Your SlideShare is downloading. ×
Hubungan pancasila dg uud
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Hubungan pancasila dg uud

6,437
views

Published on

Hubungan Pancasila dengan UUD 1945

Hubungan Pancasila dengan UUD 1945

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
6,437
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
81
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. •••••••••••••••••••••••••••••••••
  • 2. HUBUNGAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 DISUSUN OLEH: 1. Nadia Yossemay Dyah P 13520241048 2. Ervinsyah Widya Putra 13520241052 3. Agustinus Tabah D W 13520241060 4. Ghofarudin Kusaini 13520241069 5. Fitria Nuri Cahyani 13520241081
  • 3. LATAR BELAKANG Pancasila adalah nilai-nilai kehidupan Indonesia sejak jaman nenek moyang sampai dewasa ini. Berdasarkan hal tersebut terdapatlah perbedaan antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat lain. Nilai-nilai kehidupan tersebut mewujudkan amal perbuatan dan pembawaan serta watak orang Indonesia. Dengan kata lain masyarakat Indonesia mempunyai ciri sendiri, yang merupakan kepribadiannya. Untuk mewujudkan masyarakat pancasila, diperlukan suatu hukum yang berisi norma-norma, aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara Indonesia. Hukum yang dimaksud yaitu UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis dinegara kita.
  • 4. PANCASILA Fungsi Pancasila sebagai kaidah dasar Negara menurut Prof. Mr. DR. Noto Nagoro, Pancasila merupakan bagian terpenting dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka secara konsisten mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan TAP MPR No IV/MPR/1999 tentang garis-garis haluan Negara 1999-2004. Ditinjau dari rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terbentuknya Negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang memicu keinginan untuk merdeka dalam wujud Negara kebangsaan Indonesia disebutkan pada alinea pertama, kedua, dan ketiga. Pada Alinea ke empat merupakan pernyataan peristiwa dan keadaan ataupun cita-cita setelah bangsa Indonesia terwujud. Pancasila yang termaktub pada Alinea ke empat ini merupakan unsur penentu ada dan berlakunya hukum Indonesia, pokok kaidah Negara yang fundamental, dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan demikian Pancasila merupakan inti dari Pembukaan UUD 1945, dan memiliki kedaulatan yang kuat dan tetap serta tidak dapat diubah.
  • 5. Hubungan antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 adalah bersifat timbal balik sebagai berikut : 1. Hubungan Secara Formal 2. Hubungan Secara Material HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945
  • 6. 1. Hubungan Secara Formal a. Bahwa rumusan pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. b. Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah, merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental. c. Bahwa Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila. d. Bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945
  • 7. 2. Hubungan Secara Material Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi, adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila atau dengan hal lain perkataan Pancasila sebagi sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila dasar negara kita dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian, bangsa perjanjian luhur serta tujuan yang hendak diwujudkan. Karena itu pancasila di jadikan idiologi negara.Pancasila merupakan kesadaran cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang memiliki suasana kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, melandasi prolamasi kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Jadi pancasila adalah jiwa, ini sumber dan landasan UUD 1945. secara teknis dapat dikatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaanUUD 1945 adalah garis besar cita- yang terkandung dalam pancasila. Batang tubuh UUD 1945 merupakan pokok-pokok nilai-nilai pnacasila yang disusun dalam pasal-pasal. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945
  • 8. Pancasila dan UUD 1945 dalam hubungannya dengan amandemen. Pancasila adalah dasar negara dan ideology yang terlengkap. UUD 1945 merupakan sukber hukum tertinggi dan setiap produk hukum seperti UU, peraturan atau keputusan presiden haruslah berlandaskan dan bersumber pada pancasila sebagai dasar negara yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945 dalah kerangka tata aturan/ tata tingkatan norma hukum yang berlaku, jadi jiwa dan ruh, inti sumber dan landasan UUD 1945 tak lain adalah Pancasila yang tersirat dan tersurat dalam pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar dan dijabarkan dalam pasal-pasal sehingga dalam mengamandemen UUD 1945 harus tetap bersumber dan tidak boleh keluar dari Pancasila sebagai dasar negara dan ideology bangsa. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945
  • 9.  Bagian UUD 1945 yang dapat diubah atau diamandemen adalah Batang Tubuh (pasal dan penjelasan). Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah, karena pembukaan UUD 1945 merupakan cita-cita hukum dan cita-cita moral, selain itu juga pada pembukan UUD 1945 terdapat rumusan Pancasila.  Dalam melakukan amandemen UUD 1945 merupakan hal yang istimewa. Kenapa dikatakan istimewa? Hal ini dikarenakan UUD 1945 bersifat kaku (rigid). Namum kaku disini, bukan berarti tidak bisa dirubah/di amandemen. Tetapi harus melalu prosedur yang khusus dan istimewa sebagaimana tercantum dalam pasal 37 ayat 1-4. HUBUNGAN PANCASILA DENGAN UUD 1945
  • 10. Pokok - Pokok Pikiran yangTerkandung dalam Pembukaan UUD 1945 1. Pokok Pikiran Pertama Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ dalam pengertian ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran ‘persatuan’ dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara dan setiap warganegara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perseorangan. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Ketiga Pancasila.
  • 11. 2. Pokok Pikiran Kedua Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’, ini merupakan pokok pikiran ‘keadilan sosial’ yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Kelima Pancasila. Pokok - Pokok Pikiran yangTerkandung dalam Pembukaan UUD 1945Pokok - Pokok Pikiran yangTerkandung dalam Pembukaan UUD 1945
  • 12. 3. Pokok Pikiran Ketiga Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan’. Oleh karena itu sistem negara yang termasuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakat dan berdasar asas pemusyawaratan perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, pokok pikiran ‘kedaulatan rakyat’ yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun hasil amandemen UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 6A ‘Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat’. Hal ini membuktikan bahwa ada perubahan kedaulatan rakyat yang tadinya dilakukan sepenuhnya oleh MPR, khusus untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sendiri oleh seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Keempat Pancasila. Pokok - Pokok Pikiran yangTerkandung dalam Pembukaan UUD 1945Pokok - Pokok Pikiran yangTerkandung dalam Pembukaan UUD 1945
  • 13. 4. Pokok Pikiran Keempat Negara berdasarkan atas Ketuhan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab’. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti kemanusia yang luhur. Hal ini menegaskan pokok pikiran “Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila. Pokok - Pokok Pikiran yangTerkandung dalam Pembukaan UUD 1945Pokok - Pokok Pikiran yangTerkandung dalam Pembukaan UUD 1945
  • 14. Pada Periode 1959-1966 Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya: 1. Presiden mengangkat Ketua dan Wakil ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. 2. MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. 3. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. PENYIMPANGANTERHADAP UUD 1945
  • 15. pada masa Orde Lama, misalnya: 1. Kekuasaan Presiden dijalankan secara sewenang-wenang, hal ini terjadi karena kekuasaan MPR, DPR, dan DPA yang pada waktu itu belum dibentuk dilaksanakan oleh Presiden. 2. MPRS menetapkan Oresiden menjadi Presiden seumur hidup, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai masa jabatan Presiden. 3. Pimpinan MPRS dan DPR diberi status sebagai menteri, dengan demikian, MPR dan DPR berada dibawah Presiden. 4. Pimpinan MA diberi status menteri, ini merupakan penyelewengan terhadap prinsip bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. 5. Presiden membuat penetapan yang isinya semestinya diatur dengan undang-undang (yang harus dibuat bersama DPR), dengan demikian Presiden melampaui kewenangannya. 6. Pembentukan lembaga negara yang tidak diatur dalam konstitusi, yaitu, Front Nasional. 7. Presiden membubarkan DPR; padahal menurut konstitusi, Presiden tidak bisa membuabarkan DPR. PENYIMPANGAN TERHADAP UUD 1945PENYIMPANGANTERHADAP UUD 1945PENYIMPANGANTERHADAP UUD 1945
  • 16. pada masa Orde Baru meliputi, antara lain: 1. Terjadi pemusatan di tangan Presiden, sehingga pemerintahan dijalankan secara otoriter. 2. Berbagai lembaga kenegaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, hanya melayani keinginan pemerintah (Presiden). 3. Pemilu dilaksanakan secara tidak demokratis, pemilu hanya menjadi sarana untuk mengukuhkan kekuasaan Presiden, sehingga Presiden terus menerus dipilih kembali. 4. Terjadi monopoli penafsiran Pancasila, ditafsirkan sesuai keinginan pemerintah untuk membenarkan tindakan-tindakannya. 5. Pembatasan hak-hak politik rakyat, seperti hak berserikat, berkumpul, dan berpendapat. 6. Pemerintahan campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman, sehingga kekuasaan kehakiman tidak merdeka. 7. Pembentukan lembaga-lembaga yang tidak terdapat dalam konstitusi, yaitu kopkamtib yang kemudian menjadi Bakorstanas. 8. Terjadi Korupsi Kolusi Napolisme (KKN) yang luar biasa parahnya sehingga bisa merusak segala aspek kehidupan, dan berakibat pada terjadinya krisis multimensi. PENYIMPANGAN TERHADAP UUD 1945PENYIMPANGANTERHADAP UUD 1945PENYIMPANGANTERHADAP UUD 1945
  • 17. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dibahas sebelumnya, maka kami menyimpulkan: 1. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa merupakn sumber dan landasan dari berbagai produk hukum termasuk UUD 1945 2. Suasana kebatianan UUD1945 dan cita-cita hukum UUD 1945 tidak lain adalah bersumber kepada atau dijiwai dasar falsafah negara pancasila. 3. Pancasila itu sendiri memancarkan nilai-nilai luhur yang telah mampu memberikan semangat kepada dan terpancang dengan khidmat dalam perangkat UUD 1945. 4. Dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945 harus sesuai dan berdasar pada pancasila 5. Bagian UUD 1945 yang dapat diamandemen adalah bagian Batang Tubuh. 6. Tata cara pengamandemenan UUD 1945 tertuang dalam pasal 37 ayat 1-4. 7. Tujuan dari amandemen UUD 1945 adalah untuk menyempurnakan UUD yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Kesimpulan
  • 18. Ditinjau dari pembukaan UUD 1945 pada alinea pertama, kedua, dan ketiga yang memicu keinginan untuk merdeka dalam wujud Negara kebangsaan Indonesia dan pada alinea keempat yang merupakan cita-cita setelah bangsa Indonesia terwujud maka pancasila merupakan inti dari pembukaan UUD 1945. Sila pertama dan kedua pancasila terdapat pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu Negara berdasarkan atas Ketuhan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga terdapat pada alinea pertama yaitu Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keempat terdapat pada alinea ketiga yaitu Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Sila kelima terdapat pada alinea kedua yaitu Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. KesimpulanKesimpulan