Your SlideShare is downloading. ×
0
UU TAMBANG DAN  PERBURUHAN          Jurusan Pertambangan                  Fakultas Teknik       Universitas Palangka Raya ...
IZIN USAHA PERTAMBANGAN   Sebagaimana yang telah diketahui bahwa UU No 11Tahun 1967 telah diperbaharui menjadi uu No 4 Tah...
Jenis Izin Usaha PertambanganAda 2 (dua) Jenis tahapan IUP yaitu :1. IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan   penyelidikan ...
Pihak Yang BerwenangIUP diberikan oleh :1. Bupati / Walikota apabila WIUP berada di didalam   satu wilayah Kabupaten/Kota....
IUP atau Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada :•   Instansi Pemerintahaan yang di tunjuk oleh Menteri    Pertambangan•...
Syarat – Syarat Permohonan IUPNo                             IUP EKSPLORASI                                               ...
Jangka Waktu dan Luas Wilayah IUP   Dalam UU No 4 Tahun 2009 dijelaskan bahwa JangkaWaktu dan Luas Wilayah IUP ditentukan ...
1. IUP Operasi Produksi Pertambangan Mineral Logam   paling lama 20 (duapuluh) Tahun dan dapat   diperpanjang 2 kali denga...
Hak dan KewajibanPemegang IUP mempunyai Hak :1. Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh Tahapan Usaha    Pertam...
Kewajiban1.    Menerapkan kaidah Teknik Pertambangan yang baik.2.    Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntasi Indo...
Berakhirnya IUPBerakhirnya Izin Usaha Pertambangan dapat dikarenakan karena :1. Dikembalikan2. Dicabut3. Habis masa berlak...
Hubungan IUP dengan Hak atas Tanah    Sudah sangat jelas dirasa bahwa apa arti dariHubungan antara IUP dengan Hak atas Tan...
Review UU No 11 Tahun 1967..1. DEFINISI KUASA PERTAMBANGAN (KP)   Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan k...
2. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN (KP)   • Surat permohonan bagi Perusahaan harus di ajukan di atas kop surat...
Catatan..   Apabila dalam melaksanakan UU No 11Tahun 1967 dibantu dengan PP No 32 Tahun1969, maka dalam melaksanakan UU No...
Terima Kasih,See You Next Day..And Remember..HEALTHY FIRST, PRODUCTION YES!!!
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Uu tambang dan perburuhan materi 3

477

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
477
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Uu tambang dan perburuhan materi 3"

  1. 1. UU TAMBANG DAN PERBURUHAN Jurusan Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya Risza Abiyoga Pratama Idris, ST
  2. 2. IZIN USAHA PERTAMBANGAN Sebagaimana yang telah diketahui bahwa UU No 11Tahun 1967 telah diperbaharui menjadi uu No 4 Tahun2009 dimana yang didalamnya dijelaskan bahwa yangsebelumnya bernama Kuasa Pertambangan berubahmenjadi IUP atau Izin Usaha Pertambangan. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izn untukmelaksanakan usaha pertambangan. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yangdiberikan kepada badan / perseorangan untukmelaksanakan usaha pertambangan.
  3. 3. Jenis Izin Usaha PertambanganAda 2 (dua) Jenis tahapan IUP yaitu :1. IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan Studi Kelayakan.2. IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan serta penjualan.
  4. 4. Pihak Yang BerwenangIUP diberikan oleh :1. Bupati / Walikota apabila WIUP berada di didalam satu wilayah Kabupaten/Kota.2. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.3. Menteri, apabila WIUP berada pada lintas wilayah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
  5. 5. IUP atau Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada :• Instansi Pemerintahaan yang di tunjuk oleh Menteri Pertambangan• Perusahaan Negara• Perusahaan Daerah• Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah• Koperasi• Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat• Perusahaan dengan modal bersama antar Negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau badan/perseorangan swasta yang memenuhi syarat- syarat• Pertambangan Rakyat
  6. 6. Syarat – Syarat Permohonan IUPNo IUP EKSPLORASI IUP PRODUKSI1 Nama Perusahaan Nama Perusahaan2 Lokasi dan Luas Wilayah Luas Wilayah3 Rencana umum tata ruang Lokasi Penambangan4 Jaminan Kesungguhan Lokasi Pengolahan dan Pemurnian5 Modal Investasi Pengangkutan dan Penjualan6 Perpanjangan waktu tahap kegiatan Modal Investasi7 Hak dan Kewajiban Pemegang IUP Jangka waktu IUP8 Jangka waktu tahap kegiatan Jangka waktu tahap kegiatan9 Jenis Usaha yang diberikan Penyelesaian masalah lahan10 Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah Reklamasi pascatambang pertambangan11 Perpajakan Dana Jaminan Reklamasi pasca tambang12 Penyelesaian Perselisihan Perpanjangan IUP13 Iuran tetap dan iuran eksplorasi Hak dan Kewajiban IUP14 AMDAL Rencana Pengembangan dan pemberdayaan15 masyarakat sekitar16 Perpajakan17 Penerimaan negara termasuk iuran18 Penyelesaian Perselisihan19 K320 Konservasi bahan galian21 Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri22 Penerapan Kaidah pertambangan yang baik23 Pengembangan Tenaga Kerja24 Pengelolaan bahan galian25 Penguasaan dan pengembangan bahan galian
  7. 7. Jangka Waktu dan Luas Wilayah IUP Dalam UU No 4 Tahun 2009 dijelaskan bahwa JangkaWaktu dan Luas Wilayah IUP ditentukan sesuai dengan JenisUsaha Pertambangannya.1. IUP Eksplorasi Pertambangan Mineral Logam paling lama 8 (delapan) Tahun dengan WUP nya 5.000 – 10.000 Ha.2. IUP Eksplorasi Pertambangan Mineral Bukan Logam paling lama 3 (tiga) Tahun dan untuk jenis tertentu 7 (Tahun) dengan WUP 500 – 25.000 Ha.3. IUP Eksplorasi Pertambangan Batuan paling lama 3 (tiga) Tahun dengan WUP nya 5 – 5.000 Ha.4. IUP Eksplorasi Pertambangan Batubara paling lama 7 (Tujuh) Tahun dengan WUP nya 5.000 – 50.000 Ha.
  8. 8. 1. IUP Operasi Produksi Pertambangan Mineral Logam paling lama 20 (duapuluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 kali dengan WUP nya 25.000 Ha.2. IUP Operasi Produksi Pertambangan Bukan Logam paling lama 10 Tahun dan dapat diperpanjang 2 kali, untuk mineral tertentu dapat diberikan paling lama 20 (duapuluh) Tahun dan diperpanjang 2 kali dengan WUP nya 5.000 Ha.3. IUP Operasi Produksi Pertambangan Batuan paling lama 5 (lima) Tahun sebanyak 2 kali perpanjangan dengan WUP nya 1.000 Ha.4. IUP Operasi Produksi Pertambangan Batubara paling lama 20 (duapuluh) Tahun dan dapat diperpanjang 2 kali dengan WUP 15.000 Ha.
  9. 9. Hak dan KewajibanPemegang IUP mempunyai Hak :1. Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh Tahapan Usaha Pertambangan.2. Pemegang IUP dan memanfaatkan Prasarana dan Sarana umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan.3. Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi.4. Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP nya kepada pihak lain.5. Untuk Pengalihan Kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.6. Pengalihan kepemilikan dan/atau saham dapat dilakukan dengan persyaratan : 1. Memberitahukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. 2. Sepanjangf tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
  10. 10. Kewajiban1. Menerapkan kaidah Teknik Pertambangan yang baik.2. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntasi Indonesia.3. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau Batubara.4. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.5. Mematuhi Batas toleransi daya dukung lingkungan.6. Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.7. Setiap Pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang saat mengajukan IUP Operasi Produksi.8. Pemegang IUP wajib menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pasca tambang.9. Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.10. Pemegang IUP wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam Negeri.11. Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat.12. Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Operasi Produksi.
  11. 11. Berakhirnya IUPBerakhirnya Izin Usaha Pertambangan dapat dikarenakan karena :1. Dikembalikan2. Dicabut3. Habis masa berlakunyaSedangkan IUP dapat diberhentikan sementara apabila terjadi :1. Keadaan Kahar2. Keadaan yang menghalangi.3. Kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilyahnya.
  12. 12. Hubungan IUP dengan Hak atas Tanah Sudah sangat jelas dirasa bahwa apa arti dariHubungan antara IUP dengan Hak atas Tanah, sepertiyang telah dijawab oleh rakan - rekan Mahasiswa semua.Tetapi dalam hal ini saya mencoba mejawab pertanyaantersebut sesuai dengan yang terdapat dalam UU No 4Tahun 2009. Pemegang IUP tidak dapat melaksanakan KegiatanUsaha Pertambangan pada tempat yang dilarang ,Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasiproduksi harus menyelesaikan masalah pembebasan hakatas tanah yang dilakukan secara bertahap. Karena dalamUU No 4 Tahun 2009 sudah dijelaskan bahwa Hak atasIUP buka merupakan pemilikan hak atas tanah.
  13. 13. Review UU No 11 Tahun 1967..1. DEFINISI KUASA PERTAMBANGAN (KP) Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan / perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dikenal 6 jenis (KP) yaitu KP Penyelidikan Umum, KP Explorasi, KP Eksploitasi,KP pengolahan dan pemurnian, KP Pengangkutan dan KP Penjualan. Kuasa Pertambangan dapat di berikan kepada: • Instansi Pemerintahaan yang di tunjuk oleh Menteri Pertambangan • Perusahaan Negara • Perusahaan Daerah • Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah • Koperasi • Badan atau Perseorangan Swasta yang memenuhi syarat • Perusahaan dengan modal bersama antar Negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau badan/perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat • Pertambangan Rakyat
  14. 14. 2. SYARAT-SYARAT PERMOHONAN KUASA PERTAMBANGAN (KP) • Surat permohonan bagi Perusahaan harus di ajukan di atas kop surat perusahaan pemohon dengan di bubuhi materai tempel dan bagi perorangan di ajukan di atas kertas bermeterai dengan ketentuan yang berlaku. • Peta bagan / wilayah yang di mohon dengan skala 1:50.000 untuk Pulau Jawa dan Pulau Bali. • Surat Jaminan Bank dari Bank Pemerintahan sesuai dengan Keputusan MPE No. 749/KPTS/Pertamben/1981 dengan ketentuan bahwa Jaminan Bank tersebut baru dapat dicairkan setelah disetujui atau ditolaknya permohonan KP yang bersangkutan . • Setoran Pajak Terhitung (SPT) tahun terakhir. • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). • Pernyataan tenaga ahli , perjanjian kerja tenagah ahli , foto kopi ijazah, daftar riwayat hidup dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP). • Fotokopi KTP penanda tangan surat permohonan. • Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang Pertambangan dengan di sertai bukti pendaftaran akte tersebut pada Pengadilan Negara setempat bagi CV dan Firma serta tambahan pengesahan dari Departemen Kehakiman bagi PT dan Angaran Dasar yang di sahkan oleh instansi yang berwenang bagi koperasi. • Untuk Permohonan KP Eksploitasi di samping persyaratan tersebut di atas ditambah lagi dengan: • Laporan Eksplorasi lengkap. • Laporan Study Kelayakan juga meliputi Rencana Kerja Eksploitasi.
  15. 15. Catatan.. Apabila dalam melaksanakan UU No 11Tahun 1967 dibantu dengan PP No 32 Tahun1969, maka dalam melaksanakan UU No 4Tahun 2009 dibantu dengan PP No 22 Tahun2010 dan PP No 23 Tahun 2010.
  16. 16. Terima Kasih,See You Next Day..And Remember..HEALTHY FIRST, PRODUCTION YES!!!
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×