LKPD Muko-Muko 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

LKPD Muko-Muko 2009

on

  • 5,885 views

 

Statistics

Views

Total Views
5,885
Views on SlideShare
5,884
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
330
Comments
0

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

LKPD Muko-Muko 2009 LKPD Muko-Muko 2009 Document Transcript

  • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2009 DI MUKOMUKONomor : 01/LK/XVIII.BKL/05/2010Tanggal : 12 Mei 2010 AUDITORAT KEUANGAN NEGARA V BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2010
  • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No.16 Bengkulu, Telp (0736) 349255, Fax. (0736) 349348 Bengkulu, 11 Juni 2010Nomor : 138/S/XVIII.BKL/06/2010Lampiran : 1 (satu) berkasPerihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009Yth.Ketua DPRD Kabupaten MukomukodiMukomuko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telahmelakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun2009 , yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir padatanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwaLaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 dan 2008 bebas darisalah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember2009 dan 2008, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) yang berlaku. Bupati Mukomuko bertanggungjawab untuk menyusun laporankeuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai danmematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporankeuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban ataspelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Pemeriksaan tersebutdilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkanBPK RI Tahun 2007. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistempengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlumendapat perhatian yaitu diantaranya :
  • 1. Beberapa SKPD belum tertib dalam menyelenggarakan administrasi dan opname fisik persediaan, sehingga saldo Persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.910.321.051,00 belum sepenuhnya akurat;2. Pencatatan mutasi beberapa Aset Tetap Tahun Anggaran 2009 belum sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan;3. Saldo investasi dana bergulir dalam Neraca per 31 Desember 2009 belum mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan;4. Penetapan Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun 2009 tidak realisitis, sehingga target belanja tidak tercapai dan terjadinya belanja yang belum bisa dibayar;5. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah pada beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Mukomuko senilai minimal sebesar Rp1.497.225.000,00 kurang bisa diyakini keabsahannya;6. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk pelatihan/workshop di lingkungan Sekretariat DPRD sebesar Rp89.250.000,00 dan perjalanan dinas fiktif sebesar Rp7.950.000,00;7. Realisasi Belanja Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp233.000.000,00 berindikasi merugikan keuangan daerah;8. Sisa Kas pada bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2008 terlambat disetor ke Kas Daerah sebesar Rp50.346.127,00; dan9. Pembayaran upah pungut PBB sebesar Rp791.544.339,00 salah dianggarkan dalam Belanja Transfer Bagi Hasil Desa dan realisasi upah pungut PBB & upah pungut retribusi di DPKD merugikan keuangan daerah sebesar Rp234.867.276,00. Kami persilahkan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko menelaah hasil pemeriksaanlengkap terlampir dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana, SE. MM. Ak. NIP. 19680706 199003 1 003Tembusan :1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;2. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;4. Kepala Ditama Revbang BPK RI, di Jakarta;5. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta.
  • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No.16 Bengkulu, Telp (0736) 349255, Fax. (0736) 349348 Bengkulu, 11 Juni 2010Nomor : 139 /S/XVIII.BKL/06/2010Lampiran : 1 (satu) berkasPerihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009Yth.Bupati MukomukodiMukomuko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telahmelakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun2009 , yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir padatanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwaLaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 dan 2008 bebas darisalah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember2009 dan 2008, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) yang berlaku. Bupati Mukomuko bertanggungjawab untuk menyusun laporankeuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai danmematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporankeuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban ataspelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Pemeriksaan tersebutdilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkanBPK RI Tahun 2007. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistempengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlumendapat perhatian yaitu diantaranya :
  • 1. Beberapa SKPD belum tertib dalam menyelenggarakan administrasi dan opname fisik persediaan, sehingga saldo Persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.910.321.051,00 belum sepenuhnya akurat;2. Pencatatan mutasi beberapa Aset Tetap Tahun Anggaran 2009 belum sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan;3. Saldo investasi dana bergulir dalam Neraca per 31 Desember 2009 belum mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan;4. Penetapan Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun 2009 tidak realisitis, sehingga target belanja tidak tercapai dan terjadinya belanja yang belum bisa dibayar;5. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah pada beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Mukomuko senilai minimal sebesar Rp1.497.225.000,00 kurang bisa diyakini keabsahannya;6. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk pelatihan/workshop di lingkungan Sekretariat DPRD sebesar Rp89.250.000,00 dan perjalanan dinas fiktif sebesar Rp7.950.000,00;7. Realisasi Belanja Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp233.000.000,00 berindikasi merugikan keuangan daerah;8. Sisa Kas pada bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2008 terlambat disetor ke Kas Daerah sebesar Rp50.346.127,00; dan9. Pembayaran upah pungut PBB sebesar Rp791.544.339,00 salah dianggarkan dalam Belanja Transfer Bagi Hasil Desa dan realisasi upah pungut PBB & upah pungut retribusi di DPKD merugikan keuangan daerah sebesar Rp234.867.276,00. Sehubungan hal tersebut, BPK RI mengharapkan Bupati Mukomuko agarmenindaklanjuti rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan danmenyampaikannya kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelahLaporan Hasil Pemeriksaan diterima. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana, SE. MM. Ak. NIP. 19680706 199003 1 003
  • SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2009Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran2009 terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut:1. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009; (b) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan; dan (c) Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan,objek pemeriksaan dan kendala pemeriksaan.2. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 Laporan II berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Gambaran Umum Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan instansi; (c) Tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI tahun 2006, 2007 dan 2008; dan (d) Temuan pemeriksaan SPI Tahun 2009.3. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 Laporan III berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Tindak lanjut temuan pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2006, 2007 dan 2008; dan (c) Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2009.
  • LAPORAN I LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANPEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2009
  • DAFTAR ISI HALAMANDAFTAR ISI................................................................................................................... iLAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ................. 1LAPORAN KEUANGAN POKOK TAHUN ANGGARAN 2009 ............................. 31. NERACA KOMPARATIF ...................................................................................... 32. LAPORAN REALISASI APBD .............................................................................. 53. LAPORAN ARUS KAS .......................................................................................... 64. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ........................................................ 8LAMPIRANGAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN i
  • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANBerdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009,yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir padatanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah KabupatenMukomuko. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporankeuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara(SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskanBPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinanmemadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaanmeliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah danpengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas StandarAkuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat olehPemerintah Kabupaten Mukomuko, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangansecara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadaiuntuk menyatakan pendapat.Menurut pendapat BPK RI, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar,dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko per31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatanatas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai denganStandar Akuntansi Pemerintahan.Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan A.1.3 atas LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun2009, saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp726.247.041.912,00. Dalamjumlah tersebut masih terdapat kesalahan pengklasifikasian, yaitu 1) biaya perencanaan danpengawasan selama TA 2009 sebesar Rp4.484.373.000,00 dicatat sebagai Aset TetapLainnya; dan 2) biaya rehabilitasi jalan, irigasi, bangunan sebesar Rp19.038.350.450,00dicatat sebagai item aset tetap baru berupa rehabilitasi jalan, irigasi, bangunan dan tidakmenambah nilai jalan, irigasi, dan bangunan yang direhabilitasi. Pemerintah KabupatenMukomuko telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagaiaplikasi komputer dalam pencatatan dan pelaporan mutasi aset tetap tahun berjalan. Sistemaplikasi tersebut masih memiliki kelemahan yaitu : 1) mencatat biaya perencanaan dan 1BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • pengawasan ke dalam Aset Tetap Lainnya, bukan menambah nilai perolehan Aset Tetap;dan 2) mencatat biaya rehabilitasi aset tetap ke dalam item Aset Tetap yang baru, bukanmenambah nilai Aset Tetap yang direhabilitasi.Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dansistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari laporan ini. Bengkulu, 12 Mei 2010 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Bengkulu Penanggung Jawab Pemeriksaan, Ade Iwan Ruswana, SE., MM., Ak. Akuntan, Register Negara No. D-17.331 2BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • 12
  • LAPORAN KEUANGAN POKOK TAHUN ANGGARAN 20091. NERACA KOMPARATIF PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO NERACA Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) 31 Desember 2009 31 Desember 2008 Uraian Catatan (Auditan) (Auditan) ASET A.1 ASET LANCAR A.1.1 Kas Di Kas Daerah A.1.1.1 505.146.171,97 20.205.194.587,56 Kas di Bendahara Penerimaan 24.653.812,00 0,00 Kas di bendahara Pengeluaran 107.154.450,00 490.686.124,00 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 Piutang Pajak Daerah A.1.1.2 45.024.000,00 15.850.000,00 Piutang Retribusi A.1.1.3 400.000,00 0,00 Piutang Lain-lain A.1.1.4 3.589.075.496,00 426.427.795,00 Persediaan A.1.1.5 1.910.321.051,00 1.945.540.208,00 JUMLAH ASET LANCAR 6.181.774.980,97 23.083.698.714,56 INVESTASI JANGKA PANJANG A.1.2 Investasi Non Permanen A.1.2.1 2.663.000.000,00 3.113.000.000,00 Investasi Permanen A.1.2.2 18.295.226.892,11 16.484.503.892,11 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 20.958.226.892,11 19.597.503.892,11 ASET TETAP A.1.3 Tanah A.1.3.1 64.979.659.498,00 63.784.138.000,00 Peralatan dan Mesin A.1.3.2 100.715.918.826,00 74.141.801.975,00 Gedung dan Bangunan A.1.3.3 267.666.048.269,00 211.651.204.949,00 Jalan, Jaringan dan Instalasi A.1.3.4 268.332.658.819,00 205.866.604.369,00 Aset Tetap Lainnya A.1.3.5 24.552.756.500,00 7.890.851.500,00 Konstruksi dalam Pengerjaan A.1.3.6 0,00 7.588.704.000,00 Akumulasi Penyusutan A.1.3.7 0,00 0,00 JUMLAH ASET TETAP 726.247.041.912,00 570.923.304.793,00 DANA CADANGAN Dana Cadangan 0,00 0,00 JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00 ASET LAINNYA A.1.4 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00 0,00 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 2.717.806.008,00 0,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 Aset Tidak Berwujud 1.282.150.000,00 1.282.150.000,00 Aset Lain-lain 3.409.750.000,00 0,00 JUMLAH ASET LAINNYA 7.409.706.008,00 1.282.150.000,00 JUMLAH ASET 760.796.749.793,08 614.886.657.399,67 KEWAJIBAN A.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK A.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) A.2.1.1 50.046.128,00 38.971.420,00 Utang Bunga A.2.1.2 3.436.197.916,67 7.163.881.136,67 Utang Pajak 0,00 0,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang A.2.1.3 65.625.000.000,00 87.500.000.000,00 3
  • 3. LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 dan 2008 ( Dalam Rupiah ) Uraian 2009 (Auditan) 2008 (Auditan)Arus Kas dari Aktivitas OperasiArus Kas Masuk Pendapatan Pajak Daerah 1.980.637.617,00 1.288.079.364,00 Hasil Retribusi Daerah 2.663.309.144,00 1.780.581.984,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.833.512.885,00 1.220.856.569,75 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.495.551.430,60 2.380.434.383,97 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 27.918.848.852,00 22.252.824.338,00 Dana Alokasi Umum 234.105.397.000,00 223.756.452.000,00 Dana Alokasi Khusus 52.385.000.000,00 44.680.000.000,00 Dana Tunjangan Pendidikan 3.849.900.000,00 1.401.782.200,00 Pendapatan Hibah 0,00 29.000.000.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 6.867.799.097,81 5.703.553.882,84 Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 50.000.000.000,00 0,00 Jumlah Arus Kas Masuk 384.099.956.026,41 333.464.564.722,56Arus Kas Keluar Belanja Pegawai 150.317.782.941,00 125.139.018.664,00 Belanja Bunga 10.436.989.611,00 14.302.118.057,00 Belanja Hibah 5.659.647.488,00 500.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial 5.563.031.800,00 6.714.893.600,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 754.447.339,00 789.128.245,00 Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 9.618.500.000,00 16.003.012.200,00 dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga 1.455.994.150,00 2.820.608.770,00 Belanja Barang dan Jasa 44.360.909.561,00 33.212.116.083,00 Jumlah Arus Kas Keluar 228.167.302.890,00 199.480.895.619,00Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 155.932.653.136,41 133.983.669.103,56Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non KeuanganArus Kas Keluar Belanja Tanah 1.195.521.498,00 1.845.815.000,00 Belanja Peralatan dan Mesin 22.699.110.416,00 13.247.202.975,00 Belanja Bangunan dan Gedung 51.786.603.320,00 26.006.367.699,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 63.032.063.700,00 48.116.291.324,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 15.439.009.000,00 3.409.388.500,00 Jumlah Arus Kas Keluar 154.152.307.934,00 92.625.065.498,00Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (154.152.307.934,00) (92.625.065.498,00)Arus Kas dari Aktivitas PembiayaanArus Kas Masuk Penerimaan Pinjaman Daerah 673.933.125,00 Jumlah Arus Kas Masuk 0,00 673.933.125,00Arus Kas Keluar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang 21.875.000.000,00 52.520.178.000,00 6
  • Uraian 2009 (Auditan) 2008 (Auditan) Jumlah Arus Kas Keluar 21.875.000.000,00 54.520.178.000,00Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (21.875.000.000,00) (53.846.244.875,00)Arus Kas dari Aktivitas Non AnggaranArus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 26.085.164.188,00 16.253.669.429,00 Jumlah Arus Kas Masuk 26.085.164.188,00 16.253.669.429,00Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 26.074.089.480,00 16.214.698.009,00 Jumlah Arus Kas Keluar 26.074.089.480,00 16.214.698.009,00Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 11.074.708,00 38.971.420,00 Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (20.083.580.089,59) (12.448.669.849,44) Saldo Awal Kas 20.695.880.711,56 33.144.550.561,00 Saldo Akhir Kas 612.300.621,97 20.695.880.711,56 Terdiri Dari : 612.300.621,97 Kas di Kas Daerah 505.146.171,97 20.205.194.587,56 Kas di Bendahara Pengeluaran 107.154.450,00 490.686.124,00Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BUPATI MUKOMUKO DRS. H. ICHWAN YUNUS,MM.,AK. 7
  • 4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI PENJELASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2009. 1. Informasi Umum A. Strategi dan Sumber Daya yang Digunakan Dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Mukomuko 2006-2010 yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 23 Tahun 2006 ditetapkan bahwa strategi yang ditetapkan antara lain adalah pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan bertanggung jawab, peningkatan infrastruktur perekonomian daerah, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Strategi tersebut menjadi acuan arah kebijakan keuangan daerah, yang antara lain adalah: - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan prinsip tidak memberatkan masyarakat, dan biaya untuk meningkatkan PAD tersebut tidak lebih besar dari PAD yang akan diperoleh. Peningkatan PAD tersebut diharapkan semakin meningkatkan kontribusinya terhadap APBD setiap tahun sehingga secara bertahap ketergantungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi semakin berkurang - Peningkatan investasi, yang dilakukan dengan strategi menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, serta menyederhanakan prosedur perpajakan - Pengelolaan dan pembangunan daerah dilakukan atas dasar prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan pemerataan - Pengelolaan dana dilakukan dalam rangka meningkatkan otonomi daerah yang bertumpu kepada asas kepemerintahan yang baik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat - Pengelolaan dana diarahkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana, seimbang, dan berkelanjutan - Pengelolaan dana diarahkan untuk mengembangkan inisiatif dan partisipasi masyarakat bersama dengan pemerintah daerah secara interaktif. B. Prosedur yang Telah Disusun dan Dijalankan Prosedur yang telah disusun dan dilaksanakan untuk penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD/perubahan APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri No.13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 8
  • Penyusunan laporan keuangan tahun 2009 dilakukan berdasarkan penganggaran dan penatausahaan transaksi keuangan dengan menggunakan aplikasi komputer. Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan anggaran berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.2. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD. A. Kebijakan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 merupakan bagian dari pertanggungjawaban Bupati Mukomuko sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2009 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2009, dengan jumlah sebagai berikut : a. Anggaran Pendapatan Rp 424.025.935.116,00 b. Anggaran Belanja Rp 420.748.737.558,56 c. Anggaran Surplus Rp 3.277.197.557,44 d. Pembiayaan: Anggaran Penerimaan Rp 20.997.802.442,56 Anggaran Pengeluaran Rp 24.275.000.000,00 Anggaran Lebih Pembiayaan Rp (3.277.197.557,44) e. Sisa Anggaran Lebih / Kurang Rp (0,00) Kebijakan pelaksanaan APBD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu menganut sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Pelaksanaan APBD dengan sistem ABK dilakukan dengan menyusun program-program secara prioritas dengan mengacu pada rencana strategis (Renstra) yang telah ada. Program- program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Dengan ABK ini diharapkan penggunaan APBD lebih terarah dan fokus pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mukomuko. 1) Kebijakan Pendapatan Pada sektor pendapatan, kebijakan diarahkan pada perolehan pendapatan secara maksimal dengan menggali potensi-potensi pendapatan yang mungkin dapat ditingkatkan. Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat dan Provinsi, serta Lain-lain pendapatan. Pendapatan tersebut masih sangat tergantung pada sumber Dana DAU, DAK, dan Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi. Sumber Pendapatan Asli Daerah masih sangat terbatas, mengingat 9
  • Pemerintah Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten pemekaran yang baru dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan tuntutan yang semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain :  Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi tentang pentingnya PAD bagi pembangunan daerah  Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah  Masih rendahnya akurasi database yang dimiliki tentang potensi-potensi pendapatan daerah  Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung  Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)  Aturan yang ada belum sepenuhnya mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan yang harus dilaksanakan di lapangan Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari PAD, Pemerintah Kabupaten Mukomuko akan terus mencoba mengatasi apa-apa yang menjadi kendala dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang akan datang.2) Kebijakan Efisiensi Belanja Kebijakan mengenai belanja diarahkan agar penggunaan belanja dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pagu anggaran belanja sebagai batas maksimal pengeluaran yang dapat direalisasikan. Untuk efisiensi belanja, penyusunan perhitungan anggaran didasarkan dengan pendekatan kinerja dimana setiap belanja harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Disamping itu, anggaran belanja juga disusun sesuai prioritas agar anggaran yang tersedia maksimal penggunaannya, mengingat dana yang tersedia sangat terbatas.3) Kebijakan Pembiayaan Kebijakan pembiayaan yang diterapkan dalam tahun 2009 yaitu menggunakan sebagian SiLPA tahun lalu untuk menutup defisit anggaran tahun 2009. Selain itu pengeluaran pembiayaan juga direncanakan untuk membayar cicilan pinjaman daerah melalui kredit sindikasi kepada 8 (delapan) Bank, yaitu Bank Nagari sebagai arranger/lead manager serta 7 (tujuh) bank partisipan yang terdiri dari Bank Sumut, Bank Jatim, BPD Kaltim, BPD Aceh, Bank Sumsel, BPD Jambi, dan Bank Bengkulu. 10
  • B. Pencapaian Target APBD. Realisasi APBD Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2009 sebagai berikut: Anggaran Realisasi No URAIAN % (Rp) (Rp) a. Pendapatan 424.025.935.116,00 384.099.956.026,41 90,58 b. Belanja 420.748.737.558,56 382.305.531.824,00 90,86 c. Surplus/Defisit 3.277.197.557,44 1.794.424.202,41 d. Pembiayaan : Penerimaan 20.997.802.442,56 20.642.830.291,56 98,31 Pengeluaran 24.275.000.000,00 21.875.000.000,00 90,11 Pembiayaan Netto (3.277.197.557,44) (1.232.169.708,44) e. Sisa Lebih/Kurang 0,00 562.254.493,97 Tabel di atas menggambarkan pencapaian kinerja keuangan secara umum, yaitu realisasi pendapatan sebesar Rp384.099.956.026,41 atau 90,58% dari anggaran sebesar Rp424.025.935.116,00 dan realisasi belanja sebesar Rp382.305.531.824,00 atau 90,86% dari anggaran sebesar Rp420.748,737.558,56. Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp20.642.830.291,56 atau 98,31% dari anggaran sebesar Rp20.997.802.442,56, sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp21.875.000.000,00 atau 90,11 % dari anggaran sebesar Rp24.275.000.000,00. Dengan demikian realisasi pembiayaan neto menjadi minus sebesar Rp1.232.169.708,44, sehingga SiLPA tahun 2009 menjadi Rp562.254.493,97. C. Kendala yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target APBD. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target APBD antara lain adalah:  Kendala dalam pencapaian target pendapatan antara lain : - Belum maksimalnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan retribusi kesehatan. - Belum tersedianya peraturan tentang pungutan hasil kekayaan alam, pertanian dan perkebunan, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan retribusi lingkungan hidup dan pertanian.  Kendala dalam pencapaian target belanja antara lain : - Sebagai dampak tidak terealisasinya beberapa pos penerimaan, maka beberapa program dan kegiatan tidak terealisasi.3. Kebijakan Akuntansi yang Penting A. Entitas Pelaporan Berdasarkan peraturan yang berlaku (Perda Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, Nomor 36 dan Nomor 37 Tahun 2009 yang mengacu kepada perubahan organisasi pemerintah daerah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah) entitas pelaporan adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko yang teknisnya dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Sedangkan entitas akuntansi terdiri dari 48 (empat puluh delapan) SKPD. 11
  • B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dalam akuntansi terdapat dua basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah basis yang mengakui timbulnya hak dan kewajiban pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak dan kewajiban pada saat perpindahan hak tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 tidak dapat menggunakan dua basis akuntansi tersebut secara penuh, melainkan menggunakan basis modifikasian, yaitu basis kas menuju basis akrual (cash towards accrual). Basis ini mengakui aset, kewajiban, dan hutang secara akrual, sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas.C. Pengakuan dan Pengukuran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 didasarkan pada nilai uang rupiah. Ini berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dinilai dengan uang. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan digunakan nilai mata uang asing, maka ketika penyusunan laporan keuangan harus dikonversikan menjadi rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 seluruh kegiatan telah dinilai dengan rupiah, tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya dengan mata uang asing.D. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan ketentuan pernyataan SAP. Dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Mukomuko berpedoman kepada kebijakan akuntansi sesuai SAP. Hal ini terlihat antara lain dengan telah ditetapkannya kebijakan akuntansi secara formal melalui Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko Nomor 08 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Kebijakan Akuntansi tersebut antara lain adalah : - Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan; - Entitas Pelaporan; - Dasar Hukum Pelaporan Keuangan; - Asumsi Dasar; - Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan; - Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; - Kendala Informasi yang Relevan dan Handal; - Jenis Laporan Keuangan; - Definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan unsur laporan keuangan; - Kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa; - Kebijakan Akuntansi Konsolidasian. 12
  • 4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan A. Penjelasan Pos-Pos Neraca Neraca Pemerintah Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2009 menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2009 dengan jumlah aset Rp760.796.749.793,08 kewajiban sebesar Rp69.687.344.044,67 dan ekuitas dana sebesar Rp691.109.405.748,41. Penjelasan atas pos-pos neraca tersebut sebagai berikut : A.1 ASET A.1.1 ASET LANCAR Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri atas : (A.1.1.1) Kas Saldo Kas per 31 Desember 2009 sebesar Rp636.954.433,97 terdiri dari : Uraian Nilai (Rp) Kas di Kas Daerah 505.146.171,97 Kas di Bendaharawan Penerimaan 24.653.812,00 Kas di Bendaharawan Pengeluaran 107.154.450,00 Jumlah 636.954.433,97 Saldo kas di Kas Daerah meliputi saldo kas yang rill yang ada di 2 rekening BPD dan 2 Rekening BRI dengan rincian sebagai berikut : No Nomor Rekening Nilai (Rp) 1 BPD 01.02.20193-8 445.187.531,97 2 BPD 01.02.20205-3 7.785,00 3 BRI 01-000006-30-2 59.946.017,00 4 BRI 01-000007-30-8 4.838,00 Jumlah 505.146.171,97 Saldo Kas di Bendahara meliputi saldo pada 20 Bendahara Pengeluaran dengan rincian pada Lampiran 1.a dan Lampiran 1.b. (A.1.1.2) Piutang Pajak Daerah Saldo piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2009 sebesar Rp45.024.000,00 merupakan saldo piutang pajak daerah dari 2006 sampai 2009 yang belum tertagih. (A.1.1.3) Piutang Retribusi Saldo piutang Retribusi per 31 Desember 2009 sebesar Rp400.000,00 merupakan saldo piutang retribusi dari 2006 sampai 2009 yang belum tertagih. 13
  • (A.1.1.4) Piutang Lain-lain Saldo piutang lain-lain merupakan piutang/tagihan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis piutang, terdiri atas : No Jenis Piutang Tahun Jumlah (Rp) 1 Piutang Penjualan bibit karet dan kelapa sawit 2006 17.810.000,00 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 Piutang bunga atas penyaluran dana bergulir 2007 46.943.654,00 yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan 3 Piutang ke Kas Negara 2005 21.681.545,00 4 Piutang kelebihan pemotongan pajak PFK oleh 2009 833.618,00 BPD 5 Piutang Bagi Hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB 2009 3.385.629.027,00 oleh Provinsi Triwulan IV 6 Piutang Uang Muka Pengadaan Benih Padi 2009 66.514.095,00 Gogo kepada Penyedia Jasa 7 Piutang atas temuan BPK RI pada pemeriksaan LKPD TA 2008 berupa sisa 2009 49.663.557,00 ketekoran kas yang masih belum bisa ditelusuri Jumlah 3.589.075.496,00 Piutang penjualan bibit karet dan kelapa sawit sebesar Rp 17.810.000,00 merupakan saldo piutang penjualan bibit karet dan kelapa sawit Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang belum tertagih sampai dengan tahun 2009, jumlah tersebut merupakan bagian dari saldo piutang per 31 Desember 2006 sebesar Rp58.220.000,00 yang pelunasannya sampai dengan tahun 2009 baru mencapai sebesar Rp 40.410.000,00. Piutang bunga atas penyaluran dana bergulir sebesar Rp46.943.654,00 merupakan bunga bantuan dana bergulir yang merupakan bagian daerah (PAD) sebesar 1% yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2009. Rincian piutang bunga atas penyaluran dana bergulir dilampirkan dalam Lampiran 2. Piutang Kas Negara per 31 Desember 2009 sebesar Rp21.681.545,00 adalah kelebihan penyetoran pajak-pajak pusat oleh BUD yang sampai dengan 31 Desember 2009 belum diajukan restitusinya ke Dirjen Pajak. Piutang atas kelebihan pemotongan pajak merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari kesalahan BPD dalam memotong pajak. Pada bulan Januari 2010, Pihak BPD telah menyetor kembali ke Kas Daerah sebesar Rp800.000,00. Piutang kepada Pihak KetigA atas Uang Muka Pengadaan Benih Padi Gogo sebesar Rp66.514.095,00 adalah piutang dari uang muka kontrak pengadaan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang dibatalkan karena spesifikasi tidak sesuai kontrak, dan pihak rekanan berkomitmen untuk mengembalikan sebesar uang muka yang dibayarkan tersebut. Pada bulan Januari 2010, atas piutang tersebut telah dibayarkan sebesar Rp40.000.000,00. 14
  • (A.1.1.5) Persediaan Merupakan barang habis pakai yang secara rutin diperlukan Pemerintah Daerah untuk menunjang aktivitas operasional dan mempunyai manfaat hanya pada 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas : No Jenis Persediaan Jumlah (Rp) 1 ATK/ Barang Habis Pakai 36.998.079,00 2 Obat- obatan 1.809.119.672,00 3 Bahan Kimia 40.858.500,00 4 Lain-lain 23.344.800,00 Jumlah 1.910.321.051,00 Nilai persediaan tersebut belum termasuk saldo persediaan yang tidak tercatat dan tidak dapat ditelusur saldo akhir periode pelaporannya, yaitu persediaan benih padi pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, dan blangko kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta persediaan berupa barang habis pakai kesehatan yang berasal dari Belanja Modal Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Selain itu masih terdapat persediaan obat yang kadaluarsa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.570.108,50 dan persedian barang cetakan yang kadaluarsa pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah sebesar Rp44.617.346,00. Rincian persedian per SKPD diuraikan dalam Lampiran 3.A.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Jumlah per 31 Desember 2009 sebesar Rp20.958.226.892,11, yang terdiri atas: - Investasi Non Permanen - Dana Bergulir Rp 2.663.000.000,00 - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 18.295.226.892,11 Jumlah Rp 20.958.226.892,11 Investasi jangka panjang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: (A.1.2.1) Investasi Non Permanen - Dana Bergulir Merupakan investasi non permanen berupa penyaluran dana bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Mukomuko kepada koperasi, kelompok pengusaha kecil/pedagang kecil/UKM di wilayah Kabupaten Mukomuko, dengan tujuan untuk penguatan modal usaha per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.663.000.000,00. Jumlah tersebut berasal dari : - Saldo awal tahun 2009 Rp 3.113.000.000,00 - Koreksi selama tahun 2009 Rp (450.000.000,00) - Saldo akhir per 31 Desember 2009 Rp 2.663.000.000,00 15
  • Koreksi tahun 2009 sebesar Rp450.000.000,00 merupakan tindak lanjut hasil reviu Inspektorat Daerah Mukomuko terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tahun 2009 yang menyatakan bahwa dana tersebut tidak termasuk dalam dana bergulir, melainkan dana bantuan modal usaha. Penjadwalan dan posisi penyaluran Dana Bergulir diuraikan dalam Lampiran 2. (A.1.2.2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Merupakan investasi permanen Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada perusahaan-perusahaan milik daerah ataupun perusahaan lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/deviden. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2009 sebesar Rp18.295.226.892,11berasal dari : - Saldo awal tahun 2009 Rp 16.484.503.892,11 - Penambahan selama tahun 2009 Rp 1.810.723.000,00 - Saldo akhir per 31 Desember 2009 Rp 18.295.226.892,11 Penambahan selama tahun 2009 adalah koreksi atas penyertaan modal pada PDAM berdasarkan SK Bupati Nomor 204 dan 205 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 yang belum dicatat. Rincian saldo akhir sebesar Rp18.295.226.892,11 adalah sebagai berikut : No Uraian Jumlah (Rp) 1 Penyertaan pada PT Bank Bengkulu  Tahun 2005 Rp 1.000.000.000,00 7.114.881.729,00  Tahun 2006 : Rp 2.308.020.347,00  Tahun 2007 : Rp 3.806.861.382,00 2 Penyertaan pada PT Mukomuko Maju Sejahtera  Tahun 2006 Rp 2.500.000.000 7.000.000.000,00  Tahun 2007 Rp 2.500.000.000  Tahun 2008 Rp 2.000.000.000 3 Penyertaan pada PDAM Mukomuko 4.180.345.163,11 Jumlah 18.295.226.892,11A.1.3 ASET TETAP Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dari aset lainnya serta dari sitaan atau rampasan. Aset tetap Pemerintah Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2009 sebesar Rp726.247.041.912,00 dengan rincian sebagai berikut : 16
  • - Saldo awal tahun 2009 Rp 570.923.304.793,00 - Mutasi aset selama tahun 2009 Rp 155.323.737.119,00 - Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 Rp 726.247.041.912,00Saldo aset tetap selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut : - Tanah Rp 64.979.659.498,00 - Peralatan dan Mesin Rp 100.715.918.826,00 - Gedung dan Bangunan Rp 267.666.048.269,00 - Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 268.332.658.819,00 - Aset Tetap Lainnya Rp 24.552.756.500,00 - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp 0,00 - Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 Rp 726.247.041.912,00(A.1.3.1) Tanah Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Saldo nilai tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp64.979.659.498,00 merupakan nilai tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan uraian sebagai berikut: - Saldo Awal Tahun 2009 Rp 63.784.138.000,00 - Penambahan selama Tahun 2009 Rp 1.195.521.498,00 - Saldo per 31 Desember 2009 Rp 64.979.659.498,00 Penambahan aset tetap tanah tahun 2009 sebesar Rp1.195.521.498,00 seluruhnya berasal dari belanja modal tanah. Dari total nilai aset tetap tanah sebesar 64.979.659.498,00, masih terdapat aset tetap tanah senilai Rp33.805.523.000,00 tidak disertai dengan bukti kepemilikan apapun. Selain itu, terdapat beberapa aset tanah yang diketahui kemudian belum dilakukan penilaian, yaitu : 1) Aset tanah pada tiga tempat dengan luas minimal 40.000 m² yang meliputi tanah eks dermaga, tanah di seputar bundaran/ alun-alun Mukomuko, serta tanah untuk rencana pembangunan rumah sakit; 2) Aset tanah yang berasal dari hibah seluas 70.291 m² dengan rincian berikut : No Luas (m²) Keterangan 1 20.028 Hibah dari sdr.Oktarina SKT No. 595.3/132/KDU/IV/2008 2 10.010 Hibah dari Sdr. Rosni SKT No. 595.3/135/KDU/IV/2008 17
  • No Luas (m²) Keterangan 3 20.027 Hibah dari Sdr.Mihartati SKT No. 595.3/134/KDU/IV/2008 4 226 Hibah dari Sdr. Jaalna SKT No. 595.3/133/KDU/IV/2008 5 20.000 Hibah dari Sdr.Maskur (sertifikat belum diserahkan)(A.1.3.2) Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap dipakai. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2009 sebesar Rp100.715.918.826,00 merupakan nilai peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan rincian sebagai berikut : - Saldo Awal Tahun 2009 Rp 74.141.801.975,00 - Penambahan selama Tahun 2009 Rp 26.574.116.851,00 - Saldo per 31 Desember 2009 Rp 100.715.918.826,00 Penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2009 sebesar Rp26.574.116.851,00 berasal dari : - Belanja modal Peralatan & Mesin Rp 22.699.110.416,00 - Belanja Hibah kepada KPU yang dikapitalisasi Rp 550.475.000,00 - Direklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya Rp 19.850.000,00 - Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi Rp 390.255.500,00 Belanja modal jalan, jaringan dan Instalasi yang - direklasifikasi menjadi aset tetap peralatan dan Rp 1.385.000.000,00 mesin Reklasifikasi dari aset tetap gedung & bangunan - Rp 2.215.600.000,00 pada Dinas Pendidikan Koreksi barang habis pakai yang berasal dari - belanja modal alat kesehatan pada Dinas Rp (686.174.065,00) Kesehatan Jumlah Rp 26.574.116.851,00 Selain itu, terdapat beberapa aset tetap berupa kendaraan roda empat di lingkungan Sekretariat Daerah yang diketahui kemudian belum dilakukan penilaian, dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Aset Nomor Polisi Posisi 1 Kuda grandia BD 1088 NY Pinjam Pakai Pribadi a.n. “ADj” 2 Kuda Deluxe BD 1131 NY Pinjam Pakai KPU 3 Kuda Deluxe BD 1003 NY Pinjam Pakai Polres 18
  • No Uraian Aset Nomor Polisi Posisi 4 Kuda Deluxe BD 58 NY Pinjam Pakai Samsat 5 Kuda Deluxe BD 2718 NZ Pinjam Pakai PM 6 Kuda Deluxe BD 27 N Pinjam Pakai Kejaksaan Negeri 7 Kuda Deluxe BD 1134 NY Pinjam Pakai PT MMS 8 Kijang Pick Up BD 9202 NY Pinjam Pakai PGRI 9 Kijang Pick Up BD 9010 NZ Pinjam Pakai Dewan Pendidikan Aset tersebut baru diketahui kemudian karena pada saat dilakukan inventarisasi, status aset tersebut dipinjampakai oleh instansi vertikal dan pihak ketiga(A.1.3.3) Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain: harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2009 sebesar Rp267.666.048.269,00 tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan rincian sebagai berikut: - Saldo Awal Tahun 2009 Rp 211.651.204.949,00 - Penambahan selama Tahun 2009 Rp 56.014.843.320,00 - Saldo per 31 Desember 2009 Rp 267.666.048.269,00 Penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2009 sebesar Rp56.014.843.320,00 berasal dari : - Belanja modal Rp 51.786.603.320,00 Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan - Rp 7.588.704.000,00 menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi - sebagai Belanja Modal gedung dan Bangunan di Rp 45.225.000,00 RSUD Belanja Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi - Rp (49.577.000,00) menjadi Aset Tetap Lainnya Koreksi atas pencatatan gedung yang berasal dari - KDP yang sebenarnya sudah dicatat sebagai Rp (1.140.512.000,00) mutasi TA 2008 di Dinas Pendidikan dan BP4K Reklasifikasi atas pencatatan peralatan mesin yang - Rp (2.215.600.000,00) dicatat sebagai gedung pada Dinas Pendidikan Jumlah Rp 56.014.843.320,00 19
  • (A.1.3.4) Jalan, Jaringan, dan Instalasi Jalan, Jaringan, dan Instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan, dan Instalasi sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai jalan, jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap dipakai. Saldo Jalan, Jaringan, dan Instalasi per 31 Desember 2009 sebesar Rp268.332.658.819,00 merupakan nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan rincian sebagai berikut: - Saldo Awal Tahun 2009 Rp 205.866.604.369,00 - Penambahan selama Tahun 2009 Rp 62.466.054.450,00 - Saldo per 31 Desember 2009 Rp 268.332.658.819,00 Penambahan aset tetap jalan, jaringan dan instalasi tahun 2009 sebesar Rp62.466.054.450,00 berasal dari : - Belanja modal Rp 63.032.063.700,00 - Perolehan aset yang berasal dari pengadaan yang Rp 576.100.000,00 belum dibayarkan pada pihak ketiga, atas hal tersebut sudah dicatat sebagai Utang Belanja - Belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi pada Rp 110.162.000,00 Dinas PU,KPTSP dan Dinas Kelautan - Direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp (1.385.000.000,00) - Belanja tak terduga yang dikapitalisasi Rp 132.728.750,00 Jumlah Rp 62.466.054.450,00(A.1.3.5) Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap dipakai. Pos ini meliputi semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp24.552.756.500,00 tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan rincian sebagai berikut: - Saldo Awal Tahun 2009 Rp 7.890.851.500,00 - Penambahan selama Tahun 2009 Rp 16.661.905.000,00 - Saldo per 31 Desember 2009 Rp 24.552.756.500,00 Penambahan aset tetap lainnya tahun 2009 sebesar Rp16.661.905.000,00 berasal dari: - Belanja modal Rp 15.439.009.000,00 - Belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi Rp 4.504.032.000,00 - Belanja tak terduga yang dikapitalisasi Rp 98.887.000,00 20
  • - Belanja Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi Rp 49.577.000,00 menjadi Aset Tetap Lainnya - Direklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Rp (19.850.000,00) Mesin - Reklasifikasi atas aset tetap lainnya berupa hewan ternak yang secara hak sudah diserahterimakan sesuai dengan BA Penyerahan antara Pemda dengan Masyarakat, dan Pemda dalam hal ini Dinas Peternakan hanya memfasilitasi dan Rp (3.409.750.000,00) mengawasi pengguliran hewan tersebut di masyarakat. Namun demikian serah terima tersebut belum disertai dengan SK penghapusan Aset Tetap Jumlah Rp 16.661.905.000,00 Dari jumlah Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi sebesar Rp4.504.032.000,00, diantaranya sebesar Rp4.484.373.000,00 merupakan belanja untuk perencanaan dan pengawasan dalam rangka perolehan aset tetap. (A.1.3.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai/sedang dalam proses pembangunan. Tidak terdapat saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2009 karena telah dikonversi menjadi aset tetap gedung dan bangunan. Rincian mutasi saldo Konstruksi dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut: - Saldo Awal Tahun 2009 Rp 7.588.704.000,00 - Mutasi selama Tahun 2009 Rp (7.588.704.000,00) - Saldo per 31 Desember 2009 Rp 0,00 Rincian lebih lanjut mengenai aset tetap dapat dilihat pada Lampiran 4 (A.1.3.7) Akumulasi Penyusutan Seluruh Aktiva Tetap belum dilakukan penyusutan .A.1.4) ASET LAINNYA Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2009 sebesar Rp7.409.706.008,00. - Saldo awal 2009 : 1.282.150.000,00 - Mutasi 2009 : 6.127.556.008,00 Saldo Akhir 2009 7.409.706.008,00 21
  • Saldo awal 2009 terdiri dari software Dinas Dikbudpar Pemuda dan Olahraga Rp310.750.000,00, software di Sekretariat Daerah Rp328.900.000,00 software di KPTSP Rp 642.500.000,00. Mutasi selama TA 2009 meliputi : -Pengakuan atas pembebanan ganti rugi uang kelebihan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Anggota DPRD sesuai SK Bupati Nomor 261 Tahun 2009. Sampai dengan 31 Desember 2009 masih terdapat sisa sebesar 2.717.806.008,00. -Reklasifikasi dari aset tetap lainnya berupa hewan ternak sebesar 3.409.750.000,00 yang secara hak sudah diserahterimakan sesuai dengan BA Penyerahan antara Pemda dengan Masyarakat, dan Pemda dalam hal ini Dinas Peternakan hanya memfasilitasi dan mengawasi pengguliran hewan tersebut di masyarakat. Namun demikian serah terima tersebut belum disertai dengan SK penghapusan Aset Tetap.A.2) KEWAJIBAN Kewajiban adalah jumlah uang yang wajib dibayar sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban per 31 Desember 2009 sebesar Rp69.687.344.044,67 terdiri dari: - Kewajiban Jangka Pendek Rp 69.687.344.044,67 - Kewajiban Jangka Panjang Rp 0,00 Jumlah Rp 69.687.344.044,67A.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Kewajiban Jangka Pendek merupakan Utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun anggaran. Utang Jangka Pendek meliputi : (A.2.1.1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2009 sebesar Rp50.046.128,00 merupakan pajak-pajak pusat yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran, tetapi hingga 31 Desember 2009 belum disetor oleh bendahara pengeluaran sebesar Rp50.879.746,00 (Lampiran 1) dikurangi dengan kelebihan pemotongan pajak oleh BPD sebesar Rp833.618,00 (catatan A.1.1.4) (A.2.1.2) Utang Bunga Utang Bunga per 31 Desember 2009 sebesar Rp3.436.197.916,67 merupakan utang bunga atas pinjaman kredit bank sindikasi kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang akan jatuh tempo dalam tahun 2010 (Lampiran 5). 22
  • (A.2.1.3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp65.625.000.000,00 merupakan pokok utang jangka panjang atas pinjaman kredit bank sindikasi. Penerimaan pinjaman tersebut dilaksanakan dengan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 5 Juli 2007 dari Notaris Catur Virgo, SH dengan suku bunga pinjaman sebesar 13% floating rate dan jangka waktu kredit sampai dengan 31 Desember 2009. Perjanjian kredit tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-83/MK.7/2007 tanggal 5 April 2007 dan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 580/258/BAKD tanggal 20 Maret 2007. Berdasarkan Surat Persetujuan Penjadwalan Angsuran Pokok Kredit (SPPAK) Nomor: SR/056/DIR/PD/12-2008 tanggal 12 Desember 2008 pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 14,50 % p.a sliding, floating terhitung tanggal Addendum Perjanjian Kredit, dan pembayaran pokok pinjaman pertriwulan menjadi sebesar Rp21.875.000.000,00. Berdasarkan Surat persetujuan Penjadwalan Angsuran Pokok Kredit (SPPAK) Nomor SR/038/DIR/PD/06-2009 tanggal 17 Juli 2009, sisa utang sebesar Rp65.625.000.000,00 yang seharusnya telah lunas dibayar pada tahun anggaran 2009, akan dibayar pada tahun anggaran 2010 paling lambat tanggal 25 Juni 2010. (A.2.1.4) Utang Belanja Utang belanja per 31 Desember 2009 sebesar Rp576.100.000,00 merupakan realisasi belanja kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun 2009 tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga per 31 Desember 2009.A.3) EKUITAS DANA Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana per 31 Desember 2009 terdiri atas Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi, dengan rincian sebagai berikut: (A.3.1) Ekuitas Dana Lancar Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah kewajiban lancar per 31 Desember 2009 yang terdiri atas: - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 562.254.493,97 - Cadangan Piutang Rp 3.634.499.496,00 - Cadangan untuk Persediaan Rp 1.910.321.051,00 - Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek Rp(69.637.297.916,67) - Pendapatan yang ditangguhkan Rp 24.653.812,00 Jumlah Rp(63.505.569.063,70) 23
  • (A.3.2) Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan). Jumlah Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2009 sebesar Rp754.614.974.812,11 yang terdiri atas: - Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp 20.958.226.892,11 - Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 726.247.041.912,00 - Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp 7.409.706.008,00 Jumlah Rp 754.614.974.812,11 24
  • B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi APBD B.1 PENDAPATAN Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp384.099.956.026,41 atau 90,58% dari anggaran tahun 2009 sebesar Rp424.025.935.116,00. Realisasi pendapatan tersebut meningkat sebesar Rp50.635.391.303,85 atau 15,18% dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp333.464.564.722,56. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Pendapatan Asli Daerah 12,000,000,000.00 8.973.011.076,60 74,78 2 Pendapatan Transfer 412.025.935.116,00 375.126.944.949,81 91,04 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 0,00 0,00 0,00 Jumlah 424.025.935.116,00 384.099.956.026,41 90,58 B.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp8.973.011.076,60 atau 74,78% dari anggaran tahun 2009 yaitu sebesar Rp12.000.000.000,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp2.303.058.774,88 atau 34,53% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp6.669.952.301,72. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.644.000.000,00 1.980.637.617,00 120,48 2 Pendapatan Retribusi Daerah 10.356.000.000,00 2.663.309.144,00 25,72 Hasil Pengelolaan Kekayaan 3 0,00 1.833.512.885,00 - Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli 4 0,00 2.495.551.430,60 - Daerah yang Sah Jumlah 12,000,000,000.00 8.973.011.076,60 74,78 Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih lanjut diuraikan sebagai berikut : B.1.1.1 Pajak Daerah Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp1.644.000.000,00 dengan realisasi Rp1.980.637.617,00 atau 120,48% dari anggaran tahun 2009. Realisasi Pajak Daerah tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp692.558.253,00 atau 53,77% dibandingkan realisasi Pajak Daerah tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp1.288.079.364,00. 25
  • Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Pajak Hotel 10.000.000,00 9.354.000,00 93,54 2 Pajak Restoran 22.000.000,00 29.129.564,00 132,41 3 Pajak Hiburan 15.000.000,00 18.822.500,00 125,48 4 Pajak Reklame 87.000.000,00 117.112.375,00 134,61 Pajak Penerangan 5 750.000.000,00 590.481.400,00 78,73 Jalan Pajak Pengambilan 6 760.000.000,00 1.215.737.778,00 159,97 Galian Gol. C Jumlah 1.644.000.000,00 1.980.637.617,00 120,48B.1.1.2 Retribusi Daerah Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp10.356.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.663.309.144,00 atau 25,72%. Rendahnya pencapaian target retribusi ini disebabkan karena : - Retribusi pada Badan Lingkungan Hidup, yang dianggarkan sebesar Rp507.500.000,00, realisasinya hanya mencapai 4,56 % atau sebesar Rp23.138.360,00. - Retribusi pada Dinas Tenaga Kerja yang dianggarkan sebesar Rp45.000.000,00, realisasinya hanya mencapai 1,34% atau sebesar Rp605.000,00. - Retribusi pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, yang dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00, tidak terealisasi (realisasi 0%). - Retribusi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, yang dianggarkan sebesar Rp4.291.250.000,00, realisasinya hanya mencapai 3,16% atau sebesar Rp135.784.738,00. - Retribusi pada Kantor Pertambangan dan Energi, yang dianggarkan sebesar Rp375.000.000,00, realisasinya hanya mencapai 2,63% atau sebesar Rp9.850.000,00. - Retribusi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, yang dianggarkan sebesar Rp356.750.000,00, realisasinya hanya mencapai 5,54% atau sebesar Rp19.757.075,00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp882.727.160,00 atau meningkat sebesar 49,58% dibandingkan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 1.780.581.984,00. 26
  • Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah sebagai berikut : Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %Dinas Kesehatan :- Retribusi Pelayanan Kesehatan 201.950.000,00 122.111.800,00 60,47 Sub Jumlah 201.950.000,00 122.111.800,00 60,47Badan Pelayanan Kesehatan Masyrkt.(RSUD) :- Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.471.000.000,00 698.101.100,00 47,46 Sub Jumlah 1.471.000.000,00 698.101.100,00 47,46Dinas PU, Perumahan dan Pemukiman :-Retribusi - - -PelayananPersampahan/Kebersihan- Retribusi dokumen tender 200.000.000,00 195.950.000,00 97,98- Retribusi drum aspal 125.000.000,00 1.250.000,00 1,00- Retribusi alat berat 400.000.000,00 131.627.868,00 32,91- Retribusi izin penambangan daerah - 3.750.000,00 - Sub Jumlah 725.000.000,00 332.577.868,00 45,87Ktr. Perhub.. Komunikasi dan Informatika:- Retribusi Jasa Parkir Pasar 80.000.000,00 10.795.000,00 13,49-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 45.000.000,00 - 0,00- Retribusi kendaraan non BD 47.000.000,00 5.635.000,00 11,99- Retribusi Terminal 150.000.000,00 46.740.000,00 31,16- Retribusi Tmpt Rekreasi dan Olahraga - - --Retribusi angkutan barang khusus (ABK) 325.000.000,00 283.939.500,00 87,37- Retribusi izin usaha angkutan 67.550.000,00 6.800.000,00 10,07 Sub Jumlah 714.550.000,00 353.909.500,00 49,53 Ktr. Pasar, Pertamanan dan kebersihan-: Retribusi Pelayanan 85.000.000,00 - 0Persampahan/Kebersihan- Retribusi Pelayanan Pasar 125.000.000,00 15.374.000,00 12,30 Sub Jumlah 210.000.000,00 15.374.000,00 7,32Badan Lingkungan Hidup :- Retribusi Analisis Sampel Air Limbah 125.000.000,00 - 0- Retr. Pembuangan Limbah Cair, Padat 250.000.000,00 - 0dan B3- Retribusi Kelayakan Lingkungan 85.500.000,00 23.138.360,00 27,06- Retribusi Pemanfaatan Lingkungan 47.000.000,00 - 0 Sub Jumlah 507.500.000,00 23.138.360,00 4,56Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi :- Retribusi Wajib Lapor Perusahaan 45.000.000,00 605.000,00 1,34 Sub Jumlah 45.000.000,00 605.000,00 1,34Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaandan Pariwisata- Retribusi Tempat Rekreasi Hiburan dan 18.000.000,00 - 0Olah Raga 27
  • Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Sub Jumlah 18.000.000,00 - 0Sekretariat Daerah :- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 300.000.000,00 222.463.203,00 74,15- Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 250.000.000,00 330.065.500,00 132,0- Ret. surat izin operasional borongan 3 125.000.000,00 59.550.000,00 47,64(SIOPB)- Retribusi izin usaha jasa kontruksi 87.500.000,00 18.750.000,00 10,71(IUJK)- Retribusi surat izin tempat usaha (SITU) 175.000.000,00 103.640.000,00 59,22- Ret. izin pengel. & usaha walet 45.000.000,00 - 0 Sub Jumlah 982.500.000,00 734.468.703,00 74,73Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah: Retribusi Pelayanan Pasar- - 37.801.000,00 -- Retribusi Pelayanan Pemungutan Uang 65.000.000,00 30.480.000,00 46,89Leges- Retribusi Surat Nikah Cerai 15.000.000,00 - 0- Retribusi Sewa Gdg dan Sewa Tenda 17.000.000,00 - 0 Sub Jumlah 97.000.000,00 68.281.000,00 70,41Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutananHasil Pertanian- Retribusi : 80.000.000,00 - 0- Retribusi alsintan 45.000.000,00 - 0- Retribusi Hasil Perkebunan yang 2.250.000.000,00 58.740.370,00 2,61Diangkut Keluar Masuk Daerah- Retribusi hasil olahan perkebunan 225.000.000,00 - 0- Retribusi Hasil Kayu Lelang 45.750.000,00 - 0- Retribusi Izin Usaha Perkebunan (IUP) 970.000.000,00 5.015.000,00 0,52- Ret. Izin Prbhn Komoditi Tnmn pd PBS 8.000.000,00 - 0- Retribusi Izin IPKR 225.000.000,00 72.029.368,00 32,01- Retribusi Izin IPK di lahan HGU 75.000.000,00 - 0- Retribusi Izin Pemanfaatan Air 47.500.000,00 - 0- Ret. Pemanfaatan Pemilikan dan 15.000.000,00 - 0Penggunaan alat Penebang Kayu- Retribusi Sarang Burung Walet 125.000.000,00 - 0- Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan 180.000.000,00 - 0Bukan Kayu Sub Jumlah 4.291.250.000,00 135.784.738,00 3,16Ktr. Pertambangan dan Energi :- Retribusi Pelayanan Pertambangan 300.000.000,00 - 0Umum -Retribusi Izin Pemanfaatan Air 1.350.000,00 0- Retribusi SIPD 75.000.000,00 8.500.000,00 11,33 Sub Jumlah 375.000.000,00 9.850.000,00 2,63Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan :- Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 50.000.000,00 - 0- Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong 15.750.000,00 2.038.500,00 12,94Hewan 28
  • Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % - Retribusi BBI 40.000.000,00 - 0 - Retribusi Balai Benih Padi atau Hasil - - - Pertanian Alsintan - Retribusi - - - - Retribusi Hasil Perikanan - 6.937.250,00 - - Retribusi Penjualan Hasil Peternakan 25.500.000,00 - 0 - Retribusi Kesehatan Hewan Ternak 17.500.000,00 2.102.200,00 12,01 - Retribusi UPR 10.500.000,00 - 0 - Retribusi Cicilan Alat Tangkap Ikan 35.000.000,00 - 0 - Retribusi Izin Pengeluaran Hasil 75.000.000,00 - 0 Perikanan dari darat dan Laut Keluar Masuk Daerah - Retribusi Izin Pengeluaran Hewan 87.500.000,00 8.679.125,00 9,92 Ternak Sub Jumlah 356.750.000,00 19.757.075,00 5,54 Dinas Perindag. Koperasi dan UKM : - Retribusi tanda daftar perusahaan (TDP) 125.500.000,00 83.750.000,00 66,73 - Retribusi insentif dana bergulir 45.000.000,00 - 0 - Retribusi izin usaha perdagangan 125.000.000,00 65.600.000,00 52,32 (SIUP) - Retribusi IUI, TDI, TPI 65.000.000,00 - 0 Sub Jumlah 360.500.000,00 149.350.000,00 41,37 Jumlah 10.356.000.000,0 2.663.309.144,00 25,72 0B.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Walaupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak dianggarkan namun jumlah yang terealisasi seluruhnya sebesar Rp1.833.512.885,00, yang berasal dari deviden PT Bank Bengkulu. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp612.656.315,25 atau meningkat sebesar 50,18% dibandingkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun anggaran 2008 sebesar Rp1.220.856.569,75, yang juga berasal dari deviden PT Bank Bengkulu.B.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tidak dianggarkan dalam tahun 2009, namun terealisasi sebesar Rp2.495.551.430,60. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun Anggaran 2009 tersebut meningkat sebesar Rp115.117.046,63 atau 4.84% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2008 sebesar Rp2.380.434.383,97. 29
  • Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Jasa Giro rekening kasda 0,00 528.530.983,00 - Pend Pengembalian Klbhn 2 0,00 10.005.000,00 Pmbyrn Perjn Dinas 3 Sumbangan Pihak Ketiga 0,00 323.348.050,00 - 4 Setoran lain-lain 0,00 1.633.667.397,60 - Jumlah 0,00 2.495.551.430,60 -B.1.2 Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp 412.025.935.116,00 dengan realisasi sebesar Rp 375.126.944.949,81 atau 91,04%. Realisasi pendapatan transfer tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp 77.332.332.528,97 atau meningkat sebesar 25,97% dibandingkan pendapatan transfer Tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar Rp297.794.612.420,84. Rincian Anggaran dan Realisasi pendapatan transfer sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Transfer Pemerintah Pusat- 1 357.025.935.116.00 318.259.145.852,00 89,14 Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat- 2 50.000.000.000.00 50.000.000.000.00 100,00 Lainnya 3 Transfer Pemerintah Provinsi 5.000.000.000,00 6.867.799.097,81 137,36 Jumlah 412.025.935.116,00 375.126.944.949,81 91,04 Pendapatan transfer lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: B.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp357.025.935.116.00 dengan realisasi sebesar Rp318.259.145.852,00 atau 89,14%. Realisasi pendapatan transfer tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp26.168.087.314,00 atau meningkat sebesar 8,96% dibandingkan pendapatan transfer tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp292.091.058.538,00. 30
  • Rincian Anggaran dan Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat- dana perimbangan sebagai berikut :No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %1 Dana Bagi Hasil Pajak 68.518.006.002,00 27.276.309.363,00 39,81 Dana Bagi Hasil Bukan2 2.017.532.114,00 642.539.489,00 31,85 Pajak (Sumber Daya Alam) 100,03 Dana Alokasi Umum 234.105.397.000,00 234.105.397.000,00 0 100,04 Dana Alokasi Khusus 52.385.000.000,00 52.385.000.000,00 05 Dana Tunjangan Pendidikan 0,00 3.849.900.000,00 - Jumlah 357.025.935.116.00 318.259,145.852,00 89,14 Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: B.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp68.518.006.002,00 dengan realisasi sebesar Rp27.276.309.363,00 atau 39,81% dari anggaran. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp6.166.920.754,00 atau 29,21% dibandingkan dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp21.109.388.609,00. Rincian Anggaran dan Realisasi dana bagi hasil pajak sebagai berikut: No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Bagi Hasil dari Pajak 62.522.676.002,00 23.283.791.115,00 35,52 Bumi dan Bangunan 2 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas 5.256.560.000,00 2.655.492.774,00 50,52 Tanah dan Bangunan 3 Bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) 738.770.000,00 1.337.025.474,00 180,98 pasal 21 penghasilan orang pribadi Jumlah 68.518.006.002,00 27.276.309.363,00 39,81 B.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dianggarkan sebesar Rp2.017.532.114,00 dengan realisasi sebesar Rp642.539.489,00 atau 31,85% dari anggaran. 31
  • Rincian Anggaran dan Realisasi dana bagi hasil bukan pajak sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Bagi Hasil dari Iuran Hak 1.342.150.000,00 0,00 - Pengelolaan Hutan 2 Bagi Hasil dari Iuran 426.934.909,00 413.187.212,00 96,78 Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 3 Bagi hasil dari Pungutan 248.447.205,00 229.352.277,00 92,1 Hasil Perikanan Jumlah 2.017.532.114,00 642.539.489,00 31,85 B.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp234.105.397.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 234.105.397.000,00 atau 100,00 % dari anggaran. Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp10.348.945.000,00 atau 4,63% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp223.756.452.000,00. B.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp52.385.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.385.000.000,00 atau 100,00 % dari anggarannya. Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp7.705.000.000,00 atau 17,24% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp44.680.000.000,00. B.1.2.1.5 Dana Tunjangan Pendidikan Tidak terdapat anggaran untuk pendapatan transfer dari Dana Tunjangan Pendidikan namun terdapat realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp3.849.900.000,00 atau meningkat sebesar Rp2.448.117.800,00 Dari realisasi Tunjangan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp1.401.782.200,00B.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada tahun anggaran 2009 yang berupa Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Pendapatan ini tidak ada realisasi pada tahun sebelumnya.B.1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.867.799.097,81 atau 137,36% dari anggarannya yang merupakan pendapatan dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor 32
  • (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaaatan Air Bawah Tanah (PPP ABT), dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaaatan Air Permukaan (PPP AP) dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Bagi Hasil dari PKB 1.020.852.387,00 1.382.600.772,25 135,44 2 Bagi Hasil dari BBNKB 1.287.193.840,00 1.782.299.344,21 138,46 3 Bagi Hasil dari PBBKB 2.657.953.773,00 3.588.713.430,62 135,02 4 Bagi Hasil PPP-ABT 20.000.000,00 114.185.550,73 570,93 5 Bagi Hasil dari PPP-AP 14.000.000,00 - 0 Jumlah 5.000.000.000,00 6.867.799.097,81 137,36 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 naik sebesar Rp1.164.245.214,97 atau 20,41% jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp5.703.553.882,84. Realisasi Bagi Hasil dari PKB, BBNKB, dan PBBKB tersebut merupakan Transfer Pemerintah Provinsi untuk Triwulan I, II, dan III. Sementara Triwulan IV masih belum terealisasi sampai dengan akhir TA 2009. B.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah Lain-lain Pendapatan yang Sah berupa pendapatan hibah tidak dianggarkan dan tidak ada realisasi pada tahun anggaran 2009. Sedangkan tahun 2008 terealisasi sebesar Rp29.000.000.000,00B.2 BELANJA Belanja Pemerintah Kabupaten Mukomuko tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp420.748.737.558,56 dengan realisasi sebesar Rp382.305.531.824,00 atau 90,86% dari anggaran. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp90.540.463.858,00 atau 31,03% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2008 sebesar Rp291.765.067.966,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja sebagai berikut: No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Belanja Operasi 251.327.161.782,56 225.918.810.401,00 89,89 2 Belanja Modal 166.271.575.776,00 154.152.307.934,00 92,71 3 Belanja Tak Terduga 2.000.000.000,00 1.442.869.150,00 72,14 4 Transfer 1.150.000.000,00 791.544.339,00 68,83 Jumlah 420.748.737.558,56 382.305.531.824,00 90,86 Belanja lebih lanjut diuraikan sebagai berikut : 33
  • B.2.1 Belanja Operasi Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan. Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp251.327.161.782,56 dengan realisasi sebesar Rp225.918.810.401,00 atau 89,89% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Belanja Pegawai 157.648.413.273,56 150.316.828.941,00 95,35 2 Belanja Barang 52.296.755.309,00 44.360.909.561,00 84,83 3 Belanja Bunga 11.711.718.750,00 10.436.989.611,00 89,12 4 Belanja Hibah 6.015.000.000,00 5.659.647.488,00 94,09 5 Belanja Bantuan Sosial 6.395.000.000,00 5.563.031.800,00 86.99 Belanja Bantuan 6 17.260.274.450,00 9.581.403.000,00 55,51 Keuangan Jumlah 251.327.161.782,56 225.918.810.401,00 89,89 Rincian lebih lanjut mengenai Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan diuraikan sebagai berikut : B.2.1.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2009 sebesar Rp150.316.828.941,00 atau 95,35% dari anggaran tahun 2009 yaitu sebesar Rp 157.648.413.273,56, dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % A Belanja Tidak Langsung 1 Gaji dan Tunjangan 104.776.106.373,56 105.490.550.739,00 100,68 2 Tambahan Penghasilan PNS 2.392.100.000,00 1.087.478.000,00 45,46 Belanja Penerimaan lainnya 3 Pimpinan dan anggota DPRD 1.260.000.000,00 1.260.000.000,00 100 serta KDH/WKDH Biaya Pemungutan Pajak 4 324.833.100,00 212.671.018,00 65,47 Daerah Biaya Pemungutan Retribusi 5 420.000.000,00 68.354.276,00 16,27 Daerah Sub Jumlah A 109.173.039.473,56 108.119.051.033,00 99,03 B Belanja Langsung 1 Honorarium PNS 8.608.346.000,00 7.098.884.112,00 47,62 2 Honorarium Non PNS 21.622.687.300,00 19.431.244.752,00 89,87 3 Uang Lembur 1.047.186.000,00 843.566.600,00 80,56 4 Belanja Beasiswa Pendidikan 142.000.000,00 119.000.000,00 83,80 34
  • PNS Belanja kursus, pelatihan,5 sosialisasi dan bimbingan 2.747.237.000,00 2.452.990.454,00 89,29 teknis PNS Belanja perawatan dan6 405.000.000,00 156.252.744,00 38,58 pengobatan7 Belanja operasional 13.751.117.500,00 12.094.539.246,00 87,95 Belanja kursus, pelatihan,8 sosialisasi dan bimbingan 26.800.000,00 1.300.000,00 4,85 teknis Non PNS Belanja beasiswa Pendidikan9 125.000.000,00 0,00 0 non PNS Sub Jumlah B 48.475.373.800,00 42.197.777.908,00 87,05 Jumlah 157.648.413.273,56 150.316.828.941,00 95,35 Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2009 tersebut meningkat sebesar Rp25.178.040.223,00 atau 20,12% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2008 sebesar Rp125.138.788.718,00.B.2.1.2 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2009 sebesar Rp44.360.909.561,00 atau 84,83% dari anggaran sebesar Rp 52.296.755.309,00, dengan rincian sebagai berikut :No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %1 Belanja Bahan Pakai Habis Kantor 3.908.172.978,00 3.383.172.422,00 86,572 Belanja Bahan/Material 5.487.868.600,00 3.832.944.078,00 69,843 Belanja Jasa Kantor 3.635.451.472,00 3.037.031.652,00 83,544 Belanja Premi Asuransi 570.000.000,00 570.000.000,00 100 Belanja Perawatan Kendaraan5 4.319.847.500,00 3.485.699.337,00 80,69 Bermotor6 Belanja Cetak dan Penggandaan 4.353.332.803,00 3.749.240.510,00 86,12 Belanja Sewa7 745.935.000,00 630.977.485,00 84,59 Rumah/Gedung/Gudang/Parkir8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 107.650.000,00 85.800.000,00 79,709 Belanja Sewa Alat Berat 0.00 0.00 - Belanja Sewa Perlengkapan dan10 93.136.000,00 89.236.000,00 95,81 Peralatan Kantor11 Belanja Makanan dan Minuman 4.390.522.556,00 3.803.350.506,00 86,63 Belanja Pakaian Dinas dan12 827.125.000,00 803.822.750,00 97,18 Atributnya13 Belanja Pakaian Kerja 42.480.000,00 34.622.500,00 81,50 Belanja Pakaian khusus dan hari-14 150.750.000,00 133.084.550,00 88,28 hari tertentu15 Belanja Perjalanan Dinas 15.674.712.000,00 13.914.290.561,00 88,7716 Belanja Perjalanan Pindah Tugas 26.500.000,00 16.500.000,00 62,2617 Belanja Pemulangan Pegawai 15.000.000,00 - 0 35
  • No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Belanja jasa tenaga kerja non18 5.338.150.400,00 4.815.363.210,00 90,21 pegawai Belanja pemeliharaan bangunan19 894.885.000,00 852.978.000,00 95,32 gedung tempat kerja Belanja Pemeliharaan Alat-alat20 736.084.000,00 630.336.000,00 85,63 Kantor dan Rumah Tangga21 Belanja Pemeliharaan Irigasi 362.892.000,00 - 0 Belanja Kursus, Pelatihan,22 Sosialisasi dan Bimbingan Teknis- 142.000.000,00 142.000.000,00 100 Non PNS23 Belanja Operasional 474.260.000,00 350.460.000,00 73,90 JUMLAH 52.296.755.309,00 44.360.909.561,00 84,83 Realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2009 tersebut meningkat sebesar Rp11.148.793.478,00 atau 33,57% dibandingkan realisasi Belanja Barang tahun anggaran 2008 sebesar Rp33.212.116.083,00.B.2.1.3 Belanja Bunga Belanja bunga merupakan belanja yang dianggarkan dalam tahun 2009 untuk pembayaran bunga terhutang atas pinjaman yang diperoleh melalui kredit sindikasi kepada 7 (tujuh) bank sebesar Rp 11.711.718.750,00 dengan realisasi sebesar Rp10.436.989.611,00 atau 89,12% dari anggarannya. Realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2009 tersebut berkurang sebesar Rp3.865.128.446,00 atau 27,02% dari realisasi Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp14.302.118.057,00.B.2.1.4 Belanja Hibah Belanja hibah merupakan belanja yang dianggarkan dalam tahun 2009 untuk mencatat pengeluaran atas hibah sebesar Rp6.015.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.659.647.488,00 atau 94,09% dari anggarannya.B.2.1.5 Bantuan Sosial Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp5.563.031.800,00 atau 86,99% dari anggaran sebesar Rp6.395.000.000,00. Rincian anggaran dan realisasi untuk belanja bantuan sosial dalam tahun 2009, adalah sebagai berikut: No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Belanja Bantuan Sosial 1 5.835.000.000,00 5.063.086.800,00 86,77 Organisasi Kemasyarakatan 2 Belanja Bantuan Partai Politik 560.000.000,00 499.945.000,00 89,28 Jumlah 6.395.000.000,00 5.563.031.800,00 86,99 36
  • Realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2009 tersebut berkurang sebesar Rp1.151.861.800,00 atau 17.15% dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2008 sebesar Rp6.714.893.600,00. B.2.1.6 Bantuan Keuangan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun anggaran 2009 sebesar Rp9.581.403.000,00 atau 55,51% dari anggaran tahun 2009 yaitu sebesar Rp17.260.274.450,00. Rincian anggaran dan realisasi untuk belanja bantuan keuangan dalam tahun 2009, sebagai berikut: No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Belanja Bantuan Keuangan 14.860.274.450,00 7.278.900.000,00 48,98 kepada Desa 2 Belanja Bantuan dalam Rangka Koordinasi Kegiatan-kegiatan 75.000.000,00 0,00 0 Pemerintah Daerah dengan Instansi Terkait 3 Belanja Bantuan Penanggulangan Masalah 2.250.000.000,00 2.247.390.500,00 99,88 Khusus sesuai dengan Kebijakan Bupati 4 Belanja Bantuan Pembinaan Administrasi dan Pengurusan 75.000.000,00 55.112.500,00 73,48 serta Peningkatan Sumber Keuangan Daerah Jumlah 17.260.274.450,00 9.581.403.000,00 55,51 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2009 tersebut berkurang sebesar Rp6.421.609.200,00 atau 40,13% dibandingkan realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp16.003.012.200,00.B.2.2 Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi, antara lain Belanja Modal untuk perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tak Tetap Lainnya. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 166.271.575.776,00 dengan realisasi sebesar Rp 154.152.307.934,00 atau 92,71% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Belanja Tanah 2.115.987.000,00 1.195.521.498,00 56,50 2 Belanja Peralatan dan Mesin 24.129.803.400,00 22.699.110.416,00 94,07 3 Belanja Bangunan dan Gedung 52.476.178.376,00 51.786.603.320,00 98,69 37
  • Belanja Jalan, Irigasi dan 4 66.654.271.000,00 63.032.063.700,00 94,57 Jaringan 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 20.895.336.000,00 15.439.009.000,00 73,89 Jumlah 166.271.575.776,00 154.152.307.934,00 92,71 B.2.2.1 Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah merupakan pengeluaran uang untuk pengadaan tanah yang dianggarkan sebesar Rp2.115.987.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.195.521.498,00 atau 56,50% dari anggaran. B.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin merupakan pengeluaran uang untuk pembelian atau pengadaan peralatan dan mesin yang dianggarkan sebesar Rp24.129.803.400,00 dengan realisasi sebesar Rp22.699.110.416,00 atau 94,07% dari anggaran. B.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan merupakan pengeluaran uang untuk pengadaan gedung dan bangunan yang dianggarkan sebesar Rp52.476.178.376,00 dengan realisasi sebesar Rp51.786.603.320,00 atau 98,69% dari anggaran. B.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan pengeluaran uang untuk pengadaan jalan, irigasi dan jaringan yang dianggarkan sebesar Rp66.654.271.000,00 dengan realisasi sebesar Rp63.032.063.700,00 atau 94,57% dari anggaran. B.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran uang untuk pengadaan aset tetap lainnya yang dianggarkan sebesar Rp20.895.336.000,00 dengan realisasi sebesar Rp15.439.009.000,00 atau 73,89% dari anggaran.B.2.3 BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.442.869.150,00 atau 72,14% dari anggaran. Dari realisasi belanja tidak terduga tersebut, diantaranya sebesar Rp1.230.640.400,00 digunakan untuk kegiatan yang sifatnya biasa dan bukan merupakan kegiatan tanggap darurat, meliputi : Pengeluaran No. Uraian Dasar Pengeluaran (Rp) 1 Belanja tidak terduga untuk SK Bupati Mukomuko administrasi kegiatan penerbitan KTP 133.260.000,00 No. 120 Tahun 2009 Kolektif Tahun 2009 (Dinas Koordinasi Tanggal 1 Mei 2009 KB,Kependudukan dan PP) 2 Belanja tidak terduga untuk SK Bupati Mukomuko administrasi jasa piket pegawai RSUD 59.530.000,00 No. 107 Tahun 2009 Kab. MM Tanggal 28 April 2009 38
  • PengeluaranNo. Uraian Dasar Pengeluaran (Rp)3 Belanja tak terduga untuk administrasi SK Bupati Mukomuko penertiban bangunan tanpa izin dan 30.000.000,00 No. 210 Tahun 2009 bahan bangunan dijalan dan Tanggal 16 Juni 2009 penertiban minuman beralkohol dalam wilayah Kab. MM (kantor Satpol PP)4 Belanja tidak terduga untuk SK Bupati Mukomuko administrasi kegiatan peningkatan 9.164.900,00 No. 103 Tahun 2009 fasilitas dan penambahan aplikasi Tanggal 28 April 2009 pelayanan pada kantor KPTSP5 Belanja tidak terduga untuk kegiatan SK Bupati Mukomuko sosialisasi perda kantor Pol PP di 15 50.000.000,00 No. 210 Tahun 2009 Kecamatan sesuai SK Bupati 211 Tanggal 16 Juni 2009 Tahun 20096 Pengadaan pakaian sipil lengkap SK Bupati Mukomuko (PSL) Anggota DPRD Kab. MM 146.135.000,00 No. 162 Tahun 2009 Tanggal 20 Mei 20097 Belanja tidak terduga utk administrasi SK Bupati Mukomuko kegiatan rehabilitasi gorong-gorong 6.032.000,00 No. 65 Tahun 2009 (dinas PU) Kab.MM Tanggal 3 April 20098 Belanja tidak terduga pengadaan SK Bupati Mukomuko emblem DPRD Kab.MM 59.840.000,00 No. 162 Tahun 2009 Tanggal 20 Mei 20099 Belanja tidak terduga pemasangan SK Bupati Mukomuko meteran 13.200 voltage KPTSP 9.850.000,00 No. 103 Tahun 2009 Tanggal 28 April 200910 Belanja tidak terduga pengadaan meja SK Bupati Mukomuko dan kursi pelayanan kependudukan 37.800.000,00 No. 120 Tahun 2009 Tanggal 1 Mei 200911 Belanja tidak terduga utk kegiatan SK Bupati Mukomuko pengadaan pakaian kerja lapangan 30.575.000,00 No. 107 Tahun 2009 peralatan kantor dan peralatan dapur Tanggal 28 April 2009 (RSUD)12 Kegiatan pengadaan komputer, AC SK Bupati Mukomuko dan alat2 studio dinas KKBKPP 88.786.500,00 No. 120 Tahun 2009 Tanggal 1 Mei 200913 Belanja tidak terduga keg. Pengadaan SK Bupati Mukomuko komputer main frame/server 161.342.500,00 No. 103 Tahun 2009 Tanggal 28 April 200914 Belanja tidak terduga utk kegiatan SK Bupati Mukomuko kinerja dokter, paramedis, RSUD MM 44.187.500,00 No. 107 Tahun 2009 Tanggal 28 April 200915 Belanja tidak terduga pengadaan SK Bupati Mukomuko penambahan aplikasi perizinan pada 73.750.000,00 No. 103 Tahun 2009 kantor KTSP Tanggal 28 April 200918 Belanja tidak terduga perencanaan SK Bupati Mukomuko jaringan drainase rawa 9 paket kab 93.000.000,00 No. 39 Tahun 2009 MM Tanggal 11 Maret 200919 Belanja tidak terduga perencanaan D.I SK Bupati Mukomuko Air Selagan Sungai Ipuh, Air Sungai 98.500.000,00 No. 180 Tahun 2009 Gading Besar dll Tanggal 1 Juni 200920 Belanja tidak terduga perencanaan sistem penyediaan air minum (SPAM) 98.887.000,00 39
  • B.2.4 TRANSFER Transfer merupakan pengeluaran Bagi Hasil Pajak ke Desa yang dianggarkan sebesar Rp1.150.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 791.544,339,00 atau 68,83% dari anggaran. Dari nilai tersebut sebesar Rp21.556.301,00 yang dibagikan ke desa, dan sebesar Rp769.988.038,00 merupakan bagi hasil pajak yang dibagikan kepada pejabat pemerintah dan staf yang menangani pendapatan.SURPLUS/DEFISIT Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Mukomuko tahun 2009 ditetapkan dengan surplus anggaran sebesar Rp 3.277.197.557,44. Namun dalam realisasinya terjadi surplus sebesar Rp1.794.424.202,41.B.3 PEMBIAYAAN Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp20.642.830.291,56 atau sebesar 98,31% dari anggaran sebesar Rp20.997.802.442,56. Penerimaan Pembiayaan tersebut berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp20.997.802.442,56 dikurangi atas perhitungan kas tekor pada Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp354.972.151,00 yang sebelumnya masuk dalam komponen SiLPA Tahun 2008. Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp21.875.000.000,00 atau 90,11% dari anggaran sebesar Rp24.275.000.000,00. Tidak tercapainya realisasi pengeluaran pembiayaan disebabkan karena tidak terealisasinya pemberian pinjaman daerah dan penyertaan modal Pemerintah Daerah. Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp21.875.000.000,00 berupa pembayaran pokok utang kepada Bank Sindikasi. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2009 sebesar Rp562.254.493,97 terdiri atas: Penggunaan SiLPA tahun lalu Rp 20.642.830.291,56 Penambahan SiLPA: - Surplus Tahun 2009 Rp 1.794.424.202,41 - Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 Pengurangan SiLPA: - Pembayaran Pokok Utang Rp (21.875.000.000,00) - Penyertaan Modal Pemerintah 0,00 SiLPA akhir Rp 562.254.493,97 40
  • C. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menggambarkan pergerakan saldo kas daerah dari saldo awal sebesar Rp20.695.880.711,56 menjadi saldo akhir sebesar Rp612.300.621,97 yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun 2009 untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Secara singkat pergerakan kas selama tahun 2009 sebagai berikut : No Uraian Jumlah (Rp) 1 Aktivitas Operasi : Total Arus Masuk 384.099.956.026,41 Total Arus Keluar 228.167.302.890,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 155.932.653.136,41 2 Aktivitas Investasi : Total Arus Masuk 0,00 Total Arus Keluar 154.152.307.934,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (154.152.307.934,00) 3 Aktivitas Pembiayaan : Total Arus Masuk 0,00 Total Arus Keluar 21.875.000.000,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (21.875.000.000,00) 4 Aktivitas Non Anggaran : Total Arus Masuk 26.085.164.188,00 Total Arus Keluar 26.074.089.480,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 11.074.708,00 5 Kenaikan (Penurunan Kas) (1+2+3+4) : (20.083.580.089,59) Saldo Awal Kas 20.695.880.711,56 Saldo Akhir Kas 612.300.621,97 Tabel di atas menunjukkan Arus Kas Masuk tahun 2009 lebih kecil daripada Arus Kas Keluar tahun 2009, sehingga terjadi penurunan kas dalam tahun 2009 sebesar Rp20.083.580.089,59. Uraian secara terperinci lihat pada Laporan Arus Kas Tahun 2009. Saldo akhir kas daerah sebesar 612.300.621,97 terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp505.146.171,97 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp107.154.450,00. 41
  • D. Informasi Tambahan Lainnya 1) Gambar Kewilayahan Kabupaten Mukomuko. Kabupaten Mukomuko merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara yang ditetapkan berdasarkan Undang Undang RI No. 03 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kaur dan Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu. Secara geografis wilayah Kabupaten Mukomuko memiliki luas wilayah kurang lebih 4.036,7 Km 2 dan terletak antara 100 0,01” 56.13’ – 101 0,01” 56.6’ BT dan dan 02 0,17”25.16’- 02 0 56 “ 07.23’” LS. Wilayah administrasi Kabupaten Mukomuko berbatasan dengan batas alam dan wilayah administratif, sebagai berikut :  Sebelah utara : Provinsi Sumatera Barat  Sebelah Barat : Samudra Indonesia  Sebelah Timur : Provinsi Jambi  Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkulu Utara Awalnya Kabupaten Mukomuko terdiri dari 5 (lima) kecamatan. Dalam perkembangannya, sejak 4 Desember 2007, berdasarkan Perda No: 20 Tahun 2007 terjadi pemekaran kecamatan di kabupaten Mukomuko menjadi 15 (lima belas) kecamatan, yang terdiri dari:  Kecamatan Kota Mukomuko  Kecamatan Ipuh  Kecamatan Teras Terunjam  Kecamatan Lubuk Pinang  Kecamatan Pondok Suguh  Kecamatan Malin Deman  Kecamatan Air Rami  Kecamatan Sungai Rumbai  Kecamatan Teramang Jaya  Kecamatan Penarik  Kecamatan Air Dikit  Kecamatan XIV Koto  Kecamatan V Koto  Kecamatan Air Manjuto  Kecamatan Selagan Raya 42
  • 2) Struktur Organisasi Kabupaten Mukomuko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 Daerah Otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko dengan rincian sebagai berikut : No Unit Kerja Jumlah 1 Sekretariat 2 2 Dinas 11 3 Badan/Lembaga Teknis 10 4 Kantor dan kecamatan 23 5 KDH dan WKDH 1 6 DPRD 1 Jumlah 48PENUTUPPenyusunan LPJ Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko dilakukan sesuai UUNomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13Tahun 2006, serta Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 merupakan tekad segenap jajaranPemerintah Kabupaten Mukomuko dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (goodgovernance). 43
  • Lampiran 1a PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DAFTAR KAS DI BENDAHARA PANGELUARAN Per 31 Desember 2009 SALDO AKHIR JUMLAH PENYETORAN UYHD SALDO AWAL 2009NO NAMA SKPD 2009 S.D. HARUS DISETOR (Rp) (Rp) 31 DESEMBER 09 (Rp) DI 2010 (Rp)1 Dinas Pendidikan 4.385.092,00 4.385.092,00 -2 Kantor Perpustakaan Daerah - - -3 Dinas Kesehatan - - -4 Rumah Sakit Umum Daerah 1.000,00 263.780,00 112.280,00 152.500,005 Dinas Pekerjaan Umum 77.688.644,00 44.959.639,00 76.542.298,00 46.105.985,006 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 2.268.275,00 12.886.947,00 2.268.275,00 12.886.947,00 7 Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika 13.394.954,00 12.829.942,00 13.394.954,00 12.829.942,00 8 Kantor Pasar, Pertamanan dan Kebersihan 100,00 100,00 9 Kantor Lingkungan Hidup 9.451.899,00 - 9.451.899,00 -10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1.090.000,00 6.070,00 1.090.000,00 6.070,0011 Badan Koordinasi KB dan Pemberdayaan Perempuan 7.000,00 7.000,00 -12 Dinas Kesejahteraan Sosial 2.166.000,00 - 2.166.000,00 -13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15.278.513,00 15.278.513,0014 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja - - -15 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 2.850,00 2.850,00 -16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 7.279.515,00 - 7.279.515,00 -17 Kantor Kesbangpol, Perlindungan Masyarakat dan Sandi 3.033.767,00 8.772.327,00 3.033.767,00 8.772.327,0018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - -19 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - -20 Sekretariat Daerah 302.246.500,00 513.076.626,00 815.323.126,00 -21 Sekretariat DPRD 875.000,00 16.633.977,00 17.508.977,00 -22 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah 46.058.100,00 9.761,00 46.058.100,00 9.761,0023 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 83.780,00 83.780,00 -24 Inspektorat Kabupaten 5.537,00 5.537,00 -25 Kecamatan Kota Mukomuko 4.062.225,00 4.265.500,00 8.327.725,00 -26 Kecamatan Ipuh - - -27 Kecamatan Teras Terunjam 2.530.500,00 2.530.500,00 -28 Kecamatan Lubuk Pinang 816.730,00 816.730,0029 Kecamatan Pondok Suguh 190.000,00 190.000,0030 Kecamatan Malin Deman - - -31 Kecamatan Air Rami - - -32 Kecamatan Sungai Rumbai - - -33 Kecamatan Teramang Jaya 472.500,00 472.500,0034 Kecamatan Penarik 79.500,00 79.500,0035 Kecamatan Air Dikit 30.820,00 10.820,00 20.000,0036 Kecamatan XIV Koto 1.382.280,00 18.400,00 1.382.280,00 18.400,0037 Kecamatan V Koto 292.500,00 292.500,0038 Kecamatan Air Manjuto 8.000.000,00 8.000.000,00 -39 Kecamatan Selagan Raya 150.000,00 996.590,00 150.000,00 996.590,0040 Badan Pendidikan dan Pelatihan 910.555,00 910.555,0041 Badan Kepegawaian Daerah 4.363.024,00 - 4.363.024,00 -42 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 15.049.941,00 174.422.750,00 189.472.691,00 -43 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 4.847,00 4.847,00 -44 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) 5.000,00 5.000,00 -45 Badan Ketahanan Pangan - - -46 Kantor Pertambangan dan Energi 1.489.580,00 - 1.489.580,0047 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan - - -48 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Investasi 125.000,00 5.700.950,00 5.825.950,00 490.686.124,00 829.428.663,00 1.212.960.337,00 107.154.450,00
  • Lampiran 1b PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DAFTAR RINCIAN KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN Per 31 Desember 2009 TU YANG BELUM KAS DI BENDAHARA SISA UYHD 2009 UTANG PFK 2010NO NAMA SKPD DINIHILKAN PENGELUARAN 2009 (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) 1 Dinas Pendidikan - - - 2 Kantor Perpustakaan Daerah - - - 3 Dinas Kesehatan - - - 4 Rumah Sakit Umum Daerah 152.500,00 - 152.500,00 5 Dinas Pekerjaan Umum 1.326.346,00 44.779.639,00 46.105.985,00 6 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan 103.047,00 12.783.900,00 - 12.886.947,00 7 Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika 520,00 12.450.000,00 379.422,00 12.829.942,00 8 Kantor Pasar, Pertamanan dan Kebersihan 100,00 - 100,00 9 Kantor Lingkungan Hidup - - - 10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 6.070,00 - 6.070,00 11 Badan Koordinasi KB dan Pemberdayaan Perempuan - - - 12 Dinas Kesejahteraan Sosial - - - 13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 15.278.513,00 - 15.278.513,00 14 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja - - - 15 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata - - - 16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - - - 17 Kantor Kesbangpol, Perlindungan Masyarakat dan Sandi 8.074.997,00 697.330,00 8.772.327,00 18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - 19 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - 20 Sekretariat Daerah - - - 21 Sekretariat DPRD - - - 22 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah 761,00 9.000,00 - 9.761,00 23 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu - - - 24 Inspektorat Kabupaten - - - 25 Kecamatan Kota Mukomuko - - - 26 Kecamatan Ipuh - - - 27 Kecamatan Teras Terunjam - - - 28 Kecamatan Lubuk Pinang 162.500,00 654.230,00 816.730,00 29 Kecamatan Pondok Suguh - 190.000,00 190.000,00 30 Kecamatan Malin Deman - - - 31 Kecamatan Air Rami - - - 32 Kecamatan Sungai Rumbai - - - 33 Kecamatan Teramang Jaya - 472.500,00 472.500,00 34 Kecamatan Penarik 79.500,00 - 79.500,00 35 Kecamatan Air Dikit 20.000,00 - 20.000,00 36 Kecamatan XIV Koto 1.000,00 17.400,00 18.400,00 37 Kecamatan V Koto - 292.500,00 292.500,00 38 Kecamatan Air Manjuto - - - 39 Kecamatan Selagan Raya - 996.590,00 996.590,00 40 Badan Pendidikan dan Pelatihan - 910.555,00 910.555,00 41 Badan Kepegawaian Daerah - - - 42 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa - - - 43 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan - - - 44 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) - - - 45 Badan Ketahanan Pangan - - - 46 Kantor Pertambangan dan Energi - 1.489.580,00 1.489.580,00 47 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan - - - 48 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, dan Investasi 5.825.950,00 - 5.825.950,00 JUMLAH 31.031.804,00 25.242.900,00 50.879.746,00 107.154.450,00terdapat selisih sebesar Rp833.618,00 antara PFK di Lampiran ini dengan yang tercantum pada neraca karena adanyakelebihan pemotongan pajak oleh bank BPD atas pencairan SP2D
  • Lampiran 2/1-2 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DAFTAR POSISI PENYALURAN DANA BERGULIR KABUPATEN MUKOMUKO 2007 Per 31 Desember 2009A. PENYALURAN TAHUN 20061) DAFTAR PENERIMA DAN SKEMA PEMBAYARAN ANGSURAN PERBULAN JANGKA WAKTU JUMLAH BUNGA 1% (PORSI UNTUK KAS DAERAH (PAD) 2006 2007 2008 2009NO NAMA PENERIMA PLAFON JUMLAH TOTAL BUNGA POKOK BUNGA 5% MULAI SAMPAI jml jml jml BULAN jml Bulan Nilai Nilai Nilai Nilai Bulan Bulan Bulan 1 Koperasi Bangun Jaya 500.000.000,00 13.889.000,00 2.083.400,00 Mei-06 Apr-09 36 8 3.333.440,00 12 5.000.160,00 12 5.000.160,00 4 1.666.720,00 15.000.480,00 2 Kop Tani Mandiri Utama 415.000.000,00 11.527.800,00 1.729.175,00 Agust-06 Jul-09 36 5 1.729.175,00 12 4.150.020,00 12 4.150.020,00 7 2.420.845,00 12.450.060,00 3 Kop Jaya Bersama 98.000.000,00 2.722.300,00 408.400,00 Sep-06 Agust-09 36 4 326.720,00 12 980.160,00 12 980.160,00 8 653.440,00 2.940.480,00 4 Kop Jaya Bahari 75.000.000,00 2.083.400,00 312.500,00 Sep-06 Agust-09 36 4 250.000,00 12 750.000,00 12 750.000,00 8 500.000,00 2.250.000,00 5 Kop Mitra Tani 75.000.000,00 2.083.400,00 312.500,00 Okt-06 Sep-09 36 3 187.500,00 12 750.000,00 12 750.000,00 9 562.500,00 2.250.000,00 6 Kop Karya Tani 75.000.000,00 2.083.400,00 312.500,00 Sep-06 Agust-09 36 4 250.000,00 12 750.000,00 12 750.000,00 8 500.000,00 2.250.000,00 7 Kelompok Usaha Produktif (48 kelompok) 360.000.000,00 15.000.000,00 1.500.000,00 Feb-07 Jan-09 24 0,00 11 3.300.000,00 12 3.600.000,00 1 300.000,00 7.200.000,00 8 Pengusaha kecil Mikro (10 kelompok) 150.000.000,00 4.167.000,00 625.000,00 Nop-06 Okt-09 36 2 250.000,00 12 1.500.000,00 12 1.500.000,00 10 1.250.000,00 4.500.000,00 9 Pengusaha kecil Mikro (10 kelompok) 75.000.000,00 4.167.000,00 312.500,00 Nop-06 Apr-08 18 2 125.000,00 12 750.000,00 4 250.000,00 - 0,00 1.125.000,00 Jumlah 1.823.000.000,00 57.723.300,00 7.595.975,00 6.451.835,00 17.930.340,00 17.730.340,00 7.853.505,00 49.966.020,002) REALISASI PEMBAYARAN BUNGA 1% (PORSI UNTUK KAS DAERAH/PAD) s/d TAHUN 2009 REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI ANGSURAN PERBULAN JANGKA WAKTU PENYETORAN KE KAS PENYETORAN KE KAS PENYETORAN KE KAS PENYETORAN KENO NAMA PENERIMA PLAFON DAERAH DAERAH DAERAH KAS DAERAH JUMLAH 2007 2008 2009 s/d 2009 POKOK BUNGA 5% MULAI SAMPAI BULAN Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp) 1 Koperasi Bangun Jaya 500.000.000,00 13.889.000,00 2.083.400,00 Mei-06 Apr-09 36 1.301.080,00 0,00 18.000,00 1.319.080,00 2 Kop Tani Mandiri Utama 415.000.000,00 11.527.800,00 1.729.175,00 Agust-06 Jul-09 36 3.001.320,00 6.550.000,00 360.000,00 9.911.320,00 3 Kop Jaya Bersama 98.000.000,00 2.722.300,00 408.400,00 Sep-06 Agust-09 36 830.880,00 432.500,00 273.000,00 1.536.380,00 4 Kop Jaya Bahari 75.000.000,00 2.083.400,00 312.500,00 Sep-06 Agust-09 36 193.120,00 0,00 0,00 193.120,00 5 Kop Mitra Tani 75.000.000,00 2.083.400,00 312.500,00 Okt-06 Sep-09 36 267.780,00 0,00 0,00 267.780,00 6 Kop Karya Tani 75.000.000,00 2.083.400,00 312.500,00 Sep-06 Agust-09 36 414.828,00 917.500,00 700.000,00 2.032.328,00 7 Kelompok Usaha Produktif (48 kelompok) 360.000.000,00 15.000.000,00 1.500.000,00 Feb-07 Jan-09 24 1.666.498,00 2.777.750,00 456.200,00 4.900.448,00 8 Pengusaha kecil Mikro (10 kelompok) 150.000.000,00 4.167.000,00 625.000,00 Nop-06 Okt-09 36 251.600,00 307.100,00 16.000,00 574.700,00 9 Pengusaha kecil Mikro (10 kelompok) 75.000.000,00 4.167.000,00 312.500,00 Nop-06 Apr-08 18 82.560,00 240.600,00 0,00 323.160,00 Jumlah 1.823.000.000,00 57.723.300,00 7.595.975,00 8.009.666,00 11.225.450,00 1.823.200,00 21.058.316,00B. PENYALURAN TAHUN 2007DAFTAR PENERIMA DAN SKEMA PEMBAYARAN ANGSURAN PERBULAN JANGKA WAKTU JUMLAH BUNGA (PORSI UNTUK KAS DAERAH/PAD)NO NAMA PENERIMA PLAFON 2007 2008 2009 2010 TOTAL BUNGA JUMLAH POKOK BUNGA MULAI SAMPAI jml jml jml BULAN jml Bulan Nilai Nilai Nilai Nilai Bulan Bulan Bulan 1 Koperasi Selagan Abadi 50.000.000,00 1.388.900,00 208.350,00 Jan-08 Des-10 36 - - 12 625.050,00 12 625.050,00 12 625.050,00 1.875.150,00 2 Koperasi Bhineka 50.000.000,00 1.388.900,00 208.350,00 Jan-08 Des-10 36 - - 12 625.050,00 12 625.050,00 12 625.050,00 1.875.150,00 3 29 Kelompok Usaha Kecil Mikro 290.000.000,00 9.665.700,00 1.209.300,00 Jan-08 Des-10 30 - - 12 3.627.900,00 12 3.627.900,00 6 1.813.950,00 9.069.750,00 4 30 Pelaku Usaha Kecil Mikro 300.000.000,00 9.999.000,00 1.251.000,00 Jan-08 Des-10 30 - - 12 3.753.000,00 12 3.753.000,00 6 1.876.500,00 9.382.500,00 5 30 Pelaku Usaha Kecil Mikro 150.000.000,00 8.332.500,00 625.500,00 Jan-08 Des-10 18 - - 12 1.876.500,00 6 738.250,00 - 0,00 2.614.750,00 Jumlah 840.000.000,00 30.775.000,00 3.502.500,00 - - 10.507.500,00 9.369.250,00 4.940.550,00 24.817.300,00 ANGSURAN PERBULAN JANGKA WAKTU REALISASI REALISASI REALISASINO NAMA PENERIMA PLAFON JUMLAH 2008 2009 s/d 2009 POKOK BUNGA MULAI SAMPAI BULAN Nilai (Rp) Nilai (Rp) Nilai (Rp) 1 Koperasi Selagan Abadi 50.000.000,00 1.388.900,00 208.350,00 Jan-08 Des-10 36 0,00 0,00 0,00 2 Koperasi Bhineka 50.000.000,00 1.388.900,00 208.350,00 Jan-08 Des-10 36 208.000,00 0,00 208.000,00 3 29 Kelompok Usaha Kecil Mikro 290.000.000,00 9.665.700,00 1.209.300,00 Jan-08 Des-10 30 521.000,00 0,00 521.000,00 4 30 Pelaku Usaha Kecil Mikro 300.000.000,00 9.999.000,00 1.251.000,00 Jan-08 Des-10 30 261.500,00 0,00 261.500,00 5 30 Pelaku Usaha Kecil Mikro 150.000.000,00 8.332.500,00 625.500,00 Jan-08 Des-10 18 430.300,00 420.000,00 850.300,00 Jumlah 840.000.000,00 30.775.000,00 3.502.500,00 1.420.800,00 420.000,00 1.840.800,00
  • Lampiran 2/2-2A. PENYALURAN TAHUN 2006 REALISASI PENYETORAN JUMLAH BUNGA 1% (PORSI UNTUK KAS DAERAH (PAD) KE KAS DAERAHNo. TOTAL BUNGA Piutang Bunga 2006 2007 2008 2009 s/d 2009 jml Bulan Nilai jml Bulan Nilai jml Bulan Nilai jml Bulan Nilai Nilai (Rp) 1 8 3.333.440 12 5.000.160 12 5.000.160 4 1.666.720 15.000.480 1.319.080 13.681.400 2 5 1.729.175 12 4.150.020 12 4.150.020 7 2.420.845 12.450.060 9.911.320 2.538.740 3 4 326.720 12 980.160 12 980.160 8 653.440 2.940.480 1.536.380 1.404.100 4 4 250.000 12 750.000 12 750.000 8 500.000 2.250.000 193.120 2.056.880 5 3 187.500 12 750.000 12 750.000 9 562.500 2.250.000 267.780 1.982.220 6 4 250.000 12 750.000 12 750.000 8 500.000 2.250.000 2.032.328 217.672 7 - - 11 3.300.000 12 3.600.000 1 300.000 7.200.000 4.900.448 2.299.552 8 2 250.000 12 1.500.000 12 1.500.000 10 1.250.000 4.500.000 574.700 3.925.300 9 2 125.000 12 750.000 4 250.000 - - 1.125.000 323.160 801.840 6.451.835 17.930.340 17.730.340 7.853.505 49.966.020 21.058.316 28.907.704B. PENYALURAN TAHUN 2007 REALISASI JUMLAH BUNGA (PORSI UNTUK KAS DAERAH/PAD) PENYETORAN KENo. TOTAL BUNGA KAS DAERAH Piutang Bunga 2007 2008 2009 s/d 2009 jml Bulan Nilai jml Bulan Nilai jml Bulan Nilai Nilai (Rp) 1 - - 12 625.050 12 625.050 1.250.100 - 1.250.100 2 - - 12 625.050 12 625.050 1.250.100 208.000 1.042.100 3 - - 12 3.627.900 12 3.627.900 7.255.800 521.000 6.734.800 4 - - 12 3.753.000 12 3.753.000 7.506.000 261.500 7.244.500 5 - - 12 1.876.500 6 738.250 2.614.750 850.300 1.764.450 - - 10.507.500 9.369.250 19.876.750 1.840.800 18.035.950Piutang Bunga atas Dana Bergulir per 31 Desember 2009 sebesar Rp46.943.654,00 (Rp28.907.704,00 + Rp18.035.950,00)
  • Lampiran no:2 /1 - 1 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DAFTAR POSISI PENYALURAN DANA BERGULIR KABUPATEN MUKOMUKO 2007 Per 31 Desember 2007A. PENYALURAN TAHUN 20061) DAFTAR PENERIMA DAN SKEMA PEMBAYARAN ANGSURAN PERBULAN JANGKA WAKTU JUMLAH BUNGA 1% (PORSI UNTUK KAS DAERAH (PAD) 2006 2007 2008 2009NO NAMA PENERIMA PLAFON JUMLAH jml TOTAL BUNGA POKOK BUNGA 5% MULAI SAMPAI jml jml jml BULAN Nilai Nilai Bula Nilai Nilai Bulan Bulan Bulan n 1 Koperasi Bangun Jaya 500.000.000 13.889.000 2.083.400 Mei-06 Apr-09 36 8 3.333.440 12 5.000.160 12 5.000.160 4 1.666.720 15.000.480 2 Kop Tani Mandiri Utama 415.000.000 11.527.800 1.729.175 Agust-06 Jul-09 36 5 1.729.175 12 4.150.020 12 4.150.020 7 2.420.845 12.450.060 3 Kop Jaya Bersama 98.000.000 2.722.300 408.400 Sep-06 Agust-09 36 4 326.720 12 980.160 12 980.160 8 653.440 2.940.480 4 Kop Jaya Bahari 75.000.000 2.083.400 312.500 Sep-06 Agust-09 36 4 250.000 12 750.000 12 750.000 8 500.000 2.250.000 5 Kop Mitra Tani 75.000.000 2.083.400 312.500 Okt-06 Sep-09 36 3 187.500 12 750.000 12 750.000 9 562.500 2.250.000 6 Kop Karya Tani 75.000.000 2.083.400 312.500 Sep-06 Agust-09 36 4 250.000 12 750.000 12 750.000 8 500.000 2.250.000 7 Kelompok Usaha Produktif (48 kelompok) 360.000.000 15.000.000 1.500.000 Feb-07 Jan-09 24 - 11 3.300.000 12 3.600.000 1 300.000 7.200.000 8 Pengusaha kecil Mikro (10 kelompok) 150.000.000 4.167.000 625.000 Nop-06 Okt-09 36 2 250.000 12 1.500.000 12 1.500.000 10 1.250.000 4.500.000 9 Pengusaha kecil Mikro (10 kelompok) 75.000.000 4.167.000 312.500 Nop-06 Apr-08 18 2 125.000 12 750.000 4 250.000 - - 1.125.000 Jumlah 1.823.000.000 57.723.300 7.595.975 6.451.835 17.930.340 17.730.340 7.853.505 49.966.0202) REALISASI PEMBAYARAN BUNGA 1% (PORSI UNTUK KAS DAERAH/PAD) DALAM TAHUN 2007 REALISASI ANGSURAN PERBULAN JANGKA WAKTU PENYETORAN KE KASNO NAMA PENERIMA PLAFON DAERAH JUMLAH 2007 POKOK BUNGA 5% MULAI SAMPAI BULAN Nilai (Rp) 1 Koperasi Bangun Jaya 500.000.000 13.889.000 2.083.400 Mei-06 Apr-09 36 1.301.080 2 Kop Tani Mandiri Utama 415.000.000 11.527.800 1.729.175 Agust-06 Jul-09 36 3.001.320 3 Kop Jaya Bersama 98.000.000 2.722.300 408.400 Sep-06 Agust-09 36 830.880 4 Kop Jaya Bahari 75.000.000 2.083.400 312.500 Sep-06 Agust-09 36 193.120 5 Kop Mitra Tani 75.000.000 2.083.400 312.500 Okt-06 Sep-09 36 267.780 6 Kop Karya Tani 75.000.000 2.083.400 312.500 Sep-06 Agust-09 36 414.828 7 Kelompok Usaha Produktif (48 kelompok) 360.000.000 15.000.000 1.500.000 Feb-07 Jan-09 24 1.666.498 8 Pengusaha kecil Mikro (10 kelompok) 150.000.000 4.167.000 625.000 Nop-06 Okt-09 36 251.600 9 Pengusaha kecil Mikro (10 kelompok) 75.000.000 4.167.000 312.500 Nop-06 Apr-08 18 82.560 Jumlah 1.823.000.000 57.723.300 7.595.975 8.009.666B. PENYALURAN TAHUN 2007DAFTAR PENERIMA DAN SKEMA PEMBAYARAN ANGSURAN PERBULAN JANGKA WAKTU JUMLAH BUNGA (PORSI UNTUK KAS DAERAH/PAD) 2007 2008 2009 2010NO NAMA PENERIMA PLAFON JUMLAH TOTAL BUNGA jml POKOK BUNGA MULAI SAMPAI jml jml jml BULAN Nilai Nilai Bula Nilai Nilai Bulan Bulan Bulan n 1 Koperasi Selagan Abadi 50.000.000 1.388.900 208.350 Jan-08 Des-10 36 - - 12 625.050 12 625.050 12 625.050 1.875.150 2 Koperasi Bhineka 50.000.000 1.388.900 208.350 Jan-08 Des-10 36 - - 12 625.050 12 625.050 12 625.050 1.875.150 3 29 Kelompok Usaha Kecil Mikro 290.000.000 9.665.700 1.209.300 Jan-08 Des-10 30 - - 12 3.627.900 12 3.627.900 6 1.813.950 9.069.750 4 30 Pelaku Usaha Kecil Mikro 300.000.000 9.999.000 1.251.000 Jan-08 Des-10 30 - - 12 3.753.000 12 3.753.000 6 1.876.500 9.382.500 5 30 Pelaku Usaha Kecil Mikro 150.000.000 8.332.500 625.500 Jan-08 Des-10 18 - - 12 1.876.500 6 738.250 - - 2.614.750 Jumlah 840.000.000 30.775.000 3.502.500 - - 10.507.500 9.369.250 4.940.550 24.817.300
  • Lampiran 3 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DAFTAR PERSEDIAAN Per 31 Desember 2009 JENIS PERSEDIAAN (Rp)NO NAMA SKPD JUMLAH (Rp) ATK OBAT BAHAN KIMIA LAIN-LAIN1 Dinas Pendidikan - - - - -2 Kantor Perpustakaan Daerah 675.000,00 - - - 675.000,003 Dinas Kesehatan 504.500,00 1.427.676.544,00 - - 1.428.181.044,004 Rumah Sakit Umum Daerah 2.238.000,00 174.485.368,00 40.858.500,00 23.344.800,00 240.926.668,005 Dinas Pekerjaan Umum - - - - -6 Bappeda 2.006.000,00 - - - 2.006.000,007 Kantor Perhubungan Komunikasi dan 2.617.400,00 - - - 2.617.400,00 Informatika 8 Kantor Pasar, Pertamanan dan - - - - - Kebersihan 9 Kantor Lingkungan Hidup - - - - -10 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - - - - -11 Badan Koordinasi KB dan - - - - - Pemberdayaan Perempuan12 Dinas Kesejahteraan Sosial - - - - -13 Badan Penanggulangan Bencana - - - - - Daerah14 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja - 3.600.000,00 - - 3.600.000,0015 Dinas Pemuda, Olah Raga, - - - - - Kebudayaan dan Pariwisata16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 250.579,00 - - - 250.579,0017 Kantor Kesbangpol, Perlindungan 592.000,00 - - - 592.000,00 Masyarakat dan Sandi18 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - -19 Kepala Daerah dan Wakil Kepala - - - - - Daerah20 Sekretariat Daerah 1.302.000,00 - - - 1.302.000,0021 Sekretariat DPRD - - - - -22 Dinas Pendapatan dan Kekayaan 23.320.100,00 - - - 23.320.100,00 Daerah23 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu - - - - -24 Inspektorat Kabupaten - - - - -25 Kecamatan Kota Mukomuko - - - - -26 Kecamatan Ipuh 121.000,00 - - - 121.000,0027 Kecamatan Teras Terunjam - - - - -28 Kecamatan Lubuk Pinang - - - - -29 Kecamatan Pondok Suguh 89.500,00 - - - 89.500,0030 Kecamatan Malin Deman 93.000,00 - - - 93.000,0031 Kecamatan Air Rami 89.500,00 - - - 89.500,0032 Kecamatan Sungai Rumbai 114.500,00 - - - 114.500,0033 Kecamatan Teramang Jaya 855.000,00 - - - 855.000,0034 Kecamatan Penarik 825.000,00 - - - 825.000,0035 Kecamatan Air Dikit - - - - -36 Kecamatan XIV Koto 394.500,00 - - - 394.500,0037 Kecamatan V Koto - - - - -38 Kecamatan Air Manjuto - - - - -39 Kecamatan Selagan Raya - - - - -40 Badan Pendidikan dan Pelatihan - - - - -41 Badan Kepegawaian Daerah 240.000,00 - - - 240.000,0042 Badan Pemberdayaan Masyarakat - - - - - Desa43 Dinas Pertanian, Kehutanan dan - 203.357.760,00 - - 203.357.760,00 Perkebunan44 Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) 306.000,00 - - - 306.000,0045 Badan Ketahanan Pangan 176.000,00 - - - 176.000,0046 Kantor Pertambangan dan Energi - - - - -47 Dinas Kelautan, Perikanan dan - - - - - Peternakan48 Dinas Perindustrian, Perdagangan, 188.500,00 - - - 188.500,00 Koperasi, UKM, dan Investasi JUMLAH 36.998.079,00 1.809.119.672,00 40.858.500,00 23.344.800,00 1.910.321.051,00
  • Lampiran 4a PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DAFTAR REKAPITULASI MUTASI ASET TETAP Per 31 Desember 2009 ASET TETAP MUTASI 2009 ASET TETAPNO. URAIAN ASET TETAP PER 31 DESEMBER PENAMBAHAN PENGURANGAN PER 31 DESEMBER 2008 2009 1 Tanah 63.784.138.000,00 1.195.521.498,00 - 64.979.659.498,00 2 Peralatan dan Mesin 74.141.801.975,00 26.574.116.851,00 - 100.715.918.826,00 3 Gedung dan Bangunan 211.651.204.949,00 56.014.843.320,00 - 267.666.048.269,00 4 Jalan, Jaringan dan Instalasi 205.866.604.369,00 62.466.054.450,00 - 268.332.658.819,00 5 Aset Tetap Lainnya 7.890.851.500,00 16.661.905.000,00 24.552.756.500,00 6 Konstruksi dalam Pengerjaan 7.588.704.000,00 - (7.588.704.000,00) - JUMLAH 570.923.304.793,00 162.912.441.119,00 (7.588.704.000,00) 726.247.041.912,00
  • Lampiran 4b PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DAFTAR MUTASI ASET TETAP PER SKPD Periode Tahun 2009 ASET TETAP ASET TETAPNO NAMA SKPD PENAMBAHAN 2009 PENGURANGAN 2009 PER 31 DESEMBER 2008 PER 31 DESEMBER 2009 1 Dinas Pendidikan 164.684.116.950,00 42.782.790.600,00 (886.348.000,00) 206.580.559.550,00 2 Kantor Perpustakaan Daerah 394.819.500,00 550.000,00 - 395.369.500,00 3 Dinas Kesehatan 37.599.607.425,00 15.713.386.251,00 - 53.312.993.676,00 4 Rumah Sakit Umum Daerah 17.677.603.000,00 88.716.500,00 - 17.766.319.500,00 5 Dinas Pekerjaan Umum 219.123.636.869,00 86.887.141.550,00 - 306.010.778.419,00 6 Bappeda 2.137.538.000,00 988.040.000,00 - 3.125.578.000,00 7 Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika 7.137.486.500,00 1.815.800.000,00 - 8.953.286.500,00 8 Kantor Pasar, Pertamanan dan Kebersihan - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 9 Kantor Lingkungan Hidup 2.865.271.000,00 546.859.000,00 - 3.412.130.000,0010 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2.183.139.000,00 295.429.000,00 - 2.478.568.000,0011 Badan Koordinasi KB & Pembrdyaan Permpuan - 785.025.000,00 - 785.025.000,0012 Dinas Kesejahteraan Sosial 614.425.000,00 40.445.000,00 - 654.870.000,0013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 128.500.000,00 - 128.500.000,0014 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja 4.498.925.000,00 10.000.000,00 - 4.508.925.000,0015 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kbdyaan Pariwisata 0,00 - - -16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - - - -17 Kantor Kesbangpol, Perlindungan Masy & Sandi 557.133.000,00 3.500.000,00 - 560.633.000,0018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - -19 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - -20 Sekretariat Daerah 30.494.377.549,00 4.168.507.498,00 (6.448.192.000,00) 28.214.693.047,0021 Sekretariat DPRD 7.659.028.000,00 536.022.000,00 - 8.195.050.000,0022 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah 2.507.931.000,00 6.500.000,00 - 2.514.431.000,0023 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.724.650.000,00 83.600.000,00 - 1.808.250.000,0024 Inspektorat Kabupaten 353.497.000,00 209.150.000,00 - 562.647.000,0025 Kecamatan Kota Mukomuko 4.457.171.000,00 2.000.000,00 - 4.459.171.000,0026 Kecamatan Ipuh 7.121.862.000,00 2.000.000,00 - 7.123.862.000,0027 Kecamatan Teras Terunjam 838.320.000,00 2.000.000,00 - 840.320.000,0028 Kecamatan Lubuk Pinang 1.341.740.000,00 2.000.000,00 - 1.343.740.000,0029 Kecamatan Pondok Suguh 1.233.419.000,00 2.000.000,00 - 1.235.419.000,0030 Kecamatan Malin Deman 840.175.000,00 2.000.000,00 - 842.175.000,0031 Kecamatan Air Rami 1.049.450.000,00 2.000.000,00 - 1.051.450.000,0032 Kecamatan Sungai Rumbai 964.400.000,00 2.000.000,00 - 966.400.000,0033 Kecamatan Teramang Jaya 1.000.125.000,00 2.000.000,00 - 1.002.125.000,0034 Kecamatan Penarik 1.021.980.000,00 2.000.000,00 - 1.023.980.000,0035 Kecamatan Air Dikit 1.007.200.000,00 2.000.000,00 - 1.009.200.000,0036 Kecamatan XIV Koto 1.907.180.000,00 2.000.000,00 - 1.909.180.000,0037 Kecamatan V Koto 1.039.900.000,00 - - 1.039.900.000,0038 Kecamatan Air Manjuto 844.900.000,00 2.000.000,00 - 846.900.000,0039 Kecamatan Selagan Raya 955.800.000,00 2.000.000,00 - 957.800.000,0040 Badan Pendidikan dan Pelatihan - - - -41 Badan Kepegawaian Daerah 284.251.000,00 - - 284.251.000,0042 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 1.472.046.000,00 67080000 - 1.539.126.000,0043 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 8.925.270.000,00 6.478.365.400,00 - 15.403.635.400,0044 BP4K 5.592.509.000,00 21.800.000 (254.164.000) 5.360.145.000,0045 Badan Ketahanan Pangan - - - -46 Kantor Pertambangan dan Energi - 1.385.000.000 - 1.385.000.000,0047 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 14.919.647.000,00 (924.714.680) - 13.994.932.320,0048 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koprasi 11.892.775.000,00 753.448.000 - 12.646.223.000,00 JUMLAH 570.923.304.793,00 162.912.441.119,00 (7.588.704.000,00) 726.247.041.912,00
  • Lampiran 4c PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DAFTAR ASET TETAP PER SKPD Periode Tahun 2009 PERALATAN DAN GEDUNG DAN JALAN, JARINGAN, ASET TETAP KONSTRUKSI DLMNO NAMA SKPD TANAH JUMLAH MESIN BANGUNAN DAN INSTALASI LAINNYA PENGERJAAN 1 Dinas Pendidikan 28.262.832.000,00 19.600.167.600,00 143.221.466.950,00 52.500.000,00 15.443.593.000,00 - 206.580.559.550,00 2 Kantor Perpustakaan Daerah - 150.285.000,00 - - 245.084.500,00 - 395.369.500,00 3 Dinas Kesehatan 3.160.351.000,00 20.205.633.676,00 29.636.406.000,00 - 310.603.000,00 - 53.312.993.676,00 4 Rumah Sakit Umum Daerah 653.049.000,00 12.269.815.500,00 4.843.455.000,00 - - - 17.766.319.500,00 5 Dinas Pekerjaan Umum 2.194.000.000,00 10.419.709.000,00 29.560.634.000,00 258.689.308.419,00 5.147.127.000,00 - 306.010.778.419,00 6 Bappeda - 461.080.000,00 1.192.020.000,00 - 1.472.478.000,00 - 3.125.578.000,00 7 Dinas Perhubungan dan Komunikasi 4.648.393.000,00 2.142.993.500,00 2.161.900.000,00 - - - 8.953.286.500,00 8 Kantor Pasar, Pertamanan, dan Kebersihan - 13.500.000,00 - - - - 13.500.000,00 9 Kantor Lingkungan Hidup - 2.890.205.000,00 468.700.000,00 - 53.225.000,00 - 3.412.130.000,0010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - 1.706.368.000,00 772.200.000,00 - - - 2.478.568.000,0011 Badan Koordinasi KB dan Pmbrdyaan - 785.025.000,00 - - - - 785.025.000,0012 Dinas Kesejahteraan Sosial 185.600.000,00 433.170.000,00 36.100.000,00 - - - 654.870.000,0013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah - 28.500.000,00 - - 100.000.000,00 - 128.500.000,0014 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 540.000.000,00 1.164.025.000,00 2.804.900.000,00 - - - 4.508.925.000,0015 Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebdyaan & - - - - - - -16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja - - - - - - -17 Kantor Kesbangpol, Linmas dan Sandi - 560.633.000,00 - - - - 560.633.000,0018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - - - - - -19 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - - - - - -20 Sekretariat Daerah 6.369.145.998,00 12.909.711.550,00 8.603.812.999,00 18.884.500,00 313.138.000,00 - 28.214.693.047,0021 Sekretariat DPRD 270.270.000,00 4.235.380.000,00 3.675.400.000,00 - 14.000.000,00 - 8.195.050.000,0022 Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah 492.750.000,00 1.361.481.000,00 660.200.000,00 - - - 2.514.431.000,0023 Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu - 823.200.000,00 975.200.000,00 9.850.000,00 - - 1.808.250.000,0024 Inspektorat Kabupaten - 562.647.000,00 - - - - 562.647.000,0025 Kecamatan Kota Mukomuko 3.435.056.000,00 206.415.000,00 817.700.000,00 - - - 4.459.171.000,0026 Kecamatan Ipuh 6.475.000.000,00 119.679.000,00 529.183.000,00 - - - 7.123.862.000,0027 Kecamatan Teras Terunjam 400.000.000,00 73.720.000,00 366.600.000,00 - - - 840.320.000,0028 Kecamatan Lubuk Pinang 685.800.000,00 146.890.000,00 510.400.000,00 - 650.000,00 - 1.343.740.000,0029 Kecamatan Pondok Suguh 312.500.000,00 160.119.000,00 762.800.000,00 - - - 1.235.419.000,0030 Kecamatan Malin Deman 24.000.000,00 2.000.000,00 816.175.000,00 - - - 842.175.000,0031 Kecamatan Air Rami 165.000.000,00 59.450.000,00 827.000.000,00 - - - 1.051.450.000,0032 Kecamatan Sungai Rumbai 157.500.000,00 2.000.000,00 806.900.000,00 - - - 966.400.000,0033 Kecamatan Teramang Jaya 170.625.000,00 2.000.000,00 829.500.000,00 - - - 1.002.125.000,0034 Kecamatan Penarik 120.000.000,00 9.980.000,00 894.000.000,00 - - - 1.023.980.000,0035 Kecamatan Air Dikit 108.000.000,00 10.900.000,00 890.300.000,00 - - - 1.009.200.000,0036 Kecamatan XIV Koto 900.000.000,00 33.880.000,00 975.300.000,00 - - - 1.909.180.000,0037 Kecamatan V Koto 280.000.000,00 - 759.900.000,00 - - - 1.039.900.000,0038 Kecamatan Air Manjuto 30.000.000,00 2.000.000,00 814.900.000,00 - - - 846.900.000,0039 Kecamatan Selagan Raya 112.000.000,00 2.000.000,00 843.800.000,00 - - - 957.800.000,0040 Badan Pendidikan dan Pelatihan - - - - - - -41 Badan Kepegawaian Daerah - 284.251.000,00 - - - - 284.251.000,0042 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa - 710.226.000,00 799.000.000,00 - 29.900.000,00 - 1.539.126.000,0043 Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan 548.410.000,00 1.025.532.000,00 5.072.839.500,00 7.571.258.900,00 1.185.595.000,00 - 15.403.635.400,0044 BP4K 1.905.036.000,00 1.209.174.000,00 2.245.935.000,00 - - - 5.360.145.000,0045 Badan Ketahanan Pangan - - - - - - -46 Kantor Pertambangan Dan Energi - 1.385.000.000,00 - - - - 1.385.000.000,0047 Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 515.766.500,00 1.987.610.000,00 9.293.770.820,00 1.990.857.000,00 206.928.000,00 - 13.994.932.320,0048 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, 1.858.575.000,00 559.563.000,00 10.197.650.000,00 - 30.435.000,00 - 12.646.223.000,00 JUMLAH 64.979.659.498,00 100.715.918.826,00 267.666.048.269,00 268.332.658.819,00 24.552.756.500,00 0,00 726.247.041.912,00
  • Lampiran 5 PENGHITUNGAN BUNGA HUTANG JANGKA PANJANG SKEDUL PEMBAYARAN BAGIAN LANCAR HUTANG JANGKA PANJANG 2010 Jangka Waktu Pinjaman : 31 Desember 2009 s.d. 25 Juni 2010 Tingkat bunga : 14,5 % Penarikan Kumulatif Kewajiban PembayaranNo Tanggal HB Saldo Hutang Bunga 14,5% Hutang Bunga Pokok Pinjaman Hutang Pokok 14,5% 1 01/01/2010 - - - 65.625.000.000,00 - 2 25/01/2010 25 660.807.291,67 - 65.625.000.000,00 660.807.292 3 25/02/2010 31 819.401.041,67 - 65.625.000.000,00 1.480.208.333,33 4 25/03/2010 28 740.104.166,67 32.812.500.000,00 32.812.500.000,00 2.220.312.500,00 5 25/04/2010 31 409.700.520,83 - 32.812.500.000,00 2.630.013.020,83 6 25/05/2010 30 396.484.375,00 - 32.812.500.000,00 3.026.497.395,83 7 25/06/2010 31 409.700.520,83 32.812.500.000,00 - 3.436.197.916,67 TOTAL 176 3.436.197.916,67 65.625.000.000,00
  • GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. d. Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan LKPD TA 2009 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures). c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. d. Efektivitas sistem pengendalian intern.3. Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan LKPD TA 2009 meliputi pengujian atas: a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2008 sesuai dengan SAP; d. Penyajian saldo akun-akun dalam Neraca per 31 Desember 2009; e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku meliputi: 1) Keberadaan dan keterjadian Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2009 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2009 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti – bukti yang memadai. 2) Kelengkapan Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam Neraca dan seluruh transaksi penerimaan negara, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama TA 2009 telah dicatat dalam LRA.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • 3) Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam Neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. 4) Penilaian dan Alokasi Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya, diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan, dan merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2009. 5) Penyajian dan Pengungkapan Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.4. Standar Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 berpedoman pada Peraturan BPK RI No.1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).5. Metodologi Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2009 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut: a. Perencanaan Pemeriksaan 1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan interim, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua (2) tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan-kelemahan signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif. 2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada Neraca yang diperiksa.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • 3) Penentuan Tingkat Materialitas Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan: (1) Penetapan Tingkat Materialitas Perencanaan (Planning Materiality/PM) dan (2) Penetapan Kesalahan tertolerir (Tolerable Error/TE). PM merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan, sementara TE merupakan materialitas pada tingkat transaksi akun. Untuk pemeriksaan LKPD Tahun 2009, PM ditetapkan sebesar 2% dari total realisasi belanja. Sedangkan TE ditetapkan sebesar 50% dari PM. 4) Penentuan Metode Uji Petik Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain: a) Tingkat risiko Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun-akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inheren risk) yang lebih tinggi dari akun-akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar. b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya. c) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar. d) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut. b. Pelaksanaan Pemeriksaan 1) Pengujian Analitis Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan (1) Analisa Data, (2) Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo. 2) Pengujian Pengendalian Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian internBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim, maupun pemeriksaan laporan keuangan. Pengujian pengendalian secara umum telah dilaksanakan pada saat pemeriksaan intrim, sementara langkah-langkah pengujian pengendalian per akun atau transaksi akan dilaksanakan dalam pemeriksaan LKPD ini. 3) Pengujian Substantif atas transaksi dan saldo Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan. c. Pelaporan Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • LAPORAN II HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2009BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • DAFTAR ISI HalamanRESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIANINTERN .......................................................................................................................... 1GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN ................................. 4HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN ................. 15A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern Tahun- tahun Sebelumnya .................................................................................................... 15B. Temuan Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern .......................................... 15LAMPIRANBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNBerdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangandan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telahmemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009, yangmeliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, LaporanArus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggaltersebut. Laporan Keuangan tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah KabupatenMukomuko. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporankeuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.Untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah sajimaterial, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK RImelaksanakan pengujian atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistempengendalian intern. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalianintern merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Namun, tujuanpemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakan pendapat ataskeseluruhan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengendalianintern tersebut. Oleh karena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.Sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan merupakan suatu prosesyang didesain untuk memberikan keyakinan memadai atas keandalan laporan keuangansesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem pengendalian intern tersebutmeliputi berbagai kebijakan dan prosedur yang terkait dengan catatan keuangan untukmemberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan tersebut telah sesuai dengan StandarAkuntansi Pemerintahan dan penerimaan serta pengeluaran telah sesuai dengan otorisasiyang diberikan, serta memberikan keyakinan yang memadai atas keamanan aset yangberdampak material pada laporan keuangan. Bupati Mukomuko bertanggung jawab untukmengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern tersebut.Kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun2009 yang ditemukan BPK RI adalah sebagai berikut.1. Beberapa SKPD belum tertib dalam menyelenggarakan administrasi dan opname fisik persediaan, sehingga saldo Persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.910.321.051,00 belum sepenuhnya akurat;2. Pencatatan mutasi beberapa Aset Tetap Tahun Anggaran 2009 belum sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan; 1 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • 3. Saldo Investasi Dana Bergulir dalam Neraca per 31 Desember 2009 belum mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan;4. Terdapat selisih penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada PDAM Tirta Selagan sebesar Rp264.046.446,27;5. Penetapan Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun 2009 tidak realisitis, sehingga target belanja tidak tercapai dan terjadinya belanja yang belum bisa dibayar;6. Realisasi belanja bantuan penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati tidak mempunyai kriteria yang jelas; dan7. Beberapa partai politik belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebesar Rp93.326.600,00.Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI menyarankan kepada BupatiMukomuko agar.a. Memberikan teguran dan instruksi secara tertulis kepada seluruh SKPD untuk menyelenggarakan buku/kartu persediaan atau catatan lainnya untuk mengetahui mutasi dan saldo persediaan pada saat tertentu, serta melakukan stock opname atau pemeriksaan fisik persediaan pada tanggal pelaporan;b. Menyempurnakan kebijakan intern yang mengatur penatausahaan aset dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1) Masing-masing SKPD yang akan melakukan registrasi aset tetap di DPKD harus melengkapi Berita Acara Serah Terima Penyerahan Aset Tetap secara rinci termasuk jenis dan volumenya; 2) Berdasarkan hasil registrasi tersebut, DPKD mencatat aset tetap secara rinci sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan; 3) Rekonsiliasi pelaporan aset tetap antara DPKD, Bagian Keuangan dan SKPD dilakukan secara terinci termasuk jenis dan klasifikasi sesuai dengan kontrak dan fisik barang yang diterima; dan 4) Sistem aplikasi penatausahaan aset tetap harus mengakomodir proses kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja perencanaan, pengawasan, dan rehabilitasi.c. Memerintahkan DPKD untuk menginventarisasi dan menilai kembali aset yang ditemukan kemudian, antara lain aset tetap berupa kendaraan yang dipinjampakaikan pada instansi vertikal dan tanah yang berasal dari hibah masyarakat;d. Melakukan estimasi yang memadai untuk menilai jumlah pengembalian dana bergulir yang mungkin dapat terealisasi, kemudian melakukan penilaian investasi dana bergulir berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan; dane. Melakukan rekonsiliasi terkait selisih penyertaan modal antara Laporan Keuangan Pemkab Mukomuko dengan Laporan Keuangan PDAM Tirta Selagan; 2 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Permasalahan dan saran perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini. SelainLaporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, BPK RI telah menerbitkanLaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 yang memuatopini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dan Laporan HasilPemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Laporantersebut disajikan pada bagian lain yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Bengkulu, 12 Mei 2010 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Pemeriksaan, Ade Iwan Ruswana, SE., MM, Ak Akuntan, Register Negara Nomor D-17.331 3 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKOA. Oganisasi Berdasarkan Perda No. 16, 18, dan 20 Tahun 2007; Perda No. 17 dan 18 tahun 2008; Perda No. 7, 8, 9, 10, 11, 36, 37, dan 40 Tahun 2009, organisasi Pemerintah Kabupaten Mukomuko terdiri empat puluh delapan (48) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari: No. Unit Kerja Jumlah 1. Sekretariat 2 2. Badan/Kantor/Lembaga Teknis/RSUD 17 3. Dinas 12 4. Kecamatan 15 5. KDH dan WKDH 1 6. DPRD 1 Jumlah 48 Struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007. Berikut Gambaran secara umum Struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah pada Kabupaten Mukomuko: BUPATI Selaku Penguasa pengelolaan Keuangan Daerah SEKRETARIS DAERAH Selaku Koordinator pengelolaan Keuangan Daerah KEPALA SKPD KABAG KEUANGAN/ Selaku Pengguna KUASA BUD Anggaran/ Barang SKPKD BENDAHARA BENDAHARA PENERIMAAN & PPTK SKPD PPK SKPD PENERIMAAN & PENGELUARAN PENGELUARAN Bupati Mukomuko selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan 4 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaankebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan laporan keuanganpemerintah daerah.Kepala Bagian Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagai pejabatpengelola keuangan daerah (PPKD) bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakanpengelolaan keuangan daerah, termasuk melaksanakan fungsi BUD, dan menyusunlaporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. KepalaSKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang diantaranya mempunyaitugas mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawabSKPD yang dipimpinnya dan menyusun serta menyampaikan laporan keuangan SKPDyang dipimpinnya.SKPD merupakan entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyampaikan laporankeuangan kepada SKPKD untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintahdaerah dan SKPD sebagai pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah KabupatenMukomuko sudah mampu menyusun laporan keuangan SKPD yang terdiri dari neraca,laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan.Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugassebagai berikut.a. Menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;c. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta menandatangani SPM;d. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;f. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;g. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; danh. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya.Pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/ kuasapengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat padaunit kerja SKPD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang bertugasmengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan serta menyiapkan dokumenanggaran.Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPDmenetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagaipejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD), yang mempunyai tugas sebagai berikut. 5BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; c. Melakukan verifikasi SPP dan menyiapkan SPM; d. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; dan e. Melaksanakan akuntansi SKPD dan menyiapkan laporan keuangan SKPD. Bupati Mukomuko menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran tersebut tidak merangkap jabatan struktural atau pejabat fungsional, atau sebagai bawahan dari pejabat di SKPD. Dalam rangka penegakan etika dan disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Daerah Mukomuko belum menetapkan peraturan/keputusan mengenai kode etik.B. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sudah menetapkan peraturan yang mengatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah yaitu Peraturan Bupati No. 08 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008. Perda tersebut mengatur tentang sistem dan prosedur penyusunan APBD, sistem dan prosedur pelaksanaan APBD, sistem dan prosedur penerimaan kas, sistem dan prosedur pengeluaran kas, dan sistem dan prosedur penyusunan keuangan dan pertanggungjawaban APBD.C. Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Mukomuk kepala daerah dibantu oleh pimpinan dan staf pada SKPD dan satker lainnya. Pimpinan SKPD ditetapkan oleh Bupati atas persetujuan DPRD. Dari jumlah SDM sebanyak 3.119 orang yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko, sebanyak 431 orang merupakan tenaga pengelola keuangan, dengan rincian sebagai berikut. 1. Sebanyak 33 orang sebagai tenaga pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah ( Bagian Keuangan); 2. Sebanyak 240 orang sebagai tenaga pengelola keuangan di lingkungan SKPD, badan-badan, kantor, dan satker lainnya yang terdiri dari 84 orang sebagai Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, sebanyak 108 orang sebagai PPTK, dan sebanyak 48 orang sebagai PPK-SKPD yang dijabat oleh sekretaris SKPD; dan 3. Sebanyak 22 orang sebagai bendahara penerimaan, sebanyak 47 orang sebagai bendahara pengeluaran, dan sebanyak 89 orang sebagai bendahara barang. 6 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Jumlah SDM pengelolaan keuangan daerah tersebut belum mencukupi kebutuhan, sehingga masih terdapat perangkapan jabatan pengelola keuangan yaitu: 1) Pengguna Anggaran merangkap Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Kantor Satpol PP, Kecamatan Malin Deman, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Selagan Raya; 2) Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Keputusan pada Kantor Pasar, Pertamanan dan Kebersihan; dan 3) perangkapan jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pembantu Kegiatan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan. Sebagai komitmen terhadap peningkatan kompetensi SDM, khususnya sebagai tenaga pengelola keuangan dan akuntansi, pemerintah daerah belum menetapkan kebijakan intern yang mengharuskan tenaga pengelola keuangan dan akuntansi untuk mengikuti kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/workshop. Namun, dalam Tahun Anggaran 2009, dari 431 orang pegawai/pejabat pengelola keuangan dan petugas akuntansi, 286 orang diantaranya telah mengikuti pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, dari jumlah SDM pengelola keuangan tersebut, hanya sebanyak 42 orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau akuntan. Atas hal tersebut, baik dilihat dari kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan masih belum memadai.D. Perencanaan Secara umum, perencanaan keuangan daerah dimulai dengan penetapan rencana pembangunan jangka menengah dengan bagan sebagai berikut : RPJMD RENSTRA SKPD RKPD RENJA SKPD KUA PPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RKA-SKPD NOTA KEUANGAN & RANCANGAN APBD APBD & PENJABARAN APBD Sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis masing-masing SKPD, Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah menetapkan visi dan misinya yang harus dicapai sebagai landasan utama dalam penyusunan RPJMD dan renstra tersebut. Visi Pemerintah Kabupaten Mukomuko adalah ”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mukomuko yang Sejahtera dan Berkeadilan Sosial dalam Pemerintahan yang Baik Dibawah Ridho Allah SWT.” Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Mukomuko memiliki misi sebagai berikut. Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara optimal dan bertanggungjawab; Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Infrastruktur Perekonomian Daerah; 7 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Percepatan pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, tangguh mandiri dan berdaya saing; Peningkatan Kesadaran Hukum bagi masyarakat; Peningkatan Sosial Budaya masyarakat yang berakhlak mulia; dan Penciptaan Pemerintah yang baik. Dari renstra tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk setiap tahunnya. Dalam menyiapkan rancangan APBD Tahun 2009, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan DPRD Nomor 09/B.3/SKB/2008 Tanggal 17 Desember 2008, ditetapkan arah dan kebijakan umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2009. Penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara meliputi. 1. Rencana pendapatan, yang komposisinya berasal dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang berasal SILPA dan penerimaan pinjaman daerah; dan 2. Prioritas belanja daerah yang ditetapkan sebagai berikut. a. Memberikan pelayanan dasar dan pembangunan perdesaan; b. Memperkuat daya tahan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian dan rehabilitasi infrastruktur; dan c. Peningkatan upaya anti korupsi, reformasi birokrasi, serta pemantapan demokrasi dan keamanan dalam daerah. Berdasarkan kebijakan umum anggaran tersebut, selanjutnya ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 9 Maret 2009, dan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2009.E. Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi 1. Prosedur penatausahaan a. Prosedur Penerimaan 1) Prosedur Penerimaan melalui Bendahara Penerimaan a) Pihak ketiga/bendahara penerimaan mengisi surat tanda setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan berlaku; b) Bendahara penerimaan menerima uang dan mencocokkan antara STS dengan SKP/ SKR/ tanda bukti penerimaan lainnya yang sah; c) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh bendahara penerimaan adalah 8 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • BKU Penerimaan, Buku Kas penerimaan harian pembantu, SKPD, SKR, STS, bukti lainnya yang sah; d) Bendahara penerimaan mencatat penerimaan di BKU Penerimaan, dan mencatat di rekapitulasi penerimaan harian; e) Setoran yang diterima harus disetorkan kembali melalui rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah daerah; dan f) Bukti penerimaan dan bukti setoran harus dipertanggungjawabkan kepada Kepala bagian Keuangan selaku BUD. 2) Prosedur Penerimaan Setoran Melalui Bendahara Penerimaan Pembantu a) Pihak ketiga/bendahara penerimaan pembantu mengisi STS berdasarkan SKPD, SKR dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan berlaku; b) Bendahara penerimaan pembantu menerima uang dan mencocokkan antara STS dengan SKP/SKR/tanda bukti penerimaan lainnya yang sah; c) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu adalah BKU Penerimaan, Buku Kas penerimaan harian pembantu, SKPD, SKR, STS, bukti lainnya yang sah; dan d) Bendahara Penerimaan Pembantu mencatat penerimaan di Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu dan bukti penerimaan dan bukti setoran harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Penerimaan. 3) Prosedur Penerimaan melalui Badan, Lembaga Keuangan Atau Kantor Pos a) Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bendahara Penerimaan ditunjuk oleh Bupati; b) Pihak ketiga mengisi STS berdasarkan SKP-Daerah, SKR dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan berlaku; c) Badan, Lembaga Keuangan atau kantor Pos yang ditunjuk menerima uang dan mencocokkan antara STS/Slip Setoran dengan SKP/SKR/tanda bukti penerimaan lainnya yang sah; d) Dokumen-dokumen yang digunakan oleh Badan, Lembaga Keuangan atau Kantor Pos adalah SKP-Daerah, SKR, STS/Slip Setoran, dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan e) Seluruh uang kas yang diterima harus disetorkan ke RKUD maksimal 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga. b. Prosedur Pengeluaran Dalam rangka manajemen kas, setelah penetapan anggaran kas Kepala Bagian Keuangan selaku PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Berdasarkan SPD tersebut, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) melalui sekretaris SKPD selaku PPK-SKPD. Pengajuan 9BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • SPP dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja. SPP tersebut terdiri dari SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU), SPP Tambahan Uang (SPP-TU), dan SPP Langsung (SPP-LS). Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran mencakup: buku kas umum; buku simpanan/bank; buku pajak; buku panjar; buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan register SPP- UP/GU/TU/LS. Dalam rangka pengendalian penerbitan permintaan pembayaran untuk setiap kegiatan dibuatkan kartu kendali kegiatan. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Penelitian kelengkapan dokumen SPP dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Jika tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi. Jika dinyatakan lengkap dan sah, PA/KPA menerbitkan SPM paling lama dua hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP. Penolakan penerbitan SPM paling lama satu hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. Dokumen-dokumen yang digunakan oleh PA/KPA dalam menatausahakan pengeluaran perintah membayar mencakup register SPM dan register surat penolakan penerbitan SPM. Penatausahaan tersebut dilaksanakan oleh PPK- SKPD. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PA/KPA agar tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kelengkapan dokumen SPM-UP dan TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA. Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D mencakup: 1) Surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA, dan surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya; dan 2) Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan bukti atas penyetoran PPN/PPh. Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup: 1) Surat pernyataan tanggungjawab PA/KPA; dan 2) Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal dokumen SPM dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lama dua hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan UP/GU/TU kepada PA/KPA. Kuasa BUD menyerahkan SP2D yang diterbitkan untuk keperluan pembayaran langsung kepada pihak ketiga. Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup Register SP2D dan register surat penolakan penerbitan SP2D; dan Buku kas penerimaan dan pengeluaran. 10BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • 2. Prosedur Pencatatan/Akuntansi a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer dengan nama Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). Fungsi akuntansi di SKPKD dilakukan oleh bidang akuntansi di Bagian Keuangan Setda. Bidang tersebut menerima laporan posisi kas harian dari Pembantu Keuangan Daerah (PKD) yaitu personil Pemkab yang ditempatkan di Bank, yang dilampiri dengan dokumen sumber dan lampirannya. Atas setiap transaksi, fungsi akuntansi tersebut mengidentifikasi pos penerimaan kas untuk diinput di SIMDA. Bukti transaksi pemerimaan yang digunakan sebagai dokumen sumber untuk aplikasi komputer tersebut mencakup bukti transfer, nota kredit bank, dan Surat perintah pemindahbukuan. Bukti transaksi tersebut dilengkapi dengan Surat Tanda Setoran (STS), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Laporan Penerimaan Kas dari Bendahara Penerimaan; dan bukti transaksi penerimaan kas lainnya. b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi komputer dengan nama Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Untuk menginput dokumen sumber tersebut ke dalam SIMDA dilakukan oleh unit/ fungsi akuntansi di SKPKD. Bukti transaksi pengeluaran kas yang digunakan dalam sistem aplikasi tersebut adalah surat perintah pencairan dana (SP2D) yang dilengkapi dengan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Membayar (SPM), Laporan Pengeluaran Kas dari Bendahara Pengeluaran; dan kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa. Output dari SIMDA adalah Jurnal Umum, Buku Besar, Buku Besar Pembantu, yang nanti digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan. c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada SKPKD Secara historis, penetapan nilai awal aset tetap dimulai sejak serah terima aset tetap dari Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 24 Januari 2004 sebagai daerah otonomi baru. Pada tahun 2005 BPKP melakukan penilaian ulang terhadap posisi aset tetap hasil serah terima dari Kabupaten Bengkulu Utara. Pada tahun 2007 Pemkab Mukomuko melakukan pendataan kembali aset tetap yang dimilikinya sebagai dasar penetapan jumlah aset tetap per 31 Desember 2006. 11BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Selanjutnya pada tahun 2008 Pemkab Mukomuko melakukan penilaian kembali aset tetap per 31 Desember 2007 dengan menggunakan konsultan apraisal. Dengan demikian penetapan saldo aset tetap per 31 Desember 2007 setelah melalui proses pendataan ulang dan penilaian kembali aset tetap. Hasil pengujian fisik secara uji petik oleh BPK-RI pada tahun 2007 dan tahun 2008 terhadap keberadaan aset tetap tersebut, dapat disimpulkan bahwa sepanjang aset-aset yang tercatat dalam laporan dan menjadi sampel uji petik dapat diyakini keberadaannya. Prosedur akuntansi Pemerintah Kabupaten Mukomuko terhadap mutasi aset tetap tahun berjalan dilaksanakan oleh unit akuntansi pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah (DPKD) dan Bagian Keuangan SKPKD, yaitu. 1) Dalam TA berjalan, masing-masing SKPD menyerahkan dokumen- dokumen berupa kontrak pekerjaan yang telah selesai, berita acara serah terima (PHO), dan bukti memorial kepada DPKD. Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis dan nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi, nilai, dan tanggal transaksi; 2) DPKD melakukan registrasi terhadap dokumen-dokumen tersebut untuk selanjutnya dicatat dan dilaporkan dalam laporan mutasi aset tetap tahun berjalan. Selain itu, dokumen-dokumen yang telah diregistrasi tersebut digunakan sebagai dasar pencairan dana 100% kepada Bagian Keuangan SKPKD; 3) Setiap tahun, DPKD menyerahkan laporan aset tetap dan laporan mutasi aset tetap tahun berjalan kepada Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan; 4) Setiap akhir tahun anggaran, seluruh SKPD menyerahkan Laporan Keuangan, termasuk posisi aset pada akhir tahun anggaran dan mutasinya pada tahun berjalan ke Bagian Keuangan. Laporan mutasi aset tersebut mencakup aset yang diperoleh dari Belanja Modal, Belanja Barang, Belanja Tak Terduga, Hibah, dan penghapusannya. Pada beberapa SKPD sudah termasuk pencatatan nilai aset dari kapitalisasi biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi aset; 5) Bagian Keuangan melakukan rekonsiliasi dan/atau crosscheck antara laporan mutasi aset dari DPKD, laporan mutasi aset dari SKPD, dan SP2D yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan. Selain itu, Bagian Keuangan melakukan kapitalisasi biaya-biaya yang terkait dengan perolehan aset, dalam hal SKPD belum melakukannya; dan 6) Hasil rekonsiliasi tersebut menjadi dasar penetapan saldo aset tetap di Neraca. Hasil rekonsiliasi tersebut hanya berdasarkan dokumen SP2D bukan berdasarkan kartu inventaris barang dari masing-masing SKPD sehingga belum terinci sesuai dengan jenis, type atau klasifikasi yang telah ditetapkan. 12BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • d. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilakukan secara manual, yaitu sebagai berikut. 1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup. a) Surat tanda bukti pembayaran, yang dilengkapi dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) dan/atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-Daerah) serta bukti transaksi lainnya; b) STS, bukti transfer; dan nota kredit bank. 2) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas adalah Buku Penerimaan Kas; 3) Secara periodik setiap bulan, bendahara penerimaan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban dalam bentuk SPJ-Fungsional Penerimaan kepada unit akuntansi di SKPKD/ Bagian Keuangan; dan 4) Setiap akhir periode semua Buku Penerimaan Kas ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD. e. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD Pemkab Mukomuko meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang masih dilakukan secara manual. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambahan uang persediaan. Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD adalah sebagai berikut: 1) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup SP2D, nota debet bank, atau bukti transaksi pengeluaran kas Iainnya; 2) Bukti transaksi pengeluaran kas tersebut dilengkapi dengan SPM, SPD, atau kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa; dan 3) Berdasarkan bukti transaksi, setiap pengeluaran kas dicatat ke buku jurnal pengeluaran kas dan secara periodik diposting ke Buku Besar. Dari buku besar tersebut disusun laporan pengeluaran kas bulanan. f. Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada SKPD Prosedur akuntansi aset tetap dilaksanakan oleh PPK-SKPD, pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD. Adapun prosedur akuntansi aset tetap yang dilakukan di SKPD adalah sebagai berikut. 1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian yang terkait 13BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • dengan aset membuat bukti memorial; 2) Bukti memorial sebagaimana tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi dan/atau kejadian; dan 3) PPK SKPD meregisterasi belanja atas kontrak yang telah selesai minimal 95% atau dengan bukti PHO, dan menyerahkan hasilnya kepada DPKD selaku koordinator pengelolaan aset daerah. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset tetap berupa bukti memorial yang dilampiri dengan: 1) Berita Acara Penerimaan Barang; 2) Surat Keputusan Penghapusan Barang; 3) Surat Keputusan Mutasi Barang (antar SKPD); 4) Berita Acara Pemusnahan Barang; 5) Berita Acara Serah Terima Barang; 6) Berita Acara Penilaian; dan 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.F. Pelaporan Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko secara keseluruhan. Sedangkan entitas akuntansi adalah DPRD, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Badan, Dinas, Kantor, dan Lembaga Teknis Daerah. Entitas akuntansi tersebut sudah menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Mukomuko Tahun 2009 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut tidak dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah (BUMD/PD). Penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan kegiatan baik laporan bulanan maupun laporan triwulan pada umumnya telah dibuat dan disampaikan kepada yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.G. Pengawasan Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Mukomuko dilakukan oleh Inspektorat. Laporan Hasil Pengawasan dan rekomendasi disampaikan kepada Kepala Daerah namun secara berkala belum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Inspektorat Kabupaten Mukomuko telah meriview LKPD Kabupaten Mukomuko untuk TA 2009 sebelum diserahkan kepada BPK- RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Selain itu, Inspektorat Daerah telah melakukan penutupan BKU secara reguler yaitu dua kali setahun. 14 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNA. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI Tahun-Tahun Sebelumnya Hasil pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI tahun-tahun sebelumnya menunjukkan dari 14 temuan pemeriksaan SPI dan 28 saran, telah ditindaklanjuti 26 saran, dan belum ditindaklanjuti 2 saran. Rincian temuan pemeriksaan sistem pengendalian intern yang belum selesai ditindaklanjuti dimuat dalam Lampiran II.1.B. Temuan Pemeriksaan SPI1. Beberapa SKPD belum tertib dalam menyelenggarakan administrasi dan opname fisik persediaan, sehingga saldo Persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.910.321.051,00 belum sepenuhnya akurat Nilai persedian yang disajikan dalam Neraca Pemkab Mukomuko per 31 Desember adalah sebesar Rp1.910.321.051,00. Dari jumlah tersebut diantaranya adalah persedian obat dan persediaan kesehatan lainnya di Dinas Kesehatan sebesar Rp1.427.676.544,00 dan di RSUD sebesar Rp238.688.668,00, persedian leges, bahan cetak lainnya pada DPKD sebesar Rp23.320.100,00, dan persediaan bahan kimia pada Dinas Pertanian sebesar Rp203.357.760,00. Berdasarkan pemeriksaan fisik atas persediaan (stock opname) yang dilakukan pada beberapa SKPD diketahui hal-hal sebagai berikut. a. Dinas Kesehatan Berdasarkan konfirmasi pada staf pemegang barang di bagian gudang/farmasi diketahui bahwa Dinas Kesehatan telah melaporkan persediaan ke BUD pada tanggal pelaporan (31 Desember 2009) berdasarkan hasil perhitungan. Dinas menyediakan kartu kendali persediaan berdasarkan jenis obat yang memuat mutasi keluar dan masuk persediaan. Namun, tidak dilaksanakan secara tertib. Beberapa catatan lain dari hasil pengecekan fisik persediaan sebagai berikut: 1) Mutasi persedian berupa barang habis pakai kesehatan belum tercatat dalam kartu persediaan; 2) Terdapat persediaan obat bantuan Pemerintah Provinsi yang digunakan untuk cadangan persediaan (buffer stock) tidak tertib pencatatannya, sehingga tidak seluruhnya dapat ditelusuri; 3) Terdapat persediaan obat bantuan Pemerintah Pusat untuk program-program khusus seperti penanggulangan penyakit malaria tidak tercatat dalam saldo persediaan per 31 Desember 2009 karena harga satuan obat tidak diketahui. Selain itu, petugas pencatatan untuk persediaan tersebut berbeda dengan petugas pencatat persediaan yang bersumber dari APBD; dan 4) Dari 15 Puskesmas hanya 5 Puskesmas yang melaporkan saldo akhir persediaan kepada Dinas Kesehatan. b. RSUD Pengelola persediaan pada RSUD belum menyediakan kartu kendali persediaan, termasuk Bagian Apotek yang persediannya obatnya cukup besar yaitu sebesar Rp174.485.368,00 (72,42%). Mutasi persediaan pada Bagian Apotek hanya dapat dilihat 15 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • dari surat permintaan barang oleh bagian teknis lain, meskipun seringkali tidak akurat. Nilai persediaan yang dilaporkan ke BUD merupakan hasil perhitungan fisik; danc. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Laporkan saldo nihil persediaan per 31 Desember 2009 ke BUD kurang dapat diyakini, mengingat masih terdapat persediaan barang cetakan yang masih tersimpan di Dinas tersebut dengan nilai yang belum diketahui. Persediaan tersebut berupa blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), blanko Kartu Keluarga, Laminating KTP, Kutipan Akte Kelahiran, Buku Register Akte Kelahiran, dan Buku Register Pengakuan Anak. Menurut penjelasan pihak Dinas, hal ini dikarenakan perpindahan pengelola dari Dinas Keluarga Berencana yang sebelumnya masih menjadi satu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pencatatan persediaan tersebut tidak didokumentasikan dalam buku kendali persediaan.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentangStandar Akuntansi Pemerintah PSAP Nomor 5 Akuntasi Persediaan, yang menyatakanbahwa Persediaan merupakan aset yang berwujud barang atau perlengkapan (supplies) yangdigunakan untuk kegiatan operasional pemerintah; bahan atau perlengkapan yang digunakandalam proses produksi; barang dalam proses produksi dan barang yang disimpan yangdimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barangatau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakaiseperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, danbarang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dengan kondisi rusak atau usangtidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Sedangkan pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasifisik.Hal tersebut mengakibatkan saldo persediaan dalam Neraca Pemkab Mukomuko per31 Desember 2009 sebesar Rp1.910.321.051,00 belum akurat.Permasalahan tersebut terutama terjadi karena.a. Sebagian besar SKPD tidak menyelenggarakan buku/kartu persediaan atau catatan lainnya untuk mengetahui mutasi dan saldo persediaan pada saat tertentu;b. Belum seluruh SKPD melakukan prosedur stock opname yang disampaikan kepada Bagian Keuangan sebagai bahan penyajian persediaan pada neraca Pemkab Mukomuko;c. Kurangnya pengawasan dari atasan langsung bendahara barang masing-masing SKPD dan kurangnya partisipasi aktif bendahara barang terkait pentingnya pencatatan persediaan yang benar.Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa terkait penatausahaan persediaan baik secarapencatatan maupun personil akan ditingkatkan untuk kedepannya.Direktur RSUD melalui Kepala Bagian Tata Usaha menyatakan bahwa kondisi tersebutterjadi karena pengisian kartu kendali yang tidak teratur. RSUD akan menerapkan konsepkartu kendali mutasi barang untuk dokumentasi perhitungan fisik yang akurat.Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan bahwa saldo nihil persediaanterjadi karena pemahaman terhadap pengertian persediaan yang berbeda antara PenggunaAnggaran dengan yang tercantum dalam SAP. Surat Pertanggungjawaban pengadaan barang 16 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • cetakan tidak dapat ditunjukkan karena perolehan barang tersebut dilaksanakan sebelum TA 2009. BPK-RI menyarankan kepada Bupati Mukomuko agar. a. Memberikan teguran dan instruksi secara tertulis kepada seluruh SKPD untuk menyelenggarakan buku/kartu persediaan atau catatan lainnya untuk mengetahui mutasi dan saldo persediaan pada saat tertentu, serta melakukan stock opname atau pemeriksaan fisik persediaan pada tanggal pelaporan; dan b. Memerintahkan Kepala SKPD untuk membuat laporan persediaan pada tanggal pelaporan untuk disampaikan sebagai bahan laporan penyajian persediaan pada neraca Pemkab Mukomuko.2. Pencatatan mutasi beberapa Aset Tetap Tahun Anggaran 2009 belum sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan Saldo aset tetap yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp726.247.041.912,00. Saldo tersebut berasal dari neraca per 31 Desember 2008 sebesar Rp570,923,304,793.00 ditambah mutasi selama TA 2009 sebesar Rp155.323.737.119,00. Mutasi aset TA 2009 berasal dari seluruh belanja modal ditambah dengan belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntasi yang sudah dimiliki oleh Pemkab Mukomuko. Secara umum, mekanisme penambahan/ mutasi aset selama tahun berjalan sudah memadai, yaitu sebagai berikut. a. Setiap pekerjaan/pengadaan yang berasal dari Belanja Modal yang sudah selesai ditandai dengan ditandatanganinya BA serah terima barang, diajukan pembayaran melalui SP2D 95% (khusus pekerjaan infrastruktur), setelah itu, dilakukan pembayaran sisa SP2D 5%. Sedangkan untuk belanja modal selain infrastruktur, pencatatan ke register aset tetap ketika diajukan SP2D 100%. Penyimpan Barang mencatat hasil penambahan aset tetap sesuai dengan BA serah terima aset tetap tersebut. Penyimpan Barang kemudian melaporkan penambahan aset tetap tersebut kepada pengurus barang untuk dilakukan penatausahaan ke dalam BI,LMB, dan LBMD SKPD bersangkutan; b. Sebelum diajukan ke Bagian Keuangan, SP2D belanja modal yang menghasilkan aset tetap terlebih dahulu diregister di DPKD. Register aset tetap adalah pencatatan yang dilakukan oleh DPKD mengenai spesifikasi aset tetap tersebut yang meliputi jenis, harga perolehan, dan hal-hal lain yang tercantum dalam dokumen kontrak dan BA serah terima sebagai dasar dari penambahan atau mutasi aset tahun berjalan. Setelah diregister, rekanan dapat menerima pencairan SP2D 95% (khusus infrastruktur); c. Di akhir tahun, DPKD melakukan rekonsiliasi dengan Bagian Keuangan untuk mengetahui jumlah SP2D Belanja Modal yang diterbitkan. Hal tersebut dilakukan karena terdapat beberapa nilai aset tetap hasil pengadaan masih berdasarkan SP2D yang belum 100% (dikurangi dengan retensi 5%). Dari hasil rekon tersebut dilakukan penambahan nilai aset berdasarkan pembayaran termin terakhir (5%); d. Bagian Keuangan menginformasikan kepada DPKD mengenai Belanja Modal yang tidak memakai mekanisme LS, yang tidak termonitor oleh DPKD. Atas informasi tersebut, DPKD melakukan cek fisik ke SKPD bersangkutan untuk mengetahui 17 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • keberadaan belanja modal yang tidak memakai mekanisme LS, dan atas hasil cek fisik keberadaan tersebut, dilakukan penambahan aset tetap; dane. Selain dari Belanja Modal, mutasi aset tetap juga ada yang berasal dari Belanja Tak Terduga dan Belanja Barang/jasa yang dikapitalisasi.Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut diketahui bahwa dalam implementasi mekanismetersebut masih ditemukan beberapa kelemahan, yaitu sebagai berikut.a. Selama TA 2009, Pemkab Mukomuko mengkapitalisasi belanja perencanaan, pengawasan serta beberapa belanja pemeliharaaan diantaranya sebesar Rp4.484.373.000,00 ke dalam akun tersendiri berupa Aset Tetap Lainnya, tidak mengkapitalisasi belanja-belanja tersebut ke dalam Aset Tetap yang menjadi objek perencanaan dan pengawasan. (lampiran II.2);b. Penambahan aset dari belanja modal kegiatan rehabilitasi tidak menambah harga perolehan aset yang direhabilitasi, tetapi dalam Laporan aset tetap menjadi item aset tersendiri. Contohnya, pada aset jenis jalan terdapat item “rehabilitasi jalan Ipuh- Penarik” yang harusnya item tersebut nilai/perolehannya diatribusikan pada jalan Ipuh- Penarik. Contoh lain, dalam Tahun 2009, Dinas PU, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian mengadakan pekerjaan rehabilitasi jalan, irigasi, bangunan dan jembatan minimal sebesar Rp19.038.350.450,00. Hasil pekerjaan rehabilitasi tersebut dicatat sebagai item aset tetap tersendiri dan tidak diatribusikan atau menjadi penambah nilai aset tetap semula, mengingat setiap satu kontrak pekerjaan rehabilitasi diperuntukkan untuk beberapa item aset dengan proporsi yang tidak bisa dirinci (lampiran II.3); danc. Pemkab Mukomuko belum melakukan penilaian kembali beberapa aset tetap yang diketahui kemudian, sehingga masih dicatat dengan nilai nihil, yaitu. 1) Sembilan buah kendaraan roda empat yang ada di Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Aset Nomor Polisi Posisi 1 Kuda grandia BD 1088 NY Pinjam Pakai Pribadi a.n. “ADj” 2 Kuda Deluxe BD 1131 NY Pinjam Pakai KPU 3 Kuda Deluxe BD 1003 NY Pinjam Pakai Polres 4 Kuda Deluxe BD 58 NY Pinjam Pakai Samsat 5 Kuda Deluxe BD 2718 NZ Pinjam Pakai PM 6 Kuda Deluxe BD 27 N Pinjam Pakai Kejaksaan Negeri 7 Kuda Deluxe BD 1134 NY Pinjam Pakai PT MMS 8 Kijang Pick Up BD 9202 NY Pinjam Pakai PGRI 9 Kijang Pick Up BD 9010 NZ Pinjam Pakai Dewan Pendidikan 2) Aset tanah pada tiga tempat dengan luas minimal 40.000 m² yang meliputi tanah eks dermaga, tanah di seputar bundaran/ alun-alun Mukomuko, dan tanah untuk rencana pembangunan rumah sakit; 18 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • 3) Aset tanah yang berasal dari hibah seluas 70.291 m² dengan rincian berikut : No Luas (m²) Keterangan 1 20.028 Hibah dari sdr.Oktarina SKT No. 595.3/132/KDU/IV/2008 2 10.010 Hibah dari Sdr. Rosni SKT No. 595.3/135/KDU/IV/2008 3 20.027 Hibah dari Sdr.Mihartati SKT No. 595.3/134/KDU/IV/2008 4 226 Hibah dari Sdr. Jaalna SKT No. 595.3/133/KDU/IV/2008 5 20.000 Hibah dari Sdr.Maskur (sertifikat belum diserahkan)d. Aset tetap berupa tiga buah kendaraan roda empat pada Sekretariat Dewan dipinjampakaikan tidak sesuai ketentuan yaitu untuk kepentingan pribadi (mantan anggota DPRD Mukomuko), ketiga kendaraan tersebut adalah sebagai berikut. No Uraian Aset Nomor Polisi Posisi 1 Strada BD 9016 NY Pinjam pakai pribadi a.n. “SS” 2 Kuda Deluxe BD 1148 NY Pinjam pakai pribadi a.n. “AY” 3 Kuda Deluxe BD 1147 NY Pinjam pakai pribadi a.n. “BH”e. Laporan aset tetap Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang disusun dengan menggunakan aplikasi SIMDA Aset masih memiliki beberapa kelemahan, diantaranya sebagai berikut. 1) Bukti kepemilikian kendaraan bermotor berupa BPKB belum pernah di-update sejak dilakukan appraisal, sehingga sulit untuk dilakukan penelusuran; 2) Sebagian besar aset tanah hanya mencantumkan nilai dan luasnya saja, tanpa dilengkapi rincian mengenai status kepemilikan, lokasi tanah, serta asal usul perolehan; 3) aset tetap yang diperoleh selama TA 2008 dan 2009 belum diberi nomor registrasi barang. aset tetap hasil pengadaan TA 2009 berupa perkakas bengkel lain-lain, komputer, laptop, alat laboratorium, dan peralatan lainnya sebanyak 31 unit senilai Rp3.089.021.000,00 belum dirinci dan/atau mencantumkan jenis, merk, dan type, sehingga belum bisa diberikan kode dan nomor barang (lampiran II.4); dan 4) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) tidak di update sejak dilakukan apraisal, sehingga masih terdapat 404 item aset dalam kondisi rusak berat senilai minimal Rp781.624.000,00 belum dikeluarkan dari laporan aset tetap.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Nomor 07:a. Paragrap 9 yang menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;b. Paragraf 8 sampai dengan 15 mengenai klasifikasi aset tetap; danc. Paragraf 50 yang menyatakan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang 19 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • bersangkutan. Hal tersebut mengakibatkan pencatatan mutasi beberapa aset tetap Tahun Anggaran 2009 belum sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan. a. DPKD belum sepenuhnya mencatat dan atau melaporkan aset secara rinci sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan; b. Rekonsiliasi pelaporan aset tetap antara DPKD, Bagian Keuangan dan SKPD terkait belum menyangkut rekonsiliasi aset tetap secara rinci termasuk jenis dan klasifikasi sesuai dengan kontrak dan fisik barang yang diterima; dan c. Sistem aplikasi penatausahaan aset tetap belum bisa mengakomodir proses kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja perencanaan, pengawasan, dan rehabilitasi. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah antara lain menyatakan secara bertahap akan berupaya membuat SOP tentang penatausahaan aset, melakukan upaya Bimtek terhadap penyimpan dan pengurus barang dan menganggarkan dana kegiatan sensus Barang Milik Daerah. BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Mukomuko agar. a. Menyempurnakan kebijakan intern yang mengatur penatausahaan aset dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1) Masing-masing SKPD yang akan melakukan registrasi aset tetap di DPKD harus melengkapi Berita Acara Serah Terima Penyerahan Aset Tetap secara rinci termasuk jenis dan volumenya; 2) Berdasarkan hasil registrasi tersebut, DPKD mencatat aset tetap secara rinci sesuai dengan klasifikasi yang telah ditetapkan; 3) Rekonsiliasi pelaporan aset tetap antara DPKD, Bagian Keuangan dan SKPD dilakukan secara terinci termasuk jenis dan klasifikasi sesuai dengan kontrak dan fisik barang yang diterima; dan 4) Sistem aplikasi penatausahaan aset tetap harus mengakomodir proses kapitalisasi aset tetap yang berasal dari belanja perencanaan, pengawasan, dan rehabilitasi. b. Memerintahkan DPKD untuk menginventarisasi dan menilai kembali aset yang ditemukan kemudian, antara lain aset tetap berupa kendaraan yang dipinjampakaikan pada instansi vertikal maupun pinjam pakai pribadi, dan tanah yang berasal dari hibah masyarakat.3. Saldo Investasi Dana Bergulir dalam Neraca per 31 Desember 2009 belum mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan Dalam Neraca dan CaLK per 31 Desember 2009 diketahui investasi non permanen berupa penyaluran dana bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Mukomuko adalah sebesar Rp2.663.000.0000,00, yang terdiri dari penyaluran tahun 2006 sebesar Rp1.823.000.000,00 dan tahun 2007 sebesar Rp840.000.000,00. Dana bergulir tersebut disalurkan kepada koperasi, kelompok pengusaha kecil/pedagang kecil dan Usaha Kecil Mikro (UKM) di wilayah Kabupaten Mukomuko 20 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • dengan tujuan sebagai penguatan modal usaha yang ditetapkan dengan Keputusan BupatiMukomuko Nomor 280 Tahun 2006, Nomor 281 Tahun 2006, Nomor 282 Tahun 2006 yangsemuanya tertanggal 24 Agustus 2006 dan SK Kepala Disperindagkop Nomor 366/Kep/08-02/D.1/XI/2007 tanggal 26 November 2007.Hasil pemeriksaan atas dokumen pencatatan dana bergulir pada Disperindagkop diketahuihal-hal sebagai berikut :a. Terdapat dana bergulir tahun 2006 yang dikorupsi oleh Ketua Koperasi Bangun Jaya Desa Lubuk Mukti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko (dengan inisial Sun Bin Sar) dan telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp228.436.201,00 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 169/Pid.B/2007/PN.AM pada hari selasa tanggal 23 Oktober 2007. Saat ini yang bersangkutan masih menjalani hukuman pidana penjara dan belum ada pengembalian kerugian negara, serta 1 (satu) unit mobil merk Mitshubishi Kuda Grandia warna hitam Nomor Polisi BA2582JW milik terpidana yang dinyatakan dirampas untuk negara belum ada keterangan yang jelas.b. Berdasarkan laporan perkembangan pengembalian dana bergulir program APBD Tahun 2006 dan Tahun 2007, dana bergulir sebesar Rp654.194.000,00 dinyatakan macet, dana sebesar Rp411.006.150,00 dinyatakan kurang lancar, dana sebesar Rp411.145.250,00 dinyatakan lancar dan angsuran pengembalian sebesar Rp744.885.000,00, sehingga masih ada selisih dana sebesar Rp213.333.399,00 (Rp2.663.000.000,00 - Rp654.194.000,00 - Rp228.436.201,00 - Rp411.006.150,00 - Rp411.145.250,00 - Rp744.885.000,00) belum diperoleh keterangan yang jelas (Lampiran II.5). Penentuan apakah dana bergulir tersebut dikatakan macet, kurang lancar dan lancar, pihak Disperindagkop belum memiliki kriteria yang jelas. Penentuannya hanya berdasarkan pemikiran logika bahwa dana bergulir dikatakan macet apabila yang bersangkutan tidak dan belum membayar angsuran sama sekali, dikatakan kurang lancar apabila yang bersangkutan dalam mengangsur tidak teratur setiap bulan atau ada jeda bulan, dan dikatakan lancar apabila yang bersangkutan membayar angsuran tiap bulan secara teratur.c. Sampai dengan 31 Desember 2009, pengembalian dana bergulir sebesar Rp744.885.000,00 tidak pernah digulirkan kembali. Hal tersebut menjadikan dana yang sudah kembali dari masyarakat menjadi menganggur (idle cash) .Kondisi tersebut tidak sesuai dengan.a. Buletin Teknis Nomor 07 tentang Perlakuan Akuntansi atas Dana Bergulir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku;b. Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 333 Tahun 2006 dan Nomor 275 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Modal Kerja Bergulir APBD Kabupaten Mukomuko 21 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Kepada Kelompok Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Pasal 10 mengenai Pemanfaatan Dana Bergulir pada. 1) poin (5) yang menyatakan bahwa pengusaha kecil dan mikro atau anggotanya mengembalikan dana bergulir kepada kelompok/KSP/USP-Koperasi dengan jangka waktu masing-masing maksimal 4 (empat) bulan (untuk tahun 2006) dan maksimal 1 (satu) tahun (untuk tahun 2007) dengan tingkat suku bunga yang berlaku pada kelompok/KSP/USP-Koperasi bersangkutan; dan 2) poin (6) yang menyatakan bahwa kelompok/KSP/USP-Koperasi menyalurkan kembali kepada anggotanya dalam lingkup kelompok/KSP/USP-Koperasi yang bersangkutan.Hal tersebut tersebut mengakibatkan.a. Nilai yang tersaji dalam neraca sebesar Rp2.663.000.0000,00 belum mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar nilai dana bergulir yang masih bisa tertagih dikurangi dengan yang tidak mungkin tertagih (macet) dan diperkirakan tidak tertagih; danb. Dana bergulir yang menganggur (idle cash) atau belum disalurkan sebesar Rp744.885.000,00 tidak dapat dimanfaatkan oleh koperasi, kelompok pengusaha kecil/pedagang kecil, UKM dan masyarakat yang membutuhkan.Hal tersebut disebabkan karena.a. Pemkab Mukomuko belum mempunyai kebijakan akuntasi terkait dengan penyajian investasi non permanen (dana bergulir), khususnya perlakuan atas nilai yang tidak bisa tertagih (non collectible); danb. Belum ada evaluasi kinerja dari tim teknis bantuan modal kerja dana bergulir terhadap koperasi, kelompok pengusaha kecil/pedagang kecil dan UKM serta anggotanya di wilayah Kabupaten Mukomuko.Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Perindagkop, UKM, dan Investasi menyatakanbahwa.a. Mengenai penentuan kriteria piutang memang kami sadari belum memiliki standar kriteria yang benar tentang analisis piutang sebagaimana standar akuntansi yang ada, ini disebabkan keterbatasan pengetahuan staf dan jumlah personil namun kami akan berusaha untuk mengidentifikasi kembali status piutang pengembalian dana bergulir;b. Penyajian sebesar Rp2.663.000.0000,00 dalam neraca SKPD kami adalah merupakan nilai perolehan dana bergulir seluruhnya yang berasal dari APBD Kab. Mukomuko tahun 2006 dan tahun 2007 dan telah direalisasikan ke peserta program, sedangkan nilai piutang yang tidak mungkin tertagih (macet) akan kami tinjau kembali ke lapangan untuk mengetahui kondisi riil terakhir dan apabila memungkinkan akan mengusulkan penghapusan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;c. Sedangkan terkait saldo pengembalian dana bergulir sebesar Rp744.885.000,00 per 31 Desember 2009 memang belum disalurkan dan akan dilakukan penyaluran menunggu pengesahan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penyaluran dalam tahun 2010 ini; dan 22 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • d. Mengenai selisih sebesar Rp213.333.399,00 penjelasannya adalah sebagai berikut. 1) Koperasi Bangun Jaya selisih sebesar Rp51.563.799,00 disebabkan angka pasti Dana Bergulir yang dikorupsi baru diketahui sebesar Rp228.436.201,00 dari salinan Putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur sehingga jumlah piutang menjadi sebesar Rp197.463.799,00; 2) Kelompok Usaha Maju Jaya tahun 2006 terdapat selisih Rp3.924.900,00 disebabkan terjadi kekeliruan pengurangan yaitu Rp1.275.100,00 – Rp7.500.000,00 = Rp6.224.900,00, maka saldo piutangnya menjadi sebesar Rp6.224.900,00 dan bukan sebesar Rp2.300.000,00; 3) Kelompok Usaha Sepakat tahun 2006 terdapat selisih Rp200.000,00 ini disebabkan karena saldo akhir pengembalian pokok dana bergulir seharusnya sebesar Rp7.500.000,00 bukan sebesar Rp7.700.000,00, selisih terjadi karena bunga atas simpanan pada rekening peserta; 4) Sedangkan untuk program bergulir tahun 2007, kami menghitungnya jumlah akhir angsuran pokok berdasarkan naskah perjanjian masing-masing koperasi sampai akhir Desember 2009 baru sebanyak 24 kali (bulan) angsuran dari sebanyak 36 kali (bulan) angsuran pokok, jadi masih tersisa 12 kali (bulan) bagi koperasi; 5) Bagi kelompok program tahun 2007 dana bergulir yang diterima sebesar Rp10.000.000,00 diperhitungkan angsuran pokok 24 kali (bulan) per akhir Desember 2009 dari 30 kali (bulan) angsuran pokok yang jatuh temponya pada bulan Juni 2010; dan 6) Bagi pelaku UKM perseorangan program tahun 2007 untuk plafon pinjaman Rp10.000.000,00 diperhitungkan angsuran pokok 24 kali (bulan) per akhir Desember 2009 dari 30 kali (bulan) angsuran pokok yang jatuh temponya pada bulan Juni 2010, sedangkan bagi pelaku UKM program tahun 2007 untuk plafon pinjaman Rp5.000.000,00 diperhitungkan angsuran pokok 24 kali (bulan) per akhir Desember 2009 sesuai dengan kontrak/jatuh tempo pinjamannya. Penjelasan Kepala Dinas Perindagkop, UKM, dan Investasi mengenai selisih sebesar Rp213.333.399,00 tersebut belum lengkap, sehingga BPK RI belum bisa memperoleh perhitungan yang memadai atas nilai dana bergulir yang dinyatakan macet, dinyatakan kurang lancar dan dinyatakan lancar. BPK-RI menyarankan kepada Bupati agar melakukan estimasi yang memadai untuk menilai jumlah pengembalian yang mungkin dapat terealisasi, kemudian melakukan pencadangan dan/atau penghapusan untuk nilai yang menurut hasil estimasi tidak akan terealisasi pengembaliannya.4. Terdapat selisih penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada PDAM Tirta Selagan sebesar Rp264.046.446,27 Dalam Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2009 diketahui investasi permanen berupa penyertaan modal pada PDAM Tirta Selagan Mukomuko adalah sebesar Rp4.180.345.163,11, yang merupakan nilai buku aset per 31 Desember 2004 yang diserahkan PDAM Tirta Ratu Samban Kabupaten Bengkulu Utara ke PDAM Tirta Selagan Kabupaten Mukomuko sebesar 23 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Rp2.369.622.163,11 ditambah dengan penambahan yang berasal dari Belanja Bantuan danBelanja Hibah dari Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2007 yang diakui sebagai penyertaanmodal berdasarkan SK Bupati Nomor 204 dan 205 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 sebesarRp1.810.723.000,00. Dalam neraca keuangan PDAM per 31 Desember 2009 penyertaanmodal Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang diakui oleh PDAM Tirta Selagan ditambahdengan modal hibah adalah sebesar Rp3.916.298.716,84. Dengan demikian, terdapatperbedaan pengakuan penyertaan modal sebesar Rp264.046.446,27 yang belum diperolehrincian penyebabnya, dan atas selisih tersebut sampai dengan pemeriksaan berakhir belumada penjelasan dari PDAM maupun Pemkab Mukomuko.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan.a. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran VIII Paragraf 23 yang menyatakan bahwa kriteria pengakuan investasi sebagaimana dinyatakan pada paragraf 20 butir b, biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya; danb. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 118 ayat (2) berikut penjelasannya menyatakan yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha Lainnya maupun investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Keadaan tersebut mengakibatkan jumlah penyertaan modal Pemerintah KabupatenMukomuko pada PDAM Tirta Selagan belum diyakini keakuratannya sebesarRp264.046.446,27.Keadaan tersebut terjadi karena.a. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko mencatat perkiraan penyertaan modal bukan berdasarkan bukti perolehan investasi; danb. Kurangnya koordinasi antara Bagian Administrasi/Keuangan PDAM Tirta Selagan dengan Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko.Atas hal tersebut Sekretaris Daerah menyatakan akan dilakukan rekonsiliasi dengan pihakPDAM terkait selisih kurang nilai penyertaan modal pada neraca. Sedangkan PenyertaanModal yang belum dicatat dikarenakan penganggaran biaya operasional PDAM di PosBantuan Keuangan dan Hibah.BPK-RI menyarankan kepada Bupati Mukomuko agar memerintahkan Sekretaris Daerahdan PDAM Tirta Selagan untuk melakukan rekonsiliasi terkait selisih penyertaan modalantara Laporan Keuangan Pemkab Mukomuko dengan Laporan Keuangan PDAM TirtaSelagan. 24 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • 5. Penetapan Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun 2009 tidak realisitis, sehingga target belanja tidak tercapai dan terjadinya belanja yang belum bisa dibayar Dalam Tahun Anggaran 2009, anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Mukomuko adalah sebagai berikut : Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Pendapatan 424.025.935.116,00 384.099.956.026,41 90,58 Belanja 420.748.737.558,56 382.305.531.824,00 90,86 Berdasarkan reviu Laporan Realisasi Anggaran diketahui terdapat beberapa jenis pendapatan yang realisasinya jauh dari rencana yang telah dianggarkan dengan rincian sebagai berikut. a. Pendapatan Retribusi Daerah Dalam APBD 2009, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dialokasikan sebesar Rp12.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.973.011.076,60 atau 74,78%, termasuk didalamnya Pendapatan Pajak Daerah yang dianggarkan sebesar Rp1.644.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.980.637.617,00 atau 120,48% dan Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan sebesar Rp10.356.000.000,00 dengan realisasi Rp2.663.309.144,00 atau hanya 25,72%. Sebagian besar realisasi pos pendapatan retribusi kurang dari 50%, bahkan banyak yang tidak terealisasi. Perbandingan anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2009 dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut. Selisih Realisasi Anggaran 2009 Realisasi 2009 Realisasi 2008 Uraian 2008 & Anggaran (Rp) (Rp) (Rp) 2009 (Rp) 1 2 3 4 5=4–2 Pendapatan Asli 12.000.000.000,00 8.973.011.076,60 6.669.952.301,72 (5.330.047.698,28) Daerah Pendapatan Pajak 1.644.000.000,00 1.980.637.617,00 1.288.079.364,00 (355.920.636,00) Daerah Pendapatan 10.356.000.000,00 2.663.309.144,00 1.780.581.984,00 (8.575.418.016,00) Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah - 1.833.512.885,00 1.220.856.569,75 1.220.856.569,75 yang dipisahkan Lain2 PAD yg Sah - 2.495.551.430,60 2.380.434.383,97 2.380.434.383,97 Dari tabel tersebut diketahui bahwa penganggaran Tahun Anggaran 2009 tidak cukup realistis atau jauh diatas realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2008, kecuali untuk penganggaran Pendapatan Pajak Daerah. Lebih lanjut, realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut: Uraian Anggaran 2009 (Rp) Realisasi 2009 (Rp) Selisih (Rp) Realisasi <1% 3.109.250.000,00 5.015.000,00 (3.104.235.000,00) Realisasi 1%-30% 3.108.300.000,00 162.407.555,00 (2.945.892.445,00) Realisasi >30% 4.138.450.000,00 2.446.048.339,00 (1.692.401.661,00) Tidak dianggarkan - 49.838.250,00 49.838.250,00 Jumlah 10.356.000.000,00 2.663.309.144,00 (7.692.690.856,00) 25 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Dari tabel klasifikasi diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan retribusi yang terealisasi dibawah 1% adalah 30,05% dari total anggaran, dengan item pendapatan retribusi sebagaimana terlihat dalam lampiran II.6.b. Dana Bagi Hasil Pajak Dana Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) pada APBD Tahun Anggaran 2009 dianggarkan sebesar Rp357.025.935.116,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp318.259.145.852,00 atau 89,14%. Nilai tersebut termasuk Dana Bagi Hasil Pajak yang dianggarkan sebesar Rp68.518.006.002,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp27.276.309.363,00 atau hanya 39,81%. Komponen dari Dana Bagi Hasil Pajak yang paling rendah realisasinya adalah Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan yang dianggarkan sebesar Rp62.522.676.002,00, hanya terealisasi sebesar Rp23.283.791.115,00 atau 35,52%. Sebagai pembanding, pada Tahun 2008 Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp47.245.720.000,00 dengan realisasi Rp21.109.388.609,00 atau hanya 44,68%.Berdasarkan konfirmasi ke Sub Bagian Penganggaran Bagian Keuangan Sekretariat Daerah,secara prosedural mekanisme penganggaran adalah sebagai berikut.a. Masing-masing pengelola pajak dan retribusi daerah mengusulkan dan menuangkan rencana pendapatan dalam RKA-SKPD yang kemudian disampaikan ke Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah (DPKD). Jika SKPD belum menyampaikan RKA, maka DPKD membuat target pendapatan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya;b. Rencana pendapatan disampaikan DPKD kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD);c. Setelah disampaikan ke TAPD, draft tersebut dibahas dalam Rapat Pra Pembahasan Draft APBD dengan SKPD. Pembahasan oleh TAPD antara lain memuat kesesuaian antara RKA-SKPD dengan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran, perkiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen perencanaan lainnya. Dari mekanisme tersebut, TAPD memegang peranan dalam perubahan Anggaran Pendapatan yang disampaikan dari SKPD; dand. Hasil pembahasan TAPD berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kemudian diserahkan kepada Sub Bagian Penganggaran Bagian Keuangan untuk diinput kedalam Raperda APBD, kemudian dibahas bersama DPRD.Dalam kenyataannya, TAPD, DPKD, dan SKPD terkait tidak mempunyai konsep dan atauparameter yang jelas dalam menetapkan target pendapatan dalam APBD. Berdasarkankonfirmasi lebih lanjut dari Sub Bagian Anggaran Setda diketahui bahwa penetapan targetpendapatan hanya untuk menutup anggaran belanja yang telah direncanakan. Dengandemikian penetapan target pendapatan menjadi tidak realistis. Hal tersebut diantaranyaterlihat dalam dokumen anggaran perubahan (Perda dan Perbup tentang APBD-P) yangmemperlihatkan anggaran belanja sudah tidak lagi mencantumkan sumber pendanaannya.Selain itu, penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa mekanisme penganggaran kas padaBUD setelah APBD-P belum memadai yang berdampak pada tidak adanya kontrol atasrealisasi belanja dengan sumber pendanaannya. 26 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Kondisi tersebut tidak sesuai dengan.a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007: 1) Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. 2) Pasal 19 yang menyatakan bahwa dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009. 1) Pada lampiran poin IV yang menyatakan bahwa Dana perimbangan yang bersifat spesific grant harus dianggarkan sesuai dengan rencana penggunaannya yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, seperti: a) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) Kehutanan dan Dana Reboisasi (DR); Dana Alokasi Khusus (DAK); Dana Alokasi Cukai Tembakau/DBH Cukai Tembakau; dan b) Alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan DBH Gas Bumi sebesar 0,5% digunakan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. 2) Poin PAD angka (1) yang menyatakan bahwa dalam merencanakan target PAD supaya mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah; dan 3) Poin Dana Perimbangan angka (1) yang menyatakan bahwa mengingat proses penyusunan APBD sudah dimulai sejak Juni 2008 sedangkan pagu definitif dana perimbangan tahun anggaran 2009 direncanakan sekitar bulan Oktober 2008, maka pencantuman pagu dana perimbangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 supaya melakukan proyeksi anggaran atas dasar alokasi definitif dana perimbangan tahun anggaran 2008.Kondisi tersebut berdampak terhadap beberapa permasalahan,yaitu sebagai berikut.a. Pada akhir tahun anggaran terdapat dua SP2D yang sudah diterbitkan tetapi tidak dapat dicairkan, yaitu SP2D No. 3613/SP2D-LS/PU/MM/2009 dan No. 3614/SP2D- LS/PU/MM/2009, masing-masing senilai Rp534.950.000,00 dan Rp41.150.000,00. Kedua SP2D tersebut dinyatakan batal dan dianggarkan pada TA 2010 sebagai pembiayaan. Selain itu, Pemda Mukomuko telah mencatatnya sebagai Utang Belanja dalam Neraca Tahun 2009;b. Realisasi pendapatan bagi hasil TA 2009 adalah sebesar Rp27.918.848.852,00 sedangkan realisasi belanja yang sumber dananya dari bagi hasil adalah sebesar Rp46.692.440.520,00 atau terdapat selisih sebesar Rp18.773.591.668,00. Sehingga untuk menutup kekurangan tersebut dipakai sumber dana dari dana alokasi umum (DAU);c. Sebagian besar SPM-GU dan SPM-TU triwulan IV yang diajukan SKPD dibatalkan dan diperintahkan untuk mengajukan SPM-GU revisi sesuai dengan prioritas untuk 27 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • disesuaikan dengan kondisi kas yang ada. Konfirmasi pada sembilan SKPD diketahui sembilan SKPD memang dianjurkan untuk menyesuaikan pengajuan SPM-GU tw. IV;d. Kegiatan rutin triwulan IV yang terealisasi pada SKPD sebagian besar tidak bisa dibayar. Sebagai contoh, belanja listrik, belanja makan, belanja air, belanja telekomunikasi, belanja ATK dan sebagainya. Dana yang dipakai untuk menutupi belanja tersebut sebagian besar menggunakan dana pihak ketiga. Hasil konfirmasi pada sembilan SKPD dan satu bagian pada Sekretariat Daerah, diketahui bahwa jumlah kegiatan yang secara nyata terealisasi di triwulan IV namun tidak bisa dibayar adalah minimal sebesar Rp239.496.790,00, dengan rincian sebagai berikut. No SKPD Jenis Belanja Nilai (Rp) 1 Dinas Kesehatan Rutin 27.619.000,00 2 Dinas PU Rutin 49.524.140,00 3 Bagian Pertanahan Pematangan Lahan Tanah 128.320.000,00 4 Disnakertrans Rutin 8.788.550,00 5 DKPP Rutin 25.245.100,00 Jumlah 239.496.790,00 BPK RI mempunyai keyakinan yang memadai bahwa beberapa realisasi pekerjaan atau kegiatan terjadi juga pada SKPD-SKPD lainnya yang tidak menjadi sampel uji, namun BPK RI meyakini juga bahwa jumlah tersebut tidak material;e. Pembayaran bantuan keuangan ke desa (Program Alokasi Dana Desa) hanya terealisasi sebesar Rp7.293.500.000.00 (49,08%) dari sebesar Rp14.860.274.450.00 yang dianggarkan. Program Alokasi Dana Desa adalah bantuan keuangan yang dialokasikan pada seluruh desa yang ada di lingkungan Pemkab Mukomuko. Dana tersebut digunakan untuk membiayai keperluan operasional dan pekerjaan fisik sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja yang sudah ditetapkan. Berdasarkan konfirmasi pada delapan desa diketahui bahwa empat desa terpaksa melakukan pinjaman pada pihak ketiga untuk menutupi pengeluaran rutin dan pembangunan fisik yang sudah dilaksanakan;f. Terjadi pemborosan dalam penetapan anggaran TKI anggota DPRD Mukomuko sebesar Rp630.000.000,00, mengingat anggaran pendapatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perhitungan anggaran TKI bagi anggota DPRD. Dengan kondisi penetapan anggaran yang tidak realistis terutama dalam penetapan anggaran DBH Pajak dan Retribusi Daerah, maka perhitungan penetapan anggaran TKI anggota dewan juga menjadi tidak realistis. Dengan penetapan anggaran pendapatan yang tinggi, maka kemampuan keuangan Pemkab Mukomuko berada di kelompok menengah dan berhak atas dana TKI sebesar Rp1.260.000.0000,00. Sesuai dengan anggaran pendapatan yang realistis seharusnya kemampuan keuangan Pemkab Mukomuko masih termasuk kelompok rendah, yaitu sebesar Rp630.000.000,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp630.000.000,00 (Rp1.260.000.0000,00 - Rp630.000.000,00); dang. Pinjaman dari bank sindikasi sebesar Rp69.061.197.916,67 yang seharusnya lunas dibayar pada Tahun Anggaran 2009 hanya bisa direalisasikan pembayaran sebesar Rp21.875.000.000,00. 28 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Hal tersebut disebabkan oleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) tidak cermat dalam merumuskan target pendapatan dengan menggunakan kriteria atau parameter yang jelas disesuaikan dengan kondisi ekonomi Kabupaten Mukomuko dan realisasi pendapatan tahun sebelumnya . Atas permasalahan tersebut, Sekretaris Daerah menyatakan bahwa dalam penyusunan APBD TA 2009 sudah dicantumkan sumber pendanaannya dan itu muncul di dalam Penjabaran APBD TA 2009. Dalam penyusunan perubahan APBD TA 2009 juga dicantumkan sumber pendanaannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam data entry RKA per SKPD Data Base APBD P TA 2009. Akan tetapi sewaktu diposting melalui sistem aplikasi SIMDA, sumber pendanaannya tidak muncul pada Penjabaran Perubahan APBD TA 2009. Sedangkan mengenai pergeseran sumber dana pembiayaan kegiatan PADD, dikarenakan sumber dana pembiayaan terdapat pada pos Penerimaan Pembiayaan. BPK-RI menyarankan kepada Bupati Mukomuko agar: a. Menganggarkan Pendapatan dan Belanja dengan menggunakan kriteria atau parameter yang jelas disesuaikan dengan kondisi ekonomi Kabupaten Mukomuko dan realisasi pendapatan tahun sebelumnya; b. Memerintahkan BUD membuat sistem penganggaran kas yang realistis untuk mengantisipasi ketersediaan dana terhadap setiap kegiatan atau pekerjaan yang akan dilaksanakan, termasuk kesesuaian sumber pendanaannya; dan c. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan proses inventarisasi utang atau belanja yang belum dibayar pada TA 2009, untuk selanjutnya dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.6. Realisasi belanja bantuan penanggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati tidak mempunyai kriteria yang jelas Dalam Laporan Realisasi APBD Pemkab Mukomuko, telah dialokasikan belanja bantuan penaggulangan masalah khusus sesuai kebijakan bupati sebesar Rp2.250.000.000,00 dan telah direalisasikan per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.247.390.500,00 (99,88%). Secara umum, realisasi bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, misalnya kegiatan pengobatan gratis, perbaikan jalan desa, serta penghijauan, dengan rincian secara umum sebagai berikut : No Uraian Nilai (Rp) 1 Perbaikan jalan desa/pengoralan 778.662.000,00 2 Rehabilitasi lahan/ penghijauan 123.500.000,00 3 Pengobatan gratis 276.825.000,00 4 Bantuan yang sifatnya kemanusiaan 119.910.000,00 Mekanisme pencairan dana bantuan tersebut sama dengan belanja bantuan lainnya, yaitu ada pengajuan proposal dari calon penerima bantuan, kemudian ada disposisi dari bupati yang menyetujui dan menentukan besarnya pencairan dana. Penelusuran atas bukti-bukti pertanggungjawaban realisasi belanja tersebut, diketahui bahwa selain digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya sosial sebagaimana tercantum di atas, belanja bantuan ini digunakan juga untuk kegiatan yang sifatnya tidak tentu, 29 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • diantaranya bantuan untuk Instansi Vertikal, dan satuan kerja lain, dengan rincian sebagaiberikut : No Uraian Nilai (Rp) 1 Instansi vertical 74.000.000,00 2 Satuan kerja (SKPD) 123.105.000,00 3 Kegiatan kesenian 54.000.000,00 4 Kegiatan olahraga 9.100.000,00 5 Keagamaan 196.820.000,00 6 Jamaah haji 25.400.000,00 7 Tansportasi Kepala Desa 17.250.000,00 8 Operasional Desa 43.311.000,00 9 Umroh Gratis (pada harian “R”) 25.000.000,00 10 PDAM 38.507.000,00 Jumlah 608.493.000,00Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa realisasi bantuan masalah khusus belum memilikisuatu kriteria yang jelas. Bantuan yang direalisasikan dari anggaran Bantuan sesuaiKebijakan Bupati ini meliputi realisasi bantuan yang seharusnya bisa direalisasikan daribelanja bantuan sosial, meliputi bantuan untuk kegiatan kegamaan, olahraga dan kesenian.Selain itu, realisasi belanja bantuan ini juga digunakan untuk kegiatan Instansi Vertikalmeliputi penggunaan untuk kegiatan pembangunan pos polisi di beberapa kecamatan sebesarRp18.000.000,00, bantuan untuk serah terima jabatan dan operasional pada KodimBengkulu Utara sebesar Rp25.850.000,00, bantuan untuk operasional Sekolah Polisi NegaraBengkulu sebesar Rp25.150.000,00 serta bantuan untuk Polisi Militer sebesarRp5.000.000,00.Hal tersebut tidak sesuai dengan.a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 Ayat (1) yang menyatakan bahwa SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD; danb. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2009 Lampiran II poin (10.b) yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.Hal tersebut mengakibatkan realisasi belanja bantuan penanggulangan masalah khusussesuai kebijakan Bupati tidak mempunyai capaian (outcome) yang jelas .Hal tersebut terjadi karena :a. Disposisi-disposisi Bupati yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk melakukan pengeluaran belanja bantuan meskipun beberapa diantaranya tidak sesuai ketentuan; danb. Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah tidak mempunyai kriteria yang jelas mengenai kegiatan apa saja yang bisa direalisasikan melalui belanja bantuan masalah khusus kebijakan bupati. 30 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Atas permasalahan tersebut Sekretaris Daerah menyatakan bahwa belanja bantuan tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat insidentil dan tidak bisa diasumsikan dalam penyusunan APBD awal. BPK-RI menyarankan kepada Bupati Mukomuko agar menetapkan kriteria dan batasan yang jelas terkait peruntukan bantuan khusus kebijakan Bupati agar tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan-bantuan lain yang memiliki kategori serupa.7. Beberapa partai politik belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebesar Rp93.326.600,00 Pemerintah Kabupaten Mukomuko dalam Tahun Anggaran (TA) 2009 menetapkan anggaran belanja Bantuan Partai Politik sebesar Rp500.000.000,00 dan telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp499.925.000,00 (99,99%). Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 13 partai politik hasil Pemilu Tahun 2004 dan 16 partai politik hasil Pemilu Tahun 2009 yang memperoleh kursi di DPRD dengan bantuan per kursi masing- masing sebesar Rp13.330.000,00 berdasarkan SK Bupati Nomor 22 Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 dan sebesar Rp6.667.000,00 berdasarkan SK Bupati Nomor 344 Tahun 2009 tanggal 27 Oktober 2009. Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban dan konfirmasi dengan pihak Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Sandi (Kantor Kesbangpol Linmas dan Sandi) Kabupaten Mukomuko diketahui sampai dengan pemeriksaan berakhir, sebanyak 2 (dua) partai politik hasil Pemilu Tahun 2004 dan sebanyak 8 (delapan) partai politik hasil Pemilu Tahun 2009 belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko yaitu: Bantuan Keuangan No. Nama Partai Politik Jumlah Kursi yang Diterima (Rp) Hasil Pemilu Tahun 2004 1 PPP 2 26.660.000,00 2 Partai Patriot Pancasila 1 13.330.000,00 Jumlah Hasil Pemilu Tahun 2004 3 39.990.000,00 Hasil Pemilu Tahun 2009 1 Partai Hanura 1 6.667.000,00 2 PBB 1 6.667.000,00 3 Partai Barnas 1 6.667.000,00 4 Partai Patriot 1 6.667.000,00 5 Partai Kedaulatan 1 6.667.000,00 6 Partai Pelopor 1 6.667.000,00 7 Partai PPI 1 6.667.000,00 8 Partai Demokrasi Pembaharuan 1 6.667.000,00 Jumlah Hasil Pemilu Tahun 2009 8 53.336.000,00 Jumlah Total 93.326.600,00 Pemberian Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2009 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 pasal 17 yang menyatakan bahwa Bantuan Keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu tahun 2004 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 sampai dengan 31 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • diresmikannya keanggotaan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009. SedangkanBantuan Keuangan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota hasilPemilu tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilu Tahun 2009.Kepala Kantor Kesbangpol Linmas dan Sandi telah mengeluarkan surat Nomor800/141/E.13/IV/2010 tanggal 27 April 2010, ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik yangdiminta untuk menyampaikan Laporan Keuangan Partai Politik kepada Bupati Mukomukopaling lambat tanggal 30 April 2010.Keadaan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tidak dapat mengontroldan mengevaluasi kewajaran penggunaan Bantuan Keuangan oleh Partai Politik sebesarRp93.326.600,00.Hal ini terjadi karena lemahnya pengendalian dan pengawasan dari Pimpinan Partai Politikdan Pemerintah Daerah dalam penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan belummempedomani ketentuan yang berlaku.Atas permasalahan tersebut Kepala Kantor Kesbangpol, Linmas dan Sandi menyatakanbahwa Satker telah menyampaikan surat perihal Laporan Keuangan Partai Politik dan baruditindaklanjuti oleh enam dari enam belas partai politik.BPK-RI menyarankan kepada Bupati Mukomuko agar mempertimbangkan untuk tidakmemberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebelum menyampaikan laporanpertanggungjawaban penggunaan bantuan sebelumnya. 32 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran II.1 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 s.d TAHUN 2008 Usulan No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status 1 1 2 3 4 5 I LHP atas SPI Dalam 1. Sisa Uang Persediaan BPK-RI merekomendasikan kepada Tindak lanjut per tanggal 3 Maret Kerangka Pemeriksaan (UP) Tahun Anggaran Bupati Mukomuko agar menegur secara 2010 S LKPD Pemkab 2007 Terlambat Disetor tertulis para Kepala Satuan Kerja atas Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Mukomuko TA 2007 oleh Bendahara kelalaian dalam pelaksanaan tugas dan No.520/67/E.8/II/2010 tanggal 10 Pengeluaran Sebesar memerintahkan Kepala Satuan Kerja Februari 2010 yang memerintahkan Rp2.418.999.273,00 untuk memberi teguran secara tertulis kepada Kepala SKPD dilingkungan kepada Bendahara Pengeluaran masing- Kab. Mukomuko masing untuk menyetorkan sisa Uang 1. Agar tidak lalai dalam menjalankan Persediaan ke Kas Daerah tepat waktu. tugas 2. Memberikan teguran tertulis kepada Bendahara Pengeluaran masing- masing agar menyetorkan sisa UP ke kas daerah tepat waktu. Hasil Pembahasan : Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi Status Lama : BD Status Baru : S 2. Pendapatan Daerah BPK-RI merekomendasikan kepada Tindak lanjut per tanggal 3 Maret pada Dinas Pendapatan Bupati Mukomuko agar menegur secara 2010 S Daerah Terlambat tertulis Kepala Dinas Pendapatan dan Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Disetor ke Rekening Kekayaan Daerah untuk meningkatkan No.520/62/E.8/II/2010 tangal 10 Kas Daerah Sebesar pengendalian dan pengawasan dalam Februari 2010 yang memerintahkanBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran II.1 Rp345.283.829,00 pengelolaan pendapatan pada satuan kerja kepada Kepala Dinas Pendapatan dan yang dipimpinnya dan memerintahkan Kekayaan Daerah : Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan 1. Untuk meningkatkan pengendalian Daerah untuk menegur secara tertulis dan pengawasan dalam pengelolaan bendahara penerimaan atas kelalaiannya pendapatan daerah. dalam melaksanakan tugas. 2. Menegur secara tertulis bendahara penerimaan atas kelalaiannya dalam melaksanakan tugas. Hasil Pembahasan : Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Status Lama : BD Status Baru : S 3. Terdapat Rekening BPK-RI merekomendasikan kepada Tindak lanjut per tanggal 3 Maret yang Belum Ditetapkan Bupati Mukomuko agar menerbitkan 2010 S sebagai Rekening Kas Surat Keputusan Bupati Mukomuko yang Ditindaklanjuti dengan Surat Daerah menetapkan rekening nomor 01.02.20299- Keputusan Bupati No.246 Tahun 2009 2 pada Bank Bengkulu sebagai rekening 2010 tanggal 5 Agustus 2009 tentang Kas Daerah dan memberikan teguran Penetapan Rekening Kas Daerah dan tertulis kepada Kepala Badan Pengelola Rekening SKPD di Lingkungan Keuangan dan Kekayaan Daerah dan Pemkab Mukomuko di Bank Bengkulu Kepala Bidang Perbendaharaan atas Cabang Mukomuko. kelalaian dalam pelaksanaan tugas. Hasil Pembahasan : Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Status Lama : BD Status Baru : S 4. Pengklasifikasian BPK-RI merekomendasikan kepada Tindak lanjut per tanggal 3 Maret Belanja Modal Bupati Mukomuko agar: 2010 S Peralatan dan Mesin a. Ditindaklanjuti dengan Surat a. Menegur secara tertulis Tim Panitia Tidak Sesuai Bupati No.520/69/E.8/II/2010BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran II.1 Ketentuan Sebesar Anggaran Eksekutif supaya dalam tanggal 10 Februari 2010 yang Rp1.290.000.000,00 menyusun anggaran mempedomani memerintahkan kepada Tim ketentuan yang berlaku. Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Mukomuko supaya dalam b. Menegur Kepala Bagian Keuangan menyusun Anggaran agar lebih meningkatkan pengawasan mempedomani ketentuan yang dalam pengelolaan Keuangan Daerah. berlaku. Hasil Pembahasan : Tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi. Status Lama : BD Status Baru : S b. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati No.520/70/E.8/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang S memerintahkan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah agar lebih meningkatkan pengawasan dalam pengelolaan Keuangan Daerah : Hasil Pembahasan : Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Status Lama : BD Status Baru : S II LHP atas SPI Dalam 5. Pembukaan rekening BPK-RI merekomendasikan Bupati Tindak lanjut per tanggal Kerangka Pemeriksaan pada BUD dan satuan Mukomuko agar 7 September 2009, antara lain : LKPD Pemkab kerja di Pemerintah a. Belum ditindaklanjuti a. Memerintahkan BUD dan Bendahara Mukomuko TA 2008, Kabupaten Mukomuko b. Belum ditindaklanjuti Pengeluaran/Penerimaan untuk No.04/LK/XVIII.BKL/06/ tidak berdasarkan menutup semua rekening yang sudahBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran II.1 2009 Tanggal 1 Juni 2009 Surat Keputusan tidak digunakan dan diperlukan lagi Tindak lanjut per tanggal 3 Maret Bupati dan memindahkan saldonya ke 2010 RKUD. a. Masih dalam proses untuk BS b. Memerintahkan BUD untuk menutup semua rekening yang menginventarisir ulang seluruh sudah tidak digunakan dan rekening yang masih digunakan dan diperlukan lagi dan memindahkan diperlukan untuk selanjutnya saldonya ke RKUD. diusulkan penetapannya berdasarkan Keputusan Bupati. b. Ditindaklanjuti dengan Surat a. Memerintahkan BUD untuk Keputusan Bupati No.246 Tahun S menginventarisir ulang seluruh 2009 tanggal 5 Agustus 2009 rekening yang masih digunakan dan tentang Penetapan Rekening Kas diperlukan untuk selanjutnya Daerah dan Rekening SKPD di diusulkan penetapannya berdasarkan Lingkungan Pemkab Mukomuko di Bank Bengkulu Cabang Mukomuko. Hasil Pembahasan : Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. a. Status Lama : BD Status Baru : BS b. Status Lama : BD Status Baru : S 6. Kebijakan Pemerintah BPK-RI merekomendasikan Bupati Tindak lanjut per tanggal Kabupaten Mukomuko Mukomuko agar : 7 September 2009, antara lain : melakukan pinjaman a. Memberikan peringatan tertulis a. Belum ditindaklanjuti sebesar kepada Tim Anggaran agar b. Belum ditindaklanjuti Rp673.933.125,00 tidak memperhitungkan secara cermat melalui persetujuan pengalokasian anggaran untuk setiap DPRD kewajiban yang harus dibayar pada Tindak lanjut per tanggal 3 Maret tahun anggaran berikutnya;BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran II.1 b. Meminta pertimbangan dan 2010 BS persetujuan DPRD dalam melakukan a. Ditindaklanjuti dengan Surat pinjaman dengan pihak ketiga Bupati Mukomuko No.520/63/E.8/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang memperingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Mukomuko agar memperhitungkan secara cermat pengalokasian anggaran untuk setiap kewajiban yang harus dibayar pada tahun anggaran berikutnya. Hasil Pembahasan : Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, karena pada APBD TA 2009 Tim Anggaran belum memperhitungkan secara cermat pengalokasian anggaran untuk setiap kewajiban yang harus dibayar. Status Lama : BD Status Baru : BS Tindak lanjut per tanggal 10 Mei 2010 b. Ditindaklanjuti dengan Surat S Pernyataan Bupati Mukomuko tanggal Februari 2010 yang menyatakan bahwa untuk masa yang akan datang akan meminta pertimbangan dan persetujuan DPRD dalam melakukan pinjamanBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran II.1 dengan pihak ketiga. Hasil Pembahasan : Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Status Lama : BD Status Baru : S Keterangan: S : Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi BS : Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi BD : Belum ditindaklanjutiBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran II.2 Belanja Perencanaan dan Pengawasan yang belum diatribusikan pada aset terkaitNo Jenis Aset Jumlah Harga (Rp) Keterangan 1 Buku Umum Lain-lain 1 41.505.000,00 Pengawasan Jln Lubuk Silandak-Jln Mandi Angin 2 Buku Umum Lain-lain 1 14.500.000,00 Pengawasan Pemb. Poskesdes 3 Buku Umum Lain-lain 1 132.770.000,00 Buku 4 Buku Umum Lain-lain 1 35.466.000,00 Pengawasan Kasti Jalan 2 Jalur dan Tempat Parkir Sekwan 5 Buku Umum Lain-lain 1 19.899.000,00 Rehab Jalan Talang Buai 6 Buku Umum Lain-lain 1 22.489.000,00 Pengawasan Jalan Retak Hilir dan Jalan Semundam 7 Buku Umum Lain-lain 1 49.560.000,00 Perencanaan Gedung Dispora PEKERJAAN PERENCANAAN JARINGAN IRIGASI DI SELAGAN SEI8 Buku Umum Lain-lain 1 86.550.000,00 IPUH, DI SEI GADING BESAR, REHAB JL INSPEKSI DI SELAGAN SEI IPUH Perencanaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Talang Beton Saluran Sekuder BP5, Saluran Sekunder Manjuto Kiri ruas BB.4-BB.5, Saluran9 Buku Umum Lain-lain 1 93.750.000,00 Sekunder Manjuto Kiri Ruas BB.5-BB.6, Dranaise Ruas BM.2, Pengamanan Lahan BM.2 Kn ( konstruksi bronjong ), Jalan Inspeksi BP10 Buku Umum Lain-lain 1 61.896.000,00 Pengawasan Rehab irigasi 6 paket Manjunto Kiri11 Buku Umum Lain-lain 1 10.593.000,00 Perencanaan Penimbunan Areal Gedung Setdakab. Mukomuko Perencanaan Fisik, Perencanaan Rehab Box Colver Lb. Sahung, Lb Sanai, Jembatan Air12 1 37.038.000,00 Pertamanan dll Pelokan, Air Rami Perencanaan Fisik,13 1 24.900.000,00 Perencanaan Teknis Penanaman Mangrove Pertamanan dll Perencanaan Fisik,14 1 50.356.000,00 Perencanaan Jln Retak Hilir dan Semundam Pertamanan dll Perencanaan Fisik,15 1 73.575.000,00 Perencanaan Rehab Jalan SP.1 Lubuk Mukti Pertamanan dll Perencanaan Fisik,16 1 68.010.000,00 Perencanaan Rehabilitasi SP.8 Pertamanan dll17 Buku Laporan Lain-lain 1 12.185.000,00 Pengawasan Pembangunan Pasar Induk Kecamatan Pondok Suguh Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi DI Air Manjunto Kiri18 Buku Laporan Lain-lain 1 7.000.000,00 Kabupaten Mukomuko ( BP 2Tg,BP2 Kr Kr, BP 3 Kn,BP 1 Kn.BP 1 Kr dan Bp3 A kr)19 Buku Laporan Lain-lain 1 7.500.000,00 Pengawasan Teknis Pembangunan Kolam UPR Desa Air Rami20 Buku Laporan Lain-lain 2 95.800.000,00 Pengawasan GTK21 Buku Laporan Lain-lain 1 18.250.000,00 Perencanaan Pembangunan Pasar Induk Kecamatan Pondok Suguh22 Buku Laporan Lain-lain 1 22.200.000,00 Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas Pengawasan Pembangunan /Rehabilitasi Gedung SD/SDLB Kabupaten23 Buku Laporan Lain-lain 1 171.567.000,00 Mukomuko Pengawasan Teknis Pembangunan Pagar BBI ,Lab Kesehatan Ikan, Bak24 Buku Laporan Lain-lain 1 52.200.000,00 Penampungan Benih , Bak Penetasan Alami dan Rumah Genset25 Buku Laporan Lain-lain 1 99.940.000,00 Penyusunan RTRW (CV. Duta Survey Raflesia) Pengawasan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha26 Buku Laporan Lain-lain 1 38.762.000,00 Tani Pasca Bencana Alam II Kabupaten Mukomuko ( BM 5 Kr, BPS 10 Kn, BPS 9 Kr, BPS 6 Kn, BPS 6 kn dan BM 2 Kn ) Pengawasan Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Air manjunto27 Buku Laporan Lain-lain 1 6.500.000,00 Kiri Kabupaten Mukomuko ( BLP 1 Kr, BLP 2 M dan BLP 1 B Kr )28 Buku Laporan Lain-lain 1 34.498.000,00 Pengawasan Gedung RSUD PERENCANAAN TEKNIS PEMB PAGAR BBI,LAB KESEHATAN29 Buku Laporan Lain-lain 1 69.668.000,00 IKAN,RUMAH GENSET,BAK PENAMPUNG BENIH,BAK PENETASAN ALAMI30 Buku Laporan Lain-lain 1 19.000.000,00 Perencanaan Teknis Pembangunan Pasar Hewan Ternak31 Buku Laporan Lain-lain 1 21.395.000,00 Pengawasan Kastin Jl. 2 Jalur dan tempat parkir Setwan32 Buku Laporan Lain-lain 1 27.998.000,00 Perencanaan Pemb. Rumah Dinas33 Buku Laporan Lain-lain 1 22.568.000,00 Pengawasan Pembangunan Gedung balai Penyuluhan Pertanian ( BPP)
  • Lampiran II.2No Jenis Aset Jumlah Harga (Rp) Keterangan34 Buku Laporan Lain-lain 1 99.282.000,00 Perencanaan GTK35 Buku Laporan Lain-lain 1 19.800.000,00 Perencanaan Bidang PLA36 Buku Laporan Lain-lain 1 13.750.000,00 PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN PASAR HEWAN MODERN Pengawasan Peningkatan Irigasi DI. Air Manjuto Kiri Kab. Mukomuko37 Buku Laporan Lain-lain 1 6.720.000,00 (BM 1 Kn, BP 4 Kn, BM 6 Kr, BM 7 Kn, dan BM 8 Kn)38 Buku Laporan Lain-lain 1 19.910.000,00 Teknis Penanaman Hutan Mangrove di desa Pasar Sebelah39 Buku Laporan Lain-lain 1 27.254.000,00 Perencanaan GTT40 Buku Laporan Lain-lain 1 49.580.000,00 Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gedung RSUD Lama41 Buku Laporan Lain-lain 1 23.294.000,00 Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha42 Buku Laporan Lain-lain 1 57.510.000,00 tani Pasca Bencana Alam II Pengawasan Jalan Bunga Tanjung, Jalan Jembatan Gantung Air43 Buku Laporan Lain-lain 1 52.750.000,00 Teramang -sinar Laut, Jl. Sidodadi-mekar sari-SD, Jl. SP2 Suka Maju44 Buku Laporan Lain-lain 1 190.602.000,00 Kegiatan Perencanaan Pemb. Gedung SD45 Buku Laporan Lain-lain 1 16.700.000,00 Perencanaan Jalan Usaha Tani (JUT) PENGAWASAN JALAN SP.1 - LUBUK MUKTI DAN JALAN LUBUK46 Buku Laporan Lain-lain 1 54.000.000,00 GEDANG SP.847 Buku Laporan Lain-lain 1 24.000.000,00 Konsultan Perencanaan BPP48 Buku Laporan Lain-lain 1 9.250.000,00 Konsultan Perencanaan Paket III49 Buku Laporan Lain-lain 1 29.262.000,00 Pengawasan Penimbunan Areal Gedung Sekda Kabupaten Mukomuko Pengawasan Rehab Box Culvert Lb. sahung, Lb. Sanai , Jemb, air50 Buku Laporan Lain-lain 1 24.458.000,00 pelokan, air rami51 Buku Laporan Lain-lain 1 9.300.000,00 Konsultan Perencanaan Paket V52 Buku Laporan Lain-lain 1 2.900.000,00 Konsultan Perencanaan RMU53 Buku Laporan Lain-lain 1 9.900.000,00 Konsultan Perencanaan Paket I Pengawas Drainase Trans Bandep - Pondok batu ,BPsS 12 Kanan ,54 Buku Laporan Lain-lain 1 60.885.000,00 Drainase dan Gorong -gorong Sekunder BPS 9 ,Drainase Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Pengawasan Pembangunan Lanjutan Perluasan Gedung Sekretariat55 Buku Laporan Lain-lain 1 74.065.000,00 Daerah Kabupaten Mukomuko56 Buku Laporan Lain-lain 1 9.000.000,00 Konsultan Perencanaan Paket II57 Buku Laporan Lain-lain 1 8.375.000,00 Konsultan Perencanaan Paket IV58 Buku Laporan Lain-lain 1 8.340.000,00 Konsultan Pengawasan Pakat III59 Buku Laporan Lain-lain 1 7.000.000,00 Konsultan Pengawasan Paket V Perencanaan Peningkatan Jalan Bunga Tanjung, Rehab. Jalan jembatan60 Buku Laporan Lain-lain 1 79.035.000,00 gantung Air Teramang Pondok Suguh, Sinar Laut, Sidodadi, Mekar sari- SD, Jalan SP.2 Sukamaju PEKERJAAN PENGAWASAN JEMBATAN TALANG RIO 1 +61 Buku Laporan Lain-lain 1 30.855.000,00 JEMBATAN TALANG RIO II62 Buku Laporan Lain-lain 1 93.087.000,00 PENGAWASAN JALAN PUSAT PEMERINTAHAN - SP.6 PENGAWASAN PEMBANGUNAN JEMBATAN AIR DIKIT UJUNG63 Buku Laporan Lain-lain 1 63.975.000,00 TOLAN64 Buku Laporan Lain-lain 1 97.245.000,00 PENGAWASAN PENINGKATAN BANDAR UDARA (LANJUTAN) PERENCANAAN TRANS BANDEP-PD. BATU, BPS 12 KN, DRAINASE65 Buku Laporan Lain-lain 1 92.000.000,00 & GORONG-GORONG SEKUNDER BPS 9 DRAINASE AIR HITAM KEC. PD. SUGUH PERENCANAAN PEMBANGUNAN JEMBATAN AIR DIKIT UJUNG66 Buku Laporan Lain-lain 1 95.048.000,00 TOLAN PERENCANAAN PEMANTAPAN JL. KORAL TALANG BARU-TALANG67 Buku Laporan Lain-lain 1 44.000.000,00 ARAH, PENGORALAN JL. TANJUNG MEDAN-TANJUNG HARAPAN PERENCANAAN PENINGKATAN JALAN LUBUK SILANDAK, JALAN68 Buku Laporan Lain-lain 1 90.098.000,00 MANDI ANGIN PONDOK BATU PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN KE MASJID RANAH KARYA69 Buku Laporan Lain-lain 1 74.316.000,00 LUBUK PINANG, JALAN CAMBIN, JALAN PUSAT PEMERINTAHAN70 Buku Laporan Lain-lain 1 98.887.000,00 PERENCANAAN SISTEM PENYEDIAAAN AIR MINUM (SPAM)
  • Lampiran II.2No Jenis Aset Jumlah Harga (Rp) Keterangan PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG71 Buku Laporan Lain-lain 1 97.010.000,00 PERGURUAN TINGGI PEKERJAAN PERENCANAAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH72 Buku Laporan Lain-lain 1 64.230.000,00 / AIR MINUM PEKERJAAN PENGAWASAN LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG73 Buku Laporan Lain-lain 1 98.835.000,00 SETWAN PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KANTOR LURAH 374 Buku Laporan Lain-lain 1 49.540.000,00 UNIT PEKERJAAN PENGAWASAN KONSTRUKSI JARINGAN AIR BERSIH /75 Buku Laporan Lain-lain 1 39.627.000,00 AIR MINUM PEKERJAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR76 Buku Laporan Lain-lain 1 32.216.000,00 PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB)77 Buku Laporan Lain-lain 1 29.741.000,00 PEKERJAAN PENGAWASAN MCK DAN SUMUR BOR Pengawasan jalan Semundam - Talang Baru Tembok Penahan Tanah (78 Buku Laporan Lain-lain 1 29.881.000,00 Bronjong ) PJR Lubuk Pinang79 Buku Laporan Lain-lain 1 97.000.000,00 Perencanaan Peningkatan Jalan Pusat Pemerintah - SP6 Perencanaan Rehabilitasi Jalan Talang Buai (pemotongan tebing dan80 Buku Laporan Lain-lain 1 29.780.000,00 pengorolan) Pengawasan Pemelirahaan Jaringan Irigasi D.I selagan Sei Ipuh,rehab81 Buku Laporan Lain-lain 1 56.881.000,00 jalan inspeksi selagan sungai ipuh,rehab bendung irigasi lembah hitam SP.3 air rami82 Buku Laporan Lain-lain 1 59.010.000,00 Perencanaan Peningkatan Jembatan Air Selagan Lubuk Sahung Pengawasan Lanjutan Pembangunan Jembatan Air selagan Lubuk83 Buku Laporan Lain-lain 1 39.550.000,00 Sahung Kab. Mukomuko84 Buku Laporan Lain-lain 1 34.642.000,00 Perencanaan MCK dan Sumur Bor85 Buku Laporan Lain-lain 1 49.610.000,00 Perencanaan Tekhnis Pembangunan Gedung Kantor Dinas Nakertrans Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Pertanian, Kehutanan dan86 Buku Laporan Lain-lain 1 49.005.000,00 Perkebunan87 Buku Laporan Lain-lain 1 49.280.000,00 Perencanaan Kantor Badan Diklat PEKERJAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG PAJAK88 Buku Laporan Lain-lain 1 49.577.000,00 KENDARAAN BERMOTOR (PKB)89 Buku Laporan Lain-lain 1 44.417.000,00 Perencanaan Jalan Semundam, Beronjong PJR90 Buku Laporan Lain-lain 1 45.895.000,00 Perencanaan Jembatan Talang Rio Pengawasan Jalan koral Talang Baru-Talang Arah, Jalan Tanjung91 Buku Laporan Lain-lain 1 27.505.000,00 medan-Tanjung Harapan Pengawasan Peningkatan Jalan Ke Mesjid Ranah Karya Lubuk Pinang,92 Buku Laporan Lain-lain 1 49.313.000,00 Jalan Cambin, Jalan Pusat Perkantoran93 Buku Laporan Lain-lain 1 45.507.000,00 Pengawasan Jalan Sp. 8- Perambah Hutan Jumlah 4.484.373.000,00
  • Lampiran II.3 Belanja Modal Rehabilitasi yang belum diatribusikan pada aset terkaitNo Jenis Aset Jumlah Harga (Rp) Keterangan 1 Bangunan Gedung Kantor Lain-lain 1 45.225.000,00 Pemeliharaan Gedung Tempat Kerja RSUD Mukomuko 2 Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium 1 179.194.000,00 Rehab Berat Pustu Sungai Ipuh 3 Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium 1 175.620.000,00 Rehab Berat Pustu Tanjung Jaya 4 Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium 1 175.625.000,00 Rehab Berat Pustu Air Dikit 5 Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium 1 181.828.000,00 Rehab Berat Pustu Talang Arah 6 Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium 1 175.765.000,00 Rehab Berat Pustu Sumber Makmur SP.8 7 Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium 1 162.502.000,00 Rehab Berat Pustu Air Hitam 8 Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium 1 175.096.000,00 Rehab Berat Pustu Pondok Tengah 9 Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium 1 405.675.000,00 Rehab Berat PKM Rawat Jalan Mukomuko10 Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium 1 380.799.000,00 Rehab Berat PKM Rawat Jalan Penarik11 Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium 1 303.121.000,00 Rehab Berat PKM Rawat Jalan Pondok Suguh12 Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium 1 122.437.000,00 Rehabilitasi Berat Rumah Dinas Paramedis13 Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium 1 324.397.000,00 Rehabilitasi Berat Puskesmas rawat Jalan Bantal14 Bangunan Klinik/Puskesmas/Laboratorium 1 174.422.000,00 Rehab Berat Pustu Bumi Mulya15 Rumah Negara Golongan III Type B Permanen 1 102.020.000,00 Rehabilitasi Berat Rumah Dinas ParaMedis Puskesmas Ipuh16 Rumah Negara Golongan III Lain-lain 1 118.937.000,00 Rehab Berat Rumdin Lubuk Pinang17 Rumah Negara Golongan III Lain-lain 1 138.000.000,00 Rehab Berat Rumah Dinas Air Manjunto18 Rumah Negara Golongan III Lain-lain 1 123.000.000,00 Rehabilitasi Berat Rumah Dinas ParaMedis Puskesmas19 Jalan Kabupaten Lain-lain 1 534.016.000,00 rehabilitasi Jalan Inspeksi BP.7 - BDB.2 M Desa Pauh Terenja20 Jalan Desa 1 127.140.000,00 Rehabilitasi Jalan SP.IV Tanah Rekah21 Jalan Desa 1 377.990.000,00 Rehab Jalan Inspeksi di Selagan Sunagai Ipuh22 Jalan Desa 1 1.158.000.000,00 Rehab Jalan Semundam-Talang Baru23 Jalan Desa 1 878.607.000,00 Rehabilitasi Jalan SP 1 Lubuk Mukti24 Jalan Desa Lain-lain 1 978.125.000,00 Rehab Jalan Talang Buai Rehab Jalan Jembatan Gantung Air Teramang Pondok Suguh-Sinar25 Jalan Desa Lain-lain 1 823.000.000,00 Laut26 Jembatan kayu desa 1 93.217.000,00 Rehabilitasi Jembatan SP. I _Sinar jaya manjuto27 Jembatan Desa Lain-lain 1 89.500.000,00 Rehab Jembatan Air Buluh-SP I Air Rami Paket 128 Jembatan Desa Lain-lain 1 44.670.000,00 Rehabilitasi Jembatan Selagan Raya29 Jembatan Desa Lain-lain 1 99.242.000,00 Rehab Jembatan Air Buluh-SP I Air Rami Paket 230 Jembatan Desa Lain-lain 1 89.339.000,00 Rehab Jembatan Air Buluh-SP I Air Rami Paket 331 Jembatan Desa Lain-lain 1 484.000.000,00 Perbaikan Jembatan Talang Rio32 Jembatan Desa Lain-lain 1 997.359.000,00 Perbaikan Jembatan Talang Rio I33 Jembatan Desa Lain-lain 1 1.908.883.000,00 Peningkatan Jembatan Air Selagan Lubuk Sahung34 Jembatan Desa Lain-lain 1 89.589.000,00 Pehabilitasi Jembatan Air Buluh SP.i Air Rami Paket 435 Jembatan Desa Lain-lain 1 65.158.000,00 Rehab Jembatan Air Buluh SP.I Air RAmi PAket 636 Jembatan Desa Lain-lain 1 74.707.000,00 Rehab Jembatan Air Buluh-SP I Air Rami Paket 537 Jembatan Desa Lain-lain 1 40.000.000,00 Rehab Jembatan Pondok Batu38 Jembatan Desa Lain-lain 1 223.900.000,00 Rehabilitasi Jembatan Sungai Betung39 Bangunan Pengambilan Irigasi Lain-lain 1 64.216.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi BP 8 Kiri Tengah40 Saluran Induk 1 104.860.000,00 Rehab Bendung Irigasi Tanjung Kejai41 Saluran Induk 1 76.073.000,00 Peningkatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi BM 8 Kn42 Saluran Sublesi 1 59.606.000,00 Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi BP 1 Kn43 Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain 1 96.000.000,00 Peningkatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi BP3 A Kiri44 Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain 1 766.859.000,00 Rehab Jaringan Irigasi Manjunto Kiri Pekerjaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Tingkat Usaha Tani45 Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain 1 264.493.000,00 /Pengairan Lainnya BM 2 A Kanan46 Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain 1 76.930.000,00 Peningkatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi BP 4 Kiri47 Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain 1 235.513.550,00 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi D.I Teramang Jaya Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani /48 Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain 1 445.147.000,00 Pengairan Lainya BPS 6 Kanan Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Paket V49 Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain 1 48.999.900,00 Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi BDB 1 Kiri Melaksanakan Pekerjaan Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi50 Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain 1 71.790.000,00 BP 6 Kiri51 Bangunan Pembawa Irigasi Lain-lain 1 96.331.000,00 Peningkatan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi BP 7 Kanan Kiri Tengah52 Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain 1 797.133.000,00 Rehab Jaringan Irigasi Selagan Sungai Ipuh53 Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain 1 97.712.000,00 Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Irigasi BP 7 Kanan54 Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain 1 49.000.000,00 Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Irigasi BP 8 KN55 Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain 1 168.600.000,00 Rehab Bendung irigasi Lembah Hitam SP.3 Air Rami56 Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain 1 93.923.000,00 Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi BP 3 KN57 Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain 1 109.000.000,00 Rehab Jaringan Irigasi Air Dikit Kecil58 Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain 1 65.048.000,00 Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Irigasi BLP 1B Kr
  • Lampiran II.3No Jenis Aset Jumlah Harga (Rp) Keterangan pekerjaan Rehab Jaringan Irigasi BB 2 Kn Kn ( Paket V DI Manjunto59 Bangunan Pengaman Irigasi Lain-lain 1 84.166.000,00 Kiri )60 Bangunan Box Tersiar 1 282.172.000,00 Rehabilitasi BOX culvert Lubuk Sahung Teras Terunjam61 Bangunan Box Tersiar 1 264.180.000,00 Rehab Box Culvert Lubuk Sanai 262 Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain 1 91.698.750,00 Rehabilitasi Irigasi Air Selagan (anggaran Setdakab)63 Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain 1 96.600.000,00 Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi BP 10 A Kr64 Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain 1 93.475.000,00 Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan Irigasi BM 7 Kanan65 Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain 1 299.062.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani BPS 9 Kanan66 Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain 1 69.443.000,00 Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi BLP 1 Kr67 Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain 1 60.812.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi BP 2 Kiri Tengah68 Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain 1 54.300.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi BP 3 Kiri _ Kiri69 Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain 1 92.270.000,00 Peningkatan /Rehabilitasi Jaringan irigasi BP 7 Kn Kr rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan Irigasi Tingkat Usaha tani/Pengairan70 Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain 1 244.599.000,00 Lainya BPS 10 Kanan71 Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-lain 1 96.084.000,00 Irigasi Paket III ( BP 7 Kr)72 Saluran Drainase 1 147.225.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN DRAINASE RUAS BM. 273 Bangunan Jembatan 1 98.345.250,00 pEMELIHARAAN jEMBATAN74 Bangunan Jembatan 1 45.895.000,00 Rehabilitasi Jembatan Talang Rio I talang Rio 2 Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani / Pengairan75 Jaringan Pembawa Lain-lain 1 242.100.000,00 Lainnya BP 5 Kanan CTA Pekerjaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha76 Jaringan Pembawa Lain-lain 1 248.584.000,00 Tani / Pengairan Lainnya BP 6 Kanan Jumlah 19.038.350.450,00
  • Lampiran II.4 Daftar aset tetap yang tidak ada rinciannya*No Jenis Barang Spesifikasi Barang Jumlah Nilai Keterangan 1 Angkutan Barang Lain-lain - 1 493.834.000,00 alat bengkel dan alat ukur 2 Perkakas Bengkel Lain-lain Generator 17 1.359.150.000,00 Pengadaan Generator 3 Alat Laboratorium Lain-lain - 1 29.750.000,00 alat laboratorium 4 Alat Laboratorium Lain-lain - 1 822.514.000,00 Pengadaan alat laboratorium Puskesmas 5 Kursi Biasa - 1 141.662.000,00 Pengadaan Kursi Rapat-Kursi Kerja 6 Personal Komputer Lain-lain - 1 110.660.000,00 Pengadaan Komputer 7 Personal Komputer Lain-lain - 8 53.676.000,00 Pengadaan Komputer PC, Laptop dan Kelengkapannya Bagian Hukum 11 Meja Kerja Pejabat Lain-lain - 1 77.775.000,00 Pengadaan Meja Jumlah 3.089.021.000,00* tidak termasuk aset yang ada dalam kondisi di lampiran II.2 dan II.3
  • Lampiran II.5 PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN DANA BERGULIR PROGRAM APBD TAHUN 2006 DAN 2007 BAGI KOPERASI, KELOMPOK PENGUSAHA KECIL/PEDAGANG KECIL DAN USAHA KECIL MIKRO PER 31 DESEMBER 2010 PIUTANG MACET PIUTANG KURANG LANCAR PIUTANG LANCAR Saldo Angsuran Akhir Tahun 2009NO KELOMPOK USAHA ALAMAT ALOKASI DANA Selisih keterangan POKOK BUNGA 5% POKOK BUNGA 5% POKOK BUNGA 5% POKOK BUNGA 5%I TAHUN 2006I.1. KOPERASI1 Bangun Jaya Ds. Lubuk Mukti 500.000.000,00 - 145.900.000,00 26.404.600,00 - - 74.100.000,00 90.000,00 51.563.799,00 Rp228.436.201,00 dikorupsi2 Tani Mandiri Utama Kel. Ps. Mukomuko 415.000.000,00 - - - - 331.200.000,00 27.651.200,00 83.800.000,00 1.800.000,00 -3 Jaya Bersama Dusun II Penarik Bkt. Damri 98.000.000,00 - - - - 16.800.000,00 11.174.700,00 81.200.000,00 1.365.000,00 -4 Jaya Bahari Pantai Indah,Koto Jaya 75.000.000,00 68.300.000,00 10.284.400,00 - - - - 6.700.000,00 - -5 Karya Tani Ds. Lubuk Mukti 75.000.000,00 - - - - - 3.162.400,00 75.000.000,00 3.500.000,00 - Lunas6 Mitra Tani Ds. Lubuk Pinang 75.000.000,00 68.400.000,00 9.911.100,00 6.600.000,00 - - Jumlah koperasi 1.238.000.000,00 136.700.000,00 20.195.500,00 145.900.000,00 26.404.600,00 348.000.000,00 41.988.300,00 327.400.000,00 6.755.000,00 51.563.799,00I.2. Kelompok UKM Tahun 20061 Usaha Bersama Ds. Tanah Rekah 7.500.000,00 - - 3.350.000,00 600.000,00 - - 4.150.000,00 25.000,00 -2 Usaha Bersama Ds. Pondok Makmur 7.500.000,00 - - - - - 280.000,00 7.500.000,00 10.000,00 -3 Usaha Melati Ds. Lubuk Mukti 7.500.000,00 - - - - 150.000,00 70.000,00 7.350.000,00 30.000,00 -4 KUB Gotong Royong Ds. Manjuto Jaya 7.500.000,00 - - 1.520.000,00 250.000,00 - - 5.980.000,00 - -5 Usaha Pedagang Kecil Pasar Mukomuko 7.500.000,00 - - 5.267.000,00 750.000,00 - - 2.233.000,00 - -6 Tani Hasil (Rahayu) Ds. Mekar Sari 7.500.000,00 - - - - 150.000,00 270.000,00 7.350.000,00 - -7 Usaha Borkat Saiyo Ds. Sunga Jerinjing 7.500.000,00 - - 2.300.000,00 248.000,00 - - 5.200.000,00 502.000,00 -8 Makmur Jaya Ds. Retak Mudik 7.500.000,00 - - 2.350.000,00 550.000,00 - - 5.150.000,00 - -9 Usaha Maju Jaya Ds. Tunggal Jaya 7.500.000,00 - - - - - 320.000,00 7.500.000,00 - -10 Maju Jaya Ds. Lubuk Gedang 7.500.000,00 - - 2.300.000,00 710.000,00 - - 1.275.100,00 - 3.924.900,00 Tidak Lancar11 Simpan Pinjam Sejahtera Ds. Bumi Mulya 7.500.000,00 6.786.900,00 750.000,00 - - - - 713.100,00 - -12 Bangun Sari Ds. Pondok Makmur 7.500.000,00 - - - - 1.825.250,00 70.000,00 5.674.750,00 40.000,00 -13 Dagang Keliling Ds. Ujung Padang 7.500.000,00 - - 4.605.100,00 750.000,00 - - 2.894.900,00 - -14 Usaha Makmur Bersama Ds. Surian Bungkal 7.500.000,00 6.548.400,00 720.000,00 - - - - 951.600,00 30.000,00 -15 UED-SP Tri Sepakat Ds. Gajah Mati 7.500.000,00 6.838.400,00 750.000,00 - - - - 661.600,00 - -16 Mekar Sari Ds. Bukit Makmur 7.500.000,00 7.500.000,00 750.000,00 - - - - - - -17 Kelompok Usaha Bersama Ds. Air Hitam 7.500.000,00 - - 3.534.200,00 350.000,00 - - 3.965.800,00 - -18 Kata sepakat Ds. Suka Pindah 7.500.000,00 - - 5.284.800,00 620.000,00 - - 2.215.200,00 - -19 Usaha Dagang Ds. Air Dikit 7.500.000,00 - - - - 410.000,00 250.000,00 7.090.000,00 100.000,00 -20 Kata sepakat Ds. Lubuk Sanai 7.500.000,00 7.479.000,00 750.000,00 - - - - 21.000,00 - -21 Maju Bersama Ds. Serambi Baru 7.500.000,00 6.201.200,00 690.000,00 - 1.298.800,00 - -22 Usaha Berkat Yakin Ds. Sungai Ipuh 7.500.000,00 6.960.000,00 - - 540.000,00 - -23 Pedagang Manisan Ds. Tunggang 7.500.000,00 2.500.000,00 490.000,00 - 5.000.000,00 - -24 Usaha Bougenvile Kel. Pasar Mukomuko 7.500.000,00 4.739.200,00 690.000,00 - 2.760.800,00 - -25 Usaha Sejahtera Ds. Arah Tiga 7.500.000,00 7.120.600,00 750.000,00 - 379.400,00 - -26 Usaha Bersama Ds. Selagan Raya 7.500.000,00 - - 4.623.200,00 656.250,00 - 2.876.800,00 - -27 Harapan Maju Ds. Pauh Terenja 7.500.000,00 - - 6.198.650,00 690.000,00 - 1.301.350,00 - -28 Bina Warga Ds. Pondok Tengah 7.500.000,00 7.500.000,00 650.000,00 - - - - - - -29 UP2K Saroja Ds. Manunggal Jaya 7.500.000,00 - - - - 7.500.000,00 - -30 Tani Tanjung Harapan Ds. Tanjung Harapan 7.500.000,00 - - 3.648.800,00 400.000,00 - 3.851.200,00 - -31 Bina Karya Ds. Sumber Makmur 7.500.000,00 6.239.300,00 418.000,00 - - - 1.260.700,00 302.000,00 -32 Maju Bersama Jaya Ds. Pondok Batu 7.500.000,00 - - - - 2.010.000,00 500.000,00 5.490.000,00 - -33 Kelompok Mekar Sari Ds. Sari Bulan 7.500.000,00 - - - - 1.050.000,00 410.000,00 6.450.000,00 - -34 Maju Bersama Ds. Retak Ilir 7.500.000,00 - - 2.070.000,00 280.000,00 - 5.430.000,00 - -35 Serba Usaha Ds. Pondok Suguh 7.500.000,00 6.800.000,00 750.000,00 - - 700.000,00 - -36 Usaha Murni Padang Gading Dsn.II 7.500.000,00 - - 1.300.000,00 - - 6.200.000,00 92.000,00 -37 Sumber Rejeki Ds. Tanjung Mulya 7.500.000,00 - - - 110.000,00 - 7.390.000,00 400.000,00 -38 Usaha Jasa Ibu Ds. Setia Budi 7.500.000,00 - - 4.275.000,00 750.000,00 - 3.225.000,00 - -39 Simpan Pinjam Mulya Abadi Ds. Rawa Mulya 7.500.000,00 - - 3.977.100,00 690.000,00 - 3.522.900,00 - -40 Bina Mandiri Ds. Air Bikuk 7.500.000,00 - - - - - - 7.500.000,00 - -41 Harapan Kita DSn. Baru Pelokan 7.500.000,00 6.260.000,00 750.000,00 - - - - 1.240.000,00 - -42 Usaha Sepakat Ds. Pondok Lunang 7.500.000,00 - - - - - - 7.700.000,00 - (200.000,00)43 Usaha Dagang Nangalo Dsn. Nanggalo 7.500.000,00 7.479.000,00 750.000,00 - - - - 21.000,00 - -44 Bakal Kawang Ds. Lalang Luas 7.500.000,00 - - 4.040.400,00 500.000,00 - - 3.459.600,00 - -45 Ke. Petani Ds. Air Berau 7.500.000,00 - - - - 2.350.000,00 270.000,00 5.150.000,00 - -46 Usaha Mandiri Ds. Pasar Sebelah 7.500.000,00 - - 550.000,00 250.000,00 - - 6.950.000,00 - -47 UD. Harapan Makmur Ds. Pasar Bantal 7.500.000,00 - - 3.980.000,00 660.000,00 - - 3.520.000,00 - -48 Usaha Bersama Mandiri Ds. Tirta Makmur 7.500.000,00 - - 1.150.000,00 690.000,00 - - 6.350.000,00 - - - Jumlah Kelompok UKM 360.000.000,00 89.712.800,00 8.478.000,00 73.563.450,00 11.574.250,00 8.055.250,00 2.440.000,00 184.943.600,00 1.531.000,00 3.724.900,00I.3. Pelaku UKM 20061 Dadang Kurniawan Ds. Ujung Padang 15.000.000,00 15.000.000,00 2.250.000,00 - - - - - - -2 Fitiani, SE Ds. Kampung Dalam 15.000.000,00 15.000.000,00 2.250.000,00 - - - - - - -3 Amrozi, SE Kel. PS. Mukomuko 15.000.000,00 14.200.000,00 2.054.100,00 - - - - 800.000,00 80.000,00 -4 Aidil Fitri Ds. Ujung Padang 15.000.000,00 - - 13.300.000,00 1.067.400,00 - - 1.700.000,00 - -5 abu Jamin Ds. Ujung Padang 15.000.000,00 - - 12.887.400,00 1.737.900,00 - - 2.112.600,00 - -6 Yuzirman Ds. Penarik 15.000.000,00 12.970.000,00 2.250.000,00 - - - - 2.030.000,00 - -7 Rismandi Ds. Pasar Bantal 15.000.000,00 - - 11.950.000,00 2.200.000,00 - - 3.050.000,00 - -
  • Lampiran II.5 PIUTANG MACET PIUTANG KURANG LANCAR PIUTANG LANCAR Saldo Angsuran Akhir Tahun 2009NO KELOMPOK USAHA ALAMAT ALOKASI DANA Selisih keterangan POKOK BUNGA 5% POKOK BUNGA 5% POKOK BUNGA 5% POKOK BUNGA 5%8 Widya astuti ds. Pondok Baru 15.000.000,00 - - 12.410.000,00 1.550.100,00 - - 2.590.000,00 - -9 Ampera Ds. Bandar Ratu 15.000.000,00 15.000.000,00 2.250.000,00 - - - - - - -10 Amri Ds. Koto Jaya 15.000.000,00 15.000.000,00 2.250.000,00 - - - - - - -11 Nur Afni Ds. Ujung Padang 7.500.000,00 7.500.000,00 562.500,00 - - - - - - -12 Nuraida Ds. Ujung Padang 7.500.000,00 - - 2.200.000,00 273.500,00 - - 5.300.000,00 - -13 Jumadi Ds. Arah Tiga 7.500.000,00 - - 2.400.000,00 - - - 5.100.000,00 - -14 Zanuir Ds. Pauh Ternja 7.500.000,00 2.200.000,00 562.500,00 - - - - 5.300.000,00 - -15 Gimin Ds. Selagan Raya 7.500.000,00 - - 4.900.000,00 313.200,00 - - 2.600.000,00 - -16 Junaidi Ds. Ujung Padang 7.500.000,00 - - 3.300.000,00 562.500,00 - - 4.200.000,00 - -17 Harefa, SE Ds. Medan Jaya MMS 7.500.000,00 7.500.000,00 562.500,00 - - - - - - -18 Kabri Ds. Medan Jaya MMS 7.500.000,00 7.500.000,00 562.500,00 - - - - - - -19 Zainal Tanjung Ds. LP 7.500.000,00 7.500.000,00 562.500,00 - - - - - - -20 Gunawan Ds. Selagan Jaya MMU 7.500.000,00 7.500.000,00 562.500,00 - - - - - - - - Jumlah Pelaku UKM 225.000.000,00 126.870.000,00 16.679.100,00 63.347.400,00 7.704.600,00 - - 34.782.600,00 80.000,00 - Jumlah Total Tahun 2006 1.823.000.000,00 353.282.800,00 45.352.600,00 282.810.850,00 45.683.450,00 356.055.250,00 44.428.300,00 547.126.200,00 8.366.000,00 55.288.699,00 -II TAHUN 2007 -II.1. KOPERASI -1 Selagan Abadi Kel. Bandar Ratu 50.000.000,00 32.133.600,00 7.500.000,00 - - - - - - 17.866.400,002 Bhinneka Kel. Koto Jaya 50.000.000,00 - - - - - 4.358.250,00 34.300.000,00 - 15.700.000,00 Jumlah Koperasi 100.000.000,00 32.133.600,00 7.500.000,00 - - - 4.358.250,00 34.300.000,00 - 33.566.400,00II.2. Kelompok UKM 20071 Opi Tunas Harapan Ds. Tanjung Harapan 10.000.000,00 4.951.600,00 959.200,00 3.050.000,00 - 1.998.400,002 Opi Maju Jaya Ds. Pulau Baru MMS 10.000.000,00 5.667.800,00 708.900,00 2.333.800,00 - 1.998.400,003 Opi Mitra Usaha Ds. Medan Jaya 10.000.000,00 3.901.600,00 708.900,00 4.100.000,00 - 1.998.400,004 Opi Sumber Makmur Ds. Pulau Baru MMS 10.000.000,00 7.333.600,00 917.600,00 668.000,00 - 1.998.400,005 Opi Karya Maju Ds. Tanjung Harapan 10.000.000,00 5.663.600,00 875.900,00 2.338.000,00 - 1.998.400,006 Opi Jadup Ds. Medan Jaya 10.000.000,00 6.999.600,00 876.000,00 1.002.000,00 - 1.998.400,007 Opi Mina Ikhlas Ds. Medan Jaya 10.000.000,00 151.600,00 876.000,00 7.850.000,00 - 1.998.400,008 Usaha Tani Bersama Ds. Nenggalo 10.000.000,00 6.668.000,00 876.000,00 - - 1.333.600,00 - 1.998.400,009 Suka Maju Ds. Pasar Bantal 10.000.000,00 4.601.600,00 1.000.800,00 3.400.000,00 - 1.998.400,0010 Tunas Muda Ds. Pasar Bantal 10.000.000,00 2.401.600,00 1.000.800,00 5.600.000,00 - 1.998.400,0011 Tunas Harapan Ds. Pasar Bantal 10.000.000,00 3.401.600,00 1.000.800,00 4.600.000,00 - 1.998.400,0012 Bantal Jaya Ds. Pasar Bantal 10.000.000,00 5.876.600,00 1.000.800,00 2.125.000,00 - 1.998.400,0013 Citra Mandiri Ds. Pasar Bantal 10.000.000,00 3.601.600,00 1.000.800,00 4.400.000,00 - 1.998.400,0014 Mitra Bersama Ds. Pasar Bantal 10.000.000,00 2.101.600,00 1.000.800,00 5.900.000,00 - 1.998.400,0015 Hidup Baru Ds. Pasar Bantal 10.000.000,00 3.901.600,00 1.000.800,00 4.100.000,00 - 1.998.400,0016 Rajawali Indah Ds. Pasar Bantal 10.000.000,00 3.451.600,00 1.000.800,00 4.550.000,00 - 1.998.400,0017 Lembak Delapan Ds. Pauh Terenja 10.000.000,00 - 792.800,00 8.200.000,00 - 1.800.000,0018 Harapan Maju Ds. Talang Arah 10.000.000,00 7.793.300,00 1.000.800,00 208.300,00 - 1.998.400,0019 Usaha Tamu Victoria Ds. Pasar Sebelah 10.000.000,00 6.665.600,00 834.400,00 1.336.000,00 - 1.998.400,0020 Koperasi Muawanah Ds. Agung Jaya 10.000.000,00 - 834.400,00 8.400.000,00 - 1.600.000,0021 Mawar Kel. Bandar Ratu 10.000.000,00 5.663.600,00 876.000,00 2.338.000,00 - 1.998.400,0022 Losiba Kel. Koto Jaya 10.000.000,00 7.401.600,00 917.600,00 600.000,00 - 1.998.400,0023 Pedagang Ikan Kel. Pasar Mukomuko 10.000.000,00 5.997.600,00 834.400,00 2.004.000,00 - 1.998.400,0024 Pian Tokung Kel. Pasar Mukomuko 10.000.000,00 501.600,00 834.400,00 7.500.000,00 - 1.998.400,0025 Vinishing Vorniture Ds. Ujung Padang 10.000.000,00 8.001.600,00 1.000.800,00 - - 1.998.400,0026 Tani Sejahtera Ds. Ujung Padang 10.000.000,00 4.081.600,00 834.400,00 3.920.000,00 - 1.998.400,0027 Usaha Makmur Kec. TT 10.000.000,00 - - 10.000.000,0028 Jaya Bersama Kel. Bandar Ratu 10.000.000,00 8.001.600,00 1.000.800,00 - - 1.998.400,0029 Melur Ds. Ujung Padang 10.000.000,00 7.251.600,00 1.000.800,00 750.000,00 - 1.998.400,00 Jumlah Kelompok UKM 290.000.000,00 38.449.700,00 4.920.800,00 64.173.200,00 9.760.000,00 29.412.000,00 10.885.700,00 92.606.700,00 - 65.358.400,00 - -
  • Lampiran II.5 PIUTANG MACET PIUTANG KURANG LANCAR PIUTANG LANCAR Saldo Angsuran Akhir Tahun 2009NO KELOMPOK USAHA ALAMAT ALOKASI DANA Selisih keterangan POKOK BUNGA 5% POKOK BUNGA 5% POKOK BUNGA 5% POKOK BUNGA 5%II.3. Pelaku UKM 2007 -1 Rasidin Kel. Bandar Ratu 5.000.000,00 4.166.600,00 312.900,00 833.400,00 - -2 Afri Zulpan Ps. Mukomuko 5.000.000,00 4.166.600,00 312.900,00 833.400,00 - -3 Tukul Heriyadi Ds. Lubuk Sanai 5.000.000,00 5.000.000,00 375.700,00 - - -4 Fitriyadi Ds. Kampung Dalam 5.000.000,00 5.000.000,00 375.700,00 - - -5 Kasran Ds. Air Dikit 5.000.000,00 4.722.200,00 375.300,00 277.800,00 - -6 Kumiati Ds. Pantai Indah 5.000.000,00 2.770.000,00 271.300,00 2.230.000,00 - -7 Nasrun Kel. Pasar Mukomuko 5.000.000,00 - 312.900,00 5.000.000,00 - -8 Suhardi Kel. Pasar Mukomuko 5.000.000,00 5.000.000,00 375.700,00 - - -9 Wahidin Ds. Ujung Padang 5.000.000,00 4.444.400,00 375.300,00 555.600,00 - -10 Julian Syahputra Ds. Ujung Padang 5.000.000,00 3.333.200,00 292.100,00 1.666.800,00 - -11 Saidina Ali Kel. Pasar Mukomuko 5.000.000,00 5.000.000,00 375.700,00 - - -12 Hartati Kel. Bandar Ratu 5.000.000,00 3.360.000,00 333.700,00 1.640.000,00 - -13 Yasmo Ds. Ujung Padang 5.000.000,00 5.000.000,00 375.300,00 278.000,00 - (278.000,00)14 Sutrisno Kel. Bandar Ratu 5.000.000,00 - 375.300,00 5.000.000,00 - -15 Nasril Kel. Bandar Ratu 5.000.000,00 4.701.400,00 375.300,00 298.600,00 - -16 Rivaldi Ds. Pondok Baru 5.000.000,00 3.333.200,00 271.300,00 1.666.800,00 - -17 Rosda Juwita Kel. Bandar Ratu 5.000.000,00 5.000.000,00 375.700,00 555.600,00 - (555.600,00)18 Marni Kel. Pasar Mukomuko 5.000.000,00 5.000.000,00 375.700,00 - - -19 Samsiah Kel. Bandar Ratu 5.000.000,00 2.200.000,00 250.500,00 2.800.000,00 - -20 Erma Yusmaneli Ds. Ujung Padang 5.000.000,00 5.000.000,00 375.700,00 - - -21 Juslaini Ds. Ujung Padang 5.000.000,00 3.611.000,00 312.900,00 1.389.000,00 - -22 N. Holis Novendra Kel. Koto Jaya 5.000.000,00 5.000.000,00 375.700,00 - - -23 Julneti Ds. Ujung Padang 5.000.000,00 - 271.300,00 5.000.000,00 - -24 Emi Harmedi Kel. Koto Jaya 5.000.000,00 4.166.000,00 312.900,00 833.400,00 - 600,0025 Arni Fitriani Kel. Pasar Mukomuko 5.000.000,00 2.500.000,00 333.700,00 2.500.000,00 - -26 Gerhanaini Pantai Indah 5.000.000,00 - 271.300,00 5.000.000,00 - -27 Nasril M Pauh Ternja 5.000.000,00 5.000.000,00 375.700,00 - - - -28 M. Johani Koto Jaya 5.000.000,00 5.000.000,00 375.700,00 - - -29 Mul Amin Ds. Ujung Padang 5.000.000,00 4.166.000,00 312.900,00 833.400,00 - 600,0030 Aswai Saputra Ds. Lubuk Sanai 5.000.000,00 4.722.000,00 167.300,00 277.800,00 - 200,0031 Ali Mudin Ds. Ujung Padang 10.000.000,00 8.001.600,00 1.000.800,00 - - 1.998.400,0032 Joni Ds. Ujung Padang 10.000.000,00 8.001.600,00 1.000.800,00 - - 1.998.400,0033 Nurafni Diana Kel. Pasar Mukomuko 10.000.000,00 8.001.600,00 1.000.800,00 - - 1.998.400,0034 Hendi Kusnyanto Ds. Pasar Bantal 10.000.000,00 7.001.100,00 876.000,00 1.000.500,00 - 1.998.400,0035 Amanianti Ds. Ujung Padang 10.000.000,00 7.333.600,00 876.000,00 668.000,00 - 1.998.400,0036 Sri Mardiani Ds. Ujung Padang 10.000.000,00 5.997.600,00 834.400,00 2.004.000,00 - 1.998.400,0037 Syahril Kel. Pasar Mukomuko 10.000.000,00 7.667.600,00 959.200,00 334.000,00 - 1.998.400,0038 Marlian Kel. Bandar Ratu 10.000.000,00 6.331.600,00 834.300,00 1.670.000,00 - 1.998.400,0039 Jusmawati Kel. Bandar Ratu 10.000.000,00 7.333.600,00 959.200,00 668.000,00 - 1.998.400,0040 zalni penarik 10.000.000,00 8.001.600,00 1.000.800,00 - - 1.998.400,0041 Abusnan Pasar Mukomuko 10.000.000,00 6.665.600,00 917.600,00 1.336.000,00 - 1.998.400,0042 Yilianti Kalik Ujung Padang 10.000.000,00 8.001.600,00 1.000.800,00 - - 1.998.400,0043 Firman syah pantai Indah 10.000.000,00 8.001.600,00 1.000.800,00 - - 1.998.400,0044 Adek Erfina Koto Jaya 10.000.000,00 8.001.600,00 1.000.800,00 - - 1.998.400,0045 Syahril B Pasar Mukomuko 10.000.000,00 7.051.600,00 875.900,00 950.000,00 - 1.998.400,0046 Meri Putriani Bandar Ratu 10.000.000,00 6.691.600,00 834.400,00 1.310.000,00 - 1.998.400,0047 Kasmi wati Ujung Padang 10.000.000,00 4.581.600,00 834.400,00 3.420.000,00 - 1.998.400,0048 Firman Dani Bandar Ratu 10.000.000,00 7.333.600,00 917.600,00 668.000,00 - 1.998.400,0049 Ahmad Yul Ujung Padang 10.000.000,00 7.333.600,00 917.600,00 668.000,00 - 1.998.400,0050 Rosmi Juwita Bandar Ratu 10.000.000,00 4.271.600,00 834.400,00 3.730.000,00 - 1.998.400,0051 Z. Aripin pantai Indah 10.000.000,00 5.997.600,00 834.400,00 2.004.000,00 - 1.998.400,0052 Mas wardi Pasar Mukomuko 10.000.000,00 4.951.600,00 834.400,00 3.050.000,00 - 1.998.400,0053 Isamani Ujung Padang 10.000.000,00 8.001.500,00 1.000.800,00 - - 1.998.500,0054 Novi Heriyanti Bandar Ratu 10.000.000,00 4.601.600,00 917.600,00 3.400.000,00 - 1.998.400,0055 Elfira Wati Arah tiga 10.000.000,00 8.001.600,00 1.000.800,00 - - 1.998.400,0056 Nopri Irawan Koto Jaya 10.000.000,00 8.001.600,00 1.000.800,00 - - 1.998.400,0057 Sarkawi Lubuk Pinanag 10.000.000,00 8.001.600,00 1.000.800,00 - - 1.998.400,0058 Masirawani Ujung Padang 10.000.000,00 6.999.600,00 875.800,00 1.002.000,00 - 1.998.400,0059 Bambang Saputra Kec. TT 10.000.000,00 8.001.600,00 1.000.800,00 - - 1.998.400,0060 Masnin Ujung Padang 10.000.000,00 4.501.600,00 917.600,00 3.500.000,00 - 1.998.400,00 Jumlah Pelaku UKM 450.000.000,00 230.327.900,00 24.192.200,00 64.022.100,00 7.801.100,00 25.678.000,00 5.840.500,00 70.852.100,00 - 59.119.900,00 Jumlah Total Tahun 2007 840.000.000,00 300.911.200,00 36.613.000,00 128.195.300,00 17.561.100,00 55.090.000,00 21.084.450,00 197.758.800,00 - 158.044.700,00 Jumlah Sub Total 2006 - 2007 2.663.000.000,00 654.194.000,00 81.965.600,00 411.006.150,00 63.244.550,00 411.145.250,00 65.512.750,00 744.885.000,00 8.366.000,00 213.333.399,00 228.436.201,00 dikorupsi Jumlah Total 2006 - 2007 2.663.000.000,00 882.630.201,00 81.965.600,00 411.006.150,00 63.244.550,00 411.145.250,00 65.512.750,00 744.885.000,00 8.366.000,00 213.333.399,00
  • Lampiran II.6 Daftar Retribusi yang terealisasi dibawah satu persenNo Uraian Anggaran 2008 Realisasi 2008 Anggaran 2009 Realisasi 2009 (Audited) (Unaudited)1 Ret. Pengujian Ranmor 36.000.000,00 - 45.000.000,00 - Ret. Pelayanan2 Persampahan/Kebersihan - - 85.000.000,00 - Ret. Analisis Sampel Air3 Limbah 144.000.000,00 - 125.000.000,00 - Ret. Pembuangan Limbah4 Cair, Padat, dan B3 144.000.000,00 18.000.000,00 250.000.000,00 - Ret. Pemanfaatan5 Lingkungan - - 47.000.000,00 - Ret. Tempat Hiburan dan6 OR 2.500.000,00 - 18.000.000,00 - Ret. Izin Pengelolaan7 Walet - 6.450.000,00 45.000.000,00 -8 Ret. Surat Nikah Cerai 8.000.000,00 4.960.000,00 15.000.000,00 - Ret. Sewa Gedung dan9 Tenda 17.000.000,00 - 17.000.000,00 -10 Ret. Hasil Pertanian - - 80.000.000,00 -11 Ret. Alsintan 15.000.000,00 - 45.000.000,00 - Ret. Hasil olahan12 Perkebunan 200.000.000,00 198.000,00 225.000.000,00 -13 Ret. Hasil Kayu Lelang 30.000.000,00 - 45.750.000,00 -14 Ret. IUP 1.000.000.000,00 - 970.000.000,00 5.015.000,00 Ret. Izin Perubahan15 Komoditi Tanaman pada PBS 5.000.000,00 - 8.000.000,00 -16 Ret. Izin IPK di lahan HGU 30.000.000,00 - 75.000.000,0017 Ret. Izin Pemanfaatan Air 30.000.000,00 - 47.500.000,00 - Ret. Pemanfaatan Pemilikan dan18 Penggunaan Alat Penebang Kayu - - 15.000.000,00 -19 Ret. Sarang Burung Walet 100.000.000,00 - 125.000.000,00 - Ret. Izin Pengambilan20 Hasil Hutan Bukan Kayu 200.000.000,00 - 180.000.000,00 - Ret. Pelayanan21 Pertambangan Umum 300.000.000,00 - 300.000.000,00 -22 Ret. TPI 15.000.000,00 - 50.000.000,00 -23 Ret. BBI 10.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 - Ret. Penjualan Hasil24 Peternakan 5.000.000,00 5.000.000,00 25.500.000,00 -25 Ret. UPR 7.500.000,00 7.500.000,00 10.500.000,00 - Ret. Cicilan Alat Tangkap26 Ikan 20.000.000,00 12.000.000,00 35.000.000,00 - Ret. Izin Pengeluaran Hasil Perikanan dari darat27 dan laut Keluar Masuk Daerah - - 75.000.000,00 -28 Ret. Insentif Dana Bergulir 20.000.000,00 - 45.000.000,00 -29 Ret. IUI, TDI, TPI - - 65.000.000,00 - Jumlah 2.339.000.000,00 64.108.000,00 3,109,250,000,00 5.015.000,00
  • LAPORAN III LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2009BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • DAFTAR ISI HALAMAN RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ................................... 1 HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ................................... 3 A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Tahun-tahun Sebelumnya ........... 3 B. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan............................................................................................... 3 LAMPIRANBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANBerdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun2009, yang meliputi Neraca Pemerintah Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2009 dan2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuanganuntuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.Untuk memperoleh keyakinan memadai, apakah laporan keuangan bebas dari salah sajimaterial, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh BPK RImengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian atas kepatuhan Pemerintah KabupatenMukomuko terhadap peraturan perundang-undangan. Kepatuhan terhadap peraturanperundang-undangan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mukomuko.Namun, tujuan pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan tidak untuk menyatakanpendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Olehkarena itu, BPK RI tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.Selain itu, peraturan perundang-undangan dan SPKN mengharuskan BPK RI untukmelaporkan kepada pihak berwenang, apabila dalam melakukan pemeriksaan atas laporankeuangan ditemukan kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berindikasi unsur tindak pidana.BPK RI menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,sebagai berikut:1. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah pada beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Mukomuko senilai minimal sebesar Rp1.497.225.000,00 kurang bisa diyakini keabsahannya;2. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk pelatihan/workshop di lingkungan Sekretariat DPRD sebesar Rp89.250.000,00 dan perjalanan dinas fiktif sebesar Rp7.950.000,00;3. Realisasi Belanja Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp233.000.000,00 berindikasi merugikan keuangan daerah;4. Sisa Kas pada bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2008 terlambat disetor ke Kas Daerah sebesar Rp50.346.127,00; dan5. Pembayaran upah pugut PBB sebesar Rp791.544.339,00 salah dianggarkan dalam 1 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Belanja Transfer Bagi Hasil Desa dan realisasi upah pungut PBB & upah pungut retribusi di DPKD merugikan keuangan daerah sebesar Rp234.867.276,00.Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Mukomuko agar.1. Membuat kebijakan internal yang mengatur perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap, termasuk mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang harus dilampirkan;2. Meminta pertanggungjawaban Sekretaris DPRD terhadap pembayaran akomodasi ganda sebesar Rp89.250.000,00 dan perjalanan dinas fiktif sebesar Rp7.950.000,00 dan mengembalikan ke Kas Daerah;3. Mempertanggungjawabkan belanja kesejahteraan pegawai (THR) yang diserahkan kepada Ajudan Bupati yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp233.000.000,00 dan di masa mendatang, tidak memberikan belanja kesejahteraan pegawai kepada pihak yang tidak berhak;4. Memerintahkan Kepala SKPD untuk memberikan teguran kepada Bendahara Pengeluaran SKPD terkait yang tidak menyetorkan sisa kas di Bendahara Pengeluaran tepat waktu; dan5. Memerintahkan Kepala DPKD untuk menyetorkan upah pungut PBB sebesar Rp166.513.000,00 dan upah pungut retribusi sebesar Rp68.354.276,00 ke Kas Daerah. Copy bukti setor disampaikan ke BPK RI.Secara lebih rinci dijelaskan pada bagian Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan.Selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, BPK RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD KabupatenMukomuko Tahun 2009 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan ParagrafPenjelas dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern. Laporan tersebutdisajikan pada bagian lain yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Bengkulu, 12 Mei 2010 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Pemeriksaan, Ade Iwan Ruswana, SE., MM, Ak Akuntan, Register Negara Nomor D-17.331 2 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANA. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Tahun-tahun Sebelumnya Hasil pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun-tahun sebelumnya menunjukkan dari 51 temuan pemeriksaan kepatuhan dan 115 saran, telah ditindaklanjuti 104 saran, masih dalam proses 9 saran, dan belum ditindaklanjuti 2 saran. Rincian temuan pemeriksaan kepatuhan yang belum selesai ditindaklanjuti dimuat dalam Lampiran III.1.B. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang- undangan1. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah pada beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Mukomuko senilai minimal sebesar Rp1.497.225.000,00 kurang bisa diyakini keabsahannya Dalam Laporan Realisasi APBD Pemkab Mukomuko, telah dialokasikan belanja perjalanan dinas luar daerah pada beberapa SKPD diantaranya sebagai berikut : No SKPD Anggaran (Rp) Realisasi s.d.31 Des 2009 (Rp) 1 Sekretariat Daerah 3.704.806.500,00 3.583.936.237,00 2 Dinas Pekerjaan Umum 218.740.000,00 138.079.300,00 3 Sekretariat DPRD 1.067.950.000,00 959.305.500,00 Jumlah 4.991.496.500,00 4.681.321.037,00 Realisasi belanja perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp4.681.321.037,00 tersebut adalah 33,64% dari realisasi belanja perjalanan dinas dalam dan luar daerah Pemkab Mukomuko sebesar Rp13.914.290.561,00 Biaya perjalanan dinas dirinci menjadi uang harian, biaya transportasi, BBM (jika menggunakan kendaraan dinas), biaya penginapan, uang representasi ( khusus untuk pejabat eselon III ke atas), serta transport lokal (khusus untuk Bupati,Wakil Bupati dan Anggota DPRD). Pemkab Mukomuko belum mempunyai kebijakan internal yang mengatur perjalanan dinas, termasuk bentuk pertanggungjawabannya. Pemeriksaan secara uji petik terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas diketahui hal-hal sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah Dari realisasi perjalanan dinas pada lingkungan Sekretariat Daerah sebesar Rp3.583.936.237,00, diantaranya sebesar Rp2.505.377.937,00 atau 69,91% merupakan realisasi perjalanan dinas luar daerah dengan tujuan luar provinsi untuk 421 kali/orang perjalanan dinas. Dari hasil pemeriksaan secara uji petik atas 178 perjalanan dinas tujuan luar provinsi dengan realisasi sebesar Rp807.742.500,00 atau 32,24% dari realisasi perjalanan dinas luar daerah Sekretariat Daerah, diketahui bahwa hampir seluruh tiket pesawat terbang yang dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban tidak disertai boarding pass dan pajak bandara. Namun demikian, sudah dilengkapi dengan bukti 3 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • kunjungan (SPPD). Berdasarkan penjelasan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah, perjalanan dinas tersebut terlaksana, namun bendahara dan/atau pejabat terkait tidak dapat menunjukkan bukti-bukti berupa tiket pesawat terbang dan boarding pass.b. Dinas Pekerjaan Umum Hasil pengujian secara uji petik atas 26 kali perjalanan dinas luar daerah tujuan luar provinsi dengan nilai sebesar Rp96.614.800,00 atau 69,97% dari realisasi perjalanan dinas luar daerah Dinas Pekerjaan Umum, diketahui bahwa tiket perjalanan dinas sudah dilengkapi boarding pas dan pajak bandara akan tetapi diragukan keabsahannya. Sampai dengan pemeriksaan berakhir, Dinas Pekerjaan Umum belum dapat menunjukkan bukti- bukti lanjutan perjalanan dinas tersebut.c. Sekretariat DPRD Hasil pemeriksaan secara uji petik atas keabsahan tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah tujuan luar provinsi, diketahui bahwa tiket pesawat sudah dilengkapi boarding pas dan pajak bandara akan tetapi diragukan keabsahannya sebesar Rp592.867.700,00 atau 61,80% dari realisasi perjalanan dinas Sekretariat DPRD. Berdasarkan penjelasan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD, perjalanan dinas tersebut terlaksana, namun bendahara dan/atau pejabat terkait tidak dapat menunjukkan bukti-bukti lanjutan mengenai keabsahan tiket pesawat terbang dan boarding passHal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1), yang menyatakan bahwa setiappengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleholeh pihak yang menagih.Kondisi tersebut mengakibatkan belanja perjalanan dinas pada beberapa SKPD diragukanketerjadiannya.Hal tersebut disebabkan belum ada peraturan bupati yang mengatur perjalanan dinas,termasuk mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban, bukti-bukti pertanggung-jawaban yang harus dilampirkan.Atas hal tersebut.a. Sekretaris Daerah menyatakan bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang standar biaya umum daerah Kabupaten Mukomuko tidak menjelaskan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban dan keharusan untuk melampirkan boarding pass dan hanya menjelaskan bahwa angkutan dan rincian biaya harus sesuai kenyataan. Selain itu adanya keterlambatan pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam menyerahkan bukti pengeluaran sehingga Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran tidak memiliki waktu dalam memverifikasi bukti- bukti pertanggungjawaban yang diserahkan;b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan bahwa ada kekurangan biaya dalam melaksanakan perjalanan dinas dan untuk menutupi biaya tak terduga selama melakukan perjalanan dinas sehingga digunakan nama tambahan untuk menutupi kekurangan biaya tersebut; danc. Sekretaris DPRD menyatakan bahwa terdapat kesulitan dalam menyiapkan pertanggungjawaban karena kekurangpahaman anggota Dewan dalam melengkapi 4 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sebagai pertanggungjawaban belanja. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Mukomuko agar membuat kebijakan internal yang mengatur perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap, termasuk mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang harus dilampirkan.2. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk pelatihan/workshop di lingkungan Sekretariat DPRD sebesar Rp89.250.000,00 dan perjalanan dinas fiktif sebesar Rp7.950.000,00 Pada Tahun Anggaran 2009, Sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko dalam merealisasikan komponen biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Staf Sekretariat DPRD sampai dengan per 31 Desember 2009 dibiayai dari berbagai pos anggaran yaitu. a. Dari pos Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp6.036.687.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp5.449.013.900,00 atau 90,26%; b. Dari pos Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp1.399.003.500,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp1.229.405.500,00 atau 87,88%; dan c. Dari pos Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dianggarkan sebesar Rp290.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp284.080.454,00 atau 97,96%. Jumlah keseluruhan yang dipergunakan untuk membiayai seluruh komponen perjalanan dinas yang meliputi uang harian, uang penginapan/hotel, uang transportasi lokal/biaya BBM, transport taksi bandara, tiket pesawat dan biaya kontribusi peserta diklat/pelatihan/workshop adalah sebesar Rp6.962.499.854,00. Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban realisasi belanja-belanja tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut. a. Dari jumlah realisasi perjalanan dinas sebesar Rp6.962.499.854,00, diantaranya sebesar Rp5.242.321.900,00 merupakan biaya perjalanan dinas luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD beserta staf Sekretariat DPRD, dan diantaranya sebesar Rp2.287.498.454,00 untuk mengikuti Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Nasional dengan rata-rata waktu perjalanan dinas setiap peserta selama lima hari; b. Dari jumlah realisasi perjalanan dinas luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD beserta staf Sekretariat DPRD sebesar Rp2.287.498.454,00, diantaranya sebesar Rp1.060.100.000,00 merupakan biaya kontribusi yang diberikan kepada panitia penyelenggara pelatihan, sosialisasi dan bintek (pihak ketiga). Untuk setiap peserta dikenakan biaya bervariasi antara Rp550.000,00 sampai dengan Rp4.500.000,00. Biaya tersebut termasuk biaya untuk akomodasi hotel (penginapan, makan minum dan coffee break), dan perlengkapan bimtek/seminar kit (tas, materi/makalah bintek, sertifikat dan alat tulis); c. Penelaahan lebih lanjut menunjukkan bahwa dari realisasi perjalanan dinas sebesar Rp2.287.498.454,00 diantaranya digunakan untuk akomodasi hotel sebesar 5 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Rp89.250.000,00 yang senyatanya telah termasuk di dalam biaya kontribusi yang diberikan kepada panitia penyelenggara (rincian pada Lampiran III.2); dan d. Pembayaran uang perjalanan dinas pada seorang staf Sekrerariat DPRD dengan inisial “Y” sebesar Rp7.950.000,00 yang senyatanya staf tersebut tidak melakukan perjalanan dinas. Dengan demikian terjadi kelebihan pembayaran karena pembayaran ganda untuk biaya akomodasi hotel sebesar Rp89.250.000,00 dan perjalanan dinas fiktif sebesar Rp7.950.000,00. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Pasal 66 Ayat (3) huruf b yang menyatakan bahwa Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran. 2) Pasal 66 Ayat (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak terpenuhi. b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap Pasal 7 yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp97.200.000,00 (Rp89.250.000,00+Rp7.950.000,00) yang merugikan daerah. Hal ini terjadi karena pejabat pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD lalai dalam membuat, memverifikasi dan membayarkan biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan, Anggota DPRD, staf Sekretariat DPRD yang akan mengikuti pelatihan, sosialisasi dan Bimtek. Atas hal tersebut, Sekretaris DPRD menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena adanya kekurangpahaman anggota dewan dalam melengkapi kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sebagai pertanggungjawaban. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Mukomuko untuk meminta pertanggungjawaban Sekretaris DPRD terhadap pembayaran akomodasi ganda sebesar Rp89.250.000,00 dan perjalanan dinas fiktif sebesar Rp7.950.000,00 dan mengembalikan ke Kas Daerah. Copy bukti setor disampaikan ke BPK RI.3. Realisasi Belanja Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp233.000.000,00 berindikasi merugikan keuangan daerah Belanja Kesejahteraan Pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.495.700.000,00. Belanja tersebut secara umum digunakan untuk pembayaran 6 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Tunjangan Hari Raya (THR) seluruh pegawai yang ada di lingkungan Pemkab Mukomukotahun 2009.Penelusuran lebih lanjut atas bukti pertanggungjawaban belanja tersebut, diketahui bahwadari realisasi sebesar Rp1.495.700.000,00 tersebut, diantaranya sebesar Rp233.000.000,00diberikan kepada Ajudan Bupati. Berdasarkan penjelasan Ajudan Bupati, diketahui bahwadari uang sebesar Rp233.000.000,00 diberikan kepada.a. Sebesar Rp106.000.000,00 ditujukan kepada unsur Muspida dan Pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu yang diberikan melalui para ajudannya berdasarkan disposisi Bupati kepada Pemegang Kas Sekretariat Daerah pada tanggal 11 Oktober 2009;b. Sebesar Rp17.000.000,00 diberikan kepada anggota DPRD Mukomuko; danc. Sebesar Rp110.000.000,00 diberikan kepada pihak yang tidak jelas. Dalam disposisi Bupati yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana, diketahui bahwa isi disposisi tersebut hanya mencantumkan bahwa pengeluaran tersebut diberikan untuk mitra kerja, tanpa menuliskan nama, instansi dan jabatan penerima dana tersebut.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan keuangan daerah dikelolasecara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparandan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untukmasyarakat.Keadaan tersebut mengakibatkan Belanja Kesejahteraan Pegawai tersebut berindikasimerugikan keuangan daerah sebesar Rp233.000.000,00 dan tidak memenuhi klasifikasisebagai Belanja Pegawai.Hal tersebut disebabkan.a. Disposisi-disposisi Bupati yang memerintahkan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah untuk mencairkan belanja meskipun hal tersebut tidak sesuai ketentuan; danb. Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah lalai tidak mentaati ketentuan yang berlaku dengan menyetujui pengeluaran yang tidak semestinya.Atas hal tersebut, Sekretaris Daerah menyatakan bahwa pemberian THR untuk unsurMuspida dan DPRD Mukomuko tersebut bertujuan untuk meringankan beban dalammenghadapi perayaan Hari Raya Idul Fitri.BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Mukomuko agar.a. Di masa mendatang tidak memberikan disposisi untuk pencairan anggaran yang menyalahi ketentuan dan lebih selektif serta disiplin dalam pelaksanaan anggaran; danb. Mempertanggungjawabkan belanja kesejahteraan pegawai (THR) yang diserahkan kepada Ajudan Bupati tidak sesuai ketentuan sebesar Rp233.000.000,00 dengan cara menyetor kembali ke kas daerah dengan tidak menggunakan kas daerah dan di masa mendatang tidak memberikan belanja kesejahteraan pegawai kepada pihak yang tidak berhak.c. Menegur Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah agar di masa mendatang tidak memberikan belanja kesejahteraan pegawai kepada pihak yang tidak berhak. 7 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • 4. Sisa Kas pada bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2009 terlambat disetor ke Kas Daerah sebesar Rp50.346.127,00 Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang secara administratif wajib dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berdasarkan pemeriksaan atas Surat Tanda Setoran (STS) di Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi dan crosscheck dengan mutasi kredit rekening koran, diketahui bahwa terdapat keterlambatan pengembalian sisa kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2009 ke Rekening Umum Kas Daerah sebesar Rp50.346.127,00 dengan rincian sebagai berikut: No. Satuan Kerja Tanggal Setor Jumlah (Rp) 1 Dinas Perhubungan 12 Januari 2010 12.450.520,00 2 Bappeda 11 Januari 2010 8.578.047,00 3 Kantor Kesbangpol 11 Februari 2010 8.074.997,00 4 Kecamatan Lubuk Pinang 28 Januari 2010 162.500,00 5 Kecamatan Penarik 27 Januari 2010 79.500,00 6 Kecamatan Air Majunto 20 Januari 2010 20.000,00 7 Kecamatan Air Dikit 20 Januari 2010 1.000,00 8 Dinas Perindustrian Perdagangan 11 Januari 2010 5.700.950,00 9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 04 Februari 2010 15.278.513,00 10 Kantor Pasar Pertamanan 22 Januari 2010 100,00 Jumlah 50.346.127,00 Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 220 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2009 yaitu. a. Ayat (1) yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan b. Ayat (10) yang menyatakan bahwa bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Keadaan tersebut mengakibatkan tertundanya penerimaan daerah dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dana oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna Anggaran. Hal tersebut terjadi karena para Bendahara Pengeluaran lalai dan tidak mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Atas permasalahan tersebut, para Kepala SKPD menyatakan bahwa hal tersebut terjadi karena Bendahara Pengeluaran terlambat dalam melakukan administrasi di akhir tahun anggaran. 8 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Mukomuko agar memerintahkan Kepala SKPD untuk memberikan teguran kepada Bendahara Pengeluaran SKPD terkait yang tidak menyetorkan sisa kas di Bendahara Pengeluaran tepat waktu.5. Pembayaran upah pungut PBB sebesar Rp791.544.339,00 salah dianggarkan dalam Belanja Transfer Bagi Hasil Desa dan realisasi upah pungut PBB & upah pungut retribusi di DPKD merugikan keuangan daerah sebesar Rp234.867.276,00 Dalam APBD Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 dianggarkan Belanja sebesar Rp420.748.737.558,56 dengan realisasi sebesar Rp382.305.531.824,00 atau 90,86% Didalamnya termasuk Belanja Transfer dan Belanja Operasi yang meliputi Belanja Transfer ke Desa, biaya pemungutan Retribusi Daerah dan Biaya Pemungutan Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: a. Dalam Tahun Anggaran 2009, Belanja Transfer ke Desa yang dianggarkan sebesar Rp1.150.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp791.544.339,00 atau 68,83%. Belanja Transfer ke Desa tersebut direalisasikan untuk pembayaran Upah Pungut PBB kepada aparat pemungut pajak di desa dan di Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan komposisi sebagai berikut : Upah Pungut Untuk Upah Pungut Triwulan Tanggal Jumlah (Rp) Aparat Pemda (Rp) Untuk Desa (Rp) I 6-Mei-09 74.342.065,00 7.090.231,00 81.432.296,00 II 13-Okt-09 329.270.263,00 2.021.135,00 331.291.398,00 III 13-Nov-09 144.208.474,00 5.851.324,00 150.059.798,00 IV 30-Des-09 222.167.236,00 6.593.611,00 228.760.847,00 Jumlah 769.988.038,00 21.556.301,00 791.544.339,00 Dari jumlah realisasi upah pungut PBB yang diperuntukkan aparat pemerintah daerah, sebesar 90% dibagikan kepada pejabat dan staf bidang pendapatan dan sebesar 10% digunakan untuk biaya operasional kegiatan (sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 181 Tahun 2009). Dengan demikian, terjadi kesalahan penganggaran dimana Upah Pungut PBB yang diberikan baik kepada aparat pemungut pajak Pemerintah daerah dan desa dialokasikan dalam anggaran Belanja Transfer ke Desa; b. Selain belanja upah pungut pada Pos Belanja Transfer Sekretariat Daerah tersebut, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah (DPKD) merealisasikan juga pemberian upah pungut PBB kepada aparat pemungut pajak dilingkungannya dan biaya operasional pemungutan sebesar Rp166.513.000,00 yang bersumber dari anggaran Belanja Operasi kegiatan Biaya Pemungutan PBB. Dengan demikian terjadi pembiayaan ganda karena untuk biaya tersebut telah dianggarkan dan direalisasikan dalam anggaran Belanja Transfer ke Desa; dan c. Dalam laporan realisasi anggaran pada DPKD, telah dianggarkan biaya pemungutan retribusi daerah sebesar Rp420.000.000,00 terealisasi sebesar Rp68.354.276,00 atau 16,27%. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) diketahui bahwa biaya tersebut digunakan untuk upah pungut retribusi daerah yang dicairkan per 9 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • triwulan dan dibagikan kepada sebelas SKPD yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perindagkop, Dinas Kelautan, Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tenaga Kerja, Kantor Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Bagian Ekonomi dan Bagian Penyusunan Program Sekretariat Daerah termasuk DPKD, dengan mekanisme perhitungan 5% dari realisasi retribusi per triwulan merupakan upah pungut, 85% dari upah pungut merupakan upah pungut untuk SKPD, dan 15% dari upah pungut merupakan insentif tim. Upah pungut ini didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Nomor 182 Tahun 2009 tentang pembagian upah pungut kepada dinas dan instansi terkait yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam Kabupaten Mukomuko.Hal tersebut tidak sesuai dengan:a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah Pasal 76 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka kegiatan pemungutan pajak daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 yaitu poin 2 tentang Belanja Daerah angka 1) huruf (f) yang menyatakan bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah dalam menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2009.Hal tersebut merugikan keuangan daerah sebesar Rp234.867.276,00 (Rp166.513.000,00 +Rp68.354.276,00).Hal tersebut terjadi karena.a. Adanya SK Bupati Nomor 182 Tahun 2009 tentang pembagian Upah Pungut kepada Dinas/instansi yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi;b. Tim Penyusun Anggaran Eksekutif lalai dalam menganggarkan belanja yang tidak ada dasar hukum yang mengatur; danc. Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko belum memahami ketentuan yang berlaku tentang penggunaan Biaya Pemungutan PBB.Atas hal tersebut Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah menyatakan bahwa.a. Pos anggaran biaya pungut PBB pada Sekretariat Daerah merupakan rekening untuk pengambilan dana bagi hasil Upah Pungut PBB Sektor Pertambangan, Perkebunan , Perhutanan dan BPHTB, sedangkan Belanja Biaya Pungut PBB pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah digunakan untuk kegiatan penyampaian SPPT dan DHKP PBB serta Monitoring dan Evaluasi PBB Pedesaan/Perkotaan; danb. Biaya Pungut Retribusi didasarkan pada SK Bupati Nomor 182 Tahun 2009 tentang pembagian Upah Pungut kepada Dinas/instansi yang melakukan pemungutan pajak dan retribusi. Hal tersebut dilakukan agar dinas lebih termotivasi untuk melakukan pemungutan sehingga dapat meningkatkan penerimaan PAD. 10 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Mukomuko agar.a. Meninjau kembali SK Bupati Nomor 182 Tahun 2009 yang mengatur tentang upah pungut retribusi daerah;b. Memerintahkan Kepala DPKD untuk menyetorkan upah pungut PBB sebesar Rp166.513.000,00 dan upah pungut retribusi sebesar Rp68.354.276,00 ke Kas Daerah. Copy bukti setor disampaikan ke BPK RI; danc. Menegur TAPD eksekutif atas kelalaiannya dalam menganggarkan belanja Upah Pungut PBB dalam belanja transfer Bagi Hasil ke Desa dan di masa mendatang agar menganggarkan belanja Upah Pungut PBB dan BPHTB dalam Belanja Langsung Pegawai. 11 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran III.1 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 s.d TAHUN 2008 Usulan No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status 1 1 2 3 4 5 I LHP atas Kepatuhan 1. Terdapat Tindak lanjut per tanggal 9 November 2007 BS BPK-RI merekomendasikan dalam Kerangka Pengeluaran Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati No: kepada Bupati Mukomuko agar : Pemeriksaan LKPD Belanja yang Tidak 700/286/B.8/XI/07 tanggal 5 November 2007 perihal a. Memberi teguran secara Pemkab Mukomuko Disertai Bukti yang teguran tertulis yang berisi antara lain teguran tertulis tertulis kepada Atasan TA 2006 Lengkap dan Sah kepada: Langsung Pemegang Kas dan Sebesar - Bendahara Pengeluaran Kepala Daerah Kab. juga Pemegang Kas yang Rp5.403.114.399,00 Mukomuko agar segera mempertanggungjawabkan bersangkutan atas dengan melengkapi bukti-bukti belanja sebesar kelalaiannya dan segera Rp819.209.500,00. mempertanggungjawabkan - Bendahara Pengeluaran Setda Kab. Mukomuko agar dengan melengkapi bukti- segera mempertanggungjawabkan dengan melengkapi bukti belanja sebesar bukti-bukti belanja sebesar Rp2.892.159.835,00. Rp5.403.114.399,00. - Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kab. Mukomuko agar segera mempertanggungjawabkan dengan melengkapi bukti-bukti belanja sebesar Rp1.791.452.194,00. - Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Mukomuko agar segera mempertanggungjawabkan dengan melengkapi bukti-bukti belanja sebesar Rp485.228.620,00. - Bendahara Pengeluaran BPKKD (Dispenda) Kab. Mukomuko agar segera mempertanggungjawabkan dengan bukti-bukti belanja sebesar Rp167.977.500,00.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran III.1 2. Pemotongan Pajak BPK-RI merekomendasikan Tindak lanjut per tanggal 9 November 2007 Penghasilan Atas kepada Bupati Mukomuko agar Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati No: BS Pendapatan Jasa Kepala Bagian Keuangan 700/315/B.8/XI/07 tanggal 5 November 2007 perihal Giro Tidak Sesuai melakukan koordinasi dengan teguran tertulis kepada Kepala BPKKD Kab Mukomuko Ketentuan Sebesar pihak Bank BPD Bengkulu yan berisi: Rp 181.642.899,00 berkenaan dengan pengenaan pajak atas jasa giro Pemerintah - Agar pada masa yang akan datang melakukan Daerah dan segera menagih koordinasi dengan pihak Bank Bengkulu berkenaan pajak atas jasa giro tersebut dengan pengenaan pajak atas jasa giro Pemerintah sebesar Rp181.642.899,00 serta Daerah. menyetorkan ke Kas Daerah. - Segera menagih pajak atas jasa giro sebesar Rp181.642.899,00 serta menyetorkannya ke Kas Daerah. Namun untuk menagih dan menyetorkan pajak atas jasa giro sebesar Rp181.642.899,00 belum ada tindak lanjut. Tindak lanjut per tanggal 29 Mei 2008 Ditindaklanjuti dengan surat dari Bupati kepada Pimp. Bank Bengkulu no. 940/351/XI/2007 TGL 24 Nov 2007; surat dari Bank Bengkulu kpd Kepala KPP Bengkulu no.531/AK.00.01/C.5/2007 tgl.3 Des 2007; dari Bank Bengkulu kpd Bupati no.287/KU.00.01/C.5/2008 tgl 26 Mei 2008; dan surat Kepala KPP kpd Pimpinan Bank Bengkulu no.S- 85/WPJ.28/KP.0109/2008 tgl 06 Mei 2008 Yang pada intinya menjelaskan bahwa penarkan kembali pajak atas jasa giro TA 2006 masih dalam proses pengurusan di KPP dan Bank Bengkulu. Status Lama : BS Status Baru : BS II LHP atas Kepatuhan 3. Pembayaran BPK-RI merekomendasikan a. Ditindaklanjuti tanggal 01 Mei 2008 dengan bukti BS Dalam Kerangka Tunjangan kepada Bupati Mukomuko agar : setor sebesar Rp. 90.000.000,00 Pemeriksaan LKPD Komunikasi a. Memerintahkan SekretarisBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran III.1 Pemkab Mukomuko Intensif dan DPRD untuk menarik Tindak lanjut per tanggal 3 Maret 2010 TA 2007 Belanja Penunjang pembayaran kelebihan a. Ditindaklanjuti dengan tambahan bukti setor atas Operasional Tunjangan Komunikasi Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Pimpinan DPRD Intensif Pimpinan dan Rp50.000.000,00 Melebihi Anggota DPRD dan Belanja Hasil Pembahasan : Ketentuan Sebesar Penunjang Operasional Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi Rp2.590.056.000,00 Pimpinan DPRD sebesar karena masih terdapat sisa yang belum disetor Rp2.590.056.000,00 dan sebesar Rp2.450.056.000,00 menyetorkannya ke Kas Daerah. 4. Kelebihan BPK-RI merekomendasikan Tindak lanjut per tanggal 3 Maret 2010 BS Pembayaran Biaya kepada Bupati Mukomuko agar: a. Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Mukomuko No. Perjalanan Dinas 800/566/D.14/12/2008 tanggal 17 Desember 2008 yang Pimpinan dan a. Memerintahkan Sekretaris memerintahkan Sekretaris DPRD dan Pemegang Kas DPRD untuk menarik Anggota DPRD Sekretariat DPRD Kab. Mukomuko untuk : pembayaran ganda Sebesar 1. Menarik pembayaran ganda akomodasi sebesar akomodasi sebesar Rp350.000.000,00 Rp350.000.000,00 dan menyetorkannya ke kas Rp350.000.000,00 dan daerah. 3. menyetorkannya ke Kas 2. Agar pada masa yang akan datang supaya Daerah. mempedomani ketentuan yang berlaku. Hasil Pembahasan : Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena belum ada bukti setor ke kasda sebesar Rp 350.000.000,00 dan masih dalam proses pembebanan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Uang dan Kekayaan Milik Pemda Kab. MM. 5. Pendapatan S Saran BPK RI Ditindaklanjuti tanggal 27-01-2009 dengan surat Daerah Kurang teguran Bupati No.800/577/D.14/12/2008 tanggal 17- Dibukukan Sebesar BPK-RI merekomendasikan 12-2008. Rp1.040.868.978,30 kepada Bupati Mukomuko agar Belum ada teguran kepada Kepala Dinas PUPP, Kepala dan Langsung memerintahkan secara tertulis Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Digunakan Sebesar kepada Kepala Dinas Kesehatan,BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran III.1 Rp712.810.684,30 Direktur RSUD Mukomuko, Tindak lanjut per tanggal 3 Maret 2010 Kepala BPKKD, Kepala Dinas Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati PUPP, Kepala Disperindagkop No.520/62/E.8/II/2010 tangal 10 Februari 2010 yang dan Kepala Bagian Ekonomi memerintahkan kepada Kadis PUPP dan Kabag Sekretariat Daerah agar Ekonomi Setdakab Mukomuko agar melaporkan melaporkan pendapatan yang pendapatan yang diterima dan pendapatan yang diterima dan pendapatan yang digunakan langsung kepada Bagian Keuangan digunakan langsung kepada Sekretariat Daerah. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah. Hasil Pembahasan : Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi Status Lama : BS Status Baru : S 6. Realisasi Biaya BPK-RI merekomendasikan Tindak lanjut per tanggal 27 Januari 2009 S Langsung Personil kepada Bupati Mukomuko agar: b.2. Ditindaklanjuti tanggal 27-01-2009 dengan surat Sebesar teguran Bupati No.800/579/D.14/12/2008, Memerintahkan secara tertulis Rp1.477.865.000,00 800/580/d.14/2008. tanggal 17-12-2008. Tetapi belum kepada para konsultan untuk dan Biaya ada SPJ nya segera melengkapi bukti-bukti Langsung Non pertanggungjawaban sebesar Personil Sebesar Tindak lanjut Mei 2009 Rp362.612.000,00, dan jika Rp362.612.000,00 Untuk huruf b.2 dan huruf c telah ditindaklanjuti dengan tidak dapat Tidak Sesuai teguran Bupati No.800/579/D.14/12/2008 dan telah dipertanggungjawabkan supaya Ketentuan ditindaklanjuti dengan bukti pembayaran pajak disetorkan ke Kas Daerah penghasilan dari tenaga ahli Tindak lanjut per tanggal 3 Maret 2010 Ditindaklanjuti dengan Surat Bupati Mukomuko No.520/66/E.8/II/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang memerintahkan Kepala Bappeda, Kepala Dinas PUPP, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : 1. Untuk masa mendatang lebih cermat dan teliti dalam mengeluarkan biaya langsung personil dan biaya langsung non personil agar mengacu kepada ketentuan yang berlaku. 2. Memberikan teguran tertulis kepada panitia lelangBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran III.1 atas ketidakcermatannya dalam mengevaluasi kelengkapan persyaratan untuk menilai kewajaran harga biaya langsung personil yang diajukan oleh konsultan. Hasil Pembahasan : Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi. Status Lama : BS Status Baru : S 7. Pemotongan Pajak BPK-RI merekomendasikan Tindak lanjut per tanggal 27 Januari 2009 dengan BS Penghasilan atas kepada Bupati Mukomuko agar surat teguran Bupati No.800/582/D.14/12/2008 tanggal Pendapatan Jasa memerintahkan secara tertulis 17-12-2008 namun belum ada setoran ke Kas Daerah. Giro dan Bunga kepada Kepala Bagian Bank Menyalahi Keuangan untuk melakukan Tindak lanjut per tanggal 3 Maret 2010 Ketentuan Sebesar koordinasi dengan pihak Bank Belum ada tindak lanjut tambahan Rp124.982.445,00 Bengkulu dan BRI berkenaan dengan pengenaan pajak atas jasa giro dan bunga bank Status Lama : BS Pemerintah Daerah dan segera Status Baru : BS menagih pajak atas jasa giro dan bunga bank tersebut sebesar Rp124.982.445,00 untuk disetorkan ke Kas Daerah. III LHP atas Kepatuhan 8. Beberapa BPK-RI merekomendasikan Dalam Kerangka penerimaan daerah kepada Bupati Mukomuko agar Tindak lanjut per tanggal 8 September 2009, antara Pemeriksaan LKPD dan a. Membuat kebijakan lain : Pemkab Mukomuko penggunaannya di pencatatan dan pelaporan TA 2008, lingkungan RSUD dana jamkesmas dengan a. Telah ditindaklanjuti berdasarkan Surat Bupati No. S No.04/LK/XVIII.BKL dan Dinas mengakomodasikan 520/316/E.8/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 /06/2009 Tanggal 1 Kesehatan sebesar ketentuan pengelolaan tentang teguran kepada Direktur RSUD, Kepala Juni 2009 Rp964.341.735,00, keuangan daerah dan Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendapatan & ketentuan pengelolaan dana Kekayaan Daerah agar dimasa mendatang dikelola di luar mengelola penerimaan dan penggunaan retribusi mekanisme APBD jamkesmas dengan melalui mekanisme APBD. memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Hasil Pembahasan:BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran III.1 1). Meskipun secara fisik Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi pengelolaan dana Status Lama : - jamkesmas berada di Status Baru : S puskesmas tetapi penerimaan dan penggunaan dana tersebut harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. 2). Dalam merencanakan anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk pelayanan kesehatan, setiap tahun anggaran Pemkab Mukomuko merencanakan juga anggaran penerimaan dan pengeluaran dana jamkesmas dalam APBD dengan besaran berdasarkan prediksi dan/atau realisasi penerimaan dana b. Belum ditindaklanjuti jamkesmas tahun-tahun sebelumnya. b. Secara berkala setelah terjadi Status Lama : - BD penerimaan dan penggunaan Status Baru : BD dana jamkesmas, puskesmas menyampaikan pertanggungjawaban keuangannya untuk selanjutnya dibuatkan SP2D nihil yang dapat dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pelaporan dana jamkesmas dalam realisasi APBD. 9. Diduga terjadi BPK-RI merekomendasikan Tindak lanjut per tanggal 8 September 2009, antara Bupati Mukomuko untuk lain :BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran III.1 pencairan SP2D Telah ditindaklanjuti berdasarkan Surat Bupati No. menegur Kuasa BUD atas ganda yang 520/318/E.8/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentang kelalaiannya dalam menimbulkan teguran kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) BS memverifikasi dan melakukan ketekoran kas Kabupaten Mukomuko agar dimasa yang akan dating pembayaran SP2D sebesar sebesar lebih teliti dalam memverifikasi atas pembayaran SP2D Rp354.972.151,00 dan Rp354.972.151,00 dan meneliti dugaan pencairan SP2D ganda tersebut. menyetorkan kerugian daerah atas ketekoran kas tersebut ke Hasil Pembahasan Kas Daerah. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, karena masih terdapat kewajiban penyetoran kerugian daerah atas ketekoran kas sebesar Rp354.972.151,00. Tindak Lanjut pertanggal 31 Maret 2010 Ditindaklanjuti dengan surat Bupati Mukomuko No.800/59/E.8/II/2010 tanggal 22 Februari 2010 yang ditujukan kepada Kepala BPK RI Perwakilan Bengkulu yang menerangkan bahwa atas pengecekan dan pemeriksaan Tim Inspektorat Wilayah Kab. Mukomuko tidak ditemukan adanya pemindahbukuan SP2D tahun 2007 dengan nilai sebesar Rp354.972.151,00 pada bulan Desember 2007, namun dipindahbukukan pada bulan januari 2008, sehingga tidak ditemukan bukti pemindahbukuan SP2D ganda. Hasil Pembahasan : Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, karena belum ada penjelasan resmi dimana letak selisih sebesar Rp354.972.151,00 di tahun 2007, dan bila bukan kerugian maka harus ada mekanisme penghapusan kerugian dan pencabutan atas surat pernyataan tanggung jawab atas kerugian daerah tanggal 16 Juni 2009. Tindak Lanjut per tangal 12 Mei 2010 Ditindak lanjuti dengan penelusuran ketekoran kas sebesar 354.972.151,00 berdasarkan pemeriksaan BPKP dan Inspektorat diketahui bahwa senilai 305.308.594,00 merupakan pendapatan DBH Pajak-PBB yang dicatat terlalu tinggi, sedangkan sebesar Rp49.663.557,00 masih belum bisa ditelusuriBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran III.1 Hasil Pembahasan : Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena masih ada selisih sebesar Rp49.663.557,00 yang masih belum bisa ditelusuri. Status Lama : BS Status Baru : BS 10. Pembayaran BPK-RI merekomendasikan Tindak lanjut per tanggal 8 September 2009, Tunjangan Bupati Mukomuko untuk a. Telah ditindaklanjuti berdasarkan Surat Bupati No. Komunikasi Memerintahkan Sekretaris 520/320/E.8/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 Intensif DPRD DPRD untuk menarik tentang teguran tertulis kepada Sekretaris DPRD BS Mukomuko pembayaran kelebihan Kabupaten Mukomuko agar menarik pembayaran melebihi Tunjangan Komunikasi Intensif kelebihan tunjangan komunikasi insentif pimpinan ketentuan sebesar Pimpinan dan Anggota DPRD dan anggota DPRD dan belanja penunjang Rp267.750.000,00 dan Belanja Penunjang operasional pimpinan DPRD sebesar Operasional Pimpinan DPRD Rp267.750.000,00 dan menyetorkan ke kas daerah. sebesar Rp267.750.000,00 dan Hasil Pembahasan menyetorkannya ke Kas Daerah. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena bukti setor sebesar Rp267.750.000,00 belum ada. Tindak lanjut per tanggal 4 Maret 2010 - (mengikut tindak lanjut tanggal 3 Maret 2010 pada PTL LKD TA 2007 mengenai Pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Melebihi Ketentuan Sebesar Rp2.590.056.000,00, karena SK pembebanan ganti ruginya disatukan) Status Lama : BS Status Baru : BS 11. Pembayaran BPK-RI merekomendasikan Tindak lanjut per tanggal 8 September 2009, antara BS tunjangan Bupati Mukomuko agar : lain : perumahan memberikan teguran tertulis Telah ditindaklanjuti berdasarkan Surat Bupati No. pimpinan dan kepada Kuasa BUD, sekretaris 520/321/E.8/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 tentangBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran III.1 anggota DPRD DPRD, dan Bendahara teguran tertulis kepada Sekretaris DPRD dan Bendahara melebihi pagu Pengeluaran Sekretariat DPRD Pengeluaran Sekretariat DPRD agar mempertanggung anggaran dan untuk mempertanggung- jawabkan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan tidak sesuai jawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp25.000.000,00 dan mengembalikannya ke standar yang telah Tunjangan Perumahan sebesar Kas Daerah ditetapkan Rp25.000.000,00 dan Hasil Pembahasan sebesar mengembalikannya ke Kas Rp25.000.000,00 Daerah. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena belum ada teguran tertulis dari Bupati Mukomuko kepada Kuasa BUD serta belum disetorkannya kelebihan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebesar Rp25.000.000,00 ke Kas Daerah. Tindak lanjut per tanggal 4 Maret 2010 Belum ada tindak lanjut penyetoran ke kasda Status Lama : - Status Baru: BS 12. Terjadi kesalahan BPK-RI menyarankan kepada Tindak lanjut per tanggal 8 September 2009, antara perhitungan Bupati Mukomuko agar : lain : analisa harga Meminta Kepala Dinas a. Telah ditindaklanjuti berdasarkan Surat Bupati No. satuan pekerjaan Pekerjaan Umum untuk 520/322/E.8/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 S rehabilitasi jalan mempertanggungjawabkan tentang teguran tertulis kepada Kepala Dinas sebesar kesalahan analisa perhitungan Pekerjaan Umum agar mempertanggungjawabkan Rp20.239.120,00 senilai Rp20.239.120,00 yang kesalahan analisa perhitungan senilai menimbulkan kelebihan Rp20.239.120,00 yang menimbulkan kelebihan pembayaran kepada penyedia pembayaran kepada penyedia barang dan jasa barang dan jasa dengan cara dengan cara menyetorkan kembali kelebihan menyetorkan kembali kelebihan pembayaran tersebut ke Kas daerah. pembayaran tersebut ke Kas Hasil Pembahasan daerah. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena bukti setor sebesar Rp20.239.120,00 belum ada. Tindak lanjut per tanggal 4 Maret 2010 Belum ada tindak lanjut penyetoran ke kasda Status : BSBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran III.1 Tindak lanjut per 31 Maret 2010 a. Telah ditindaklanjuti dengan 2 buah bukti setor ke Kas Daerah No. Rekening 01.01.10.19.38 dari Dinas PU masing-masing sebesar Rp20.000.000,00 pada tanggal 11 Maret 2010 dan Rp239.120,00 pada tanggal 22 Maret 2010. Hasil Pembahasan : Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi Status Lama : BS Status Baru : S 13. Biaya perjalanan BPK RI menyarankan agar Tindak lanjut per tanggal 8 September 2009: dinas pada Bupati mukomuko : a. Belum ditindaklanjuti beberapa satuan a. Merevisi Peraturan Bupati kerja tidak b. Telah ditindaklanjuti berdasarkan Surat Bupati No. No.26 tahun 2008 tentang didukung dengan 520/324/E.8/VIII/2009 tanggal 4 Agustus 2009 standar umum biaya dan bukti yang tentang teguran tertulis kepada Bendahara perjalanan dinas agar lengkap sebesar Pengeluaran Dinas Pendidikan, Bendahara menegaskan untuk membuat Rp48.770.000,00 Pengeluaran Dinas Kesehatan dan Bendahara pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Dinas Pertanian agar menyetorkan dan terjadi dalam setiap rangkaian kembali atas kelebihan pembayaran tersebut ke kas kelebihan perjalanan dinas; daerah. pembayaran b. Memerintahkan kepada sebesar Hasil Pembahasan Bendahara Pengeluaran Rp42.169.000,00 untuk menyetorkan kembali Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atas kelebihan pembayaran karena bukti setor sebesar Rp42.169.000,00 belum sebesar Rp42.169.000,00 ke ada. Kas Daerah Tindak lanjut per tanggal 4 Maret 2010 a. Belum ada tindak lanjut Status : BD BD b. Ditindaklanjuti dengan 2 (dua) bukti setor dari Dinas Kesehatan Kab. Mukomuko tertanggal 4 September 2009 masing-masing sebesar BS Rp5.980.000,00 dan Rp2.950.000,00. Hasil Pembahasan : Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karenaBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • Lampiran III.1 belum ada bukti setor dari Dinas Pendidikan sebesar Rp11.599.000,00 dan Dinas Pertanian sebesar Rp24.590.000,00 Selain itu, penjelasan dari pihak Dinas Pertanian bahwa kelebihan pembayaran yang terjadi hanya sebesar Rp8.500.000,00, namun belum ada bukti dan keterangan/pernyataan resmi dari pihak yang bersangkutan. Status Lama : BS Status Baru : BSKeterangan :S : Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasiBS : Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasiBD : Belum ditindaklanjuti BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk pelatihan/workshop di lingkungan Sekretariat DPRD Lampiran III.2 LAMA KONSTRIBUSI RINCIAN SPPD KELEBIHAN PEMBAYARAN NO NO. BKU URAIAN TGL KEGIATAN JUMLAH SPPD KETERANGAN KEGIATAN (Akomodasi) Biaya Hotel hari Jumlah Biaya Hotel JUMLAH ( Rp ) KET TANGGAL 1 Di BB Biaya pelatihan dan peningkatan SDM Bintek Nasional Tgl - 13-17 feb 2009 Di Hotel Oasis Amir Jakarta - 189 H. Sabar Sudibyo,S.Sos 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 190 H. Hadis YS 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 191 H. Badrun Hasani, SH,MH 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 192 Amrizal Saroden 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 193 Syamsuri Rustam, ST 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 194 Husni Thamrin 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 195 zaibul, SH 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 196 Ir. Muharamin 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 197 Muzakri Maisin 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 198 Umar Marosyid 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 199 Apendi Darwis, SE 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 200 Sukarman, Sp 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 201 Sadariun 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 202 Drs. Raden Subagya 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 203 Khoiri 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 204 Yusmardi,SH 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 205 H. Tazar Zen,Sm.Hk 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 206 H.M Darwis Rajolelo 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 207 M. Nuh Idris, s.Ag 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.200.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 2 hari 12-Feb-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 6 hari 5 mlm 2 Di BB Orientasi dan Workshop Nasional ttg UU dan PERMENGRI - TH 2008 tgl 13 s/d 17 2009 - Syahrizal, SH 13-17 Februari 2009 5 Hari 4.500.000,00 450.000,00 2 900.000,00 7.550.000,00 900.000,00 biaya hotel 2 hari 20-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 3 Di BB Orientasi dan Workshop Nasional Kinerja Sekre DPRD dgn - Menteri ttg SUSDUKMPR tgl 25 Feb s/d 1 Maret 2009 - Ramdani,SE 26 Feb- 1 Maret 2009 4 Hari 4.000.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.150.000,00 600.000,00 biaya hotel I hari penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari Bahyudin 26 Feb- 1 Maret 2009 4 Hari 4.000.000,00 450.000,00 2 900.000,00 8.600.000,00 450.000,00 biaya hotel I hari penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 4 Di BB pelatihan dan peningkatan SDM komisi I DPRD Kab. MM - di The Hotel Batavia - Jakarta Tgl 19-23 Maret 2009 - 300 H. Badrun Hasani, SH,MH 19-23 Maret 2009 4 Hari 4.500.000,00 700.000,00 2 1.400.000,00 8.450.000,00 1.400.000,00 biaya hotel 19 maret 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 301 Apendi Darwis, SE 19-23 Maret 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 19 maret 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 302 Sadariun 19-23 Maret 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 19 maret 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 303 Sukarman, Sp 19-23 Maret 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 19 maret 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 304 Drs. Raden Subagya 19-23 Maret 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 19 maret 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 305 Khoiri 19-23 Maret 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 biaya hotel 19 maret 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 5 Di BB pelatihan dan peningkatan SDM Komisi II DPRD Kab. MM - di The Hotel Batavia - Jakarta Tgl 01-05 April 2009 - 331 H. Sabar Sudibyo,S.Sos 1-5 April 2010 5 Hari 4.500.000,00 700.000,00 2 1.400.000,00 8.450.000,00 1.400.000,00 uang hotel 01-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 332 Amrizal Saroden 1-5 April 2010 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 uang hotel 01-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 333 Syamsuri Rustam, ST 1-5 April 2010 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 uang hotel 01-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 334 Husni Thamrin 1-5 April 2010 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 uang hotel 01-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 335 Umar Marosyid 1-5 April 2010 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 uang hotel 01-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 336 Bambang Afriadi 1-5 April 2010 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 uang hotel 01-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 337 iskandar 1-5 April 2010 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 uang hotel 01-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 338 zaibul, SH 1-5 April 2010 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 uang hotel 01-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 339 Muzakri Maisin 1-5 April 2010 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 uang hotel 01-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 340 Sahariddin Ilyas, SH 1-5 April 2010 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 uang hotel 01-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 341 Ir. Muharamin 1-5 April 2010 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 uang hotel 01-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 342 Yusmardi,SH 1-5 April 2010 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 1.200.000,00 uang hotel 01-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 6 Di BB Pelatihan dan peningkatan SDM Komisi III DPRD Kab. MM - Di Hotel Jayakarta-Jakarta Tgl 16-20 April 2009 - 344 H. Hadis YS 16-19 April 2009 4 Hari 4.500.000,00 700.000,00 2 1.400.000,00 8.450.000,00 700.000,00 uang hotel 1 hr 16-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 345 Zulpanop,SE 16-19 April 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 600.000,00 uang hotel 1 hr 16-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 346 Burhandari,S.Pd 16-19 April 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 600.000,00 uang hotel 1 hr 16-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 347 M. Nuh Idris, s.Ag 16-19 April 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 600.000,00 uang hotel 1 hr 16-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 348 H.M Darwis Rajolelo 16-19 April 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 600.000,00 uang hotel 1 hr 16-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 349 H. Tazar Zen,Sm.Hk 16-19 April 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 600.000,00 uang hotel 1 hr 16-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 350 Andi Suheri, SE 16-19 April 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 600.000,00 uang hotel 1 hr 16-Apr-09 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 7 Di BB orientasi dan workshop nasional peningkatan kinerja - sekretariat DPRD se Indonesia di sanur - Ramdani, SE 15-18 April 2009 4 Hari 4.000.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 7.500.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 90 Syahrizal, SH 15-18 April 2009 4 Hari 4.000.000,00 450.000,00 2 900.000,00 7.050.000,00 450.000,00 biaya hotel 1 hr penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari Bustam Efendi, SH 15-18 April 2009 4 Hari 4.000.000,00 450.000,00 2 900.000,00 7.050.000,00 450.000,00 biaya hotel 1 hr penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 8 Di BB Bimbingan Teknis ( SIMPEL ) di Jakarta tgl 5 s/d 9 mei 2009 - 118 Alkadri 6-9 Mei 2009 4 Hari 4.500.000,00 450.000,00 3 1.350.000,00 8.000.000,00 900.000,00 Biaya hotel 2 hr 5 Juni 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari Asmadi 6-9 Mei 2009 4 Hari 4.500.000,00 300.000,00 3 900.000,00 6.900.000,00 600.000,00 Biaya hotel 2 hr 5 Juni 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari
  • Aminudin 6-9 Mei 2009 4 Hari 4.500.000,00 300.000,00 3 900.000,00 6.900.000,00 600.000,00 Biaya hotel 2 hr 5 Juni 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari9 Di BB Munas III Asdeksi tgl 23 s/d 27 Mei 2009 - Ramdani,SE 24-27 Mei 2009 4 Hari 4.000.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 7.500.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 5 Juni 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari Bahyudin 24-27 Mei 2009 4 Hari 4.000.000,00 450.000,00 2 900.000,00 7.050.000,00 450.000,00 biaya hotel 1 hr 5 Juni 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari10 Di BB pelatihan dan peningkatan SDM Komisi III DPRD Kab. MM - tata cara penentuan pimpinan Ketua/wakil ketua DPRD Dll…. - 472 H. Hadis YS 2-5 Juni 2009 4 Hari 4.500.000,00 700.000,00 2 1.400.000,00 8.450.000,00 700.000,00 uang hotel 1 hr 2 juni 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 473 Zulpanop,SE 2-5 Juni 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 600.000,00 uang hotel 1 hr 2 juni 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 474 Yusmardi,SH 2-5 Juni 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 600.000,00 uang hotel 1 hr 2 juni 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 475 Burhandari,S.Pd 2-5 Juni 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 600.000,00 uang hotel 1 hr 2 juni 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 476 M. Nuh Idris, s.Ag 2-5 Juni 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 600.000,00 uang hotel 1 hr 2 juni 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 477 H.M Darwis Rajolelo 2-5 Juni 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 600.000,00 uang hotel 1 hr 2 juni 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 478 H. Tazar Zen,Sm.Hk 2-5 Juni 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 600.000,00 uang hotel 1 hr 2 juni 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 479 Andi Suheri, SE 2-5 Juni 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 8.000.000,00 600.000,00 uang hotel 1 hr 2 juni 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari11 Di BB Pelatihan Komisi III DPRD Kab.MM di hotel Jayakarta di JKT tgl 22-26 Juli 2009 598 H. Hadis YS 22-25 Juli 2009 4 Hari 4.500.000,00 700.000,00 2 1.400.000,00 10.219.000,00 700.000,00 biaya hotel 1 hr 31 Juli 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 599 Zulpanop,SE 22-25 Juli 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.736.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 31 Juli 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 600 Yusmardi,SH 22-25 Juli 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.769.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 31 Juli 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 601 Burhandari,S.Pd 22-25 Juli 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.736.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 31 Juli 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 602 M.Nuh Idris, S.Ag 22-25 Juli 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.819.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 31 Juli 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 603 Hm Darwis Rajolelo 22-25 Juli 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.819.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 31 Juli 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 604 H Tazar zen,Sm.Hk 22-25 Juli 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.819.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 31 Juli 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 605 Andi Suheri,SE.Mpd 22-25 Juli 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.150.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 31 Juli 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari12 Di BB Orentasi dan Worksop Nasional Anggota DPRD Kab.MM Di Hotel Jayakarta jakarta tgl 04-08 Okto 2009 826 Drs. Amadi Pelam 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 700.000,00 1 700.000,00 10.411.000,00 700.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 500.000,00 1 500.000,00 827 Samsyuri Rustam, ST 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.559.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 828 Nurrohim 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.761.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 829 Sardiman 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.761.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 830 Armadi 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.761.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 831 Yusmardi, SH 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.761.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 832 Mujiono 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.761.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 833 Iwayan Adiayan 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.761.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 834 Indra Jaya 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.259.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 835 M.Ali Saftaini, SE 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.559.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 836 Antonius Dalle, A.Md 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.259.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 837 Purwanto 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.141.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 838 H. Tarmizi 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.761.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 839 Husni Tamrin 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.851.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 840 Eri Zulhayat,SE 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.851.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 841 Adrizon.n 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.169.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 842 Hermansyah,S.Kom 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.151.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 843 Ir . Nurlina.Msi 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.761.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 844 Rusman Aswardi 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.169.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 845 Wahid Mubarok 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.352.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 846 Mukti Ali,SPt 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.761.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 847 Bambang Afriadi 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.851.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 848 Haidir 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.169.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari
  • 400.000,00 1 400.000,00 849 Suntoko,S.pd 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.761.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,00 850 Suharto 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 600.000,00 1 600.000,00 9.761.000,00 600.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 400.000,00 1 400.000,0013 Di BB Orentasi dan Worksop Nasional Anggota DPRD Kab.MM Di Hotel Jayakarta jakarta tgl 04-08 Okto 2009 851 Bustam Efendi,SH 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 450.000,00 1 450.000,00 8.891.000,00 450.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 350.000,00 1 350.000,00 852 Syahrizal,SH 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 450.000,00 1 450.000,00 8.891.000,00 450.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 350.000,00 1 350.000,00 853 Alkadri,SH 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 450.000,00 1 450.000,00 9.221.000,00 450.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 350.000,00 1 350.000,00 854 Asmadi 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 300.000,00 1 300.000,00 8.471.000,00 300.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 200.000,00 1 200.000,00 855 Yulianto Saputra 4-8 Oktober 2009 5 Hari 4.500.000,00 300.000,00 1 300.000,00 8.141.000,00 300.000,00 biaya hotel 1 hr 2 oktober 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 5 hari 200.000,00 1 200.000,0014 Di BB Diklat Khusus Akuntasi Keuangan Tgl 12 s/d 16 Des 2009 Bambang Harianto 14-15 Desember 2009 2 Hari 3.750.000,00 300.000,00 5 1.500.000,00 8.100.000,00 600.000,00 biaya hotel 2 hr 21 Des 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 2 hari Empi Zulyandi 14-15 Desember 2009 2 Hari 3.750.000,00 300.000,00 5 1.500.000,00 8.100.000,00 600.000,00 biaya hotel 2 hr 21 Des 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 2 hari Amanudin 14-15 Desember 2009 2 Hari 3.750.000,00 300.000,00 5 1.500.000,00 8.100.000,00 600.000,00 biaya hotel 2 hr 21 Des 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 2 hari15 Di BB Pelatihan SDM Komisi III DPRD Kab. MM 694 H. Hadis YS 6-9 Agustus 2009 4 Hari 4.500.000,00 700.000,00 2 1.400.000,00 10.309.500,00 700.000,00 biaya hotel 1 hari 12 Agustus 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 695 Zulpanop,SE 6-9 Agustus 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.876.500,00 600.000,00 biaya hotel 1 hari 12 Agustus 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 696 Yusmardi,SH 6-9 Agustus 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.859.500,00 600.000,00 biaya hotel 1 hari 12 Agustus 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 697 Burhandari,S.Pd 6-9 Agustus 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.859.500,00 600.000,00 biaya hotel 1 hari 12 Agustus 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 698 M.Nuh Idris, S.Ag 6-9 Agustus 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.859.500,00 600.000,00 biaya hotel 1 hari 12 Agustus 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 699 Hm Darwis Rajolelo 6-9 Agustus 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.859.500,00 600.000,00 biaya hotel 1 hari 12 Agustus 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 700 H Tazar zen,Sm.Hk 6-9 Agustus 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.859.500,00 600.000,00 biaya hotel 1 hari 12 Agustus 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 701 Andi Suheri,SE.Mpd 6-9 Agustus 2009 4 Hari 4.500.000,00 600.000,00 2 1.200.000,00 9.859.500,00 600.000,00 biaya hotel 1 hari 12 Agustus 2009 penginapan ditanggung penyelenggara selama 4 hari 502.750.000,00 76.300.000,00 238 127.750.000,00 977.097.000,00 89.250.000,00