Perjanjian internasional indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Perjanjian internasional indonesia

on

  • 17,609 views

Perjanjian Internasional yang pernah dijalani oleh Indonesia

Perjanjian Internasional yang pernah dijalani oleh Indonesia

Statistics

Views

Total Views
17,609
Views on SlideShare
17,605
Embed Views
4

Actions

Likes
2
Downloads
198
Comments
0

2 Embeds 4

https://twitter.com 2
http://www.slashdocs.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Perjanjian internasional indonesia Perjanjian internasional indonesia Presentation Transcript

    • Dengan hormat mempersembahkanPerjanjian Internasional Indonesia Kelompok III Kelas XI IPS 3
    • Perjanjian Indonesia dengan Singapura
    • Tanggal 10 Maret 2009 adalah hari bersejarah bagi Indonesiadan Singapura. Mentri luar Negeri kedua negaramenandatangani perjanjian batas maritim di Jakarta setelahkurang lebih lima tahun melakukan negosiasi intensif.Kesepakatan ini adalah pencapaian penting bagi kedua negarasejak disepakatinya perjanjian batas maritim pertama tanggal25 Maret 1973.Perjanjian baru ini mendelimitasi garis batas laut teritorialantara Indonesia dan Singapura di Selat Singapura bagianbarat, yang merupakan kelanjutan perjanjian tahun 1973.Perjanjian 1973 menetapkan garis di antara Singapura danPulau Batam dengan enam titik batas. Ujung barat garis iniadalah titik 1 sedangkan ujung timurnya adalah titik 6.Indonesia dan Singapura berhasil membuat segmen garisbatas baru yang dimulai dari titik 1 ke arah barat dengantambahan 3 titik batas baru.
    • Keberhasilan Indonesia dan Singapura dalam menyelesaikan kasus batas maritim melalui perundingan damai merupakan indikasi positif hubungan baik. Bagi Indonesia, perjanjian batas maritim dengan Singapura ini adalah yang kedua pada abad ke-21 setelah perjanjian dengan Vietnam tahun 2003. Hal ini menambah deretan prestasi penetapan batas maritim dengan negara tetangga. Terkait dengan perjanjian terkini dengan Singapura, ada dua indikator teknis positif yang dicapai. :• Pertama adalah keberhasilan Indonesia untuk menggunakan titik pangkal di Pulau Nipah yang konon hampir tenggelam karena penambangan pasir.• Kedua adalah ditetapkannya batas maritim ini dengan datum geodesi yang jelas yaitu World Geodetic System 1984 sehingga sesuai dengan teknologi Global Positioning System (GPS).
    • Hal ini merupakan kemajuan karena perjanjian tahun 1973tidak menyatakan datum geodesi yang spesifik. Tiadanyadatum geodesi membuat koordinat titik-titik batas tidakbermakna secara spasial. Akibatnya, titik tersebut tidak bisadinyatakan di lapangan. Konsekuensi legalnya adalah adanyakesulitan dalam melakukan penegakan hukum, misalnyaterkait pelanggaran batas maritim.Setelah penetapan batas di segmen barat, langkah selanjutnyaadalah delimitasi batas maritim di segmen timur, dimulai darititik 6 yang ditetapkan tahun 1973.
    • Delimitasi batas maritim ini akan melibatkan tidak saja Indonesia dan Singapura tetapi juga Malaysia. Mengingat ketiganya telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS) maka dasar hukum utama yang akan digunakan adalah UNCLOS. Ada dua hal yang nampaknya perlu diperhatikan.• Pertama penggunaan garis pangkal sebagai acuan untuk mengukur yurisdiksi maritim.• Kedua status kedaulatan tiga pulau/karang yang ada di Selat Singapura dan perannya dalam delimitasi batas maritim.
    • Perjanjian Indonesia dengan Australia
    • Pemerintah Australia dan Pemerintah Republik Indonesia hariini menandatangani sebuah perjanjian penting dalam rangkakerja sama peningkatan keselamatan transportasi Indonesia.Australia mengganggap penting hubungannya yang eratdengan Indonesia. Perjanjian yang kami tandatangani hari iniakan memperluas ruang lingkup kerjasama yang akanmemberikan manfaat bagi kedua negaraMenteri Albanese dan Menteri Perhubungan RI, Jusman Syafi’iDjamal, menandatangani Nota Kesepahaman KerjasamaSektor Transportasi dalam upacara yang diselenggarakan diJakarta 31 Januari 2008.
    • Nota Kesepahaman tersebut menyediakan landasan bagiperluasan hubungan kerjasama yang telah ada antaraAustralia dan Indonesia.Para Menteri juga menandatangani Lampiran NotaKesepahaman yang menetapkan ketentuan paket bantuanbilateral keselamatan transportasi.Australia mengakui peran penting transportasi bagipertumbuhan dan pembangunan ekonomi di kawasanAustralia dan Indonesia dan menekankan pentingnyakeamanan, efisiensi dan keselamatan sistem transportasiIndonesia dan Australia.
    • Bersadarkan perjanjian tersebut, Australia akan menyediakanhampir Rp 200 milyar [A$24 juta] selama tiga tahun untukpaket pelatihan dan bantuan teknik guna membantumeningkatkan keselamatan transportasi Indonesia.
    • Menteri Albanese mengisyaratkan bahwa proyek-proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan paket bantuan tersebut mencakup:• Pelatihan bagi hingga 40 peserta Indonesia per tahun bagi para inspektur kelaikan udara untuk mencapai standar internasional selama masa paket bantuan tersebut;• Bimbingan dan pelatihan manajemen jasa lalu lintas udara;• Penyediaan tenaga ahli dan bimbingan dalam investigasi keselamatan transportasi guna meningkatkan kapasitas Indonesia dalam melaksanakan penyelidikan kecelakaan transportasi; serta• Alih pengetahuan teknik dan keahlian bagi penyelenggara SAR Indonesia, penyelenggara ferry dan staf pengawasan pelayaran.