• Like
KONSEPPENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

  • 7,513 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
7,513
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
359
Comments
0
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. KONSEPPENGEMBANGANEKONOMI LOKAL 1
  • 2. PENENTU DAYA SAING NASIONAL STRATEGI PERUSAHAAN, STRUKTUR, DAN PERSAINGAN KONDISIKONDISI FAKTOR PERMINTAAN INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENDUKUNG MICHAEL PORTER, 1990
  • 3. PENENTU DAYA SAING INTERNASIONAL POLITISI DAN PEKERJA BIROKRAT LINGKUNGAN Dong-Sung Cho, 1994 BISNIS SUMBERDAYA YG DAYA SAING PERMINTAAN DIANUGERAHKAN INTERNASIONAL DOMESTIK INDUSTRI TERKAIT DAN INDUSTRI PENDUKUNG MANAGER PARA DANWIRAUSAHA INSINYUR WAN PROFESIONA PERISTIWA L PELUANG
  • 4. JANGAN HAMBURKANSUMBERDAYA ALAM KITA, SEBELUM RAKYATNYA MENGERTI 4
  • 5. PEMBANGUNAN WILAYAH TRANSFORMASI SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA Masyarakat Masyarakat Masyarakat Tradisional Berkembang Maju SDM Peningkatan Kapabilitas (Daya Saing, Daya Tarik dan Daya Lestari)TeknologiPrasaranaTanah SDA Sumatera, Kalimantan Jawa-Bali dan Papua, Mauku, NTTdan LH Kalimantan dan NTB Sulawesi dan Jawa Sumatera Berburu dan Berpindah Pertanian dan Manufaktur Sintesis dan Pengumpul dan Bertani Pertambangan dan Jasa Daur Ulang MANAJEMEN SUMBERDAYA
  • 6. Arah Pengembangan Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal Partisipatif  pelibatan stakeholders kunci Bottom-up Memiliki Logframe yg jelas KELOMPOK (Heksagonal PEL) PROSES SASARAN MANAJEMEN FAKTOR LOKASIMengintegrasikan sistem nilai yg PENGEMBANGANdisepakati bersama seluruh TATA EKONOMI WILAYAH BERKELANJUTANstakeholders PEMERINTAHANTerukur KESINERGIANTerintegrasi ke dlm SPPN PEMBANGUNAN DAN FOKUS KEBIJAKAN BERKELANJUTBerkelanjutan AN 6 6
  • 7. Definisi PELWorld Bank PEL sebagai proses yang dilakukan secara bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal.Blakely and Bradshaw PEL adalah proses dimana pemerintah lokal dan organsisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaanInternational Labour Organization (ILO) PEL adalah proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan secara umum, dengan menggunakan sumber daya local dan keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi.A. H. J. Helming PEL adalah suatu proses dimana kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) ekonomi pada suatu wilayah tertentu. Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik. 7
  • 8. N Pembuat Fokus Kelebihan Kelemahano Definisi1. The World Bank Meningkatkan daya saing Berorientasi bukan Tidak dijelaskan: Pertumbuhan ekonomi hanya kepada tujuan aspek kelokalannya yang berkelanjutan yaitu pertumbuhan Kelayakan lapangan Meningkatkan kualitas ekonomi dan kerja pertumbuhan ekonomi kesempatan kerja bagaimana proses Berorientasi kepada akan tetapi juga pelibatan stakeholder pemerataan kepada proses tersebut apakah harus partisipatif atau tidak. aspek lokasi dimana PEL tersebut dilaksanakan atau terjadi.2. Blakely dan Menciptakan lapangan Berorientasi bukan Tidak dijelaskan: Bradshaw pekerjaan hanya kepada tujuan Kelayakan lapangan akan tetapi juga kerja kepada proses keberlanjutan dari penciptaan lapangan pekerjaan tersebut. Aspek pemerataan aspek kelokalannya bagaimana proses pelibatan stakeholder tersebut apakah harus partisipatif atau tidak Tidak menjelaskan aspek lokasi 8
  • 9. N Pembuat Definisi Fokus Kelebihan Kelemahano3. ILO Proses harus Berorientasi kepada Tidak menjelaskan partisipatif output dan proses. keberlanjutan Lokasi PEL pada Pelibatan pembangunan wilayah tertentu stakeholder harus aspek pemerataan Menciptakan partisipastif aspek lokasi dimana lapangan pekerjaan Sifat kelokalan PEL tersebut yang layak ditunjukkan dari dilaksanakan atau terjadi. Merangsang penggunaan sumber kegiatan ekonomi daya local Aspek lokasi ditunjukkan bahwa PEL dilakukan pada wilayah tertentu.4. A. H. J. Helming Kemitraan antar Berorientasi kepada Tidak mencantumkan stakeholder output dan proses. keberlanjutan Kontrol lokal Aspek lokasi pembangunan Merangsang ditunjukkan bahwa Tidak menjelaskan pertumbuhan PEL dilakukan pada aspek pemerataan ekonomi dan wilayah tertentu. bagaimana proses lapangan pekerjaan Sifat kelokalan pelibatan stakeholder ditunjukkan dari tersebut apakah harus penggunaan sumber partisipatif atau tidak daya lokal Kelayakan lapangan kerja tersebut 9
  • 10. Definisi PEL Berdasarkan analisis thd kelebihan dan kelemahan dari beberapa definisi tentang PEL (a.l. Bank Dunia, ILO, Blakely & Bradshaw, dll) dan penyesuaian thd kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di Indonesia, PEL didefinisikan sbb. PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah. 10
  • 11. Fokus PELDefinisi PEL tersebut memfokuskan kepada:1. Peningkatan kandungan lokal;2. Pelibatan stakeholders secara substansial dalam suatu kemitraan strategis;3. Peningkatan ketahanan dan kemandirian ekonomi;4. Pembangunan bekeberlanjutan;5. Pemanfaatan hasil pembangunan oleh sebagian besar masyarakat lokal;6. Pengembangan usaha kecil dan menengah;7. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai secara inklusif;8. Penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia;9. Pengurangan kesenjangan antar golongan masyarakat, antar sektor dan antar daerah;10. Pengurangan dampak negatif dari kegiatan ekonomi terhadap lingkungan. 11
  • 12. Dimensi PELDimensi atau batasan PEL adalah sebagai berikut:(1) Pengertian lokal yang terdapat dalam definisi PEL tidak merujuk pada batasan wilayah administratif tetapi lebih pada peningkatan kandungan komponen lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lokal.(2) PEL sebagai inisiatif daerah yang dilakukan secara partisipatif.(3) PEL menekankan pada pendekatan pengembangan bisnis, bukan pada pendekatan bantuan sosial yang bersifat karikatif.(4) PEL bukan merupakan upaya penanggulangan kemiskinan secara langsung.(5) PEL diarahkan untuk mengisi dan mengoptimalkan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pengembangan wilayah, pewilayahan komoditas, tata ruang, atau regionalisasi ekonomi. 12
  • 13. Tujuan dan Sasaran PEL1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis.3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal.4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan.5. Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB.6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah.8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal. 13
  • 14. Heksagonal PEL Kelompok Sasaran Proses Manajemen Faktor Lokasi Pengembangan Ekonomi Wilayah BerkelanjutanTataKepemerintahan Kesinergian dan Fokus Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 14
  • 15. Faktor 3 Faktor 1 Faktor 1 Indikator 1 Indikator … Indikator n Faktor 2 15
  • 16. Kelompok Sasaran Pelaku usaha lokalInvestor Luar Pelaku usaha baru 16
  • 17. Kelompok Sasaran• Investor luar: – Peraturan ttg kemudahan investasi, informasi prospek bisnis, kapasitas berusaha dan hukum, keamanan, kampanye, pusat pelayanan investasi• Pelaku Usaha Lokal : – Modal, promosi, peningkatan teknologi, manajemen & kelembagaan• Pelaku Usaha Baru: – Pelatihan kewirausahaan, pendampingan & monitoring, insentif, kecepatan ijin 17
  • 18. Faktor Lokasi Faktor Lokasi TerukurFaktor Lokasi Tidak Faktor Lokasi Tidak Terukur Individual Terukur Pelaku Usaha 18
  • 19. FAKTOR LOKASI• Faktor lokasi terukur: – Akses ke dan dari lokasi, akses ke pelabuhan laut dan udara, sarana transportasi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur energi, ketersediaan air bersih, tenaga kerja trampil,Jml Lembaga Keuangan lokal,• Faktor lokasi tdk terukur untuk dunia usaha: – Peluang kerjasama, Lembaga Penelitian• Faktor lokasi tidak terukur individual: – Kualitas: pemukiman, lingkungan, fasilitas pendidikan dan pelatihan, pelayanan kesehatan, fasos & fasum, etos kerja SDM 19
  • 20. KETERKAITAN DAN FOKUS KEBIJAKAN Perluasan Ekonomi Pembangunan Pemberdayaan Wilayah Masyarakat Pengembangan Komunitas 20
  • 21. Keterkaitan dan Fokus Kebijakan• Perluasan Ekonomi: – Kebijakan: investasi, promosi, persaingan usaha, peran Perusahaan Daerah, jaringan usaha, informasi tenaga kerja, pengembangan keahlian• Pemberdayaan Masy. & Pengembangan Komunitas – Kebijakan: Pemberdayaan Masyarakat berbasis kemitraan swasta, pengurangan kemiskinan• Pembangunan Wilayah – Kebijakan: kwsn ind, pusat pertumbuhan, pengemb. Komunitas, kerjasama antar daerah, tata ruang PEL, jaringan usaha antar sentra, sistem industri berkelanjutan 21
  • 22. PEMBANGUNANBERKELANJUTAN Ekonomi Sosial Lingkungan 22
  • 23. Pembangunan Berkelanjutaan• Ekonomi: – Pengembangan Industri pendukung, perusahaan dgn Business Plan, perusahaan dgn inovasi• Sosial – Kontribusi thd kesejahteraan, PEL & adat/kelembagaan lokal• Lingkungan – Penerapan amdal, daur ulang, kebijakan Konservasi Sumber Daya Alam 23
  • 24. TATA KEPEMERINTAHAN Kemitraan Pemerintah dan Dunia Usaha Reformasi Pengembangan Sektor Publik Organisasi 24
  • 25. Tata Kepemerintahaan• Kemitraan Pemerintah & dunia usaha: – Kemitraan: infrastruktur,promosi & perdagangan, pembiayaan• Reformasi Sektor Publik – Reformasi: sistem insentif, restrukturisasi organisasi pemerintahan, prosedur pelayanan publik• Pengembangan Organisasi – asosiasi industri: status, peran, manfaat 25
  • 26. PROSES MANAJEMEN Diagnosis Partisipatif Monitoring dan Perencanaan Evaluasi dan Partisipatif Implementasi Partisipatif 26
  • 27. Proses Manajemen• Diagnosa secara partisipatif – Analisis & Pemetaan: potensi ekonomi, daya saing, kondisi politis lokal, serta identifikasi stakeholder• Perencanaan dan Implementasi secara partisipatif – Diagnosis vs perencanaan, jumlah stakeholder, sinkronisasi (sektoral&spasial), implementasi vs perencanaan• Monev secara partisipatif – Keterlibatan stakeholder: indikator & monev, frekuensi: monev & diskusi pemecahan masalah, hasil monev vs perencanaan yg akan datang 27
  • 28. Identifikasi Pengembangan TAHAP Stakeholder dan Penguatan I KemitraanPenetapan Pemetaan Faktor Analisis Pengumpulan TAHAP StatusPengungkit Data Data II PEL PEL Penyusunan Rencana Tindak dan Adopsi dalam Pembiayaan Dokumen Rencana Daerah Penyusunan Rencana Bisnis RPJMD TAHAP III RKPD APBD Pelaksanaan TAHAP PEL IV Monitoring dan TAHAP Evaluasi 28 V
  • 29. Tahapan Revitalisasi PEL1. Pengembangan dan Penguatan Kemitraan Strategis PEL.2. Kajian Cepat Status PEL.3. Penyusunan Rencana dan Anggaran.4. Pelaksanaan.5. Monitoring dan Evaluasi. 29
  • 30. Langkah 1 Identifikasi Stakeholder• Tujuan:Mengindentifikasi stakeholder kunci yang berperan dalam mempengaruhi dan yang terkena dampak suatu kebijakan dalam pengembangan ekonomi lokal• Output:Diketahuinya stakeholder kunci dalam pengembangan ekonomi lokal• Caranya: melalui forum KPEL (bila ada) atau Bappeda dan asosiasi/forum bisnis 30
  • 31. Langkah 2Pembentukan dan Pengembangan Forum Kemitraan PEL• Tujuan:Membangun kemitraan strategis antara pemerintah-dunia usaha pada daerah yang belum membentuk forum kemitraan PEL, dan memperluas keanggotaan forum kemitraan PEL pada daerah yang sudah memiliki forum kemitraan PEL• Output:Dibentuk dan diperluasnya forum kemitraan PEL• Peran forum adalah; – Membantu pemerintah dalam menyusun rencana dan anggaran yg berkaitan dgn PEL – Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi lokal – Memberi masukan dan saran kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan PEL 31
  • 32. Tahap II Kajian Cepat Status PELLangkah 3 Pengumpulan Data• Tujuan:Mengumpulkan data dasar PEL maupun data yang sesuai dengan kuesioner• Output:Terkumpulnya data dan informasi tentang PEL• Caranya : melalui FGD mengisi instrumen tersedia 32
  • 33. Langkah 4 Analisis Data• Tujuan:Menganalisis data dengan menggunakan Rapid Assessment Techniques for Local Economic Development (RALED)• Output:Hasil Analisis PEL 33
  • 34. Langkah 5 Pemetaan Status PEL• Tujuan:Memetakan status PEL pada suatu wilayah ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah• Output:Status PEL suatu wilayah ataupun status PEL suatu komoditi pada suatu wilayah• Hasilnya: – Peta aspek PEL : < 50% buruk, 50-75% baik, > 75% sangat baik. – Peta status PEL komoditas/wilayah 34
  • 35. Langkah 6Identifikasi Faktor Pengungkit PEL• Tujuan: Mengidentifikasi faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen dari Heksagonal PEL• Output: Faktor pengungkit dari setiap aspek/komponen Heksagonal PEL 35
  • 36. Tahap III Penyusunan Rencana dan AnggaranLangkah 7 Penyusunan Rencana Tindak dan Pembiayaan PELTujuan: Menyusun rencana tindak PEL dan anggarannya berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya secara partisipatif.Output: Rencana tindak PEL dan anggaran partisipatif terutama faktor pengungkit menjadi prioritas.Rencana tindak dimaksud: di sektor pemerintah setiap SKPD menyusun rencana tindak secara terpadu dgn SKPD lain dgn dikoordinasikan oleh Bappeda. 36
  • 37. Langkah 8 Penyusunan Rencana Bisnis• Tujuan: Menyusun rencana bisnis berdasarkan faktor pengungkit PEL yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan organisasi masyarakat madani• Output: Rencana bisnis PEL 37
  • 38. Langkah 9 Integrasi ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah• Tujuan: Memasukkan rencana tindak dan rencana bisnis ke dalam dokumen perencanaan daerah baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah• Output: Dokumen perencanaan daerah yang telah memuat rencana tindak dan rencana bisnis PEL 38
  • 39. Langkah 10 Pelaksanaan PEL• Tujuan: Melaksanakan rencana tindak dan rencana bisnis PEL yang telah disusun oleh seluruh pemangku kepentingan kunci sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka• Output: Kebijakan yang mendukung PEL 39
  • 40. Tahap V Monitoring dan Evaluasi PELLangkah 11 Monitoring dan Evaluasi PEL• Tujuan: Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PEL secara partisipatif oleh seluruh pemangku kepentingan kunci• Output: Pembangunan ekonomi wilayah yang berkelanjutan 40
  • 41. Contoh Analisis Kab. Serang 41
  • 42. KASUS SERANG : Tahap II Contoh Instrumen Kajian Cepat 1. KELOMPOK SASARAN No Indikator Skala Buruk Baik Nilai 1. Peraturan (Perda/Perkada/SK Ka. 0 = 0 - 1 item peraturan SKPD) tentang kemudahan investasi 1 = 2 - 3 item peraturan dalam bentuk (item); 2 = ? 4 item peraturan 0 2 a. Insentif fiskal b. Penyederhanaan perijinan c. Penyediaan lokasi/lahan d. Ketenagakerjaan 2. Informasi prospek bisnis 0 = tidak tersedia (buku/booklet/leaflet peluang 1 = tersedia tetapi kurang investasi, official web site) informatif/lengkap/tidak mutakhir 0 2 2 = tersedia dan informatif, lengkap dan mutakhir 3. Kepastian berusaha dan hukum (a.l. 0 = tidak ada (sering ijin lokasi usaha, tata ruang, terjadi perubahan arbitrase, persaingan usaha, kebijakan, lemahnya peradilan niaga) penegakan hukum) 1 = ada (tidak terjadi 0 1 perubahan kebijakan, ada penegakan hukum) 4. Keamanan (penjarahan, konflik 0 = Tidak ada sosial, premanisme dan buruh 1 = ada intesitas 2x/thn mogok) 2 = ada intensitas > 2x/th 2 0 42
  • 43. Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan Promosi Produk UKM dari Pemda Upaya Pemda untuk Peningkatan Upaya Fasilitasi Permodalan dari Kepastian Berusaha dan Hukum Kecepatan pengurusan ijin bagi Pendampingan dan monitoring Peraturan tentang Kemudahan pemberian dana stimulan, dan Kampanye Peluang Berusaha Insentif pemda dalam bentuk Teknologi, Manajemen dan keringanan biaya perijinan Informasi Prospek Bisnis bisnis pelaku usaha baru Pusat Layanan Investasi bagi Pelaku Usaha Baru > KELOMPOK SASARAN Attributes Kelembagaan LokalPEL V investasi baru Abbreviation Keamanan Investasi PemdaKELOMPOK SASARAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1Reference PELGOOD - best attribute values 2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2BAD - worst attribute values 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0UP - half good, half bad 2 2 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0DOWN - opposite to UP 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 1 2Anchor PEL 2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 0 2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 0 0 2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 0 0 0 2 2 1 0 2 2 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 2 1 2 0 0 0 2 0 0 1 1 1 2 2 1 2 0 0 0 2 0 2 1 1 1 2 2 1 2 0 0 0 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2 0 0 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2 0 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 0 2 2 1 1 1 2 2 1 2User-entered scoring error limits per attribute:(score is expected to be in interval score-Emin to score+Emax)EminEmaxDEFAULT 95% probability scoring error limits:set at 20% of full attribute scaleError limit above or below score 0.2476 0.2649 0.2394 0.209 0.2598 0.2435 0.2615 0.2136 0.28095 0.2811(assumes 0 mean Normal error distribution) 43
  • 44. RAPFISH Ordination - Monte Carlo Scatter Plot RAPFISH Ordination - Monte Carlo Scatter Plot 60 40 Other Distingishing Features 20 0 0 20 40 60 80 100 120 -20 -40 -60 Fisheries Sustainability 44
  • 45. Diagram Layang Layang Hasil Analisis PEL No Dimensi/Aspek Nilai PEL Indeks 1 Kelompok Sasaran 2 Faktor Lokasi 3 Kesinergian dan Fokus Kebijakan 4 Pembangunan Berkelanjutan 5 Tata Pemerintahan 6 Proses Manajemen Status Pengembangan Ekonomi Lokal Kab/Kota Kelompok Sasaran 100 80 60 Proses Manajemen Faktor Lokasi 40 20 0 Tata Pemerintahan Kesinergian dan Fokus Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 45
  • 46. Diagram Layang Layang Hasil Analisis PEL KASUS KABUPATEN SERANG Status Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Serang Kelompok Sasaran 100 80 62.78 60 Proses Manajemen Faktor Lokasi 40 51.13 57.43 20 0 48.21 57.99 Tata Pemerintahan Kesinergian dan Fokus Kebijakan 65.16 Pembangunan BerkelanjutanDari gambar diatas dpt disimpulkan bahwa perlu meningkatkan faktor kesinergiandan fokus kebijakan + Proses manajemen (titik terlemah dari gambar di atas) 46
  • 47. 47
  • 48. 48
  • 49. Leverage of Attributes(Faktor Pengungkit Kelompok Sasaran Pengembangan Ekonomi Lokal) Leverage of Attributes Kecepatan pengurusan ijin bagi investasi baru Insentif pemda dalam bentuk pemberian dana stimulan, dan keringanan biaya perijinan Pendampingan dan monitoring bisnis pelaku usaha baru Fasilitasi Pelatihan Kewirausahaan bagi Pelaku Usaha Baru Upaya Pemda untuk Peningkatan Teknologi, Manajemen dan Kelembagaan Lokal Promosi Produk UKM dari PemdaAttribute Upaya Fasilitasi Permodalan dari Pemda Pusat Layanan Investasi Kampanye Peluang Berusaha Keamanan Kepastian Berusaha dan Hukum Informasi Prospek Bisnis Peraturan tentang Kemudahan Investasi 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100) 49
  • 50. 1. Aspek Kelompok Sasaran Thn Pelaksanaan FaktorNo Strategi Rencana Tindak 0 0 1 1 1 Pengungkit 8 9 0 1 2 1 Promosi produk 1. Menyusun rencana • Menyusun rencana kerja komunikasi √ √ UKM dari Pemda komunikasi pemasaran pemasaran dan implementasi pemda produk unggulan daerah dan dunia usaha 2. Kampanye produk • Kampanye melalui media elektronik, √ √ √ √ unggulan daerah secara cetak dan pameran dagang tunggal terpadu • Temu usaha secara periodik antara √ √ √ √ stakeholder dunia usaha dan pemerintah • Labeling dan standarisasi produk √ √ UKM 2 Upaya Pemda 1. Fasilitasi • Pelatihan teknis dan pendampingan √ √ √ untuk peningkatan pengembangan bagi peningkatan teknologi UKM teknologi, teknologi dan • Pendampingan dan konsultasi √ √ √ manajemen dan manajemen UKM manajemen usaha UKM kelembagaan 2. Peningkatan kapasitas • Program Pemberdayaan Masyarakat √ √ √ kelembagaan daerah • Pelibatan tokoh masyarakat untuk √ √ √ √ √ dan pemberdayaan merubah pola pikir masyarakat dan organisasi bisnis pemberdayaan masyarakat masyarakat 3 Upaya fasilitasi Pengembangan sentra- • Memberikan bantuan modal kepada √ √ permodalan dari sentra UKM dan IKM para pelaku usaha Pemda • Memperluas jaringan sentra-sentra √ √ √ √ produksi 50
  • 51. Thn PelaksanaanNo Faktor Pengungkit Strategi Rencana Tindak 0 0 1 1 1 8 9 0 1 24 Pusat pelayanan 1. Memberikan pelayanan • Membuat Investor Outreach Office √ √ investasi yang prima bagi investor (IOO) 2. Penguatan Investor • Perbaikan sistem lembaga dan √ √ Outreach Office (IOO) pelayanan keuangan 3. Meningkatkan dukungan • Pembuatan sistem informasi √ √ pemerintah setempat pelayanan investasi dengan dalam menarik investor komputer 4. Menciptakan sistem • Meningkatkan kemampuan SDM √ √ lembaga keuangan dan pada instansi pemerintah dan Kadin/ pasar yang sehat, Asosiasi tentang regulasi dan potensi dengan fokus pada usaha potensi produk lokal5 Kampanye peluang 1. Menciptakan perubahan • Mengadakan kampanye ekonomi √ √ √ √ berusaha paradigma berpikir produktif kepada masyarakat masyarakat untuk • Kerjasama Pemda dan LSM dalam √ √ √ √ meningkatkan taraf pemberdayaan ekonomi masyarakat hidup melalui • Mengadakan kampanye potensi peningkatan ekonomi usaha di tingkat lokal/regionl/nasional produktif dan internasional 2. Mengembangkan • Pembentukan klaster-sentra industri √ √ √ √ √ publikasi potensi usaha kecil unggulan berbasis kerajinan tangan 3. Menciptakan pekerjaan baru dan merangsang √ √ kegiatan ekonomi daerah 51
  • 52. Thn Faktor PelaksanaanNo Strategi Rencana Tindak Pengungkit 0 0 1 1 1 8 9 0 1 26 Keamanan 1. Menciptakan lingkungan • Pembangunan posko keamanan di √ yang aman bagi berbagai kawasan pusat usaha pengembangan bisnis • Terbentuknya petugas keamanan √ √ √ √ √ 2. Pengawasan lingkungan ramah-tanggap lingkungan yang terpadu7 Kepastian 1. Menciptakan stabilitas • Adanya peraturan yang jelas bagi √ berusaha dan yang kondusif investor hukum 2. Menjamin kepastian • Pengadaan sarana dan prasarana √ berusaha bagi para keamanan investor • Melakukan penyuluhan-penyuluhan √ √ √ √ √ hukum bagi masyarakat lokal8 Fasilitasi pelatihan 1. Meningkatkan • Menyiapkan tenaga pendamping √ kewirausahaan kemampuan masyarakat (fasilitator) bagi pelaku usaha baru bagi pelaku usaha bagi pemberdayaan • Fasilitasi pelatihan kewirausahaan baru ekonomi bagi pelaku usaha baru √ 2. Menyelenggarakan • Pelatihan pemberdayaan kelompok pelatihan kewirausahaan UKM melalui pembentukan sentra bagi pelaku usaha baru UKM √ √ √ 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kewirausahaan9 Insentif Pemda 1. Menciptakan • Fasilitasi dana stimulan kepada √ √ dalam bentuk kesempatan kerja bagi UKM/IKM pemberian dana dunia usaha baru • Regulasi insentif untuk produk stimulan, dan 2. Mendukung unggulan √ √ keringanan biaya pengengembangan 52 kewirausahaan oleh masyarakat
  • 53. Thn PelaksanaanNo Faktor Pengungkit Strategi Rencana Tindak 0 0 1 1 1 8 9 0 1 210 Informasi prospek 1. Membuat gambaran • Temu bisnis √ √ √ √ √ bisnis rencana bisnis untuk • Membuat gambaran peluang √ √ kegiatan pengembangan investasi UKM dan industri kecil • Mengikuti dan menyelenggarakan √ √ √ √ √ dan jasa serta pariwisata Pameran 2. Meningkatkan efektivitas • Membuat booklet dan leaflet √ √ pelaksanaan kegiatan • Pembuatan video prospek peluang √ √ promosi bisnis melalui investasi berbagai jenis layanan • Membuat dan up dating website √ √ √ √ √ informasi dan kerjasama promosi11 Pendampingan dan 1. Mendorong partisipasi • Sosialisai antar pelaku bisnis lama √ √ √ √ √ monitoring bisnis masyarakat untuk dan baru pelaku usaha baru membuka usaha sesuai • Kemitraan dan pendampingan oleh √ √ √ dengan potensi perusahaan besar dengan usaha 2. Menerapkan sistem baru monitoring dan evaluasi • Publikasi perkembangan usaha √ √ √ √ √ bagi pelaku usaha baru secara periodik dengan pendampingan • Pertemuan secara berkala √ √ √ √ √ membahas perkembangan lingkungan usaha12 Peraturan tentang Menciptakan peraturan • Kaji ulang & Penyusunan peraturan √ kemudahan yang jelas dan mudah tentang investasi investasi dipahami • Publikasi buku-buku peraturan √ √ tentang investasi • Sosialisasi peraturan tentang √ √ investasi 53
  • 54. Thn Faktor PelaksanaanNo Strategi Rencana Tindak Pengungkit 0 0 1 1 1 8 9 0 1 213 Kecepatan 1. Menciptakan sistem • Pengembangan pusat pelayanan √ pengurusan ijin perizinan terpusat perizinan (KPT). bagi investasi baru 2. Memberikan • Pengadaan sarana dan prasarana √ kemudahan bagi pendukung investor dalam • Penyusunan SOP √ pengurusan perizinan • Sosialisasi SOP 3. Memberikan • Pelatihan bagi staf pelayanan pelayanan perizinan pengurusan izin investasi yang tidak berbelit- √ √ belit, transparan, mudah dan cepat 4. Meningkatkan kemampuan SDM yang terlibat dalam √ √ √ bidang perizinan 54