu atau lebih DAS dan/atau pulau-pulau kecil dikelola dalam SWP DAS. (2) SWP DAS ditetapkan dengan keputusan menteri. (1) Berdasarkan Bagian Kedua Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Pasal 9 Rencana pengelolaan DAS terpadu disusun oleh Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 RPP 16 – 7 Okt 07 - 12 -
  • 13. BATANG TUBUH Pasal 10 PENJELASAN Cukup Jelas (1) Penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengacu kepada Pola Umum, Kriteria dan Standar Pengelolaan DAS Terpadu. (2) Penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan secara partisipatif yang melibatkan multipihak lintas sektor dan lintas wilayah administrasi dari hulu sampai hilir DAS. (3) Penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 didasarkan pada kajian kondisi biofisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, kelembagaan dan peraturan perundangan Pasal 11 Pasal 11 Ayat (1) (1) Rencana pengelolaan DAS terpadu disusun untuk jangka waktu 20 (dua Jangka waktu rencana pengelolaan DAS terpadu puluh) tahun. disesuaikan dengan jangka waktu rencana pembangunan jangka panjang Nasional dan Daerah (RPJP Nasional dan Daerah). Ayat (2) Cukup jelas. (2) Peninjauan kembali dan/atau penyempurnaan yang diperlukan terhadap rencana pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali. Pasal 12 Pasal 12 (1) Rencana pengelolaan DAS terpadu menjadi landasan bagi setiap sektor Ayat (1) RPP 16 – 7 Okt 07 - 13 -
  • 14. BATANG TUBUH dalam menyusun program dan rencana kegiatan sektoral serta rencana pembangunan wilayah untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS terpadu. (2) Penyusunan program dan rencana kegiatan sektoral serta pembangunan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masingmasing instansi sektor yang bersangkutan. Pasal 13 Pedoman penyusunan rencana pengelolaan DAS terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. PENJELASAN Rencana terpadu pembangunan wilayah adalah rencana terpadu pembangunan antar kabupaten/kota dan/atau antar provinsi. Rencana terpadu pembangunan sektor adalah rencana terpadu antar instansi sektoral. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Bagian Ketiga Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Pasal 14 (1) Rencana pengelolaan DAS terpadu untuk DAS lintas provinsi ditetapkan dengan peraturan bersama gubernur yang bersangkutan. (2) Rencana pengelolaan DAS terpadu untuk DAS lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur. (3) Rencana pengelolaan DAS terpadu untuk DAS dalam satu kabupaten/ kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Pasal 14 Cukup jelas. Bagian Keempat Sistem Informasi Pengelolaan DAS RPP 16 – 7 Okt 07 - 14 -
  • 15. BATANG TUBUH Pasal 15 (1) Untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu perlu dibangun Sistem Informasi Pengelolaan DAS. (2) Sistem informasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dan dikelola oleh instansi yang berwenang dalam bidang pengelolaan DAS dengan mengikutsertakan para pihak yang berkepentingan. PENJELASAN Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan dibangun dan dikelola adalah menghimpun data dan informasi dari berbagai pihak untuk dirumuskan ke dalam sistem informasi pengelolaan DAS dan untuk selanjutnya dikelola sebagai pusat informasi pengelolaan DAS. Pasal 16 Pasal 16 Produk dari sistem informasi pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud Yang dimaksud produk dari sistem informasi dalam Pasal 16 dapat diakses oleh multipihak yang berkepentingan. pengelolaan DAS antara lain berupa data pokok DAS baik numerik maupun spatial dan sistem pendukung pengambilan keputusan pada setiap tingkat pengelolaan DAS. Pasal 17 Pasal 17 Pedoman pembangunan sistem informasi pengelolaan DAS ditetapkan Cukup jelas. dengan keputusan menteri. BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU Bagian Pertama Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS Terpadu RPP 16 – 7 Okt 07 - 15 -
  • 16. BATANG TUBUH PENJELASAN Pasal 18 Ayat (1) Pasal 18 Secara hakiki karena DAS merupakan ekosistem (1) Pengelolaan DAS terpadu melibatkan multipihak lintas sektor dan lintas alam yang bersifat lintas batas (transboundary), maka pengelolaan DAS yang berkepentingan wilayah administrasi. dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, melibatkan multipihak lintas sektor dan lintas wilayah administrasi. Keterlibatan multipihak dimaksudkan untuk terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pada setiap tahap penyelenggaraan pengelolaan DAS. Ayat (2) Cukup jelas (2) Pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan multipihak berbagai sektor dan wilayah administrasi. Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dilakukan oleh suatu wadah koordinasi yang dapat berupa forum, badan, dewan atau nama lain yang bersifat independen. Ayat (2) Pasal 19 (2) Lembaga pemerintah dan/atau lembaga bukan pemerintah dapat memprakarsai dan/atau membentuk lembaga koordinasi pengelolaan Lembaga pemerintah antara lain instansi/lembaga/ dinas pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan RPP 16 – 7 Okt 07 - 16 -
  • 17. BATANG TUBUH DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Untuk mengoptimalkan keterlibatan multipihak dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Presiden menetapkan Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS Tingkat Nasional. b. Gubernur menetapkan Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS Tingkat Provinsi. PENJELASAN pemerintah kabupaten/kota. Lembaga bukan pemerintah antara lain badan usaha (BUMN/BUMS/BUMD), lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga donor, LSM, perguruan tinggi, kelompok masyarakat, media masa. Ayat (3) Huruf a Lembaga koordinasi pengelolaan DAS pada tingkat nasional merupakan wadah koordinasi multipihak untuk merumuskan kebijakan nasional dalam pengelolaan DAS lintas sektor dan lintas wilayah administrasi. Huruf b Lembaga koordinasi pengelolaan DAS pada tingkat provinsi merupakan wadah koordinasi multipihak untuk menjabarkan kebijakan nasional dalam pengelolaan DAS ke dalam kebijakan pemerintah propinsi dan memadukan kebijakan, program, kegiatan lintas sektor dan lintas wilayah administrasi di DAS lintas provinsi dan DAS lintas kabupaten/kota. Huruf c Lembaga koordinasi pengelolaan DAS pada tingkat kabupaten/kota merupakan wadah koordinasi multipihak untuk menjabarkan kebijakan pemerintah propinsi dalam pengelolaan DAS ke dalam kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan memadukan kebijakan, RPP 16 – 7 Okt 07 - 17 -
  • 18. BATANG TUBUH PENJELASAN program dan kegiatan lintas sektor di DAS dalam satu kabupaten kota. c. Bupati/Walikota menetapkan Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS Tingkat Kabupaten/Kota. Pasal 20 Pasal 20 Anggota lembaga koordinasi pengelolaan DAS sebagaimana Pasal 20 ayat Posisi unsur lembaga pemerintah dalam lembaga (1) terdiri dari unsur lembaga pemerintah, lembaga bukan pemerintah dan koordinasi pengelolaan DAS sebagai leading agency perorangan. dalam melaksanakan tugas yang bersifat kepemerintahan, sedangkan lembaga bukan pemerintah dan perorangan sebagai supporting agency. Pasal 21 (1) Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Nasional bersifat non struktural, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden. Pasal 21 Cukup jelas. (2) Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Nasional mempunyai tugas membantu presiden dalam: a. merumuskan kebijakan nasional dan strategi pengelolaan DAS; b. memberikan pertimbangan untuk penetapan DAS prioritas nasional; RPP 16 – 7 Okt 07 - 18 -
  • 19. BATANG TUBUH PENJELASAN c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk memadukan dan menyelaraskan kepentingan antar sektor dan antar provinsi; d. melaksanakan koordinasi dan Koordinasi Pengelolaan DAS kabupaten/kota; konsultasi terhadap Lembaga tingkat provinsi dan tingkat e. memfasiltasi pembiayaan pengelolaan DAS yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel. f. melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat untuk DAS dalam lintas provinsi. Pasal 22 (1) Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Provinsi bersifat non struktural, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada gubernur. Pasal 22 Cukup jelas. (2) Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat Provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam: a. merumuskan kebijakan kabupaten/kota; dan strategi pengelolaan DAS lintas b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk memadukan dan menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan para pemilik kepentingan lainnya dalam pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota; RPP 16 – 7 Okt 07 - 19 -
  • 20. BATANG TUBUH PENJELASAN c. menyusun rencana pengelolaan DAS terpadu untuk DAS provinsi; lintas d. menyusun rencana pengelolaan DAS terpadu untuk DAS kabupaten/kota; lintas e. memfasiltasi pembiayaan pengelolaan DAS yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel. f. melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat untuk DAS lintas kabupaten/kota. Pasal 23 (1) Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat kabupaten/kota bersifat non struktural, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota. (2) Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat mempunyai tugas membantu bupati/walikota dalam: Pasal 23 Cukup jelas. kabupaten/kota a. Merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan DAS di dalam kabupaten/kota; b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk memadukan dan menyelaraskan kepentingan antar sektor dan para pemilik kepentingan lainnya dalam pengelolaan DAS di dalam kabupaten/kota; c. Menyusun rencana pengelolaan DAS terpadu untuk DAS di dalam kabupaten/kota; RPP 16 – 7 Okt 07 - 20 -
  • 21. BATANG TUBUH PENJELASAN d. Memfasilitasi pembiayaan pengelolaan DAS yang bersumber dari dunia usaha dan masyarakat secara transparan dan akuntabel. e. Melaksanakan pengendalian terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh instansi sektoral, badan usaha dan masyarakat untuk DAS di dalam kabupaten/kota. Pasal 24 Ayat (1) Yang dimaksud bersifat konsultatif dan koordinatif (1) Hubungan kerja antara Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat adalah hubungan kerja antar lembaga koordinasi nasional, Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat provinsi dan dalam mengkomunikasikan, mengintegrasikan dan Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS tingkat kabupaten/kota bersifat mengsinkronisasikan tugas-tugas lembaga konsultatif dan koordinatif. koordinasi. Antar Lembaga koordinasi secara struktural tidak ada hubungan hirarki. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 24 (2) Lembaga koordinasi pengelolaan DAS merupakan mitra kerja Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan DAS terpadu. Pasal 25 Kegiatan Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS dibiayai dari anggaran pemerintah, anggaran pemerintah provinsi, anggaran pemerintah kabupaten/kota dan/atau sumber lain dari anggaran bukan pemerintah. Pasal 25 Cukup jelas. RPP 16 – 7 Okt 07 - 21 -
  • 22. BATANG TUBUH PENJELASAN Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 26 (1) Setiap orang berhak untuk menikmati manfaat berupa barang dan jasa Pasal 26 lingkungan yang dihasilkan dari pengelolaan DAS terpadu. Ayat (1) Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang per orang dan dunia usaha. (2) Setiap orang berhak untuk: Ayat (2) Cukup jelas. a. mengetahui dan mengakses informasi tentang pengelolaan DAS terpadu, termasuk di dalamnya rencana pengelolaan DAS terpadu. b. merperanserta dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan DAS terpadu. c. memperoleh penggantian yang layak dari pemrakarsa kegiatan atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana pengelolaan DAS terpadu. Pasal 27 (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian ekosistem DAS. Pasal 27 Cukup jelas. (2) Setiap orang berkewajiban mentaati rencana pengelolaan DAS terpadu yang telah ditetapkan. Pasal 28 Pasal 28 RPP 16 – 7 Okt 07 - 22 -
  • 23. BATANG TUBUH PENJELASAN Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundangan. BAB V PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU Bagian Pertama Umum Pasal 29 (1) Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu dilakukan pada: a. kawasan budidaya b. kawasan lindung Pasal 29 Cukup jelas RPP 16 – 7 Okt 07 - 23 -
  • 24. BATANG TUBUH PENJELASAN (2) Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bagian hulu dan hilir DAS. Pasal 30 Pasal 30 Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu dilakukan berdasarkan pada rencana Cukup jelas. pengelolaan DAS terpadu, program dan rencana kegiatan sektoral serta rencana pembangunan wilayah. Pasal 31 (1) Pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu meliputi kegiatan : a. pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air; Pasal 31 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan pemanfaatan hutan adalah bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional, yang dilaksanakan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Yang dimaksud dengan penggunaan hutan adalah penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di hutan RPP 16 – 7 Okt 07 - 24 -
  • 25. BATANG TUBUH PENJELASAN produksi dan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kegiatan untuk kepentingan religi, pertahanan keamanan, pertambangan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, pembangunan jaringan instalasi air, jalan umum dan jalan (rel) kereta api, saluran air bersih dan/atau air limbah, pengairan, bak penampungan air, fasilitas umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio atau stasiun relay televisi. Yang dimaksud dengan penggunaan lahan adalah upaya penatagunaan, penyediaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya lahan secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Yang dimaksud dengan pemanfaatan air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Huruf b Yang dimaksud dengan restorasi hutan adalah upaya untuk mengembalikan unsur biotik (flora dan fauna) serta unsur abiotik (geologi, topografi, tanah dan iklim) pada kawasan hutan sehingga tercapai keseimbangan hayati. RPP 16 – 7 Okt 07 - 25 -
  • 26. BATANG TUBUH PENJELASAN Yang dimaksud dengan rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. b. restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan; dan /atau Yang dimaksud dengan reklamasi hutan dan lahan adalah upaya memperbaiki atau memulihkan kembali vegetasi hutan dan lahan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukkannya. Huruf c Yang dimaksud dengan konservasi hutan adalah upaya mengelola sumber daya hutan melalui perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara bijaksana untuk menjamin kelestarian kawasan dan fungsinya. Yang dimaksud dengan konservasi tanah adalah penempatan tiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan tanah. Yang dimaksud dengan konservasi air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberkelanjutan keadaan, sifat dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas RPP 16 – 7 Okt 07 - 26 -
  • 27. BATANG TUBUH PENJELASAN dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. c. konservasi hutan, tanah dan air. Ayat (2) Huruf a Yang dimaksud dengan kriteria teknis sektoral adalah Ukuran yang digunakan untuk menilai suatu kegiatan teknis sektor tertentu. Huruf b Yang dimaksud dengan persyaratan kelestarian ekosistem DAS adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi guna terwujudnya kondisi ekosistem DAS yang lestari. RPP 16 – 7 Okt 07 - 27 -
  • 28. BATANG TUBUH PENJELASAN (2) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berdasarkan : a. kriteria teknis sektoral; dan b. kelestarian ekosistem DAS. c. Pola pengelolaan hutan, lahan dan air. Pasal 32 (1) Kriteria teknis sektoral dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS Pasal 32 Cukup jelas RPP 16 – 7 Okt 07 - 28 -
  • 29. BATANG TUBUH PENJELASAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan-ketentuan teknis sektoral sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku. (2) Persyaratan kelestarian ekosistem DAS dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b harus menghasilkan nilai sinergi terbesar bagi kesejahteraan masyarakat serta menjamin daya dukung wilayah DAS dan daya tampung lingkungan. Bagian Kedua Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu pada Kawasan Budidaya Bagian Hulu DAS di Pasal 33 Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, kegiatan-kegiatan sebagaimana yang Pasal 33 dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelestarian ekosistem DAS pada kawasan budidaya di bagian hulu DAS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. selaras dengan arahan fungsi ruang di kawasan budidaya sesuai rencana tata ruang wilayah yang telah disyahkan; b. Mempertimbangkan manfaat ekonomi, sosial budaya dan ekologi secara seimbang dan dinamis; c. Menerapkan teknologi budidaya tepat guna dan ramah lingkungan; d. Meningkatkan produktivitas hutan dan lahan dengan mencegah dampak negatif pada daerah hilir; Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d RPP 16 – 7 Okt 07 - 29 -
  • 30. BATANG TUBUH e. Mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam; f. Meningkatkan dan menjaga kelestarian penutupan vegetasi pohon tetap; g. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; h. Melindungi dan melestarikan keberadaan dan kualitas sumber daya hutan, tanah dan air; i. Menjaga daya dukung DAS dan daya tampung lingkungan; j. Meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat; PENJELASAN Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup jelas k. Mematuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pasal 34 Pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air Pasal 34 Pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air di kawasan budidaya pada bagian hulu DAS meliputi : a. Menunjang terwujudnya luas kawasan berhutan yang kondusif untuk mencegah banjir, kekeringan, tanah longsor dan erosi tanah; b. Luas penggunaan lahan untuk bangunan ditentukan atas dasar RPP 16 – 7 Okt 07 - 30 -
  • 31. BATANG TUBUH PENJELASAN kemiringan lahan, jenis tanah dan intensitas hujan. Pasal 35 Restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan Pasal 35 Pola restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan di kawasan budidaya pada bagian hulu DAS meliputi : a. Kondusif terhadap pemulihan unsur biotik dan abiotik di kawasan hutan. b. Kondusif terhadap pemulihan fungsi hutan dan lahan; c. Meningkatkan produktivitas hutan dan lahan; d. Kondusif terhadap pemulihan vegetasi hutan dan lahan di areal pertambangan. Pasal 36 Konservasi hutan, tanah dan air Pasal 36 Pola konservasi hutan, tanah dan air di kawasan budidaya pada bagian hulu DAS meliputi : a. Kondusif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan flora, fauna dan ekosistemnya sesuai dengan kemampuan alamiahnya; RPP 16 – 7 Okt 07 - 31 -
  • 32. BATANG TUBUH PENJELASAN b. Kondusif terhadap pelestarian produktivitas hutan, tanah dan air; c. Kondusif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan tanah dan air sesuai dengan kemampuan alamiahnya. Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu pada Kawasan Budidaya Bagian Hilir DAS di Pasal 37 Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, kegiatan-kegiatan sebagaimana yang Pasal 37 dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelestarian ekosistem DAS pada kawasan budidaya di bagian hilir DAS meliputi: a. Selaras dengan arahan fungsi ruang di kawasan budidaya sesuai rencana tata ruang wilayah yang telah disyahkan; b. Mempertimbangkan manfaat ekonomi, sosial budaya dan ekologi secara seimbang dan dinamis; c. Menerapkan teknologi budidaya secara tepat guna dan ramah lingkungan; d. Meningkatkan produktivitas sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian ekosistem DAS daerah hilir; e. Memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi budidaya hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; f. Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan sumberdaya hutan, tanah dan kondisi tata air DAS; dan kualitas Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas RPP 16 – 7 Okt 07 - 32 -
  • 33. BATANG TUBUH g. Meningkatkan penutupan vegetasi pohon tetap; h. Meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat; i. Memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pasal 38 Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air PENJELASAN Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Pasal 38 Pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air di kawasan budidaya pada bagian hilir DAS meliputi : a. Menunjang terwujudnya luas kawasan berhutan yang kondusif untuk mencegah banjir, genangan setempat (waterloging), kekeringan, penurunan kualitas air dan intrusi air laut; b. Luas penggunaan lahan untuk bangunan ditentukan atas dasar kemiringan lahan, jenis tanah dan intensitas hujan. Pasal 39 Restorasi Hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan Pasal 39 Pola restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagai penciri di kawasan budidaya pada bagian hilir DAS meliputi : RPP 16 – 7 Okt 07 - 33 -
  • 34. BATANG TUBUH PENJELASAN a. Kondusif terhadap pemulihan unsur biotik dan abiotik di kawasan hutan. b. Kondusif terhadap pemulihan fungsi hutan dan lahan; c. Meningkatkan produktivitas hutan dan lahan; d. Kondusif terhadap pemulihan vegetasi hutan dan lahan di areal pertambangan Pasal 40 Konservasi hutan, Tanah dan Air Pasal 40 Pola konservasi hutan, tanah dan air di kawasan budidaya pada bagian hilir DAS meliputi : a. Kondusif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan hutan, tanah dan air sesuai dengan kemampuan alamiahnya; b. Kondusif terhadap pelestarian produktivitas hutan, tanah dan air; c. Kondusif terhadap pelestarian kualitas tanah dan air serta pencegahan abrasi pantai dan intrusi air laut; Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu pada Kawasan Lindung Bagian Hulu dan Hilir DAS di Pasal 41 Dalam pelaksanaan pengelolaan DAS, kegiatan-kegiatan sebagaimana yang RPP 16 – 7 Okt 07 - 34 -
  • 35. BATANG TUBUH PENJELASAN dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) harus memenuhi persyaratan kelestarian Pasal 41 ekosistem DAS pada kawasan lindung di bagian hulu dan hilir DAS meliputi: a. Selaras dengan arahan fungsi ruang di kawasan budidaya sesuai rencana tata ruang wilayah yang telah disyahkan; b. Mempertimbangkan manfaat ekologi, sosial budaya dan ekonomi secara seimbang dan dinamis; c. Menerapkan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; d. Menunjang dan mempertahankan kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan; e. Melindungi keanekaragaman hayati dan keunikan alam; f. Mendayagunakan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan secara lestari; g. Mempertahankan keberadaan bentuk bentang alam; h. Menjaga dan meningkatkan kelestarian penutupan vegetasi pohon tetap; i. Memulihkan, melestarikan dan meningkatkan fungsi lindung hutan dan lahan serta kondisi tata air DAS; j. Meningkatkan peran serta dan memberdayakan masyarakat; k. Memenuhi prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan. Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Cukup jelas Huruf k Cukup Jelas RPP 16 – 7 Okt 07 - 35 -
  • 36. BATANG TUBUH Pasal 42 Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air PENJELASAN Pasal 42 Pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air di kawasan lindung pada bagian hulu DAS meliputi a. Kondusif terhadap pencegahan terjadinya tanah longsor dan penurunan produktivitas hutan dan lahan; b. Mewujudkan luas penutupan vegetasi pohon sesuai kondisi karakteristik DAS guna mempertahankan kondisi tata air DAS yang optimal; c. Menjamin keberadaan kawasan lindung tersebut; Pasal 43 Restorasi Hutan, Rrehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan Pasal 43 Pola restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan di kawasan lindung pada bagian hulu DAS meliputi : a. Menjamin pemulihan unsur biotik dan abiotik di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung; b. Menjamin pemulihan fungsi hutan dan lahan; c. Meningkatkan dan mempertahankan produktivitas hasil hutan bukan kayu; d. Menjamin pemulihan vegetasi hutan dan lahan di areal pertambangan. RPP 16 – 7 Okt 07 - 36 -
  • 37. BATANG TUBUH Pasal 44 Konservasi Hutan, Tanah dan Air PENJELASAN Pasal 44 Pola konservasi hutan, tanah dan air di kawasan lindung pada bagian hulu DAS meliputi : a. Kondusif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan flora, fauna dan ekosistemnya sesuai dengan kemampuan alamiahnya; b. Kondusif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan tanah dan air sesuai dengan kemampuan alamiahnya. c. Kondusif terhadap keberlanjutan produktivitas hasil hutan bukan kayu; Pasal 45 Pemanfaatan dan Penggunaan Hutan, Lahan dan Air Pasal 45 Pola pemanfaatan dan penggunaan hutan, lahan dan air di kawasan lindung pada bagian hilir DAS meliputi a. Kondusif terhadap pencegahan banjir, genangan dan sedimentasi di musim hujan, dan kekurangan air di musim kemarau, serta abrasi pantai dan intrusi air laut; b. Mewujudkan luas penutupan vegetasi pohon sesuai kondisi karakteristik DAS guna mempertahankan kondisi tata air DAS yang optimal; c. Menjamin keberadaan kawasan lindung tersebut RPP 16 – 7 Okt 07 - 37 -
  • 38. BATANG TUBUH Pasal 46 Restorasi Hutan, Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan dan Lahan PENJELASAN Pasal 46 Pola restorasi hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan di kawasan lindung pada bagian hilir DAS meliputi : a. Menjamin pemulihan unsur biotik dan abiotik di kawasan hutan konservasi dan hutan lindung; b. Menjamin pemulihan fungsi hutan dan lahan; c. Meningkatkan dan mempertahankan produktivitas hasil hutan bukan kayu; d. Menjamin pemulihan vegetasi hutan dan lahan di areal pertambangan. Pasal 47 Konservasi Hutan, Tanah dan Air Pasal 47 Pola konservasi hutan, tanah dan air di kawasan lindung pada bagian hilir DAS meliputi : a. Kondusif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan flora, fauna dan ekosistemnya sesuai dengan kemampuan alamiahnya; b. Kondusif terhadap perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan tanah dan air sesuai dengan kemampuan alamiahnya; RPP 16 – 7 Okt 07 - 38 -
  • 39. BATANG TUBUH PENJELASAN c. Kondusif terhadap pelestarian kualitas tanah dan air serta pencegahan abrasi pantai dan intrusi air laut; Bagian Kelima Keberhasilan Pelaksanaan Pengelolaan DAS Terpadu Pasal 45 (1) Keberhasilan pelaksanaan pengelolaan DAS dinilai berdasarkan kriteria Pasal 45 Cukup jelas. biofisik, sosial, ekonomi dan kelembagaan. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. BAB VI PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU Pasal 46 Pembinaan dan pemberdayaan dalam pengelolaan DAS bertujuan untuk Pasal 46 Cukup jelas. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas institusi pemerintah, bukan pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pendanaan. RPP 16 – 7 Okt 07 - 39 -
  • 40. BATANG TUBUH Pasal 47 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan oleh instansi pemerintah secara berjenjang terhadap instansi pemerintah di bawahnya. PENJELASAN Pasal 47 Cukup jelas. (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilakukan oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga bukan pemerintah kepada masyarakat secara partisipatif. Pasal 48 (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan Pasal 48 melalui pemberian pedoman, supervisi dan konsultasi, pendidikan dan Cukup jelas. pelatihan, pemberian bantuan teknis, sosialisasi, serta penyediaan sarana dan prasarana. (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan, pemberian bantuan modal, advokasi, penyediaan sarana dan prasarana. BAB VII PENGENDALIAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU RPP 16 – 7 Okt 07 - 40 -
  • 41. BATANG TUBUH PENJELASAN Bagian Pertama Umum Pengendalian pengelolaan pengawasan dan penertiban. Pasal 49 DAS diselenggarakan melalui kegiatan Pasal 50 Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dalam kawasan budidaya dan kawasan lindung di bagian hulu dan hilir DAS. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Bagian Kedua Pengawasan Pasal 51 Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bertujuan untuk Pasal 51 mewujudkan kesesuaian rencana pengelolaan DAS terpadu dengan Cukup jelas. pelaksanaan kegiatan masing-masing sektor pembangunan. RPP 16 – 7 Okt 07 - 41 -
  • 42. BATANG TUBUH Pasal 52 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu sesuai dengan kewenangannya. PENJELASAN Pasal 52 Cukup jelas. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Lembaga Koordinasi pengelolaan DAS. Pasal 53 (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan DAS diselenggarakan dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Pasal 53 Cukup jelas. (2) Tata cara pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri. Bagian Ketiga Penertiban Pasal 54 (1) Penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bertujuan untuk Pasal 54 Cukup jelas. mewujudkan ketertiban pelaksanaan pengelolaan DAS. (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan dan penyelidikan atas pelanggaran terhadap pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana pengelolaan DAS terpadu. RPP 16 – 7 Okt 07 - 42 -
  • 43. BATANG TUBUH Pasal 55 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan penertiban terhadap pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu sesuai dengan kewenangannya. PENJELASAN Pasal 55 Cukup jelas (2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Lembaga Koordinasi pengelolaan DAS. BAB VIII PENDANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU Pasal 56 Pasal 56 Ayat (1) (1) Sumber dana untuk penyelenggaraan pengelolaan DAS terpadu dapat Dana pengelolaan DAS terpadu dibebankan pada berasal dari: anggaran instansi-instansi yang melaksanakan a. dana pemerintah, kegiatan yang menjadi bagian dari pengelolaan DAS terpadu. b. dana dunia usaha, c. dana masyarakat, d. dana lainnya. (2) Dana pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi dana APBN dan /atau APBD. (3) Dana dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a dan b RPP 16 – 7 Okt 07 - 43 -
  • 44. BATANG TUBUH a. dana yang berasal dari penerapan pembebanan biaya pada pihak pembuat pencemaran lingkungan daerah aliran sungai. b. dana yang berasal dari pembebanan biaya pada penerima manfaat penggunaan/pemanfaatan hutan, tanah dan air. c. dana tanggungjawab sosial perusahaan. PENJELASAN Pengenaan pembebanan biaya antara lain dapat menggunakan instrumen pajak, retribusi, iuran. Huruf c Dana ini berupa dana perusahaan yang dikeluarkan untuk membiayai pelestarian dan atau kepedulian perusahaan terhadap ekosistem DAS karena aktifitas perusahaan. Huruf d Cukup jelas. d. Dana investasi usaha. (4) Dana masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari perorangan atau kelompok masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS. Ayat (4) Cukup jelas. (5) Dana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berasal dari negara dan/atau lembaga donor. Ayat (5) Dana lainnya dapat berupa dana lingkungan antara lain global environmental facility (GEF), clean development mechanism (CDM), trust fund, enviromental fund. Ayat (6) Cukup jelas. (6) Pemanfaatan dana dimaksud pada ayat (1), termasuk pendapatan jasa giro atau bunga, hanya diperuntukkan membiayai kegiatan pengelolaan Ayat (7) RPP 16 – 7 Okt 07 - 44 -
  • 45. BATANG TUBUH PENJELASAN DAS. (7) Laporan pengelolaan dana pengelolaan DAS disampaikan secara berkala kepada pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah: - Presiden untuk tingkat nasional; - Gubernur untuk tingkat provinsi; - Bupati/Walikota untuk tingkat kabupaten/kota. Pasal 57 Pasal 57 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran Pemerintah secara proaktif membiayai kegiatan peningkatan kualitas ekosistem DAS. pembangunan untuk meningkatkan kualitas dan melestarikan eksosistem DAS, seperti restorasi/rehabilitasi/reklamasi dan perlindungan/ konservasi hutan, tanah dan air termasuk pembangunan sarana/prasarana pengendalian banjir, erosi, tanah longsor dan kekeringan. Pasal 58 (1) Pemerintah mengalokasikan anggaran pembangunan sebagai insentif bagi pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kriteria: a. implementasi program pembangunan wilayah dan pembangunan sektoral mengacu pada Rencana pengelolaan DAS terpadu. b. kinerja Lembaga Koordinasi Pengelolaan DAS di propinsi, Pasal 58 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. RPP 16 – 7 Okt 07 - 45 -
  • 46. BATANG TUBUH kabupaten/kota. PENJELASAN Huruf c Yang dimaksud dengan kinerja pengelolaan DAS adalah tingkat kemampuan dan kemajuan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan DAS oleh multipihak terkait. Ayat (2) Cukup jelas. c. kinerja pengelolaan DAS. (2) Tata cara alokasi penganggaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 59 Pasal 59 Ayat (1) (1) Dana pengelolaan DAS terpadu yang bukan berasal dari APBN atau Yang dimaksud institusi di luar instansi pemerintah APBD, dapat dikelola oleh institusi di luar instansi pemerintah. antara lain lembaga koordinasi, yayasan, LSM dan lembaga keuangan alternatif. (2) Tata cara alokasi penganggaran pembangunan dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. RPP 16 – 7 Okt 07 - 46 -
  • 47. BATANG TUBUH PENJELASAN BAB I PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TERPADU Bagian pertama Gugatan Perwakilan dan Organisasi Pasal 60 (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan kepada aparat penegak hukum terhadap kerusakan Pasal 60 ekosistem DAS yang merugikan kehidupan masyarakat. Ayat (1) Yang dimaksud hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pelaksanaan kebijakan atau kegiatan pengelolaan DAS yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. (3) Gugatan yang dapat diajukan sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) meliputi: Ayat (3) Cukup jelas. a. kerugian nyata yang diderita oleh masyarakat; b. pemulihan kondisi ekosistem DAS. RPP 16 – 7 Okt 07 - 47 -
  • 48. BATANG TUBUH PENJELASAN Pasal 61 Pasal 61 Ayat (1) (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan DAS, organisasi Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan gugatan apabila memenuhi persyaratan: pelestarian fungsi DAS. a. Berbentuk badan hukum atau yayasan; b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi DAS; c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya. Ayat (2) Cukup jelas. (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi. Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa RPP 16 – 7 Okt 07 - 48 -
  • 49. BATANG TUBUH PENJELASAN Pasal 62 (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS dapat ditempuh melalui Pasal 62 pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela Ayat (1) bagi multipihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh multipihak yang berkepentingan, yaitu multipihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian, instansi pemerintah yang terkait dengan subyek yang disengketakan, serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepedulian terhadap pengelolaan DAS Terpadu. Ayat (2) Cukup jelas. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap tindak pidana. (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau multipihak yang bersengketa. (4) Penyelesaian sengketa pengelolaan DAS di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan. Pasal 63 (1) Menteri terkait memfasilitasi penyelesaian konflik antar multipihak dalam pengelolaan DAS lintas Provinsi dan lintas batas negara. Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Pasal 63 Cukup jelas. RPP 16 – 7 Okt 07 - 49 -
  • 50. BATANG TUBUH PENJELASAN (2) Gubernur memfasilitasi penyelesaian konflik multipihak yang berkepentingan dalam DAS lintas Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi. (3) Bupati/Walikota memfasilitasi penyelesaian konflik multipihak dalam pengelolaan DAS dalam wilayah Kabupaten/Kota. Pasal 64 (1) Multipihak yang berhak menuntut penyelesaikan sengketa pengelolaan DAS di pengadilan adalah yang terkait secara langsung dengan wilayah DAS yang bersangkutan dan atau yang tidak terkait secara langsung tetapi kegiatannya memiliki kaitan erat dengan pengelolaan DAS di wilayah tersebut. Pasal 64 Cukup jelas (2) Penyelesaian sengketa di pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 65 Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka peraturan perundang- Pasal 65 Cukup jelas RPP 16 – 7 Okt 07 - 50 -
  • 51. BATANG TUBUH PENJELASAN undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan DAS yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 66 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 66 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Cukup jelas Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta Sekretaris Menteri Negara Republik Indonesia Hatta Radjasa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor RPP 16 – 7 Okt 07 - 51 -
  • 52. BATANG TUBUH PENJELASAN RPP 16 – 7 Okt 07 - 52 -