1.1     Pengertian Cyberporn         TEKNOLOGI komunikasi telah mengakibatkan perubahan besar dalam kehidupanmanusia. Seja...
CYBERMEDIA mengandaikan proses komunikasi yang terjadi antara manusiadengan medium mesin. Dalam hal ini internetlah yang m...
macam individu yang menikmatinya. Kesenangan yang didapat oleh individu tertentu belumtentu inheren bagi individu lainnya....
yang ingin membantu proses penetrasi maya di alam bawah sadar usernya. Bagi mereka yangkerap kehausan libido, atau hanya i...
jejaring maya (bahkan) tidak berTuhan. Tidak ada yang mau untuk diatur. Tidak ada nilai-nilai dan norma pakem yang disemat...
Sejarah        Sebuah lukisan dinding erotik dari Pompeii        Pornografi mempunyai sejarah yang panjang. Karya seni yan...
Edisi pertama Playboy.         Pada paruhan kedua abad ke-20, pornografi di Amerika Serikat berkembang dari apayang disebu...
berhubungan seks dengan seorang laki-laki, melakukan fellatio dan penetrasi anal."(Robertson, hlm. 66)         Banyak film...
Lynn, Christy Canyon, dan Traci Lords (belakangan diketahui usianya di bawah usia legal,yaitu 18 tahun, pada saat membuat ...
Manipulasi digital membutuhkan foto-foto sumber, tetapi sejumlah pornografidihasilkan tanpa aktor manusia sama sekali. Gag...
seperti itu dari negara-negara lain di mana pornografi legal atau tidak mengakibatkan tuntutanhukum. Lihat pornografi inte...
masyarakat yang bebas dan beradab harus dinilai dari seberapa jauh mereka bersediamenerima pornografi.            Kebanyak...
9.    mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan                  kekuasaan, atau memaksa anak dalam me...
b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakinberkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam k...
1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambarbergerak, animasi, kartun, percakapan, ...
a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika,berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nila...
f. pornografi anak.        (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:        a. menyajikan secara eksplis...
Pasal 8        Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objekatau model yang mengandung ...
Pasal 13        (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selainsebagaimana dimaksud dalam Pasa...
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihansosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana...
Pasal 19        Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,Pemerintah Daerah berwenang:        a. mela...
b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;        c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturp...
Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang HukumAcara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam per...
(1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksadilampirkan dalam berkas perkara.           (...
KETENTUAN PIDANA                                             Pasal 29           Setiap orang yang memproduksi, membuat, me...
Pasal 33        Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 dipidana dengan ...
Pasal 37         Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objeksebagaimana dimaksud dalam Pasal 1...
berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendirimaupun bersama-sama.         (3) Dal...
BAB VIII                                  KETENTUAN PENUTUP                                           Pasal 42        Untu...
I. UMUM        Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Repu...
nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwaketentuan yang diatur dalam Undang-Unda...
4.Pencegahan cyberporn        Metrotvnews.com, Padang: Pengamat sosial Dr Silfia Hanani mengatakan, gugustugas Pencegahan ...
Cyberporn
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Cyberporn

1,359

Published on

tugas eptik

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,359
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Cyberporn"

  1. 1. 1.1 Pengertian Cyberporn TEKNOLOGI komunikasi telah mengakibatkan perubahan besar dalam kehidupanmanusia. Sejak perkembangan komputer dan dikomersialkannya internet pada medio 1990-an, telah terjadi ledakan besar dalam penggunaan istilah cyberspace. Cyberpunk, cybersex,cyberporn, cybermedia, dan cyberlove, adalah beberapa di antara sekian banyak istilah yangdilekatkan pada kata cyber. Penggabungan dua konsep tersebut tentunya telah meleburkanmakna awal dari masing-masing kata dan melahirkan pemaknaan baru setelahnya.Peralihan teknologi manual ke teknologi kabel sudah bukan zamannya lagi. Persoalannirkabel yang kini tengah menguak di dalam kehidupan manusia postmodern, telah menjadimenu sehari-hari. Di tiap penjuru dunia, kini, transfer informasi dan komunikasi berlangsungdari detik-demetik. Perubahan esensi fisik tidak lagi mengagetkan umat manusia. Yangmenjadi persoalan kemudian adalah substansi dari wujud fisik tersebut. Bagaimana substansitersebut berpindah dan bermutasi dari pikiran satu ke pikiran yang lainnya (mind to mind).Masing-masing makna memiliki penafsiran tersendiri yang dikontekskan dengan keadaan,kondisi, dan penggunaannya. Cyberlove, misalnya, frase ini merujuk pada proses atau kondisidi mana kasih sayang dan perasaan telah bermustasi menjadi piranti di dunia maya. Segenapperasaan yang melukiskan emosi seseorang terhadap lawan jenis, atau bahkan sesama jenis,saling bertransfer melalui jejaring virtual. Dan sesaat setelah itu, kontak fisik (barudimungkinkan) terjadi ketika persetujuan di antara keduanya saling mengiyakan. Yasraf Amir Piliang menulis:Migrasi kemanusiaan ini telah menimbulkan perubahan besar dalam cara setiap orangmenjalani dan memaknai “kehidupan”. Berbagai cara hidup dan bentuk kehidupan yangsebelumnya dilakukan berdasarkan relasi-relasi alamiah, kini dilakukan dengan cara yangbaru, yaitu cara artifisial. Menurutnya, kini, cyberspace telah menciptakan sebuah kehidupan yang dimediasisecara mendasar oleh teknologi, sehingga barbagai fungsi alam kini diambil alih olehsubstitusi teknologisnya, yang disebut dengan kehidupan artifisial (artificial life). Termasukcara manusia untuk memperlihatkan perasaan dan emosi, kasih sayang, dan cinta.
  2. 2. CYBERMEDIA mengandaikan proses komunikasi yang terjadi antara manusiadengan medium mesin. Dalam hal ini internetlah yang menjadi pemain kunci dalam prosestersebut. Sementara komputer, berperan sebagai perangkat kerasnya. Di sini, pelbagaifenomena komunikasi kerap berlangsung, mulai dari yang sederhana-komunikasiinterpersonal-, sampai pada persoalan yang lebih kompleks-komunikasi kelompok (virtualcommunity). Persoalan komunikasi interpersonal via internet merupakan persoalan yangsangat kompleks. Banyak hal yang bisa dideretkan. Pelbagai faktor dan keunikan pun bisadidedah. Semisal hubungan virtual terkait persoalan bisnis, politik, budaya, bahkan mencaripasangan. Teknologi internet memungkinkan kita untuk berbuat apa saja. Hal-hal yang positifdapat digali di sana. Pun demikian jika kita berniat melakukan hal-hal yang negatif.Keduanya, seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Saling bersinggungan satusama lain. Dan mencari jodoh, menurut saya, adalah termasuk hal yang pertama. Karenamencari jodoh adalah sesuatu yang sakral dan mengakar di dalam budaya kita.Di Indonesia, ajang pencarian jodoh tersebut sebagian besar menggunakan fasilitas YahooMessenger atau MIRC. Keduanya memberikan kenyamanan untuk berkomunikasi secarainteraktif kepada lawan bicara melalui teks. Bahkan lebih lanjut, memungkinkanpenggunanya untuk mengetahui lawan bicaranya secara holistik. Baik audio maupun visual.Kita dapat mendengar suara dan melihat wajah mereka melalui layar monitor.Namun, persoalannya bukan di situ. Mengandaikan internet sebagai ajang mencari jodohseperti mengandaikan kita mencari pekerjaan di koran-koran. Pelbagai perjuangan ’unik’dilakukan. Persoalan-persoalan seperti ketegangan dan pengalaman unik kerap dirasakan.Tapi, dalam konteks ini, akankah internet mereduksi esensi dari pencarian jodoh itu? Dengankata lain, apakah mencari jodoh via internet mereduksi makna sakral yang bernama cinta?Entahlah! Di sini, menurut pengakuan Enzt (dalam Roman Cyber; Yayan Sopian, 2003: 49),melakukan hubungan interpersonal di dunia cyber memberikan perbedaan yang luar biasa.Baginya, berhubungan di dunia cyber sangat berbeda jika disandingkan dengan berhubungandi dunia nyata. Kualitas hubungan yang dilakukan di dunia maya tersebut terkesan lebiheksotik dan menyenangkan. Jadi dalam ihwal ini, ada perbedaan yang sulit dijelaskan tentang persoalanmenggunakan internet sebagai ajang mencari jodoh. Ada penjelasan relatif bagi bermacam-
  3. 3. macam individu yang menikmatinya. Kesenangan yang didapat oleh individu tertentu belumtentu inheren bagi individu lainnya. Pengalaman fantastis yang dirasakan ketikaberkomunikasi tanpa melihat langsung wujud fisik merupakan pengalaman unik tersendiribagi penikmatnya. Kita tidak bisa menjustifikasi bahwa mereka yang menggunakan internet sebagaimedium mencari jodoh adalah pecundang. Bukan berarti mereka tidak memiliki keberanianuntuk membincang persoalan cinta kepada orang lain secara langsung. Pun tidak dapatdisebut sebagai introvert. Bahkan, lebih jauh, mereka justru menggunakan internet untuk hal-hal di luar stigma-stigma itu. Mungkin mereka memiliki kriteria-kriteria pasangan yang justruakan terpenuhi lebih mudah jika menggunakan internet. Semisal perbedaan suku, bahasa, danbangsa, mengingat jumlah pengakses internet luar biasa banyaknya. Atau mungkin merekaterlalu sibuk sehingga tidak dapat meluangkan waktu untuk sekadar bergaul dengan oranglain. Maka tentunya, internet adalah pilihan alternatif. Mencari jodoh via internet bukanlah sesuatu yang diharamkan. Menggali inovasidan alternatif dalam menentukan masa depan di dunia maya tampaknya menjadi fenomenaanyar. Mengakhiri sub ini , saya ingin mengkhatamkan tulisan ini dengan kalimat: ”SelamatMencari Jodoh Anda!” [ ] - CYBERPORN: Ketika Ruang Maya Menjadi Privasi?- My reaction to porn films is as follows: After the first ten minutes,I want to go home and screw. After the first 20 minutes,I never want to screw again as long as I live.~Erica Jong, Playboy Magazine, September 1975 WACANA cyberporn (lagi-lagi) tidak terlepas dari area basah, berbau, danberlendir. Namun sayang, deskripsi ini cuma di awang-awang, cuma otak kita-lah yangmengonstruksinya melalui udara di kepala. Di depan mata, hati, juga telinga. Dan melekatdingin di sumsum tulang belakang. Cyberporn mengandaikan transaksi seksual yang terjadi di jejaring virtual. Darikarakter-karakter yang ter-input melalui tuts komputer, bikin janji, tatap muka, hinggapersetubuhan itu (jika ada). Tapi lebih luas, cyberporn tidak hanya itu, ia sekadar medium
  4. 4. yang ingin membantu proses penetrasi maya di alam bawah sadar usernya. Bagi mereka yangkerap kehausan libido, atau hanya ingin menambah referensi seksual, cyberporn adalah salahsatu alternatif. Nah, bagaimana dengan fenomena cyberporn serta impaknya di tengah masyarakatkhususnya mahasiswa? Merujuk dari data yang ditulis Wikipedia.com tentang jumlah useryang meminta situs porno sekira 68 juta, mengindikasikan bahwa (sebetulnya) fenomenacyberporn sudah sedemikian mewabah. Tak dapat dimungkiri bahwa industri pornografivirtual ini menjadi salah satu industri terbesar yang menjaring pundi-pundi uang. Selain itu,jua tak dapat dimungkiri syahwat yang meledak harus segera dimanjakan. Inilah yangkemudian dimanfaatkan oleh industri itu. Akses terhadap situs-situs porno telah memberikan impak negatif yang sangatprinsipil. Terhadap mahasiswa misalnya. Di Yogyakarta misalnya, seperti yang ditulis dalamJurnal Balairung edisi 38, bahwa mahasiswa adalah user terbesar. Data ini sangat berpotensiuntuk mereduksi tataran sosial yang sudah berlaku. Ritus kebiasaan berubah sedemikiancepatnya. Orang tidak lagi peduli dengan norma-norma yang telah berlaku. Pelbagai tindakkejahatan dapat dilakukan dalam private sphere tanpa ada yang tahu dan menghakimi.Sebagai contoh, di dunia nyata, tentu saja, tindakan kita sangat dipengaruhi dan dibatasi olehhak dan kewajiban kita, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Tindakan-tindakanyang kita lakukan memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan kepadalingkungan sekitar. Namun, ketika berada di dunia maya, kita berhak dan bebas melakukanapa saja, termasuk tindakan asusila (disini kita menyepakati bahwa mengakses situs pornotermasuk tindakan asusila). Orang lain tidak akan merasa terganggu atau dirugikan secaralangsung, bukan? Ya, pergeseran nilai ini memang telah memberikan celah bagi menjamurnya tindakasusila yang terselubung. Norma yang berlaku seakan-akan ada namun tiada. Lalu,pertanyaannya, akankah masyarakat kita akan menjadi masyarakat “basah dan berlendir“?Disgusting!! POLEMIK tentang proses kerja di dunia maya memang tak kan pernah habisnya.Karena kebenaran sangat relatif dan kontekstual. Tidak ada definisi baku tentangnya. Saratdengan penafsiran dan pembenaran yang terkadang diamini seadanya. Ini tak lain karena
  5. 5. jejaring maya (bahkan) tidak berTuhan. Tidak ada yang mau untuk diatur. Tidak ada nilai-nilai dan norma pakem yang disematkan padanya. Kondisi ini berimpak pada penafikan akan penafsiran batas-batas nilai. Termasuk didalamnya persoalan cinta, kasih sayang dan perasaan. Juga tidak ketinggalan ihwalkepentingan bawah perut, syahwat. Jadi wajar, jika pelecehan seksual atau pemerkosaan yangdiinginkan bisa terjadi tiap detakan jantung!1.2 Pornografi Pornografi (dari bahasa Yunani= pornographia — secara harafiah tulisan tentangatau gambar tentang pelacur) (kadang kala juga disingkat menjadi "porn," "pr0n," atau"porno") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara terbuka(eksplisit) dengan tujuan membangkitkan birahi (gairah seksual). Pornografi berbeda darierotika. Dapat dikatakan, pornografi adalah bentuk ekstrem/vulgar dari erotika. Erotikasendiri adalah penjabaran fisik dari konsep-konsep erotisme. Kalangan industri pornografikerap kali menggunakan istilah erotika dengan motif eufemisme namun mengakibatkankekacauan pemahaman di kalangan masyarakat umum. Pornografi dapat menggunakan berbagai media — teks tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suaraorang yang bernapas tersengal-sengal. Film porno menggabungkan gambar yang bergerak,teks erotik yang diucapkan dan/atau suara-suara erotik lainnya, sementara majalah seringkalimenggabungkan foto dan teks tertulis. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis,kadang-kadang dengan ilustrasi. Suatu pertunjukan hidup pun dapat disebut porno.
  6. 6. Sejarah Sebuah lukisan dinding erotik dari Pompeii Pornografi mempunyai sejarah yang panjang. Karya seni yang secara seksualbersifat sugestif dan eksplisit sama tuanya dengan karya seni yang menampilkan gambar-gambar yang lainnya. Foto-foto yang eksplisit muncul tak lama setelah ditemukannyafotografi. Karya-karya film yang paling tuapun sudah menampilkan gambar-gambar telanjangmaupun gambaran lainnya yang secara seksual bersifat eksplisit. Manusia telanjang dan aktivitas-aktivitas seksual ditampilkan dalam sejumlah karyaseni paleolitik (mis. patung Venus), namun tidak jelas apakah tujuannya adalahmembangkitkan rangsangan seksual. Sebaliknya, gambar-gambar itu mungkin mempunyaimakna spiritual. Ada sejumlah lukisan porno di tembok-tembok reruntuhan bangunanRomawi di Pompeii. Salah satu contoh yang menonjol adalah gambar tentang sebuah bordilyang mengiklankan berbagai pelayanan seksual di dinding di atas masing-masing pintu. DiPompeii orang pun dapat menjumpai gambaran zakar dan buah zakar yang ditoreh di sisijalan, menunjukkan jalan ke wilayah pelacuran dan hiburan, untuk menunjukkan jalan kepadapara pengunjung (lihat Seni erotik di Pompeii). Para arkeolog di Jerman melaporkan padaApril 2005 bahwa mereka telah menemukan apa yang mereka yakini sebagai sebuahgambaran tentang adegan porno yang berusia 7.200 tahun yang melukiskan seorang laki-lakiyang sedang membungkuk di atas seorang perempuan dalam cara yang memberikan kesansuatu hubungan seksual. Gambaran laki-laki itu diberi nama Adonis von Zschernitz. [2] Buku-buku komik porno yang dikenal sebagai kitab suci Tijuana mulai muncul diAS pada tahun 1920-an.
  7. 7. Edisi pertama Playboy. Pada paruhan kedua abad ke-20, pornografi di Amerika Serikat berkembang dari apayang disebut "majalah pria" seperti Playboy dan Modern Man pada 1950-an. Majalah-majalah ini menampilkan perempuan yang telanjang atau setengah telanjang perempuan,kadang-kadang seolah-olah sedang melakukan masturbasi, meskipun alat kelamin merekaataupun bagian-bagiannya tidak benar-benar diperlihatkan. Namun pada akhir 1960-an,majalah-majalah ini, yang pada masa itu juga termasuk majalah Penthouse, mulaimenampilkan gambar-gambar yang lebih eksplisit, dan pada akhirnya pada 1990-an,menampilkan penetrasi seksual, lesbianisme dan homoseksualitas, seks kelompok,masturbasi, dan fetishes. Film-film porno juga hampir sama usianya dengan media itu sendiri. Menurut bukuPatrick Robertson, Film Facts, "film porno yang paling awal, yang dapat diketahui tanggalpembuatannya adalah A LEcu dOr ou la bonne auberge", yang dibuat di Prancis pada 1908.Jalan ceritanya menggambarkan seorang tentara yang kelelahan yang menjalin hubungandengan seorang perempuan pelayan di sebuah penginapan. El Satario dari Argentinamungkin malah lebih tua lagi. Film ini kemungkinan dibuat antara 1907 dan 1912. Robertsonmencatat bahwa "film-film porno tertua yang masih ada tersimpan dalam Kinsey Collectiondi Amerika. Sebuah film menunjukkan bagaimana konvensi-konvensi porno mula-muladitetapkan. Film Jerman Am Abend (sekitar 1910) adalah, demikian tulis Robertson, "sebuahfilm pendek sepuluh menit yang dimulai dengan seorang perempuan yang memuaskandirinya sendiri di kamarnya dan kemudian beralih dengan menampilkan dirinya sedang
  8. 8. berhubungan seks dengan seorang laki-laki, melakukan fellatio dan penetrasi anal."(Robertson, hlm. 66) Banyak film porno seperti itu yang dibuat dalam dasawarsa-dasawarsa berikutnya,namun karena sifat pembuatannya dan distribusinya yang biasanya sembunyi-sembunyi,keterangan dari film-film seperti itu seringkali sulit diperoleh. Mona (juga dikenal sebagai Mona the Virgin Nymph), sebuah film 59-menit 1970umumnya diakui sebagai film porno pertama yang eksplisit dan mempunyai plot, yangdiedarkan di bioskop-bioskop di AS. Film ini dibintangi oleh Bill Osco dan Howard Ziehm,yang kemudian membuat film porno berat (atau ringan, tergantung versi yang diedarkan),dengan anggaran yang relatif tinggi, yaitu film Flesh Gordon. Film tahun 1971 The Boys in the Sand dapat disebutkan sebagai yang "pertama"dalam sejumlah hal yang menyangkut pornografi. Film ini umumnya dianggap sebagai filmpertama yang menggambarkan adegan porno homoseksual. Film ini juga merupakan filmporno pertama yang mencantumkan nama-nama pemain dan krunya di layar (meskipunumumnya menggunakan nama samaran). Ini juga film porno pertama yang membuat paroditerhadap judul film biasa (judul film ini The Boys in the Band). Dan ini adalah film pornokelas X pertama yang dibuat tinjauannya oleh New York Times. Teknologi dan pornografi Pornografi yang diedarkan secara massal sama tuanya dengan mesin cetak sendiri.Hampir bersamaan dengan penemuan fotografi, teknik ini pun digunakan untuk membuatfoto-foto porno. Bahkan sebagian orang mengatakan bahwa pornografi telah menjadikekuatan yang mendorong yang mendorong teknologi dari mesin cetak, melalui fotografi(foto dan gambar hidup) hingga video, TV satelit dan internet. Seruan-seruan untuk mengaturatau melarang teknologi-teknologi ini telah sering menyebutkan pornografi sebagai dasarkeprihatinannya. Video: Betamax, VHS, DVD, dan format-format pada masa depan Selama sejarahnya, kamera film juga telah digunakan untuk membuat pornografi,dan dengan munculnya perekam kaset video rumahan, industri film porno pun mengalamiperkembangan besar-besaran dan melahirkan bintang-bintang "film dewasa" seperti Ginger
  9. 9. Lynn, Christy Canyon, dan Traci Lords (belakangan diketahui usianya di bawah usia legal,yaitu 18 tahun, pada saat membuat sebagian besar dari film-filmnya). Orang kini dapatmenonton film porno dengan leluasa dalam privasi rumahnya sendiri, ditambah denganpilihan yang lebih banyak untuk memuaskan fantasi dan fetishnya. Ditambah dengan hadirnya kamera video yang murah, orang kini mempunyai saranauntuk membuat filmnya sendiri, untuk dinikmati sendiri atau bahkan untuk dijual danmemperoleh keuntungan. Ada yang berpendapat bahwa Sony Betamax kalah dalam perang format dari VHS(dalam menjadi sistem rekam/tonton video di rumah) karena industri video film biru memilihVHS ketimbang sistem Sony yang secara teknis lebih unggul. Upaya-upaya inovasi lainnyamuncul dalam bentuk video interaktif yang memungkinkan pengguna memilih variabel-variabel seperti sudut kamera berganda, penutup berganda (mis. "Devil in the Flesh", 1999),dan isi DVD untuk komputer saja. Para produsen film erotik diramalkan akan memainkan peranan penting dalammenentukan standar DVD yang akan dating. Kelengkapan (outfit) yang besar cenderungmendukung Cakram cahaya biru yang memiliki kapasitas tinggi, sementara kelengkapanyang kecil umumnya lebih mendukung HD-DVD yang tidak begitu mahal. Menurut sebuahartikel Reuter 2004 "Industri bermilyar-milyar dolar ini menerbitkan sekitar 11.000 juduldalam bentuk DVD setiap tahunnya, memberikannya kekuatan yang sangat besar untukmemengaruhi pertempuran antara kedua kelompok studio dan perusahaan teknologi yangsaling bersaing untuk menetapkan standar untuk generasi berikutnya" [3]. Manipulasi foto dan pornografi yang dihasilkan oleh komputer Sejumlah pornografi dihasilkan melalui manipulasi digital dalam program-programeditor gambar seperti Adobe Photoshop. Praktik ini dilakukan dengan membuat perubahan-perubahan kecil terhadap foto-foto untuk memperbiaki penampilan para modelnya, sepertimisalnya menyingkirkan cacat pada kulit, memperbaiki cahaya dan kontras fotonya, hinggaperubahan-perubahan besar dalam bentuk membuat photomorph dari makhluk-makhluk yangtidak pernah ada seperti misalnya gadis kucing atau gambar-gambar dari para selebriti yangbahkan mungkin tidak pernah memberikan persetujuannya untuk ditampilkan menjadi filmporno.
  10. 10. Manipulasi digital membutuhkan foto-foto sumber, tetapi sejumlah pornografidihasilkan tanpa aktor manusia sama sekali. Gagasan tentang pornografi yang sepenuhnyadihasilkan oleh komputer sudah dipikirkan sejak dini sebagai salah satu daerah aplikasi yangpaling jelas untuk grafik komputer dan pembuatan gambar tiga dimensi. Pembuatan gambar-gambar lewat komputer yang sangat realistik menciptakandilema-dilema etika baru. Ketika gambar-gambar khayal tentang penyiksaan ataupemerkosaan disebarkan secara luas, para penegak hukum menghadapi kesulitan-kesulitantambahan untuk menuntut gambar-gambar otentik yang menampilkan perbuatan kriminal,karena kemungkinan gambar-gambar itu hanyalah gambar sintetik. Keberadaan foto-fotoporno palsu dari para selebriti memperlihatkan kemungkinan untuk menggunakan gambar-gambar palsu untuk melakukan pemerasan atau mempermalukan siapapun yang difoto ataudifilmkan, meskipun ketika kasus-kasus itu menjadi semakin lazim, pengaruhnyakemungkinan akan berkurang. Akhirnya, generasi gambar-gambar yang sama sekali bersifatsintetik, yang tidak merekam peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya, menantang kritik-kritikkonvensional terhadap pornografi. Hingga akhir 1990-an pornografi yang dihasilkan melalui manipulasi digital belumdapat dihasilkan dengan murah. Pada awal 2000-an kegiatan ini semakin berkembang, ketikaperangkat lunak untuk pembuatan model dan animasi semakin maju dan menghasilkankemampuan-kemampuan yang semakin tinggi pada komputer. Pada tahun 2004, pornografiyang dihasilkan lewat komputer gambarnya melibatkan anak-anak dan hubungan seks dengantokoh fiksi seperti misalnya Lara Croft sudah dihasilkan pada tingkat yang terbatas. TerbitanPlayboy pada Oktober 2004 menampilkan foto-foto telanjang dada dari tokoh permainanvideo BloodRayne. [4] Internet Dengan munculnya internet, pornografi pun semakin mudah didapat. Sebagian daripengusaha wiraswasta internet yang paling berhasil adalah mereka yang mengoperasikansitus-situs porno di internet.[rujukan?] Demikian pula foto-foto konvensional ataupun videoporno, sebagian situs hiburan permainan video "interaktif". Karena sifatnya internasional,internet memberikan sarana yang mudah kepada konsumen yang tinggal di negara-negara dimana keberadaan pornografi dilarang sama sekali oleh hukum, atau setidak-tidaknya merekayang tidak perlu memperlihatkan bukti usia, dapat dengan mudah mendapatkan bahan-bahan
  11. 11. seperti itu dari negara-negara lain di mana pornografi legal atau tidak mengakibatkan tuntutanhukum. Lihat pornografi internet. Biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data digital meningkatkanterbentuknya kalangan pribadi orang-orang yang tukar-menukar pornografi. Denganmunculnya aplikasi berbagi file peer-to-peer seperti Kazaa, tukar-menukar pornografi telahmencapai rekor yang baru. Pornografi gratis tersedia secara besar-besaran dari para penggunalainnya dan tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok pribadi. Pornografi gratis dalamjumlah besar di internet juga disebarkan dengan tujuan-tujuan pemasaran, untukmenggalakkan para pelanggan yang membeli program bayaran. Sejak akhir tahun 1990-an, "porno dari masyarakat untuk masyarakat" tampaknyatelah menjadi kecenderungan baru. Kamera digital yang murah, perangkat lunak yang kianberdaya dan mudah digunakan, serta akses yang mudah ke sumber-sumber bahan porno telahmemungkinkan pribadi-pribadi untuk membuat dan menyebarkan bahan-bahan porno yangdibuat sendiri atau dimodifikasi dengan biaya yang sangat murah dan bahkan gratis. Di internet, pornografi kadang-kadang dirujuk seagai pr0n yaitu plesetan dari p0rn— porno yang ditulis dengan angka nol. Salah satu teori tentang asal-usul ejaan ini ialahbahwa ini adalah siasat yang digunakan untuk mengelakkan penyaring teks dalam program-program pesan pendek atau ruang obrol. Menurut Google, setiap hari terjadi 68 juta pencarian dengan menggunakan kata"porno" atau variasinya. Status hukum pornografi sangat berbeda-beda. Kebanyakan negara mengizinkanpaling kurang salah satu bentuk pornografi. Di beberapa negara, pornografi ringan dianggaptidak terlalu mengganggu hingga dapat dijual di toko-toko umum atau disajikan di televisi.Sebaliknya, pornografi berat biasanya diatur ketat. Pornografi anak dianggap melanggarhukum di kebanyakan negara, dan pada umumnya negara-negara mempunyai pembatasanmenyangkut pornografi yang melibatkan kekerasan atau binatang. Sebagian orang, termasuk produser pornografi Larry Flynt dan penulis SalmanRushdie, mengatakan bahwa pornografi itu penting bagi kebebasan dan bahwa suatu
  12. 12. masyarakat yang bebas dan beradab harus dinilai dari seberapa jauh mereka bersediamenerima pornografi. Kebanyakan negara berusaha membatasi akses anak-anak di bawah umur terhadapbahan-bahan porno berat, misalnya dengan membatasi ketersediaannya hanya pada toko bukudewasa, hanya melalui pesanan lewat pos, lewat saluran-saluran televisi yang dapat dibatasiorang tua, dll. Biasanya toko-toko porno membatasi usia orang-orang yang masuk ke situ,atau kadang-kadang barang-barang yang disajikan ditutupi sebagian atau sama sekali tidakterpampang. Yang lebih lazim lagi, penyebaran pornografi kepada anak-anak di bawah umurdianggap melanggar hukum. Namun banyak dari usaha-usaha ini ternyata tidak mampumembatasi ketersediaan pornografi karena akses yang cukup terbuka terhadap pornografiinternet. B. Jenis-jenis cyberporn Ketentuan Pidana UU ini diatur dalam Bab VII mulai dari Pasal 29 sampai Pasal 41.Adapun perbuatan yang dilarang adalah 1. memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan/menyediakan pornografi (P.29); 2. menyediakan jasa pornografi (P.30); 3. meminjamkan/mengunduh pornografi (Pasal 31); 4. memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi (P.32); 5. mendanai/memfasilitasi perbuatan dalam Pasal 29 dan 30 (P.33); 6. sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek/model yang mengandung muatan pornografi (P.34); 7. menjadikan orang lain sebagai objek/model yang mengandung muatan pornografi (P.35); 8. mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan/di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (P.36); melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam produk pornografi/jasa pornografi (P.37); dan
  13. 13. 9. mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan 10. produk atau jasa pornografi (P. 38). C. Undang-Undang Pornografi Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Undang-Undang Pornografi (sebelumnya saat masih berbentuk rancanganbernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi, disingkat RUUAPP, dan kemudian menjadi Rancangan Undang-Undang Pornografi) adalah suatu produkhukum berbentuk undang-undang yang mengatur mengenai pornografi (dan pornoaksi padaawalnya). UU ini disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna DPR pada 30Oktober 2008[1] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
  14. 14. b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakinberkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosialmasyarakat Indonesia; c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yangada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurufb, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi; Mengingat :Pasal 20 Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAdanPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
  15. 15. 1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambarbergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melaluiberbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuatkecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan olehorang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisiteresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar,majalah, dan barang cetakan lainnya. 3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadanhukum maupun yang tidak berbadan hukum. 4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden RepublikIndonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945. 6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkatdaerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pasal 2 Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatanterhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum,nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Pasal 3 Undang-Undang ini bertujuan:
  16. 16. a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika,berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, sertamenghormati harkat dan martabat kemanusiaan; b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adatistiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk; c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlakmasyarakat; d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara daripornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. BAB II LARANGAN DAN PEMBATASAN Pasal 4 (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak,menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisitmemuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau
  17. 17. f. pornografi anak. (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankanketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsunglayanan seksual. Pasal 5Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1). Pasal 6 Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4.
  18. 18. Pasal 8 Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objekatau model yang mengandung muatan pornografi. Pasal 9 Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yangmengandung muatan pornografi. Pasal 10 Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukanatau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual,persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Pasal 11 Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objeksebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10. Pasal 12 Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan,menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasapornografi.
  19. 19. Pasal 13 (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selainsebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturanperundang-undangan. (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus. Pasal 14 Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan,dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan danpelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan PeraturanPemerintah. BAB III PERLINDUNGAN ANAK Pasal 15 Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi danmencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Pasal 16 (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan,keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan,serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korbanatau pelaku pornografi.
  20. 20. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihansosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganPeraturan Pemerintah. BAB IV PENCEGAHAN Bagian Kesatu Peran Pemerintah Pasal 17 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan,penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Pasal 18 Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,Pemerintah berwenang: a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produkpornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet; b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaanpornografi; dan c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalammaupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaanpornografi.
  21. 21. Pasal 19 Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,Pemerintah Daerah berwenang: a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produkpornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet diwilayahnya; b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaanpornografi di wilayahnya; c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalampencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangkapencegahan pornografi di wilayahnya.Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat Pasal 20 Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadappembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. Pasal 21 (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapatdilakukan dengan cara: a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
  22. 22. b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan; c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturpornografi; dan d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampakpornografi. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf bdilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. BAB V PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Pasal 23 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadappelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum AcaraPidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Pasal 24
  23. 23. Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang HukumAcara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidakterbatas pada: a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukancetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya. Pasal 25 (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses,memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer,jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyediajasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronikyang diminta penyidik. (3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelahmenyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronikdari penyidik. Pasal 26 Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalamPasal 25 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data,atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan. Pasal 27
  24. 24. (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksadilampirkan dalam berkas perkara. (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksadapat dimusnahkan atau dihapus. (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaandalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatansumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan ataudihapus. BAB VI PEMUSNAHAN Pasal 28 (1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan. (2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnyamemuat: a. nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarluaskanpornografi; b. nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan; c. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan. BAB VII
  25. 25. KETENTUAN PIDANA Pasal 29 Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan,menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan danpaling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliarrupiah). Pasal 30 Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalamPasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan palinglama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratuslima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 31 Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pasal 32 Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan,memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
  26. 26. Pasal 33 Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan palinglama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Pasal 34 Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objekatau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana dendapaling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 35 Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yangmengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana denganpidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ataupidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyakRp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Pasal 36 Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan ataudi muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan,atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidanadengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda palingbanyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  27. 27. Pasal 37 Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objeksebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35,dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya. Pasal 38 Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan,menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasapornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara palingsingkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda palingsedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyakRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Pasal 39 Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan. Pasal 40 (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatukorporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ataupengurusnya. (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidanatersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun
  28. 28. berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendirimaupun bersama-sama. (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasitersebut diwakili oleh pengurus. (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapatdiwakili oleh orang lain. (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasimenghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasisupaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untukmenghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus ditempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidanapenjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasidengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukandalam setiap pasal dalam Bab ini. Pasal 41 Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasidapat dikenai pidana tambahan berupa: a. pembekuan izin usaha; b. pencabutan izin usaha; c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan d. pencabutan status badan hukum.
  29. 29. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 42 Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang ini, dibentukgugus tugas antardepartemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diaturdengan Peraturan Presiden. Pasal 43 Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulansetiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yangberwajib untuk dimusnahkan. Pasal 44 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Pasal 45 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
  30. 30. I. UMUM Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila danUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tingginilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnyateknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnyapembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruhburuk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancamkehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi ditengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkanmelalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsamengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinyakemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunyadisebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan mediapornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorongpenguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia. Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yangada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, danUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai danbelum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuatundang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi. Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatanterhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum,
  31. 31. nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwaketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah: 1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama; 2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan laranganyang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yangmelanggarnya; dan 3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasimuda dari pengaruh buruk dan korban pornografi. Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan danpembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungananak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, danpenggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan. Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman daripelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikandengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, sertamemberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di sampingitu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan olehkorporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan. Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undangini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembagapendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikanpembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anakyang menjadi korban atau pelaku pornografi. Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatursecara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupanmasyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warganegara.
  32. 32. 4.Pencegahan cyberporn Metrotvnews.com, Padang: Pengamat sosial Dr Silfia Hanani mengatakan, gugustugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi dalam melaksanakan tugas-tugasnya harusmenghindari bias gender."Pencegahan dan penanangan pornografi indikatornya jangan dalam konteks berpakaian,karena kebijakan tersebut bisa saja menimbulkan bias," kata dosen Program Studi SosiologiPascasarjana Universitas Andalas (Unand) Padang, Rabu (11/4).Presiden SBY membentuk gugus tugas Pencegahan dan Penanangan Pornografi untukmenjamin kelancaran dan keefektifan pelaksanaan undang-undang. Hal itu diwujudkanmelalui Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2012. Gugus tugas itu sendiri nantinyabertanggung jawab langsung kepada Presiden.Menurut dia, kalau indikator atau kriteria pornografi hanya dalam berpakaian, misalnyaperempaun menggunakan rok di atas lutut, maka akan kurang tepat karena masalahnyadihadapkan pada kondisi multikultural. Namun kalau untuk kasus Sumatera Baratindikatornya berpakaian tidak masalah, karena masyarakatnya sudah akrab dengan pakaianmuslimah, ujarnya.Jadi, menurut dia, penetapan kriteria pornografi harus mencari formula yang tepat dan janganhanya melihat dari sisi perempuan, agar keberadaan gugus tugas Pencegahan dan PenangananPornografi ini tidak menimbulkan bias gender.Ia menjelaskan, gugus tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi juga bertugasmengoordniasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah pornografi dan memantaupelaksanaan pencegahan dan penanganannya.Kemudian juga melaksanakan sosialisasi, edukasi, kerja sama pencegahan dan penangananpornografi, serta melaksanakan evaluasi pelaporan. "Kalau edukasi saya sependapat. Tapiyang diedukasi bukan perempuan saja, tapi juga laki-laki,"

×