PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia

on

  • 1,570 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,570
Views on SlideShare
1,570
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
58
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia PKn - Sistem Pemerintahan Indonesia Presentation Transcript

  • KELOMPOK 4, KELAS XII-IPA 2 : 1. 2. 3. 4. 5. 6. DAINTY UTAMI FRISKA HUSNUL MIRANTI RAMADHANI SARDIMAN RAUDATHUL MARDIAH YONIKA ANABELLA
  • Pengertian Pemerintahan SISTEM PEMERINTAHAN Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara Bentuk Pemerintahan Sistem Pemerintahan Amerika Serikat Inggris Republik Rakyat Cina
  • 1. Sistem Pemerintahan Di Berbagai Negara a. Pengertian Pemerintahan 1. Dalam arti luas (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif). 2. Dalam arti sempit (badan eksekutif beserta jajarannya) 3. Menurut Utrecht, punya pengertian yang tidak sama :  Pemerintahan sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah (badan legislatif, eksekutif dan yudikatif).  Pemerintahan sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa, misalnya raja, presiden, atau Yang Dipertuan Agung (Malaysia).  Pemerintahan dalam arti kepala negara (presiden) bersama dengan kabinetnya.
  • Lanjutan …………. Pemerintahan (governing) menurut Kooiman, merupakan proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat. Pola penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini : 1. Proses koordinasi (coordinating), 2. Pengendalian (steering), 3. Pemengaruhan (influencing), dan 4. Penyeimbangan (balancing).
  • b. Bentuk Pemerintahan Bentuk Pemerintahan Klasik Ajaran Plato (429 - 347SM)  Aristokrasi,  Timokrasi,  Oligarki,  Demokrasi,  Tirani. Ajaran Aristoteles (384 - 322 SM)  Monarki,  Tirani,  Aristokrasi,  Oligarki,  Politeia,  Demokrasi.
  • Lanjutan …………. Ajaran Polybios (204-122 SM) SKEMA TEORI SIKLUS POLYBIOS MONARKI OKHLOKRASI TIRANI DEMOKRASI ARISTOKRASI OLIGARKI
  • Lanjutan …………. BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI REPUBLIK  Absolut  Absolut  Konstitusional  Konstitusional  Parlementer  Parlementer
  • c. Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Parlementer Adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Pada sistem parlementer, hubungan antara eksekutif dan parlemen sangat erat. Hal ini, karena adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari parlemen.
  • Lanjutan …………. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Parlementer 1. Raja/ratu atau presiden adalah sebagai kepala negara. 2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. 3. Badan legislatif/parlemen anggotanya dipilih melalui pemilu. 4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. 5. Dalam sistem dua partai, pembentuk kabinet dan sekaligus sebagai perdana menteri adalah ketua partai politik yang memenangkan pemilu, yg kalah berlaku sebagai pihak oposisi. 6. Dalam sistem banyak partai, kabinet harus membentuk koalisi, karena harus mendapat dukungan kepercayaan dari parlemen. 7. Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka kepala negara akan membubarkan parlemen.
  • Lanjutan …………. Sistem Pemerintahan Presidensial Kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan rakyat. Dasar hukum kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Dalam Praktiknya, sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesqueu secara murni melalui pemisahan kekuasaaan (Separation of Power ). Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of Power).
  • Lanjutan …………. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial 1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. 2. Kabinet dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Presiden tak dapat membubarkan parlemen 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai lembaga perwakilan. 6. Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen.
  • Lanjutan …………. Menurut Rod Hague, pada sistem pemerintahan presidensial terdiri dari 3 (tiga) unsur : 1. Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. 2. Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan (menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang). 3. Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara eksekutif dan legislatif.
  • Lanjutan …………. Model Sistem Pemerintahan Lain : Sistem Pemerintahan Referendum Di Negara Swiss, dimana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk : 1. Referandum Obligatoir, 2. Referendum Fakultatif, 3. Referandum Konsultatif. Sistem Parlemen : a. Satu Kamar b. Dua Kamar  Federalisme  Kebangsawanan
  • Penugasan Praktik Kewarganegaraan 2 Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran, majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian lakukan hal-hal berikut : 1. Rumuskan kembali pemahaman tentang “Sistem Pemerintahan” dalam penyelenggaraan kehidupan negara ! 2. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan parlementer di Inggris dianggap yang tertua ! 3. Berikan alasan penjelasan, mengapa di Amerika yang dulu bekas jajahan Inggris dalam pemerintahannya menerapkan sistem presidential ! 4. Tuliskan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kelebihan sistem pemerintahan parlementer ! 5. Berikan alasan penjelasan, mengapa sistem pemerintahan referandum lebih tepat diterapkan pada negara kecil semacam Swiss ! 6. Tuliskan hal-hal yang mendukung sehingga suatu negara lebih memilih menerapkan sistem parlemen satu atau dua kamar !
  • d. Sistem Pemerintahan di Beberapa Negara Sistem Pemerintahan Amerika Serikat PARLEMEN (LEGISLATIF) ATAU KONGGRES BADAN PERWAKILAN SENAT PEMILIHAN UMUM R A K Y A T Keterangan : : Checking Power With Power MAHKAMAH AGUNG (YUDIKATIF) TETAP P E M I L I H PRESIDEN (EKSEKUTIF) PEMILIHAN UMUM
  • Sistem Pemerintahan Inggris PERDANA MENTERI DEWAN MENTERI-MENTERI (KABINET) PARLEMEN Pemilihan Umum Artikulasi Kepentingan PEMILIH Keterangan : : Mosi tidak percaya dari pihak Legislatif (Parlemen) kepada Pemerintah (Eksekutif). : Pertanggungjawaban dari pihak Eksekutif (PM dan Kabinetnya) kepada parlemen (legislatif).
  • Sistem Pemerintahan Republik Rakyat Cina Konferensi Negara Tertinggi Dewan Negara : Perdana Menteri 15 Wakil Perdana Menteri, Sekretaris Jenderal, Menterimenteri, dan Kepala49 Kepala Komisi Kementerian dan Komisi Ketua Dewan Pertahanan Nasional Komisi Tetap Konggres Rakyat Nasional Mahkamah Rakyat Tertinggi Kejaksaan Rakyat Tertinggi Tingkat Provinsi : 21 Provinsi, 5 wilayah otonom, dan 2 kota yang diperintah secara langsung Dewan-Dewan Rakyat Daerah-daerah Istimewa dan chou otonom Konggres-konggres Rakyat PengadilanPengadilanRak yat Tertinggi Kejaksaan Rakyat PengadilanPengadilan Rakyat Menengah Kejaksaan Rakyat Tingkat Kabupaten : 2,291 unit, 1,978 hsien, 177 Kotamadya, 58 hsien otonom, dan 78 unit lain
  • Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945 SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA Struktur Ketatanegaraan Kelebihan dan Kelemahan Pengaruh suatu sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain Perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan negara RI dengan negara lain
  • Sistem Pemerintahan Negara RI Menurut UUD 1945 Menurut UUD 1945, bahwa sistem pemerintahan Negara R.I. menganut sistem distribution of power. Dengan argumentasi, bahwa UUD 1945 : 1. Tidak membatasi secara tajam, bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi/badan tertentu yang tidak boleh saling campur tangan. 2. Tidak membatasi kekuasaan itu dibagi atas 3 bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh 3 organ saja. 3. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR, pasal 1 ayat 2, kepada lembaga negara lainnya.
  • Pokok-pokok Sistem Pemerintahan R.I. 1. Bentuk negara kesatuan dgn prinsip otonomi yang luas. 2. Bentuk pemerintahan adalah republik, sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial. 3. Pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden yang merangkap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 4. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta bertanggung jawab kepada presiden. 5. Parlemen terdiri atas 2 bagian (bikameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) & Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
  • Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sebelum dan Setelah Amandemen UUD 1945 Masa Orde Baru (Sebelum amandemen UUD 1945) Masa Reformasi (Setelah Amandemen UUD 1945) Indonesia adalah negara hukum (rechtssaat) Negara Indonesia adalah negara Hukum. Sistem Konstitusional Sistem Konstitusional Kekuasaan negara tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan negara tertinggi di Tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Presiden ialah penyelenggara peme-rintah Negara yang tertinggi menurut UUD. Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD. Presiden tidak bertanggungjawab ke-pada Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri negara ialah pembantu Presiden, Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak ber-tanggungjawab menteri negara tidak ber-tanggungjawab kepada Dewan Perwa-kilan Rakyat. kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas.
  • Struktur Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 JIWA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA PANCASILA PEMBUKAAN UUD 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MPR MA BPK DPR PRESIDEN DPA
  • Setelah Amandemen UUD 1945 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MPR BPK PRESIDEN DPD DPR WAPRES Legislatif Eksekutif KEHAKIMAN MK MA KY Yudikatif
  • Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara R.I. Sistem Pemerintahan Presidensial Negara R.I. No Kelebihan Kelemahan 1. Adanya kepastian dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Masih ada oknum aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) yang belum bekerja secara profesional. 2. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. MPR yang terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah dan Utusan golongan, merupakan lembaga negara yang sarat dengan muatan politis sehingga keputusan maupun ketetapanketetapannya sangat bergantung kepada konstelasi politik rezim yang berkuasa pada saat itu.
  • Lanjutan …………. 3. Jabatan Presiden (eksekutif) tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan DPR. Presiden dengan DPR bekerja sama dalam pembuatan Undang-Undang. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh, sehingga ada kecenderungan eksekutif lebih dominan bahkan dapat mengarah ke otoriter. Demikian juga pada masa orde baru, meskipun ada lembaga-lembaga negara lain namun kurang berfungsi sebagaimana mestinya. 4. Jalannya Pemerintahan cenderung lebih stabil karena program-program relatif lancar dan tidak terjadi krisis kabinet. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Jika para menteri tidak terdiri dari orang-orang yang jujur, bersih dan profesional, program-program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis (berpihak kepada rakyat).
  • 2. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Yang Berlaku di Indonesia dengan Negara Lain a. Pengaruh Suatu Sistem Pemerintahan Yang Dianut Suatu Negara Terhadap Negara Lain Penerapan sistem pemerintahan negara-negara di dunia, tidaklah sama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan politik yang berkembang di negara bersangkutan. Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer mrp dua model sistem pemerintahan yg banyak dijadikan acuan banyak negara. Dalam perkembangannya sistem presidential Amerika banyak dijadikan acuan antara lain oleh ; Filipina, Brazil, Indonesia dan Argentina. Sedangkan sistem parlementer Inggris, antara lain oleh ; India, Jepang, Malaysia dan Australia.
  • Faktor Sejarah No Negara Induk Negara Dalam Hubungan Sejarah Sistem Pemerintahan 1. Perancis Kamerun, Chad, Kaledonia Baru, Kamboja, Republik Afrika Tengah, Aljazair, Burundi dan lain-lain. Parlementer 2. Inggris Kanada, Afrika Selatan, Selandia Baru, Australia, India, dan lain-lain. Parlementer 3. Rusia/ Uni Soviet Kuba, Korea Utara, Vietnam, RRC, Ukraina, Bulgaria dan lain-lain. Presidensial 4. Amerika Serikat Filipina, Irak, Afghanistan, dan lain-lain. Presidensial 5. Spanyol Argentina, Bolivia, Chili, Ecuador, Guetamala, dan lainlain. Presidensial
  • Faktor Ideologi Berdasarkan faktor ideologi ( fasisme, individualisme dan sosialisme/ komunisme), dapat berpengaruh terhadap pemerintahn suatu negara. Pasca perang dunia kedua, fasisme hancur dan muncul perseteruan ideologi besar untuk memperebutkan pengaruhnya. No 1. 2. Negara Induk Dalam Hubungan Ideologi Sistem Pemerintahan Amerika Serikat Inggris, Perancis, Italia, (Liberal) Kanada, Australia, Jerman, Korea Selatan, dll. Presidensial atau Parlementer dengan lebih satu parti Uni Soviet (Komunis) Albania, Rumania, Cekoslovakia, Bulgaria, Ukraina, Rusia, RRC, Kuba, Korea Utara, Vietnam, dll. Presidential hanya dengan satu partai tunggal komunis
  • b. Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia dengan Negara Lain Negara-negara lain Prancis  Kedudukan eksekutif (Presiden) kuat, karena dipilih langsung oleh rakyat.  Kepala negara dipegang Presiden dengan masa jabatan selama 7 tahun.  Presiden diberikan wewenang untuk bertindak pada masa darurat dalam menyelesaikan krisis.  Jika terjadi pertentangan antara kabinet dengan legislatif, presiden boleh membubarkan legislatif.  Jika suatu undang-undang yang telah disetujui legislatif namun tidak disetujui Presiden, maka dapat diajukan langsung kepada rakayat melalui referandum atau diminta pertimbangan dari Majelais Konstitusional.  Penerimaan mosi dan interpelasi dipersukar, misalnya sebelum sebuah mosi boleh diajukan dalam sidang badan legislatif, harus didukung oleh 10% dari jumlah anggota badan itu.
  • Lanjutan …………. Negara-negara lain India 1. Badan eksekutif terdiri dari seorang presiden sebagai kepala negara dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. 2. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota-anggota badan legislatif baik di pusat maupun di negara-negara bagian. 3. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sangat mirip dengan Inggris dengan model Cabinet Government. 4. Pemerintah dapat menyatakan “keadaan darurat” dan pembatasan-pembatasan kegiatan bagi para pelaku politik dan kegiatan media masa agar tidak mengganggu usaha pembangunannya.
  • 3. Sikap Warga Negara Terhadap Pelaksanaan Sistem Pemerintahan R.I. Hal-hal yang harus dilakukan warga negara sebagai sikap peduli terhadap penyelenggaraan negara : 1. Mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat 2. Berpartisipasi aktif pada proses demokratisasi yang dijalankan pemerintah 3. Memberikan kritik, saran dan masukan yang bersifat konstruktif terhadap kebijakan pemerintah yang kurang berorientasi pada rakyat banyak 4. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan dan program pemerintah yang berorientasi pada pembangunan nasional 5. Berupaya sekuat tenaga untuk menjadi warga negara yang baik, dengan jalan upaya memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas diri dan profesionalisme sehingga mampu menjadi “ agent of changes”.
  • TERIMA KASIH