Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tujuan audit investigatif dan contoh tujuan investigasi kejahatan keuangan, (2) Ia juga membahas aksioma fraud, prediksi fraud, dan langkah-langkah investigasi dengan pendekatan teori fraud, (3) Selain itu, dokumen tersebut menjelaskan proses hukum acara pidana terkait penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengad

1. BAB 11
Tujuan Audit
Investigatif
Oleh : M. Z. Asyrofi

2. Contoh Tujuan Investigasi
Financial Crime Investigation And Control (2002)
(K.H. Spencer Pickett dan Jennifer Pickett)
1. Memberhentikan Manajemen
2. Memeriksa, mengumpulkan, dan menilai cukupnya & relevannya bukti
3. Melindungi reputasi dari karyawan yang tidak bersalah
4. Menemukan dan mengamankan dokumen relevan untuk investigasi
5. Menemukan aset yang digelapakan dan mengupayakan pemulihan
dari kerugian yang terjadi
6. Memastikan bahwa semua orang, terutama terduga pelaku mengerti
kerangka acuan investigasi dengan harapan mereka bersedia kooperatif
7. Memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak bisa lolos dari perbuatannya

3. Lanjutan.............
8. Menyapu bersih semua karyawan pelaku kejahatan
9. Memastikan bahwa perusahaan tidak lagi menjadi sasaran
penjarahan
10. Menentukan bagaimana investigasi yang akan dilanjutkan
11. Melaksanakan investigasi sesuai standar
12. Menyediakan laporan kemajuan secara teratur untuk membantu
pengambilan keputusan mengenai invesitagasi tahap berikutnya
13. Memastikan pelaku tidak melarika diri atau menghilangkan sebelum
tindak lanjut yang tepat dapat diambil.

4. Lanjutan.............
14. Mengumpulkan bukti yang dapat diterima pengendalian
15. Memperoleh gambaran yang wajar tentang kecurangan yang terjadi
dan membuat keputusan yang tepat mengenai tindakan yang harus
diambil
16. Mendalami tuduhan (baik oleh orang dalam atau luar perusahaan)
17. Memastikan bahwa hubungan dan suasana kerja tetap baik
18. Melindungi nama baik perusahaan dan lembaga.
19. Mengikuti seluruh kewajiban hukum dan mematuhi semua
ketentuan mengenai due diligence dan klaim kepada pihak ketiga

5. Lanjutan.............
20. Melaksanakan invesitagasi dalam koridor kode etik
21. Menentukan siapa pelaku dan mengumpulkan bukti mengenai
niatnya
22. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menidak pelaku dalam
perbuatan yang tida terpuji
23. Mengidentifikasi Praktik manajemen yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan atau perilaku yang melalaikan tanggung
jawab
24. Mempertahankan kerahasiaan dan memastikan bahwa perusahaan
atau lembaga ini tidak terperangkap antcaman tuntutan
pencemaran nama baik.

6. Lanjutan.............
25. Mengidentifikasi saksi yang melihat atau mengetahui terjadinya
kecurangan dan memastikan bahwa mereka memberikan bukti yang
mendukung tuduhan atau dakwaan thd si pelaku.
26. Memberikan rekomendasi mengenai bagaimana mengelola risiko
terjadinya kecurangan ini dengan tepat.

7. BAB 12
Investigasi dan Audit Investigatif
Pengantar
• Investigasi dalam makna auditing dan hukum
• Tiga aksioma dalam fraud
• Predication Fraud theory
• Investigasi secara sederhana didefinisikan sebagai “Upaya Pembuktian”
pengadilan dan ketentuan hukum (KUHP)

8. Aksioma dalam Investigasi
Aksioma atau postulat adalah pernyataan (proposition) yang tidak
dibuktikan atau tidak diperagakan, dan dianggap sudah jelas dengan
sendirinya
Fraud axioms (aksioma fraud) oleh ACFE:
1. Fraud is hidden
2. Reverse proof
3. Existence of fraud

9. Fraud is Hidden
Perampokan Bank (bersenjata api)
vs
“Konspirasi” L/C fiktif NPL (non-performing loan)
Aksioma ini penting?
ACFE “.... No opinion should be given that fraud does or does not exist
within a specific environment.”

10. Reverse Proof
ACFE “ the examination of fraud is approached from two perspectives.
To prove that a fraud has occured, the proof must include attempts to
prove it has not occured. The reverse is also true. In attempting to
prove fraud has not occcured, that proof must also attempt to prove
that it has.”
Mengapa harus ada reverse proof?
ACFE dalam Fraud examiners manual “the reason is both side of fraud
must be examined. Uner the law, proof of fraud must preclude any
explanation other guilt.”

11. Existence of Fraud
Pemeriksa Fraud membuktikan terjadi atau tidak
Pengadilan menetapkan terjadi atau tidak

12. Pertemuan Pendahuluan
• Pertanyaan pada pihak klien:
1. Mengapa pimpinan menduga / curiga adanya fraud?
2. Pada unit atau ransaksi apa diduga terjadi fraud?
3. Apa sifat (nature) fraud?
4. Kapan fraud diduga atau dicurigai terjadi?
5. Bagaimana masalahnya ditemukan?
6. Siapa yang menemukan masalahnya
7. Bagaimana fraud tersebut dilakukan (modus) ?

13. Pertemuan Pendahuluan
lanjutan....
• Pertanyaan pada pihak klien:
8. Berapa banyak jumlah yang dijarah
9. Siapa yang diduga menjadi pelaku fraud?
10. Apakah sudah ada pekerjaan pendahuluan yang dilakukan sebagai
persiapan untuk audit investigatif?

14. Akuntan forensik merumuskan lingkup dan tujuan audit
investigatif yg memenuhi harapan klian, misal:
Pemecatan pelaku fraud
Pengumpulan bukti dan barang bukti yang cukup untuk penuntutan
di pengadilan
Penentuan apakah terdapat salah saji material di LK dan tindak
lanjutnya.
Persiapan terhadap potensi tuntutan kelompok (class action) dan
investigasi penegak hukum terkait dengan audit investigatif yang
dilkukan akuntan forensik
Persiapn untuk menghadapai negosiasi dg lebaga2 pemerintah yang
berkenaan dengan kasus yang diaudit ivestigatif.

15. Predication
Fraud Examiners Manual (2006) menjelaskan Predication sbb:
• “Predication is the totality of circumtances that would lead a
reasonable, professionally trained, and prudent individual to believe a
fraud has occured, is occuring, and or will occur. Predication is basis
upon which an examination is commanced. Fraud examinations
should not be conducted without proper predication.”
• Setiap investigasi dimulai dengan keinginan atau harapan bahwa
kasus ini berakhir dengan suatu litigasi.

16. Investigasi dengan pendekatan teori fraud
meliputi langkah2 sbb:
1. Analisis data yang tersedia
2. Ciptakan (kembangkan) hipotesis berdasarkan analisi di atas
3. Uji atau test hipotesis tersebut
4. Perhalus atau ubah hipotesis berdasarkan hasil pengujian
sebelumnya

17. Pemeriksaan dalam hukm acara Pidana
• Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No 8 Tahun 1981) mengatur
tahapan hukum acara pidana sbb:
1. Penyelidikan
2. Penyidikan
3. Penuntutan
4. Pemeriksaan di sidang pengadilan
5. Putusan pengadilan
6. Upaya Hukum
7. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan

18. Penyidikan
Adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan
mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana yang terjadi untuk menemukan tersagkanya

19. Penyidikan
Undang Undang memberi wewenang kepada penyidik untuk:
1. Menggeledah dan menyita surat dan barang bukti;
2. Memanggil dan memeriksa saksi, yang keterangannya
dituangkan dalam BAP saksi;
3. Memanggil dan memeriksa tersngka, yang keterangannya
dituangkan dalam BAP tersngka;
4. Mendatangkan ahli untk memperoleh keterangan ahli yang
dapat juga diberikan dalam bentuk laporan ahli;
5. Menahan tersangka, dalam hal tersangka dikhawatirkan
akan melarikan diri, menghlangkan barang bukti atau
mengulangi melakukan tindak pidana

20. Penuntutan
Adalah tindakan penuntut umum yang melimpahkan perkara
ke pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan cara
yang diatur dalam hukum acara pidana, dengan permintaan
agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan

21. Pemeriksaan di Pengadilan
Bukti yang diperolehh di tingkat diperiksa kembali di sidang
pengadilan utk dijadikan alat bukti adalah sbb:
1. Saksi-saksi untuk memperoleh alat bukti keterangan saksi
2. Tersangak memperoleh alat bukti keterangan terdakwa
3. Ahli memperoleh alat bukti keterangan ahli
4. Surat dan barang bukti yang telah disita oleh penyidik
diajukan ke sidang pengadilan untuk dijadikan alat bukti
surat dan petunjuk.

22. Pemeriksaan di Pengadilan
Alat bukti yang sah yang diperoleh di sidang pengadilan yang
dapat meyakinkan hakim dalam memberi putusan.
Alat bukti yang sah terdiri atas:
1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Keterangan terdakwa
5. Petunjuk

23. Putusan Pengadilan
Putusan hakim atas terdakwa dinyatakan bersalah ditentukan
oleh :
1. Keyakinan hakim
2. Didukung sekurang2nya 2 alat bukti yang sah dan terdapat
persesuaian antar alat bukti.
Putusan Hakim:
1. Putusan Pemidanaan
2. Putusan bebas
3. Putusan lepas

24. Upaya Hukum
Adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak
menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, atau
banding atau kasasi, atau hak teridana untuk mengajukan
permohonan peninjauan kembali, atau hak jaksa agung untuk
mengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalam hal serta
menurut cara yang diatur dalam undang- undang.
Upaya hukum Biasa = Pemeriksaan Tingkat Banding dan
Pemeriksan Tingkat Kasasi
Upaya hukum luar biasa=Pemeriksaan Kasasi Demi
Kepentingan Hukum dan Peninjauan Kembali putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

25. Terima Kasih