Your SlideShare is downloading. ×
Sumber sumber hukum tata negara
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sumber sumber hukum tata negara

37,791
views

Published on


0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
37,791
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
424
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. SUMBER SUMBER HUKUM TATA NEGARASumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, yangdipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. MenurutTjipto Rahardjo “Sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari dua kategori, yaitusumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukummerupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bias melahirkanatau menciptakan hukum.Apa yang dimaksud dengan ‘Sumber Hukum’?Menurut para pakar hukum :Satjipto Rahardjo (1991: 81): sumber yang melahirkan hukum digolongkan dari 2 kategori,yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifathukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sendiri sehingga secara langsung bisamelahirkan atau menciptakan hukum.C.S.T. Kansil menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sumber hukum ialah, segala apasaja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa,yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Yangdimaksudkan dengan segala apa saja, adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadaptimbulnya hukum. Sedang faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukumsecara formal artinya ialah, dari mana hukum itu dapat ditemukan , dari mana asal mulanyahukum, di mana hukum dapat dicari atau di mana hakim dapat menemukan hukum sebagaidasar dari putusannya.Sedangkan sumber hukum menurut Sudikno Mertokusumo yaitu terbagi atas dua hal :1. Sumber Hukum MateriilAdalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum matriil ini merupakan faktoryang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik,situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah,perkembangan internasional, keadaan geografis, dll.
  • 2. 2. Sumber Hukum FormalMerupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Halini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formalberlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah UU, perjanjian antarnegara,yuris prudensi dan kebiasaan.Sumber-sumber hukum dalam pengertian sosiologisSumber-sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan lapangan pekerjaan bagi seorangsosiolog hukum. Namun penelaahan sosiologis juga dapat relevan gagi seorang yangmempelajari sumber-sumber hukum dalam arti formal. Sumber-sumber tersebut terahirseringkali lebih baik dipahami dibandingkan dengan sumber-sumber sosiologis hukum.Sumber hukum dalam pengertian sejarahDalam arti sejarah istilah sumber hukum punya dua makna :sebagai sumber pengenal dari hukum yang berlaku pada suatu saat tertentu sebagai sumbertempat asal pembuat undang-undang menggalinya dalam penyusunan suatu aturan menurutundang-undang. Bagi para sejarawan hukum hal yang terutama penting adalah sumberpertama. Yang dimaksud ialah dokumen-dokemen resmi kuno, buku-buku ilmiah, majalah-majalah dan sebagainya.B. Sumber-sumber Hukum Tata Negara IndonesiaPancasila sebagai sumber hukum IndonesiaPancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum, arti dari kalimat tersebutadalah bahwa pandangan hidup, cita-cita hukum, perikemanusiaan, keadilan sosial, sertatujuan hidup bangsa harus sesuai dengan pancasila serta tidak menyimpang dari
  • 3. pancasila.Sumber hukum dalam arti formal Artinya adalah tempat digalinya hukum yangdibuat positif oleh pemerintah yang berwenang.Dalam penjabaran yang lebih lanjut hierarki sumber-sumber hukum adalah sebagai berikut1. Undang-undang dasar 1945UUD1945 mulai berlaku sejak 18 agustus 1945 sampai 27 desember 1949, setelah itu terjadiperubahan dasar negar yang mengakibatkan UUD 1945 tidak berlaku, namun melalui dekritpresiden tanggal 5 juli tahun 1959, ahirnya UUD 1945 berlaku kembali sampai dengansekarang.2. Ketetapan MPRKetetapan MPR ini merupakan produk MPR yang secara umum memuat ketentuan-ketentuansebagai berikut :a. garis-garis besar dalam bidang legislatif yang dilaksanakan dengan undang-undangb. garis-garis besar dalam bidang eksekutif yang dilaksanakan dengan keputusan presiden.Dengan kata lain ketetapan MPR ini juga dilaksanakan dengan keputusan presiden.3. Undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undangPerlu diketahui bahwa undang-undang merupakan produk bersama dari presiden dan DPR(produk legislatif), dalam pembentukan undang-undang ini bisa saja presiden yangmengajukan RUU yang akan sah menjadi Undang-undang jika DPR menyetujuinya, danbegitu pula sebaliknya.Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada dasarnya memilikiderajat yang sama, namun Ada beberapa perbedaan yang mendasar antara keduanya,perbedaan tersebut antara lain :a. Perpu dibuat oleh presiden saja , tanpa adanya keterlibatan DPRb. Perpu hanya dapat dibuat dalam keadaan genting saja (Negara dalam keadaan darurat)Akan tetapi dalam pelaksanaanya perpu ini harus mendapat persetujuan dari DPRdikemudian hari. Apabila perpu tersebut tidak disetuju maka harus dicabut serta akibathukum yang timbul harus diatur.
  • 4. 4. Peraturan pemerintah (PP)Menurut pasal 2 ayat (2) UUD 1945, PP ini dibuat dan dikeluarkan oleh presiden untukmelaksanakan undang-undang. PP ini memuat aturan-aturan yang bersifat umum dan tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi.5. Keputusan presidenSeperti hanya peraturan pemerintah, kepres juga dikeluarkan oleh presiden. Yang menjadipembeda antara keduanya adalah jika dilihat dari sifatnya, PP bersifat umum sedangkankeppres bersifat khusus, seperti mengangkat duta besar, guru besar ataupun jabatanadministrasi penting lainnya.6. Peraturan menteri dan surat keputusan menteriPeraturan menteri adalah suatu peraturan yang dikeluarkan ole seorang menteri yang berisiketentuan-ketentuan tentang bidang tugasnya. SK menteri ini dapat dibuat oleh lebih dari duamenteri sekaligus atau lebih yang disebut SK bersama.7. Peraturan daerah dan keputusan kepala daerahNegara Indonesia adalah Negara yang menganut asas desntralisasi yang berarti wilayahIndonesia dibagi dalam beberapa daerah otonom dan wilayah administrio. Daerah otonom inidibagi menjadi daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Dalam pelaksanaannya kepala daerahdengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan daerah. Peraturan daerah ini tidakboleh bertentangan dengan peraturan perundangan diatasnya serta tidak boleh mengaturmengenai urusan rumah tangga daerah tingkat dibawahnya.8. YurisprudensiYurisprudensi dapat diartikan sebagai himpunan putusan-putusan pengadilan yang memilikikekuatan hukum tetap dan tersusun secara sistematis dari dan dalam peradilan yang kemudiandijadikan sebagai salah satu landasan hukum.9. Hukum tidak tertulisHukum tidak tertulis pada umumnya berisi hukum adat dan atau hukum kebiasaan yangsecara nyata tidak dibuat oleh badan legislatif serta tumbuh berkembang dalam masyarakat.
  • 5. Biasanya hokum tidak tertulis ini merupakan pencerminan dari hokum asli suatu Negara, olehkarena itulah hokum adat dan hukum kebiasaan seharusnya dipakai oleh para hakim sebagaisalah satu landasan hukum dalam pengambilan keputusan.10. Hukum InternasionalHukum internasional bisa juga disebut hukum bangsa-bangsa, menurut pakar hukuminternasional, yang dimaksud hukum internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah danasas-asas yang mengatur hubungan ataupersoalan yang melintasi batas-batas Negara, yaitua. antara Negara dengan Negarab. antara Negara dengan subjek hukum bukan Negara satu sama lainBiasanya hukum internasional bersumber pada konvensi-konvensi internasional yangmengutamakan kepentingan internasional pula tentunya.11. Keputusan Tata usaha Negara (administratieve beschikking)Keputusan tata usaha Negara bertujuan untuk mencapai cita-cita Negara serta untukmenyelenggarakan hubungan dalam lingkup alat-alat perlengkapan Negara yang membuatnyadengan seorang partikelir.12. DoktrinYang dimaksud dengan doktrin adalah pendapat-pendapat dari para pakar dalam bidangnyamasing-masing yang berpengaruh. Pendapat yang dikemukakan ini sering digunakan sebagaisumber dalam pengambilan keputusan, terutama oleh para hakim.13.TraktatTraktat atau perjanjian yaitu perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita amatipraktek perjanjian internasional bebrapa negara ada yang dilakukan 3 (tiga) tahapan, yakniperundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan pengesahan (ratification).Disamping itu ada pula yang dilakukan hanya dua tahapan, yakni perundingan (negotiation)dan penandatanganan (signature).
  • 6. Mengenai lembaga negaraLembaga negara adalah lembaga pemerintahan atau "Civilizated Organization" Dimanalembaga tersebut dibuat oleh negara , dari negara, dan untuk negara dimana bertujuan untukmembangun negara itu sendiri . Adapun artinya adalah lembaga yang anggotanya terdiri daribeberapa negara dan mempunyai fungsi menjaga kestabilan anggota-anggotanya . DanMenciptakan suatu kerja sama regional antar negara anggota baik bilateral dan multiteralsehingga tercipta hubungan simbiosis mutualisme antar negara anggota. Lembaga negaraterbagi dalam beberapa macam dan mempunyai tugas nya masing - masing antara lain; Menjaga kestabilan atau stabilitas keamanan , politik , hukum , ham , dan budaya Menciptakan suatu lingkungan yang kondusif , aman , dan harmonis Menjadi badan penghubung antara negara dan rakyatnya Menjadi sumber insipirator dan aspirator rakyat Memberantas tindak pidana korupsi , kolusi , maupun nepotisme Membantu menjalankan roda pemerintahan negaraSelanjutnya akan kita bahas mengenai sumber hukum tata negara periode sebelumproklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, antara lain sebagaiberikut :a. Masa penjajahan BelandaPada masa ini Indonesia ( yang selanjutnya disebut Hindia Belanda ) dikonsturksikanmerupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam Pasal 1 UUDKerajaan Belanda ( IS 1926 ). Dengan demikian kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada ditangan Raja. Akan tetapi,dalam pelaksanaannya Raja / Ratu tidak melaksanakankekuasaannya sendiri di Hindia Belanda, melainkan dibantu oleh Gubernur Jenderal sebagaipelaksana. Ratu Belanda sebagai pelaksana Pemerintahan kerajaan Belanda harusbertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yangdipergunakan di Negeri Belanda dalam sistem Parlementer Kabinet.
  • 7. Adapun peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang ada pada masa HindiaBelanda adalah :a. Undang Undang Dasar Kerajaan Belanda 1938Pasal 1 : Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda.Pasal 62 : Ratu Belanda memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi atas pemerintahIndonesia, dan Gubernur Jenderal atas nama Ratu Belanda menjalankan pemerintahanUmum.Pasal 63 : Ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan undang-undang, soal-soal internIndonesia diserahkan pengaturannya kepada badan-badan di Indonesia, kecuali ditentukanlain dengan Undang-Undang.b. Indische Staatsregeling ( IS ) pada hakekatnya adalah Undang-undang, tetapi karenasubstansinya mengatur tentang pokok-pokok dari Hukum Tata Negara yang berlaku di HindiaBelanda ( Indonesia ), maka secara riil IS dapat dianggap sebagai Undang-Undang DasarHindia Belanda.Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat ditarikpemahaman bahwa sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dilaksanakan olehPemerintah Kerajaan Belanda adalah dengan menggunakan asas dekonsentrasi. Dengandemikian secara umum, kedudukan dari Gubernur Jenderal dapat disetarakan sebagai Kepalawilayah atau alat perlengkapan Pusat ( Pemerintah Kerajaan Belanda ).Adapun bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan yang dikenal pada masa berlakunya ISadalah :1. WETYang dimaksud dengan WET adalah peraturan yang dibuat oleh Mahkota Belanda dalam halini adalah Ratu / Raja Kerajaan Belanda bersama-sama dengan Parlemen ( DPR di Belanda ).Dengan kata lain WET di dalam pemerintah Indonesia disebut Undang-Undang.2. AMVB ( Algemene Maatregedling Van Bestuur )Yang dimaksud dengan Algemene Maatregedling Van Bestuur adalah peraturan yang dibuatoleh Mahkota Belanda dalam hal ini adalah Ratu / Raja Kerajaan Belanda saja, tanpa adanya
  • 8. campur tangan dari Parlemen. Dengan kata lain Algemene Maatregedling Van Bestuur diIndonesia disebut Peraturan Pemerintah ( PP ).3. OrdonantieYang dimaksud dengan Ordonantie adalah semua peraturan yang dibuat oleh GubernurHindia Belanda bersama-sama dengan Voolksraad ( dewan rakyat Hindia Belanda ).Ordonantie sejajar dengan Peraturan daerah ( perda ) di dalam pemerintahan Indonesia saatini.4. RV ( Regering Verardening )Regering Verardening adalah semua peraturan yang dibuat oleh Gubernur Hindia Belandatanpa adanya campur tangan Volksraad. Regering Verardening setara dengan KeputusanGubernur.Keempat peraturan perundang-undangan ini disebut Algemene Verordeningen ( peraturanumum ). Disamping itu juga dikenal adanya Local Verordeningen ( peraturan lokal ) yangdibentuk oleh pejabat berwenang di tingkat lokal seperti Gubernur, Bupati, Wedana danCamat.Pada masa Hindia Belanda ini sistem pemerintahan yang dilaksanakan adalah Sentralistik.Akan tetapi agar corak sentralistik tidak terlalu mencolok, maka asas yang dipergunakanadalah dekonsentrasi yang dilaksanakan dengan seluas-luasnya. Hal ini menjadikan HindiaBelanda ( Indonesia ) tidak memiliki kewenangan otonom sama sekali, khususnya dalammengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Sistem ketatanegaraan seperti ininampak dari hal-hal sebagai berikut :a. Kekuasaan eksekutif di Hindia Belanda ada pada Gubernur Jenderal dengan kewenanganyang sangat luas dengan dibantu oleh Raad Van Indie ( Badan penasehat ).b. Kekuasaan kehakiman ada pada Hoge Rechshof ( mahkamah agung )c. Pengawas keuangan dilakukan oleh Algemene Reken Kamer.Struktur ketatanegaraan seperti ini berlangsung sampai pada masa pendudukan Jepang danberakhir pada masa proklamasi kemerdekaan.
  • 9. Memperhatikan susunan ketatanegaraan tersebut di atas, maka dari segi hukum tata negara,Hindia Belanda belum dapat disebut sebagai negara. Hal ini mengingat tidak dipenuhinyaunsur-unsur untuk disebut negara, seperti mempunyai wilayah, mempunyai rakyat, danmempunyai pemerintahan yang berdaulat.Memang realitasnya ketiga unsur tersebut dapat dikatakan sudah terpenuhi. Wilayahnya ada,rakyatnya ada, bahkan pemerintahan yang berdaulat terpenuhi. Akan tetapi hakekatkeberadaan ketiga unsur tersebut tidak muncul karena dibangun oleh bangsa Indonesiasendiri, melainkan didasarkan pada kondisi kolonialisme yang berlangsung pada saat itu.Maksudnya wilayah dan rakyat yang ada di Hindia Belanda sebenarnya sudah ada sejakBelanda belum masuk dan menduduki Indonesia. Dengan kata ain wilayah Nusantara danmasyarakat yang mendiami nusantara itu sudah ada sejak jaman dahulu. Ditinjau dari unsurpemerintahan yang berdaulat , sebenarnya Hindia Belanda tidak dapat dikatakan sebagaisebuah permintaan yang berdaulat, karena kedaulatan Hindia Belanda ada pada KerajaanBelanda, sedangkan Gubernur Jenderal hanya berfungsi sebagai penyelanggara pemerintahanumum di wilayah Hindia Belanda sebagai daerah jajahan Kerajaan Belanda.b. Masa penjajahan JepangSejarah menunjukkan bahwa dengan adanya Perang Asia Timur Raya atau terkenal dengasebutan Peran Dunia Ke II muncullah kekuatan angkatan perang yang cukup dominan yaitubala tentara Jepang. Dengan kekuatan inilah hampir seluruh kawasan asia mampu didudukioleh bala tentara Jepang, tidak terkecuali Indonesia yang pada saat itu masih berada di bawahkolonialisme Belanda.Dalam sejarah perang asia timur raya, dapat digambarkan bahwa kedudukan Jepang diIndonesia adalah :1. Sebagai penguasa pendudukanSebagai penguasa pendudukan, maka Jepang tidak dibenarkan untuk mengubah susunanketatanegaraan / hukum di Hindia Belanda. Hal ini disebabkan wilayah pendudukan Jepangadalah merupakan wilayah konflik yang menjadi medan perebutan antara bala tentara Jepangdengan Belanda. Oleh karena itu, Jepang hanya meneruskan kekuasaan Belanda atas HindiaBelanda. Namun dalam hal ini kekuasaan tertinggi tidak lagi ada di tangan pemerintahBelanda, melainkan diganti oleh kekuasaan bala tentara Jepang.
  • 10. 2. Jepang berusaha mengambil simpati dari bangsa-bangsa yang ada di kawasan asia timurraya termasuk Indonesia denga menybut dirinya sebagai Saudara tua. Dalam sejarahIndonesia, sebutan seperti ini dilanjutkan dengan pemerian Janji kemerdekaan kepadaIndonesia dikelak kemudian hari. Janji tersebut direalisir dengan membentuk BPUPK (BadanPenyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) yang kemudian melaksanakan persidangansebanyak dua kali.Salah satu peraturan yang menjadi salah satu sumber hukum tata negara Republik Indonesiasebelum Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah Undang-Undang No.40 OsamuSeirei tahun 1942. Osamu Seirei adalah peraturan atau Undang-Undang yang cenderungberbau otoriter / pemaksaan. Pengundangan atau pengumuman mengenai undang-undangOsamu Seirei ini dilakukan dengan cara ditempelkan pada papan-papan pengumuman diKantor-kantor pemerintahan Jepang setempat.
  • 11. DAFTAR PUSTAKAhttp://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/sumber_tatahukum.htmhukum tata negara indonesia CST.KANSIL.2008