LKPD Kaur 2009

4,682 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,682
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
281
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LKPD Kaur 2009

  1. 1. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2009 DI BINTUHANNomor : 04/LK/XVIII.BKL/05/2010Tanggal : 11 Mei 2010 AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU
  2. 2. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No. 16 Telp. (0736) 349255 Fax. (0736) 349348 Bengkulu 38225 Bengkulu, Bengkulu 28 Juni 2010 Nomor : BKL/06/2010 158/S/XVIII.BKL Lampiran : 1 (satu) berkas ) Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009Kepada Yth.Bupati Kaurdi Bintuhan Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan undangRepublik Indonesia (BPK-RI) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan RI)Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuang KeuanganPemerintah Kabupaten Kaur Tahun 200 yang meliputi Neraca per 31 Desember 200 Laporan 2009, puti 2009,Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang Kas,berakhir pada tanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa La LaporanKeuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009 bebas dari salah saji yang material dan secara wajarmenggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2009, dan realisasi anggaran TA 200 sesuai dengan , 2009Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. tansi Bupati Kaur bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud sesuai SAP,menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan mematuhi peraturan perundang perundang-undanganyang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPKRI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh Pemerintah KabupatenKaur. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang sebut standarditetapkan BPK RI Tahun 2007 Berdasarkan Neraca per 31 Desember 200 diketahui posisi keuangan Pemeri rkan 2009 Pemerintah Daerah per31 Desember 2009 adalah jumlah aset sebesar Rp642.833.986.177,19, kewajiban sebesar ,Rp26.655.636,00, dan ekuitas dana sebesar Rp642.807.330.541,19. Realisasi Anggaran Tahun 2009 ,meliputi pendapatan sebesar RpRp293.018.794.929,45 dan belanja sebesar Rp312.788.076.001,06 312.788.076.001,06.Terhadap Laporan Keuangan Pemerin Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009, BPK RI memberikan pendapat ,Wajar Tanpa Pengecualian.
  3. 3. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kami sampaikan hal-hal yang perlu mendapatperhatian Bupati Kaur yaitu :1. Kelemahan sistem pengendalian intern yaitu : a. Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Kaur senilai Rp2.143.850.000,00 tidak tertib sehingga belum dapat dinilai sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. b. Beberapa SKPD belum tertib dalam mengelola dan mengadministrasikan persediaan sehingga sisa persediaan per 31 Desember 2009 belum akurat. c. Pemberian bantuan sebesar Rp6.141.850.000,00 tidak didukung laporan pertanggung jawaban penggunaannya dan sebesar Rp181.080.000,00 dicairkan melalui anggaran Belanja Barang dan Jasa.2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu : a. Terjadi kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp255.213.222,55 dan jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp72.765.000,00 pada pekerjaan Pembangunan Tanggul Pengaman Banjir Air Padang Guci Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir. b. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa pekerjaan pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp492.358.814,66. c. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp302.640.903,01 atas pekerjaan Pembangunan Breakwater PPI Muara Sambat. Kami persilahkan Bupati Kaur menelaah hasil pemeriksaan lengkap terlampir dan selanjutnyaBPK RI mengharapkan Bupati Kaur menyampaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dalamwaktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya hasil pemeriksaan ini Atas perhatiannya, kami mengucapkan terimakasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana, SE, MM, Ak NIP. 19680706 199003 1 003
  4. 4. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No. 16 Telp. (0736) 349255 Fax. (0736) 349348 Bengkulu 38225 Bengkulu, 28 Juni 2010 Nomor : 157/S/XVIII.BKL/ BKL/06/2010 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009Kepada Yth.Ketua DPRD Kabupaten Kaurdi Bintuhan Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan undangRepublik Indonesia (BPK-RI) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan RI)Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuang KeuanganPemerintah Kabupaten Kaur Tahun 200 yang meliputi Neraca per 31 Desember 200 Laporan 2009, puti 2009,Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yangberakhir pada tanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan memperolehKeuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009 bebas dari salah saji yang material dan secara wajarmenggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 200 , dan realisasi anggaran TA 200 sesuai dengan si 2009, 2009Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. i Bupati Kaur bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud sesuai SAP,menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai dan mematuhi peraturan perundang perundang-undanganyang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPKRI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap perundang perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh Pemerin Pemerintah KabupatenKaur. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang sebut standarditetapkan BPK RI Tahun 2007 Berdasarkan Neraca per 31 Desember 200 diketahui posisi keuangan Pemerintah Daerah per rkan 200931 Desember 2009 adalah jumlah aset sebesar Rp642.833.986.177,19, kewajiban sebesar ,Rp26.655.636,00, dan ekuitas dana sebesar Rp642.807.330.541,19. Realisasi Anggaran Tahun 2009 ,meliputi pendapatan sebesar RpRp293.018.794.929,45 dan belanja sebesar Rp312.788.076.001,06 312.788.076.001,06.Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009, BPK RI memberikan pendapat euangan ,Wajar Tanpa Pengecualian.
  5. 5. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kami sampaikan hal-hal yang perlu mendapatperhatian Bupati Kaur yaitu :1. Kelemahan sistem pengendalian intern yaitu : a. Pengelolaan Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Kaur senilai Rp2.143.850.000,00 tidak tertib sehingga belum dapat dinilai sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. b. Beberapa SKPD belum tertib dalam mengelola dan mengadministrasikan persediaan sehingga sisa persediaan per 31 Desember 2009 belum akurat. c. Pemberian bantuan sebesar Rp6.141.850.000,00 tidak didukung laporan pertanggung jawaban penggunaannya dan sebesar Rp181.080.000,00 dicairkan melalui anggaran Belanja Barang dan Jasa.2. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu : a. Terjadi kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp255.213.222,55 dan jaminan pelaksanaan yang tidak dapat dicairkan sebesar Rp72.765.000,00 pada pekerjaan Pembangunan Tanggul Pengaman Banjir Air Padang Guci Pulau Panggung Kecamatan Padang Guci Hilir. b. Terdapat kekurangan volume fisik pada beberapa pekerjaan pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp492.358.814,66. c. Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp302.640.903,01 atas pekerjaan Pembangunan Breakwater PPI Muara Sambat. Kami persilahkan Ketua DPRD menelaah hasil pemeriksaan lengkap terlampir. Atasperhatiannya, kami mengucapkan terimakasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana, SE, MM, Ak NIP. 19680706 199003 1 003Tembusan :1. Yth. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;2. Yth. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK-RI, di Jakarta;3. Yth. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK-RI, di Jakarta;4. Yth. Kepala Ditama Revbang BPK-RI, di Jakarta;5. Yth. Inspektur Utama BPK-RI, di Jakarta;6. Yth. Inspektur Wilayah Kabupaten Kaur di Bintuhan.
  6. 6. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2009Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009 terdiridari 3 (tiga) bagian sebagai berikut :1. Laporan I : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 Laporan I berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009; (b) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009; dan (c) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metode pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan obyek pemeriksaan.2. Laporan II : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengendalian Intern Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 Laporan II berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern; (b) Gambaran umum atas Pengendalian Intern dalam pencatatan dan pelaporan keuangan instansi; (c) Tindak lanjut temuan pemeriksan atas Pengendalian Intern Tahun 2006, 2007 dan 2008; dan (d) Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009.3. Laporan III : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009 Laporan III berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (b) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2006, 2007 dan 2008; dan (c) Temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2009.
  7. 7. LAPORAN ILAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANPEMERINTAH KABUPATEN KAUR TAHUN ANGGARAN 2009
  8. 8. DAFTAR ISI HALAMANDAFTAR ISI................................................................................................................... iiDAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................. iiiLAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ................. 1LAPORAN KEUANGAN POKOK ............................................................................. 31. Neraca Komparatif ................................................................................................... 32. Laporan Realisasi Anggaran..................................................................................... 63. Laporan Arus Kas..................................................................................................... 94. Catatan Atas Laporan Keuangan .............................................................................. 11GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN..................................................................... 43LAMPIRANBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu ii
  9. 9. DAFTAR LAMPIRANLampiran I.1 : Kas Di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kaur Per 31 Desember 2009Lampiran I.2 : Daftar Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Kaur Per 31 Desember 2009Lampiran I.3 : Laporan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009Lampiran I.4 : Penjelasan Selisih Mutasi Aset Tetap dengan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009Lampiran I.5 : Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009Lampiran I.6 : Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009Lampiran I.7 : Lain-Lain PAD Yang Sah Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009Lampiran I.8 : Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2009BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu iii
  10. 10. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu ii
  11. 11. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANBerdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2009, yangmeliputi Neraca tanggal 31 Desember 2009 dan 2008, serta Laporan Realisasi Anggaran danLaporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatanatas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab PemerintahKabupaten Kaur. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporankeuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara(SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskanBPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinanmemadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputipenilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah danpengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas StandarAkuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat olehPemerintah Kabupaten Kaur, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secarakeseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadai untukmenyatakan pendapat.Dalam laporan kami bertanggal 3 Juni 2009, BPK RI menyatakan opini bahwa LaporanKeuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2008, menyajikan secara wajar posisikeuangan, realisasi anggaran dan arus kas, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan,kecuali untuk penyajian akun persediaan dan mutasi aset tetap tahun anggaran 2008.Menurut pendapat BPK RI, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar,dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 De-sember 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas LaporanKeuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar AkuntansiPemerintahan.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1
  12. 12. Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dansistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari laporan ini. Bengkulu, 11 Mei 2010 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Bengkulu Penanggung Jawab Pemeriksaan, Ade Iwan Ruswana, SE., MM., Ak. Akuntan, Register Negara No. D-17.331BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2
  13. 13. LAPORAN KEUANGAN POKOK1. Neraca Komparatif PEMERINTAH KABUPATEN KAUR NERACA Per 31 Desember Tahun 2009 dan 2008 (dalam rupiah) Uraian Catatan 31 Desember 2009 31 Desember 2008 ASET A.1 ASET LANCAR A.1.1 KAS A.1.1.1 Kas di Kas Daerah A.1.1.1.a 5.963.031.312,10 26.561.691.692,96 Kas di Bendahara Penerimaan - - Kas di Bendahara Pengeluaran A.1.1.1.b 210.976.968,00 529.727.803,75 Jumlah Kas 6.174.008.280,10 27.091.419.496,71 INVESTASI JANGKA PENDEK PIUTANG A.1.1.2 Piutang PFK 5.779.334,00 - Piutang Pajak 40.313.560,00 109.434.031,00 Piutang Retribusi 59.812.850,00 59.812.850,00 Piutang Dana Bagi Hasil 1.439.082.744,76 - Piutang Dana Alokasi Umum - - Piutang Dana Alokasi Khusus - - Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMD - - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - - Piutang Lain-lain - - Jumlah Piutang 1.544.988.488,76 169.246.881,00 PERSEDIAAN A.1.1.3 1.953.314.386,00 5.723.493.844,00 JUMLAH ASET LANCAR 9.672.311.154,86 32.984.160.221,71 INVESTASI JANGKA PANJANG A.1.2 INVESTASI NON PERMANEN A.1.2.1 Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya - - Investasi dalam Surat Utang Negara - - Investasi Dana Bergulir 2.143.850.000,00 2.143.850.000,00 Investasi Non Permanen Lainnya - - Jumlah Investasi Non Permanen 2.143.850.000,00 2.143.850.000,00 INVESTASI PERMANEN A.1.2.2 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 8.150.000.000,00 7.150.000.000,00 Penyertaan Modal dalam Proyek Perusahaan Patungan - - Investasi Permanen Lainnya - - Jumlah Investasi Permanen 8.150.000.000,00 7.150.000.000,00 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 10.293.850.000,00 9.293.850.000,00 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 3
  14. 14. Uraian Catatan 31 Desember 2009 31 Desember 2008 ASET TETAP A.1.3 Tanah A.1.3.1 39.445.264.540,00 17.050.843.640,00 Peralatan dan Mesin A.1.3.2 93.679.463.143,57 86.156.768.113,34 Gedung dan Bangunan A.1.3.3 218.083.660.263,52 173.051.888.362,52 Jalan, Irigasi dan Jaringan A.1.3.4 255.822.835.870,56 215.164.791.464,00 Aset Tetap Lainnya A.1.3.5 11.078.142.642,00 10.574.295.442,00 Konstruksi dalam Pengerjaan A.1.3.6 4.198.550.296,00 2.291.690.220,00 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap A.1.3.7 Jumlah Aset Tetap 622.307.916.755,65 504.290.277.241,86 DANA CADANGAN Dana Cadangan - - Jumlah Dana Cadangan - - ASET LAINNYA A.1.4 Tagihan Penjualan Angsuran - - Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah - - Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - Aset Tak Berwujud - - Aset Lain-lain 559.908.266,68 365.908.266,68 Jumlah Aset Lainnya 559.908.266,68 365.908.266,68 JUMLAH ASET 642.833.986.177,19 546.934.195.730,25 KEWAJIBAN A.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Utang Perhitungan Pihak Ketiga - 142.350.811,00 Utang Bunga - - Utang Pajak - - Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Dalam Negeri - - Pendapatan Diterima di Muka - - Utang Jangka Pendek Lainnya A.2.1 26.655.636,00 14.279.136,00 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 26.655.636,00 156.629.947,00 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Utang Dalam Negeri - - Utang Luar Negeri - - Utang Jangka Panjang Lainnya - - Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - JUMLAH KEWAJIBAN 26.655.636,00 156.629.947,00 EKUITAS DANA A.3 EKUITAS DANA LANCAR A.3.1 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 6.174.008.280,10 26.949.068.685,71 Cadangan Piutang 1.544.988.488,76 169.246.881,00 Cadangan Persediaan 1.953.314.386,00 5.723.493.844,00 Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran utang (26.655.636,00) (14.279.136,00) Jangka Pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar 9.645.655.518,86 32.827.530.274,71 EKUITAS DANA INVESTASI A.3.2 Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 10.293.850.000,00 9.293.850.000,00 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 622.307.916.755,65 504.290.277.241,86 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya 559.908.266,68 365.908.266,68BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 4
  15. 15. Uraian Catatan 31 Desember 2009 31 Desember 2008 Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran utang - - Jangka Panjang Jumlah Ekuitas Dana Investasi 633.161.675.022,33 513.950.035.508,54 EKUITAS DANA CADANGAN Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - Jumlah Ekuitas Dana Cadangan - - JUMLAH EKUITAS DANA 642.807.330.541,19 546.777.565.783,25 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 642.833.986.177,19 546.934.195.730,25 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini Bintuhan, Juni 20102. Laporan Realisasi Anggaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 5
  16. 16. PEMERINTAH KABUPATEN KAUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 (dalam rupiah) Uraian Catatan Anggaran Realisasi % PENDAPATAN B.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH B.1.1 Pendapatan Pajak Daerah B.1.1.1 1.009.950.000,00 1.017.018.729,00 100,70 Pendapatan Retribusi Daerah B.1.1.2 2.200.745.000,00 1.488.913.452,00 67,65 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan B.1.1.3 1.842.080.702,00 1.842.080.701,88 100,00 Daerah yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah B.1.1.4 4.647.682.264,00 4.664.319.927,92 100,36 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 9.700.457.966,00 9.012.332.810,80 92,91 PENDAPATAN TRANSFER B.1.2 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT – DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak B.1.2.1 27.152.000.000,00 21.902.530.099,00 80,67 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) B.1.2.2 636.450.000,00 492.226.816,00 77,34 Dana Alokasi Umum B.1.2.3 204.914.100.000,00 204.909.166.000,00 100,00 Dana Alokasi Khusus B.1.2.4 49.004.156.767,00 49.004.000.000,00 100,00 Jumlah Pendapatan Transfer Dana 281.706.706.767,00 276.307.922.915,00 98,08 Perimbangan TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Otonomi Khusus - - Dana Penyesuaian B.1.2.5 4.635.957.050,00 3.809.925.000,00 82,18 Jumlah Pendapatan Transfer 4.635.957.050,00 3.809.925.000,00 82,18 Pemerintah Pusat – Lainnya TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Hasil Pajak B.1.2.6 5.645.049.500,00 3.888.614.203,65 68,89 Pendapatan Bagi Hasil Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi 5.645.049.500,00 3.888.614.203,65 68,89 Total Pendapatan Transfer 291.987.713.317,00 284.006.462.118,65 97,27 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah - - - Pendapatan Dana Darurat - - - Pendapatan Lainnya - - - Jumlah Lain-lain Pendapatan yg Sah - - - JUMLAH PENDAPATAN 301.688.171.283,00 293.018.794.929,45 97,13 BELANJA B.2 BELANJA OPERASI B.2.1BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 6
  17. 17. Uraian Catatan Anggaran Realisasi % Belanja Pegawai B.2.1.1 124.439.309.161,00 121.273.796.104,06 97,46 Belanja Barang dan Jasa B.2.1.2 75.803.392.012,00 70.017.170.405,00 92,37 Belanja Bunga B.2.1.3 - - Belanja Subsidi B.2.1.4 - - Belanja Hibah B.2.1.5 5.001.890.000,00 5.001.390.000,00 99,99 Belanja Bantuan Sosial B.2.1.6 1.800.000.000,00 1.316.535.000,00 73,14 Belanja Bantuan Keuangan B.2.1.7 11.956.280.000,00 11.889.960.000,00 99,45 Jumlah Belanja Operasi 219.000.871.173,00 209.498.851.509,06 95,66 BELANJA MODAL B.2.2 Belanja Tanah B.2.2.1 1.000.000.000,00 800.932.500,00 80,09 Belanja Peralatan dan Mesin B.2.2.2 15.794.233.170,00 13.191.451.457,00 83,52 Belanja Gedung dan Bangunan B.2.2.3 50.766.348.095,00 50.005.156.871,00 98,50 Belanja Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan B.2.2.4 38.989.492.780,00 38.132.122.964,00 97,80 Belanja Aset Tetap Lainnya B.2.2.5 491.150.000,00 487.147.200,00 99,19 Belanja Aset Lainnya B.2.2.6 - - Jumlah Belanja Modal 107.041.224.045,00 102.616.810.992,00 95,87 BELANJA TIDAK TERDUGA B.2.3 Belanja Tidak Terduga 672.644.748,00 672.413.500,00 99,97 Jumlah Belanja Tidak Terduga 672.644.748,00 672.413.500,00 99,97 TRANSFER Bagi Hasil Pajak - - Bagi Hasil Retribusi - - Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - Jumlah Transfer - - JUMLAH BELANJA 326.714.739.966,00 312.788.076.001,06 95,74 Surplus/(Defisit) B.3 (25.026.568.683,00) (19.769.281.071,61) PEMBIAYAAN B.4 PENERIMAAN DAERAH B.4.1. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 26.949.068.685,71 26.949.068.685,71 100,00 (SiLPA) Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah Jumlah Penerimaan Daerah 26.949.068.685,71 26.949.068.685,71 100,00 PENGELUARAN DAERAH B.4.2 Pembentukan Dana Cadangan - -BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 7
  18. 18. Uraian Catatan Anggaran Realisasi % Penyertaan Modal (investasi) Pemda 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 50,00 Pembayaran Pokok Utang - - Pemberian Pinjaman Daerah - - Jumlah Pengeluaran Daerah 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 50,00 PEMBIAYAAN NETTO 24.949.068.685,71 25.949.068.685,71 104,01 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) (77.499.997,29) 6.179.787.614,10 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini Bintuhan, Juni 20103. Laporan Arus Kas PEMERINTAH KABUPATEN KAUR BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 8
  19. 19. LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 dan 2008 (dalam rupiah) Uraian Catatan 2009 2008 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS MASUK C.1.a Pajak Daerah 907.584.698,00 908.521.397,00 Retribusi Daerah 1.488.913.452,00 1.532.483.210,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.842.080.701,88 798.871.845,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.664.319.927,92 2.513.576.354,11 Dana Bagi Hasil Pajak 21.902.530.099,00 22.685.787.891,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 492.226.816,00 665.357.939,00 Dana Alokasi Umum 204.909.166.000,00 200.861.633.000,00 Dana Alokasi Khusus 49.004.000.000,00 41.924.042.950,00 Dana Otonomi Khusus - - Dana Penyesuaian 3.809.925.000,00 - Hibah - Dana Darurat - Pendapatan Lainnya 3.888.614.203,65 10.036.861.502,01 Jumlah Arus Kas Masuk 292.909.360.898,45 281.927.136.088,12 ARUS KAS KELUAR C.1.b Belanja Pegawai 121.273.796.104,06 103.402.127.045,00 Belanja Barang 70.017.170.405,00 73.277.054.813,00 Belanja Bunga - - Belanja Subsidi - - Belanja Hibah 5.001.390.000,00 - Belanja Bantuan Sosial 1.316.535.000,00 4.109.150.000,00 Belanja Bantuan Keuangan 11.889.960.000,00 7.970.800.000,00 Belanja Tidak Terduga 672.413.500,00 95.438.000,00 Belanja Bagi Hasil - - Jumlah Arus Kas Keluar 210.171.265.009,06 188.854.569.858,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 82.738.095.889,39 93.072.566.230,12 ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN ARUS KAS MASUK C.2.a Pendapatan Penjualan atas Tanah - - Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin - - Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan - - Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan - - Pendapatan Penjualan Aset Tetap Lainnya - - Jumlah Arus Kas Masuk - - ARUS KAS KELUAR C.2.b Belanja Tanah 800.932.500,00 2.540.198.300,00 Belanja Peralatan dan Mesin 13.191.451.457,00 21.098.368.779,00 Belanja Gedung dan Bangunan 50.005.156.871,00 39.032.160.768,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 38.132.122.964,00 34.130.781.362,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 487.147.200,00 3.444.701.138,00 Belanja Aset Lainnya - - Jumlah Arus Kas Keluar 102.616.810.992,00 100.246.210.347,00BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 9
  20. 20. Uraian Catatan 2009 2008 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non (102.616.810.992,00) (100.246.210.347,00) Keuangan ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN C.3 ARUS KAS MASUK Pencairan Dana Cadangan - - Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Penerimaan Pinjaman dan Obligasi - - Penerimaan Kembali Pinjaman - - Penerimaan Piutang 109.434.031,00 - Jumlah Arus Kas Masuk 109.434.031,00 - ARUS KAS KELUAR Pembentukan Dana Cadangan - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 2.990.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Cicilan Obligasi - 5.821.019.881,00 Pemberian Pinjaman - - Jumlah Arus Kas Keluar 1.000.000.000,00 8.811.019.881,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (890.565.969,00) (8.811.019.881,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN ARUS KAS MASUK C.4.a Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 9.364.576.075,00 7.029.189.012,00 Jumlah Arus Kas Masuk 9.364.576.075,00 7.029.189.012,00 ARUS KAS KELUAR C.4.b Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga 9.512.706.220,00 6.888.530.344,00 Jumlah Arus Kas Keluar 9.512.706.220,00 6.888.530.344,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (148.130.145,00) 140.658.668,00 Kenaikan (Penurunan) Kas (20.917.411.216,61) (15.844.005.329,88) Saldo Awal 27.091.419.496,71 42.935.424.826,59 Saldo Akhir Kas 6.174.008.280,10 27.091.419.496,71 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 210.976.968,00 529.727.803,75 Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan - - Saldo Akhir di Kas Daerah 5.963.031.312,10 26.561.691.692,96Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan ini Bintuhan, Juni 2010BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 10
  21. 21. 4. Catatan atas Laporan Keuangan PEMERINTAH KABUPATEN KAUR BAB I PENDAHULUAN A. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan : 1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya dan dana alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang- undangan. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. B. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. UU Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 5. UU Nomor 33 Tahun 2004 yang merupakan revisi UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 11
  22. 22. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.C. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD A. Ekonomi Makro B. Kebijakan Keuangan C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD B. Ikhtisar Perkembangan Realisasi dan Kinerja Keuangan BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI A. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN A. Penjelasan Pos-pos Neraca B. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran C. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN A. Domisili, Bentuk Hukum Suatu Entitas serta Jurisdiksi Pemerintah Kabupaten Kaur B. Penggantian Manajemen Pemerintahan Selama Tahun Berjalan C. Penggabungan atau Pemekaran Entitas pada Tahun Berjalan BAB VII PENUTUPBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 12
  23. 23. BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBDA. EKONOMI MAKRO Dalam tahun 2007 kestabilan makro ekonomi dalam skala nasional memiliki dampak yang baik pada perekonomian daerah secara makro. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah investasi dan konsumsi pemerintah (pusat, provinsi dan daerah) kecenderungannya meningkat. Kondisi tersebut juga didukung oleh keadaan politik, keamanan dan ketertiban yang kondusif. Melihat kecenderungan tersebut dalam tahun 2008 kondisinya tidak jauh berbeda. Namun dalam tahun 2009 kondisi ini diperkirakan akan lebih ekstrem berubah sebagai akibat langsung dari penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) yang akan melibatkan seluruh masyarakat baik di tingkat lokal, regional dan nasional. Kondisi perekonomian daerah dalam tahun 2008 - 2009 akan sedikit terpengaruh oleh kondisi di atas. Namun demikian kebijakan ekonomi daerah harus terimplementasi melalui program yang berkesinambungan (sustainability program). Hal ini untuk menjaga konsistensi dan tuntas dalam menyelesaikan permasalahan- permasalahan di daerah. Arah kebijakan di tahun 2008 memiliki relevansi yang kuat untuk diimplentasikan di tahun 2009. maka kebijakan ekonomi makro pada tahun 2009 diarahkan untuk memelihara momentum yang sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam kaitan itu, langkah-langkah pokok yang ditempuh adalah sebagai berikut : Pertama, meningkatkan iklim investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (sustainable growth) serta agar dapat menjamin kesinambungan pembangunan (sustainable development). Hal ini penting untuk ikut membantu memecahkan masalah-masalah sosial mendasar seperti penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Kedua, mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan termasuk kepada sektor usaha kecil dan menengah, dengan jaminan yang diberikan pemerintah daerah. Ketiga, menciptakan keseimbangan fiskal antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung melalui penggalian sumber-sumber potensi pendapatan. Keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi peran institusi ekonomi dan lembaga pemerintah dalam menunjang tercapainya langkah-langkah di atas. Penanggulangan kemiskinan berbasis wilayah diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan pendapatan masyarakat, dilakukan melalui : 1. Peningkatan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatusBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 13
  24. 24. keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. 2. Meningkatkan kesempatan kerja produktif serta mendorong mobilitas tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran dan setengah pengangguran baik di pedesaan maupun di perkotaan. 3. Meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Pelatihan kerja akan semakin penting peranannya dalam peningkatan kualitas tenaga kerja di mana dibutuhkan kemampuan dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja. Pelatihan kerja yang selama ini hanya mempertimbangkan supply driven diarahkan menjadi demand driven. Dalam rangka mendorong investasi, pemerintah telah melakukan langkah- langkah strategis antara lain dengan terbentuknya kelembagaan perizinan dan investasi yang dapat menyederhanakan prosedur melalui pelayanan satu pintu (one stop service), hal ini perlu didukung dengan mempercepat diterbitkannya peraturan daerah tentang penanaman modal, serta segera menyediakan kawasan industri sesuai dengan peruntukannya, dan perlu meningkatkan konsistensi peraturan perundangan yang terkait dengan penanaman modal melalui sinkronisasi peraturan baik peraturan antar sektor ekonomi maupun antara pemerintah pusat dan daerah; serta menciptakan sistem insentif agar mampu bersaing dengan daerah lain untuk menarik investasi pada sektor/bidang usaha dan lokasi tertentu. Sementara itu, guna memulihkan fungsi intermediasi perbankan, sektor perbankan terus didorong untuk lebih banyak lagi menyalurkan kredit kepada sektor usaha yang siap dan memiliki resiko yang relatif rendah seperti ekspor dan UKM. Upaya untuk memperkuat infrastruktur perbankan di wilayah dilakukan dengan terus mendorong masuknya bank-bank ke Kabupaten Kaur serta pengembangan bank syariah dan keberadaan BPR. Peningkatan efektivitas peran institusi ekonomi dan lembaga pemerintah diharapkan dapat mewujudkan terlaksananya prinsip good governance (baik, bersih, dan berwibawa) pada penyelenggaraan tugas institusi dan birokrasi sehingga mampu mengantisipasi dinamika ekonomi dan tuntutan masyarakat yang makin berkembang serta mendorong penghapusan biaya rente ekonomi, serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Efektivitas dari langkah-langkah pokok dan kebijakan-kebijakan di atas sangat tergantung pada penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi percepatan pemulihan ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah penting lainnya antara lain : Pertama, menjaga stabilitas keamanan wilayah menjelang pelaksanaan Pemilu dan sesudahnya.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 14
  25. 25. Kedua, meningkatkan kepastian hukum yang mendorong tumbuhnya kepastian usaha dan praktek usaha yang sehat. Ketiga, melaksanakan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance) dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efisien dan mampu mengantisipasi dinamika ekonomi serta tuntutan masyarakat yang makin berkembang. Ringkasan Proyeksi APBD Tahun Anggaran 2009 No. Indikator Proyeksi 2009 1. Pertumbuhan ekonomi (%) 5,62 2. PDRB per Kapita harga konstan (ADHK 2000 – Rp)) 2.123.019 3. Keuangan Daerah: 1. PAD/APBD (%) 2,68 2. PAD (Rp) 7.641.140.000 3. Dana Perimbangan (Rp) 274.206.206.767 - BHP/BHBP (Rp) 20.287.950.000 - DAU (Rp) 204.914.100.000 - DAK (Rp) 49.004.156.767 4. Lain-lain pendapatan yang sah - BHP Dari Propinsi (Rp) 3.500.000.000 5. SiLPA - TOTAL APBD (Rp) 285.347.346.767 (Sumber : Peraturan Bupati Kaur Nomor 42 tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kaur tahun 2009 dan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2009)B. KEBIJAKAN KEUANGAN Pada hakekatnya keuangan daerah yang tertuang dalam APBD merupakan aset milik publik masyarakat Kabupaten Kaur. Dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kaur telah menerbitkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 43 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur dan Peraturan Bupati Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi. Ketentuan ini mengacu Kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan ketentuan ini, diharapkan agar pengelolaan keuangan daerah maupun APBD dapat mencapai tujuan yangBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 15
  26. 26. ditetapkan dan dapat memenuhi kebutuhan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan. Pengelolaan aset fisik berada pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) masing-masing sedangkan pengelolaan kas daerah dipusatkan di Bendahara Umum Daerah. Anggaran kegiatan SKPD tertuang dalam APBD, Penjabaran APBD dan DPA SKPD yang merupakan target atau plafon yang harus dicapai dalam tahun berjalan. Pejabat yang melaksanakan fungsi Tata Usaha Keuangan SKPD adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang memiliki peranan penting untuk menetapkan suatu pengeluaran SKPD dinyatakan sah atau tidak sah, sehingga dapat memahami APBD secara definitif. Verifikasi juga meliputi kontrol plafon anggaran terhadap pengeluaran yang dipertanggungjawabkan. Hasil Verifikasi dituangkan dalam lembar pengesahan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang menjelaskan berapa sisa Uang Persediaan (UP) yang masih menjadi tanggungjawab Bendahara Pengeluaran, selanjutnya diproses pembukuannya sehingga menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran per bulan.C. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2009 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMD 2006-2010 dengan memperhatikan isu strategis serta agenda dan prioritas pembangunan Provinsi Bengkulu dan Nasional. Menurut RPJMD 2006-2010, sasaran pembangunan pada tahun 2009 diharapkan mampu mencapai target-target pembangunan. Dengan memperhatikan berbagai upaya dalam rangka mencapai target pembangunan daerah tahun 2008 serta mempertimbangan berbagai perkembangan aspek pembangunan daerah baik sektor maupun wilayah, serta isu strategis daerah tahun 2009, maka prioritas pembangunan daerah tahun 2009 adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan 2. Peningkatan infrastruktur (Sumber Daya Air, Transportasi, Ketenagalistrikan, Informasi dan Telekomunikasi, Perumahan dan Pemukiman) 3. Penanggulangan pengangguran dan kemiskinan melalui Koperasi, UKM, dan Pariwisata 4. Peningkatan pendapatan/kesejahteraan petani melalui Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan dengan pola Agribisnis (Tanaman Pangan, Perikanan, Perkebunan, dan Peternakan) 5. Pengembangan kawasan strategis, peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kualitas aparatur negara. Untuk mencapai keberhasilan visi dan misi, Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Kaur telah didukung dengan APBD tahun 2009 dan perubahannya, dengan gambaran sebagai berikut :BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 16
  27. 27. (dalam rupiah) Anggaran Sebelum Anggaran sesudah No Uraian Naik/Turun Perubahan Perubahan A. PENDAPATAN 1. PAD 7.641.140.000,00 9.700.457.966,00 2.059.317.966,00 2. Dana Perimbangan 278.306.706.767,00 286.342.663.817,00 8.035.957.050,00 3. Lain – Lain PAD yg sah 3.530.000.000,00 5.645.049.500,00 2.115.049.500,00 TOTAL PENDAPATAN 289.477.846.767,00 301.688.171.283,00 12.210.324.516,00 B. BELANJA 1. Belanja Operasi 218.756.140.383,18 219.000.871.173,00 244.730.789,82 2. Belanja Modal 104.181.913.965,00 107.041.224.045,00 2.859.310.080,00 3. Belanja Tak Terduga 1.000.000.000,00 672.644.748,00 (327.355.252,00) TOTAL BELANJA 323.938.054.348,18 326.714.739.966,00 2.776.685.617,82 SURPLUS/(DEFISIT) (34.460.207.581,18) (25.026.568.683,00) 9.433.638.898,18 C. PEMBIAYAAN 1. Penerimaan 33.059.165.000,00 26.949.068.685,71 (6.110.096.314,29) 2. Pengeluaran 3.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00) JUMLAH PEMBIAYAAN 30.059.165.000,00 24.949.068.685,71 (5.110.096.314,29) Faktor pendorong tercapainya keberhasilan adalah ketepatan penggunaan anggaran serta dukungan masyarakat Kabupaten Kaur terhadap pencapaian visi kabupaten. Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD tercermin dari penghematan dalam realisasi belanja, sehingga dalam pelaksanaan APBD tahun 2009 diperoleh defisit anggaran sebesar Rp19.769.281.071,61 dari rencana defisit sebesar Rp25.026.568.683,00. Di sisi pendapatan, anggaran pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih minim yaitu hanya sebesar Rp9.700.457.966,00 atau 3,22% dari total anggaran pendapatan sebesar Rp301.688.171.283,00 dengan perhitungan sebagai berikut: (dalam rupiah) Pendapatan Asli Daerah 9.700.457.966,00 3,22% Dana Perimbangan Pusat dan Provinsi 286.342.663.817,00 94,91% Lain – Lain Pendapatan yang sah 5.645.049.500,00 1,87% Jumlah 301.688.171.283,00 100,00% Upaya meningkatkan pendapatan dari sumber PAD terus dilakukan. Realisasi PAD mengalami Peningkatan yang cukup besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.753.452.806,11 menjadi Rp9.012.332.810,80 atau meningkat sebesar 56,64%. Peningkatan pendapatan masih sulit dilakukan terutama karena sangat terbatasnya aktivitas dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Kaur yang dapat menjadi sumber penerimaan PAD. Pemerintah Kabupaten Kaur dalam membiayai kegiatannya masih sangat tergantung dariBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 17
  28. 28. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Di masa datang Pemerintah Kabupaten Kaur akan berupaya mengembangkan sumber-sumber potensi ekonomi masyarakat dan memanfaatkan sumber daya alam untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 18
  29. 29. BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan digambarkan dari realisasipencapaian target APBD dan perkembangan realisasi APBD tahun berjalan dibandingkandengan tahun sebelumnya.A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET APBD APBD Kabupaten Kaur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009 dan direvisi dengan Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 13 Juli 2009. Realisasi pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2009 diikhtisarkan sebagai berikut : (dalam rupiah) Tahun Anggaran 2009 Uraian Anggaran Setelah Realisasi % Perubahan Pendapatan 301.688.171.283,00 293.018.794.929,45 97,13 Belanja 326.714.739.966,00 312.788.076.001,06 95,74 Surplus/(Defisit) (25.026.568.683,00) (19.769.281.071,61) 78,99 PEMBIAYAAN : Penerimaan Pembiayaan 26.949.068.685,71 26.949.068.685,71 100,00 Pengeluaran Pembiayaan 2.000.000.000,00 1.000.000.00000 50,00 Pembiayaan Neto 24.949.068.685,71 25.949.068.685,71 104,01 SiLPA (77.499.997,29) 6.179.787.614,10 Tabel di atas menunjukkan pencapaian target APBD Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut : 1. Realisasi pendapatan tahun 2009 di bawah pagu anggaran. Target pendapatan tahun 2009 sebesar Rp301.688.171.282,88 sedangkan realisasi tahun 2009 sebesar Rp293.018.794.929,45 atau 97,12% dari target. 2. Realisasi belanja tahun 2009 di bawah pagu anggaran belanja. Anggaran belanja tahun 2009 sebesar Rp326.714.739.966,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp312.788.076.001,06 atau 95,74% dari anggaran belanja. 3. Karena realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja maka terjadi defisit sebesar Rp19.769.281.071,61.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 19
  30. 30. 4. Realisasi penerimaan pembiayaan dari penggunaan SiLPA tahun lalu dianggarkan sebesar Rp26.949.068.685,71 dan terealisasi sebesar Rp26.949.068.685,71 atau 100,00% dari anggaran. 5. Realisasi pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 50,00% dari anggaran. 6. Realisasi SiLPA tahun 2009 adalah surplus sebesar Rp6.179.787.614,10.B. IKHTISAR PERKEMBANGAN REALISASI DAN KINERJA KEUANGAN Perkembangan realisasi dan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur tahun 2009 adalah sebagai berikut : (dalam rupiah) Realisasi APBD Kenaikan (Penurunan) URAIAN 2009 2008 Selisih % PENDAPATAN 1. PAD 9.012.332.810,80 5.753.452.806,11 3.258.880.004,69 56,64 2. Pendapatan Transfer 280.117.847.915,00 266.136.821.780,00 13.981.026.135,00 5,25  Bagi Hasil Pajak 21.902.530.099,00 22.685.787.891,00 (783,257,792.00) (3,45)  Bagi Hsl bkn Pajak 492.226.816,00 665.357.939,00 (173,131,123.00) (26,02)  DAU 204.909.166.000,00 200.861.633.000,00 4,047,533,000.00 2,02  DAK 49.004.000.000,00 41.924.042.950,00 7,079,957,050.00 16,89  Dana Penyesuaian 3.809.925.000,00 0,00 3,809,925,000.00 3. Lain-lain Pendapatan yg Sah 3.888.614.203,65 10.036.861.502,01 (6,148,247,298.36) (61,26) JML PENDAPATAN 293.018.794.929,45 281.927.136.088,12 11.091.658.841,33 3,93 BELANJA+TRANSFER - 1. Belanja Operasi 209.498.851.509,06 188.759.131.858,00 20.739.719.651,06 10,99 2. Belanja Modal 102.616.810,992,00 100.246.210.347,00 2,370,600,645.00 2,36 3. Belanja Tidak Terduga 672.413.500,00 95.438.000,00 576,975,500.00 604,56 4. Transfer 0,00 0,00 0,00 0,00 JML BELANJA+TRANSFER 312.788.076.001,06 289.100.780.205,00 23.687.295.796,06 8,19 SURPLUS/(DEFISIT) (19.769.281.071,61) (7.173.644.116,88) (12.595.636.954,73) 175,58 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 26.949.068.685,71 42.933.732.683,59 (15,984,663,997.88) (37,23) PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000,00 8.811.019.881,00 (7,811,019,881.00) (88,65) PEMBIAYAAN NETTO 25.949.068.685,71 34.122.712.802,59 (8,173,644,116.88) (23,95) Tabel di atas menunjukkan pencapaian target APBD Tahun Anggaran 2009 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2008 sebagai berkut : 1. Pendapatan Tahun 2009 sebesar meningkat sebesar Rp11.091.658.841,33 atau meningkat 3,93% dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2008 yang hanya sebesarBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 20
  31. 31. Rp281.927.136.088,12. Bila dilihat dari komposisi sumber pendapatan, secara nominal peningkatan pendapatan terbesar berasal dari sumber pendapatan transfer yang meningkat sebesar Rp13.981.026.135,00 atau 5,25% dibandingkan tahun lalu. 2. Belanja Tahun 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar Rp23.687.295.796,06 atau mencapai 8,19% dibandingkan realisasi belanja tahun 2008. Bila dilihat dari komposisi belanja di atas, secara nominal belanja operasi mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar Rp20.739.719.651,06 atau sebesar 10,99% sebagai akibat dari meningkatnya belanja pegawai. Sedangkan belanja modal meningkat sebesar Rp2,370,600,645.00 atau 2,36% dibandingkan dengan tahun 2008 yang berdampak pada peningkatan aset Kabupaten Kaur. 3. Penerimaan pembiayaan tahun 2009 sebesar Rp26.949.068.685,71 atau menurun sebesar 37,23% dibandingkan dengan tahun 2008 berasal dari SiLPA 2008 dan pengeluaran pembiayaan tahun 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 yang berdampak pada peningkatan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 21
  32. 32. BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSIA. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2009 tersentral di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kaur pada Bidang Pembukuan dan Pelaporan dengan data yang dilaporkan dari 40 perangkat daerah, terinci sebagai berikut : No. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Inspektorat Daerah 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5. Dinas Pekerjaan Umum 6. Dinas Kesehatan 7. Dinas Pendidikan 8. DPPKAD 9. Dinas Kelautan dan Perikanan 10. Dinas Pertanian dan Peternakan 11. Dinas Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan ESDM 12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM 13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 14. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 15. Dinas Sosial, Kependudukan dan Capil 16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 17. Badan Kepegawaian Daerah 18. Badan Pemberdayaan, Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 19. Badan Ketahanan Pangan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan 20. Kantor Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tata Kota 21. Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat 22. Kantor Perpustakaan dan arsip Daerah 23. Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 22
  33. 33. No. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 24. RSUD Kaur 25. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu 26. Kecamatan Kinal 27. Kecamatan Lungkang Kule 28. Kecamatan Maje 29. Kecamatan Kelam Tengah 30. Kecamatan Kaur Utara 31. Kecamatan Tetap 32. Kecamatan Kaur Selatan 33. Kecamatan Padang Guci Hilir 34. Kecamatan Muara Sahung 35. Kecamatan Luas 36. Kecamatan Kaur Tengah 37. Kecamatan Nasal 38. Kecamatan Tanjung Kemuning 39. Kecamatan Padang Guci Hulu 40. Kecamatan Semidang GumayB. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Basis Akuntansi yang diterapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur adalah Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan Basis Akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.C. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Pengukuran pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur dinilai dengan satuan uang dengan mata uang Rupiah. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan nilai historis : 1. Aset Pengukuran nilai aset dalam laporan keuangan Pemerintahan Kabupaten Kaur berdasarkan perolehan nilai historis yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 23
  34. 34. 2. Kewajiban Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau nilai sekarang dari jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. 3. Ekuitas Dana Ekuitas Dana dicatat /diukur sebesar nilai selisih antara aset dengan kewajiban.D. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 1. Telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan : a. Pengakuan pendapatan menurut basis kas. b. Pengakuan belanja menurut basis kas. c. Kas dicatat sebesar nilai nominal. d. Piutang dicatat sebesar nilai nominal. e. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan. f. Pengakuan asset tetap berdasarkan harga perolehan untuk perolehan aset tetap tahun 2006 ke atas dan telah ditetapkan batas kapitalisasi belanja g. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan. h. Kewajiban diakui pada saat dana dipinjam atau pada saat kewajiban timbul. 2. Belum mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan : a. Pengakuan aset tetap tidak berdasarkan harga perolehan namun berdasarkan harga pasar untuk perolehan tahun 2005 ke bawah. b. Aset Tetap belum disusutkan. c. Belum terdapat pengklasifikasian dan penghapusan piutang yang tak tertagih.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 24
  35. 35. BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGANA. PENJELASAN POS-POS NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Pada Neraca Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009 diketahui bahwa nilai posisi aset sebesar Rp642.833.986.177,19, kewajiban sebesar Rp26.655.636,00 dan ekuitas dana sebesar Rp642.807.330.541,19. Penjelasan atas pos-pos Neraca diuraikan sebagai berikut : 1. Aset Rp 642.883.986.177,19 1.1. Aset Lancar Rp 9.672.311.154,86 Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri atas : 1.1.1. Kas Rp 6.174.008.280,10 Merupakan saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Kaur yang berada di rekening kas daerah yaitu pada PT Bank Bengkulu Cabang Bintuhan dan Kas di Bendahara Pengeluaran yang masih harus dipertanggungjawabkan per 31 Desember 2009, terdiri dari : a. Kas di BUD (Rek.No.302.01.01.10001-9)  Kas Daerah Rp 5.963.031.312,10 b. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 210.976.968,00 Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran pada SKPD per 31 Desember 2009 yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD dimuat dalam Lampiran I.1. 1.1.2. Piutang Rp 1.544.988.488,76 Merupakan piutang retribusi pasar dan retribusi terminal yang belum dibayar dari tahun 2007 ditambah dengan piutang PPJ, PFK tahun 2009 dan piutang bagi hasil pajak provinsi yang terdiri dari : (dalam rupiah) No Uraian Nilai 1. Perhitungan Pihak Ketiga 5.779.334,00 2. Pajak Penerangan Jalan 40.313.560,00 3. Retribusi Pasar 42.232.750,00 4. Retribusi Terminal 17.580.100,00 5. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi 1.439.082.744,76 Jumlah 1.544.988.488,76BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 25
  36. 36. Pada Neraca Per 31 Desember 2008, Kabupaten Kaur mempunyai Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp142.350.811,00 dan utang tersebut telah dibayar pada Tahun 2009 sebesar Rp148.130.145,00, sehingga terdapat kelebihan bayar PFK sebesar Rp5.779.334,00. 1.1.3. Persediaan Rp 1.953.314.386,00 Merupakan barang pakai habis per 31 Desember 2009 yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk pelayanan kepada masyarakat dan aparatur. Saldo persediaan sebesar Rp1.953.314.386,00 terdiri atas : (dalam rupiah) No. Jenis Persediaan Nilai 1. Barang Konsumsi 1.888.987.386,00 2. Karcis dan Leges 64.262.000,00 3. Hewan dan Tanaman 65.000,00 Jumlah 1.953.314.386,00 Rincian persediaan per satuan kerja dimuat pada Lampiran I.2. 1.2. Investasi Jangka Panjang Rp 10.293.850.000,00 1.2.1. Investasi Non Permanen Rp 2.143.850.000,00 Investasi Non Permanen lainnya merupakan saldo dana untuk program pemberian pinjaman dana bergulir yang terdiri atas : Saldo awal Tahun 2007 Rp 1.653.850.000,00 Penambahan Tahun 2008 Rp 490.000.000,00 Saldo Akhir Tahun 2009 Rp 2.143.850.000,00 Dari saldo Rp2.143.850.000,00 terdiri atas : Dana bergulir dibawah pengelolaan Dinas Rp 1.982.100,000,00 Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Penempatan dana pinjaman program dana bergulir Rp 161.750.000,00 Pemerintah Kabupaten Kaur yang dilaksanakan oleh PT. Bank Bengkulu Jumlah Rp 2.143.850.000,00 Dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah disalurkan kepada pengusaha kecil dan pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh PT. Bank Bengkulu seluruhnya baru terealisasi pada bulan Januari 2007. Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM telah terealisasi pada bulan Desember 2008 dan telah disalurkan kepada Koperasi Nelayan Kabupaten Kaur. Pelaksanaan Program Dana Bergulir oleh PT. BankBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 26
  37. 37. Bengkulu dan penempatan dana oleh Pemerintah Kabupaten Kaur di PT. Bank Bengkulu sebagai dana penjaminan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama, dengan nomor : 027/05/B.III/KK/2006 Tanggal 19 Desember 2006 53/PK.01.01/D.4 1.2.2. Investasi Permanen Rp 8.150.000.000,00 Investasi permanen merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang terdiri atas : Penyertaan Modal Pemerintah Daerah merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Negara/Daerah, Lembaga Keuangan Negara, Badan Internasional dan Badan Usaha lainnya yang bukan milik Negara. Saldo Per 31 Desember 2009, berasal dari : Saldo awal Tahun 2009 Rp 7.150.000.000,00 Penambahan Tahun 2009 Rp. 1.000.000.000,00 Saldo Akhir Tahun 2009 Rp 8.150.000.000,00 Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kaur sebesar Rp8.150.000.000,00 terdiri atas : Institusi Bisnis Nilai Penyertaan PT. Bank Bengkulu Rp 8.150.000.000,00 Jumlah Penyertaan Rp 8.150.000.000,00 1.3. Aset Tetap Rp 622.307.916.755,65 Aset Tetap merupakan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Posisi Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009 sebesar Rp622.307.916.755,65 yang terdiri dari : (dalam rupiah) Mutasi 2009 Jenis Per 31/12/2008 Per 31/12/2009 Tambah Kurang Tanah 17.050.843.640,00 22.394.420.900,00 - 39.445.264.540,00 Peralatan & Mesin 86.156.768.113,34 10.427.425.162,00 2.904.730.131,77 93.679.463.143,57 Gedung & Bangunan 173.051.888.362,52 45.031.771.901,00 - 218.083.660.263,52 Jalan, Irigasi & Jaringan 215.164.791.464,00 40.658.044.406,56 - 255.822.835.870,56 Aset Tetap Lainnya 10.574.295.442,00 503.847.200,00 - 11.078.142.642,00 Konstruksi dlm Pengerjaan 2.291.690.220,00 3.979.306.296,00 2.072.446.220,00 4.198.550.296,00 Akumulasi Penyusutan - - - - Jumlah 504.290.277.241,86 122.994.815.865,56 4.977.176.351,77 622.307.916.755,65BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 27
  38. 38. 1.3.1. Tanah Rp 39.445.264.540,00 Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian, biaya untuk memperoleh hak, serta biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pem- bangunan sebuah gedung baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibong- kar. Nilai tanah Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009 sebesar Rp39.445.264.540,00. 1.3.2. Peralatan dan Mesin Rp 93.679.463.143,57 Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Nilai Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009 sebesar Rp93.679.463.143,57. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2008 adalah sebesar Rp86.156.768.113,34 dengan mutasi tambah selama tahun 2009 sebesar Rp10.427.425.162,00 dan mutasi kurang sebesar Rp2.904.730.131,77. Nilai mutasi kurang tersebut terdiri dari mutasi aset sebelum tahun 2008 yang mempunyai nilai di bawah Rp500.000,00 yang berdasarkan kebijakan kapitalisasi tidak tercatat sebagai asset tetap dalam neraca sebesar Rp604.730.131,77 serta dana pendamping PNPM tahun 2008 yang dicatat menambah aset peralatan dan mesin sebesar Rp2.300.000.000,00. 1.3.3. Gedung dan Bangunan Rp 218.083.660.263,52 Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, Notaris dan Pajak. Atas belanja modal Gedung dan Bangunan yang mencakup biaya perencanaan, biaya konstruksi dan biaya pengawasan yang telah dikeluarkan dicatat sebagai penambahan aset atas Gedung dan Bangunan tersebut. Nilai Gedung dan Bangunan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009 sebesar Rp218.083.660.263,52. 1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 255.822.835.870,56 Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai jaringan tersebut siap pakai. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009 dengan nilai sebesar Rp255.822.835.870,56. 1.3.5. Aset Tetap Lainnya Rp 11.078.142.642,00 Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalamBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 28
  39. 39. aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya. Nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009 sebesar Rp11.078.142.642,00. 1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan Rp 4.198.550.296,00 Konstruksi dalam Pengerjaan menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan/belum selesai dibangun. Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Kaur per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.198.550.296,00. Rincian mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan pada Tahun Anggaran 2009 dimuat pada Lampiran I.3. 1.3.7. Akumulasi Penyusutan Rp 0 Pemerintah Kabupaten Kaur belum melakukan penyusutan atas aset tetap yang dimilikinya. Adapun penjelasan perbandingan mutasi aset tetap per 31 Desember 2009 dengan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2009 dimuat pada Lampiran I.4. 1.4. Aset Lainnya Rp 559.908.266,68 Saldo Aset Lainnya merupakan nilai dari Aset Lain-lain sebesar Rp559.908.266,68. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2009 sebesar Rp559.908.266,68 merupakan reklasifikasi dari rekening Aset Tetap ke Rekening Aset lain-lain atas nilai perolehan gedung yang rusak terbakar akibat amuk masa tanggal 25 Juli 2005 sebesar Rp365.908.266,68 serta pemcurian Alat Kantor dan Rumah Tangga di kantor DPPKAD pada tanggal 16 Agustus 2009 dengan nilai kerugian sebesar Rp194.000.000,00. Aset tersebut sudah tidak dapat berfungsi lagi dan belum diterbitkan SK Bupati tentang Penghapusannya. 2. Kewajiban Rp 26.655.636,00 Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Kewajiban Jangka Pendek terdiri atas : 2.1. Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 26.655.636,00 Merupakan saldo utang jangka pendek yang terdiri dari :  Utang kepada CV Tania Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Kaur No. 314 Tahun 2009 Sebesar Rp7.662.500,00.  Utang kepada CV. Ratu Cipta Utama sesuai dengan Keputusan Bupati Kaur No. 315 Tahun 2009 sebesar Rp4.714.000,00.  Setoran Tindak Lanjut Atas PPh tunjangan perumahan yang kurang dipungut sebesar Rp1.000.000,00 yang seharusnya disetorkan ke Kas Negara tetapi di setorkan ke Kas Daerah.  Pembayaran Upah Pungut atas penerimaan dari Pajak Penerangan Jalan Umum sebesar Rp13.279.136,00.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 29

×