Dokumen tersebut membahas konsep pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan heksagonal yang melibatkan kelompok sasaran, proses manajemen, faktor lokasi, keterkaitan dan fokus kebijakan, serta pembangunan berkelanjutan.

1. KONSEP
PENGEMBANGAN
EKONOMI LOKAL
1

2. PENENTU DAYA SAING NASIONAL
STRATEGI
PERUSAHAAN,
STRUKTUR, DAN
PERSAINGAN
KONDISI
KONDISI FAKTOR PERMINTAAN
INDUSTRI TERKAIT
DAN INDUSTRI
PENDUKUNG
MICHAEL PORTER, 1990

3. PENENTU DAYA SAING INTERNASIONAL
POLITISI DAN PEKERJA
BIROKRAT
LINGKUNGAN Dong-Sung Cho, 1994
BISNIS
SUMBERDAYA YG DAYA SAING PERMINTAAN
DIANUGERAHKAN INTERNASIONAL DOMESTIK
INDUSTRI TERKAIT
DAN INDUSTRI
PENDUKUNG
MANAGER
PARA
DAN
WIRAUSAHA
INSINYUR
WAN
PROFESIONA
PERISTIWA L
PELUANG

4. JANGAN HAMBURKAN
SUMBERDAYA ALAM KITA,
SEBELUM RAKYATNYA
MENGERTI
4

5. PEMBANGUNAN WILAYAH
TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA
Masyarakat Masyarakat Masyarakat
Tradisional Berkembang Maju
SDM
Peningkatan Kapabilitas
(Daya Saing, Daya Tarik
dan Daya Lestari)
Teknologi
Prasarana
Tanah
SDA Sumatera, Kalimantan Jawa-Bali dan
Papua, Mauku, NTT
dan LH Kalimantan dan NTB Sulawesi dan Jawa Sumatera
Berburu dan Berpindah Pertanian dan Manufaktur Sintesis dan
Pengumpul dan Bertani Pertambangan dan Jasa Daur Ulang
MANAJEMEN SUMBERDAYA

6. Arah Pengembangan
Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal
 Partisipatif  pelibatan
stakeholders kunci
 Bottom-up
 Memiliki Logframe yg jelas KELOMPOK
(Heksagonal PEL) PROSES
SASARAN
MANAJEMEN
FAKTOR
LOKASI
Mengintegrasikan sistem nilai yg PENGEMBANGAN
disepakati bersama seluruh TATA
EKONOMI WILAYAH
BERKELANJUTAN
stakeholders PEMERINTAHAN
Terukur KESINERGIAN
Terintegrasi ke dlm SPPN PEMBANGUNAN
DAN FOKUS
KEBIJAKAN
BERKELANJUT
Berkelanjutan AN
6
6

7. Definisi PEL
World Bank
 PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah,
usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang
lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di
tingkat lokal.
Blakely and Bradshaw
 PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat
terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk
menciptakan lapangan pekerjaan
International Labour Organization (ILO)
 PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha
dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan
kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara
umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif
dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan
yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.
A. H. J. Helming
 PEL adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah
daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber
daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang
(pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada
kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan
dan sumber daya fisik. 7

8. N Pembuat Fokus Kelebihan Kelemahan
o Definisi
1. The World Bank Meningkatkan daya saing Berorientasi bukan Tidak dijelaskan:
Pertumbuhan ekonomi hanya kepada tujuan aspek kelokalannya
yang berkelanjutan yaitu pertumbuhan Kelayakan lapangan
Meningkatkan kualitas ekonomi dan kerja
pertumbuhan ekonomi kesempatan kerja bagaimana proses
Berorientasi kepada akan tetapi juga pelibatan stakeholder
pemerataan kepada proses tersebut apakah harus
partisipatif atau tidak.
aspek lokasi dimana
PEL tersebut
dilaksanakan atau terjadi.
2. Blakely dan Menciptakan lapangan Berorientasi bukan Tidak dijelaskan:
Bradshaw pekerjaan hanya kepada tujuan Kelayakan lapangan
akan tetapi juga kerja
kepada proses keberlanjutan dari
penciptaan lapangan
pekerjaan tersebut.
Aspek pemerataan
aspek kelokalannya
bagaimana proses
pelibatan stakeholder
tersebut apakah harus
partisipatif atau tidak
Tidak menjelaskan
aspek lokasi
8

9. N Pembuat Definisi Fokus Kelebihan Kelemahan
o
3. ILO Proses harus Berorientasi kepada Tidak menjelaskan
partisipatif output dan proses. keberlanjutan
Lokasi PEL pada Pelibatan pembangunan
wilayah tertentu stakeholder harus aspek pemerataan
Menciptakan partisipastif aspek lokasi dimana
lapangan pekerjaan Sifat kelokalan PEL tersebut
yang layak ditunjukkan dari dilaksanakan atau terjadi.
Merangsang penggunaan sumber
kegiatan ekonomi daya local
Aspek lokasi
ditunjukkan bahwa
PEL dilakukan pada
wilayah tertentu.
4. A. H. J. Helming Kemitraan antar Berorientasi kepada Tidak mencantumkan
stakeholder output dan proses. keberlanjutan
Kontrol lokal Aspek lokasi pembangunan
Merangsang ditunjukkan bahwa Tidak menjelaskan
pertumbuhan PEL dilakukan pada aspek pemerataan
ekonomi dan wilayah tertentu. bagaimana proses
lapangan pekerjaan Sifat kelokalan pelibatan stakeholder
ditunjukkan dari tersebut apakah harus
penggunaan sumber partisipatif atau tidak
daya lokal Kelayakan lapangan
kerja tersebut
9

10. Definisi PEL
 Berdasarkan analisis thd kelebihan dan
kelemahan dari beberapa definisi tentang PEL
(a.l. Bank Dunia, ILO, Blakely & Bradshaw, dll)
dan penyesuaian thd kondisi sosial, ekonomi,
dan budaya masyarakat di Indonesia, PEL
didefinisikan sbb.
PEL adalah usaha mengoptimalkan
sumber daya lokal yang melibatkan
pemerintah, dunia usaha, masyarakat
lokal dan organisasi masyarakat
madani untuk mengembangkan
ekonomi pada suatu wilayah.
10

11. Fokus PEL
Definisi PEL tersebut memfokuskan kepada:
1. Peningkatan kandungan lokal;
2. Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu
kemitraan strategis;
3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi;
4. Pembangunan bekeberlanjutan;
5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar
masyarakat lokal;
6. Pengembangan usaha kecil dan menengah;
7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;
8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia;
9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat,
antar sektor dan antar daerah;
10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi
terhadap lingkungan. 11

12. Dimensi PEL
Dimensi atau batasan PEL adalah sebagai berikut:
(1) Pengertian lokal yang terdapat dalam definisi PEL tidak merujuk
pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan
kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya lokal.
(2) PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif.
(3) PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan
pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif.
(4) PEL bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara
langsung.
(5) PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi
yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, pewilayahan
komoditas, tata ruang, atau regionalisasi ekonomi.
12

13. Tujuan dan Sasaran PEL
1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui
pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi
masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.
2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam
upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder
secara sinergis.
3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya
percepatan pengembangan ekonomi lokal.
4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis
dan berkelanjutan.
5. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB.
6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya
pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.
7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar
sektor dan antar wilayah.
8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.
13

14. Heksagonal PEL
Kelompok
Sasaran
Proses
Manajemen
Faktor
Lokasi
Pengembangan
Ekonomi
Wilayah
Berkelanjutan
Tata
Kepemerintahan
Kesinergian dan
Fokus Kebijakan
Pembangunan
Berkelanjutan
14

15. Faktor 3
Faktor 1
Faktor 1
Indikator 1
Indikator …
Indikator n
Faktor 2
15

16. Kelompok Sasaran
Pelaku usaha lokal
Investor Luar Pelaku usaha baru
16

17. Kelompok Sasaran
• Investor luar:
– Peraturan ttg kemudahan investasi, informasi
prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum,
keamanan, kampanye, pusat pelayanan
investasi
• Pelaku Usaha Lokal :
– Modal, promosi, peningkatan teknologi,
manajemen & kelembagaan
• Pelaku Usaha Baru:
– Pelatihan kewirausahaan, pendampingan &
monitoring, insentif, kecepatan ijin
17

18. Faktor Lokasi
Faktor Lokasi
Terukur
Faktor Lokasi Tidak Faktor Lokasi Tidak
Terukur Individual Terukur Pelaku
Usaha
18

19. FAKTOR LOKASI
• Faktor lokasi terukur:
– Akses ke dan dari lokasi, akses ke pelabuhan laut dan
udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi,
infrastruktur energi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja
trampil,Jml Lembaga Keuangan lokal,
• Faktor lokasi tdk terukur untuk dunia usaha:
– Peluang kerjasama, Lembaga Penelitian
• Faktor lokasi tidak terukur individual:
– Kualitas: pemukiman, lingkungan, fasilitas pendidikan
dan pelatihan, pelayanan kesehatan, fasos & fasum,
etos kerja SDM
19

20. KETERKAITAN DAN FOKUS
KEBIJAKAN
Perluasan Ekonomi
Pembangunan Pemberdayaan
Wilayah Masyarakat
Pengembangan
Komunitas
20

21. Keterkaitan dan
Fokus Kebijakan
• Perluasan Ekonomi:
– Kebijakan: investasi, promosi, persaingan usaha, peran
Perusahaan Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga
kerja, pengembangan keahlian
• Pemberdayaan Masy. & Pengembangan
Komunitas
– Kebijakan: Pemberdayaan Masyarakat berbasis
kemitraan swasta, pengurangan kemiskinan
• Pembangunan Wilayah
– Kebijakan: kwsn ind, pusat pertumbuhan, pengemb.
Komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang PEL,
jaringan usaha antar sentra, sistem industri
berkelanjutan
21

22. PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
Ekonomi
Sosial Lingkungan
22

23. Pembangunan Berkelanjutaan
• Ekonomi:
– Pengembangan Industri pendukung,
perusahaan dgn Business Plan, perusahaan
dgn inovasi
• Sosial
– Kontribusi thd kesejahteraan, PEL &
adat/kelembagaan lokal
• Lingkungan
– Penerapan amdal, daur ulang, kebijakan
Konservasi Sumber Daya Alam
23

24. TATA KEPEMERINTAHAN
Kemitraan Pemerintah
dan Dunia Usaha
Reformasi Pengembangan
Sektor Publik Organisasi
24

25. Tata Kepemerintahaan
• Kemitraan Pemerintah & dunia usaha:
– Kemitraan: infrastruktur,promosi &
perdagangan, pembiayaan
• Reformasi Sektor Publik
– Reformasi: sistem insentif, restrukturisasi
organisasi pemerintahan, prosedur pelayanan
publik
• Pengembangan Organisasi
– asosiasi industri: status, peran, manfaat
25

26. PROSES MANAJEMEN
Diagnosis Partisipatif
Monitoring dan Perencanaan
Evaluasi dan
Partisipatif Implementasi
Partisipatif
26

27. Proses Manajemen
• Diagnosa secara partisipatif
– Analisis & Pemetaan: potensi ekonomi, daya saing,
kondisi politis lokal, serta identifikasi stakeholder
• Perencanaan dan Implementasi secara partisipatif
– Diagnosis vs perencanaan, jumlah stakeholder,
sinkronisasi (sektoral&spasial), implementasi vs
perencanaan
• Monev secara partisipatif
– Keterlibatan stakeholder: indikator & monev, frekuensi:
monev & diskusi pemecahan masalah, hasil monev vs
perencanaan yg akan datang 27

28. Identifikasi Pengembangan
TAHAP
Stakeholder dan Penguatan
I
Kemitraan
Penetapan Pemetaan
Faktor Analisis Pengumpulan TAHAP
Status
Pengungkit Data Data II
PEL
PEL
Penyusunan
Rencana
Tindak dan Adopsi dalam
Pembiayaan Dokumen
Rencana Daerah
Penyusunan
Rencana Bisnis RPJMD TAHAP
III
RKPD
APBD
Pelaksanaan TAHAP
PEL IV
Monitoring dan TAHAP
Evaluasi 28
V

29. Tahapan Revitalisasi PEL
1. Pengembangan dan Penguatan
Kemitraan Strategis PEL.
2. Kajian Cepat Status PEL.
3. Penyusunan Rencana dan Anggaran.
4. Pelaksanaan.
5. Monitoring dan Evaluasi.
29

30. Langkah 1 Identifikasi Stakeholder
• Tujuan:Mengindentifikasi stakeholder kunci
yang berperan dalam mempengaruhi dan yang
terkena dampak suatu kebijakan dalam
pengembangan ekonomi lokal
• Output:Diketahuinya stakeholder kunci dalam
pengembangan ekonomi lokal
• Caranya: melalui forum KPEL (bila ada) atau
Bappeda dan asosiasi/forum bisnis
30

31. Langkah 2
Pembentukan dan Pengembangan Forum
Kemitraan PEL
• Tujuan:Membangun kemitraan strategis antara pemerintah-dunia usaha pada
daerah yang belum membentuk forum kemitraan PEL, dan memperluas
keanggotaan forum kemitraan PEL pada daerah yang sudah memiliki forum
kemitraan PEL
• Output:Dibentuk dan diperluasnya forum kemitraan PEL
• Peran forum adalah;
– Membantu pemerintah dalam menyusun rencana dan anggaran yg
berkaitan dgn PEL
– Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan
ekonomi lokal
– Memberi masukan dan saran kepada pemerintah dalam menyusun
kebijakan PEL
31

32. Tahap II Kajian Cepat Status PEL
Langkah 3 Pengumpulan Data
• Tujuan:Mengumpulkan data dasar
PEL maupun data yang sesuai
dengan kuesioner
• Output:Terkumpulnya data dan
informasi tentang PEL
• Caranya : melalui FGD mengisi
instrumen tersedia
32

33. Langkah 4 Analisis Data
• Tujuan:Menganalisis data dengan
menggunakan Rapid Assessment
Techniques for Local Economic
Development (RALED)
• Output:Hasil Analisis PEL
33

34. Langkah 5 Pemetaan Status PEL
• Tujuan:Memetakan status PEL pada suatu wilayah
ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah
• Output:Status PEL suatu wilayah ataupun status PEL
suatu komoditi pada suatu wilayah
• Hasilnya:
– Peta aspek PEL : < 50% buruk, 50-75% baik, > 75%
sangat baik.
– Peta status PEL komoditas/wilayah
34

35. Langkah 6
Identifikasi Faktor Pengungkit PEL
• Tujuan: Mengidentifikasi faktor pengungkit
dari setiap aspek/komponen dari
Heksagonal PEL
• Output: Faktor pengungkit dari setiap
aspek/komponen Heksagonal PEL
35

36. Tahap III Penyusunan Rencana dan
Anggaran
Langkah 7 Penyusunan Rencana
Tindak dan Pembiayaan PEL
Tujuan: Menyusun rencana tindak PEL dan anggarannya
berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan
oleh pemerintah daerah dan melibatkan pemangku
kepentingan lainnya secara partisipatif.
Output: Rencana tindak PEL dan anggaran partisipatif
terutama faktor pengungkit menjadi prioritas.
Rencana tindak dimaksud: di sektor pemerintah setiap SKPD
menyusun rencana tindak secara terpadu dgn SKPD
lain dgn dikoordinasikan oleh Bappeda.
36

37. Langkah 8 Penyusunan Rencana Bisnis
• Tujuan: Menyusun rencana bisnis
berdasarkan faktor pengungkit PEL yang
dilaksanakan oleh dunia usaha dan
organisasi masyarakat madani
• Output: Rencana bisnis PEL
37

38. Langkah 9 Integrasi ke dalam Dokumen
Perencanaan Daerah
• Tujuan: Memasukkan rencana tindak
dan rencana bisnis ke dalam dokumen
perencanaan daerah baik dalam jangka
pendek maupun jangka menengah
• Output: Dokumen perencanaan daerah
yang telah memuat rencana tindak dan
rencana bisnis PEL
38

39. Langkah 10 Pelaksanaan PEL
• Tujuan: Melaksanakan rencana tindak
dan rencana bisnis PEL yang telah
disusun oleh seluruh pemangku
kepentingan kunci sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi mereka
• Output: Kebijakan yang mendukung
PEL
39

40. Tahap V Monitoring dan Evaluasi PEL
Langkah 11 Monitoring dan Evaluasi PEL
• Tujuan: Melaksanakan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan PEL secara
partisipatif oleh seluruh pemangku
kepentingan kunci
• Output: Pembangunan ekonomi wilayah
yang berkelanjutan
40

41. Contoh Analisis
Kab. Serang
41

42. KASUS SERANG : Tahap II Contoh Instrumen Kajian Cepat
1. KELOMPOK SASARAN
No Indikator Skala Buruk Baik Nilai
1. Peraturan (Perda/Perkada/SK Ka. 0 = 0 - 1 item peraturan
SKPD) tentang kemudahan investasi 1 = 2 - 3 item peraturan
dalam bentuk (item); 2 = ? 4 item peraturan 0 2
a. Insentif fiskal
b. Penyederhanaan perijinan
c. Penyediaan lokasi/lahan
d. Ketenagakerjaan
2. Informasi prospek bisnis 0 = tidak tersedia
(buku/booklet/leaflet peluang 1 = tersedia tetapi kurang
investasi, official web site) informatif/lengkap/tidak
mutakhir 0 2
2 = tersedia dan
informatif, lengkap dan
mutakhir
3. Kepastian berusaha dan hukum (a.l. 0 = tidak ada (sering
ijin lokasi usaha, tata ruang, terjadi perubahan
arbitrase, persaingan usaha, kebijakan, lemahnya
peradilan niaga) penegakan hukum)
1 = ada (tidak terjadi 0 1
perubahan kebijakan,
ada penegakan hukum)
4. Keamanan (penjarahan, konflik 0 = Tidak ada
sosial, premanisme dan buruh 1 = ada intesitas 2x/thn
mogok) 2 = ada intensitas > 2x/th 2 0
42

43. Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan
Promosi Produk UKM dari Pemda
Upaya Pemda untuk Peningkatan
Upaya Fasilitasi Permodalan dari
Kepastian Berusaha dan Hukum
Kecepatan pengurusan ijin bagi
Pendampingan dan monitoring
Peraturan tentang Kemudahan
pemberian dana stimulan, dan
Kampanye Peluang Berusaha
Insentif pemda dalam bentuk
Teknologi, Manajemen dan
keringanan biaya perijinan
Informasi Prospek Bisnis
bisnis pelaku usaha baru
Pusat Layanan Investasi
bagi Pelaku Usaha Baru
>
KELOMPOK SASARAN
Attributes
Kelembagaan Lokal
PEL V
investasi baru
Abbreviation
Keamanan
Investasi
Pemda
KELOMPOK SASARAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Reference PEL
GOOD - best attribute values 2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2
BAD - worst attribute values 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UP - half good, half bad 2 2 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0
DOWN - opposite to UP 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 1 2
Anchor PEL 2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 0
2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 0 0
2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 0 0 0
2 2 1 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0
2 2 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0
2 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2
0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 2
0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 1 2
0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 2 1 2
0 0 0 2 0 2 1 1 1 2 2 1 2
0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2
0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2
0 0 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2
0 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2
2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2
User-entered scoring error limits per attribute:
(score is expected to be in interval score-Emin to score+Emax)
Emin
Emax
DEFAULT 95% probability scoring error limits:
set at 20% of full attribute scale
Error limit above or below score 0.2476 0.2649 0.2394 0.209 0.2598 0.2435 0.2615 0.2136 0.28095 0.2811
(assumes 0 mean Normal error distribution)
43

44. RAPFISH Ordination - Monte Carlo Scatter Plot
RAPFISH Ordination - Monte Carlo Scatter Plot
60
40
Other Distingishing Features
20
0
0 20 40 60 80 100 120
-20
-40
-60
Fisheries Sustainability
44

45. Diagram Layang Layang Hasil Analisis
PEL
No Dimensi/Aspek Nilai
PEL Indeks
1 Kelompok Sasaran
2 Faktor Lokasi
3 Kesinergian dan Fokus Kebijakan
4 Pembangunan Berkelanjutan
5 Tata Pemerintahan
6 Proses Manajemen
Status Pengembangan Ekonomi Lokal
Kab/Kota
Kelompok Sasaran
100
80
60
Proses Manajemen Faktor Lokasi
40
20
0
Tata Pemerintahan Kesinergian dan Fokus Kebijakan
Pembangunan Berkelanjutan
45

46. Diagram Layang Layang Hasil
Analisis PEL
KASUS KABUPATEN SERANG
Status Pengembangan Ekonomi Lokal
Kabupaten Serang
Kelompok Sasaran
100
80
62.78
60
Proses Manajemen Faktor Lokasi
40
51.13 57.43
20
0
48.21
57.99
Tata Pemerintahan Kesinergian dan Fokus Kebijakan
65.16
Pembangunan Berkelanjutan
Dari gambar diatas dpt disimpulkan bahwa perlu meningkatkan faktor kesinergian
dan fokus kebijakan + Proses manajemen (titik terlemah dari gambar di atas) 46

47. 47

48. 48

49. Leverage of Attributes
(Faktor Pengungkit Kelompok Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal)
Leverage of Attributes
Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru
Insentif pemda dalam bentuk pemberian dana stimulan, dan keringanan biaya perijinan
Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru
Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Baru
Upaya Pemda untuk Peningkatan Teknologi, Manajemen dan Kelembagaan Lokal
Promosi Produk UKM dari Pemda
Attribute
Upaya Fasilitasi Permodalan dari Pemda
Pusat Layanan Investasi
Kampanye Peluang Berusaha
Keamanan
Kepastian Berusaha dan Hukum
Informasi Prospek Bisnis
Peraturan tentang Kemudahan Investasi
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100)
49

50. 1. Aspek Kelompok Sasaran
Thn Pelaksanaan
Faktor
No Strategi Rencana Tindak 0 0 1 1 1
Pengungkit
8 9 0 1 2
1 Promosi produk 1. Menyusun rencana • Menyusun rencana kerja komunikasi √ √
UKM dari Pemda komunikasi pemasaran pemasaran dan implementasi pemda
produk unggulan daerah dan dunia usaha
2. Kampanye produk • Kampanye melalui media elektronik, √ √ √ √
unggulan daerah secara cetak dan pameran dagang tunggal
terpadu • Temu usaha secara periodik antara √ √ √ √
stakeholder dunia usaha dan
pemerintah
• Labeling dan standarisasi produk √ √
UKM
2 Upaya Pemda 1. Fasilitasi • Pelatihan teknis dan pendampingan √ √ √
untuk peningkatan pengembangan bagi peningkatan teknologi UKM
teknologi, teknologi dan • Pendampingan dan konsultasi √ √ √
manajemen dan manajemen UKM manajemen usaha UKM
kelembagaan 2. Peningkatan kapasitas • Program Pemberdayaan Masyarakat √ √ √
kelembagaan daerah • Pelibatan tokoh masyarakat untuk √ √ √ √ √
dan pemberdayaan merubah pola pikir masyarakat dan
organisasi bisnis pemberdayaan masyarakat
masyarakat
3 Upaya fasilitasi Pengembangan sentra- • Memberikan bantuan modal kepada √ √
permodalan dari sentra UKM dan IKM para pelaku usaha
Pemda • Memperluas jaringan sentra-sentra √ √ √ √
produksi
50

51. Thn Pelaksanaan
No Faktor Pengungkit Strategi Rencana Tindak 0 0 1 1 1
8 9 0 1 2
4 Pusat pelayanan 1. Memberikan pelayanan • Membuat Investor Outreach Office √ √
investasi yang prima bagi investor (IOO)
2. Penguatan Investor • Perbaikan sistem lembaga dan √ √
Outreach Office (IOO) pelayanan keuangan
3. Meningkatkan dukungan • Pembuatan sistem informasi √ √
pemerintah setempat pelayanan investasi dengan
dalam menarik investor komputer
4. Menciptakan sistem • Meningkatkan kemampuan SDM √ √
lembaga keuangan dan pada instansi pemerintah dan Kadin/
pasar yang sehat, Asosiasi tentang regulasi dan potensi
dengan fokus pada usaha
potensi produk lokal
5 Kampanye peluang 1. Menciptakan perubahan • Mengadakan kampanye ekonomi √ √ √ √
berusaha paradigma berpikir produktif kepada masyarakat
masyarakat untuk • Kerjasama Pemda dan LSM dalam √ √ √ √
meningkatkan taraf pemberdayaan ekonomi masyarakat
hidup melalui • Mengadakan kampanye potensi
peningkatan ekonomi usaha di tingkat lokal/regionl/nasional
produktif dan internasional
2. Mengembangkan • Pembentukan klaster-sentra industri √ √ √ √ √
publikasi potensi usaha kecil
unggulan berbasis
kerajinan tangan
3. Menciptakan pekerjaan
baru dan merangsang √ √
kegiatan ekonomi
daerah
51

52. Thn
Faktor Pelaksanaan
No Strategi Rencana Tindak
Pengungkit 0 0 1 1 1
8 9 0 1 2
6 Keamanan 1. Menciptakan lingkungan • Pembangunan posko keamanan di √
yang aman bagi berbagai kawasan pusat usaha
pengembangan bisnis • Terbentuknya petugas keamanan √ √ √ √ √
2. Pengawasan lingkungan ramah-tanggap lingkungan
yang terpadu
7 Kepastian 1. Menciptakan stabilitas • Adanya peraturan yang jelas bagi √
berusaha dan yang kondusif investor
hukum 2. Menjamin kepastian • Pengadaan sarana dan prasarana √
berusaha bagi para keamanan
investor • Melakukan penyuluhan-penyuluhan √ √ √ √ √
hukum bagi masyarakat lokal
8 Fasilitasi pelatihan 1. Meningkatkan • Menyiapkan tenaga pendamping √
kewirausahaan kemampuan masyarakat (fasilitator) bagi pelaku usaha baru
bagi pelaku usaha bagi pemberdayaan • Fasilitasi pelatihan kewirausahaan
baru ekonomi bagi pelaku usaha baru √
2. Menyelenggarakan • Pelatihan pemberdayaan kelompok
pelatihan kewirausahaan UKM melalui pembentukan sentra
bagi pelaku usaha baru UKM √ √ √
3. Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
kewirausahaan
9 Insentif Pemda 1. Menciptakan • Fasilitasi dana stimulan kepada √ √
dalam bentuk kesempatan kerja bagi UKM/IKM
pemberian dana dunia usaha baru • Regulasi insentif untuk produk
stimulan, dan 2. Mendukung unggulan √ √
keringanan biaya pengengembangan 52
kewirausahaan oleh
masyarakat

53. Thn Pelaksanaan
No Faktor Pengungkit Strategi Rencana Tindak 0 0 1 1 1
8 9 0 1 2
10 Informasi prospek 1. Membuat gambaran • Temu bisnis √ √ √ √ √
bisnis rencana bisnis untuk • Membuat gambaran peluang √ √
kegiatan pengembangan investasi
UKM dan industri kecil • Mengikuti dan menyelenggarakan √ √ √ √ √
dan jasa serta pariwisata Pameran
2. Meningkatkan efektivitas • Membuat booklet dan leaflet √ √
pelaksanaan kegiatan • Pembuatan video prospek peluang √ √
promosi bisnis melalui investasi
berbagai jenis layanan • Membuat dan up dating website √ √ √ √ √
informasi dan kerjasama
promosi
11 Pendampingan dan 1. Mendorong partisipasi • Sosialisai antar pelaku bisnis lama √ √ √ √ √
monitoring bisnis masyarakat untuk dan baru
pelaku usaha baru membuka usaha sesuai • Kemitraan dan pendampingan oleh √ √ √
dengan potensi perusahaan besar dengan usaha
2. Menerapkan sistem baru
monitoring dan evaluasi • Publikasi perkembangan usaha √ √ √ √ √
bagi pelaku usaha baru secara periodik
dengan pendampingan • Pertemuan secara berkala √ √ √ √ √
membahas perkembangan
lingkungan usaha
12 Peraturan tentang Menciptakan peraturan • Kaji ulang & Penyusunan peraturan √
kemudahan yang jelas dan mudah tentang investasi
investasi dipahami • Publikasi buku-buku peraturan √ √
tentang investasi
• Sosialisasi peraturan tentang √ √
investasi
53

54. Thn
Faktor Pelaksanaan
No Strategi Rencana Tindak
Pengungkit 0 0 1 1 1
8 9 0 1 2
13 Kecepatan 1. Menciptakan sistem • Pengembangan pusat pelayanan √
pengurusan ijin perizinan terpusat perizinan (KPT).
bagi investasi baru 2. Memberikan • Pengadaan sarana dan prasarana √
kemudahan bagi pendukung
investor dalam • Penyusunan SOP √
pengurusan perizinan • Sosialisasi SOP
3. Memberikan • Pelatihan bagi staf pelayanan
pelayanan perizinan pengurusan izin investasi
yang tidak berbelit- √ √
belit, transparan,
mudah dan cepat
4. Meningkatkan
kemampuan SDM
yang terlibat dalam √ √ √
bidang perizinan
54