1. Sebelumnya saya mengucapkan terimakasih
yang sebesar – besarnya kepada :
Ibu Dr. Ir. Vina Serevina
selaku Dosen Pengajar Sistem Penilaian
di Program Pasca Sarjana Pendidikan Fisika
Universitas Negeri Jakarta
Atas bimbingan dan arahannya dalam proses
pembelajaran Sistem Penilaian
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
1

2. MASALAH DAN PEMBAHASANNYA MENGENAI
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN BERDASARKAN
PERMEN NO. 20 TAHUN 2007
Mahasiswa :
LUKMAN HIDAYATULLAH
PROGRAM PASCA SARJANA FISIKA PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2014
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
2

3. Sebagaimana telah dibatasi pada
pembatasan masalah, yaitu poin F dan
G dari LAMPIRAN PERATURAN MENTRI
PENDIDIKAN NASIONAL, dan
permasalahan – permasalahan
dilapangan yang terjadi berkenaan
dengan poin tersebut.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
3

4. Cuplikan Permendiknas RI No. 20
Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
Pendidikan, Point F dan G.
Namun yang akan dipaparkan pada kesempatan ini
yaitu sub point F dan G yang diamati telah terjadi
ketidak sesuaian di lapangan, diantaranya :
1). F. 1 dan F.9
2). G.1 , G.2 dan G.6
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
4

5. F. Penilaian oleh Satuan Pendidikan
1.menentukan KKM setiap mata pelajaran
dengan memperhatikan karakteristik
peserta didik, karakteristik mata pelajaran,
dan kondisi satuan pendidikan melalui
rapat dewan pendidik.
9.melaporkan pencapaian hasil belajar
tingkat satuan pendidikan kepada dinas
pendidikan kabupaten/kota.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
5

6. G. Penilaian oleh Pemerintah
1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan
dalam bentuk UN yang bertujuan untuk menilai
pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada
mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata
pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin
mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang
aman, jujur, dan adil.
6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu
kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang
kriteria kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh
Menteri berdasarkan rekomendasi BSNP.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
6

7. 3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
7

8. F.1. Menentukan KKM setiap mata pelajaran dengan
memperhatikan karakteristik peserta didik, karakteristik mata
pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan melalui rapat dewan
pendidik.
Dengan penentuan Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal ( KKM ) yang
ditetapkan oleh guru mata pelajaran masing – masing disetiap
sekolah, sebagaimana yang diamanatkan oleh point F.1
Permendiknas No. 20 Tahun 2007, bertujuan untuk menentukan
tolak ukur pencapaian hasil belajar ditiap semester.
Namun dalam pelaksanaannya, ada kekeliruan di lapangan yang
terjadi, di antaranya :
1. Ketercapaian KKM seakan – akan dipaksakan.
2. Ada beberapa oknum guru yang memanfaatkan siswa yang
remedial , dengan sangsi dan tugas yang tidak sesuai.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
8

9. F.9. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan
pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota.
Data nila siswa yang dilaporkan ke dinas pendidikan
kabupaten/kota bersumber dari akumulasi nilai
rapot siswa dari semester 3, 4 dan 5 . Dilapangan
ditemukan ketidaksesuaian dalam tujuan dan
pelaksanaannya, diantaranya :Dengan ketentuan
kelulusan UN 40 % dari nilai akumulasi semester 3,4
dan 5 yang diberikan oleh guru, dan 60 % dari nilai
UN. Maka terjadi Mark Up nilai oleh guru.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
9

10. G. 1. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dalam
bentuk UN yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi
lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam
kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
Penilaian hasil belajar oleh pemerintah sangatlah penting sekali
dalam arti kata UN tidak boleh dihapus, perlu sekali dievaluasi
dan dicari temukan system yang lebih baik, dan perlu
dilaksanakan dengan sebaik – baiknya,namun penentuan
kelulusan dengan hanya mata pelajaran tertentu dan kelulusan
siswa ditentukan hanya dengan satu hari pada saat UN saja, ini
perlu dikaji ulang.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
10

11. G. 2.UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin
mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang
aman, jujur, dan adil.
Dilapangan yang terjadi bertolak belakang dengan apa yang
diharapkan standar penilaian pendidikan Nasional yang
mengatur tentang mutu pendidikan di Indonesia, mutu
pendidikan akan menunjukan kualitas sumber daya manusia
secara keseluruhan di negeri ini.
Namun kenyataannya banyak kecurangan dan kebocoran soal
yang dilakukan oleh pendidik tentunya, karena pendidiklah
yang berinteraksi secara langsung dengan siswa.
Disertakan disini, beberapa temuan factual dari sorotan media
masa, sebagai berikut : ……..
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
11

12. G. 6. Hasil UN digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan
peserta didik dari satuan pendidikan yang kriteria
kelulusannya ditetapkan setiap tahun oleh Menteri
berdasarkan rekomendasi BSNP.
Banyak sekali pemberitaan oleh media masa maupun
elektronik, yang menginformasikan kejadian, yang terjadi pada
peserta UN yang tidak lulus setelah menerima pengumuman
hasil UN.
Ada yang stress, ada juga yang mengakhiri hidupnya dengan
cara yang konyol, karena sebuah alasan berat menanggung
malu karena tidak lulus UN.
Dengan hal demikian, perlu kiranya untuk menguji ulang
Perundangan ini, dengan tidak mengurangi mutu pendidikan di
Indonesia.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
12

13. BAB IV KESIMPULAN
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
13

14. Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007 tentang Standar
Penilaian Pendidikan Nasional merupakan
perundangan yang menjadi sandaran hukum, dan
peraturan tentang pengendalian mutu hasil
pendidikan, sesuai standar nasional pendidikan yang
dikembangkan oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan, perlu menetapkan Standar Penilaian
Pendidikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
14

15. Isi Standar Penilaian Pendidikan yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional,
merupakan prosedur rangkaian proses penilaian hasil
belajar peserta didik dari tahap ulangan harian
sampai Ujian Nasional.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
15

16. Tujuan dan fungsi Permendiknas RI No. 20 Tahun 2007
tentang Standar penilaian, sangatlah penting sekali,
walau ada beberapa poin yang perlu argumentasi dan
perlu dilakukan kaji ulang, agar terjadi keselarasan
antara tujuan dan pelaksanaannya, dan dapat
mengikat semua komponen, sebagaimana fungsi
perundangan yang semestinya.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
16

17. Ada hal – hal yang terjadi ketidaksesuaian dilapangan,
yang merupakan penyelewengan dari pelaku dan
pelaksana Permendiknas RI No. 20 tahun 2007
tersebut di atas, penyelewengan tesebut merupakan
konsekuensi efek dari peraturan perundangan
tersebut.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
17

18. Salah satu permasalahan yang terjadi, yaitu penentuan
prosentasi nilai 40 % dari nilai sekolah dan 60 % dari hasil
UN, yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena dilapangan
berupaya untuk meninggikan nilai sekolah dengan harapan
menunjang nila kelulusan,walaupun kenyataannya nilai itu
tidak real, sehingga tidak menujukan kebenaran prinsif
penilaian yang dilakukan.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
18

19. Begitu juga dengan ketentuan hasil UN yang menjadi
patokan kelulusan, hal ini yang menjadi dorongan
penyimpangan tehadap prinsif penilaian, karena
tersimpan beban dan keterpaksaan yang menjadi
sibuah malakama demikian perlu kiranya pengkajian
lebih mendalam, dengan meninjau fakta di lapangan.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
19

20. BAB V SARAN – SARAN
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
20

21. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwasannya penilaian hasil
belajar secara Nasional sangat perlu dilakukan oleh pemerintah,
hal ini untuk mengetahui mutu dan keberhasilan pendidikan di
Indonesia, dengan demikian tidak ada alasan untuk menghapus
atau menghilangkan UN.
Namun dalam pelaksanaannya perlu dipelajari sebuah system
yang proporsional, yang dapat mengikat dan menggiring mutu
pendidikan Indonesia kearah yang lebih baik.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
21

22. Sebuah perundangan tidak akan terlepas pengkajian ulang dan
evaluasi, bila tidak dilakukan pengkajian ulang dan evaluasi, baik
penyempurnaan atau perubahan, maka akan terjadi
kemunduran atau kehancuran dari sebuah tujuan.
Dengan demikian, sebatas saran dari penulis, penulis
memaparkan saran – saran yang berkaitan dengan uraian
standar penilaian pada point F dan G dari isi Permendiknas RI
No. 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan,
diantaranya :
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
22

23. KKM masih perlu tetap diberlakukan
System Pelaporan nilai 40 % dari penilaian sekolah
perlu ditiadakan, karena selalu terjadi Mark Up nilai,
dan hal ini tidak sesuai dengan prinsif penilaian, dan
prinsif yang diamanati Permendiknas RI No. 20 Tahun
2007.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
23

24. Patokan UN sebagai penentu kelulusan, perlu dicarikan
solusinya, misalkan dengan merubah system tahapan kelas
dan penjurusan, dimana penjurusan ditentukan lebih awal
dan jumlah pelajaran dikurangi, disesuaikan dengan mata
pelajaran disetiap pokok jurusan.
Dibawah ini dituliskan ide penulis, mohon kiranya dimaklum
dan dimaafkan, karena ini hanya sebatas ide :
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
24

25. Siswa SD seperti biasa, masa belajar 6 tahun dengan patokan nilai Ujian
Nasional Murni ( UNM ).
Siswa SMP seperti biasa, masa belajar 3 tahun dengan materi pelajaran
umum, dan patokan nilai Ujian Nasional Murni ( UNM ).
Siswa SMA dijuruskan di kelas X, dan masa belajar hanya 2 tahun dengan
mata pelajaran khusus jurusan, dimasa inilah diberlakukan penentuan
kelulusan seperti UN yang benar-benar dikontrol ketat .
Dan jika tidak lulus di tahun ke-2 ini, siswa diberikan kesempatan dengan
mengikuti kelas kembali selama satu tahun dengan program kurikulum yang
telah ditentukan, jadi tetap sama masanya 3 tahun ( jika untuk siswa yang
tidak lulus di tahun ke-2).
Dan perlu kiranya diberikan reward untuk siswa yang dapat lulus UN di tahun
ke-2.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
25

26. Demikian kiranya hanya sebuah saran, dan mohon
kiranya untuk dimaklum atas keterbatasan dan
kekeliruan saran dari penulis.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
26

27. Sumber Pustaka :
Permendiknas RI Nomor. 20 Tahun 2007, tentang
Standar Penilaian.
3/27/2014
Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007
tentang Standar Penilaian
27