Semester 01

Modul I

Pendidikan Kewarganegaraan
Kegiatan Belajar I

Geopolitik Indonesia

Badan Pengembangan dan Pemberda...
Pengertian
Geopolitik
Frederich
Retzel

Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat
dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang
memerluka...
Frederich
Retzel

Negara identik dengan suatu wang
yang ditempati oleh kelompok politik
dalam arti kekuatan
Frederich
Retzel
Semakin tinggi budaya suatu
bangsa, semakin besar
kebutuhannya akan sumber daya
alam.
Frederich
Retzel

Pemikiran Ratzel menyatakan bahwa ada
kaitan antara struktur atau kekuatan
politik serta geografi dan tu...
Ajaran
Rudolf Kjellen
Negara merupakan suatu sistem
politik/pemerintahan yang meliputi
bidang-bidang: geopolitik, ekonomi
...
Ajaran
Rudolf Kjellen
Negara tidak harus bergantung pada
sumber pembekalan luar
Ajaran
Karl Haushofer
Geopolitik digunakan oleh Haushofer
sebagai senjata ideologi untuk
pengabdikan kepada aspirasi NAZI
...
Ajaran
Karl Haushofer
Geopolitik oleh Haushofer dan NAZI
Jerman dijadikan landasan ilmiah
bagi tindakan politik dalam
peij...
Ajaran
Karl Haushofer
Titik berat pandangannya, yaltu perluasan
ruang hidup dengan memberi penekanan
kepada masalah ekonom...
Geopolitik
Indonesia
Latar Belakang
Wawasan Nusantara
Dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, keanekaragaman
tersebut memerlukan perekat agar b...
Latar Belakang
Wawasan Nusantara
Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa
wawasan nasional untuk menyelengga...
Pengertian
Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkunga...
Tujuan
Wawasan Nusantara
mewujudkan kesejahteraan serta ketentraman bagi bangsa
Indonesia, pun juga ikut serta mewujudkan ...
Unsur
Wawasan Nusantara

Wadah (Contour)
Isi (Content)
Tata laku (Conduct)
Peranan
Wawasan Nusantara
Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang
serasi dan selaras, segenap aspek kehidu...
Peranan
Wawasan Nusantara

Menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan saling
terkait dan ketergantungan a...
Peranan
Wawasan Nusantara
Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional.
Kepentingan nasional menjadi dasar hu...
Peranan
Wawasan Nusantara
Merentang hubungan Internasional dalam upaya untuk menegakkan
perdamaian.

4
Wilayah
NKRI

Bahwa Ada tiga pendapat tentang wilayah NKRI, yaitu : 1) Bekas Hindia
Belanda (usul Wurjaningrat); 2) Bekas ...
Wilayah
NKRI

Dalam perjalanan sejarah pemerintahan di Indonesia sejak permulaan abad
XX ternyata tidak desentralisasi pen...
Otonomi
Daerah
Pengertian
Otonomi Daerah
Otonomi daerah yang dimaksud disini adalah

pemberian kewenangan pemerintahan kepada
pemerintah ...
Latar Belakang
Otonomi Daerah

Kebijakan otonomi daerah bukan tanpa alasan. Dilihat dari landasan
yuridis adalah telah dia...
Latar Belakang
Otonomi Daerah

Ketetapan MPR tersebut kemudian
ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya
Undang-Undang No.22 T...
Tujuan
Otonomi Daerah

Dari segi politik, penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk
mencegah penumpukan kekuasaan d...
Tujuan
Otonomi Daerah

Dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah untuk
mencapai pemerintahan yang efisien.

2
Tujuan
Otonomi Daerah

Dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan
agar perhatian lebih fokus kepad...
Tujuan
Otonomi Daerah

Dilihat dari segi ekonomi, otonomi daerah perlu diadakan agar
masyarakat dapat turut berpartisipasi...
Prinsip
Otonomi daerah dilaksanakan dengan
Daerah
Penyelenggaraan otonomi

memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemera...
Prinsip
Otonomidilaksanakan pada otonomi luas,
Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah
nyata dan bertanggungjawab

2
Prinsip
Otonomi harus sesuai dengan konstitusi
Daerah
Pelaksanaan otonomi Daerah
negara sehingga tetap terjamin hubungan y...
Prinsip
Otonomi Daerah
Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan

kemandirian Daerah otonom dan karenanya dalam ...
Prinsip
Otonomiharus lebih meningkatkan peranan
Daerah
Pelaksanaan Otonomi Daerah
dan fungsi badan legislatif Daerah, baik...
Prinsip
Otonomi Daerah Provinsi
Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakan pada Daerah

dalam kedudukannya sebagai Wilayah A...
Prinsip
Otonomi Daerah tidak hanya
Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan,
dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi j...
Pembagian
Urusan
Pemerintah

Menurut UU nomor 32 Tahun 2004
tentang Otonomi Daerah, urusan
pemerintahan dapat dibagi ke
da...
Permasalahan
Otonomi Daeraharti pentingnya
(1) Masyarakat kurang mengerti dan memahami

otonomi daerah; (2) Masyarakat kur...
Permasalahan
Otonomi Daerah diberantas
(5) Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) belum bisa

secara menyeluruh; (6) Masih r...
Sumber Gambar

http://www.roberttkelley.com/wp-content/uploads/2012/03/plant_growth.jpg
http://www.findlay.edu/academics/l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modul 5 kb 1

490 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
96
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
  • Geopolitikberasaldari kata “geo” ataubumidan “poIitik yang berartikekuatan yang didasarkanpadapertimbanganganpertimbangandasardalammenentukanaltematifkebijakannasionaluntukmewujudkantujuannasional. untukmemaharninyalebihmendalamtentanggeopolitik, berikutbeberapapendapatdaripakargeopolitik, sebagaiberikut :
  • Padaabad ke-19, FrededchRatzelmerumuskanuntukpertamakalinyailmubumipolitiksebagaihasilpenelitiannya yang ilmiahdan universal. Pokok-pokokajarannyasebagaiberikut :Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.
  • Negara identik dengan suatu wang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan
  • Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumberdaya alam.
  • Pemikiran Ratzel menyatakan bahwa ada kaitan antara struktur atau kekuatan politik serta geografi dan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan negara yang dianalogikan dengan organisme.
  • KjellenmelanjutkanajaranRatzeltentangteoriorganisme. Kjellenmenegaskanbahwanegaraadalahsuatuorganisme yang dianggapsebagal “prinsipdasar”. EsensiajaranKjellenadalahsebagaiberikut :Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik
  • Negara tidakharusbergantungpadasumberpembekalanluar. Iaharusmampuberswasembadasertamemanfaatkankemajuankebudayaandanteknologiuntukmeningkatkankekuatannasionalnya: kedalam,untukmencapaipersatuandankesatuan yang harmonis dan ke luar, untukmemperolehbatas-batasnegara yang lebihbaik.
  • Ajaraninijugadikembangkan di JepangdalamajaranHakoIchiu yangdilandasisemangatmiliterismedanfasisme. Pokok-pokokteori Haushofer inipadadasarnyamenganutteori /ajaranKjellen, yaitu:
  • Geopolitik oleh Haushofer dan NAZI Jerman dijadikan landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam peijuangan mendapalkan wang hidup.
  • Titik berat pandangannya, yaltu perluasan ruang hidup dengan memberi penekanan kepada masalah ekonomi dan social yang rasial, menghamskan pembagian baru kekayaan alam dunia.
  • Dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, keanekaragaman tersebut memerlukan perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu memelihara keutuhan negaranya
  • Pemerintahdanrakyatmemerlukansuatukonsepsiberupawawasannasionaluntukmenyelenggarakankehidupannya. Wawasaninidimaksudkanuntukmenjarninkelangsunganhidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa.
  • Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonsia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.
  • mewujudkan kesejahteraan serta ketentraman bagi bangsa Indonesia, pun juga ikut serta mewujudkan kebahagiaan serta perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia.
  • Konsepsiwawasannusantaraterdiridantigaunsurdasar: Wadah (contour), Isi (content), dan Tata laku (conduct).
  • Dalamkehidupannasional, wawasannusantarasebagaiwawasannasionalbangsa Indonesia dikembangkanperannyauntuk:mewujudkansertamemeliharapersatuandankesatuan yang serasidanselaras, segenapaspekkehidupannasional.
  • 2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan geografi/ruang hidupnya
  • 3. Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa.
  • 4. Merentang hubungan Internasional dalam upaya untuk menegakkan perdamaian.
  • Di dalammenentukan Wilayah Negara Republik Indonesia timbulpolemikterutamapadasidangsidang BPUPKI. Bahwa Ada tiga pendapat tentang wilayah NKRI, yaitu : 1) Bekas Hindia Belanda (usul Wurjaningrat); 2) Bekas Hindia plus Kalimantan Utara, Timor Portugis, Papua, Tanah Melayu; dan 3) Seperti pendapat kedua minus tanah Melayu
  • Namundalamperjalanansejarahpemerintahan di Indonesia sejakpermulaanabad XX ternyatatidakdesentralisasipenuh, melainkankearahdekonsentasi, yaitukepaladaerahsebagaiwakilPemerintahPusat.
  • Otonomi daerah yang dimaksud disini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya
  • Kebijakan otonomi daerah bukan tanpa alasan. Dilihat dari landasan yuridis adalah telah diamanatkan oleh Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perirnbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • Ketetapan MPR tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (sekarang telah digantikan dengan UU No.32 Tahun 2004.
  • Tujuanpelaksanaanotonomidaerahdapat pula diperhatikandaribeberapahal:Dari segi politik, penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan, dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi
  • 2. Dari segipemerintahan, penyelenggaraanotonomidaerahuntukmencapaipemerintahan yang efisien.
  • 3. Pelaksanaanotonornidaerah yang luasdanutuhdiletakanpada Daerah Kabupatendan Daerah Kota, sedangOtonomi Daerah Provinsimerupakanotonomi yang terbatas,
  • 4. Dilihat dari segi ekonomi, otonomi daerah perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonorni di daerah masing-masing
  • AdapunprinsippenyelenggaraanPemerintah Daerah adalahsebagaiberikut:1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah,
  • 2. Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab
  • 4. Pelaksanaan otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah
  • 5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah otonom dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi,
  • 6. Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  • 7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakan pada Daerah Provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah
  • 8. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dan Pemerintah dan Daerah kepada Desa
  • Menurut UU nomor 32 Tahun 2004 tentangOtonomi Daerah, urusanpemerintahandapatdibagikedalamurusanpemerintahpusat, pemerintahandaerahprovinsi, danpemerintahandaerahkabupatenkota.
  • Masalahmasalah yang munculberkenaandenganpelaksanaanotonomidaerahdisebabkan, antara lain :(1) Masyarakat kurang mengerti dan memahami arti pentingnya otonomi daerah; (2) Masyarakat kurang diberi kesempatan untuk turut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah; (3) Masyarakat sudah apatis terhadap pemerintah; (4) Sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah keberadaannya perlu ditingkatkan sehingga menjadi tenaga berkualitas;
  • (5) Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) belum bisa diberantas secara menyeluruh; (6) Masih rendahnya sikap jujur dan adil dalam menjalankan roda pemerintahan; (7) Masih kurangnya keterbukaan (transparansi) dan pertanggungjawaban aparatur pemerintah terhadap rakyat; (8) Masih rendahnya etos kerja aparatur pemerintah daerah.
  • Modul 5 kb 1

    1. 1. Semester 01 Modul I Pendidikan Kewarganegaraan Kegiatan Belajar I Geopolitik Indonesia Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Jakarta 2013
    2. 2. Pengertian Geopolitik
    3. 3. Frederich Retzel Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut, dan mati.
    4. 4. Frederich Retzel Negara identik dengan suatu wang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan
    5. 5. Frederich Retzel Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhannya akan sumber daya alam.
    6. 6. Frederich Retzel Pemikiran Ratzel menyatakan bahwa ada kaitan antara struktur atau kekuatan politik serta geografi dan tuntutan perkembangan atau pertumbuhan negara yang dianalogikan dengan organisme.
    7. 7. Ajaran Rudolf Kjellen Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang-bidang: geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik, dan krato politik
    8. 8. Ajaran Rudolf Kjellen Negara tidak harus bergantung pada sumber pembekalan luar
    9. 9. Ajaran Karl Haushofer Geopolitik digunakan oleh Haushofer sebagai senjata ideologi untuk pengabdikan kepada aspirasi NAZI Jerman.
    10. 10. Ajaran Karl Haushofer Geopolitik oleh Haushofer dan NAZI Jerman dijadikan landasan ilmiah bagi tindakan politik dalam peijuangan mendapalkan wang hidup.
    11. 11. Ajaran Karl Haushofer Titik berat pandangannya, yaltu perluasan ruang hidup dengan memberi penekanan kepada masalah ekonomi dan social yang rasial, menghamskan pembagian baru kekayaan alam dunia.
    12. 12. Geopolitik Indonesia
    13. 13. Latar Belakang Wawasan Nusantara Dalam kehidupan berbangsa dan bemegara, keanekaragaman tersebut memerlukan perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu memelihara keutuhan negaranya
    14. 14. Latar Belakang Wawasan Nusantara Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjalin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa
    15. 15. Pengertian Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945, yang merupakan aspirasi bangsa Indonsia yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan perjuangan nasional.
    16. 16. Tujuan Wawasan Nusantara mewujudkan kesejahteraan serta ketentraman bagi bangsa Indonesia, pun juga ikut serta mewujudkan kebahagiaan serta perdamaian bagi seluruh umat manusia di dunia.
    17. 17. Unsur Wawasan Nusantara Wadah (Contour) Isi (Content) Tata laku (Conduct)
    18. 18. Peranan Wawasan Nusantara Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi dan selaras, segenap aspek kehidupan nasional. 1
    19. 19. Peranan Wawasan Nusantara Menumbuhkan rasa tanggung jawab atas pemanfaatan lingkungan saling terkait dan ketergantungan antara bangsa dengan geografi/ruang hidupnya 2
    20. 20. Peranan Wawasan Nusantara Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional. Kepentingan nasional menjadi dasar hubungan antara bangsa. 3
    21. 21. Peranan Wawasan Nusantara Merentang hubungan Internasional dalam upaya untuk menegakkan perdamaian. 4
    22. 22. Wilayah NKRI Bahwa Ada tiga pendapat tentang wilayah NKRI, yaitu : 1) Bekas Hindia Belanda (usul Wurjaningrat); 2) Bekas Hindia plus Kalimantan Utara, Timor Portugis, Papua, Tanah Melayu; dan 3) Seperti pendapat kedua minus tanah Melayu
    23. 23. Wilayah NKRI Dalam perjalanan sejarah pemerintahan di Indonesia sejak permulaan abad XX ternyata tidak desentralisasi penuh, melainkan kearah dekonsentasi, yaitu kepala daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat.
    24. 24. Otonomi Daerah
    25. 25. Pengertian Otonomi Daerah Otonomi daerah yang dimaksud disini adalah pemberian kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri atau berdaya membuat keputusan mengenai kepentingan daerahnya
    26. 26. Latar Belakang Otonomi Daerah Kebijakan otonomi daerah bukan tanpa alasan. Dilihat dari landasan yuridis adalah telah diamanatkan oleh Ketetapan MPR No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perirnbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
    27. 27. Latar Belakang Otonomi Daerah Ketetapan MPR tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (sekarang telah digantikan dengan UU No.32 Tahun 2004.
    28. 28. Tujuan Otonomi Daerah Dari segi politik, penyelenggaraan otonomi daerah dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan di pusat dan membangun masyarakat yang demokratis, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan, dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi 1
    29. 29. Tujuan Otonomi Daerah Dari segi pemerintahan, penyelenggaraan otonomi daerah untuk mencapai pemerintahan yang efisien. 2
    30. 30. Tujuan Otonomi Daerah Dari segi sosial budaya, penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan agar perhatian lebih fokus kepada daerah 3
    31. 31. Tujuan Otonomi Daerah Dilihat dari segi ekonomi, otonomi daerah perlu diadakan agar masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam pembangunan ekonorni di daerah masing-masing 4
    32. 32. Prinsip Otonomi daerah dilaksanakan dengan Daerah Penyelenggaraan otonomi memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, 1
    33. 33. Prinsip Otonomidilaksanakan pada otonomi luas, Daerah Pelaksanaan otonomi daerah nyata dan bertanggungjawab 2
    34. 34. Prinsip Otonomi harus sesuai dengan konstitusi Daerah Pelaksanaan otonomi Daerah negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah 4
    35. 35. Prinsip Otonomi Daerah Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah otonom dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi, 5
    36. 36. Prinsip Otonomiharus lebih meningkatkan peranan Daerah Pelaksanaan Otonomi Daerah dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah 6
    37. 37. Prinsip Otonomi Daerah Provinsi Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakan pada Daerah dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah 7
    38. 38. Prinsip Otonomi Daerah tidak hanya Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dan Pemerintah dan Daerah kepada Desa 8
    39. 39. Pembagian Urusan Pemerintah Menurut UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, urusan pemerintahan dapat dibagi ke dalam urusan pemerintah pusat, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten kota
    40. 40. Permasalahan Otonomi Daeraharti pentingnya (1) Masyarakat kurang mengerti dan memahami otonomi daerah; (2) Masyarakat kurang diberi kesempatan untuk turut serta dalam pelaksanaan otonomi daerah; (3) Masyarakat sudah apatis terhadap pemerintah; (4) Sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah keberadaannya perlu ditingkatkan sehingga menjadi tenaga berkualitas;
    41. 41. Permasalahan Otonomi Daerah diberantas (5) Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) belum bisa secara menyeluruh; (6) Masih rendahnya sikap jujur dan adil dalam menjalankan roda pemerintahan; (7) Masih kurangnya keterbukaan (transparansi) dan pertanggungjawaban aparatur pemerintah terhadap rakyat; (8) Masih rendahnya etos kerja aparatur pemerintah daerah.
    42. 42. Sumber Gambar http://www.roberttkelley.com/wp-content/uploads/2012/03/plant_growth.jpg http://www.findlay.edu/academics/liberalarts/politicalscience/PublishingImages/HiRes.jpg http://4.bp.blogspot.com/LGfho0_HEUA/UKhc63TDpXI/AAAAAAAAAGg/UsxZznmITdU/s1600/freeport-mines.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8f/KarlHaushofer.jpg/250pxKarlHaushofer.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Rudolfk.jpg http://alangalangkumitir.files.wordpress.com/2012/10/nusantara.png?w=600 http://www.sindotrijaya.com/uploads/news/resize3/gedung_dpr_mpr_6.jpg http://2.bp.blogspot.com/-iFa_N0M1QI/UTg_zwnXd5I/AAAAAAAACGA/BkeAAVtmBhc/s1600/hukum.jpg

    ×