• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Ptun
 

Ptun

on

  • 2,522 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,522
Views on SlideShare
2,522
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
39
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Ptun Ptun Presentation Transcript

    • DASAR-DASAR PERADILAN TATA USAHA NEGARA 1.Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Terjadinya peningkatan peranan Pemerintah baik dalam makna kuantitatifmaupun kualitatif merupakan konsekuensi eksistensi sebuah Negara HukumModern. Manakala peranan yang berwujud keterlibatan aktif Pemerintah untukmengimbangi dinamika perkembangan masyarakat menjadi pilihan, makasebenarnya ide-ide mengenai Pemerintahan yang bersih, birokrasi yang efisiendan pemerintahan berlandaskan hukum merupakan konsekuen logis daripilihan yang diambil. Faktor penting untuk mendukung efektivitas peranan pemerintah adalahfaktor kontrol yang efektif untuk mencegah terjadinya mal administrasi maupunberbagai keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakanpelembagaan kontrol yudisial terhadap tindakan Pemerintahan (governmentact). Peradilan Tata Usaha Negara diciptakan untuk menyelesaikan sengketaantara Pemerintah dan warga negaranya, yakni sengketa yang timbul sebagaiakibat dan adanya tindakan-tindakan Pemerintah yang dianggap melanggarhak-hak warga negaranya. Tujuan pembentukan Peradilan Tata Usaha Negaraadalah:
    • 1.Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber darihak-hak individu.2. Memberikan perindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkankepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakatersebut. (Keterangan Pemerintah di Hadapan Sidang Paripurna DPR-RI MengenaiRUU-PTUN tanggal 29 April 1986. Tujuan tersebut diatas, kemudian ditampung dalam Penjelasan UmumAngka ke-1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara sebenarnyaadalah sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik yang timbul antaraPemerintah (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, vide pasal 1 angka 2 danangka 6) dengan rakyat (Orang atau Badan Hukum Perdata, pasal 1 angka 4,pasal 48 dan pasal 53) sebagai akibat dikeluarkannya atau tidakdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (pasal 1 angka 3, pasal 2, pasal3 dan pasal 49. Berikut ini perlu diuraikan terlebih dahulu beberapa pendekatan dari segifilsafat, teori, historis, dan sistem terhadap Peradilan Administrasi Negara:
    • 1.1. Pendekatan dari segi filsafat hukum Eksistensi peradilan administrasi bertitik tolak dari kebutuhan untuk mengawasi secara yuridis perbuatan pemerintah agar tetap sesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat (bonnum commune) seluas-luasnya. Negara hukum merupakan negara yang menjadikan hukum sebagai norma tertinggi dalam negara sebagai suatu derivat dari rasa keadilan masyarakat. George Gurvitch (1894-1965) mengatakan bahwa prioritas hukum harusdiberikan kepada hukum dari masyarakat yang bukan negara. Seharusnyahukum negara dibatasi oleh hukum masyarakat itu. Menurutnya, hukumdiciptakan dari atas, dan karena itu lebih bersifat memaksakan orang daripadamengungkapkan cita-cita sosialnya (Hujbers, 1998:225). Peradilan administrasiyang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara,bertujuan agar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tidak dijalankan secarabertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atauasas-asas umum pemerintahan yang baik.
    • Maurice Hauriou (1856-1929) berpendapat bahwa ide-ide yang dijelmakandalam negara hukum modern adalah ide-ide kebebasan, aturan dan kesamaan.Pemimpin-pemimpin harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya dihadapan rakyat (Hujbers, 1998:225). Pemerintah harus mematuhi prinsipakuntabilitas dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan (besturen). Pembatalanperbuatan administrasi pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk suatukeputusan tata usaha negara mengandung prinsip perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Pengujian yang dilaksanakan oleh peradilan administrasi terhadapkeputusan tata usaha negara ditujukan agar terwujud kestauan yang harmonisantara norma hukum abstrak yang terkandung dalam peraturan dasar suatukeputusan tata usaha negara, dengan norma konkrit individual yang menjadiciri dari keputusan tata usaha negara. Menurut Kelsen, hukum berlaku karenasemua hukum berakar dalam suatu norma dasar (grundnorm) (Hujibers,1998:160). Pengujian materiil secara bertingkat yang dilaksanakan olehPeradilan administrasi terhadap produk keputusan tata usaha negara,Mahkamah Agung terhadap produk peraturan perundang-undangan dibawahundang-undang, dan Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang,
    • merupakan upaya untuk menjaga sinkronisasi implementasi norma-normahukum yang secara hierarkis berakar dalam norma dasar (grundnorm).1.2. Pendekatan dari segi teori (Theorical approach) Pandangan negara hukum yang diperkenalkan oleh F.J. Stahl dalamkaryanya Philosophie des rechts yang diterbitkan tahun 1878, seringkalidianggap sebagai landasan teori dari perlunya dibentuk suatu lembagaperadilan administrasi. Stahl menyebutkan unsur-unsur negara hukum meliputi(Azhary, 1995:46):1. Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia;2. Untuk melindungi hak-hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada trias politica;3. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (wetmatig bestuur);4. Apabila dalam tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikan.
    • Konsep rechtstaat dianggap menjadi landasan keharusan normatif bagipembentukan lembaga peradilan administrasi sebagai salah satu unsur pokoknegara hukum. Konsep rule of law yang dikemukakan oleh Albert Venn Dicey dalamkaryanya Introduction to the Study of the Law of the Constitution yangditerbitkan pertama kali tahun 1885 menyebutkan 3 (tiga) unsur pokok darinegara hukum versi Anglo Saxon, yaitu; (1). Supremacy of Law; (2). EqualityBefore the Law; dan (3). Constitution Based on Individual Rights. Meskipun,dalam unsur negara hukum versi the rule of law tidak ditegaskan adanyakeharusan membentuk secara khusus institusi peradilan administrasi negara,tetapi fungsi penyelesaian sengketa administrasi negara ternyata tetap ada. Halitu dapat dilihat dari proses pengadministrasian perkaranya yangmenglasifikasikan secara khusus administratieve dispute, sebagaimanapengadministrasian bagi jenis perkara yang lain. Dengan demikian, meskipunsecara institusional tidak dibentuk lembaga peradilan administrasi negarasebagai konsekuensi dianutnya prinsip unity of jurisdiction, tetapi fungsipenyelesaian sengketa administrasi tetap ada, untuk mengoreksi terjadinya maladministrasi.
    • Pasca introduksi F.J. Stahl mengenai perlunya terdapat peradilan administrasi,di Belanda sebagai dampak silang pendapat antara Buys, komisi Cappeynedan Loeff pada akhirnya berhasil dibentuk peradilan administrasi khusus(bijzondere administratieve rechtsspraak). Di Perancis terdapat conseil d’etatdan tribunal administratif yang berfungsi sebagai lembaga penasihatpemerintah dan sebagai peradilan administrasi. Hal tersebut di atas tampaknya yang menjadi faktor pengaruhpembentukan peradilan administrasi di Indonesia. Peradilan Tata UsahaNegara merupakan peradilan yang berwenang untuk menilai keabsahanKeputusan TUN dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yangdilakukan oleh pemerintah (periksa pasal-pasal 1.2, 1.3, 1.4, 47, 53 dan 97.9UU No. 5 Tahun 1986). Dalam praktek, danya kontrol itu sering dilihat sebagaisarana untuk mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugaspemerintahan dan apa yang telah digariskan. Memang disinilah letak inti atauhakikat dan suatu pengawasa (PE. Lotulung, 1993 : XV). PembentukanPeradilan Tata Usaha Negara juga diartikan sebagai kecenderungan tekadpemerintah untuk melindungi hak-hak asasi warga negara terhadap kekuasaanpemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan (Martiman P., 1993:12),memberikan pengayoman (Sjachran Basah, 1985:4), sarana pemeliharaketertiban dan “stabilisator” hukum (Sunaryati H., 1975:8).
    • Perlu dicermati terlebih dahulu perbedaan Peradilan TUN dengan Peradilan Umum untuk perkara perdata: Perbedaan Peradilan TUN dengan Peradilan Umum (Perdata) Kriteria Peradilan TUN Peradilan Umum (Perdata)Pengaturan UU PTUN (UU No. 5/1986 jo HIR, RBg dam RV UU No. 9/2004)Obyek sengketa Beschikking Individuele rechtSifat sengketa Hukum publik Hukum privatJawaban tergugat Tidak ada rekonvensi Boleh rekonvensiKewenangan hakim Ultra petita Intra petitaTujuan kebenaran Materiil FormilSistem pembuktian Negatif (vrije bewijsleer) Proponderance of evidenceBeban pembuktian Hakim Para pihakKedudukan hakim Aktif PasifPertimbangan hakim Didasarkan keyakinan Tidak dipersyaratkan adanya keyakinanDiktum putusan Terikat LeluasaKekuatan mengikatnya Erga omnes Inter partesputusan
    • 1.3. Pendekatan dari segi sejarah (historical approach)1. Pasal 138 ayat (1) Indische Staatsregeling (IS) yang menyatakan bahwa perkara-perkara yang menurut sifatnya atau berdasarkan peraturan-peraturan umum termasuk dalam kewenangan pertimbangan kekuasaan administrasi, tetap ada dalam kewenangannya.2. Pasal 2 Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Beleid der Justitie in Indonesie yang menyatakan bahwa perkara-perkara yang menurutsifatnya atau berdasarkan pertimbangan kekuasaan administrasi, tetap ada sebelum kewenangannya.Kedua pasal dari dua aturan pada masa Hindia Belanda tersebut, dapatdiletakkan sebagai landasan historis yang mengandung ide yang mengawalipemikiran mengenai perlunya eksistensi Peradilan Administrasi Negara. Di samping itu, pada masa Hindia Belanda dibentuk Raad van Beroepvoor Belastingzaken berdasarkan Staatsblaad 1927 No. 29, yaitu suatulembaga yang ditugaskan untuk menyelesaikan urusan yang terkait dengansengketa perpajakan (belastingzaken). Melalui pasal 59 IndonesischeComptabiliteitswet (ICW) tahun 1925 dalam Staatsblaad 1924 No. 448 dibentukComptabelrechtspraak, yaitu suatu peradilan khusus bagi bendaharawan.Selanjutnya, melalui pasal 58 ICW, Algemene Rekenkamer (yang kemudian
    • menjadi cikal bakal dari berdirinya BPK), diberikan fungsi sebagai badanpengadilan bagi bendaharawan. Sekitar tahun 1946, pernah disusun pula RUU Peradilan Administrasi olehProf. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., namun belum berhasil diundangkansebagai UU Peradilan Administrasi Negara. Sangat besar kemungkinannya, haltersebut dipengaruhi oleh konstelasi ketatanegaraan dan politik pada masa ituyang masih menghendaki peran dominan lembaga eksekutif pascakemerdekaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam UUD 1945 (naskah asli) yangterlihat memberikan peranan yang sangat besar kepada lembga eksekutif. Perintah untuk mewujudkan Peradilan Administrasi Negara terlihat puladalam beberapa peraturan Perundang-undangan yang pernah berlaku yaitu:(a). TAP MPR No. II/MPRS/1960; (b). Pasal 10 ayat (1) jo pasal 12 UU No. 14Tahun1970; (c). TAP MPR No/IV/MPR/1978 yang didalamnya terdapatrumusan kalimat agar” …… mengusahakan terwujudnya Peradilan Tata UsahaNegara”; dan (d). Pada tanggal 20 Desember 1986 DPR RI menyetujui RUUPTUN yang diajukan oleh Pemerintah untuk diundangkan menjadi UU No. 5Tahun 1986 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1986 No. 77, TambahanLembaran Negara No. 3344.
    • Pada tanggal 29 Maret 2004, diundangkan UU No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Perubahan itu dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan UU No. 4 Tahun2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai kelanjutan dari reformasiKekuasaan Kehakiman sebagai kelanjutan dari reformasi KekuasaanKehakiman melalui UU No. 35 Tahun 1999 yang merevisi UU No. 14 Tahun1970. Menurut pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 di nyatakan bahwaBadan-badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputibadan peradilan dalam lingkungan peradilan Umum, peradilan agama,peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Disamping itu, pembinaanterhadap lembaga peradilan sepenuhnya diletakkan di bawah MahkamahAgung sebagai pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan.Pasal 13 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 menegaskan bahwa organisasi,administrasi dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang beradadi bawahnya berada di bwah kekuasaan Mahkamah Agung. Sebelumnya,dalam UU No. 14 Tahun 1970 pembinaan organisasi, administrasi dankeuangan bagi para hakim dilakukan oleh Departemen Kehakiman. MahkamahAgung hanya diberikan kewenangan pembinaan dari segi tekhnis yudisialterhadap para hakim. Hal itu membawa pada dualisme pembinaan terhadappara hakim yang sering menimbulkan keraguan terhadap independensi dan
    • kebebasan para hakim. Selanjutnya, untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut,pasal 2 ayat (1) Keppres RI No. 21 Tahun 2004 menyatakan bahwa organisasi,administrasi dan finansial pada Direktorat Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeridan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004dialihkan dari Departemen kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke MahkamahAgung. Pengaturan sebagaimana terdapat dalam UU No. 4 Tahun 2004 tersebutmerupakan penjabatan dari pasal 24 UUD Negara RI 1945 hasil amandemenyang antara lain menyatakan bahwa:1). Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.2). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sehubungan dengan tujuan negara kehormatan badan peradilan, melaluiUU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dikembangkan sistem punishand reward terhadap para hakim. Komisi yudisial diberikan kewenangan untukmelakukan pengawasan terhadap perilaku para hakim. Apabila ada hakim
    • yang melanggar kode etik dan tuga pokok dari hakim, komisi yudisial dapatmengajukan usul kepada Mahkamah Agung untuk menjatuhkan sanksi kepadapara hakim dalam bentuk: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara;atau pemberhentian (pasal 22-23 UU No. 22 Tahun 2004). Sebaliknya, bagipara hakim yang berprestasi dan berjasa dalam menegakkan kehormatan dankeluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, Komisi Yudisial dapatmengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk memberikan penghargaan(pasal 24 UU No. 22 Tahun 2004).1.4. Pendekatan dari segi sistem (Sistematical approach) Teori Hans Kelsen mengenai struktur piramida norma hukum diyakinimemiliki pengaruh sangat besar sebagai dasar teori pengaturan sistem normadi banyak negara, termasuk Indonesia. Berikut Skema Hans Kelsen tersebut:
    • Grundnorm Generalenorm Concrete norm Menurut Hans Kelsen, norma merupakan suatu kesatuan dengan strukturpiramida. Sistem hukum merupakan suatu proses yang terus menerus, mulaidari yang abstrak menjadi yang positif dan selanjutnya sampai menjadi yangnyata/konkrit. Mulai dari yang relatif (relativeringsprocess), terus ke proses
    • positif (positive rings process), selanjutnya menjadi konkrit(concretiseringsprocess). Hal ini berkaitan dengan fungsi dari sistem hukum,yaitu menjaga atau mengusahakan keseimbangan tatanan dalam masyarakat(restitutio in integrum). Sistem hukum bersifat kontinue, berkesinambungan danotonom (Sudikno, 2000:24-25). Jenis dan peraturan perundang-undangan RI tampaknya juga tidak lepasdari pengaruh struktur piramida Hans Kelsen berikut ini (pasal 7 ayat 1 dan 2UU No. 10 Tahun 2004): 1. UUD Negara RI 1945 2. UU / Perpu 3. PP 4. Peraturan Presiden 5. Peraturan Daerah (Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/kota dan Peraturan Desa/peraturan yang setingkat).Selain itu, juga ada peraturan perundang-undangan lain yang diakuikeberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangdiperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaituPeraturan: MPR dan DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,BPK, Gubernu BI, Menteri Kepala Bidang Lembaga atau Komisi yang setingkatyang dibentuk oleh undang-undang yang lebih tinggi. Konsep hierarkhi seperti
    • yang dianut dalam sistem norma RI tersebut, menunjukkan adanya pengaruh dari teori piramida norma dari Hans Kelsen. Guna menjaga konsistensi vertikal peraturan perundang-undangan RI,diperlukan instrumen pengujian materiil (judicial review) terhadap peraturanperundang-undangan. Hal tersebut lebih didasarkan pada prinsip lex superiorderrogat legi inferiori. Sistem pengujian materiil tersebut dapat dilihat sebagaiberikut: Sistem pengujian Materiil Norma Hukum di Indonesia Pengujian Lembaga yang menguji Landasan Yuridis UU terhadap UUD Negara RI Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada 1945 tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji UU terhadap UUD Negara RI 1945 (Pasal 10 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2003) Peraturan perundang- Mahkamah Agung Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji undangan di bawah UU peraturan perundang-undangandi bawah UU terhadap UU terhadap UU. (Pasal 31 UU No. 5 Tahun 2004) Keputusan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, terhadap perundang-undangan Negara memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. (Pasal 47 jo, pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004)
    • Mengacu pada sistem pengujian materiil norma hukum di atas, terlihatbahwa Peradilan Tata Usaha Negara juga melaksanakan pengujian materiilsecara terbatas menyangkut konsistensi vertikal suatu Keputusan TUN(beschikking) terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi dasarpenetapannya. Hal tersebut dimaksudkan agar setiap Keputusan TUN yangditerbitkan oleh badan atau pejabat tata usahaa negara memenuhi norma-norma pemerintahan (bestuursnorm) dan memiliki konsistensi bertikal denganperaturan perundang-undangan yang mendasari penetapannya. Hal itu untukmenyesuaikan dengan salah satu sifat hukum sebagai suatu sistem, yaitukonsisten, ajeg dan konsisten dalam menghadapi konflik (Sudikno, 2000:25). Terhadap Keputusan TUN hasil penggunaan kewenangan diskresi, adakesan bahwa UU PTUN cenderung untuk tidak memberikan kewenanganpengujian kepada Peradilan Administrasi. Hal itu terlihat dari definisi istilah“urusan pemerintahan” yang diberikan oleh UU PTUN yaitu, kegiatan yangbersifat eksekutif (executive decision). Hal itu ditafsirkan bahwa pengujian yangdapat dilakukan oleh Peradilan Administrasi RI, hanya terhadap KeputusanTUN yang melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan (gebondendecision), tidak terhadap keputusan TUN hasil diskresi (discretionary decision).Terhadap keputusan TUN hasil diskresi tampaknya tidak diatur secara tegasoleh UU bahwa dapat diuji oleh PTUN. Semakin banyaknya penggunaankewenangan diskresi pada masa sekarang, tampaknya memerlukan perluasan
    • kewenangan pengujian PTUN untuk dapat mengujinya dengan mendasarkanpada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Karakteristik kontrol yudisial yang dilakukan oleh badan peradilan dalamhukum administrasi meliputi (PE. Lotulung, 1993: xviii):1. ekstrem, karena dilakukan oleh suatu lembaga di luar pemerintahan.2. aposteriori, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya perbuatan yang dikontrol.3. legalitas atau kontrol segi hukum, karena hanya menilai dari segi hukum saja.2. Asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara Penjelasan Umum angka 5 No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa Hukumacara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyaipersamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untukperkara perdata, dengan beberapa perbedaan antara lain:a. Pada Peradilan Tata Usaha Negara Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran material dan untuk Undang-undang ini mengarah pada ajaran pembuktian bebas;
    • b. Suatu gugatan Tata Usaha Negara pada dasarnya tidak bersifat menundak pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.Spesifikasi hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara ditampakkan oleh asas-asas yang menjadi landasan normatif-operasional hukum acara Peradilan TataUsaha Negara, yaitu (Philiphus M. Hadjon, 1994:313);a. Asas praduga rechtmatig (vermoeden van rechtmatigheid-praesumptio iustae causa. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindakanpenguasa selalu harus dianggap rechtmatig sampai ada pembatalannya. Dengan asas ini, gugatan tidak menunda pelaksanaan KTUN yang digugat (Pasal 67 ayat 1 UU No. 55 Tahun 1986).b. Asas pembuktian bebas hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 BW. Asas ini dianut pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986, pasal 100 hanya saja masih dibatasi ketentuan pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986.c. Asas keaktifan Hakim (dominus litis). Keaktifan hakim dimaksudkan untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat tata usaha negara sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini antara lain terdapat dalam ketentuan pasal: 58