• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
 

Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010

on

  • 6,146 views

Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Semester I Tahun 2010

Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Semester I Tahun 2010

Statistics

Views

Total Views
6,146
Views on SlideShare
6,144
Embed Views
2

Actions

Likes
2
Downloads
529
Comments
1

2 Embeds 2

http://www.slideshare.net 1
https://si0.twimg.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010 Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010 Document Transcript

    • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2009 DI BENGKULUNomor : 02/LK/XVIII.BKL/05/2010Tanggal : 18 Mei 2010 AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2010
    • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No.16, Padang Harapan, Bengkulu, Telp (0736) 343233, Fax. (0736) 349348 Bengkulu, 21Juni 2010Nomor : 143 /S/XVIII.BKL/06/2010Lampiran : 1 (satu) berkasPerihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009Yth.Ketua DPRD Kota BengkuludiBengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukanpemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009, yang meliputiNeraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas danCatatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwaLaporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009 dan 2008 bebas dari salah sajiyang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2009 dan2008, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yangberlaku. Walikota Bengkulu bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksudsesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan mematuhi peraturanperundangan-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporankeuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaanAPBD oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkanStandar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI Tahun 2007. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistempengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlumendapat perhatian yaitu diantaranya:1. Pertanggungjawaban uang persediaan melalui mekanisme UP/GU/TU tidak tertib sehingga mengganggu likuiditas keuangan.2. Pengendalian atas pengelolaan pajak masih belum memadai sehingga terjadi tunggakan PBB dan Pajak Daerah Tahun 2009 masing-masing sebesar Rp3.229.818.062,00 dan sebesar Rp251.975.000,00. 1
    • 3. Sistem pencatatan mutasi Persediaan masih lemah, sehingga belum menjamin tingkat keakuratan nilai persediaan.4. Penyertaan Modal Pemkot Bengkulu sebesar Rp20.673.388.250,00 pada beberapa BUMD belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan belum diyakini kewajaran nilainya.5. Pengeluaran untuk Investasi Dana Bergulir TA 2009 sebesar Rp1.550.000.000,00 pada Dinas Koperasi dan PPKM dianggarkan pada belanja barang dan jasa.6. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.315.541.847.190,00 belum dapat diyakini kewajarannya.7. Pengakuan utang bunga sebesar Rp104.224.000,00 kepada KOPPKAL Bangun Wijaya tidak didukung dengan bukti-bukti atau dokumen sumber yang memadai.8. Perjanjian dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan lahan dengan mitra Bangun Guna Serah berpotensi merugikan Pemkot Bengkulu.9. Terjadi ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 3 Juni 2010 sebesar Rp939.858.370,00.10.Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp279.606.093,00 dan sisa Uang Persediaan sebesar Rp75.138.931,00 terlambat disetor ke Kas Daerah. Kami persilahkan Ketua DPRD Kota Bengkulu menelaah hasil pemeriksaan lengkapterlampir dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.Tembusan:1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;2. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;4. Kepala Ditama Revbang BPK RI, di Jakarta;5. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta. 2
    • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No.16, Padang Harapan, Bengkulu, Telp (0736) 343233, Fax. (0736) 349348 Bengkulu, 21 Juni 2010Nomor : 144 /S/XVIII.BKL/06/2010Lampiran : 1 (satu) berkasPerihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009Yth.Walikota BengkuludiBengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atasLaporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009, yang meliputi Neraca per 31Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atasLaporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa LaporanKeuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009 dan 2008 bebas dari salah saji yang materialdan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2009 dan 2008, danrealisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. WalikotaBengkulu bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud sesuai SAP,menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan,BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadapperaturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD olehPemerintah Kota Bengkulu. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan StandarPemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI Tahun 2007. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistempengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlumendapat perhatian yaitu diantaranya:1. Pertanggungjawaban uang persediaan melalui mekanisme UP/GU/TU tidak tertib sehingga mengganggu likuiditas keuangan.2. Pengendalian atas pengelolaan pajak masih belum memadai sehingga terjadi tunggakan PBB dan Pajak Daerah Tahun 2009 masing-masing sebesar Rp3.229.818.062,00 dan sebesar Rp251.975.000,00. 1
    • 3. Sistem pencatatan mutasi Persediaan masih lemah, sehingga belum menjamin tingkat keakuratan nilai persediaan.4. Penyertaan Modal Pemkot Bengkulu sebesar Rp20.673.388.250,00 pada beberapa BUMD belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan belum diyakini kewajaran nilainya.5. Pengeluaran untuk Investasi Dana Bergulir TA 2009 sebesar Rp1.550.000.000,00 pada Dinas Koperasi dan PPKM dianggarkan pada belanja barang dan jasa.6. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.315.541.847.190,00 belum dapat diyakini kewajarannya.7. Pengakuan utang bunga sebesar Rp104.224.000,00 kepada KOPPKAL Bangun Wijaya tidak didukung dengan bukti-bukti atau dokumen sumber yang memadai.8. Perjanjian dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan lahan dengan mitra Bangun Guna Serah berpotensi merugikan Pemkot Bengkulu.9. Terjadi ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 3 Juni 2010 sebesar Rp939.858.370,00.10.Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp279.606.093,00 dan sisa Uang Persediaan sebesar Rp75.138.931,00 terlambat disetor ke Kas Daerah. Sehubungan hal tersebut, BPK RI mengharapkan Walikota Bengkulu agarmenindaklanjuti rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan danmenyampaikannya kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LaporanHasil Pemeriksaan diterima. 2
    • SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2009Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 terdiridari 3 (tiga) bagian sebagai berikut:1. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009; (b) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan; dan (c) Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, dan kendala pemeriksaan.2. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Laporan II berisi: (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern; (b) Gambaran Umum atas Pengendalian Intern dalam Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Instansi; (c) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2004 s.d. 2009; dan (d) Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009.3. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Laporan III berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (b) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2004 s.d. 2009, dan; (c) Temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2009.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • LAPORAN ILAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANPEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2009
    • DAFTAR ISI HalamanLAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN............................ 1LAPORAN KEUANGAN POKOK ........................................................................................ 31. NERACA KOMPARATIF.................................................................................................... 32. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ............................................................................... 53. LAPORAN ARUS KAS........................................................................................................ 74. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ..................................................................... 9GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN ............................................................................... 51LAMPIRAN
    • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANBerdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BadanPemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telahmemeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu yang meliputi Neraca per 31Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atasLaporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebutadalah tanggung jawab Pemerintah Kota Bengkulu. Tanggung jawab BPK RI adalah padapernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara(SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaanagar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah sajimaterial. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlahdan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian ataspenerapan prinsip akuntansi dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, penilaian ataskepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistempengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaianterhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwapemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan A.1.c atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009,Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan penyesuaian atas saldo Aset Tetap per 31Desember 2008 menjadi sebesar Rp1.169.211.125.809,00 dari semula sebesarRp931.769.036.840,81, yang diterapkan untuk penyajian kembali Laporan Keuangan TahunAnggaran 2008. Penyesuaian nilai Aset Tetap per 31 Desember 2008 tersebut sebagai akibatdari inventarisasi dan penilaian kembali Aset Tetap yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkuludengan pendampingan dari konsultan appraisal. BPK RI memeriksa penyesuaian sebagaimanadijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan tersebut di atas dan menemukan beberapa AsetTetap dalam jumlah yang cukup material tidak tercatat, tidak diketahui keberadaannya, tidakdiketahui nilainya, dan tidak jelas status kepemilikannya, sebagai mana telah dimuat dalam LHPBPK No.06/PDTT/XVIII.BKL/02/2010 tanggal 11 Februari 2010. Selain itu, Pemerintah KotaBengkulu juga belum memasukkan nilai tanah badan jalan sebanyak 974 ruas jalan denganpanjang sekitar 536.766 m dengan luas minimal 2.279.251,00 m2. Permasalahan tersebut dapatmenggangu kewajaran penyajian akun Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2009 dan2008.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1
    • Menurut pendapat BPK RI, kecuali terhadap hal-hal yang diungkapkan pada paragraf di atas,laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material,posisi keuangan Pemerintah Kota Bengkulu per 31 Desember 2009 dan 2008, serta realisasianggaran, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan StandarAkuntansi Pemerintahan.Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangandan laporan hasil pemeriksaan atas pengendalian intern disajikan dalam bagian tersendiri yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Bengkulu, 18 Mei 2010BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2
    • Laporan Keuangan PokokPemerintah Kota Bengkulu
    • Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 20094. Catatan atas Laporan Keuangan PEMERINTAH KOTA BENGKULU BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Secara umum tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah: 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286); 3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4355); 4. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4400); 5. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437); 6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438); 7. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4503); 8. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4576); -9-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 9. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4614); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan BAB II PEREKONOMIAN KOTA BENGKULU, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD A. Perekonomian Kota Bengkulu B. Kebijakan Keuangan C. Indikator pencapaian target kinerja APBD BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI A. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi keuangan daerah B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN A. Penjelasan Pos-Pos Neraca 1. Aset 2. Kewajiban 3. Ekuitas Dana B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Pembiayaan C. Penjelasan atas Komponen-komponen Laporan Arus Kas BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN A. Dasar Hukum Pembentukan Kota Bengkulu B. Dasar Pelaksanaan Pembiayaan TA 2009 C. Komitmen/kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca D. Kejadian yang mempunyai dampak sosial BAB VII PENUTUP -10-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 BAB II PEREKONOMIAN KOTA BENGKULU, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBDA. Perekonomian Kota Bengkulu 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat adalah pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Selama kurun waktu 2001-2007 perekonomian Kota Bengkulu mengalami peningkatan. Pada periode 2001-2003 perekonomian Kota Bengkulu tumbuh 5,19%, pada kurun waktu 2003- 2004 pertumbuhan Kota Bengkulu sedikit melambat dengan angka pertumbuhan 5,09%, pada kurun waktu 2004-2005 perekonomian Kota Bengkulu kembali meningkat menjadi 5,66%, kemudian meningkat menjadi 6,65% pada kurun waktu 2005-2006, sedangkan pada kurun waktu 2006-2007 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami percepatan 6,63%. Terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu pada kurun waktu 2004-2007 tidak terlepas dari semakin membaiknya kondisi perekonomian di tingkat nasional pada kurun waktu yang sama. Namun pada Tahun 2008 mengalami penurunan dalam laju pertumbuhan. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang dialami Kota Bengkulu ini sebagai akbibat dari tingginya tingkat inflasi dan krisis ekonomi global. Tingginya tingkat inflasi merupakan akibat dari kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada bulan Mei 2008. Kenaikan Harga BBM membuat harga barang-barang lain terutama bahan pangan melonjak ini, sehingga melemahkan kemampuan daya beli masyarakat Kota Bengkulu. Krisis ekonomi global yang terjadi pada akhir kuartal ketiga dan kuartal keempat Tahun 2008 turut memberikan andil dalam turunnya laju pertumbuhan Kota Bengkulu. 2. Struktur Perekonomian Kota Bengkulu Dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu, peranan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sangat dominan. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam PDRB Kota Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor- sektor lainnya. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran menempati urutan teratas dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu. Nilai nominal PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada Tahun 2008 sebesar Rp1.431,24 milyar, sedangkan kontribusinya dalam PDRB Kota Bengkulu sebesar 36,93%. Penyumbang terbesar dalam sektor perdagangan, hotel, dan restoran adalah subsektor restoran. Nilai nominal PDRB subsektor restoran pada Tahun 2008 mencapai sebesar Rp1.336,13 milyar atau 35,25% dari total PDRB keseluruhan. Dibandingkan dengan Tahun 2007 kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam PDRB Kota -11-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Bengkulu sedikit mengalami penurunan, dimana kontribusinya pada Tahun 2007 sebesar 38,17%. Setelah sektor perdagangan, hotel, dan restoran struktur perekonomian Kota Bengkulu didominasi oleh sektor jasa-jasa. Pada Tahun 2008 kontribusi sektor jasa dalam PDRB Kota Bengkulu sebesar 21,31%. Dibandingkan dengan Tahun 2007 kontribusi sektor jasa-jasa dalam PDRB Kota Bengkulu sedikit meningkat, dimana pada Tahun 2007 kontribusinya sebesar 20,29%. Penyumbang terbesar dalam sektor jasa-jasa adalah Subsektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan. Pada Tahun 2008 PDRB Subsektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan mencapai Rp537,63 milyar. Kontribusi Subsektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan dalam sektor jasa sebesar 13,87%. Sementara itu peranan swasta yang bergerak di bidang jasa dalam perekonomian Kota Bengkulu masih relatif rendah. Hal itu terlihat dari relatif rendahnya kontribusi subsektor swasta dalam sektor jasa maupun dalam PDRB Kota Bengkulu. Pada Tahun 2008 kontribusi subsektor swasta dalam PDRB sektor jasa sebesar Rp288,05 milyar, dalam PDRB Kota Bengkulu kontribusinya hanya sebesar 7,43%. Posisi berikutnya pada struktur perekonomian Kota Bengkulu setelah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor jasa adalah sektor pengangkutan dan komunikasi. Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dalam PDRB Kota Bengkulu pada Tahun 2008 sebesar 17,08%. Dibandingkan dengan Tahun 2007 kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dalam PDRB Kota Bengkulu tidak mengalami perubahan. Pada Tahun 2008 kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dalam PDRB Kota Bengkulu sebesar 17,08%. Penyumbang terbesar dalam sektor pengangkutan dan komunikasi adalah subsektor angkutan khususnya angkutan jalan raya. Pada Tahun 2008 PDRB angkutan jalan raya mencapai Rp341,06 milyar. Kontribusinya dalam PDRB sektor angkutan dan komunikasi sebesar 51,53%, sedangkan dalam PDRB Kota Bengkulu kontribusinya sebesar 8,80%. 3. PDRB Perkapita Pada Tahun 2008 nilai nominal pendapatan perkapita per tahun penduduk di Kota Bengkulu diperkirakan sebesar Rp14,12 juta. Bila dibandingkan dengan Tahun 2007 maka nilai nominal pendapatan perkapita per tahun penduduk di Kota Bengkulu meningkat sebesar 11,16%. Sementara itu nilai riil pendapatan perkapita per tahun penduduk di Kota Bengkulu pada Tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp6,91 juta. Jika dibandingkan dengan Tahun 2007 maka nilai riil pendapatan perkapita per tahun penduduk di Kota Bengkulu diperkirakan meningkat sebesar 3,28%. Apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu, maka ditinjau dari nilai nominal maupun nilai riil pendapatan perkapitanya tingkat kesejahteraan penduduk di Kota Bengkulu jauh lebih baik. Pada Tahun 2008 nilai nominal pendapatan perkapita per tahun penduduk di Provinsi Bengkulu kurang Rp7 juta, sedangkan nilai riil pendapatan perkapita per tahun kurang dari Rp4 juta.B. Kebijakan Keuangan Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kewajiban pemerintah daerah untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu. -12-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Secara umum target APBD Kota Bengkulu tercapai sesuai target yang ditetapkan. Ini bisa dilihat dari target pendapatan dalam Tahun 2009 sebesar Rp491.162.327.128,79 bisa dicapai sebesar Rp475.664.056.169,03 atau sebesar 96,84%. Jika diperhatikan komposisi pendapatan Pemkot Bengkulu, maka Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu hanya sebesar Rp26.941.305.683,11 atau 5,66% dari total pendapatan sebesar Rp475.664.056.169,03. Selebihnya sebesar Rp408.834.708.133,00 atau 85,95% merupakan kontribusi pemerintah pusat melalui transfer/dana perimbangan, sebesar Rp11.871.208.352,92 atau 2,50% merupakan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi, dan sebesar Rp28.016.834.000,00 atau 5,89% merupakan pendapatan lain- lain. Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp34.582.971.796,99 bisa dicapai sebesar Rp26.941.305.683,11 atau sebesar 77,90%. -13-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGANA. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Secara singkat anggaran dan realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu TA 2009 Kota Bengkulu adalah sebagai berikut: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Pendapatan 491.162.327.128,79 475.664.056.169,03 96,84 Pendapatan Asli Daerah 34.582.971.796,99 26.941.305.683,11 77,90 Pendapatan Transfer 432.361.946.331,80 420.705.916.485,92 97,30 Lain-lain Pendapatan yang Sah 24.217.409.000,00 28.016.834.000,00 115,69 2. Belanja 534.398.327.128,79 500.997.884.400,00 93,75 Belanja Operasi 417.806.246.895,79 390.570.594.059,00 93,48 Belanja Modal 115.542.080.233,00 109.642.344.741,00 94,89 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 772.110.000,00 77,21 Belanja Transfer 50.000.000,00 12.835.600,00 25,67 Surplus (Defisit) (43.236.000.000,00) (25.333.828.230,97) 58,59 3. Pembiayaan 43.236.000.000,00 43.998.548.697,17 101,76 Penerimaan Pembiayaan 44.736.000.000,00 44.998.548.697,17 100,59 Pengeluaran Pembiayaan 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 66,67 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 0,00 18.664.720.466,20 ~ Dari tabel di atas terlihat bahwa dari target pendapatan sebesar Rp491.162.327.128,79 bisa dicapai sebesar Rp475.664.056.169,03 atau sebesar 96,84%. Dari sisi belanja, dari rencana anggaran belanja sebesar Rp534.398.327.128,79 dan terpakai (dibelanjakan) sebesar Rp500.997.884.400,00 atau sebesar 93,75%. Dengan capaian angka-angka di atas, Pemkot Bengkulu pada akhir TA 2009 (tanggal 31 Desember 2009) memiliki SiLPA sebesar Rp18.664.720.466,20.B. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang ditetapkan 1. Hambatan yang dihadapi Pemkot Bengkulu dalam pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: a. Masih adanya sebagian wajib pajak dan wajib retribusi yang kurang sadar untuk memenuhi kewajiban tepat waktu; b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga potensi pendapatan belum digali secara efektif. 2. Hambatan yang dihadapi Pemkot Bengkulu dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: a. Proses pengesahan APBD (termasuk APBD Perubahan) yang mengalami keterlambatan; b. Kurangnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemkot Bengkulu. -14-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSIA. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi keuangan daerah Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pembentukan Kota Bengkulu adalah dengan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 tentang pembentukan kota kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1091). Dengan dibentuknya Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu menjadi salah satu daerah tingkat II di wilayah Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Bengkulu merupakan daerah otonom. Alamat Kantor Pemkot Bengkulu berada di Jalan S. Parman No.01 Kota Bengkulu. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bengkulu pada TA 2009 adalah sebanyak 37 SKPD dengan rincian sebagai berikut: No. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset 4. Dinas Pendidikan Nasional 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Pekerjaan Umum 7. Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 9. Dinas Pertamanan dan Kebersihan 10. Dinas Sosial 11. Dinas Tenaga Kerja, Pemuda, dan Olahraga 12. Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah 13. Dinas Pertanian dan Peternakan 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16. Dinas Kelautan dan Perikanan 17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 18. Inspektorat 19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20. Badan Kepegawaian Daerah 21. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 22. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 23. Badan Lingkungan Hidup -15-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 No. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 24. Badan Kesbangpol dan Linmas 25. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB 26. Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 27. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 28. Kantor Pemadam Kebakaran 29. Kantor Penghubung 30. Kecamatan Ratu Agung 31. Kecamatan Ratu Samban 32. Kecamatan Sungai Serut 33. Kecamatan Kampung Melayu 34. Kecamatan Gading Cempaka 35. Kecamatan Teluk Segara 36. Kecamatan Selebar 37. Kecamatan Muara Bangkahulu Terbitnya Permendagri No.13 Tahun 2006 dan revisinya Permendagri No.59 Tahun 2007 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada Kepala SKPD untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan ini, aset Pemerintah Daerah Kota Bengkulu masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun sebelumnya, dan belum didistribusikan kepada setiap SKPD. Kecuali aset yang diperoleh dalam TA 2009 akan menjadi data aset SKPD untuk keperluan penyusunan laporan keuangan TA 2009 ini.B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemkot Bengkulu, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pemkot Bengkulu menggunakan istilah sisa (lebih/kurang) pembiayaan anggaran untuk setiap TA. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemkot Bengkulu, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. -16-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemkot Bengkulu. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kota Bengkulu, lembaga legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat. Pos-Pos Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemkot Bengkulu mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 1. Kas dan Setara Kas; 2. Investasi Jangka Pendek; 3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak; 4. Persediaan; 5. Investasi Jangka Panjang; 6. Aset Tetap; 7. Kewajiban Jangka Pendek; 8. Kewajiban Jangka Panjang; 9. Ekuitas Dana. Aset Lancar Aset Lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: 1. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau 2. Berupa Kas dan Setara Kas. Aset lancar meliputi: 1. Kas dan setara Kas Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemkot Bengkulu. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemkot Bengkulu yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemkot Bengkulu sesuai ketentuan yang berlaku. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. -17-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 20092. Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir tahun anggaran berjalan. Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan.3. Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi) menjadi kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; c. Berisiko rendah. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas: a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.4. Piutang Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain. Piutang diakui pada akhir -18-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.5. Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan disajikan sebesar: 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan;Investasi Jangka PanjangInvestasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitupermanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yangdimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalahinvestasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpaada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidakberkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan,dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan ataumenarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhisalah satu kriteria:1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah;2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).Aset TetapAset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulanuntuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak -19-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasipemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies).Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melaluipembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.Klasifikasi Aset TetapAset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitasoperasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan:1. Tanah;2. Peralatan dan Mesin;3. Gedung dan Bangunan;4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;5. Aset Tetap Lainnya; dan6. Konstruksi dalam Pengerjaan.Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh untuk dipakai dalamkegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruhinventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintahserta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemkot Bengkulu dan dalam kondisi siap dipakai.Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksuduntuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompokaset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dandalam kondisi siap dipakai.Konstruksi Dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunannamun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.Kriteria Aset TetapUntuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;5. Memenuhi ketentuan batas nilai materialitasDalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatuentitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baiklangsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapatberupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemkot Bengkulu.Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bilaentitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait.Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut.Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. -20-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009Pengukuran Aset tetapPengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukarandengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu asetyang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapatdiperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenagakerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Tujuan utama dari perolehan asettetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya danbukan dimaksudkan untuk dijual.Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hakkepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebihdapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ataupenguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor.Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masihadanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harusdiselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka asettetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telahberpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas namapemilik sebelumnya.Penilaian aset tetapAset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biayaperolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saatperolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biayalangsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaandan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yangterjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impordan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisiyang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan denganmengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masingaset yang bersangkutan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaransebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukurberdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yangdilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.DonasiAset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saatperolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetapke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untukdigunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akansangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, sepertiadanya akta hibah.Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengankewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swastamembangun aset tetap untuk Pemkot Bengkulu dengan persyaratan kewajibannya kepada PemkotBengkulu telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti -21-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehanaset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlahyang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.Pengeluaran Modal (Capital Expenditure)Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yangkemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi dalam nilai aset yang bersangkutan.Dalam hal tambahan pengeluaran untuk suatu aset tetap tidak memenuhi kriteria tersebut, makapengeluaran tersebut tidak dapat dikapitalisir ke dalam nilai aset tetap melainkan diakui sebagaibelanja yang mengurangi nilai aset bersih Pemkot Bengkulu.Penyusutan Aset TetapPemkot Bengkulu belum menerapkan ketentuan penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksuddalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.7 tentang Akuntansi Aset Tetap, Paragraf53 sampai dengan Paragraf 57.Revaluasi Aset TetapPemkot Bengkulu melakukan penilaian kembali untuk menyajikan saldo Aset Tetap per 31Desember 2008.Aset BersejarahBeberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya,lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen,tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Asetbersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Asetbersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanjaTahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsunguntuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periodeberjalan.Penghentian dan Pelepasan Aset TetapSuatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikanpenggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secarapermanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatanatas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidakmemenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilaitercatatnya.Konstruksi Dalam PengerjaanKonstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KonstruksiDalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi danjaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannyamembutuhkan suatu periode waktu tertentu dan sampai dengan akhir tahun (per tanggal 31Desember) belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatuperiode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periodeakuntansi. -22-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelahpekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuanperolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.KewajibanKewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannyamengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemkot Bengkulu. Setiap entitas pelaporanmengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akandiselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggalpelaporan.Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalamwaktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikansebagai kewajiban jangka panjang.Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapakewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakansuatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas)bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga,utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipunkewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelahtanggal pelaporan jika:1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinancing) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.Tunggakan KewajibanTunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemkot Bengkulutidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenisutang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serialtanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.Restrukturisasi UtangDalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampakrestrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubahnilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlahpembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi iniharus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari poskewajiban yang terkait.Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengannilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuhtempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakannilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru -23-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009(tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baruakan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampaidengan jatuh tempo.Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utangyang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayarankas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.Ekuitas DanaEkuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dankewajiban pemerintah. Ekuitas dana terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu Ekuitas Dana Lancar,Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan.Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas danalancar antara lain berupa sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih, cadangan piutang,cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang.Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasijangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuantertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Pos-Pos Laporan Realisasi AnggaranLaporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja,transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemkot Bengkulu yang masing-masing diperbandingkandengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasikeputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitaspelaporan terhadap anggaran dengan:1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumberdaya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalamperiode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan RealisasiAnggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehandan penggunaan sumber daya ekonomi:1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:1. Pendapatan2. Belanja3. Transfer4. Surplus atau defisit5. Penerimaan pembiayaan6. Pengeluaran pembiayaan7. Pembiayaan neto; dan -24-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 20098. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)PendapatanPendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan danaperimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana AlokasiKhusus) dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Bengkulu.Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukanpenerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan denganpengeluaran).Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan padaperiode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaanpendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangpendapatan pada periode yang sama.Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaanpendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas danalancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.BelanjaBelanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaranmelalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban ataspengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untukmelaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam dua kelompok yakniBelanja Tak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tak Langsung merupakan belanja yangdianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.Belanja Tak Langsung terdiri atas:1. Belanja Pegawai2. Belanja Bunga3. Belanja Subsidi4. Belanja Hibah5. Belanja Bantuan Sosial6. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa8. Belanja Tak Terduga.Belanja Pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalambentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipilyang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjanganpimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sertapenghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. -25-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung ataskewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek,jangka menengah, dan jangka panjang.Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepadaperusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau olehmasyarakat banyak.Belanja Hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang,barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompokmasyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannyaBantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, danpartai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat sertamemiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangandaerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa ataupendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuanperundang-undangan. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yangbersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya.Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidakdiharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidakdiperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahunsebelumnya yang telah ditutupBelanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung denganpelaksanaan program dan kegiatan.Belanja Langsung terdiri atas:1. Belanja Pegawai2. Belanja Barang dan Jasa3. Belanja ModalBelanja Pegawai kelompok Belanja Langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upahdalam melaksanakan program dan kegiatan.Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilaimanfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakanprogram dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakaihabis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor,cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya,pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindahtugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaanbarang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetapberwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalamkegiatan pemerintahan.Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumenanggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada -26-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Surplus/Defisit Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.D. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2009 Pemkot Bengkulu mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana dimaksud dengan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bengkulu No.23B Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkot Bengkulu. Namun demikian ada beberapa penyajian yang belum sepenuhnya mengacu pada Kebijakan Akuntansi, yaitu penyusutan aktiva tetap dan metode penilaian investasi penyertaan modal pada BUMD yang mayoritas dimiliki Pemkot Bengkulu. -27-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGANA. PENJELASAN POS-POS NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009 nilai aset sebesar Rp1.413.795.979.484,91, Kewajiban sebesar Rp29.448.937.008,90, dan Ekuitas Dana sebesar Rp1.384.347.042.476,01. Penjelasan atas pos-pos neraca diuraikan sebagai berikut: 1. ASET Rp 1.413.795.979.484,91 a. Aset Lancar Rp 32.339.916.026,91 Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1(satu) periode akuntansi. Posisi Aset Lancar Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009 sebesar Rp32.339.916.026,91 dengan rincian sebagai berikut: 1) Kas di Kas Daerah Rp 16.785.477.889,20 Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009. Saldo di atas sesuai dengan saldo R/K bank milik Pemkot Bengkulu. No. Nomor Rekening Uraian BANK Jumlah (Rp) 1. G.01.01.00093.0 Rutin Bank Bengkulu 13.242.323.363,68 2. G.01.02.03255.0 Gaji Bank Bengkulu 219.035.587,00 3. G.01.02.24034.4 DAK Bank Bengkulu 3.171.281.850,05 4. G.01.02.24076.1 Dana Bencana Alam Bank Bengkulu 152.837.088,47 Jumlah 16.785.477.889,20 2) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 1.879.303.927,00 Merupakan uang Pemkot Bengkulu yang sampai tanggal 31 Desember 2009 tidak dibelanjakan dan masih di Bendahara Pengeluaran atau belum disetor ke Kas Daerah. Rincian masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 1. 3) Piutang Rp 6.399.258.415,71 Merupakan piutang berdasarkan administrasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT) namun sampai dengan 31 Desember 2009 belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut: -28-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah) No. Saldo Mutasi Saldo Uraian 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Piutang Pajak Hotel & Hiburan 255.875.000,00 32.630.000,00 27.880.000,00 260.625.000,00 Piutang Bagi Hasil 2. Piutang Bagi Hasil Pajak Pengambil- 118.504.992,24 164.735.924,75 107.500.029,57 175.740.887,42 an & Pemanfaatan Air Bawah Tanah 3 Piutang Bagi Hasil PKB 0,00 1.137.232.517,61 0,00 1.137.232.517,61 4 Piutang Bagi Hasil BBN-KB 0,00 3.318.510.012,50 0,00 3.318.510.012,50 5 Piutang Bagi Hasil PBB-KB 0,00 1.507.149.998,18 0,00 1.507.149.998,18 Total Piutang Bagi Hasil 118,504,992.24 6,127,628,453.04 107,500,029.57 6,138,633,415.71 Jumlah 374.379.992,24 6.160.258.453,04 135.380.029,57 6 .399.258.415,71 Dari saldo piutang sebesar Rp6.399.258.415,71 terdapat piutang bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Bengkulu berupa bagi hasil PKB, BBN-KB, dan PBB-KB sebesar Rp6.138.633.415,71 sesuai SK Gubernur Bengkulu No.484 Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, yaitu bagi hasil Triwulan IV yang belum diterima per 31 Desember 2009 dikurangi kelebihan penerimaan bagi hasil Triwulan I. Rincian piutang pajak bisa dilihat pada Lampiran 2.4) Piutang Lain-lain Rp 907.449.879,00 Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2009 sebesar Rp907.449.879,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo Mutasi Saldo No. Uraian 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 19.082.000,00 0,00 19.082.000,00 0,00 2. Belanja Dibayar Dimuka 230.400.000,00 0,00 0,00 230.400.000,00 (kelebihan bayar atas % fisik pekerjaan) 3. Tagihan atas sewa kios/Los 441.823.343,00 287.542.039,00 137.332.353,00 592.033.029,00 Pasar 4. Kelebihan Pembayaran 85.016.850,00 0,00 0,00 85.016.850,00 kepada rekanan atas pengadaan barang dan jasa (kontrak lebih bayar) Jumlah 776.322.193,00 287.542.039,00 156.414.353,00 907.449.879,00 Dari 4 (empat) jenis piutang lain-lain ini yang aktif hanya tagihan atas sewa kios/los pasar, sedangkan sisanya tidak aktif selama TA 2009. Piutang TGR telah dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya per 31 Desember 2009. Rincian lengkap daftar piutang lain-lain bisa dilihat pada Lampiran 3, 4, dan 5.5) Persediaan Rp 6.368.425.916,00 Nilai persediaan sebesar Rp6.368.425.916,00 merupakan barang habis pakai yang ada di SKPD per 31 Desember 2009 dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut sudah dicatat sebagai belanja pada Tahun 2009. Dalam jumlah ini sudah termasuk reklasifikasi belanja modal pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai persediaan yang akan dibagikan kepada masyarakat (nelayan). -29-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Nilai Persediaan di atas merupakan nilai persediaan hasil opname fisik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Jumlah (Rp) 1. Alat Tulis Kantor 17.178.750,00 2. Alat Listrik 6.500.000,00 3. Barang Cetakan 205.219.380,00 4. Suku Cadang Sarana Mobilitas 0,00 5. Bahan/Bibit Tanaman 0,00 6. Obat-obatan 4.206.784.930,00 7. Materai/Perangko/surat berharga 0,00 8. Lainnya 1.932.742.856,00 Jumlah 6.368.425.916,00 Rincian nilai persediaan pada setiap SKPD bisa dilihat pada Lampiran 6.b. Investasi Jangka Panjang Rp 25.728.856.420,00 1) Investasi Nonpermanen Rp 5.055.468.170,00 Investasi Nonpermanen merupakan investasi jangka panjang Pemkot Bengkulu yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Nonpermanen Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009 tersebut berupa dana bergulir yang disediakan Pemkot Bengkulu kepada masyarakat dengan harapan bisa meningkatkan usaha masyarakat dan secara berkesinambungan akan diberikan kepada masyarakat/kelompok usaha lain secara bergilir. Dana bergulir tersebut dikelola oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah dan Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah (PPKM) Kota Bengkulu. Hasil inventarisasi saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2009 sebagai berikut: (dalam rupiah) SKPD Saldo Mutasi Tahun 2009 Saldo No. Uraian Pengelola 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Pinjaman Modal Bagian 600.074.150,00 35.640.920,00 - 635.715.070,00 Perorangan (UKM) Ekonomi Setda 2. Pinjaman Modal Dinas 2.869.000.000,00 1.550.753.100,00 - 4.419.753.100,00 kepada Koperasi Koperasi dan dan Kelompok PPKM Jumlah 3.469.074.150,00 1.586.394.020,00 - 5.055.468.170,00 2) Investasi Permanen Rp 20.673.388.250,00 Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang Pemkot Bengkulu yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan milik daerah maupun perusahaan lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jumlah penyertaan modal Pemkot Bengkulu s.d. 31 Desember 2009 sebesar Rp20.673.388.250,00, dengan rincian sebagai berikut: -30-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah) Saldo Mutasi 2009 Saldo No. Uraian 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Bank Bengkulu 6.245.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 7.245.000.000,00 2. PDAM Kota Bengkulu 11.778.388.250,00 0,00 0,00 11.778.388.250,00 3. PD Ratu Agung Niaga 1.650.000.000,00 0,00 0,00 1.650.000.000,00 4. BPR Pesisir 261.730.000,00 0,00 261.730.000,00 0,00 Jumlah 19.935.118.250,00 1.000.000.000,00 261.730.000,00 20.673.388.250,00 Persentase penyertaan modal Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009 pada PT Bank Bengkulu adalah sebesar 6,41% dan PD Ratu Agung Niaga sebesar 100%. Persentase penyertaan modal Pemkot Bengkulu pada PDAM Kota Bengkulu per 31 Desember 2009 tidak diketahui, karena belum ada laporan keuangan per 31 Desember 2009. Penyertaan modal Pemkot Bengkulu pada BPR Pesisir telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Januari 2009.c. Aset Tetap Rp 1.315.541.847.190,00 Nilai Aset Tetap (selain KDP) yang disajikan dalam laporan keuangan Pemkot Bengkulu per tanggal 31 Desember 2009 adalah nilai aset hasil penilaian oleh PT Surveyor Indonesia ditambah (dikurangi) hasil reviu oleh Inspektorat Kota Bengkulu, ditambah belanja modal selama Tahun 2009. Realisasi belanja modal Tahun 2009 sebagai mutasi yang menambah nilai aset selama Tahun 2009, kecuali yang dikoreksi bukan sebagai penambah nilai aset. Saldo akhir per 31 Desember 2008 merupakan hasil penilaian aset yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dan sudah dilakukan reviu oleh Inspektorat Kota Bengkulu, sehingga nilai yang disajikan per 31 Desember 2008 adalah hasil penilaian (revaluation) aset oleh PT Surveyor Indonesia ditambah/kurang hasil reviu Inspektorat Kota Bengkulu. Kebijakan ini mengakibatkan nilai aset sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Pemkot Bengkulu hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp931.769.036.840,81 disesuaikan menjadi sebesar Rp1.169.211.125.809,00 dan setelah ditambahkan mutasi selama TA 2009 menjadi sebesar Rp1.315.541.847.190,00. Rekonsiliasi dapat dilihat pada Lampiran 7. Rincian jumlah Aset Tetap Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.169.211.125.809,00 (disajikan kembali), mutasi selama TA 2009, dan saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.315.541.847.190,00 adalah sebagai berikut: 1) Tanah Rp 194.165.630.000,00 Nilai tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp194.165.630.000,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo 31-Des-08 Mutasi 2009 Saldo No. Uraian (Disajikan Kembali) Debet Kredit 31-Des-09 1. Tanah 183.180.028.000,00 10.985.602.000,00 0,00 194.165.630.000,00 -31-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 20092) Peralatan dan Mesin Rp 91.442.935.090,00 Nilai peralatan dan mesin sebesar Rp91.442.935.090,00 di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009 yang merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo 31 Des 2008 Mutasi 2009 SaldoNo. Uraian (Disaijkan Kembali) Debet Kredit 31 Des 2009 1. Alat-alat Berat (Besar) 116.500.000,00 0,00 0,00 116.500.000,00 2. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 30.842.753.333,00 4.689.228.000,00 0,00 35.531.981.333,00 3. Alat-alat Angkutan Air Bermotor 0,00 1.638.331.000,00 664.755.000,00 973.576.000,00 4. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 2.974.927.000,00 597.130.000,00 89.900.000,00 3.482.157.000,00 5. Alat-alat Pengolahan Pertanian 17.612.500,00 0,00 0,00 17.612.500,00 dan Peternakan 6. Peralatan Kantor & Rumah Tangga 42,484,405,978.00 3,736,403,900.00 - 46,220,809,878.00 7. Alat-alat Studio dan Komunikasi 838.368.000,00 393.819.477,00 0,00 1.232.187.477,00 8. Alat-alat Kedokteran 625.138.950,00 918.771.250,00 0,00 1.543.910.200,00 9. Alat-alat Laboratorium 2.018.153.702,00 243.259.000,00 0,00 2.261.412.702,0010. Alat-alat Persenjataan/Keamanan 53.950.000,00 8.838.000,00 0,00 62.788.000,00 Jumlah 79.971.809.463,00 12.225.780.627,00 754.655.000,00 91.442.935.090,00 Dalam TA 2009, Pemkot Bengkulu mengeluarkan belanja modal untuk peralatan dan mesin sebesar Rp12.225.780.627,00. Mutasi kredit sebesar Rp754.655.000,00 merupakan reklasifikasi aset tetap menjadi persediaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari: No Uraian Jumlah (Rp) 1. Kapal Motor 489.050.000,00 2. Mesin Kapal 175.705.000,00 3. Alat GPS 89.900.000,00 Jumlah 754.655.000,003) Gedung dan Bangunan Rp 375.116.054.450,00 Nilai Gedung dan Bangunan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009 yang merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo 31 Des 2008 Mutasi 2009 Saldo No. Uraian (Disajikan Kembali) Debet Kredit 31 Des 2009 1. Bangunan Gedung 318.922.661.950,00 54.737.232.500,00 0,00 373.659.894.450,00 2. Bangunan Monumen 1.456.160.000,00 0,00 0,00 1.456.160.000,00 Jumlah 320.378.821.950,00 54.737.232.500,00 0,00 375.116.054.450,004) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 561.614.762.164,00 Nilai Jalan, Irigasi dan jaringan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009 yang merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut: -32-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah) Saldo 31 Des 2008 Mutasi 2009 Saldo No. Uraian (Disajikan Kembali) Debet Kredit 31 Des 2009 1. Jalan dan Jembatan 371.160.973.250,00 56.071.933.675,00 0,00 427.232.906.925,00 2. Jaringan Air 125.064.787.500,00 8.488.430.739,00 0,00 133.553.218.239,00 3. Instalasi Listrik dan Telepon 295.550.000,00 533.087.000,00 0,00 828.637.000,00 Jumlah 496.521.310.750,00 65.093.451.414,00 0,00 561.614.762.164,00 5) Aset Tetap Lainnya Rp 72.810.965.646,00 Nilai Aset tetap lainnya sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009 yang merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Mutasi 2009 Saldo No. Uraian Saldo 31 Des 2008 (Disajikan Kembali) Debet Kredit 31 Des 2009 1. Buku/Perpustakaan 67.040.411.246,00 18.332.500,00 0,00 67.058.743.746,00 2. Barang Bercorak Kesenian, 5.197.916.900,00 15.000.000,00 0,00 5.212.916.900,00 Kebudayaan 3. Hewan, Ternak & Tanaman 446.955.000,00 92.350.000,00 0,00 539.305.000,00 Jumlah 72.685.283.146,00 125.682.500,00 0,00 72.810.965.646,00 Dalam TA 2009, Pemkot Bengkulu menambah aset tetap lainnya senilai Rp125.682.500,00. 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 20.391.499.840,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal laporan belum selesai seluruhnya (belum diakui selesai). Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp20.391.499.840,00 merupakan pekerjaan TA 2007 yang sampai sekarang bermasalah dan belum ada keputusan Pemkot Bengkulu atas status aset tersebut. Rincian lihat bisa dilihat pada Lampiran 8. 7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 0,00 Sampai dengan penyusunan laporan keuangan Tahun 2009, Pemkot Bengkulu belum menyusutkan aktiva tetapnya sebagaimana diatur dalam Stándar Akuntansi Pemerintahan.d. Dana Cadangan Rp 6.261.947.848,00 Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2009 sebesar Rp6.261.947.848,00 dengan rincian sebagai berikut: -33-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah) Saldo Mutasi 2009 Saldo No. Uraian 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Sertifikat Deposito No.03.01.00294.7 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 tanggal 15 Juni 2006 2. Rek. Simpeda No.001.02.01.16487-8 282.458.885,00 379.488.963,00 0,00 661.947.848,00 (Rek. Penampungan Bunga Deposito) 3. Surat Deposito Berjangka 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 No.03.01.00414.0, tgl 23 Juni 2008 (diambil dari Rek. Simpeda) Jumlah 5.882.458.885,00 379.488.963,00 0,00 6.261.947.848,00 Pembentukan Dana Cadangan dilakukan pada Tahun 2002 dengan Perda No.29 Tahun 2002 tentang Dana Cadangan dengan menempatkan deposito pada PT Bank Bengkulu sebesar Rp4.000.000.000,00. Namun, dalam perda pembentukan dana cadangan ini tidak disebutkan suatu kegiatan tertentu yang akan didanai dengan dana tersebut. Belum dilakukannya reklasifikasi atas dana cadangan tersebut dikarenakan Perda pembentukan dana cadangan tersebut sampai saat ini belum dicabut atau masih berlaku. Atas bunga deposito yang diterima, ditampung dalam rekening Simpeda pada PT Bank Bengkulu No.001.02.01.16487-8 a.n. Pemda Kota c.q. Syaferi Syarif dan pencatatannya dalam laporan keuangan menambah saldo Dana Cadangan. Dari bunga deposito yang ditampung dalam rekening Simpeda tersebut, sebesar Rp1.000.000.000,00 telah digunakan untuk menambah nilai nominal deposito pada PT Bank Bengkulu dari semula Rp4.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 sesuai dengan sertifikat deposito No.03.01.00294.7 tanggal 15 Juni 2006. Dan dari bunga deposito juga dialihkan dalam bentuk Surat Deposito Berjangka No.03.01.00414.0, tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp600.000.000,00. Pada tanggal 5 April 2010, Pemkot Bengkulu telah mencairkan seluruh Dana Cadangan termasuk bunga yang disimpan pada rekening Simpeda dan dalam bentuk deposito, sesuai surat Kepala DPPKA kepada PT Bank Bengkulu No.900/180/D.III/2010 tanggal 5 April 2010.e. Aset Lainnya Rp 33.923.412.000,00 1) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp 19.082.000,00 Merupakan tuntutan atas kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Saldo tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp19.082.000,00 dan merupakan reklasifikasi penyajian dari Piutang Lain-lain. Rincian lihat bisa dilihat pada Lampiran 9. 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp 32.866.280.000,00 Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2009 sebesar Rp32.866.280.000,00 merupakan nilai tanah Pemkot Bengkulu yang dikerjasamakan dengan mitra kerjasama berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut: -34-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009No. Lokasi tanah yang dikerjasamakan Nama Mitra Kerjasama Luas (m2) Nilai Tanah (Rp)1. Pasar Minggu (Pasar Tradisional Modern Pasar CV Dwisaha Selaras Abadi JO. 15.622 14.839.200.000 Minggu/PTM dan Mega Mall/MM) Kel. Belakang PT Tigadi Lestari Pondok2. Jl. Pantai Panjang (Bengkulu Indah Mall/BIM) PT Impian Bengkulu Indah 70.500 3.210.273.000 Kel. Penurunan3. Kel. Lempuing, Pantai Panjang (Pasir Putih Resort, PT Dhermawan Subekti 65.000 6.695.000.000 restoran, & Cafe)4. Kel. Lempuing, Pantai Panjang (Rainbow Cafe) PT Pantai Indah Lestari 10.000 1.030.000.0005. Kel. Tanah Patah, Pantai Panjang (Hotel Bidadari) CV Dwi Puja Kesuma 10.000 1.540.880.0006. Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kel. Nusa Indah (Malibu CV Panorama Wisata 22.500 2.472.800.000 Cafe)7. Kel. Lempuing, Pantai Panjang (Nala Seaside) CV Nala Wisata Abadi 12.000 1.681.372.0008. Kel. Padang Harapan (Cafe Rindu Hati) CV Rindu Hati 6.035 621.605.0009. Kel. Lempuing Pantai Panjang (Kemuning Mercusuar) CV Kemuning Shakty 6.000 618.000.00010. Kel. Lempuing Pantai Panjang (cottage dan cafe) CV Ratu Putri Gading Cempaka 2.000 157.950.00011. Kel. Lempuing Pantai Panjang (cottage, restoran, CV Permata Mandiri 9.000 Tidak diketahui karaoke) Jumlah 228.657 32.866.280.000 Perjanjian antara Pemkot Bengkulu dengan CV Dwisaha Selaras Abadi JO. PT Tigadi Lestari untuk PTM dan Mega Mall berlaku untuk masa 40 tahun. Nilai investasi yang untuk PTM dan MM berdasarkan perjanjian sebesar Rp125.000.000.000,00, namun berdasarkan surat manajemen PTM dan MM tanggal 15 Maret 2010 pengelola hanya sebesar Rp97.000.000.000,00. Sementara untuk perjanjian dengan PT Impian Bengkulu Indah untuk BIM berlaku selama 70 tahun. Rincian perjanjian kemitraan dengan penggunaan, jangka waktunya, perlakuan aset/bangunan di atas tanah yang dikerjasamakan pada akhir masa perjanjian dapat dilihat pada Lampiran 10 (poin A).3) Aset Tidak Berwujud Rp 1.038.050.000,00 Merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang/jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp1.038.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut: No. Nama Aset SKPD Jumlah (Rp) 1. Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) DPPKA 296.000.000,00 5. Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) DPPKA - 2. Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Satu Atap Badan Pelayanan Perizinan 461.000.000,00 (SIMPTAP) Terpadu 3. Sistem Informasi Persuratan (SIP) Sekretariat DPRD 281.050.000,00 4. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan - Catatan Sipil Jumlah 1.038.050.000,00 -35-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 20092. KEWAJIBAN Rp 29.448.937.008,90 a. Kewajiban Jangka Pendek Rp 29.074.072.325,97 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp 61.350,00 Utang PFK merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Utang PFK per 31 Desember 2009 merupakan selisih antara penerimaan PFK sebesar Rp41.752.908.823,00 dan pengeluaran PFK sebesar Rp41.752.847.473,00. 2) Utang Bunga Rp 4.196.191.063,53 Utang bunga per 31 Desember 2009 tersebut merupakan bunga atas hutang Pemkot Bengkulu kepada Pemerintah Pusat terkait tiga perjanjian pinjaman dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Jumlah (Rp) Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat sehubungan dengan perjanjian: 1. No.SLA-619/DD1/1991, tanggal 19 Desember1991 458.034.047,42 2. No.RDA-278/DP3/1997, tanggal 13 Mei 1997 3.017.827.893,62 3. No.SLA-1029/DP3/1998, tanggal 3 Maret 1998 616.105.122,49 Jumlah Utang kepada Pemerintah Pusat 4.091.967.063,53 4. Utang Bunga Koperasi Pedagang Kaki Lima (KOPPKAL) Bangun Wijaya 104.224.000,00 Jumlah 4.196.191.063,53 Saldo utang bunga ini sesuai dengan Surat dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.S-1303/PB.4/2010 tanggal 17 Mei 2010. 3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp 2.456.589.977,44 Merupakan bagian dari utang jangka panjang (Utang Dalam Negeri Pemerintah Pusat) yang akan jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2010. Saldo bagian lancar utang jangka panjang per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.456.589.977,44 terdiri dari: No. Nomor dan Tanggal Pinjaman Jumlah (Rp) 1. No.SLA-619/DD1/1991 Tanggal 19 Desember 1991 318.968.726,40 2. No.RDA-278/DP3/1997 Tanggal 13 Mei 1997 1.905.163.858,77 3. No.SLA-1029/DP3/1998 Tanggal 3 Maret 1998 232.457.392,27 Jumlah 2.456.589.977,44 Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang ini sesuai dengan Surat dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.S-1303/PB.4/2010 tanggal 17 Mei 2010. 4) Utang Jangka Pendek Lainnya Rp 22.421.229.935,00 Merupakan utang yang diakui Pemkot Bengkulu atas penyelesaian pekerjaan pembangunan Guest House Pantai Panjang (Hotel Raffles City) yang belum dilunasi sebesar Rp22.185.692.000,00 dan pengakuan tagihan Jaminan Kesehatan Kota -36-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (Jamkeskot) bulan November dan Desember 2009 oleh RSUD M. Yunus dan RSJKO Soeprapto yang dibayar pada TA 2010 sebesar Rp235.537.935,00. b. Kewajiban Jangka Panjang Rp 374.864.682,93 Utang Dalam Negeri Rp 374.864.682,93 Merupakan sisa pokok pinjaman jangka panjang Pemkot Bengkulu kepada Pemerintah Pusat. Jumlah Utang Dalam Negeri per 31 Desember 2009 berdasarkan nomor dan tanggal perjanjian adalah sebagai berikut: (dalam rupiah) Uraian Nomor & Mutasi 2009 Saldo Saldo No. Tanggal Perjanjian Penggunaan 31 Des ‘08 Debet Kredit 31 Des’09 Pinjaman 1. SLA-619/DD1/1991, West Java & sumatera 106.322.908,80 35.440.969,60 0,00 70.881.939,20 Tgl 19 Desember Secondary Cities Urban 1991 Development Project 2. RDA- Proyek Pembangunan 244.339.511,13 244.339.511,13 0,00 0,00 278/DP3/1997, Terminal Tipe C Tgl 13 Mei 1997 3. SLA- Sumatera Urban 339.745.419,44 35.762.675,71 0,00 303.982.743,73 1029/DP3/1998, Development (sector) Tgl 3 Maret 1998 Project Jumlah 690.407.839,37 315.543.156,44 0,00 374.864.682,93 Saldo pokok pinjaman ini sesuai dengan Surat dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia No.S-1303/PB.4/2010 tanggal 17 Mei 2010.3. EKUITAS DANA Rp 1.384.347.042.476,01 a. Ekuitas Dana Lancar Rp 3.265.843.700,94 Ekuitas Dana Lancar sebesar di atas merupakan selisih antara aset lancar dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek, yaitu: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp 18.664.720.466,20 Cadangan Piutang Rp 7.306.708.294,71 Cadangan Persediaan Rp 6.368.425.916,00 Dana yang Disediakan utk Pembayaran Utang Jangka Pendek Rp (29.074.010.975,97) Jumlah Ekuitas Dana Lancar Rp 3.265.843.700,94 b. Ekuitas Dana Investasi Rp 1.374.819.250.927,07 Ekuitas dana investasi sebesar di atas merupakan selisih antara aset tetap dan investasi jangka panjang dengan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang, yaitu: Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp 25.728.856.420,00 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap Rp 1.315.541.847.190,00 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp 33.923.412.000,00 Dana yang disediakan utk Pembayaran Utang Jk. Panjang Rp (374.864.682,93) Jumlah Ekuitas Dana Investasi Rp 1.374.819.250.927,07 -37-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009c. Ekuitas Dana Cadangan Rp 6.261.947.848,00 Ekuitas dana cadangan merupakan ekuitas dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan dana yang besar yang tidak bisa didanai oleh dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan ini dibentuk pada Tahun 2002 dengan penempatan deposito pada PT Bank Bengkulu. Namun, dalam perda pembentukan dana cadangan ini tidak disebutkan suatu kegiatan tertentu yang akan didanai dengan dana tersebut. Saldo ekuitas dana cadangan per 31 Desember 2009 adalah Rp6.261.947.848,00. -38-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009B. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN 1. PENDAPATAN Rp 475.664.056.169,03 Pendapatan TA 2009 dianggarkan sebesar Rp491.162.327.128,79 dengan realisasi sebesar Rp475.664.056.169,03 atau 96,84% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Asli Daerah Rp 26.941.305.683,11 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari pengenaan pajak daerah, retribusi dan sejenisnya atas kegiatan ekonomi daerah. PAD Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp34.582.971.796,99 dengan realisasi sebesar Rp26.941.305.683,11 atau 77,90% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Pendapatan Pajak Daerah 17.218.310.000,00 13.544.381.210,90 78,66 2. Pendapatan Retribusi Daerah 9.212.242.865,00 6.490.314.157,00 70,45 3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 1.156.952.083,19 1.610.749.636,99 139,22 Daerah yang Dipisahkan 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah 6.995.466.848,80 5.295.860.678,22 75,70 Jumlah 34.582.971.796,99 26.941.305.683,11 77,90 1) Pajak Daerah Rp 13.544.381.210,90 Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp17.218.310.000,00 dengan realisasi Rp13.544.381.210,90 atau 78,66% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Pajak Hotel 993.382.671,00 348.710.813,00 35,10 2. Pajak Restoran 3.229.487.885,00 1.525.621.808,,00 47,24 3. Pajak Hiburan 100.000.000,00 450.842.882,00 450,84 4. Pajak Reklame 975.930.468,67 867.538.573,00 88,89 5. Pajak Penerangan Jalan 11.674.581.788,33 9.999.563.596,00 85,65 6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C 44.416.800,00 87.886.638,90 197,87 7. Pajak Parkir 42.467.760,00 47.764.800,00 112,47 8. Pajak Sarang Burung Walet 158.042.627,00 216.452.100,00 136,96 Jumlah 17.218.310.000,00 13.544.381.210,90 78,66 2) Retribusi Daerah Rp 6.490.314.157,00 Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp9.212.242.865,00 dengan realisasi sebesar Rp6.490.314.157,00 atau 70,45% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Retribusi Jasa Umum 4.603.592.744,00 2.409.251.012,00 52,33 2. Retribusi Jasa Usaha 1.042.224.883,00 746.553.000,00 71,63 3. Retribusi Perizinan tertentu 3.566.425.238,00 3.334.510.145,00 93,50 Jumlah 9.212.242.865,00 6.490.314.157,00 70,45 -39-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp 1.610.749.636,99 Daerah yang Dipisahkan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar Rp1.156.952.083,19 dengan realisasi sebesar Rp1.610.749.636,99 atau 139,22%. Seluruh realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah berupa deviden dan dana pembangunan daerah dari penyertaan modal di PT Bank Bengkulu. Sedangkan atas penyertaan modal di PDAM Kota Bengkulu dan PD Ratu Agung Niaga belum dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi Pemkot Bengkulu. 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp 5.295.860.678,22 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp6.995.466.848,80 dengan realisasi sebesar Rp5.295.860.678,22 atau 75,70% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Penerimaan Jasa Giro 1.058.094.652,00 1.758.584.038,00 166,20 2. Pendapatan dari Pengembalian 0,00 100.835.914,00 - 3. Lain-lain PAD yang sah lainnya 5.937.372.196,80 3.436.440.726,22 57,88 Jumlah 6.995.466.848,80 5.295.860.678,22 75,70 Pendapatan tersebut belum termasuk penerimaan dana Jamkesmas dan Kapitasi Askes PNS TA 2009 sebesar Rp934.355.703,00 yang tidak melalui mekanisme APBD demikian pula penggunaannya, karena mengacu pada peraturan khusus dari Menteri Kesehatan.b. Pendapatan Transfer Rp 420.705.916.485,92 Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp432.361.946.331,80 dengan realisasi sebesar Rp420.705.916.485,92 atau 97,30% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan a. Dana Bagi Hasil Pajak 26.153.481.384,00 24.712.480.082,00 94,49 b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 631.560.000,00 660.069.051,00 104,51 c. Dana Alokasi Umum 350.293.210.000,00 340.287.159.000,00 97,14 d. Dana Alokasi Khusus 43.175.000.000,00 43.175.000.000,00 100,00 Total Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan 420.253.251.384,00 408.834.708.133,00 97,28 2. Transfer Pemerintah Provinsi 12.108.694.947,80 11.871.208.352,92 98,04 Jumlah 432.361.946.331,80 420.705.916.485,92 97,30 1) Bagi Hasil Pajak Rp 24.712.480.082,00 Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp26.153.481.384,00 dengan realisasi sebesar Rp24.712.480.082,00 atau 94,49% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut: -40-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan 16.743.624.706,00 13.000.842.971,00 77,65 2. Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak atas 4.880.206.678,00 5.659.070.150,00 115,96 Tanah dan Bangunan 3. Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) 311.230.000,00 1.030.422.764,00 331,08 Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 4. Bagi Hasil Pajak PPh Ps 21 4.218.420.000,00 5.022.144.197,00 119,05 Jumlah 26.153.481.384,00 24.712.480.082,00 94,492) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Rp 660.069.051,00 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dianggarkan sebesar Rp631.560.000,00 dengan realisasi sebesar Rp660.069.051,00 atau 104,51% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan 0,00 0,00 00,00 2. Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran 383.110.000,00 519.498.056,00 135,60 Eksploitasi (Royalti) 3. Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 248.450.000,00 140.570.995,00 56,58 Jumlah 631.560.000,00 660.069.051,00 104,513) Dana Alokasi Umum Rp 340.287.159.000,00 Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp350.293.210.000,00 dengan realisasi sebesar Rp340.287.159.000,00 atau 97,14% dari anggaran.4) Dana Alokasi Khusus Rp 43.175.000.000,00 Dana Alokasi Khusus dianggarkan sebesar Rp43.175.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp43.175.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang terdiri dari: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. DAK Pendidikan 15.013.000.000,00 15.013.000.000,00 100,00 2. DAK Perikanan 2.350.000.000,00 2.350.000.000,00 100,00 3. DAK Kesehatan 7.382.000.000,00 7.382.000.000,00 100,00 4. DAK Infrastruktur Jalan 9.159.000.000,00 9.159.000.000,00 100,00 5. DAK Irigasi 1.997.000.000,00 1.997.000.000,00 100,00 6. DAK Air Bersih 2.542.000.000,00 2.542.000.000,00 100,00 7. DAK Pertanian 2.822.000.000,00 2.822.000.000,00 100,00 8. DAK Lingkungan Hidup 978.000.000,00 978.000.000,00 100,00 9. DAK Keluarga Berencana 932.000.000,00 932.000.000,00 100,00 Jumlah 43.175.000.000,00 43.175.000.000,00 100,005) Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Rp 11.871.208.352,92 Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi dianggarkan sebesar Rp12.108.694.947,80 dengan realisasi sebesar Rp11.871.208.352,92 atau 98,04% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: -41-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor 3.882.480.891,30 3.564.750.411,34 91,82 2. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan 5.258.870.237,50 4.936.954.431,36 93,88 Bermotor 3. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar 2.967.343.819,00 3.223.251.526,40 108,62 Kendaraan Bermotor 4. Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan 0,00 146.251.983,82 ~ Pemanfaatan Air Bawah Tanah Jumlah 12.108.694.947,80 11.871.208.352,92 98,04 c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah Rp 28.016.834.000,00 Lain-Lain Pendapatan yang Sah dianggarkan sebesar Rp24.217.409.000,00 dengan realisasi sebesar Rp28.016.834.000,00 atau 115,69% dari anggaran. Seluruh Lain-Lain Pendapatan yang Sah tersebut berupa pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Realisasi (Rp) 1. Bantuan dana Penguatan Desentralisasi Fiskal Percepatan Pembangunan 19.717.409.000,00 Daerah (DPDF PPD) 2. Dana tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah 8.299.425.000,00 Jumlah 28.016.834.000,002. BELANJA Rp 500.997.884.400,00 Belanja Pemkot Bengkulu Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp534.398.327.128,79 dengan realisasi sebesar Rp500.997.884.400,00 atau 93,75% dari anggaran dengan rincian sbb.: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Belanja Operasi 417.806.246.895,79 390.570.594.059,00 93,48 2. Belanja Modal 115.542.080.233,00 109.642.344.741,00 94,89 3. Belanja Tak Terduga 1.000.000.000,00 772.110.000,00 77,21 4. Transfer 50.000.000,00 12.835.600,00 25,67 Jumlah 534.398.327.128,79 500.997.884.400,00 93,75 a. Belanja Operasi Rp 390.570.594.059,00 Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasi Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp417.806.246.895,79 dengan realisasi sebesar Rp390.570.594.059,00 atau 93,48% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja Pegawai Rp 284.122.146.008,00 Belanja Pegawai Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp304.885.665.576,79 dengan realisasi sebesar Rp284.122.146.008,00 atau 93,19% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: -42-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Gaji dan Tunjangan 266.745.869.628,79 248.495.902.233,00 93,16 2. Tambahan Penghasilan PNS 5.144.404.648,00 4.854.278.000,00 94,36 3. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan 1.812.000.000,00 1.812.000.000,00 100,00 Anggota DPRD serta KDH/WKDH 4. Biaya Pemungutan Pajak Daerah 500.000.000,00 493.782.625,00 98,76 5. BPO Pimpinan DPRD 201.600.000,00 151.200.000,00 75,00 6. Honorarium PNS 10.851.681.500,00 10.026.949.650,00 92,40 7. Honorarium non PNS 14.069.944.000,00 13.218.457.720,00 93,95 8. Uang Lembur 3.072.755.800,00 2.987.880.280,00 97,24 9. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 349.690.000,00 349.690.000,00 100,00 10. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan 2.087.620.000,00 1.681.905.500,00 80,57 Bimbingan Teknis PNS 11. Uang Saku 50.100.000,00 50.100.000,00 100,00 Jumlah 304.885.665.576,79 284.122.146.008,00 93,192) Belanja Barang Rp 88.622.379.801,00 Belanja Barang Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp94.386.481.319,00 dengan realiasi sebesar Rp88.622.379.801,00 atau 93,89% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Belanja Bahan Pakai Habis 3.996.092.340,00 3.667.068.065,00 91,77 2. Belanja Bahan/Material 7.385.000.500,00 7.089.164.460,00 95,99 3. Belanja Jasa Kantor 14.133.342.500,00 12.948.625.747,00 91,62 4. Belanja Premi Asuransi 293.500.000,00 185.919.000,00 63,35 5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.636.885.532,00 6.377.878.810,00 96,10 6. Belanja Cetak dan Penggandaan 7.092.294.060,00 6.570.799.219,00 92,65 7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 507.290.000,00 445.500.000,00 87,82 8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 69.950.000,00 38.150.000,00 54,54 9. Belanja Sewa Perlengkapan & Peralatan Kantor 1.878.920.000,00 1.774.747.500,00 94,46 10. Belanja Makanan dan Minuman 7.315.725.000,00 6.959.496.274,00 95,13 11. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 1.527.510.000,00 1.499.884.150,00 98,19 12. Belanja Pakaian Kerja 531.410.000,00 306.680.000,00 57,71 13. Belanja Pakaian Khusus & Hari-hari Tertentu 144.740.000,00 144.740.000,00 100,00 14. Belanja Perjalanan Dinas 16.046.157.225,00 14.607.320.950,00 91,03 15. Belanja Pemulangan Pegawai 235.000.000,00 103.500.000,00 44,04 16. Belanja Perawatan dan Pengobatan 532.000.000,00 531.900.000,00 99,98 17. Belanja Jasa 1.648.402.000,00 1.498.978.056,00 90,94 18. Belanja Perawatan Jaringan/Instalasi 25.000.000,00 24.800.000,00 99,20 19. Belanja Perawatan Peralatan Tidak Bermotor 90.000.000,00 86.990.000,00 96,66 20. Belanja Penyelenggaran Pendidikan 19.562.192.000,00 19.166.615.300,00 97,98 21. Belanja Jasa Konsultasi 2.132.870.162,00 1.991.822.270,00 93,39 22. Belanja Bantuan 1.602.600.000,00 1.602.200.000,00 99,98 23. Belanja Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 999.600.000,00 999.600.000,00 100,00 Jumlah 94.386.481.319,00 88.622.379.801,00 93,893) Belanja Hibah Rp 7.681.550.000,00 Belanja Hibah Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp7.904.100.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.681.550.000,00 atau 97,18% dari anggaran. Realisasi Belanja Hibah tersebut adalah sebagai berikut: -43-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 No. Uraian Realisasi (Rp) 1. Belanja Hibah kepada Lembaga/Organisasi 4.175.000.000,00 2. Belanja Hibah kepada KPUD dan Panwas 750.000.000,00 3. Belanja Hibah kegiatan MTQ 500.000.000,00 4. Bantuan Beasiswa Mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu 1.000.000.000,00 5. Belanja Hibah Lainnya 1.256.550.000,00 Jumlah 7.681.550.000,00 Bantuan beasiswa mahasiswa pada Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu sebesar Rp1.000.000.000,00 didasarkan pada Perjanjian Kerjasama antara Pemkot Bengkulu dengan Universitas Bengkulu tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas Bengkulu (UNIB) No.415.4/319/B.IV/2009 // No.6649/H30/KS/2009 tanggal 31 Juli 2009. Dana hibah tersebut digunakan untuk biaya pendidikan 2 orang mahasiswa, masing-masing Rp500.000.000,00 selama 5 tahun masa pendidikan (2009 s.d. 2013). Dalam perjanjian disebutkan bahwa Pemkot Bengkulu akan mengirimkan dua orang calon mahasiswa setiap tahun ke UNIB selama lima tahun. Penunjukan 2 orang penerima beasiswa tersebut berdasarkan seleksi yang dilakukan oleh UNIB dan Fakultas Kedokteran Universitas Pembina, yaitu Universitas Indonesia. 4) Belanja Bantuan Sosial Rp 6.794.518.250,00 Belanja Bantuan Sosial Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp7.280.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.794.518.250,00 atau 93,33% dari anggaran. Realisasi Bantuan Sosial tersebut adalah sebagai berikut: No. Uraian Realisasi (Rp) 1. Belanja Bantuan kepada Partai Politik 600.000.000,00 2. Belanja Bantuan Sosial Umum 6.194.518.250,00 Jumlah 6.794.518.250,00 5) Belanja Bantuan Keuangan Rp 3.350.000.000,00 Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp3.350.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.350.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Bantuan ini merupakan bantuan keuangan kepada kelurahan.b. Belanja Modal Rp 109.642.344.741,00 Belanja modal merupakan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap. Belanja Modal Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp115.542.080.233,00 dengan realisasi sebesar Rp109.642.344.741,00 atau 94,89% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: 1) Belanja Modal Tanah Rp 721.220.000,00 Belanja tanah merupakan seluruh pengeluaran kas yang digunakan untuk membiayai perolehan tanah. Belanja tanah Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp1.510.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp721.220.000,00 atau 47,76% dari anggaran. 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 12.225.780.627,00 Belanja Peralatan dan Mesin merupakan seluruh pengeluaran kas yang digunakan untuk membiayai perolehan peralatan dan mesin. Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2009 -44-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 dianggarkan sebesar Rp12.628.134.880,00 dengan realisasi sebesar Rp12.225.780.627,00 atau 96,81% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Belanja Modal Alat-alat Besar 0,00 0,00 ~ 2. Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 4.793.300.000,00 4.689.228.000,00 97,83 3. Belanja Modal Alat-alat Angkutan Air Bermotor 1.646.778.880,00 1.638.331.000,00 99,49 4. Belanja Modal Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 607.750.000,00 597.130.000,00 98,25 5. Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian & Peternakan 0,00 0,00 ~ 6. Belanja Modal Peralatan Kantor & Rumah Tangga 3,940,155,000.00 3,736,403,900.00 94,83 7. Belanja Modal Alat-alat Studio dan Komunikasi 420.683.500,00 393.819.477,00 93,61 8. Belanja Modal Alat-alat Kedokteran 960.467.500,00 918.771.250,00 95,66 9. Belanja Modal Alat-alat Laboratorium 250.000.000,00 243.259.000,00 97,30 10. Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/Keamanan 9.000.000,00 8.838.000,00 98,20 Jumlah 12.628.134.880,00 12.225.780.627,00 96,813) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 27.686.306.500,00 Belanja gedung dan bangunan merupakan seluruh pengeluaran kas yang digunakan untuk membiayai perolehan gedung dan bangunan. Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp28.277.198.200,00 dengan realisasi sebesar Rp27.686.306.500,00 atau 97,91% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Belanja Modal Bangunan Gedung 28.277.198.200,00 27.686.306.500,00 97,91 2. Belanja Modal Bangunan Monumen 0,00 0,00 ~ Jumlah 28.277.198.200,00 27.686.306.500,00 97,914) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp 68.883.355.114,00 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan seluruh pengeluaran kas yang digunakan untuk membiayai perolehan jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja Jalan, irigasi, dan Jaringan Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp72.988.347.153,00 dengan realisasi sebesar Rp68.883.355.114,00 atau 94,38% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Belanja Modal Jalan dan Jembatan 58.875.885.853,00 56.071.933.675,00 95,24 2. Belanja Modal Jaringan Air (Irigasi) 9.442.019.000,00 8.488.430.739,00 89,90 3. Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon 4.670.442.300,00 4.322.990.700,00 92,56 Jumlah 72.988.347.153,00 68.883.355.114,00 94,385) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp 125.682.500,00 Belanja Aset Tetap Lainnya merupakan pengeluaran kas yang digunakan untuk membiayai perolehan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp138.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp125.682.500,00 atau 90,81% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: -45-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Belanja Modal Buku/Perpustakaan 28.400.000,00 18.332.500,00 64,55 2. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 3. Belanja Modal Hewan, Ternak, & Tanaman 95.000.000,00 92.350.000,00 97,21 Jumlah 138.400.000,00 125.682.500,00 90,81 c. Belanja Tak Terduga Rp 772.110.000,00 Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran kas yang dilakukan untuk menanggulangi hal-hal yang tidak terduga seperti bencana alam. Belanja Tak Terduga Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp772.110.000,00 atau 77,21% dari anggaran. d. Transfer Rp 12.835.600,00 Belanja Transfer merupakan transfer bagi hasil Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) kepada Pemkab Seluma untuk Tahun 2008 yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.835.600,00 atau 25,67% dari anggaran. e. Surplus/(Defisit) (Rp 25.333.828.230,97) APBD Pemkot Bengkulu TA 2009 ditetapkan mengalami defisit sebesar Rp43.236.000.000,00 dengan realisasi mengalami defisit sebesar Rp25.333.828.230,97 atau 58,59% dari anggaran.3. PEMBIAYAAN NETTO Rp 43.998.548.697,17 a. Penerimaan Pembiayaan Rp 44.998.548.697,17 Penerimaan pembiayaan Tahun 2009 terdiri dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2008 sebesar Rp44.736.818.697,17 dan penerimaan kembali penyertaan modal pada BPR Pesisir sebesar Rp261.730.000,00. b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 1.000.000.000,00 Pengeluaran pembiayaan Tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp1.500.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 66,67% dari anggarannya, dengan rincian sebagai berikut: No. URAIAN Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 2. Pembayaran Pokok Utang 500.000.000,00 0,00 0,00 Jumlah 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 66,67 Realisasi penyertaan modal Pemerintah Daerah TA 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00 merupakan tambahan penyertaan modal Pemkot Bengkulu pada PT Bank Bengkulu berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu No.236.B Tahun 2009. -46-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009C. PENJELASAN ATAS KOMPONEN-KOMPONEN LAPORAN ARUS KAS 1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp 84.308.516.510,03 Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan arus kas masuk ke Bendahara Umum Daerah dan arus kas keluar dari Bendahara Umum Daerah yang berasal dari aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih sebesar di atas merupakan selisih antara arus kas masuk berupa pendapatan dengan arus kas keluar berupa belanja kecuali belanja modal selama TA 2009, dengan uraian sebagai berikut: a. Arus Kas Masuk Rp 475.664.056.169,03 Arus kas masuk dari aktivitas operasi sebesar Rp475.664.056.169,03 merupakan arus kas masuk yang berasal dari: Uraian Jumlah (Rp) Pendapatan Pajak Daerah 13.544.381.210,90 Hasil Retribusi Daerah 6.490.314.157,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.610.749.636,99 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 5.295.860.678,22 Bagi Hasil Pajak 24,712,480,082.00 Bagi Hasil Bukan Pajak 660,069,051.00 Dana Alokasi Umum 340.287.159.000,00 Dana Alokasi Khusus 43.175.000.000,00 Pendapatan Hibah 28.016.834.000,00 Dana Darurat 0,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 11.871.208.352,92 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 0,00 Jumlah Arus Kas Masuk 475.664.056.169,03 b. Arus Kas Keluar Rp 391.355.539.659,00 Arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp391.355.539.659,00 merupakan arus kas keluar yang digunakan untuk: Uraian Jumlah (Rp) Belanja Pegawai 284.122.146.008,00 Belanja Barang dan Jasa 88.622.379.801,00 Belanja Hibah 7.681.550.000,00 Belanja Bantuan Sosial 6.794.518.250,00 Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota & Pemerintah Desa 12.835.600,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota & Pem. Desa 3.350.000.000,00 Belanja Tidak Terduga 772.110.000,00 Jumlah Arus Kas Keluar 391.355.539.659,00 2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (Rp 109.642.344.741,00) Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan merupakan arus kas masuk ke Bendahara Umum Daerah dan arus kas keluar dari Bendahara Umum Daerah yang berasal dari aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya, dengan uraian sebagai berikut: -47-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Uraian Jumlah (Rp) Jumlah Kas Masuk 0,00 Arus Kas Keluar Belanja Tanah 721.220.000,00 Belanja Peralatan dan Mesin 12.225.780.627,00 Belanja Gedung dan Bangunan 27.686.306.500,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 68.883.355.114,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 125.682.500,00 Belanja Aset Lainnya 0,00 Jumlah Kas Keluar 109.642.344.741,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (109.642.344.741,00)3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (Rp 738.270.000,00) Arus kas dari aktivitas pembiayaan merupakan arus kas masuk ke Bendahara Umum Daerah dan arus kas keluar dari Bendahara Umum Daerah yang berasal dari aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Dalam Tahun 2009, arus kas dari aktivitas pembiayaan defisit sebesar Rp738.270.000,00 dengan rincian sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp) Arus Kas Masuk Penerimaan Kembali Penyertaan Modal 261.730.000,00 Jumlah Arus Kas Masuk 261.730.000,00 Arus Kas Keluar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 1.000.000.000,00 Pembayaran pokok utang pinjaman dan obligasi 0,00 Jumlah Arus Kas Keluar 1.000.000.000,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (738.270.000,00)4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran Rp 61.350,00 Arus kas dari aktivitas nonanggaran merupakan arus kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah, sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp) Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga 41.752.908.823,00 Jumlah Arus Kas Masuk 41.752.908.823,00 Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 41.752.847.473,00 Jumlah Arus Kas Keluar 41.752.847.473,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan 61.350,00 -48-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGANA. Dasar hukum Pembentukan Kota Bengkulu Kota Bengkulu dibentuk dengan Undang-Undang No.06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1091).B. Dasar Pelaksanaan Pembiayaan TA 2009. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan dengan peraturan daerah: a. Peraturan Daerah No.01 Tahun 2009, tanggal 14 Februari 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu TA 2009. b. Peraturan Daerah No.08 Tahun 2009, tanggal 5 Desember 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu TA 2009.C. Komitmen/kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca Dalam rangka memanfaatkan aset sebagai sumber pendapatan daerah, Pemkot Bengkulu melakukan kerja sama dengan pihak lain yang dilakukan secara tertulis dengan menguraikan hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan kesepakatan kerja sama. Jumlah perjanjian kerjasama yang berkaitan dengan pemanfaatan aset Pemkot Bengkulu sebanyak 14 perjanjian (Lampiran 10). Bentuk kerjasama tersebut sewa menyewa, pengelolaan operasional, dan bangun guna serah atau built operating transfer (BOT). Dalam perjanjian antara Pemkot Bengkulu dengan PT Dwisaha Selaras Abadi JO. PT Tigadi Lestari untuk Pasar Tradisional Modern (PTM) dan Mega Mall (MM) memuat klausul yang menyatakan jika sampai dengan berakhirnya kerjasama terdapat bangunan yang belum terjual, maka Pemkot Bengkulu wajib membayar kepada PT Dwisaha Selaras Abadi JO. PT Tigadi Lestari sesuai dengan jumlah bangunan atau unit yang belum terjual. Klausul ini memungkinkan bagi Pemkot akan memiliki kewajiban pada akhir masa perjanjian. Selain itu dalam perjanjian juga disebutkan bahwa Pemkot Bengkulu tidak mendapatkan bagi hasil penjualan dan pengelolaan selama investasi yang ditanamkan oleh PT Dwisaha Selaras Abadi JO. PT Tigadi Lestari sebesar Rp125.000.000.000,00 belum kembali. Setelah investasi kembali, Pemkot Bengkulu akan mendapatkan keuntungan bagi hasil bersih dari penjualan dan pengelolaan sebesar 30% sampai dengan tahun ke-20, dan 60% untuk tahun ke-21 sampai dengan ke-40 (sebagaimana diatur dalam perjanjian awal).D. Kejadian yang mempunyai dampak sosial Tidak terdapat kejadian yang mempunyai dampak sosial yang menyebabkan tidak dilaksanakannya kebijakan sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkot Bengkulu. -49-
    • Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 BAB VII PENUTUPSalah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannegara adalah penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun denganmengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Untuk TA 2009 iniPemkot Bengkulu menyusun laporan keuangan sesuai standar Akuntansi Pemerintahan, meskipunharus kami akui belum seluruhnya diterapkan.Namun kami yakin di masa yang akan datang seiring dengan proses pembelajaran terhadap SDM yangmengelola keuangan bertahap SAP bisa diterapkan. Ada beberapa hal yang akan menjadi perhatianPemda Kota Bengkulu dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa yang akan datang,diantaranya:1. Program peningkatan kapasitas SDM dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang memadai,2. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam mengelola keuangan,3. Melengkapi sarana dan prasarana sebagai media/tools dalam mengelola keuangan.Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama untukmenyelesaikan laporan keuangan ini. -50-
    • Gambaran Umum PemeriksaanLaporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu
    • GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan LKPD TA 2009 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures). c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. d. Efektivitas sistem pengendalian intern.3. Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan LKPD TA 2009 meliputi pengujian atas: a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2009 sesuai dengan SAP; d. Penyajian saldo akun-akun dalam neraca per 31 Desember 2009; e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku meliputi : a. Keberadaan dan keterjadian Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2009 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2009 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 51
    • b. Kelengkapan Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan negara, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama Tahun 2009 telah dicatat dalam LRA. c. Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. d. Penilaian dan Alokasi Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2009. e. Penyajian dan Pengungkapan Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.4. Standar Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 berpedoman pada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).5. Metodologi Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2009 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut: a. Perencanaan Pemeriksaan 1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan interim, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua (2) tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan- kelemahan signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedurBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 52
    • pengujian substantif. Pemahaman pemeriksa atas entitas dan SPI dilaksanakan pada saat pemeriksaan interim atas LKPD. 2) Pertimbangan Hasil Pemeriksaan Sebelumnya Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksa harus meneliti pengaruh hasil pemeriksaan sebelumnya dan tindak lanjutnya terhadap LKPD yang diperiksa, terutama terkait dengan kemungkinan temuan-temuan pemeriksaan yang berulang dan keyakinan pemeriksa atas saldo awal akun atau perkiraan pada neraca yang diperiksa. 3) Penentuan Tingkat Materialitas Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan: (1) Penetapan Tingkat Materialitas Perencanaan (Planning Materiality/PM) dan (2) Penetapan Kesalahan tertolerir (Tolerable Error/TE). PM merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan, sementara TE merupakan materialitas pada tingkat transaksi akun. Untuk pemeriksaan LKPD Tahun 2009, PM ditetapkan sebesar 2% dari total realisasi belanja. Sedangkan TE ditetapkan sebesar 50% dari PM. 4) Penentuan Metode Uji Petik Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain: a) Tingkat risiko Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun- akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inheren risk) yang lebih tinggi dari akun- akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar. b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya. c) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar. d) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut. b. Pelaksanaan Pemeriksaan 1) Pengujian Analitis Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan (1) Analisa Data, (2) Analisa Rasio dan Tren, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 53
    • 2) Pengujian Pengendalian Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim, maupun pemeriksaan laporan keuangan. 3) Pengujian Substantif atas transaksi dan saldo Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan. 4) Penyelesaian Penugasan Penyelesaian penugasan pemeriksaan keuangan merupakan kegiatan yang meliputi reviu kewajiban kontinjensi, reviu kontrak/komitmen jangka panjang, identifikasi kejadian setelah tanggal Neraca (subsequent event), penyusunan ikhtisar koreksi, penyusunan dan pembahasan konsep temuan pemeriksaan, penyampaian temuan pemeriksaan atas LKPD dan perolehan surat representasi. c. Pelaporan Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 dilakukan dua tahap, yaitu tahap pendahuluan selama 25 hari dari tanggal 16 Februari s.d. 18 maret 2010 dan tahap terinci selama 35 hari dari tanggal 7 April s.d. 18 Mei 2010. Khusus untuk akun Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD Kota Bengkulu dilakukan pemeriksaan fisik kas (cash opname) selama 3 hari mulai tanggal 2 s.d. 4 Juni 2010.7. Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 meliputi pengujian atas: a. Neraca per tanggal 31 Desember 2009; b. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009;BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 54
    • c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2009; d. Catatan Atas Laporan Keuangan.8. Kendala Pemeriksaan Dalam rangka pelaksanaan salah satu tugas konstitusionalnya yaitu belum adanya unit akuntansi pada masing-masing SKPD, belum berfungsinya secara optimal unit kerja yang menangani akuntansi aset tetap Pemkot Bengkulu, belum berfungsinya secara optimal unit kerja yang mengendalikan kerjasama-kerjasama Pemkot dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset berupa tanah milik Pemkot Bengkulu, serta belum adanya rekonsiliasi yang antara Pemkot Bengkulu dengan pihak-pihak terkait, yaitu Pemerintah Pusat terkait hutang dan BUMD terkait jumlah penyertaan modal.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 55
    • LampiranCatatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu
    • Lampiran 1 PEMERINTAH KOTA BENGKULU KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN PER 31 DESEMBER 2009No Nama Satuan Kerja Jumlah (Rp)1 2 31 Dinas Pendidikan Nasional 65.174.392,002 Dinas Kesehatan 23.560.803,003 Dinas Pekerjaan Umum 17.228.712,004 Kantor Pemadam Kebakaran 0,005 Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan 0,006 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,007 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,008 Dinas Pertamanan dan Kebersihan 1.034.795,009 Badan Lingkungan Hidup 0,0010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,0011 Dinas Sosial 0,0012 Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga 0,0013 Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah 0,0014 Badan Kesbang Pol dan Linmas 0,0015 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 0,0016 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,0017 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 0,0018 Sekretariat Daerah* 772.981.068,0019 Sekretariat DPRD 845.213.151,0020 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 57.632.650,0021 Inspektorat 63.507.870,0022 Kantor Penghubung 0,0023 Kecamatan Gading Cempaka 0,0024 Kecamatan Teluk Segara 0,0025 Kecamatan Selebar 0,0026 Kecamatan Muara Bangkahulu 370,0027 Kecamatan Ratu Agung 0,0028 Kecamatan Ratu Samban 0,0029 Kecamatan Sungai Serut 0,0030 Kecamatan Kampung Melayu 990.000,0031 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 0,0032 Badan Kepegawaian Daerah 0,0033 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB 0,0034 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 0,0035 Dinas Pertanian dan Peternakan 31.980.116,0036 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 0,0037 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,0038 Dinas Kelautan dan Perikanan 0,0039 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 0,00 Jumlah 1.879.303.927,00 * Catatan: Kas di bendahara pengeluaran Sekretarian Daerah sebesar Rp266.661.858,00 merupakan SPJ Belanja TA 2007 yang belum disahkan sampai dengan 31 Desember 2009.
    • Lampiran 2 PIUTANG PIUTANG PAJAK Per 31 Desember 2009 (dalam rupiah) Saldo Mutasi SaldoNo. Uraian 31-Dec-08 Debet Kredit 31-Dec-09 PAJAK RESTORAN 1 RM TANJUNG KARANG 1.400.000,00 0,00 0,00 1.400.000,00 2 RM. IKO NAN ADO 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00 3 RM PANGSIT EVI 825.000,00 0,00 150.000,00 675.000,00 4 RM TAKANA JUO 500.000,00 0,00 200.000,00 300.000,00 5 BUFFET DEWILI 500.000,00 0,00 100.000,00 400.000,00 6 RM DAYANG MAS 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 7 VANDA RESTO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 8 RM. FAJAR 500.000,00 0,00 150.000,00 350.000,00 9 BAKSO ES TELER 1.440.000,00 0,00 0,00 1.440.000,00 10 PEMPEK 7 ULU 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 11 RM. BIDADARI 1.950.000,00 0,00 200.000,00 1.750.000,00 12 REST. BENGKULU 4.000.000,00 0,00 500.000,00 3.500.000,00 13 RM. PANORAMA 1.600.000,00 0,00 1.000.000,00 600.000,00 14 PONDOK SALERO 2.100.000,00 0,00 300.000,00 1.800.000,00 15 REST. SATE PAK LEHA 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 17 RM. EMBUN PAGI I 66.000.000,00 0,00 0,00 66.000.000,00 18 RM. EMBUN PAGI II 48.000.000,00 0,00 1.000.000,00 47.000.000,00 19 SINAR BULAN 1.500.000,00 0,00 250.000,00 1.250.000,00 20 BAKSO AREMA 500.000,00 0,00 400.000,00 100.000,00 21 RM. NUSANTARA 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 22 RM. LOREN 750.000,00 0,00 750.000,00 0,00 23 RM. DIDA 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 24 RM. METRO I 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 25 BETTY 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 26 RM. 19 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 27 BAKSO LEVIS 450.000,00 0,00 375.000,00 75.000,00 28 RM. SEDERHANA 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 29 RM.LOSARI 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 30 RM. PONDOK BASELO 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 31 RM. SINAR PADANG 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 32 RM. TONGSENG MATARAM 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 33 SARI SEGARA 900.000,00 0,00 150.000,00 750.000,00 34 PINDANG PEGAGAN 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 35 BAKSO SIMPANG 5 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 36 SATE ZUBAIDAH 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 37 BLORA 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 38 AYAM KALASAN 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 39 RM.92 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 40 RM. PAK ROMLI 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 41 RM. KUBANG 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 42 RM. MARIA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 43 RM. HARUM MANIS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 44 RM. SAKATO MINANG 630.000,00 0,00 0,00 630.000,00 45 RM. ETEK CURUP 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 46 RM KEMUNING 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 47 RM. BUNGA TANJUNG 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 49 RM. SISKA 1.750.000,00 0,00 0,00 1.750.000,00 53 SABANA TARASO 1.800.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 54 SARI WANGI 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 Subtotal Pajak Restoran 160.160.000,00 0,00 5.675.000,00 154.485.000,00
    • Saldo Mutasi SaldoNo. Uraian 31-Dec-08 Debet Kredit 31-Dec-09 PAJAK HOTEL 1 HOTEL RIO ASRI 68.000.000,00 24.000.000,00 10.000.000,00 82.000.000,00 3 HOTEL BIDADARI 7.700.000,00 0,00 7.700.000,00 0,00 4 HOTEL NIAGA 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 5 HOTEL PANTAI PANJANG 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 6 HOTEL EMPANG WISATA 525.000,00 900.000,00 525.000,00 900.000,00 7 HOTEL ANDALAS 175.000,00 0,00 175.000,00 0,00 8 WISMA BALAI BUNTAR 440.000,00 0,00 220.000,00 220.000,00 9 HOTEL VISTA 875.000,00 0,00 875.000,00 0,00 10 HOTEL SINDU 360.000,00 720.000,00 360.000,00 720.000,00 11 HOTEL BUNDA 450.000,00 900.000,00 0,00 1.350.000,00 12 HOTEL ATLIT 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 13 HOTEL ASOKA 840.000,00 840.000,00 0,00 1.680.000,00 14 HOTEL LINTAS ALAM 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 15 HOTEL IDAMAN 900.000,00 900.000,00 0,00 1.800.000,00 16 PENGINAPAN CEMARA 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 17 HOTEL BENGKULU 900.000,00 900.000,00 0,00 1.800.000,00 18 HOTEL GUMAY 3.000.000,00 900.000,00 0,00 3.900.000,00 19 WISMA RATU SAMBAN 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 20 WISMA KENDI 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 Subtotal Pajak Hotel 87.565.000,00 30.780.000,00 20.855.000,00 97.490.000,00 PAJAK HIBURAN 1 CAFÉ RAINBOW 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 2 CAFÉ PASIR PUTIH 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 3 CAFÉ RINDU HATI 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 4 BILYAR RIAN 500.000,00 0,00 250.000,00 250.000,00 5 KOL. RENANG INTAN PERMATA 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 6 CAFÉ RIUNGKURING 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 7 BILYAR REMOX 800.000,00 100.000,00 200.000,00 700.000,00 8 CAFÉ BIDADARI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 9 URUT RINDU HATI 500.000,00 100.000,00 0,00 600.000,00 10 RENTAL EKSTRA DIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 11 RENTAL ULTRA DIS 400.000,00 50.000,00 0,00 450.000,00 12 CAFÉ SINDANG HOLAK 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 13 KOL. RENANG TALANG TIRTA 675.000,00 75.000,00 0,00 750.000,00 14 BIDADARI MUSIK 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 15 BILIAR HOLANG M. 875.000,00 0,00 0,00 875.000,00 16 KLINIK FORQON 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 17 KLINIK FORTUNA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 18 KOLAM RENANG RAFLESIA 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 19 KOLAM RENANG RIO ASRI 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00 20 KOLAM RENANG HAMITIAN 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 21 CAFÉ WARBOL 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 22 KALIMANTAN BILYARD 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 23 HOLONG NILOHA BILYARD 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 24 KLINIK ASRI 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00 25 KLINIK KHARISMA 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 26 SIE SIE RELAX 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 Subtotal Pajak Hiburan 8.150.000,00 1.850.000,00 1.350.000,00 8.650.000,00 Total 255.875.000,00 32.630.000,00 27.880.000,00 260.625.000,00
    • Lampiran 3 PIUTANG LAIN-LAIN BELANJA DIBAYAR DIMUKA PER 31 DESEMBER 2009 (dalam rupiah) Saldo Mutasi tahun 2009 SaldoNO Uraian Nomor Kontrak 31-Dec-08 Debet Kredit 31-Dec-091 2 3 4 5 6 71 Pembangunan 3 kantor camat (Surat Perjanjian Pemborongan 230.400.000,00 0,00 0,00 230.400.000,00 dan 9 kantor lurah oleh PT Tirta No.900/1810/DPPK/2006 tanggal 11 Karya Sakti. Desember 2006) JUMLAH 230.400.000,00 0,00 0,00 230.400.000,00
    • Lampiran 4 PIUTANG LAIN-LAIN TAGIHAN ATAS SEWA KIOS PER 31 DESEMBER 2009 (dalam rupiah) Saldo Mutasi tahun 2009 SaldoNO Uraian 31-Dec-08 Debet Kredit 31-Dec-091 2 3 4 5 6 1 Pasar Minggu 182.864.618,00 81.066.814,00 25.727.538,00 238.203.894,00 2 Pasar Panorama 115.453.000,00 140.100.000,00 94.877.000,00 160.676.000,00 3 Pasar Baru Koto 143.505.725,00 66.375.225,00 16.727.815,00 193.153.135,00 JUMLAH 441.823.343,00 287.542.039,00 137.332.353,00 592.033.029,00
    • Lampiran 5 PIUTANG LAIN-LAIN KONTRAK LEBIH BAYAR Per 31 Desember 2009 (dalam rupiah) Saldo 31 Mutasi Saldo 31No Nama Kegiatan Nomor Kontrak Desember Desember Debit Kredit 2008 20091. Pengadaan Kontrak awal: 19/PA/DPP/2007 27.778.050,00 0,00 0,00 27.778.050,00 Jaringan Baru Tgl 28 Mei 2007 Rp PJU Kecamatan 205.187.000,00 Sungai Serut Addendum: 19.A/PA/DPP/2007 Tgl 24 Sept 2007 Rp156.032.000,002. Pengadaan Kontrak awal: 21/PA/DPP/2007 24.161.800,00 0,00 0,00 24.161.800,00 Jaringan Baru Tgl 28 Mei 2007 PJU Kecamatan Rp213.060.000,00 Selebar Addendum: 21.A/PA/DPP/2007 Tgl 24 Sept 2007 Rp192.190.000,003. Pengadaan Kontrak awal: 20/PA/DPP/2007 33.077.000,00 0,00 0,00 33.077.000,00 Jaringan Baru Tgl 28 Mei 2007 Rp PJU Kec. 242.180.000,00 Muara Addendum: Bangkahulu 20.A/PA/DPP/2007 Tgl 24 Sept 2007 Rp229.236.000,00 Jumlah 85.016.850,00 0,00 0,00 85.016.850,00
    • Lampiran 6 PEMERINTAH KOTA BENGKULU PERSEDIAAN BARANG HABIS PAKAI PER 31 DESMBER 2009 (dalam rupiah) Bahan Baku Materai/Perangko/suNo Nama Satuan Kerja Alat Tulis Kantor Alat Listrik Bahan Bakar Minyak Bahan Kimia Barang Cetakan Obat-obatan Lain-lain Jumlah Bangunan rat berharga1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Dinas Pendidikan Nasional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Dinas Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.206.784.930,00 0,00 4.206.784.930,00 3 Dinas Pekerjaan Umum 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Kantor Pemadam Kebakaran 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 2.860.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 126.394.880,00 0,00 0,00 0,00 135.754.880,00 8 Dinas Pertamanan dan Kebersihan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Badan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0011 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan Olahraga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,0013 Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 Badan Kesbang Pol dan Linmas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 0,00 136.000,00 332.000,0016 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0017 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0018 Sekretariat Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 Sekretariat DPRD 937.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 1.132.000,0020 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 Inspektorat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 Kantor Penghubung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 Kecamatan Gading Cempaka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 Kecamatan Teluk Segara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 Kecamatan Selebar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 Kecamatan Muara Bangkahulu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 Kecamatan Ratu Agung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 Kecamatan Ratu Samban 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 Kecamatan Sungai Serut 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 Kecamatan Kampung Melayu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 12.249.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.540.000,00 0,00 0,00 0,00 84.789.350,0032 Badan Kepegawaian Daerah 490.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.377.500,00 0,00 0,00 0,00 4.867.900,0033 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0034 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0035 Dinas Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.577.056,00 36.577.056,0036 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0037 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0038 Dinas Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 1.896.029.800,00 1.896.189.800,0039 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 511.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.427.000,00 0,00 0,00 0,00 1.938.000,00 Jumlah 17.178.750,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 205.219.380,00 0,00 4.206.784.930,00 1.932.742.856,00 6.368.425.916,00
    • Lampiran 7 Pemerintah Kota Bengkulu Rekonsiliasi Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2008 (Audited) dengan Saldo setelah Koreksi akibat Appraisal dan Reviu Inspektorat Kota Bengkulu dan Mutasi Tahun 2009 (dalam rupiah) Koreksi Saldo Akhir Saldo Akhir Aset per 31 Desember 2008 Saldo Awal Aset Mutasi Debet Mutasi Kredit Saldo Akhir Aset Tetap per 31No. Uraian akibat Apraisal dari SI Tetap Terkoreksi (Penambahan) selama (Pengurangan) selama Tetap per 31 Desember 2008 dan Review dari 01/01/2009 Tahun 2009 Tahun 2009 Desember 2009 (audited) Inspektorat 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8 = 5 + 6 -7A Tanah 1 Tanah 22.847.873.140,00 160.332.154.860,00 183.180.028.000,00 10.985.602.000,00 0,00 194.165.630.000,00 Subtotal Tanah 22.847.873.140,00 160.332.154.860,00 183.180.028.000,00 10.985.602.000,00 0,00 194.165.630.000,00B Peralatan dan Mesin 1 Alat-alat Berat (Besar) 89.281.720.790,44 (89.165.220.790,44) 116.500.000,00 0,00 0,00 116.500.000,00 2 Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 8.804.036.000,00 22.038.717.333,00 30.842.753.333,00 4.689.228.000,00 0,00 35.531.981.333,00 3 Alat-alat Angkutan Air Bermotor - 0,00 0,00 1.638.331.000,00 664.755.000,00 973.576.000,00 4 Alat-alat Bengkel dan Alat-alat Ukur 343.582.500,00 2.631.344.500,00 2.974.927.000,00 597.130.000,00 89.900.000,00 3.482.157.000,00 5 Alat-alat Pengolahan Pertanian & Peternakan 115.592.900,00 (97.980.400,00) 17.612.500,00 0,00 0,00 17.612.500,00 6 Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 5.450.672.550,00 37.033.733.428,00 42.484.405.978,00 3.736.403.900,00 0,00 46.220.809.878,00 7 Alat-alat Studio dan Komunikasi 1.264.766.750,00 (426.398.750,00) 838.368.000,00 393.819.477,00 0,00 1.232.187.477,00 8 Alat-alat Kedokteran 2.706.884.440,00 (2.081.745.490,00) 625.138.950,00 918.771.250,00 0,00 1.543.910.200,00 9 Alat-alat Laboratorium 442.800.000,00 1.575.353.702,00 2.018.153.702,00 243.259.000,00 0,00 2.261.412.702,00 10 Alat-alat Keamanan 327.310.000,00 (273.360.000,00) 53.950.000,00 8.838.000,00 0,00 62.788.000,00 Subtotal Peralatan dan Mesin 108.737.365.930,44 (28.765.556.467,44) 79.971.809.463,00 12.225.780.627,00 754.655.000,00 91.442.935.090,00C Gedung dan Bangunan 11 Bangunan Gedung 197.230.455.601,56 121.692.206.348,44 318.922.661.950,00 54.737.232.500,00 0,00 373.659.894.450,00 12 Bangunan Monumen - 1.456.160.000,00 1.456.160.000,00 0,00 0,00 1.456.160.000,00 Subtotal Gedung dan Bangunan 197.230.455.601,56 123.148.366.348,44 320.378.821.950,00 54.737.232.500,00 0,00 375.116.054.450,00D Jalan, Irigasi dan Jaringan 13 Jalan dan Jembatan 567.794.588.342,27 (196.633.615.092,27) 371.160.973.250,00 56.071.933.675,00 0,00 427.232.906.925,00 14 Jaringan (Bangunan) Air 5.462.796.901,00 119.601.990.599,00 125.064.787.500,00 8.488.430.739,00 0,00 133.553.218.239,00 15 Instalasi Listrik & Telepon (Jaringan) 1.382.099.240,00 (1.086.549.240,00) 295.550.000,00 533.087.000,00 0,00 828.637.000,00 Subtotal Jalan, Irigasi dan Jaringan 574.639.484.483,27 (78.118.173.733,27) 496.521.310.750,00 65.093.451.414,00 0,00 561.614.762.164,00E Aset Tetap Lainnya 16 Buku/Perpustakaan 11.514.416.685,54 55.525.994.560,46 67.040.411.246,00 18.332.500,00 0,00 67.058.743.746,00 17 Barang Bercorak Kesenian 5.968.500,00 5.191.948.400,00 5.197.916.900,00 15.000.000,00 0,00 5.212.916.900,00 18 Tanaman dan Hewan 319.600.000,00 127.355.000,00 446.955.000,00 92.350.000,00 0,00 539.305.000,00 Subtotal Aset Tetap Lainnya 11.839.985.185,54 60.845.297.960,46 72.685.283.146,00 125.682.500,00 0,00 72.810.965.646,00F Konstruksi Dalam Pengerjaan 19 Konstruksi dalam Pengerjaan 16.473.872.500,00 0,00 16.473.872.500,00 3.917.627.340,00 0,00 20.391.499.840,00 Subtotal Konstruksi Dalam Pengerjaan 16.473.872.500,00 0,00 16.473.872.500,00 3.917.627.340,00 0,00 20.391.499.840,00 JUMLAH 931.769.036.840,81 237.442.088.968,19 1.169.211.125.809,00 147.085.376.381,00 754.655.000,00 1.315.541.847.190,00
    • Lampiran 8 PEMERINTAH KOTA BENGKULU KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN PER 31 DESEMBER 2009 (dalam rupiah) Nilai KDP Nilai KDP a. Nomor Kontrak fisik per Nilai Konstruksi Berdasarkan Berdasarkan Mutasi Tahun 31 Des Realisasi RealisasiNo Jenis Pekerjaan b. Nama Rekanan Nilai Kontrak Dlm Pengerjaan 2009 2008 Pembayaran Pembayaran c. Periode Kontrak (%) *) **) S.d 31 Des 2008 S.d 31 Des 20091 2 3 4 5 6=(4 x 5)/100 7= 7+8 8 9= 7+81 Pembangunan gedung a. 13.272.859.000,00 27,62 3.666.046.000,00 3.666.046.000,00 0,00 3.666.046.000,00 DPRD, Bappeda dan b. PT Cipta Jaya Sulindo Kimpraskot Kota Bengkulu a. 600/1071/DPPK/2005 16.969.326.000,00 100,00 16.969.326.000,00 9.350.000.000,00 0,00 9.350.000.000,00 b. CV Sulasco Subtotal 30.242.185.000,00 100,00 20.635.372.000,00 13.016.046.000,00 0,00 13.016.046.000,002 Pembangunan Kantor a. 620/2007/DPPK/2006 281.500.000,00 80,00 225.200.000,00 222.385.000,00 0,00 222.385.000,00 Lurah Rawa Makmur b. CV Baman Area Cipta Permai c. 01/12/2006 s.d. 30/04/2007 Subtotal 281.500.000,00 80,00 225.200.000,00 222.385.000,00 0,00 222.385.000,003 Pemasangan 1000 titik Lampu a. 235/KPA/DPP/2007 139.700.000,00 100,00 139.700.000,00 125.730.000,00 0,00 125.730.000,00 Jalan Umum Dalam Kota b. PT Alami Media Kreasi Bengkulu (termasuk biaya perencanaan dan a. 260/KPA/DPP/2007 8.499.139.000,00 94,37 8.020.212.000,00 3.109.711.500,00 3.689.599.700,00 6.799.311.200,00 pengawasan) 261/KPA/DPP/2007(Thp I) b. PT Kedungjaya Rekadayatama c. 19/12/2007 s.d. 15/09/2008 a. 249/KPA/DPP/2007 100,00 228.027.640,00 333/KPA/DPP/2008 b. CV Nusa Persada Konsultan Subtotal 8.638.839.000,00 97,18 8.159.912.000,00 3.235.441.500,00 3.689.599.700,00 7.153.068.840,00JUMLAH 39.162.524.000,00 29.020.484.000,00 16.473.872.500,00 3.689.599.700,00 20.391.499.840,00 *) posisi 31 Desember 2009 tidak berubah**) dibulatkan***) Biaya Pengawasan atas pekerjaan pemasangan 1000 titik lampu jalan umum dalam Kota Bengkulu yang sebelumnya belum dikapitalisasi
    • Lampiran 9 PIUTANG LAIN-LAIN DAFTAR TUNTUTAN GANTI RUGI PER 31 DESEMBER 2009 (dalam rupiah) Saldo Mutasi tahun 2009 SaldoNO Uraian 31-Dec-08 Debet Kredit 31-Dec-091 1 2 3 4 5 1 Tuntutan Ganti Rugi kendaraan dinas yang hilang - Kuratul Aini, SH 9.160.000,00 0,00 0,00 9.160.000,00 - Tanuri 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00 - Sukman D 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 - Rahayu Dwi hartati 2.422.000,00 0,00 0,00 2.422.000,00 - Ridwan Marigo 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 JUMLAH 19.082.000,00 0,00 0,00 19.082.000,00
    • Lampiran 10 Pemerintah Kota Bengkulu Daftar Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga (Kemitraan) Dalam Pengelolaan Aset Pemerintah Kota BengkuluA. Daftar Perjanjian Aset Kemitraan Perjanjian dengan Pihak Ketiga Jangka Waktu Jenis Aset yang Aset yang menjadi milik Pemkot padaNo. Nama Mitra Kerjasama menurut Perjanjian Dikerjasamakan akhir perjanjian Tanggal Nomor Tentang 1 9-Jan-04 640/228/B.VII Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bengkulu 20 th. (diperpanjang 20 CV Dwisaha Selaras Abadi JO. PT Tigadi Lestari Tanah 15.622 m2 Tidak disebutkan dengan CV Dwisaha Selaras Abadi th) (PTM Pasar Minggu dan Mega Mall) 2 15-Jun-06 Tidak ada Nomor Perjanjian kerjasama pekerjaan pembangunan, pengelolaan dan 30 th. PT Impian Bengkulu Indah (Bengkulu Indah Mall) Tanah 70.500M2 Tanah dan bangunan di atasnya penyerahan kembali Resort dan pantai Panjang Bengkulu (Build, (diperpanjang 30 th Operate, and transfer/BOT) diperpanjang 10 th) 3 29-Jun-99 Nomor 67 Adendum Perjanjian Sewa Menyewa PT Dermawan Subekti 30 th. PT Dhermawan Subekti (Pasir Putih) Tanah 65.000 M2 Tidak disebutkan No.32 tanggal 8 April 1994 4 1-Jun-01 593.1/295/PIK/2001 dan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Pemerintah Kota 5 th. PT Pantai Indah Lestari Tanah 10.000 M2 Tanah 03/05/PIL/EXT/2001 Bengkulu dengan PT Pantai Indah Lestari 5 5-Oct-02 027/751/B.II Perjanjian Sewa Menyewa Tanah 30 th. CV Dwi Puja Kesuma (Hotel Bidadari) Tanah 10.000 M2 Tanah dan 50% nilai bangunan 6 9-Sep-02 560/702/B.IV dan Perjanjian kerjasama Pembangunan/ Pengelolaan Cottage, 30 th. CV Panorama Wisata (Malibu Café) Tanah 22.500 M2 Tanah dan 30% nilai bangunan 12/PW/IX/2002 Restoran dan Karaoke 7 29-Dec-03 590/02/B.II Perjanjian Sewa Menyewa Tanah 30 th. CV Nala Wisata Abadi (Nala Sea Side) Tanah 12.000 M2 Tanah dan 70% nilai bangunan 8 1-Jun-06 04/PK/B.II/2006 Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Pemerintah Kota 30 th. CV Rindu Hati (Café Rindu Hati) Tanah 6.035,5 M2 Tanah dan bangunan di atasnya Bengkulu dengan CV Rindu Hati 9 14-Sep-06 05/NK/B.II/2007 dan KMR- Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Pemerintah Kota 30 th. CV Kemuning Sakti (Kemuning Mercusuar) Tanah 6.000 M2 Tanah dan bangunan di atasnya 001/IV/2007 Bengkulu dengan CV Kemuning Sakti 10 14-Sep-06 08/NK/B.II/2007 dan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Pemerintah Kota 30 th. CV Permata Mandiri Tanah 9.000 M2 Tanah dan bangunan di atasnya 003/PM/XI/2007 Bengkulu dengan CV Permata Mandiri 11 14-Sep-06 06/NK/B.II/2007 dan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah antara Pemerintah Kota 30 th. CV Ratu Putri Gading Cempaka Tanah 2.000 M2 Tanah dan bangunan di atasnya 09/RPGC/XI/2007 Bengkulu dengan CV RATU Putri Gading Cempaka *) tidak disebutkan dengan jelasB. Daftar Perjanjian Lainnya yang bersifat pengelolaan saja ata tidak jelas status aset pada saat berkhirnya masa perjanjian Perjanjian dengan Pihak Ketiga Jangka Waktu Jenis Aset yang Aset yang menjadi milik Pemkot padaNo. Nama Mitra Kerjasama menurut Perjanjian Dikerjasamakan akhir perjanjian Tanggal Nomor Tentang 12 29-Jun-07 tanpa nomor Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Guest House Rafflesia 20 th. PT Batu Keris Kepahiyang (Hotel Raffles City) Tanah 17.000 M2 dan Yang diperjanjikan hanya pengelolaan bangunan 3.200 M2 13 24-Sep-05 01/PK/B.II/2005 dan Perjanjian kerjasama pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa 10 th. Ketua Koperasi Pedagang Kaki Lima (KOPPKAL) *) Tidak disebutkan 67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 Kota Bengkulu Bangun Wijaya Kota Bengkulu (Pengelola Pasar Pagar Dewa) 14 27-Oct-08 415.4/107/B.IV/2008 Perjanjian Kerjasama Sewa Menyewa antara Pemerintah Kota 5 th. M. Mukhlis Alam, Toko Sepatu Citra di Jl. Soeprapto) Tanah 156 M2 dan Tidak disebutkan Bengkulu dengan M. Mukhlis Alam bangunan di atasnya
    • LAPORAN II LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERNDALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2009
    • DAFTAR ISI HalamanLAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN....................... 1GAMBARAN UMUM ATAS PENGENDALIAN INTERN................................................. 3A. Organisasi .......................................................................................................................... 3B. Kebijakan ............................................................................................................................ 4C. Sumber Daya Manusia (SDM) ........................................................................................... 5D. Perencanaan ....................................................................................................................... 5E. Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi ............................................................................. 8F. Pelaporan ........................................................................................................................... 11G. Pengawasan ........................................................................................................................ 11TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERN ...................................... 12A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan SPI tahun-tahun sebelumnya ……………………... 12B. Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009 ……………………………. . 12LAMPIRAN
    • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERNBerdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan, BPK RI telah memeriksa Neraca Pemerintah Kota Bengkulu per 31 Desember 2009 dan2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuktahun yang berakhir pada tanggal tersebut.Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian ataspengendalian intern Pemerintah Kota Bengkulu. Pengendalian intern merupakan tanggung jawabmanajemen Pemerintah Kota Bengkulu. Tanggung jawab BPK RI terletak pada pengungkapankelemahan pengendalian intern berdasarkan pemeriksaan BPK RI. Namun, laporan hasil pemeriksaanatas pengendalian intern tidak dimaksudkan untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan efektivitaspengendalian intern.BPK RI menemukan kelemahan berkaitan dengan desain dan pelaksanaan pengendalian intern yangmerupakan kondisi yang dapat dilaporkan. Kondisi yang dilaporkan merupakan kelemahan-kelemahanyang berdampak terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, mengolah, meringkas, dan melaporkandata keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.Pokok-pokok temuan kelemahan pengendalian intern adalah sebagai berikut:1. Pertanggungjawaban uang persediaan melalui mekanisme UP/GU/TU tidak tertib sehingga mengganggu likuiditas keuangan.2. Pengendalian atas pengelolaan pajak masih belum memadai sehingga terjadi tunggakan PBB dan Pajak Daerah Tahun 2009 masing-masing sebesar Rp3.229.818.062,00 dan sebesar Rp251.975.000,00.3. Sistem pencatatan mutasi Persediaan masih lemah, sehingga belum menjamin tingkat keakuratan nilai persediaan.4. Penyertaan Modal Pemkot Bengkulu sebesar Rp20.673.388.250,00 pada beberapa BUMD belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan belum diyakini kewajaran nilainya.5. Pengeluaran untuk Investasi Dana Bergulir TA 2009 sebesar Rp1.550.000.000,00 pada Dinas Koperasi dan PPKM dianggarkan pada belanja barang dan jasa.6. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.315.541.847.190,00 belum dapat diyakini kewajarannya.7. Pengakuan utang bunga sebesar Rp104.224.000,00 kepada KOPPKAL Bangun Wijaya tidak didukung dengan bukti-bukti atau dokumen sumber yang memadai.Sehubungan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada manajemen Pemerintah KotaBengkulu diantaranya agar:BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1
    • 1. Secara tegas dan konsisten tidak mencairkan uang persediaan (SP2D GU/TU) berikutnya sebelum SKPD terkait mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan sebelumnya. Selain itu, mewajibkan setiap bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD melakukan rekonsiliasi setiap akhir bulan antara BKU dengan rekening koran serta melaporkannya kepada DPPKA dan Inspektorat.2. Mengintensifkan penagihan PBB Perkotaan dengan proaktif berkoordinasi dengan KPP Pratama Bengkulu, serta mengintensifkan penagihan pajak hotel dan restoran melalui penerbitan SKP-D. Selain itu, menginventarisir seluruh wajib pajak potensial dan selanjutnya memberikan NPWP-D.3. Membuat standar prosedur operasi pencatatan persediaan yang meliputi diantaranya daftar jenis persediaan yang harus dilaporkan, standar kartu persediaan yang harus diselenggarakan, dan kewajiban melakukan pemeriksaan fisik, serta petugas yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan fisik secara periodik terutama pada akhir periode akuntansi (per 31 Desember).4. Secepatnya melakukan 1) serah terima hasil pekerjaan jaringan pipa minimal senilai Rp3.817.426.142,00 kepada PDAM Kota Bengkulu dan menetapkan statusnya secara jelas; 2) melakukan rekonsiliasi dengan PDAM Kota Bengkulu untuk menetapkan kembali nilai penyertaan modal yang benar dan diakui kedua belah pihak; dan 3) mengusulkan Perda Penyertaan Modal pada BUMD yang memuat pernyataan nilai investasi yang ditanamkan sebagai modal BUMD.5. Membuat action plan untuk melakukan penyesuaian kembali nilai aset tetap per 31 Desember 2008 dengan memperhatikan 1) Hasil review Inspektorat yang belum dapat ditindaklanjuti; 2) Hasil pemeriksaan BPK RI atas Manajemen Aset yang dapat mempengaruhi kewajaran nilai aset tetap per 31 Desember 2008; 3) Melakukan penilaian kembali atas beberapa aset tetap yang belum diketahui nilainya; dan 4) Memperbaharui kartu inventaris barang (KIB) baik oleh DPPKA maupun oleh masing-masing SKPD disesuaikan dengan laporan aset tetap per 31 Desember 2008 yang telah diperbaharui; dan 5) Secepatnya mengimplementasikan aplikasi rincian aset tetap untuk mempermudah dan meningkatkan keakuratan pencatatan dan pelaporan mutasi aset tetap.Temuan dan rekomendasi secara lebih rinci dapat dilihat pada hasil pemeriksaan dalam laporan ini.Selain laporan hasil pemeriksaan atas pengendalian intern, BPK RI telah menerbitkan laporan hasilpemeriksaan atas LKPD Kota Bengkulu Tahun 2009 dan 2008 yang memuat opini Wajar DenganPengecualian dan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan tersebut disajikan dalam bagian lain yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari laporan ini. Bengkulu, ................ 2010 18 Mei BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Bengkulu Penanggung Jawab Pemeriksaan, Ade Iwan Ruswana, SE., MM., Ak. Akuntan, Register Negara No. D-17.331BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2
    • BAB I GAMBARAN UMUM ATAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAERAH KOTA BENGKULUA. Oganisasi Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No.08, 09, 10, dan 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat DPRD Kota Bengkulu, Dinas, dan Lembaga Teknis Daerah, serta Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bengkulu diketahui bahwa Pemerintah Kota Bengkulu meliputi 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 15 Dinas, 8 Badan, 4 Kantor, dan 8 Kecamatan. Secara umum, struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah adalah: KEPALA DAERAH SEKDA KOORDINATOR PPKD/BUD KEPALA DINAS/BADAN/KANTOR SKPKD SKPD BENDAHARA BENDAHARA PPTK SKPD PPK SKPD PENERIMAAN & PENERIMAAN & PENGELUARAN PENGELUARAN Walikota selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah tersebut mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang daerah, serta menetapkan para pejabat pengelola keuangan daerah, seperti kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, pejabat pemungut penerimaan daerah, pejabat pengelola utang dan piutang daerah, dan lain-lain. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan pengelolaan barang daerah, termasuk penyusunan rancangan APBD dan perubahannya; pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) sebagai pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk menyusun rancangan APBD dan perubahannya, melaksanakan fungsi BUD, dan menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kepala DPPKA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 3
    • Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas: 1. menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD; 2. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja; dan melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran serta menandatangani SPM; 4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 5. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 6. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 7. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 8. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya; Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), yang bertugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan, serta menyiapkan dokumen anggaran. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD), yang mempunyai tugas: 1. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK; 2. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 3. melakukan verifikasi SPP dan menyiapkan SPM; 4. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 5. melaksanakan akuntansi SKPD; dan menyiapkan laporan keuangan SKPD. Dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2009, seluruh SKPD telah menyerahkan laporan keuangan secara lengkap kepada DPPKA. Walikota atas usul DPPKA menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Dalam rangka penegakan etika dan disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu belum menetapkan kode etik, tetapi masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.B. Kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Bengkulu No.02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Walikota No.23B Tahun 2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang Kebijakan Akuntansi. Selain itu, Pemerintah Kota Bengkulu telah menetapkan Peraturan Walikota No.23 Tahun 2009 yang mengatur tentang standar dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, yang memuat prosedur akuntansi penerimaan kas danBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 4
    • prosedur akuntansi pengeluaran kas. Sistem akuntansi tersebut telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 jo. Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Perda dan peraturan tersebut telah diterapkan dalam akuntansi keuangan daerah.C. Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk menjalankan roda pemerintahan di Kota Bengkulu, kepala daerah dibantu oleh pimpinan dan staf pada SKPD dan satker lainnya. Pimpinan SKPD ditetapkan oleh Walikota atas persetujuan DPRD. Dari jumlah SDM sebanyak sekurang-kurangnya 6.691 orang yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, sebanyak sekurang-kurangnya 501 orang merupakan tenaga pengelola keuangan, yang meliputi: 1. Sebanyak 176 orang sebagai tenaga pengelola keuangan di lingkungan Sekretaris Daerah dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). 2. Sebanyak 183 orang sebagai tenaga pengelola keuangan di lingkungan SKPD, badan-badan, kantor, dan satker lainnya, yaitu 61 orang sebagai Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, sebanyak 91 orang sebagai PPTK, dan sebanyak 31 orang sebagai PPK-SKPD; 3. Sebanyak 27 orang sebagai bendahara penerimaan, sebanyak 75 orang sebagai bendahara pengeluaran, dan sebanyak 40 sebagai bendahara barang. Dari jumlah SDM pengelola keuangan tersebut, hanya terdapat sebanyak 11 orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi atau akuntan dan 23 orang berlatar belakang manajemen keuangan. Namun demikian, dari jumlah pegawai sebanyak 6.691 orang, 94 orang (1,40%) berlatar pendidikan akuntansi tetapi penyebaran penempatannya bukan sebagai tenaga pengelola keuangan, termasuk dalam jumlah tersebut adalah tenaga guru. Jumlah 94 orang pegawai berlatar belakang akuntansi tersebut sudah termasuk 22 orang pegawai yang direkrut pada TA 2009. Sehingga, dilihat dari kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan telah cukup memadai, namun penyebarannya belum mendukung tujuan akuntabilitas pelaporan keuangan. Jumlah SDM pengelolaan keuangan daerah tersebut sudah mencukupi kebutuhan, namun belum ada unit-unit yang menangani fungsi akuntansi di masing-masing SKPD. Selama ini fungsi akuntansi untuk pencatatan dan pelaporan keuangan masih ditangani oleh bendahara pengeluaran. Sebagai komitmen terhadap peningkatan kompetensi SDM, khususnya sebagai tenaga pengelola keuangan dan akuntansi, Pemkot Bengkulu telah menetapkan kebijakan intern yang mengharuskan tenaga pengelola keuangan dan akuntansi untuk mengikuti kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/workshop. Dalam TA 2009, Dari 501 orang pegawai/pejabat pengelola keuangan dan petugas akuntansi, sekurang-kurangnya 132 orang telah mengikuti pelatihan selama sekurang- kurangnya 48 jam.D. Perencanaan Secara umum, perencanaan keuangan daerah dimulai dengan penetapan rencana pembangunan jangka menengah dengan bagan sebagai berikut:BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 5
    • RPJMD RENSTRA SKPD RKPD RENJA SKPD KUA PPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD RKA-SKPD NOTA KEUANGAN & RANCANGAN APBD APBD & PENJABARAN APBD Sebelum penetapan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis masing-masing SKPD, pemerintah daerah telah menetapkan visi dan misinya yang harus dicapai sebagai landasan utama dalam penyusunan RPJMD dan renstra tersebut. Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu No.17 Tahun 2008 tentang RPJMD Kota Bengkulu Tahun 2008- 2013, visi Pemkot Bengkulu adalah ”Menuju Masyarakat Kota Bengkulu yang Bermartabat dan Makmur.” Sedangkan misinya adalah: 1. Mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME dalam kehidupan antar umat beragama dan berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai. 2. Meningkatkan ekonomi berbasis kerakyatan yang bertumpu pada kekuatan lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang aktif, produktif mandiri dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan serta menciptakan lapangan pekerjaan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur. 4. Mewujudkan supremasi hukum dan rasa keadilan masyarakat dengan mengedepankan peran perempuan pada pengambilan kebijakan publik yang setara, demokratis dalam keragaman dan penegakan hak asasi manusia. 5. Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, jujur, dan berwibawa, dengan menempatkan aparatur pemerintah secara profesional dan proporsional dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan kemakmuran masyarakat. 7. Meningkatkan pembinaan dan pelestarian adat dan budaya daerah dalam kehidupan sosial yang berkelanjutan, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi. Dari renstra tersebut kemudian dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk setiap tahunnya. Dalam menyiapkan rancangan APBD Tahun 2009, pemerintah daerah bersama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Nota Kesepakatan antara Pemkot Bengkulu dengan DPRD No.170/510/B.XV/2009 //BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 6
    • 170/197/Bappeda/2009 tanggal 4 Nopember 2009 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD TA 2009, diketahui arah dan kebijakan umum APBD Tahun 2009, adalah sebagai berikut: 1. Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu TA yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah tersebut dirinci menurut organisasi SKPD, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah pada APBD-P TA 2009 mengalami perubahan sehingga target pendapatan juga mengalami perubahan dari data yang telah ditetapkan. 2. Arah dan Kebijakan Belanja Daerah Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sukar diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Adapun yang termasuk dalam belanja tidak langsung adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Alokasi belanja APBD Kota Bengkulu yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu baik belanja langsung maupun tidak langsung diarahkan pada kebijakan sebagai berikut: a. Alokasi dana diprioritaskan pada program/ kegiatan yang benar-benar dapat mendukung visi dan misi pembangunan dalam menciptakan masyarakat kota Bengkulu yang bermartabat dan makmur. b. Belanja difokuskan dalam rangka penguatan dan pemberdayaan sumber daya manusia melalui peningkatan sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat. c. Alokasi belanja diarahkan dalam rangka mendukung program/ kegiatan pada SKPD dalam rangka meningkatkan pelayanan publik agar tercapainya pelayanan prima. d. Optimalisasi anggaran yang ada pada SKPD, sehingga program/ kegiatan akan benar- benartepat sasaran, efektif, dan efisien, seperti belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga, belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil ataupun melakukan penambahan anggaran yang diperlukan. 3. Arah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah Arah dan Kebijakan Pembiayaan Daerah TA 2009 dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah atau dengan kata lain merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 7
    • Berdasarkan arah dan kebijakan tersebut maka ditetapkan APBD TA 2009 sesuai Perda No.01 tanggal 14 Februari 2009 dan APBD Perubahan TA 2009 sesuai Perda No.08 tanggal 5 Desember 2009.E. Prosedur penatausahaan dan akuntansi 1. Prosedur penatausahaan a. Prosedur penerimaan 1) Prosedur penerimaan melalui Bendahara Penerimaan a) Pihak ketiga melakukan penyetoran kepada Bendahara Penerimaan dengan diberi tanda bukti pembayaran atau tanda bukti lainnya yang sah. Khusus untuk pajak reklame pihak ketiga melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang ditetapkan pada saat mengurus; b) Bendahara Penerimaan menerima uang, mencatat dalam buku penerimaan, dan kemudian membuat surat tanda setoran (STS) berdasarkan tanda bukti pembayaran, SKP-D khusus untuk pajak reklame, dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai ketentuan berlaku; c) Bendahara Penerimaan kemudian menyetorkan uang-uang yang diterimanya ke Kas Daerah di Bank Bengkulu setiap hari pada akhir jam kerja; d) Bendahara Penerimaan mencatat penyetoran dan mengarsipkan salinan STS. Tidak ada laporan yang diberikan Bendahara Penerimaan ke DPPKA, termasuk tidak ada proses rekonsiliasi penerimaan. 2) Prosedur penerimaan melalui kantor pos: Penerimaan melalui kantor pos adalah penerimaan untuk dana Jamkesmas yang tidak melalui Kas Daerah, tetapi langsung ke Dinas Kesehatan dan masing-masing puskesmas. b. Prosedur Pengeluaran 1) Setelah penetapan APBD dan anggaran kas, PPKD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). 2) Berdasarkan SPD tersebut, Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU), SPP Tambahan Uang (SPP-TU), dan SPP Langsung (SPP-LS) kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) melalui PPK-SKPD. Pengajuan SPP dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja. Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran mencakup: buku kas umum; buku simpanan/bank; buku pajak; buku panjar; buku rekapitulasi pengeluaran per rincian obyek; dan register SPP- UP/GU/TU/LS. 3) PPK SKPD atas nama PA/KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Jika tidak lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi, jika dinyatakan lengkap dan sah, PA/KPA menerbitkan SPM untuk diajukan kepada BUDBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 8
    • atau Kuasa BUD agar dapat diterbitkan SP2D. PPK-SKPD menyelenggarakan atau menatausahakan register SPM dan register surat penolakan penerbitan SPM. 4) BUD atau Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PA/KPA agar tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kelengkapan dokumen SPM-UP dan TU adalah surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA, sedangkan kelengkapan dokumen pengajuan SPM-GU mencakup: a) surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA; b) surat pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran periode sebelumnya; c) ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap; dan bukti atas penyetoran PPN/PPh. Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup: a) surat pernyataan tanggungjawab PA/KPA; dan b) bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 5) BUD atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang didukung dengan kelengkapan dokumen paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan SPM untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran. Dokumen yang digunakan kuasa BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup register SP2D dan register surat penolakan penerbitan SP2D; dan buku kas penerimaan dan pengeluaran. 2. Prosedur pencatatan/akuntansi Prosedur pencatatan/akuntansi Pemkot Bengkulu menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang mulai diterapkan pada akhir TA 2008. Pada TA 2009, prosedur akuntansi menggunakan aplikasi SIMDA kecuali untuk akun aset tetap masih menggunakan sistem manual dengan jurnal penyesuaian. Aplikasi SIMDA merupakan produk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dalam implementasinya diberikan pendampingan oleh pihak BPKP. Secara umum, prosedur akuntansi yang berjalan pada Pemkot Bengkulu adalah sebagai berikut: a. Prosedur Akuntansi pada SKPKD 1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKD a) Fungsi Akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas langsung di aplikasi Sistem Informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas berupa STS, bukti transfer, nota kredit, dan bukti penerimaan lainnya. Input ke aplikasi SIMDA dilakukan oleh petugas Kas Daerah yang ditempatkan pada Bank Bengkulu yang setiap bulan dilakukan rekonsiliasi dengan DPPKA; b) Fungsi Akuntansi pada SKPKD secara berkala melakukan posting ke Buku Besar yang telah didukung dengan Buku Besar Pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan kontrol. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 9
    • 2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD a) Fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas pada aplikasi SIMDA. Variabel yang diinput adalah nomor SP2D. Bukti transaksi pengeluaran kas mencakup antara lain SP2D, bukti transfer, nota debet, dan bukti pengeluaran lainnya yang sah. b) Fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau berkala melakukan posting dari buku jurnal ke buku besar yang telah dilengkapi dengan buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan kontrol. c) Setiap bulan dilakukan rekonsiliasi antara pembukuan yang dilakukan oleh SKPKD dengan seluruh SKPD. Rekonsiliasi yang dilakukan menggunakan disket karena belum online antara SKPKD dengan SKPD, serta masih terbatas pada rekonsiliasi akun-akun LRA, sedangkan akun-akun neraca baru sebatas menginput saldo akhir periode akuntansi. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD. 3) Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD a) Meskipun bidang aset DPPKA telah terbentuk sejak pertengahan Tahun 2008, dalam implementasinya bidang tersebut belum menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Tugas dan fungsi tersebut masih tumpang tindih dengan bagian perlengkapan. Selain itu, secara organisasi tidak jelas penanggungjawab fungsi pencatatan aset tetap. Aplikasi SIMBADDA yang dimiliki juga belum dimanfaatkan untuk menghasilkan daftar aset tetap pendukung penyajian. b) Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan inventarisasi dan penilaian kembali aset tetap per 31 Desember 2008 yang dilaksanakan oleh PT Surveyor Indonesia. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Inspektorat Kota Bengkulu telah melakukan review ulang dan merekomendasikan beberapa perbaikan. Namun demikian, Pemerintah Kota Bengkulu baru sebagian menindaklanjuti hasil review tersebut. Laporan inventarisasi barang milik daerah masing-masing SKPD belum disampaikan secara tertib kepada Bidang Aset DPPKA dan belum menunjukkan tingkat akurasi yang memadai serta belum didukung dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang diperbaharui disesuaikan dengan laporan hasil penilaian kembali aset tetap per 31 Desember 2008. b. Prosedur Akuntansi pada SKPD 1) Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD a) Fungsi Akuntansi penerimaan pada SKPD masih dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan. Transaksi penerimaan dicatat pada buku penerimaan, sedangkan pencatatan akuntansi melalui SIMDA dilakukan oleh petugas Kas Daerah yang ditempatkan di Bank Bengkulu. b) Secara periodik bulanan dilakukan rekonsiliasi antara database SIMDA di SKPD dengan database SIMDA di DPPKA. Rekonsiliasi bersifat manual dengan sistem import data atau belum online. Tidak ada rekonsiliasi antara buku penerimaan dengan aplikasi SIMDA di DPPKA, namun sejauh ini berdasarkan pemeriksaanBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 10
    • secara sampling tidak ditemukan perbedaan yang mempengaruhi penyajian dalam laporan keuangan. 2) Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD a) Fungsi akuntansi pengeluaran pada SKPD dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran. Transaksi yang diinput dalam aplikasi SIMDA oleh Bendahara Pengeluaran adalah SPP, SPM, dan SPJ, sementara SP2D diinput langsung oleh DPPKA, sehingga secara otomatis melalui rekonsiliasi akan tercatat dalam pembukuan SKPD. b) Dengan implementasi aplikasi SIMDA, umumnya Bendahara Pengeluaran tidak menyelenggarakan BKU secara manual, tetapi langsung pada aplikasi SIMDA. Sementara pelaksanaan tutup kas oleh PPK-SKPD tidak berjalan sesuai dengan tertib. 3) Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD a) Bendahara Barang mencatat aset tetap hasil pengadaan SKPD dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) SKPD berdasarkan dokumen pengadaan yang disampaikan oleh PPTK, namun umumnya prosedur ini tidak berjalan secara tertib. Kartu Inventaris ruangan (KIR) juga belum dibuat secara tertib. b) Secara berkala, bendahara barang SKPD membuat laporan inventaris barang SKPD ke Bidang Aset DPPKA, namun prosedur ini tidak berjalan dengan tertib sehingga sebagian besar SKPD tidak menyampaikan laporan inventaris barang dan baru menyampaikan ketika diminta untuk kepentingan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI. c) Tidak ada prosedur rekonsiliasi antara SKPD dengan Bidang Aset DPPKA untuk memutakhirkan mutasi aset tetap tahun berjalan.F. Pelaporan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemkot Bengkulu secara keseluruhan. Sedangkan entitas akuntansi adalah seluruh SKPD pada Pemkot Bengkulu yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Kantor, Badan, dan Lembaga Teknis Daerah. Entitas akuntansi telah menyusun laporan keuangan, namun masih sebatas LRA, sedangkan untuk neraca masih disusun oleh SKPKD tetapi untuk masing-masing entitas akuntansi.H. Pengawasan Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD Kota Bengkulu dilakukan oleh Inspektorat dan secara berjenjang dilaksanakan oleh atasan langsung baik administratif maupun fungsional. Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat dan rekomendasinya disampaikan kepada Kepala Daerah dan secara berkala telah disampaikan pula kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu. Selain itu, Inspektorat Kota Bengkulu secara setiap tahun telah melakukan reviu atas laporan keuangan Pemkot Bengkulu. Namun demikian, secara berjenjang pengawasan belum berjalan sepenuhnya, diantaranya belum ada pemeriksaan atau penutupan kas secara berkala terhadap pembukuan dan tanggung jawab bendahara.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 11
    • BAB II TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERNA. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2006, 2007 dan 2008 serta Manajemen Aset TA 2008 dan 2009 (Semester I) Hasil pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI tahun 2006, 2007, dan 2008 serta temuan Manajemen Aset tahun 2008 dan 2009 (Semester I) menunjukkan dari 36 temuan pemeriksaan SPI dengan 65 saran, telah ditindaklanjuti 31 saran, masih dalam proses 32 saran, dan belum ditindaklanjuti 2 saran. Rincian temuan pemeriksaan sistem pengendalian intern yang belum ditindaklanjuti dimuat dalam Lampiran 2.1.B. Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009 1. Pertanggungjawaban uang persediaan melalui mekanisme UP/GU/TU tidak tertib sehingga mengganggu likuiditas keuangan. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kota Bengkulu TA 2009 ditemukan kondisi-kondisi dimana pengelolaan keuangan daerah masih belum tertib, yaitu sebagai berikut: a. Sistem penerbitan SP2D Tambahan Uang (TU) pada TA 2009 tidak sesuai ketentuan. 1) DPPKA menerbitkan SP2D TU berikutnya sebelum SKPD-SKPD mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan dana TU sebelumnya. Dengan demikian terjadi penerbitan beberapa SP2D TU untuk masing-masing SKPD pada saat bersamaan sepanjang tahun dan juga masih terjadi pengeluaran SP2D TU menjelang akhir TA (tanggal 28-31 Desember 2009) sebanyak 25 SP2D TU senilai Rp2.345.616.250,00 pada 7 SKPD (Lampiran 2.2). 2) Berdasarkan pemeriksaan register SP2D TU ditemukan 85 SP2D TU senilai Rp121.786.400,00 (Lampiran 2.3) pada 22 SKPD yang nilainya di bawah atau sama dengan Rp1.500.000,00. Penggunaan dana TU lazimnya dipergunakan untuk kegiatan- kegiatan yang nilainya relatif besar sehingga tidak cukup dibiayai dari uang persediaan. Berdasarkan Keputusan Walikota Bengkulu No.20 Tahun 2009 tentang Penetapan Besarnya UP bagi SKPD paling rendah adalah Rp9.000.000,00 dan paling tinggi sebesar Rp1.600.000.000,00. SP2D GU hanya boleh diterbitkan jika realisasi belanja telah mencapai 75%. Melihat besaran UP tersebut, seharusnya belanja-belanja tersebut dapat dibiayai dari SP2D GU. 3) Minimal terdapat 12 SP2D TU sebesar Rp1.282.077.000,00 pada 5 SKPD yang terlambat dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran. Seharusnya Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU kepada Kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, tetapi berdasarkan uji petik diketahui minimal TU sebesar Rp1.282.077.000,00 pertanggungjawabannya antara 80 s.d 263 hari (Lampiran 2.4).BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 12
    • b. Rekening koran bendahara pengeluaran pada beberapa SKPD masih memiliki saldo per 31 Desember 2009 senilai Rp2.669.553.250,00 dikarenakan adanya SP2D TU yang baru dicairkan pada akhir tahun 2009 dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga, yaitu: Rek. Bank 31 Yang diakui sbg No. SKPD Selisih Des. 2009 belanja 1. Dinas Pekerjaan Umum 2.148.100.000 2.148.100.000 - 2. Sekretariat DPRD 579.066.449 513.441.250 65.277.250 3. Dinas Pertamanan dan Kebersihan 8.012.000 8.012.000 - Total 2.735.178.449 2.669.553.250 65.277.250 Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa belanja-belanja atau kegiatan yang bersumber dari dana tersebut telah direalisasikan dan secara formal telah dipertanggungjawabkan serta telah dilaporkan dalam LRA TA 2009, namun sampai dengan 31 Desember 2009 uang tersebut belum dibayarkan karena baru dicairkan pada 31 Desember 2009. Uang-uang tersebut baru direalisasikan pembayarannya pada awal TA 2010, yaitu Dinas PU pada tanggal 4 Januari 2010, Sekretariat DPRD pada tanggal 10 Januari 2010, dan Dinas Pertamanan dan Kebersihan pada tanggal 5 Januari 2010. Hasil pengujian secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban diketahui bahwa beberapa kegiatan yang bersumber dari dana tersebut (Lampiran 2.5) diantaranya adalah honorarium panitia kegiatan, perjalanan dinas, dan kegiatan swakelola rehabilitasi jalan, drainase, dan jembatan pada Dinas PU. Nilai pekerjaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan, drainase, dan jembatan pada Dinas PU tersebut sebesar Rp1.298.396.000,00 yang dikerjakan secara swakelola dan dilaksanakan antara bulan Oktober s.d. Desember 2009. Kondisi tersebut diantaranya tidak sesuai dengan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu: a. Pasal 220 ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggung- jawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; ayat (8) untuk tertib laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana pada Bulan desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember; ayat (11) penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA. b. Pasal 206 ayat (4) yang menyatakan SPP-UP/GU/TU sebagaimana untuk pembayaran pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga. Dengan ketidaktertiban pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan tersebut mengakibatkan terganggunya likuiditas keuangan dalam membiayai kegiatan-kegiatan SKPD yang bersumber dari UP. Lebih lanjut, hal tersebut berdampak terhadap penggunaan dana-dana yang bersumber dari SP2D TU untuk membiayai kegiatan rutin biasa dan terjadinya pencairan SP2D menjelang akhir tahun yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban keuangan yang fiktif dan/atau penyalahgunaan keuangan. Hal itu terjadi karena: a. Para pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan di masing-masing SKPD lalai untuk mempertanggungjawabkan uang persediaan secara tepat waktu.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 13
    • b. DPPKA tidak tegas dalam menerapkan prosedur pencairan SP2D dan begitu juga para Pengguna Anggaran belum tertib mempertanggungjawabkan penggunaan UP. Atas hal tersebut Kepala DPPKA menyatakan bahwa kondisi tersebut diakui kelemahannya karena besaran UP yang tidak realistis pada TA 2009, hal tersebut telah diperbaiki dalam mekanisme pengelolaan keuangan TA 2010 dengan menyesuaikan besaran UP sesuai kebutuhan 1 bulan masing-masing SKPD. Sedangkan Kepala Dinas PU menyatakan bahwa uang persediaan yang masih bertambah pada tanggal 31 Desember 2009 dengan SP2D TU sebesar Rp2.148.100.000,00 karena keterlambatan penerbitan SP2D TU oleh DPPKA, selain itu hal ini juga disebabkan keterlambatan bendahara dan PPTK dalam mengajukan SPP-SPM ke DPPKA dan keterlambatan Bendahara Pengeluaran mengajukan pencairan SP2D. Pada masa yang akan datang permasalahan serupa diharapkan tidak terulang kembali. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Bengkulu agar: a. DPPKA secara tegas dan konsisten tidak mencairkan uang persediaan (SP2D GU/TU) berikutnya sebelum SKPD terkait mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan sebelumnya. Jika hal tersebut tidak dipatuhi maka Walikota Bengkulu mengenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. b. Memerintahkan para Pengguna Anggaran dimaksud dalam Lampiran 2.2 s.d. 2.5 untuk memberikan sanksi terhadap PPTK dan Bendahara Pengeluaran yang selalu terlambat dan tidak cermat dalam mempertanggungjawabkan kegiatan TA 2009. c. Mewajibkan setiap bendahara pengeluaran pada masing-masing SKPD melakukan rekonsiliasi setiap akhir bulan antara BKU dengan rekening koran serta melaporkannya kepada DPPKA dan Inspektorat. 2. Pengendalian atas pengelolaan pajak masih belum memadai sehingga terjadi tunggakan PBB dan Pajak Daerah Tahun 2009 masing-masing sebesar Rp3.229.818.062,00 dan sebesar Rp251.975.000,00. Dalam TA 2009, Pemkot Bengkulu menargetkan penerimaan PBB serta Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai berikut: Sumber Target/ No. Realisasi (Rp) % Keterangan Pendapatan Anggaran (Rp) 1. PBB Perkotaan *) 2.994.094.000 2.126.934.706 71,04 Hak Pemkot Bengkulu minimal 64,80% 2. Pajak Hotel 993.382.671 348.710.813 35,10 Hak Pemkot Bengkulu 100% 3. Pajak Restoran 3.229.487.885 1.525.621.808 47,24 Hak Pemkot Bengkulu 100% Total 7.216.964.556 4.001.267.327 55,44 *) Jumlah tagihan PBB Perkotaan Tahun 2009 sebesar Rp5.356.752.768,00, namun Pemkot Bengkulu hanya menargetkan penerimaan sebesar Rp2.994.094.000,00 (55,89) Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa terdapat tunggakan PBB sebesar Rp3.229.818.062,00 dan tunggakan pajak hotel dan pajak restoran sebesar Rp251.975.000,00. Tunggakan pajak hotel dan restoran tersebut belum termasuk tunggakan bulan-bulan tertentu dalam Tahun 2009 yang belum ditagih dan belum dapat dicatat sebagai piutang oleh Pemkot Bengkulu karena belum ada SKP-D-nya.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 14
    • a. Tunggakan PBB Perkotaan sebesar Rp3.229.818.062,00 Tagihan PBB Perkotaan Tahun 2009 pada Kota Bengkulu Rp5.356.752.768,00 Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa tingkat kolektibilitas tagihan PBB di wilayah Kota Bengkulu Tahun 2009 hanya 39,71% sehingga terdapat tunggakan 60,29% atau sebesar Rp3.229.818.062,00. Dari total tunggakan tersebut, diantaranya adalah 10 wajib pajak yang mengelola tanah dan atau bangunan milik Pemkot Bengkulu yaitu sebagai berikut: Kerjasama Pengelolaan Tanah Pemkot Tunggakan No. Nama sesuai NOP Pihak Ketiga Lokasi Tanah Nilai (Rp) Tahun 1. Malibu Café CV Panorama Wisata PP *), Jl. Pariwisata 10.256.500,00 2008-2009 2. Raffles City Hotel PT Batu Keris Kepahiang 19.025.830,00 2008 3. Bidadari Hotel CV Dwi Puja Kesuma PP, Kel. Tanah Patah 18.444.784,00 2006-2009 4. Nala Sea Side CV Nala Wisata Abadi 4.161.838,00 2008 5. Aminah PT Pantai Indah Lestari PP, Kel. Lempuing, 4.694.000,00 2008-2009 6. Kemuning Mercusuar CV Kemuning Shakty 2.942.600,00 2008-2009 7. Billy CV Rindu Hati PP, Kel. Pdng Harapan 1.677.730,00 2006-2009 8. Hamzah Toko Sepatu Citra Kel. Kb. Geran, Jl. 1.507.864,00 2000-2009 Soeprapto 9. PT Impian Bengkulu PT Impian Bengkulu PP, Jl. Pariwisata, 244.422.636,00 2007-2009 Indah (BIM) Indah (Penurunan) 10. PTM Pasar Minggu CV Dwi Selaras Abadi/ Pasar Minggu 23.534.800,00 2008 PT Tigadi Lestari Total 330.668.582,00 *) PP = Pantai Panjang b. Tunggakan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebesar Rp251.975.000,00 Jumlah wajib pajak hotel dan restoran di wilayah Kota Bengkulu adalah sebanyak 49 hotel 123 restoran/rumah makan. Jumlah tunggakan pajak hotel dan restoran per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp251.975.000,00. Berdasarkan pemeriksaan secara uji petik diketahui bahwa terdapat Wajib Pajak Hotel dan Restoran yang menunggak pembayaran pajak atau tidak pernah melakukan pembayaran pajak yaitu sebagai berikut: 1) Hotel-hotel di wilayah Kota Bengkulu yang tidak pernah melakukan pembayaran pajak hotel, minimal pada TA 2009, antara lain adalah Hotel Wedika, Hotel Dona, Hotel Lintas Alam, Hotel Cemara, Hotel Atlit, dan Hotel Miss Nur. Khusus Hotel Wedika dan Hotel Dona belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Wajib Pajak Hotel yang menunggak pembayaran per 31 Desember 2009 adalah sebanyak 20 hotel sebesar Rp97.490.000,00. Jumlah tersebut belum termasuk tunggakan Tahun 2009 pada 9 hotel (Lampiran 2.6) yang belum ditagih dan dicatat sebagai piutang karena belum secara formal ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerahnya (SKP-D). 2) Restoran dan/atau rumah makan (RM) yang tidak pernah melakukan pembayaran pajak restoran antara lain adalah Tiara Resto, RM Asri Solo, RM Dendeng Batokok, RM Pondok Hijau, RM Ayam Bakar Mas Jono, RM Sinar Padang, RM Wulan. Tunggakan pajak restoran yang dicatat sebagai piutang dalam laporan keuangan sebesar Rp154.485.000,00 (54 restoran). Jumlah tersebut belum termasuk tunggakan Tahun 2009 pada 105 restoran/rumah makan (Lampiran 2.7) yang belum ditagih dan catat sebagai piutang karena belum secara formal ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerahnya (SKP-D).BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 15
    • Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 58 ayat (2) menyatakan bahwa SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No.20 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran dan No.21 tahun 2002 tentang pajak Hotel ditetapkan bahwa: a. Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan bahwa wajib pajak restoran/hotel adalah pengusaha restoran/hotel. b. Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Daerah (SPT-PD) sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1), walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. c. Pasal 11 ayat (2) apabila SKP-D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKP-D diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Hal tersebut mengakibatkan Pemkot Bengkulu kehilangan kesempatan memanfatkan pendapatan minimal sebesar Rp2.344.897.104,18 (64,80% x Rp3.229.818.062,00 + Rp251.975.000,00) untuk dipergunakan sebagai sumber pembiayaan belanja daerah. Hal tersebut terjadi karena: a. DPPKA kurang intensif dalam melakukan penagihan PBB dan pajak daerah kepada para wajib pajak, dan kurang melakukan koordinasi dengan KPP Pratama Bengkulu, khususnya dalam penagihan PBB. b. DPPKA kurang proaktif untuk menerbitkan SPK-D bagi wajib pajak yang telah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan menerbitkan NPWPD untuk perorangan/badan hukum yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Atas hal tersebut Kepala DPPKA menyatakan: a. Akan ditindaklanjuti pengintensifan penagihan PBB dan meningkatkan koordinasi dengan KPP Pratama Bengkulu, serta akan dibentuk Pokja khusus pengintensifan penagihan PBB; b. Akan dilakukan upaya pendataan yang lebih akurat dengan dibentuk Pokja penggalian potensi penerimaan pajak yang ada di wilayah Kota Bengkulu. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Bengkulu agar: a. Mengintensifkan penagihan PBB Perkotaan dengan proaktif berkoordinasi dengan KPP Pratama Bengkulu, serta mengintensifkan penagihan pajak hotel dan restoran dengan melalui penerbitan SKP-D secara proaktif, b. Menginventarisir seluruh wajib pajak potensial dan memberikan NPWP-D kepada seluruh wajib pajak potensial (diantaranya seperti Hotel Wedika, Hotel Dona, Tiara Resto, RM Asri Solo, RM Dendeng Batokok, RM Pondok Hijau, RM Ayam Bakar Mas Jono, RM Sinar Padang, RM Wulan, dll. yang belum terinventarisir), c. Menerbitkan SKP-D bagi seluruh wajib pajak yang belum terinventarisir maupun yang telah terinventarisir tetapi belum diterbitkan SKP-D-nya.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 16
    • 3. Sistem pencatatan mutasi persediaan masih lemah, sehingga belum menjamin tingkat keakuratan nilai persediaan Nilai persediaan yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kota Bengkulu per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp6.368.425.916,00 dengan rincian sebagai berikut: No. Jenis Persediaan SKPD *) Jumlah (Rp) 1. Alat Tulis Kantor (ATK) Dishubkominfo, Satpol PP, Set. DPRD, BPPT, 17.178.750 BKD, Disperindag 2. Alat Listrik Dishubkominfo 6.500.000 3. Barang Cetakan Dishubkominfo, Disnaker PO, Satpol PP, Set. 205.219.380 DPRD, BPPT, BKD, DKP, Disperindag 4. Obat-obatan Dinkes 4.206.784.930 5. Lain-lain Satpol PP, Distannak, DKP 1.932.742.856 Total 6.368.425.916 *) 26 SKPD lainnya melaporkan dengan jumlah persediaan “nihil.” Berdasarkan pemeriksaan diketahui hal-hal sebagai berikut: a. Pencatatan mutasi persediaan dalam buku besar dilakukan secara periodical method, dimana setiap akhir tahun dilakukan perhitungan fisik persediaan pada masing-masing SKPD untuk selanjutnya dilaporkan dalam laporan keuangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh SKPD telah melaporkan sisa persediaan per 31 Desember 2009. Dari 37 SKPD diantaranya sebanyak 26 SKPD melaporkan sisa persediaan diakhir tahun nihil. b. Sebagian besar SKPD belum menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan fisik persediaan (stock opname) secara periodik untuk meningkatkan akurasi mutasi dan saldo persediaan per tanggal neraca. Meskipun terdapat beberapa SKPD yang menyelenggarakan kegiatan stock opname, namun tidak dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik yang membandingkan antara kartu/buku persediaan dengan kondisi fisik senyatanya. c. Hasil pemeriksaan secara uji petik pada 8 SKPD diketahui sebanyak 4 SKPD tidak menyelenggarakan kartu/buku persediaan secara tertib sehingga tidak diketahui mutasi persediaan tahun berjalan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Lampiran Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Bab V poin 3 yang menyatakan tugas dan tanggung jawab penyimpan/pengurus barang diantaranya mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang, dan keadaan persediaan barang ke dalam buku/kartu barang menurut jenisnya terdiri dari 1) buku barang inventaris, 2) buku barang pakai habis, 3) buku hasil pengadaan. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada pembanding untuk menilai keakuratan saldo persediaan antara saldo menurut buku/ kartu persediaan dengan saldo menurut hasil pengujian fisik. Hal ini terjadi karena: a. Sebagian besar SKPD tidak menyelenggarakan buku/kartu persediaan atau catatan lainnya untuk mengetahui mutasi dan saldo persediaan pada saat tertentu. b. Kebijakan Akuntansi Pemkot Bengkulu belum mengatur metode pencatatan persediaan apakah menggunakan metode perpetual atau periodik dan metode penilaian persediaan apakah menggunakan metode FIFO, LIFO, atau average.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 17
    • Atas hal tersebut Kepala DPPKA menyatakan bahwa penatausahaan persediaan akan didistribusikan kepada penyimpan/pengurus barang setiap SKPD dengan menyelenggarakan kartu persediaan secara akurat dan pada akhir tahun dilakukan opname fisik persediaan sebagai dasar pencatatan persediaan akhir tahun pada neraca. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Bengkulu agar: a. Masing-masing SKPD menyelenggarakan buku/kartu persediaan yang mencatat mutasi semua jenis persediaan yang dikuasai, digunakan, dan atau akan dibagikan oleh masing- masing SKPD. b. Membuat standar prosedur operasi pencatatan persediaan yang meliputi diantaranya daftar jenis persediaan yang harus dilaporkan, standar kartu persediaan yang harus diselenggarakan, dan kewajiban melakukan pemeriksaan fisik, serta petugas yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan fisik secara periodik terutama pada akhir periode akuntansi (per 31 Desember). c. Merevisi Kebijakan Akuntansi Pemkot Bengkulu dengan menambahkan metode pencatatan maupun penilaian persediaan yang akan dipedomani. 4. Penyertaan Modal Pemkot Bengkulu sebesar Rp20.673.388.250,00 pada beberapa BUMD belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan belum diyakini kewajaran nilainya Berdasarkan Laporan Keuangan Pemkot Bengkulu TA 2009, nilai penyertaan modal Pemkot Bengkulu adalah sebesar Rp20.673.388.250,00, dengan rincian sebagai berikut: Nilai Penyertaan Modal (Rp) No. Nama Perusahaan Per 31 Des. Penambahan Per 31 Des. 2008 TA 2009 2009 1. PT Bank Bengkulu 6.245.000.000 1.000.000.000 7.245.000.000 2. PDAM Kota Bengkulu 11.778.388.250 0 11.778.388.250 3. PD Ratu Agung Niaga 1.650.000.000 0 1.650.000.000 Total 19.673.388.250 1.000.000.000 20.673.388.250 Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa: a. Jumlah penyertaan modal sebesar Rp20.673.388.250,00 tidak ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tersendiri sejak dari awal penyertaan. Pemerintah Kota Bengkulu hanya mendasarkan kepada Perda tentang pendirian BUMD dan Perda APBD yang menjadi dasar realisasi penyertaan modal tersebut. b. Tambahan penyertaan modal pada PT Bank Bengkulu pada TA 2009 sebesar Rp1.000.000.000,00, hanya berdasarkan Keputusan Walikota No.236.B Tahun 2009 dan dianggarkan dalam APBD Pemkot Bengkulu TA 2009 dengan realisasi sesuai dengan SP2D No.2220/SP2D/LS/BJ/2009 tanggal 21 Desember 2009. Selain itu, nilai penyertaan modal kepada PDAM per 31 Desember 2009 sebesar Rp11.778.388.250,00 belum didukung dengan pengakuan BUMD yang bersangkutan. Selain itu juga terlihat adanya perbedaan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan kedua entitas tersebut, yaitu sebagai berikut:BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 18
    • (dalam rupiah) Tahun LKPD Pemda LK PDAM Selisih Sumber Data BUMD 2006 9.778.388.250,09 6.258.782.430,09 3.519.605.820,00 Laporan Keuangan PDAM 2007 11.778.388.250,00 8.258.782.430,09 3.519.605.819,91 Kota Bengkulu TB 2006 s.d. 2008 11.778.388.250,00 9.258.782.430,09 2.519.605.819,91 2007 audited, TB 2008 & 2009 11.778.388.250,00 9.258.782.430,09 2.519.605.819,91 2009 unaudited Selain itu, pada TA 2008 dan 2009, Pemkot Bengkulu melaksanakan pembangunan 15 jaringan pipa distribusi air minum senilai Rp3.817.426.142,00. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir jaringan tersebut telah digunakan oleh PDAM Kota Bengkulu, namun secara formal belum pernah diserahkan oleh Pemkot Bengkulu sebagai penyertaan modal. Aset jaringan tersebut tidak dicatat pada Kartu Inventaris Barang/Daftar Inventaris Dinas PU maupun PDAM Kota Bengkulu. Ke-15 jaringan tersebut adalah sebagai berikut: No Uraian Tahun Nilai (Rp) 1. Pipa Sub Distribusi DN 100 Kecamatan Selebar 2008 454.269.000,00 2. Pipa Sub Distribusi Jl. Perhubungan 1 2008 99.092.000,00 3. Pipa Sub Distribusi Jl. Perhubungan 2 2008 89.780.000,00 4. Pipa Sub Distribusi Perumahan Sukarami 2008 95.000.000,00 5. Pipa Sub Distribusi Depati Payung Negara IV 2008 85.889.000,00 6. Pipa Sub Distribusi Depati Payung Negara V 2008 97.151.000,00 7. Pipa Sub Distribusi Depati Payung Negara VI 2008 97.220.000,00 8. Pipa Sub Distribusi Perumahan Sukarami – Asrama Haji 2008 287.126.000,00 9. Pipa Sub Distribusi Jl. Z Arifin Rusunawa 2009 205.807.800,00 10. Pipa Sub Distribusi Jl. Perhubungan V RT 34 2009 200.696.100,00 11. Pipa Sub Distribusi Jl. Telaga Dewa RT 15 2009 740.704.076,00 12. Pipa Sub Distribusi Jl. Raya Betungan 2009 533.549.500,00 13. Pipa Sub Distribusi Jl. Sawah Lebar RT 24 RW 07 2009 257.400.000,00 14. Pipa Sub Distribusi Jl. Bumi Ayu Gg Mutiara 2009 157.828.000,00 15. Pipa Sub Distribusi Jl. Timur Indah Ujung RT 24 2009 415.913.666,00 Total 3.817.426.142,00 Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 75 yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam TA berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. b. Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 81 Ayat (3) menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. c. PP No.6 tahun 2006 jo. PP No.38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 65 ayat (1) huruf h dan ayat (2) huruf f yang menyatakan pengguna barang melakukan serah terima barang kepada BUMD atau badan hukum lainnya milik negara/daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah ditetapkan.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 19
    • d. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II mengenai Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan paragraf 35 huruf (c) yang menyatakan informasi yang andal memenuhi karakteristik dapat diverifikasi (veriability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. Hal tersebut mengakibatkan: a. Nilai penyertaan modal Pemkot Bengkulu yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp20.673.388.250,00 belum dapat diyakini kewajarannya, b. Status hukum penyertaan modal Pemerintah Kota Bengkulu sebesar Rp20.673.388.250,00 pada BUMD sangat lemah dan berisiko terhadap keamanan investasi jika terjadi sengketa di kemudian hari. c. Pengendalian atas penyertaan modal tersebut sangat lemah karena pengambilan keputusan untuk melakukan investasi hanya ditentukan pihak Eksekutif tanpa persetujuan pihak Legislatif, baik dalam hal penentuan jumlah, dan jenis investasi. Hal ini terjadi karena Walikota Bengkulu serta jajaran yang terkait lalai dan kurang memperoleh pemahaman yang memadai mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan maupun kemungkinan terjadinya resiko kesalahan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Atas hal tersebut Kepala DPPKA menyatakan bahwa atas penyertaan modal sebesar Rp20.673.388.250,00 belum disertai dengan perubahan Perda, namun akan ditindaklanjuti dengan membuat Perda untuk penyertaan modal Tahun 2010. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Bengkulu agar: a. Secepatnya melakukan serah terima hasil pekerjaan jaringan pipa minimal senilai Rp3.817.426.142,00 kepada PDAM Kota Bengkulu dan menetapkan statusnya secara jelas. b. Melakukan rekonsiliasi dengan PDAM Kota Bengkulu untuk menetapkan kembali nilai penyertaan modal yang benar dan diakui kedua belah pihak. c. Mengusulkan Perda Penyertaan Modal pada BUMD yang memuat pernyataan nilai investasi yang ditanamkan sebagai modal BUMD. 5. Pengeluaran untuk investasi Dana Bergulir TA 2009 sebesar Rp1.550.000.000,00 pada Dinas Koperasi dan PPKM dianggarkan pada belanja barang dan jasa Dalam APBD Perubahan Pemerintah Kota Bengkulu TA 2009 dianggarkan belanja barang dan jasa untuk bantuan modal usaha sebesar Rp1.550.000.000,00 dan telah terealisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp1.550.000.000,00 (100%). Realisasi belanja bantuan modal usaha ini dicatat sebagai penambahan investasi non permanen dana bergulir, dengan pertimbangan bahwa bantuan modal tersebut adalah dipinjamkan kepada Kelompok Pra Koperasi-Usaha Ekonomi Mikro, Koperasi Wanita, dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam-Koperasi (KSP/UP-Koperasi) dengan jangka waktu tertentu sebagai berikut:BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 20
    • Penerima/ Jangka Jasa Bunga/Iuran Nasabah No. Angsuran Nasabah Waktu % Peruntukan 1. Pra Koperasi-Usaha 5 tahun 3% a) 1% untuk PAD Tiap Ekonomi Mikro b) 1% untuk modal bergulir bulan/triwulan c) 1% untuk biaya operasional 2. Kelompok Usaha Kecil 24 bulan 6% a) 2% untuk PAD Tiap bulan Mikro b) 2% untuk modal bergulir c) 2% untuk biaya operasional 3. Koperasi Wanita dan 5 tahun 3% Tiap KSP/USP-Koperasi bulan/triwulan Sesuai dengan Pasal 72 dan 98 Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, seharusnya 1) investasi pemerintah daerah dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, 2) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPKD. Hal ini mengakibatkan realisasi belanja barang dan jasa tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya yaitu lebih tinggi (overstated). Hal ini disebabkan oleh DPPKA khususnya Tim Anggaran yang tidak cermat dalam menyusun rencana anggaran (APBD) Tahun 2009. Atas hal tersebut, Kepala DPPKA menyatakan bahwa kesalahan tersebut diakui dan akan dilakukan perbaikan pada pemberian bantuan di TA 2010. BPK RI merekomendasikan Walikota Bengkulu agar menegur Tim Anggaran untuk menganggarkan pengeluaran investasi permanen maupun non permanen pada anggaran pembiayaan SKPKD bukan pada anggaran belanja SKPD. 6. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.315.541.847.190,00 belum dapat diyakini kewajarannya Nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp1.315.541.847.190,00. Nilai tersebut berasal dari saldo per 1 Januari 2009 sebesar Rp1.169.211.125.809,00 ditambah/kurang dengan mutasi aset tetap Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo 1 Januari Mutasi Saldo 31 Jenis Aset Tetap 2009 Tambah Kurang Desember 2009 Tanah 183.180.028.000 10.985.602.000 - 194.165.630.000 Peralatan dan Mesin 79.971.809.463 12.225.780.627 754.655.000 91.442.935.090 Gedung dan Bangunan 320.378.821.950 54.737.232.500 - 375.116.054.450 Jalan, Irigasi, & Jaringan 496.521.310.750 65.093.451.414 - 561.614.762.164 Aset Tetap Lainnya 72.685.283.146 125.682.500 - 72.810.965.646 Konstruksi Dlm. Pengerjaan 16.473.872.500 3.917.627.340 - 20.391.499.840 Total 1.169.211.125.809 147.085.376.381 754.655.000 1.315.541.847.190 Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa proses penyusunan dan penyajian saldo aset tetap per 31 Desember 2008 (sebagai saldo awal Aset Tetap Tahun 2009) belum akurat seperti diuraikan sebagai berikut:BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 21
    • a. Penetapan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2008 belum akurat 1) Saldo aset tetap per 31 Desember 2008 (audited) sebesar Rp931.769.036.840,81 yang kemudian ditambah sebesar Rp237.442.088.968,19 (penyesuaian akibat hasil penilaian PT Surveyor Indonesia dan hasil reviu Inspektorat Kota Bengkulu) menjadi sebesar Rp1.169.211.125.809,00. Saldo aset tetap per 31 Desember 2008 tersebut sebagai hasil dari penilaian konsultan dan hasil review Inspektorat Kota Bengkulu tersebut kemudian ditetapkan dalam Surat Keputusan Walikota Bengkulu No.44 Tahun 2010 (tidak termasuk konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2008). Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa DPPKA dan masing-masing SKPD belum memperbaharui kartu inventaris barang (KIB) yang disesuaikan dengan jenis, jumlah, dan nilai aset tetap sesuai dengan Surat Keputusan Walikota tersebut. 2) DPPKA belum bisa sepenuhnya mengoreksi saldo aset tetap per 31 Desember 2008 yang disesuaikan dengan hasil review Inspektorat dikarenakan masih terdapat beberapa aset tetap yang belum diketahui nilainya, yaitu berupa 45.269 unit buku, 10 bidang tanah, 32 unit kendaraan, 5.750 unit peralatan, 44 unit gedung & bangunan. 3) DPPKA belum mengoreksi saldo aset tetap per 31 Desember 2008 yang disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK atas Manajemen Aset Pemkot Bengkulu sesuai LHP No.06/PDTT/XVIII.BKL/02/2010 tanggal 11 Februari 2010. Hasil pemeriksaan tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah dan nilai aset tetap per 31 Desember 2008, yang terinci dalam Lampiran 2.8. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir, Pemkot Bengkulu sedang dalam proses menindaklanjuti hasil pemeriksaan manajemen aset tersebut. 4) Pemkot Bengkulu belum memasukkan nilai tanah badan jalan sebanyak 974 ruas jalan dengan panjang keseluruhan jalan milik Pemkot Bengkulu sekitar 536.766 m dengan luas tanah sebagai badan jalan minimal seluas 2.279.251,00 m2 (Lampiran 2.9). b. Pencatatan mutasi Saldo Aset Tetap TA 2009 Mutasi penambahan aset tetap tahun 2009 hanya berasal dari realisasi belanja modal, sehingga belum mencakup penambahan nilai aset tetap yang berasal dari kapitalisasi belanja lainnya yang mempengaruhi nilai perolehan/nilai buku aset tetap. Pemeriksaan secara uji petik pada 4 SKPD (Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pekerjaan Umum) menunjukkan bahwa terdapat realisasi belanja tahun 2009 minimal sebesar Rp742.342.000,00 (Lampiran 2.10) yang dapat diatribusikan sebagai biaya perolehan nilai aset tetap. Jumlah tersebut terdiri dari belanja pegawai berupa honorarium panitia pelaksana kegiatan sebesar Rp385.575.000,00 dan belanja barang berupa belanja jasa perencanaan dan pengawasan sebesar Rp356.767.000,00. Namun demikian, BPK RI mempunyai keyakinan yang memadai bahwa realisasi belanja lainnya TA 2009 selain belanja modal yang mempengaruhi nilai perolehan aset tetap tidak cukup signifikan. Hal tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II mengenai Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan paragraf 35 huruf (c) yang menyatakan informasi yang andal memenuhi karakteristik dapat diverifikasi (veriability).BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 22
    • Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. b. Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada lampiran I Bab VII: 1) Angka 2 tentang Pembukuan yang menyatakan Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP); 2) Angka 5 tentang Penggolongan Barang Milik Daerah ayat 1) yang menyatakan penggolongan tanah mencakup tanah perkampungan, tanah pertanian, tanah perkebunan, tanah badan jalan, dan lain-lain; c. Peraturan Walikota Bengkulu No.23 B Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkot Bengkulu: 1) Lampiran VIII Akuntansi Belanja paragraf 34 yang menyatakan bahwa suatu pengeluaran belanja yang penganggarannya tidak pada belanja modal akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria a) sepenuhnya dikuasai Pemkot Bengkulu; b) manfaat ekonomi lebih dari 12 bulan; c) digunakan untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual; dan d) nilai rupiah pembelian di atas Rp2.000.000,00. 2) Lampiran VIII Akuntansi Belanja paragraf 35 yang menyatakan bahwa suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria: a) manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah (1) ekonomis/efisien, dan/atau (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau (3) bertambah volume, dan/atau (4) bertambah kapasitas produksi, dan atau b) nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 3) Lampiran X Akuntansi Aset paragraf 93 yang menyebutkan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan, paragraf 94 yang menyatakan bahwa contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah a) biaya persiapan tempat; b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost); c) biaya pemasangan (installation cost); d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; e) biaya konstruksi; dan f) biaya kepanitiaan. Keadaan tersebut mengakibatkan saldo aset tetap yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.315.541.847.190,00 belum dapat diyakini kewajarannya. Hal ini terjadi karena: a. Pemkot Bengkulu belum melakukan pendataan ulang aset tetap secara keseluruhan sebagai data awal aset tetap sebelum dilakukan penilaian oleh konsultan penilai;BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 23
    • b. Pemkot Bengkulu belum menindaklanjuti hasil review aset tetap oleh Inspektorat dan hasil pemeriksaan manajemen aset BPK RI untuk mengoreksi kembali hasil penilaian aset tetap oleh konsultan. Atas hal tersebut Kepala DPPKA menyatakan bahwa penambahan aset Tahun 2009 sebesar Rp135.053.226.579,00 telah diuraikan secara lengkap dalam aplikasi SIMDA BMD sehingga nilai keseluruhan aset per 31 Desember 2009 sesuai dengan Laporan Keuangan yang telah dikoreksi menjadi sebesar Rp1.304.264.352.388,00. Untuk rincian nilai aset per jenis aset (KIB A, KIB B, KIB C, KIB D, KIB E, KIB F) masih dalam perbaikan, karena akan menggabungkan hasil inventarisasi aset dari PT Surveyor Indonesia dan hasil reviu aset oleh Inspektorat Kota Bengkulu. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Bengkulu agar: a. Membuat action plan untuk melakukan penyesuaian kembali nilai aset tetap per 31 Desember 2008 dengan memperhatikan: 1) Hasil review Inspektorat yang belum dapat ditindaklanjuti; 2) Hasil pemeriksaan BPK RI atas Manajemen Aset yang dapat mempengaruhi kewajaran nilai aset tetap per 31 Desember 2008; 3) Melakukan penilaian kembali atas beberapa aset tetap yang belum diketahui nilainya; 4) Memperbaharui kartu inventaris barang (KIB) baik oleh DPPKA maupun oleh masing- masing SKPD disesuaikan dengan laporan aset tetap per 31 Desember 2008 yang telah diperbaharui. b. Secepatnya mengimplementasikan aplikasi rincian aset tetap untuk mempermudah dan meningkatkan keakuratan pencatatan dan pelaporan mutasi aset tetap termasuk untuk mengatribusikan belanja-belanja yang mempengaruhi nilai perolehan. c. Mewajibkan DPPKA dan SKPD melakukan rekonsiliasi secara periodik atas mutasi aset tahun berjalan. 7. Pengakuan utang bunga sebesar Rp104.224.000,00 kepada KOPPKAL Bangun Wijaya tidak didukung dengan bukti-bukti atau dokumen sumber yang memadai. Dalam Neraca per 31 Desember 2009, Pemkot Bengkulu mengakui adanya utang kepada Koperasi Pedagang Kaki Lima (KOPPKAL) Bangun Wijaya sebesar Rp104.224.000,00 yang sejak TA 2006 jumlahnya tidak berubah. Berdasarkan catatan atas laporan keuangan TA 2007 disebutkan bahwa utang tersebut merupakan tagihan dari KOPPKAL Bangun Wijaya kepada Pemkot Bengkulu atas bunga pinjaman uang muka pembelian kios, rolling dan auning pasar induk tradisional Pagar Dewa sesuai surat No.90.12/KOPPKAL/BW/2006 tanggal 30 November 2006. Bunga tersebut dihitung atas utang sebesar Rp325.700.000,00 selama 32 bulan (April 2004 s.d. Desember 2006) dengan persentase bunga 12% per tahun. Berdasarkan pemeriksaan dan konfirmasi dengan Dinas Koperasi dan PPKM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) diketahui bahwa: a. Sampai dengan saat ini, Pemkot Bengkulu tidak memperoleh kontribusi 20% dari keuntungan bersih (sesuai perjanjian) pengelolaan Pasar Pagar Dewa. Selama ini, KOPPKAL Bangun Wijaya belum pernah memberikan laporan keuangan sebagai bentukBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 24
    • pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan sebagai dasar dalam menghitung kewajiban kontribusi ke Pemkot Bengkulu; b. Berdasarkan penjelasan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pemkot Bengkulu diketahui bahwa secara kronologis pada awalnya KOPPKAL Bangun Wijaya memperoleh dana bergulir sebesar Rp3.000.000.000,00 dari Menteri Negara Koperasi dan UKM pada tanggal 18 Desember 2003. Dana tersebut adalah untuk membangun Pasar Pagar Dewa berupa rolling, kios, los, dan auning dengan total sebanyak 621 kios di atas tanah milik Pemkot Bengkulu. Kios-kios tersebut selesai dibangun pada bulan Maret 2004 dan seluruhnya telah terjual habis oleh Dinas Pasar dan uang muka telah diterima dari pembeli kios sebesar Rp394.375.000,00. Sesuai perjanjian pengelolaan, uang muka tersebut seharusnya diterima oleh KOPPKAL Bangun Wijaya sebagai pihak yang membangun Pasar Pagar Dewa. Dinas Pasar telah menyerahkan uang muka tersebut kepada KOPPKAL Bangun Wijaya sebesar Rp325.700.000,00 dan ditransfer ke rekening angsuran KOPPKAL Bangun Wijaya. Pada tanggal 26 September 2007 terjadi kebakaran yang menghabiskan 219 kios. Pengakuan utang oleh Pemkot Bengkulu kepada KOPPKAL Bangun Wijaya terkait pembebanan bunga 12% tidak mempunyai dasar hukum dan dasar perhitungan yang jelas serta tidak ditunjang dengan bukti-bukti perjanjian lainnya yang mengikat. Sampai dengan saat pemeriksaan berakhir tanggal 18 Mei 2010, Pemkot Bengkulu belum bisa menjelaskan keabsahan pengakuan utang bunga kepada KOPPKAL Bangun Wijaya sebesar Rp104.224.000,00. Selain itu, BPK RI tidak memperoleh bukti-bukti atau dokumen sumber yang memadai yang menjadi dasar pengakuan utang dalam laporan keuangan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II mengenai Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan paragraf 35 huruf (c) yang menyatakan informasi yang andal memenuhi karakteristik dapat diverifikasi (verifiability). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh. b. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pasar Tradisional Pagar Dewa Kota Bengkulu No.01/PK/B.II/2005 // No.67.11/KBW/01/KKS-PIT/2005 tanggal 24 September 2005 pasal 4 ayat (2) huruf a yang menyatakan Pihak Kedua (KOPPKAL Bangun Wijaya) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar kontribusi sebesar 20% dari keuntungan bersih setiap tahun paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya. Hal tersebut mengakibatkan: a. Pengakuan utang bunga sebesar Rp104.224.000,00 kepada KOPPKAL Bangun Wijaya dalam laporan keuangan Pemkot Bengkulu Tahun 2009 belum dapat diyakini keabsahannya (validitas); b. Pemkot Bengkulu belum bisa mengakui adanya piutang dari kewajiban KOPPKAL Bangun Wijaya untuk memberikan kontribusi 20% sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut disebabkan oleh tidak jelasnya SKPD yang mengawasi perhitungan hutang piutang dan pelaksanaan kerjasama dengan KOPPKAL Bangun Wijaya.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 25
    • Atas hal tersebut Kepala Dinas Koperasi dan PPKM menyatakan bahwa: a. Bangunan Pasar Pagar Dewa selesai dibangun pada bulan Maret 2004 oleh KOPPKAL Bangun Wijaya dan habis terjual oleh Pemkot Bengkulu melalui Dinas Pasar dengan menerima uang muka sebesasr Rp394.375.000,00. Dari sejumlah uang muka tersebut yang dikembalikan kepada KOPPKAL Bangun Wijaya pada tanggal 26 September 2007 hanya sebesar Rp325.700.000,00 dan sampai sekarang sisanya sebesar Rp68.675.000,00 belum dikembalikan. b. Mengenai bunga pinjaman uang muka sebesar 12% per tahun yang harus dibayar oleh Pemkot Bengkulu untuk sementara ini belum bisa kami konfirmasikan karena untuk TA 2009 KOPPKAL Bangun Wijaya belum mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan untuk bahan pertimbangan kami lampirkan buku RAT Tahun 2008 dan 2009. BPK RI merekomendasikan kepada Walikota Bengkulu agar memerintahkan: a. DPPKA menelusuri bukti-bukti formal, meminta penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait, dan melakukan rekonsiliasi mengenai kebenaran tagihan KOPPKAL Bangun Wijaya sebesar Rp104.224.000,00 dan sisa uang muka sebesar Rp68.675.000,00 yang akan dijadikan dasar untuk pengakuan keabsahan utang tersebut. b. Secara berkala meminta laporan keuangan pengelolaan Pasar Pagar Dewa dari KOPPKAL Bangun Wijaya untuk mengetahui adanya kewajiban pemberian kontribusi 20% dari laba bersih kepada Pemkot Bengkulu.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 26
    • LampiranLaporan Hasil Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern
    • Lampiran 2.1 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMKOT BENGKULU TAHUN 2006 S.D. 2009No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status1 2 3 4 5 6I LHP atas Sistem 3. Pendapatan Retribusi Daerah Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut per 23 Desember 2008: Pengendalian Intern dalam Dinas Kebersihan Terlambat a. Memerintahkan secara tertulis Kepala a. Ditindaklanjuti dengan surat Walikota Bengkulu kepada BS Kerangka Pemeriksaan Disetor ke Kas Daerah Sebesar Dinas Kebersihan untuk memberikan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bengkulu No. Laporan Keuangan Pemkot Rp207.165.000,00 teguran secara tertulis Bendahara 700/349/V/Insp tanggal 19 Desember 2008 antara lain tentang Bengkulu Tahun Anggaran Penerimaan atas kelalaiannya dalam perintah secara tertulis kepada Kepala Dinas Kebersihan dan 2007 melaksanakan tugas. Pertamanan untuk menegur secara tertulis Bendahara Penerimaan. Nomor: Namun surat teguran dari Kepala Dinas Pertamanan dan 240.e.3/S/XVIII.PLG/07/2008 Kebersihan belum ada. Tanggal: 02 Juli 2008 Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena belum ada Surat Teguran Kepala Dinas Kepala Dinas Pertamanan dan Kebersihan kepada Bendahara Penerimaan. 4. Penyertaan Modal Pemerintah Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut 23 Desember 2008: Kota Bengkulu pada Bank b. Melalui Sekretaris Daerah menegur a. Ditindaklanjuti dengan BS Bengkulu Belum Dikelola secara tertulis Kepala Bagian 1) Surat Walikota Bengkulu no.700/319/V/Insp tanggal 19 dengan Baik Keuangan untuk segera melakukan Desember 2008 tentang teguran kepada Sekretaris Daerah pengamanan administratif bukti untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan kepemilikan penyertaan modal terhadap penyertaan modal Pemerintah Kota Bengkulu. Pemerintah Kota Bengkulu. 2) Surat Walikota no.700/357/V/Insp tanggal 19 Desember 2008 tentang teguran kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu untuk segera melakukan pengamanan administratif bukti kepemilikan penyertaan modal Pemerintah Kota Bengkulu. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai karena bukti penyertaan modal pada Bank Bengkulu belum dilampirkan dan Pemkot belum memegang asli sertifikat kepemilikan saham. 1
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status1 2 3 4 5 6 12. Administrasi Pinjam Pakai Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut tanggal 23 Desember 2008 : Kendaraan Operasional Dinas c. Melalui Sekretaris Daerah menegur d. Surat Walikota Bengkulu kepada Kepala Bagian BS Roda Empat pada Instansi secara tertulis Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bengkulu nomor Vertikal Tidak Tertib Perlengkapan atas kelalaiannya 700/370/Insp tanggal 19 Desember 2008 tentang teguran dalam melengkapi dokumen- untuk melengkapi administrasi pinjam pakai kendaraan dinas. dokumen pertanggungjawaban Bukti kelengkapan administrasi pinjam pakai kendaraan dinas pinjam pakai kendaraan dinas belum ada. tersebut. Pembahasan 18 Mei 2010: Dari 5 kendaraan roda 4 yang tidak jelas jangka waktunya, 3 kendaraan menjadi temuan pemeriksaan Manajemen Aset Tahun 2008 dan 2009 (Semester I) yaitu tidak diketahui keberadaan BPKB-nya, sedang satu kendaraan tidak diketahui keberadaan fisiknya, dan satu lagi tidak ada informasinya. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut untuk rekomendasi (a) belum sesuai karena bukti kelengkapan administrasi pinjam pakai kendaraan dinas belum ada dan 4 dari 5 kendaraan tersebut menjadi temuan kembali di Pemeriksaan Manajemen Aset TA 2008 dan 2009 (Semester I).II LHP atas Sistem 1. Penyusunan Laporan Keuangan Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut per 12 September 2009: Pengendalian Intern dalam Pemkot Bengkulu Tahun a. Membentuk unit-unit akuntansi pada Ditindaklanjuti dengan surat Walikota Bengkulu kepada Sekretaris BS Kerangka Pemeriksaan Anggaran 2008 tidak dilakukan masing-masing SKPD yang bertugas Daerah, Nomor: 700/357/V/Insp tanggal 26 Agustus 2009 tentang Laporan Keuangan Pemkot secara berjenjang dan tidak melakukan pencatatan/akuntansi dan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas SPI Bengkulu Tahun Anggaran melalui prosedur rekonsiliasi melaporkan setiap transaksi atau dalam kerangka LKPD tahun 2008, yang berisi perintah tertulis 2008 dengan masing-masing SKPD. kejadian ekonomi lainnya di kepada Sekretaris Daerah agar: Nomor: lingkungannya dalam suatu laporan a. Membentuk unit-unit akuntansi pada masing-masing SKPD 08/LK/XVIII.BKL/07/2009 keuangan; yang bertugas melakukan pencatatan/akuntansi dan melaporkan setiap transaksi atau kejadian ekonomi lainnya di lingkungannya dalam suatu laporan keuangan. b. Membuat kebijakan yang mengatur b. Menyusun draft kebijakan yang mengatur sistem perekrutan BS sistem perekrutan pegawai yang pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi untuk berlatar belakang pendidikan akuntansi mengisi posisi di unit-unit akuntansi SKPD. untuk mengisi posisi di unit-unit c. Menginstruksikan kepada seluruh SKPD untuk membuat akuntansi SKPD; laporan keuangan dan memberikan sanksi yang tegas terhadap Kepala SKPD yang tidak mematuhinya. Tindak lanjut 18 Mei 2010: 2
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status1 2 3 4 5 6 Hasil pengujian saat pemeriksaan LKPD TA 2009 menunjukkan bahwa: a. Masing-masing SKPD belum mempunyai unit-unit akuntansi khusus, masih diselenggarakan oleh Bendahara Pengeluaran, b. kebijakan perekrutan pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi belum ditetapkan, Hasil Pembahasan: Rekomendasi a dan b: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum ada kebijakan untuk membentuk unit-unit akuntansi pada masing- masing SKPD dan belum ada instruksi tertulis kepada tiap SKPD untuk membuat laporan keuangan. 2. Sistem pencatatan dan pelaporan Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut per12 September 2009: mutasi aset tetap masih lemah, b. Membuat kebijakan intern yang Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu kepada Kepala BS sehingga belum menjamin mengatur mengenai standar dan sistem DPPKA Kota Bengkulu No.700/358/V/Insp tanggal 26 Agustus tingkat keakuratan dan akuntansi/pencatatan dan pelaporan 2009 yang memberi perintah tertulis kepada Kepala DPPKA konsistensi pelaporan aset tetap keuangan, termasuk pelaporan aset antara lain agar: tetap; dan b. Menyusun draft kebijakan intern yang mengatur mengenai standar dan sistem akuntansi pencatatan dan pelaporan keuangan, termasuk pelaporan aset tetap. c. Membuat instruksi dinas yang c. Membuat draft instruksi Walikota yang mewajibkan seluruh BS mewajibkan seluruh SKPD untuk SKPD untuk mencatat dan melaporkan aset tetap kepada mencatat dan melaporkan aset tetap DPPKA serta memberikan sanksi yang tegas bagi SKPD yang kepada DPPKA serta memberikan tidak mematuhinya. sanksi yang tegas bagi SKPD yang tidak mematuhinya. Tindak lanjut per18 Mei 2010: Pemkot Bengkulu juga telah membuat Peraturan Walikota No.23 Tahun 2009 yang mengatur tentang standar dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, yang memuat prosedur akuntansi penerimaan kas dan prosedur akuntansi pengeluaran kas. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut rekomendasi b dan c belum sesuai karena: b. Sudah ada standar dan sistem akuntansi/pencatatan yang dibuat, namun belum termasuk sistem pelaporan aset tetap. c. Belum ada draft instruksi Walikota yang mewajibkan seluruh SKPD untuk mencatat dan melaporkan aset tetap kepada 3
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status1 2 3 4 5 6 DPPKA serta memberikan sanksi yang tegas bagi SKPD yang tidak mematuhinya. 3. Sebagian besar SKPD tidak Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut pertanggal 12 September 2009: menyelenggarakan administrasi a. Memberikan teguran dan instruksi Ditindaklanjuti dengan surat Walikota Bengkulu kepada Kepala dan opname fisik persediaan, secara tertulis kepada seluruh SKPD DPPKA Kota Bengkulu No.700/360/V/Insp tanggal 26 Agustus BS sehingga saldo persediaan dalam untuk menyelenggarakan buku/kartu 2009 perihal hasil pemeriksaan Tim BPK RI Perwakilan Provinsi Neraca per 31 Desember 2008 persediaan atau catatan lainnya untuk Bengkulu atas SPI dalam kerangka pemeriksaan LKPD TA 2008 sebesar Rp Rp3.223.667.258,00 mengetahui mutasi dan saldo yang berisi perintah kepada Kepala DPPKA untuk membuat draft tidak dapat diyakini persediaan pada saat tertentu, serta teguran dan instruksi Walikota kepada seluruh SKPD untuk: kewajarannya melakukan stock opname atau a. Menyelenggarakan buku/kartu persediaan atau catatan lainnya pemeriksaan fisik persediaan pada untuk mengetahui mutasi dan saldo persediaan pada saat tanggal pelaporan. tertentu, serta melakukan stock opname atau pemeriksaan fisik persediaan pada tanggal pelaporan. Tindak lanjut 18 Mei 2010: Hasil pemeriksaan LKPD TA 2009 menunjukkan bahwa belum seluruh SKPD menyelenggarakan kartu persediaan serta pemeriksaan fisik per tanggal neraca. Hasil Pembahasan: a. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum adanya teguran dan instruksi secara tertulis kepada seluruh SKPD untuk menyelenggarakan buku/kartu persediaan atau catatan lainnya untuk mengetahui mutasi dan saldo persediaan pada saat tertentu, serta melakukan stock opname atau pemeriksaan fisik persediaan pada tanggal pelaporan. 5. Aset tanah milik Pemkot Walikota Bengkulu agar secara berkala Tindak lanjut pertanggal 6 Oktober 2009: BS Bengkulu seluas 109.957 m2 disesuaikan dengan kemampuan anggaran Ditindaklanjuti dengan surat dari Kabag Admnistrasi Pemerintahan senilai Rp6.964.166.600,00 melaksanakan kegiatan pensertifikatan Kota Bengkulu kepada Inspektur Kota Bengkulu belum didukung bukti sertifikat tanah milik Pemkot Bengkulu. No.900/347/B.I/2009 tanggal 2 September 2009 antara lain kepemilikan menyatakan bahwa: a. Bahwa untuk biaya sertifikasi tanah milik Pemkot Bengkulu telah dianggarkan melalui DPA Bagian Administrasi Pemerintahan sebesar Rp100.000.000,00 b. Proses pensertifikatan akan segera dilaksanakan setelah dana tersebut dicairkan dan dibayarkan kepada BPN Hasil pemeriksaan LKPD TA 2009 menunjukkan adanya realisasi 4
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status1 2 3 4 5 6 biaya pensertifikatan tanah sebesar Rp100.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp31.000.000,00. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum ada laporan atas hasil pensertifikatan tanah tersebut. 6. Dana Cadangan senilai Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut pertanggal 12 September 2009: Rp5.882.458.885,00 tidak a. Meninjau ulang Peraturan Daerah Ditindaklanjuti dengan surat Walikota Bengkulu kepada Kepala BD mempunyai tujuan penggunaan No.29 Tahun 2002 agar mengatur DPPKA Kota Bengkulu No.700/363/V/Insp tanggal 26 Agustus yang jelas kembali penggunaan Dana Cadangan 2009 perihal hasil pemeriksaan Tim BPK RI perwakilan Provinsi tersebut secara jelas Bengkulu atas SPI dalam kerangka LKPD TA 2008 yang berisi b. Memerintahkan Kepala DPPKA supaya perintah tertulis kepada Kepala DPPKA Kota Bengkulu agar BS berkoordinasi dengan pihak BRI untuk berkoordinasi dengan pihak BRI untuk menarik kembali jasa giro menarik kembali jasa giro sebesar sebesar Rp3.532.043,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah. Rp3.532.043,00 dan menyetorkannya ke Kas Daerah. Tindak lanjut pertanggl 18 Mei 2010: Dana cadangan telah dicairkan seluruhnya pada tanggal 5 April 2010 dan dimasukkan ke Kas Daerah kembali sesuai surat DPPKA kepada PT Bank Bengkulu No.900/180/D.III/2010 tanggal 5 April 2010. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut perbelum sesuai rekomendasi karena peraturan daerah tentang dana cadangan belum ditinjau ulang dan belum ada realisasi penarikan kembali jasa giro sebesar Rp3.532.043,00 ke Kas Daerah. 7. Pengendalian atas Investasi Non BPK RI menyarankan kepada Walikota Tindak lanjut pertanggal 12 September 2009: Permanen masih lemah, Bengkulu agar memerintahkan secara Ditindaklanjuti dengan surat Walikota Bengkulu kepada Sekretaris BS sehingga keberadaan saldo tertulis Kabag Perekonomian Setda Daerah Kota Bengkulu No.700/364/V/Insp tanggal 26 Agustus tersebut dalam Neraca per 31 sebagai pengelola DUP untuk 2009 perihal hasil pemeriksaan Tim BPK RI atas SPI dalam Desember 2007 sebesar menginventarisir ulang dana DUP periode kerangka LKPD TA 2008 yang berisi perintah secara tertulis Rp750.754.890,00 masih tahun 2002 s.d. 2008 agar diketahui kepada Kabag Perekonomian agar melakukan inventarisasi ulang diragukan kepastian jumlah DUP yang sebenarnya. dana DUP periode tahun 2002 s.d. tahun 2008 agar diketahui kepastiam jumlah DUP yang sebenarnya. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut pertidak belum sesuai rekomendasi karena belum ada laporan inventarisasi ulang atas DUP periode tahun 2002 s.d. 5
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status1 2 3 4 5 6 Tahun 2008.III LHP atas Manajemen Aset TA 1. Penyajian laporan hasil Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010: BS 2008 dan 2009 (Semester I) inventarisasi dan penilaian a. Mengambil langkah-langkah lanjutan a. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota No.700/135/V/Insp Pemkot Bengkulu Nomor: kembali aset tetap oleh PT untuk mereviu ulang hasil penilaian tanggal 30 April 2010 tentang permintaan untuk mengambil 06/PDTT/XVIII.BKL/02/2010 Surveyor Indonesia belum konsultan atas aset tetap, diantaranya langkah-langkah lanjutan review ulang hasil penilaian. mencerminkan kondisi yang membentuk tim reviu aset tetap yang sewajarnya sehingga Pemkot melibatkan Inspektorat Kota Bengkulu, Hasil Pembahasan: Bengkulu belum dapat DPPKA, SKPD dan jika Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum ada menetapkan secara resmi posisi memungkinkan meminta pembentukan tim review penilaian aset yang melibatkan bagian- aset tetap per 31 Desember 2008 pendampingan dari BPKP; bagian yang disebutkan dalam rekomendasi. 2. Pengelolaan dan/atau Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010: penatausahaan barang milik a. Mengenakan sanksi yang jelas dan a. Belum ditindaklanjuti. daerah pada Pemkot Bengkulu tegas kepada Kepala SKPD yang tidak BS belum dilakukan secara tertib menyusun Laporan Barang Milik sehingga belum menghasilkan Daerah sebagai bentuk komitmen laporan barang milik negara yang kinerja dari masing-masing Kepala akurat SKPD; b. Memerintahkan Setda menyerahkan b. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu BS seluruh kewenangan pengelolaan No.700/138/V/Insp yang ditujukan kepada Kepala Dinas barang milik daerah kepada DPPKA, Kesehatan untuk menyerahkan seluruh kewenangan pengelolaan sehingga tanggung jawab, tugas pokok barang milik daerah kepada DPPKA sehingga tanggung jawab, dan fungsinya sebagai pengelola barang tugas pokok, dan fungsinya sebagai pengelola barang milik milik daerah menjadi jelas; daerah menjadi jelas. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena surat yang ditujukan bukan kepada Setda namun kepada Kepala Dinas Kesehatan c. Memerintahkan DPPKA untuk c. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu No.151/V/Insp memberikan pelatihan yang memadai yang ditujukan kepada Kepala Dinas Badan Ketahanan Pangan BS kepada para pengurus barang untuk dan Pelaksana Penyuluh Kota Bengkulu untuk memberikan meningkatkan pemahaman atas pelatihan yang memadai kepada para pengurus barang untuk pengelolaan Barang Milik Daerah. Jika meningkatkan pemahaman atas pengelolaan Barang Milik memungkinkan untuk Daerah. Jika memungkinkan untuk mempertimbangkan mempertimbangkan pemberian insentif pemberian insentif tambahan atas pengurus barang disesuaikan tambahan atas pengurus barang dengan kemampuan daerah dari capaian kinerja yang jelas. disesuaikan dengan kemampuan daerah 6
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status1 2 3 4 5 6 dari capaian kinerja yang jelas; Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena surat yang ditujukan bukan kepada Setda namun kepada Kepala Dinas Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh. d. Membentuk unit-unit akuntansi pada d. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu No.700/138- BS masing-masing SKPD untuk mencatat 165/V/Insp tentang Pembentukan unit-unit akuntansi pada setiap dan melaporkan barang milik daerah SKPD untuk mencatat dan melaporkan barang milik daerah/aset /aset tetap; dan tetap. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena unit-unit akuntansi dimaksud belum direalisasikan pembentukannya disetiap SKPD. e. Memberikan teguran secara tertulis e. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu No.700/138- BS kepada pengurus barang SKPD supaya 165/V/Insp tentang pemberian teguran tertulis kepada pengurus menyusun laporan rutin berupa Buku barang SKPD supaya menyusun laporan rutin berupa Buku Inventaris, Rekap Buku Inventaris, Inventaris, Rekap Buku Inventaris,Laporan Mutasi Barang, Laporan Mutasi Barang, Daftar Mutasi Daftar Mutasi Barang, Rekapitulasi Mutasi Barang, Daftar Barang, Rekapitulasi Mutasi Barang, Usulan Barang yang akan dihapus dan Daftar Barang Milik Daftar Usulan Barang yang akan Daerah yang akan diagunkan sesuai ketentuan Peraturan dihapus dan Daftar Barang Milik Perundang-undangan. Daerah yang akan diagunkan sesuai Kecamatan Ratu Samban telah membuat Buku Inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang- surat No.700/224/V/RS/2010 undangan. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi dengan bukti tertulis teguran terhadap para pengurus barang disetiap SKPD. 3. Tanah milik Pemkot Bengkulu Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010: sebanyak 65 bidang belum a. Memerintahkan Sekretaris Daerah, a. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu No.700/136- didukung dengan sertifikat hak khususnya Kabag Administrasi 137/V/Insp tentang pengupayakan sertifikasi tanah yang telah BS pakai dan sebanyak 126 bidang Pemerintahan supaya secara berkala dikuasai oleh Pemkot Bengkulu secara berkala. belum jelas status kepemilikannya mengupayakan sertifikasi tanah yang telah dikuasai oleh Pemkot Bengkulu; Hasil Pembahasan: dan Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi dengan bukti tertulis teguran terhadap para pengurus b. Memerintahkan secara tertulis kepada barang disetiap SKPD. BS 7
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status1 2 3 4 5 6 Kabag Administrasi Pemerintahan dan Kepala SKPD supaya berkoordinasi b. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu dengan instansi terkait pada Pemerintah No.700/137/V/Insp tentang pengupayakan koordinasi dengan Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat instansi terkait pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah untuk mengupayakan kejelasan Pusat untuk mengupayakan kejelasan kepemilikan aset tanah eks kepemilikan aset tanah eks Pemerintah Pemerintah Provinsi dan/atau eks Departemen yang telah Provinsi dan/atau eks Departemen yang dikuasai oleh Pemkot Bengkulu. telah dikuasai oleh Pemkot Bengkulu. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi dengan bukti tertulis hasil koordinasi pengupayakan kejelasan kepemilikan aset tanah eks Pemerintah Provinsi dan/atau eks Departemen yang telah dikuasai oleh Pemkot Bengkulu. 4. Aset tetap milik Pemkot Bengkulu Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010: berupa 411 unit kendaraan a. Menginstruksikan Kepala SKPD terkait, a. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu No.700/93- bermotor tidak didukung dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset 133/V/Insp tentang instruksi terhadap Kepala Bidang BS bukti kepemilikan dan sebanyak DPPKA, dan pengurus barang supaya Pengelolaan Aset DPPKA, dan pengurus barang supaya 152 unit tidak diketahui menginventarisasi seluruh kendaraan menginventarisasi seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki keberadaan fisiknya bermotor yang dimiliki Pemkot Pemkot Bengkulu, baik untuk mengecek keberadaaannya Bengkulu, baik untuk mengecek maupun bukti kepemilikannya. keberadaaannya maupun bukti kepemilikannya. Hasil inventarisasi Hasil Pembahasan: kendaraan bermotor tersebut secara rinci Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum disampaikan ke BPK RI; dan dilengkapi dengan hasil inventarisasi kendaraan bermotor yang dimiliki Pemkot Bengkulu. b. Kepala DPPKA membuat mekanisme b. Belum ditindaklanjuti. BD yang jelas dan baku untuk pengelolaan kendaraan bermotor, mulai dari pengadaan, penggunaan, penatausahaan bukti kepemilikan, pengamanan, pencatatan, dan pelaporannya untuk meminimalkan penyalahgunaan, kehilangan, atau permasalahan- permasalahan hukum yang mungkin timbul. 5. Aset pada beberapa SKPD berupa Walikota Bengkulu agar memberikan Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010, antara lain: BS 8
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status1 2 3 4 5 6 bangunan serta peralatan dan instruksi secara tertulis kepada Kepala Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu No.700/8- mesin eks instansi vertikal tidak BPMPKB, BKPPP, Dinas Kesehatan, Dinas 13/V/Insp tentang instruksi untuk berkoordinasi dengan instansi dapat ditunjukkan bukti serah Diknas, dan Dinas Kelautan dan Perikanan terkait dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Bengkulu terima aset tersebut kepada supaya berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mengupayakan penguasaan dokumen kepemilikan dan Pemkot Bengkulu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah dokumen penyerahan atas aset yang telah digunakan oleh masing- Provinsi Bengkulu untuk mengupayakan masing SKPD tersebut. penguasaan dokumen kepemilikan dan dokumen penyerahan atas aset yang telah Hasil Pembahasan: digunakan oleh masing-masing SKPD Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi tersebut. dengan hasil koordinasi dengan instansi terkait. 6. Status kepemilikan atas aset tetap Walikota Bengkulu agar memberikan Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010, antara lain: BS Pemkot Bengkulu yang digunakan instruksi secara tertulis kepada Sekretaris Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu No.700/22/V/Insp oleh BUMD minimal sebesar Daerah supaya menindaklanjuti penyerahan tentang instruksi untuk menindaklanjuti penyerahan barang kepada Rp4.013.376.142,00 tidak jelas barang kepada PDAM Tirta Dharma dan PD PDAM Tirta Dharma dan PD RAN Kota Bengkulu sebagai bentuk RAN Kota Bengkulu sebagai bentuk penyertaan modal atau hibah dari Pemkot Bengkulu. penyertaan modal atau hibah dari Pemkot Bengkulu. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi dengan bukti penyerahan barang kepada PDAM Tirta Dharma dan PD RAN Kota Bengkulu 7. Status kepemilikan aset tetap Walikota Bengkulu agar memberikan Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010, antara lain: BS berupa peralatan dan mesin senilai teguran dan instruksi secara tertulis kepada Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu No.700/23- Rp70.215.000,00 yang diserahkan Kepala DPPKA dan Kabag Perlengkapan 24/V/Insp tentang teguran dan instruksi secara tertulis kepada Kepala kepada instansi diluar Pemkot Setda supaya melengkapi dokumen DPPKA dan Kabag Perlengkapan Setda supaya melengkapi Bengkulu tidak jelas karena penyerahan aset kepada 9 (sembilan) dokumen penyerahan aset kepada 9 (sembilan) organisasi penyerahannya tidak sesuai organisasi masyarakat dan instansi tersebut masyarakat dan instansi tersebut di atas sesuai ketentuan yang dengan ketentuan di atas sesuai ketentuan yang berlaku, berlaku, sehingga status kepemilikan aset tetap tersebut dapat sehingga status kepemilikan aset tetap ditetapkan secara jelas. tersebut dapat ditetapkan secara jelas. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi dengan bukti pelengkapan dokumen penyerahan aset dimaksud. 8. Pinjam pakai aset tetap Pemkot Walikota Bengkulu agar memberikan Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010, antara lain: BS Bengkulu berupa bangunan teguran dan instruksi secara tertulis kepada Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu No.700/20- gedung dan kendaraan oleh pihak Kabag Perlengkapan dan Kepala DPPKA 21/V/Insp tentang teguran dan instruksi secara tertulis kepada Kepala ketiga tidak sesuai ketentuan supaya melengkapi dokumen pinjam pakai DPPKA dan Kabag Perlengkapan Setda supaya melengkapi aset milik Pemkot Bengkulu yang digunakan dokumen pinjam pakai aset milik Pemkot Bengkulu yang digunakan 9
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status1 2 3 4 5 6 oleh instansi lain di luar Pemkot Bengkulu; oleh instansi lain di luar Pemkot Bengkulu; Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi dengan dokumen pinjam pakai aset milik Pemkot Bengkulu yang digunakan oleh instansi lain di luar Pemkot Bengkulu. 9. Beberapa aset milik Pemkot Walikota Bengkulu agar mengambil Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010, antara lain: BS Bengkulu tidak dikelola dan langkah-langkah strategis untuk Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu No.700/16- dimanfaatkan secara memadai mengupayakan pengelolaan dan 19/V/Insp tentang instruksi agar mengambil langkah-langkah pemanfaatan aset-aset tersebut, termasuk strategis untuk mengupayakan pengelolaan dan pemanfaatan aset- mempertimbangkan kerjasama pemanfaatan aset tersebut, termasuk mempertimbangkan kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga. dengan pihak ketiga Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi dengan langkah-langkah strategis untuk mengupayakan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset tersebut. 10.Perjanjian dan pelaksanaan Walikota Bengkulu agar meminta laporan Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010, antara lain: BS kerjasama pemanfaatan lahan perkembangan kerjasama pemanfaatan lahan Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu No.700/25- (Bangun Guna Serah) dengan tersebut dan laporan keuangannya untuk 27/V/Insp tentang instruksi agar meminta laporan perkembangan pihak ketiga belum sesuai selanjutnya dilakukan evaluasi atau kerjasama pemanfaatan lahan tersebut dan laporan keuangannya ketentuan dan berpotensi penelaahan yang mendalam. Jika untuk selanjutnya dilakukan evaluasi atau penelaahan yang merugikan Pemkot Bengkulu memungkinkan, mempertimbangkan mendalam. Jika memungkinkan, mempertimbangkan kembali kembali pengaturan hak dan kewajiban yang pengaturan hak dan kewajiban yang lebih seimbang dan adil sesuai lebih seimbang dan adil sesuai ketentuan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. perundang-undangan yang berlaku. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi dengan hasil laporan perkembangan kerjasama pemanfaatan lahan tersebut dan laporan keuangannya, serta belum ada revisi perjanjian. 11.Perjanjian kerjasama pengelolaan Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010, antara lain: BS Pabrik Es Curah dan Sub Terminal a. Mempertimbangkan kembali kelanjutan a. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu Agribisnis Air Sebakul dengan kerjasama pemanfaatan pabrik es curah No.700/14/V/Insp tentang instruksi agar Mempertimbangkan pihak ketiga belum memberikan dengan Koperasi Bina Masyarakat kembali kelanjutan kerjasama pemanfaatan pabrik es curah kontribusi bagi Pemkot Bengkulu Pesisir dan mengambil langkah-langkah dengan Koperasi Bina Masyarakat Pesisir dan mengambil yang diperlukan untuk memanfaatkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memanfaatkan aset tetap aset tetap tersebut tersebut 10
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status1 2 3 4 5 6 Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi hasil pertimbangan kelanjutan kerjasama tersebut. b. Memberikan instruksi tertulis kepada b. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu BS Direktur PD RAN supaya berkoordinasi No.700/15/V/Insp tentang instruksi agar berkoordinasi dengan dengan Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan untuk mengelola STA Peternakan untuk mengelola STA Air Air Sebakul. Sebakul. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi hasil koordinasi dimaksud. 12.Aset tak berwujud berupa Sistem Walikota Bengkulu agar memerintahkan Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010, antara lain: BS Informasi Manajemen Barang Kepala DPPKA supaya mengambil langkah- Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu No.700/28/V/Insp Daerah belum digunakan langkah yang diperlukan untuk tentang instruksi agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan memanfaatkan aplikasi SIMBADA, untuk memanfaatkan aplikasi SIMBADA, termasuk memutakhirkan termasuk memutakhirkan sistem aplikasi sistem aplikasi terseut disesuaikan dengan perubahan struktur terseut disesuaikan dengan perubahan organisasi yang ada. struktur organisasi yang ada. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi langkah-langkah yang telah dilaksanakan untuk memanfaatkan aplikasi SIMBADA. 13.Aset tetap milik beberapa SKPD Walikota Bengkulu agar memberikan Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010, antara lain: BS berupa 37 unit kendaraan teguran dan instruksi secara tertulis kepada Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu No.700/32- bermotor dan 9 unit peralatan Kepala SKPD pada BPMPKB, Badan 41/V/Insp tentang teguran dan instruksi secara tertulis kepada Kepala elektronik tidak berada dalam Kesbangpolinmas, Dinas Diknas, Dinas SKPD pada BPMPKB, Badan Kesbangpolinmas, Dinas Diknas, penguasaan SKPD-SKPD tersebut Perindag, BKPPP, dan Bappeda supaya Dinas Perindag, BKPPP, dan Bappeda supaya melakukan penarikan melakukan penarikan atas aset milik Pemkot atas aset milik Pemkot Bengkulu yang digunakan oleh pegawai yang Bengkulu yang digunakan oleh pegawai telah pensiun/pindah dinas/pindah instansi di luar Pemkot Bengkulu yang telah pensiun/pindah dinas/pindah dan memberlakukan tertib administrasi atas penggunaan aset milik instansi di luar Pemkot Bengkulu dan Pemkot Bengkulu oleh pegawai pada masing-masing SKPD. memberlakukan tertib administrasi atas penggunaan aset milik Pemkot Bengkulu Hasil Pembahasan: oleh pegawai pada masing-masing SKPD. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi bukti penarikan atas aset milik Pemkot Bengkulu yang digunakan oleh pegawai yang telah pensiun/pindah dinas/pindah instansi di luar Pemkot Bengkulu dan memberlakukan tertib administrasi atas penggunaan aset milik Pemkot Bengkulu oleh pegawai pada masing- 11
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status 1 2 3 4 5 6 masing SKPD. 14.Terdapat 107 unit kendaraan Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010, antara lain: BS bermotor yang telah dihapuskan a. Memberikan teguran dan instruksi a. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu tetapi belum dilelang dan secara tertulis kepada Kabag No.700/29&31/V/Insp tentang teguran dan instruksi secara diantaranya sebanyak 85 unit tidak Perlengkapan Setda dan bersama-sama tertulis kepada Kabag Perlengkapan Setda dan bersama-sama diketahui keberadannya dengan DPPKA melaksanakan dengan DPPKA melaksanakan inventarisasi ulang atas inventarisasi ulang atas kendaraan yang kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya dan segera tidak diketahui keberadaannya dan melaksanakan pelelangan atas kendaraan yang telah ditetapkan segera melaksanakan pelelangan atas dalam SK Penghapusan Kendaraan Bermotor; kendaraan yang telah ditetapkan dalam SK Penghapusan Kendaraan Bermotor; Hasil Pembahasan: dan Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi dengan bukti pelaksanakan inventarisasi ulang atas kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya dan pelelangan atas kendaraan yang telah ditetapkan dalam SK Penghapusan Kendaraan Bermotor 15.Aset tetap pada beberapa SKPD Walikota Bengkulu agar memberikan Tindak lanjut per tanggal 18 Mei 2010, antara lain: BS sebanyak 590 unit yang rusak teguran dan instruksi secara tertulis kepada Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu No.700/49-80;82- berat dan tidak dapat tiap-tiap Kepala SKPD supaya 92,/V/Insp tentang pemberian teguran dan instruksi secara tertulis dipergunakan lagi belum memerintahkan pengurus barang SKPD agar kepada tiap-tiap Kepala SKPD supaya memerintahkan pengurus diusulkan penghapusannya mengajukan usulan penghapusan aset rusak barang SKPD agar mengajukan usulan penghapusan aset rusak kepada Bidang Pengelolaan Aset DPPKA. kepada Bidang Pengelolaan Aset DPPKA. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum dilengkapi dengan dokumen usulan penghapusan aset rusak kepada Bidang Pengelolaan Aset DPPKA.Keterangan:BS = Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau belum selesai, apabila masih dalam proses ditindaklanjuti atau belum sesuai tindak lanjutnya.BD = Rekomendasi belum ditindaklanjuti, apabila seluruh saran/rekomendasi belum ditindaklanjuti. 12
    • Lampiran 2.2 Daftar SP2D TU yang keluar 4 hari menjelang akhir Tahun Anggaran (28-31 Desember 2009) No.No. SKPD No. SP2D Tanggal Keterangan Jumlah (Rp) SP2D1. Bag Administrasi Kesra 1. 1426/SP2D/TU/2009 29/12/2009 Kegiatan kesegaran jasamani dan rohani 18.000.000 2. 1427/SP2D/TU/2009 29/12/2009 Pendataan dan Pembinaan Guru Ngaji Serta Pelatihan Metode Khatiba 155.265.750 3. 1425/SP2D/TU/2009 28/12/2009 Program Pendataan&Pembinaan Imam, Khatib, Bilal, Gharim & Rubiah 205.937.500 4. 1423/SP2D/TU/2009 29/12/2009 Pendataan & pembinaan dai kelurahan & mubaligh serta pelatihan granada 98.465.000 5. 1424/SP2D/TU/2009 29/12/2009 Poli Klinik Mini 16.800.000 6. 1439/SP2D/TU/2009 31/12/2009 Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Setda Kota 16.320.000 7. 1440/SP2D/TU/2009 31/12/2009 Kegiatan ramadan musola mifathul huda 9.415.000 Subtotal Bag. Adm. Kesra 520.203.2502. Bag. Adm. Pemerintahan 8. 1422/SP2D/TU/2009 29/12/2009 Kegiatan pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan 562.700.0003. BPMPKB 9. 1417/SP2D/TU/2009 28/12/2009 Lomba Kelurahan da Program Adipura 91.740.000 10. 1418/SP2D/TU/2009 28/12/2009 Pembinaan pelaksanaan program PNPM Mandiri pola khusus 60.000.000 11. 1419/SP2D/TU/2009 28/12/2009 Hari keluarga nasional 25.000.000 12. 1420/SP2D/TU/2009 28/12/2009 Rapat-rapat koordinasi luar daerah 32.460.000 Subtotal BPMPKB 209.200.0004. Dinas Pekerjaan Umum 13. 1428/SP2D/TU/2009 29/12/2009 TU Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang Sunram Dinas PU 60.236.000 14. 1429/SP2D/TU/2009 29/12/2009 TU Kegiatan Penyusunan RKA / DPA SKPD Bidang Sunram 24.367.000 15. 1435/SP2D/TU/2009 31/12/2009 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 68.814.000 16. 1441/SP2D/TU/2009 31/12/2009 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Bidang Cipta Karya Dinas PU 266.030.500 Subtotal Dinas PU 419.447.5005. Dinas Pertamanan & Kebersihan 17. 1431/SP2D/TU/2009 30/12/2009 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.012.0006. DPPKA 18. 1421/SP2D/TU/2009 28/12/2009 Kegiatan penyusunan realisasi penyediaan dana pertriwulan 25.035.000 19. 1430/sp2d/tu/2009 29/12/2009 Kegiatan rehabilitasi sedang/berat jaringan instalasi listrik 22.300.000 Subtotal DPPKA 47.335.0007. Sekretariat DPRD 20. 1432/SP2D/TU/2009 30/12/2009 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.750.000 21. 1433/SP2D/TU/2009 30/12/2009 Belanja Makan Minum Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 207.451.000 22. 1434/SP2D/TU/2009 30/12/2009 Belanja Pelantikan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Bengkulu 68.437.500 23. 1436/SP2D/TU/2009 31/12/2009 Pemeliharaan Rumah Jabatan Perubahan 56.980.000 24. 1437/SP2D/TU/2009 31/12/2009 Belanja Cetak Pembuatan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Bengkulu 40.000.000 25. 1438/SP2D/TU/2009 31/12/2009 Kekurangan Pembayaran Honor Tim Asistensi 187.100.000 Subtotal Set. DPRD 578.718.500 Total 2.345.616.250
    • Lampiran 2.3 Rincian SP2D TU yang mempunyai nilai antara kurang dan sama dengan Rp1.500.000,00No. SKPD No Tanggal No SP2D Nilai 1 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan 1 7/7/2009 0463/SP2D/TU/2009 900,000.00 Linmas 2 10/12/2009 1199/SP2D/TU/2009 900,000.00 3 19/12/2009 1319/SP2D/TU/2009 1,312,000.00 Subtotal Badan Kesbangpolinmas 3,112,000.00 2 Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana 4 17/11/2009 1071/SP2D/TU/2009 474,000.00 Penyuluhan 5 17/11/2009 1075/SP2D/TU/2009 1,215,000.00 6 17/11/2009 1076/SP2D/TU/2009 1,080,000.00 Subtotal BKPPP 2,769,000.00 3 Badan Lingkungan Hidup 7 20/05/2009 0245/SP2D/TU/2009 1,248,000.00 4 BKD 8 3/4/2009 0016/SP2D/TU/2009 1,500,000.00 9 4/4/2009 0022/SP2D/TU/2009 510,000.00 10 4/4/2009 0024/SP2D/TU/2009 1,350,000.00 11 12/6/2009 0348/SP2D/TU/2009 1,000,000.00 12 12/6/2009 0350/SP2D/TU/2009 510,000.00 13 12/6/2009 0352/SP2D/TU/2009 1,350,000.00 14 12/6/2009 0353/SP2D/TU/2009 396,000.00 15 25/08/2009 0658/SP2D/TU/2009 1,000,000.00 16 25/08/2009 0659/SP2D/LS/2009 510,000.00 17 10/9/2009 0749/SP2D/TU/2009 396,000.00 Subtotal BKD 8,522,000.00 5 Dinas Kelautan dan Perikanan 18 22/06/2009 0402/SP2D/TU/2009 1,200,000.00 19 26/11/2009 1125/SP2D/TU/2009 1,500,000.00 Subtotal DKP 2,700,000.00 6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan 20 30/05/2009 0287/SP2D/TU/2009 300,000.00 Sipil 21 30/05/2009 0290/SP2D/TU/2009 1,500,000.00 22 26/08/2009 0662/SP2D/TU/2009 264,000.00 23 26/08/2009 0670/SP2D/TU/2009 510,000.00 24 23/12/2009 1393/SP2D/TU/2009 150,000.00 25 23/12/2009 1400/SP2D/TU//2009 510,000.00 Subtotal Dinas Dukcapil 3,234,000.00 7 Dinas Kesehatan 26 23/07/2009 0546/SP2D/TU/2009 1,350,000.00 27 23/07/2009 0548/SP2D/TU/2009 1,300,000.00 28 23/07/2009 0549/SP2D/TU/2009 250,000.00 29 16/04/2009 084/SP2D/TU/2009 750,000.00 30 30/10/2009 0922/SP2D/TU/2009 1,500,000.00 Subtotal Dinkes 5,150,000.00 8 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 32 12/11/2009 1035/SP2D/TU/2009 1,300,000.00 Informatika 33 12/11/2009 1032/SP2D/TU/2009 49,500,000.00 Subtotal Dishubkominfo 50,800,000.00 9 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 34 17/12/2009 1299/SP2D/TU/2009 1,000,000.00 10 Dinas Pertanian dan Peternakan 35 15/10/2009 0859/SP2D/TU/2009 770,000.00 11 Dinas Tenaga Kerja, Pemuda dan 36 10/7/2009 0475/sp2d/tu/2009 1,050,000.00 Olahraga 37 29/07/2009 0565/SP2D/TU/2009 1,050,000.00 38 17/11/2009 1064/SP2D/TU/2009 900,000.00 39 17/11/2009 1065/SP2D/TU/2009 660,000.00 Subtotal Disnakerpora 3,660,000.00 12 DPPKA 31 8/5/2009 0187/SP2D/TU/2009 986,000.00 40 10/9/2009 0753/SP2D/TU/2009 900,000.00 Subtotal DPPKA 1,886,000.00
    • No. SKPD No Tanggal No SP2D Nilai 13 Kantor Pemadam Kebakaran 41 18/06/2009 0381/SP2D/TU/2009 498,000.00 42 18/06/2009 0378/SP2D/TU/2009 1,500,000.00 43 17/12/2009 1307/SP2D/TU/2009 1,249,000.00 Subtotal Kantor Pemadam Kebakaran 3,247,000.00 14 Kantor Penghubung 44 21/08/2009 0631/SP2D/TU/2009 1,000,000.00 45 21/08/2009 0635/SP2D/TU/2009 800,000.00 46 21/08/2009 0636/SP2D/TU/2009 1,500,000.00 47 21/08/2009 0637/SP2D/TU/2009 700,000.00 48 21/08/2009 0638/SP2D/TU/2009 1,000,000.00 49 4/4/2009 044/SP2D/TU/2009 1,000,000.00 50 30/10/2009 0969/SP2D/TU/2009 550,000.00 51 30/10/2009 0972/SP2D/TU/2209 980,500.00 52 30/10/2009 0973/SP2D/TU/2009 1,092,500.00 53 30/10/2009 0974/SP2D/TU/2009 855,000.00 54 30/10/2009 0975/SP2D/TU/2009 675,000.00 55 30/10/2009 0976/SP2D/TU/2009 515,000.00 Subtotal Kantor Penghubung 10,668,000.00 15 Kantor Perpustakaan, Arsip dan 56 4/8/2009 0588/SP2D/TU/2009 1,400,000.00 Dokumentasi 16 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 57 18/05/2009 0217/SP2D/TU/2009 1,250,000.00 58 18/05/2009 0218/SP2D/TU/2009 875,000.00 59 18/05/2009 0220/SP2D/TU/2009 300,000.00 60 18/05/2009 0221/SP2D/TU/2009 250,000.00 61 18/05/2009 0222/SP2D/TU/2009 181,250.00 62 3/8/2009 0579/SP2D/TU/2009 1,437,500.00 63 3/8/2009 0582/SP2D/TU/2009 450,000.00 64 3/8/2009 0583/SP2D/TU/2009 362,500.00 65 3/8/2009 0585/SP2D/TU/2009 500,000.00 66 3/8/2009 0586/SP2D/TU/2009 699,500.00 67 28/04/2009 0137/SP2D/TU/2009 1,500,000.00 68 29/10/2009 0909/SP2D/TU/2009 300,500.00 69 29/10/2009 0911/SP2D/TU/2009 181,250.00 70 29/10/2009 0914/SP2D/TU/2009 1,500,000.00 71 29/10/2009 0915/SP2D/TU/2009 400,000.00 72 29/10/2009 0916/SP2D/TU/2009 300,000.00 Subtotal Kantor Satpol PP 10,487,500.00 17 Kecamatan Gading Cempaka 73 4/11/2009 0989/SP2D/TU/2009 1,417,800.00 18 Kecamatan Muara Bangkahulu 74 3/8/2009 0578/SP2D/TU/2009 870,000.00 19 Kecamatan Ratu Agung 75 3/10/2009 0845/SP2D/TU/2009 1,253,000.00 76 22/10/2009 0887/SP2D/TU/2009 755,000.00 Subtotal Kec. Ratu Agung 2,008,000.00 20 Kecamatan Sungai Serut 77 30/07/2009 0572/SP2D/TU/2009 1,020,000.00 78 30/07/2009 0573/SP2D/TU/2009 264,000.00 79 30/07/2009 0574/SP2D/TU/2009 1,500,000.00 80 30/07/2009 0576/SP2D/TU/2009 501,000.00 81 16/12/2009 1246/SP2D/TU/2009 755,000.00 Subtotal Kec. Sungai Serut 4,040,000.00 21 Kecamatan Teluk Segara 82 17/11/2009 1081/SP2D/TU/2009 984,000.00 83 11/11/2009 1022/SP2D/TU/2009 300,000.00 84 11/11/2009 1024/SP2D/TU/2009 1,313,100.00 85 13/11/2009 1045/SP2D/TU/2009 200,000.00 Subtotal Kec. Teluk Segara 2,797,100.00 Total 121,786,400.00
    • Lampiran 2.4 Hasil Uji Petik Pertanggungjawaban TU yang terlambat SKPD No. SP2D TU SP2D NihilNo. SP2D No SP2D Tgl SP2D Jumlah No SP2D Tanggal Jumlah Lama1. Sekretariat DPRD 1. 0279/SP2D/TU/2009 28/05/2009 30.000.000,00 2088/SP2D/TU-Nihil/2009 31/12/2009 29.983.500,00 213 2. 0347/SP2D/TU/2009 10/06/2009 39.375.000,00 2091/SP2D/TU-Nihil/2009 31/12/2009 39.374.900,00 201 3. 0701/SP2D/TU/2009 01/09/2009 118.600.000,00 3004/SP2D/TU-Nihil/2009 31/12/2009 113.620.250,00 120 4. 0711/SP2D/TU/2009 02/09/2009 23.450.000,00 2093/SP2D/TU-Nihil/2009 31/12/2009 23.400.000,00 119 5. 0712/SP2D/TU/2009 02/09/2009 27.743.000,00 3007/SP2D/TU-Nihil/2009 31/12/2009 21.978.000,00 119 6. 0815/SP2D/TU/2009 15/09/2009 5.000.000,00 3005/SP2D/TU-Nihil/2009 31/12/2009 5.000.000,00 106 7. 0816/SP2D/TU/2009 15/09/2009 21.876.000,00 3016/SP2D/TU-Nihil/2009 31/12/2009 21.876.000,00 106 Subtotal Set. DPRD 255.232.6502. Dinas PU 8. 0841/SP2D/TU/2009 24/09/2009 430.581.000,00 1935/SP2D/TU/NIHIL/2009 31/12/2009 430.581.000,00 973. Dinas Pendidikan 9. 0058/SP2D/TU/2009 08/04/2009 162.476.000,00 1946/SP2D/TU/NIHIL/2009 31/12/2009 114.571.400,00 2634. Bappeda 10. 0198/SP2D/TU/2009 13/05/2009 80.000.000,00 0190/SP2D/TU/NIHIL/2009 03/08/2009 78.813.000,00 80 11. 0630/SP2D/TU/2009 20/08/2009 92.976.000,00 1134/SP2D/TU/NIHIL/2009 05/12/2009 90.840.000,00 105 Subtotal Bappeda 169.653.000,005. Dinas Pertamanan & Kebersihan 12. 0450/SP2D/TU/2009 02/07/2009 250.000.000,00 1203/SP2D/TU/NIHIL/2009 15/12/2009 249.970.000,00 163 Total 1.282.077.000,00 1.220.008.050,00
    • Lampiran 2.5 Penggunaan SP2D TU yang cair 31 Desember 2009SKPD: Dinas Pekerjaan Umum (dalam rupiah) No URAIAN PENGELUARAN 1 1140/SP2D/TU/2009 TU Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Bengkulu 823.396.000,00 2 1141/SP2D/TU/2009 TU Kegiatan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Bidang Sunram Dinas PU Kota Bengkulu 35.449.500,00 3 1142/SP2D/TU/2009 TU Kegiatan Rehabilitasi dan Peningkatan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Bengkulu 275.000.000,00 4 1311/SP2D/TU/2009 TU Kegiatan Penyusunan Perencanaan Data Teknis Bidang Sunram Dinas PU Kota Bengkulu 54.765.500,00 5 1355/SP2D/TU/2009 TU Kegiatan Monitoring ; Evaluasi dan Pelaporan Bidang Sunram Dinas PU Kota Bengkulu 40.631.500,00 6 1407/SP2D/TU/2009 TU Kegiatan Swakelola Rehabilitasi Drainase Belakang SLTP 5 Pagar Dewa Bidang Pengairan Dinas PU Kota Bengkulu 200.000.000,00 7 1416/SP2D/TU/2009 TU Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Dinas PU Kota Bengkulu 7.750.000,00 8 1428/SP2D/TU/2009 TU Kegiatan Perencanaan Pengembangan Infrastruktur Bidang Sunram Dinas PU Kota Bengkulu 60.236.000,00 9 1429/SP2D/TU/2009 TU Kegiatan Penyusunan RKA / DPA SKPD Bidang Sunram Dinas PU Kota Bengkulu 24.367.000,00 10 1435/SP2D/TU/2009 TU Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 68.814.000,00 11 1441/SP2D/TU/2009 TU Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Gedung Kantor Bidang Cipta Karya Dinas PU Kota Bengkulu 266.030.500,00 12 2446/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 13.440.000,00 13 2447/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 15.360.000,00 14 2458/SP2D/LS/BJ/2009 Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap Dinas PU Kota Bengkulu untuk Bulan Oktober s/ Desember 2009 18.900.000,00 15 2459/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 28.725.000,00 16 2592/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 3.360.000,00 17 2593/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 17.600.000,00 18 2594/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 7.500.000,00 19 2595/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 13.320.000,00 20 2596/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 17.280.000,00 21 2597/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 13.860.000,00 22 2598/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 9.990.000,00 23 2599/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 8.640.000,00 24 2600/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 5.400.000,00 25 2614/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 17.280.000,00 26 2677/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 3.840.000,00 27 2678/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 2.520.000,00 28 2681/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 25.920.000,00 29 2683/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 6.300.000,00 30 2693/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 3.360.000,00 31 2702/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 8.640.000,00 32 2703/SP2D/LS/BJ/2009 B. honor panitia plaksana keg 4.800.000,00 33 2713/SP2D/LS/BJ/2009 B. jasa konsultasi pengawasan 19.625.000,00 34 2716/SP2D/ls/bj/2009 B. perj dinas LD 26.000.000,00 2.148.100.000,00SKPD: Sekretariat DPRD No URAIAN PENGELUARAN 1 1432/SP2D/TU/2009 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18.750.000,00 2 1433/SP2D/TU/2009 Belanja Makan Minum Sekretariat DPRD Kota Bengkulu 207.451.000,00 3 1434/SP2D/TU/2009 Belanja Pelantikan Pimpinan Dan Anggota DPRD Kota Bengkulu 68.437.500,00 4 1439/SP2D/TU/2009 Kegiatan Keagamaan di Lingkungan Setda Kota 16.320.000,00 5 1436/SP2D/TU/2009 Kegiatan 02.20 Pemeliharaan Rumah Jabatan Perubahan 56.980.000,00 6 1437/SP2D/TU/2009 Belanja Cetak 15.09 PEmbuatan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota Bengkulu 40.000.000,00 7 1438/SP2D/TU/2009 Kekurangan Pembayaran Honor Tim Asistensi 187.100.000,00 8 2585/SP2D/LS/BJ/2009 B. variasi kend brmotor 23.000.000,00 9 2586/SP2D/LS/BJ/2009 B. cetak 17.500.000,00 10 2587/SP2D/LS/BJ/2009 B. cetak 19.965.000,00 11 2451/SP2D/LS/BJ/2009 B. bahan baku bangunan 16.650.000,00 12 2584/SP2D/LS/BJ/2009 B. variasi kend brmotor 3.075.000,00 13 2669/SP2D/LS/BJ/2009 B. cetak 7.480.000,00 682.708.500,00SKPD: Dinas Kebersihan dan Pertamanan No URAIAN PENGELUARAN 1 1431/SP2D/TU/2009 Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.012.000,00
    • Lampiran 2.6 Daftar Hotel di wilayah Kota Bengkulu yang belum ditagih dan dicatat piutangnya untuk bulan-bulan tertentu Tahun 2009No. Nama Hotel Kelas Hotel Periode Tunggakan Keterangan 1 Panorama Cottage November-Desember Belum dicatat 2 Bougenville Melati I September-Desember Belum dicatat 3 Niaga Melati I Mei,November,Desember Belum dicatat 4 LintasAlam Melati I Januari-Desember Belum dicatat 5 PantaiPanjang Melati II November-Desember Belum dicatat 6 Wisata Melati II Juni-Desember Belum dicatat 7 Bidadari Melati III April-Desember Belum dicatat 8 Malabero Penginapan Agustus-Desember Belum dicatat 9 Balaibuntar Wisma Juli-Desember Belum dicatat * Sumber : Buku kendali wajib pajak Hotel DPPKA
    • Lampiran 2.7 Daftar Tunggakan Pajak Restoran/Rumah Makan di Wilayah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009No. Restoran/RM Periode Tunggakan Keterangan No. Restoran/RM Periode Tunggakan Keterangan 1 Restoran Padang Januari-Desember Belum dicatat 53 Bakso tebeng Januari-Desember Belum dicatat 2 Restoran Bukittinggi Februari-Desember Belum dicatat 54 RM Minang Permai Januari-Desember Belum dicatat 3 Restoran Annisa Januari-Desember Belum dicatat 55 Restu bundo Januari-Desember Belum dicatat 4 Restoran FIFA Januari-Desember Belum dicatat 56 RM Abu Januari-Agustus Belum dicatat 5 Restoran Bidadari Januari-Desember Belum dicatat 57 RM Pusako minang Januari-Desember Belum dicatat 6 Restoran Raffles City Hotel Januari-Desember Belum dicatat 58 Sinar baru Januari-November Belum dicatat 7 Sate Solo BIM September-November Belum dicatat 59 Sabana April-Agustus;Nov-Desember dicatat Belum 8 Bakso Mas Min BIM Januari-Desember Belum dicatat 60 Takana Juo Aprl-Mei;Juni-juli Belum dicatat 9 Pondok Salero Jan-Mei,Juli-Sept,Okt-Nov Belum dicatat 61 Cahaya Pagi Januari-Desember Belum dicatat 10 Restoran Bengkulu Jan,April-Sept,Des Belum dicatat 62 Jam gadang Januari-Desember Belum dicatat 11 Es teller Sri Solo Januari-September,Desember Belum dicatat 63 Minang raya Maret-September;DesemberBelum dicatat 12 Tanjung karang April-Okt,Desember Belum dicatat 64 Bakso Malang Januari-Desember Belum dicatat 13 First Karaoke Januari-Desember Belum dicatat 65 RM Pagi sore Januari-Desember Belum dicatat 14 Embun Pagi 2 Februari-Desember Belum dicatat 66 RM Jawa Januari-Desember Belum dicatat 15 Bogel Januari-Desember Belum dicatat 67 Sari rasa Januari-Maret Belum dicatat 16 Dayang Mas Jan-Agust,Okt-Des Belum dicatat 68 RM 19 Desember Belum dicatat 17 De Palma Jan-Mei;Desember Belum dicatat 69 Sederhana Jan-Feb;Juni-Desember Belum dicatat 18 Embun Pagi 1 Januari-Desember Belum dicatat 70 My Bakso Januari-Desember Belum dicatat 19 Sate Pak Kumis Jan;Maret-Okt;Desember Belum dicatat 71 RM Padang Januari-Desember Belum dicatat 20 Lubuk Maro Jan-Mei;Juli-Des Belum dicatat 72 RM Roda Februari-Desember Belum dicatat 21 RM Rahayu Maret;Juli-Desember Belum dicatat 73 RM kemuning indah Januari-Desember Belum dicatat 22 Pindang pegagan Agustus-Desember Belum dicatat 74 Empang wisata Januari-Desember Belum dicatat 23 Takana Juo April-Desember Belum dicatat 75 RM Padang Januari-Desember Belum dicatat 24 Bakso Ndut Januari-Desember Belum dicatat 76 Bakso sederhana Februari-Desember Belum dicatat 25 Mie Pangsit ayam 2 pangsit Januari-Desember Belum dicatat 77 RM Saiyo Januari-Desember Belum dicatat 26 Ampera murah taraso Januari-Desember Belum dicatat 78 RM Fitri Januari-Desember Belum dicatat 27 RM Takana Juo Januari-Desember Belum dicatat 79 Takana Raso Januari-Desember Belum dicatat 28 Bakso Arema junior Januari-Desember Belum dicatat 80 Hidayah Baru Agustus-Desember Belum dicatat 29 Rm Urang awak Januari-Desember Belum dicatat 81 Muaro indah Januari-Desember Belum dicatat 30 Pondok nasi dida Mei-Desember Belum dicatat 82 Bambu kuning Feb;September;DesemberBelum dicatat 31 Rm Kurniawan Januari-Desember Belum dicatat 83 Rizki Januari-Desember Belum dicatat 32 Sate sinar padang Januari-Desember Belum dicatat 84 Bakso echo Januari-Desember Belum dicatat 33 RM elok Januari-Desember Belum dicatat 85 RM mar Januari-Desember Belum dicatat 34 RM Citra rasa April-Agustus Belum dicatat 86 Buffet evi April-Sept;Nov-Des Belum dicatat 35 RM Gumarang April-Desember Belum dicatat 87 RM Mas Bagus Januari-Desember Belum dicatat 36 Kalasan jogja April-Desember Belum dicatat 88 Tongseng Mataram April-Desember Belum dicatat 37 Ayam bakar pak min Januari-September,Nov-Des Belum dicatat 89 Siti Zubaidah April-mei;Agust-Sept Belum dicatat 38 Poetri kembar Januari-Desember Belum dicatat 90 Pempek 7 ulu April-Desember Belum dicatat 39 Minang permai Januari-Desember Belum dicatat 91 Sari Segara Maret-September Belum dicatat 40 Nasi Etek Januari-Sept;Des Belum dicatat 92 Buffet Dwili April-Sept Belum dicatat 41 Lembah Anai April-Agust;Okt-Desember Belum dicatat 93 Bakso Levis Feb-Jun;Nov-Desember Belum dicatat 42 Sari rasa Juni-Desember Belum dicatat 94 Pojok Es Teller Januari;Oktober-DesemberBelum dicatat 43 Ampera setia kawan Januari-Desember Belum dicatat 95 RM Iko Nan Ado Maret-Desember Belum dicatat 44 Pempek 10 ulu Januari-Desember Belum dicatat 96 RM Maria Maret-Desember Belum dicatat 45 Bakso idola Januari-Desember Belum dicatat 97 Bakso Arema 1 Jan;Nov-Desember Belum dicatat 46 Bakso Bahari Januari-Desember Belum dicatat 98 Martabak india April-Agustus Belum dicatat 47 Elok Raya Januari-Desember Belum dicatat 99 Buffet Betty Mei-Oktober Belum dicatat 48 RM Riski Januari-Desember Belum dicatat 100 RM Deda Jan-Feb;Apr-Mei;Agust-Des Belum dicatat 49 RM Ojolali Maret-Agustus Belum dicatat 101 loren Mei-Desember Belum dicatat 50 Bakso solo Januari-Desember Belum dicatat 102 Hidup Baru Januari-Agustus;Okt-Des Belum dicatat 51 Bakso mas ragil Januari-Desember Belum dicatat 103 Pak min Januari-Agustus Belum dicatat 52 Ampera Dhilla Januari-Desember Belum dicatat 104 Palembang Bahari Oktober-November Belum dicatat 105 Buffet Metro II Desember Belum dicatat * Sumber : Buku kendali wajib pajak Restoran/Rumah makan DPPKA
    • Lampiran 2.8 Daftar Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Manajemen Aset *) Pemkot Bengkulu Tahun 2008 dan 2009 (Semester I) yang mempengaruhi Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Bengkulu 31 Desember 2009, namun tidak/belum dapat dilakukan koreksi dan selanjutnya harus dilakukan tindakan koreksi/penyesuaian Pengaruh dalam penyajian di Neraca Alasan Tidak/Belum Dapat No. Temuan Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh Pemkot No. Temuan Jumlah Dilakukan Koreksi oleh BPK dlm LHP*) Akun Nilai (Rp) Pengaruh Bengkulu Unit Luas/Qty RI1. Tanah milik Pemkot Bengkulu sebanyak 65 bidang belum didukung 3 Tanah 65 bidang 494.940 Belum diketahui Kehandalan bukti/asersi Segera dibuat sertifikat hak pakai, perjelas status dan Ketidakjelasan status. Daftar 2 dengan sertifikat hak pakai dan sebanyak 126 bidang belum jelas status m kepemilikan buat pernyataan resmi tentang statsunya. tanah dikeluarkan oleh Bagian kepemilikannya. Pemerintahan namun tidak Tanah 126 m2 Belum diketahui Kehandalan bukti/asersi Status tanah agar diperjelas, jika milik Pemkot segera bidang kepemilikan dibuat sertifikat, jika bukan buat pernyataan oleh seluruhnya didukung dengan Pemkot selanjutnya sesuaikan KIB A seluruh SKPD sertifikat/bukti kepemilikan yang sah.2. Terdapat perbedaan data luas atas 86 bidang tanah yang tercantum 1 Tanah 86 bidang Belum diketahui Asersi penilaian Dicek ulang ke sertifikat tanah, mana data yang benar. Tidak didukung dengan KIB A dalam laporan hasil penilaian PT SI dengan data luas tanah menurut Jika sudah segera perbaharui data tanah dan sesuaikan yang lengkap sertifikat tanah yang terdapat pada Bagian Administrasi Pemerintahan. dengan KIB A seluruh SKPD 3 152 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 38 unit kendaraan bermotor 4 Peralatan dan Mesin 152 unit Belum diketahui Asersi keberadaan Lakukan pengecekan ulang, jika masih bisa diketahui Ketidakjelasan status. Sangat roda empat dan 114 unit kendaraan bermotor roda dua tidak diketahui keberadaanya dapat segera ditarik. Jika bukan milik beresiko untuk melakukan keberadaan fisiknya. Pemkot, buat pernyataan resmi dan sesuaikan KIB C koreksi tanpa berita acara seluruh SKPD penghapusan 4 Aset tetap pada beberapa SKPD berupa bangunan serta peralatan dan 5 Peralatan dan Mesin Belum diketahui Kehandalan bukti/asersi Statusnya harus jelas, jika bukan milik Pemkot buat Status tidak jelas, nilai tidak mesin eks instansi vertikal tidak dapat ditunjukkan bukti serah terima aset kepemilikan pernyataan resmi dan sesuaikan KIB seluruh SKPD diketahui tersebut kepada Pemkot Bengkulu. Gedung dan Bangunan Belum diketahui Kehandalan bukti/asersi kepemilikan 5 135 unit aset daerah yang tercantum dalam laporan penilaian aset 1 135 unit 0 Asersi penilaian Harus dilakukan penilaian Nilai tidak diketahui daerah bernilai Rp0,00. 6 230 unit aset tetap yang terdiri dari 8 bidang tanah, 4 unit 1 Tanah 8 bidang Belum diketahui Asersi penilaian Rekonsiliasi dengan reviu Inspektorat, apakah terjadi Nilai tidak diketahui gedung/bangunan, 36 unit kendaraan bermotor, 6 unit peralatan kantor, 5 Peralatan dan mesin 200 unit Belum diketahui Asersi penilaian tumpang tindih kemudian, selanjutnya sesuaikan rincian unit peralatan elektronik, 22 unit peralatan kedokteran, 38 unit peralatan Gedung dan bangunan 4 unit Belum diketahui Asersi penilaian aset (KIB A,B,C,D,E) seluruh SKPD laboratorium, 93 unit peralatan keamanan, 2 unit jaringan lampu, dan 16 Jalan, irigasi, jaringan 2 unit Belum diketahui Asersi penilaian ekor satwa/hewan ternak belum tercatat dalam laporan hasil penilaian Aset tetap lainnya 16 ekor Belum diketahui Asersi penilaian aset. 7 Pada buku Laporan Penilaian Aset Daerah Pemerintah Kota Bengkulu 1 Aset Lainnya 590 unit Belum diketahui Asersi penyajian dan Inventarisasi ulang jaringan lampu penerangan jalan Tidak ada daftar aset yang tidak dilaporkan hal-hal sebagai berikut: pengungkapan dan masukkan dalam daftar rincian aset (KIB) memadai a. Jaringan lampu penerangan jalan umum, dan lokasi serta jumlah secara rinci tanaman pelindung/bibit tanaman milik Dinas Pertamanan dan Kebersihan b. Jalan, jembatan, dan jaringan yang dikelola oleh Dinas PU c. Buku-buku perpustakaan secara rinci milik Pemkot Bengkulu yang terdapat pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah. d. Hewan ternak secara rinci lokasi dan jumlahnya yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan PeternakanCatatan: *) LHP BPK RI atas Manajemen Aset Pemkot Bengkulu TA 2008 dan 2009 (Semester I) No.06/PDTT/XVIII.BKL/02/2010 tanggal 11 Februari 2010 **) Masalah utama aset tetap Pemkot Bengkulu adalah hasil SI belum dimasukkan dalam KIB seluruh SKPD atau belum ada KIB pendukung nilai yang disajikan dalam Neraca ***) KIB yang ada belum diupdate dengan hasil PT SI, reviu Inspektorat, dan manajemen aset sehingga saldo aset tetap per 31 Desember 2009 tidak didukung dengan rincian aset yang memadai****) KIB: Kartu Inventaris Barang
    • Lampiran 2.10 Belanja yang dapat diatribusikan sebagai biaya perolehan aset tetap Nama SKPD Kegiatan Jenis Belanja Uraian Belanja Nilai Jenis AsetSekretariat Daerah Pengadaan kendaraan dinas/operasional Belanja Pegawai Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 11.142.000,00 Peralatan dan Mesin Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Belanja Pegawai Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 14.760.000,00 Peralatan dan Mesin Pengadaan peralatan gedung kantor Belanja Pegawai Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.188.000,00 Peralatan dan Mesin Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.200.000,00 Peralatan dan Mesin dinas/operasional Pembebasan tanah untuk Pelaksanaan Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.320.000,00 Tanah Pembangunan Jumlah 47.610.000,00Dinas Pendidikan Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (DAK) Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 57.997.000,00 Gedung dan BangunanNasional Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.968.000,00 Gedung dan Bangunan sekolah (laboratorium bahasa; komputer; IPA ; IPS Belanja Pegawai Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 17.685.000,00 Gedung dan Bangunan dan lain-lain) Jumlah 89.650.000,00Dinas Pekerjaan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 41.040.000,00 Gedung dan BangunanUmum Belanja Barang & Jasa Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan 59.250.000,00 Gedung dan Bangunan Belanja Barang & Jasa Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 49.950.000,00 Gedung dan Bangunan Infrastruktur jalan Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.760.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja Barang & Jasa Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 89.127.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.875.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Dana Alokasi Khusus) Belanja Barang & Jasa Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 59.482.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.440.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pasca Bencana Belanja Barang & Jasa Belanja jasa pengawasan 29.755.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.860.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rehabilitasi dan Peningkatan Jembatan Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5.400.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.520.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Pasca Bencana Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.880.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.280.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.440.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.280.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan masyarakat berpenghasilan rendah Belanja Barang & Jasa Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 39.250.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pembangunan/peningkatan infrastruktur Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 16.800.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemeliharaan Jalan Dalam Kota (DAU) Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 17.600.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemeliharaan dan pembangunan jembatan dan Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan gorong-gorong Pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan Belanja Pegawai Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 26.640.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan P2P Belanja Barang & Jasa Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan 29.953.000,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jumlah 605.082.000,00 TOTAL 742.342.000,00
    • LAPORAN III LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHANTERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2009
    • DAFTAR ISI HalamanLAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAPKETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ............................................. 1TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ........................................................................ 3A. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan tahun-tahun sebelumnya ………… 3B. Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Tahun 2009 ………………………………….....……………………………. 3LAMPIRAN
    • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANBerdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BadanPemeriksa Keuangan, BPK RI telah memeriksa Neraca Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuanganuntuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujianatas kepatuhan Pemkot Bengkulu terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhanterhadap ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan tanggung jawab manajemen PemkotBengkulu. Tanggung jawab BPK RI terletak pada pengungkapan ketidakpatuhan terhadap ketentuanperaturan perundang-undangan berdasarkan pemeriksaan BPK RI. Namun, laporan hasilpemeriksaan atas kepatuhan tidak dimaksudkan untuk menyatakan pendapat atas keseluruhankepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.BPK RI menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan padaPemkot Bengkulu. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan diantaranya adalah sebagai berikut:1. Perjanjian dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan lahan dengan CV Dwisaha Selaras Abadi (DSA) JO. PT Tigadi Lestari (TGL) berpotensi merugikan Pemkot Bengkulu.2. Terjadi ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 3 Juni 2010 sebesar Rp939.858.370,00.Sehubungan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada manajemen Pemkot Bengkuludiantaranya agar:1. Meninjau ulang perjanjian kerjasama untuk disesuaikan dengan realisasi nilai investasi senyatanya dan mengatur kembali hak dan kewajiban yang berimbang, sehingga masing-masing pihak mempunyai risiko yang sama. Selanjutnya memantau dan mengevaluasi kerjasama pengelolaan Pasar Tradisional Modern (PTM) dan Mega Mall (MM) dan secara berkala meminta laporan keuangan pengelolaan untuk memantau realisasi pengembalian investasi.2. Meminta pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas ketekoran kas sebesar Rp939.858.370,00 dan secepatnya mengembalikan ke Kas Daerah. Selanjutnya memberikan sanksi tegas terhadap Sekretaris DPRD, Pejabat Pengelola Keuangan Sekretariat DPRD, dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atas ketekoran kas dan keterlambatan penyetoran uang sisa uang persediaan (UP) TA 2008 dan 2009 sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan dapat dipertimbangkan untuk melakukan upaya hukum.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1
    • Temuan dan rekomendasi secara rinci dapat dilihat pada hasil pemeriksaan dalam laporan ini.Selain laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,BPK RI telah menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD Kota Bengkulu Tahun Anggaran2009 dan 2008 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dan laporan hasil pemeriksaan ataspengendalian intern. Laporan tersebut disajikan dalam bagian lain yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari laporan ini. Bengkulu, ................ 2010 18 Mei BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Bengkulu Penanggung Jawab Pemeriksaan, Ade Iwan Ruswana, SE., MM., Ak. Akuntan, Register Negara No. D-17.331BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2
    • TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANA. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan Tahun 2004 Sampai Dengan 2009 Hasil pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang- undangan tahun 2004 sampai dengan 2009 menunjukkan dari 60 temuan pemeriksaan kepatuhan dan 132 saran, telah ditindaklanjuti 114 saran, masih dalam proses 15 saran, dan belum ditindaklanjuti 3 saran. Rincian temuan pemeriksaan kepatuhan dan saran yang masih dalam proses dan/atau belum ditindaklanjuti dimuat dalam Lampiran 3.1.B. Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Tahun 2009 1. Perjanjian dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan lahan dengan CV Dwisaha Selaras Abadi (DSA) JO. PT Tigadi Lestari (TGL) berpotensi merugikan Pemkot Bengkulu Pada tahun 2004, Pemkot Bengkulu membuat perjanjian kerjasama No.640/228/B.VII tanggal 9 Januari 2004 untuk jangka waktu selama 40 tahun dengan CV Dwisaha Selaras Abadi untuk membangun Pasar Semi Tradisional Modern (PTM) dan Mega Mall (MM) Pasar Minggu Kota Bengkulu. Sesuai dengan perjanjian tersebut, CV Dwisaha Selaras Abadi (DSA) akan membangun PTM senilai Rp37.500.000.000,00 dan MM senilai Rp87.500.000.000,00 atau total senilai Rp125.000.000.000,00. Perjanjian tersebut mengalami perubahan pada tanggal 4 April 2005 dengan addendum No.640/168/B.VII karena adanya perubahan status hukum CV DSA menjadi PT DSA dan dalam pelaksanaan pekerjaannya dalam bentuk joint operation antara PT DSA dengan PT Tigadi Lestari (TGL). Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa nilai realisasi investasi yang ditanamkan untuk pembangunan PTM dan MM sebesar Rp97.000.000.000,00 dari rencana yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam perjanjian sebesar Rp125.000.000.000,00. Sesuai perjanjian kerjasama ditetapkan bahwa PT DSA JO. PT TGL berhak dan berwenang untuk menerima seluruh uang hasil penjualan/pengalihan hak bangunan, sebagai pengembalian dana investasi yang telah dikeluarkan perusahaan tersebut tanpa perlu melakukan pembagian hasil penjualan dan pengelolaan dengan Pemkot Bengkulu s.d. jumlah Rp125.000.000.000,00. Setelah investasi kembali, Pemkot Bengkulu akan mendapatkan keuntungan bagi hasil bersih dari penjualan dan pengelolaan sebesar 30% sampai dengan tahun ke-20, dan 60% untuk tahun ke-21 sampai dengan ke-40 (sebagaimana diatur dalam perjanjian awal). Dengan demikian, penetapan bagi hasil penjualan setelah pengembalian seluruh dana investasi sebesar Rp125.000.000.000,00 kepada pengelola menjadi tidak realistis, karena nilai investasi riil yang telah dikeluarkan hanya sebesar Rp97.000.000.000,00 (sesuai surat PT TGL kepada Walikota Bengkulu No.357/TL/III/2010 tanggal 15 Maret 2010). Sampai dengan 31 Desember 2009, realisasi penjualan/pengalihan hak/sewa bangunan sebagai pengembalian dana investasi kepada PT DSA JO. PT TGL adalah sebesar Rp58.990.569.708,00 yang meliputi kas tunai sebesar Rp37.656.215.803,00 dan piutang sebesar Rp21.334.353.905,00. Selain pendapatan tersebut PT DSA JO. PT TGL masih memperoleh pendapatan dari pengelolaan dan jasa perawatan gedung, namun sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 18 Mei 2010, BPK RI tidak memperoleh data terkait jumlahBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 3
    • pendapatan tersebut karena selama ini PT DSA JO. PT TGL tidak pernah membuat dan/atau menyampaikan laporan keuangan ke Pemkot Bengkulu. Selain permasalahan tersebut, kerjasama bangun guna serah PTM dan MM mempunyai permasalahan lain, yaitu:  Pembangunan Pasar Semi Tradisional Modern Mega Mall tersebut berdasarkan IMB No.159/IMB/GC/2005 dan No.47/IMB/RS/2007 atas nama PT DSA JO. PT TGL bukan atas nama Pemkot Bengkulu;  PT DSA JO. PT TGL secara langsung dan tidak langsung mendanai investasi seluruh proyek tersebut dan Pemkot Bengkulu secara bersama-sama PT DSA JO. PT TGL akan melakukan pemasaran bangunan. Jika sampai dengan berakhirnya kerjasama terdapat bangunan yang belum terjual maka Pemkot Bengkulu wajib membayar kepada PT DSA JO. PT TGL sesuai dengan jumlah bangunan atau unit yang belum terjual;  Apabila bangunan yang dikelola oleh PT DSA JO. PT TGL akan dijaminkan untuk memperoleh kredit perbankan setelah memperoleh persetujuan dari Pemkot Bengkulu, maka Pemkot Bengkulu akan menerima segala risiko penjaminan perbankan tersebut antara lain adanya kemungkinan pengalihan hak pengelolaan atau pemakaian bangunan oleh pihak lain;  Perjanjian kerjasama tidak mengatur kewajiban PT DSA JO. PT TGL untuk secara berkala menyampaikan laporan perkembangan usahanya dan laporan keuangan kepada Pemkot Bengkulu;  Perjanjian kerjasama tersebut juga tidak mengatur kewajiban PT DSA JO. PT TGL untuk menyerahkan semua asetnya setelah jangka waktu perjanjian kerjasama berakhir kepada Pemkot Bengkulu. Permasalahan tersebut telah diungkapkan dalam LHP BPK RI atas Manajemen Aset No.06/PDTT/XVIII.BKL/02/2010 tanggal 11 Februari 2010. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2006 jo. PP No.38 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D): a. Pasal 24 yang menyatakan kerjasama pemanfaatan BMN/D dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMN/D dan meningkatkan penerimaan negara/daerah. b. Pasal 29 ayat (3) huruf a yang menyatakan mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap tahun, yang besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat berwenang (dalam Permendagri No.17 Tahun 2007 disebutkan Kepala Daerah). Kondisi tersebut mengakibatkan kerjasama pemanfaatan lahan tersebut berpotensi merugikan Pemkot Bengkulu mengingat belum ada peninjauan kembali atas perjanjian kerjasama yang cenderung merugikan, diantaranya 1) perhitungan pengembalian investasi kepada mitra bangun guna serah sebesar Rp125.000.000.000,00 sudah tidak realistis karena tidak sesuai dengan nilai realisasi investasi yang ditanamkan sebesar Rp97.000.000.000,00; 2) perhitungan pengembalian investasi hanya didasarkan atas perhitungan penjualan/pengalihan/sewa bangunan tanpa memperhitungkan keuntungan lainnya dari pengelolaan PTM dan MM; 3) Pemkot Bengkulu mengambil alih semua risiko yang ada jika terjadi kerugian akibat investasi atau kerjasama pemanfaatan lahan untuk pembangunan Pasar Semi Tradisional Modern dan Mega Mall Pasar Minggu tersebut; 4) perjanjian tidakBPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 4
    • mengatur kewajiban mitra bangun guna serah untuk membuat dan menyampaikan laporan keuangan kepada Pemkot Bengkulu sebagai dasar perhitungan pengembalian investasi dan kontribusi keuntungan. Hal tersebut terjadi karena: a. Pemkot Bengkulu tidak proaktif untuk meninjau ulang perjanjian kerjasama yang cenderung merugikan; b. Pemkot Bengkulu belum pernah melakukan monitoring dan evaluasi atas pengelolaan kerjasama bangun guna serah tersebut. Atas hal tersebut Pemkot Bengkulu tidak memberikan tanggapan. BPK RI merekomendasikan Walikota Bengkulu agar: a. Meninjau ulang perjanjian kerjasama untuk disesuaikan dengan realisasi nilai investasi senyatanya dan mengatur kembali hak dan kewajiban yang berimbang, sehingga masing-masing pihak mempunyai risiko yang sama; b. Memantau dan mengevaluasi kerjasama pengelolaan PTM dan MM dan secara berkala meminta laporan keuangan pengelolaan untuk memantau realisasi pengembalian investasi. 2. Terjadi ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 3 Juni 2010 minimal sebesar Rp939.858.370,00 Berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) dan SPJ Fungsional pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD diketahui bahwa sisa kas menurut BKU per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp845.213.151,00. Jumlah tersebut telah disetor pada TA 2010 seluruhnya dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Sisa UP 2009 (Rp) Sisa UP 2008 (Rp) Total (Rp) Sisa UP yang harus disetor 568.721.100,00 276.492.051,00 845.213.151,00 Setoran yang dilakukan: 1. Tanggal 04/01/2010 100,00 - 100,00 2. Tanggal 11/01/2010 22.000,00 - 22.000,00 3. Tanggal 11/01/2010 50.000,00 - 50.000,00 4. Tanggal 15/01/2010 4.979.750,00 - 4.979.750,00 5. Tanggal 15/01/2010 541.700,00 - 541.700,00 6. Tanggal 15/01/2010 135.000,00 - 135.000,00 7. Tanggal 25/01/2010 5.490.750,00 - 5.490.750,00 8. Tanggal 13/02/2010 24.000,00 - 24.000,00 9. Tanggal 09/04/2010 - 100.000.000,00 100.000.000,00 10. Tanggal 12/04/2010 - 170.000.000,00 170.000.000,00 11. Tanggal 19/04/2010 - 6.897.100,00 6.897.100,00 12. Tanggal 22/04/2010 179.391.550,00 - 179.391.550,00 13. Tanggal 22/04/2010 5.765.000,00 - 5.765.000,00 14. Tanggal 22/04/2010 65.405.900,00 - 65.405.900,00 15. Tanggal 22/05/2010 47.750.000,00 - 47.750.000,00 16. Tanggal 22/05/2010 82.060.000,00 - 82.060.000,00 17. Tanggal 22/05/2010 12.012.500,00 - 12.012.500,00 18. Tanggal 22/05/2010 14.825.000,00 - 14.825.000,00 19. Tanggal 22/05/2010 128.742.900,00 - 128.742.900,00 20. Tanggal 22/05/2010 21.119.950,00 - 21.119.950,00 Jumlah Setoran 568.316.100,00 276.897.100,00 845.213.200,00BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 5
    • Jarak waktu antara penarikan terakhir sisa kas TA 2009 dari rekening dengan penyetoran kembali berkisar antara 5 s.d. 142 hari (4 Januari s.d 22 Mei 2010) sehingga Bendahara Pengeluaran tidak dapat mempertanggungjawabkan sisa UP yang belum disetor sesuai ketentuan batas waktunya. Berdasarkan pemeriksaan kas (cash opname) tanggal 3 Juni 2010 diketahui bahwa terjadi ketekoran kas minimal sebesar Rp939.858.370,00 (Lampiran 3.2 dan 3.3). Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa ketekoran kas tersebut terjadi karena adanya kasbon dari Anggota DPRD dan PNS Sekretariat DPRD total sebesar Rp642.802.500,00, yang meliputi kasbon selama TA 2010 sebesar Rp483.284.000,00 dan kasbon sebelum TA 2010 sebesar Rp159.518.500. Bendahara Pengeluaran tidak dapat menjelaskan terhadap ketekoran kas sisanya sebesar Rp297.055.870,00. Kodisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 yang menyatakan bahwa: 1) Ayat (3) menyatakan bahwa bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah (a) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, (b) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, dan (c) menguji ketersediaan dana yang bersangkutan. 2) Ayat (4) menyatakan bahwa bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi. b. Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 1) Pasal 21 yang menyatakan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember. 2) Pasal 122 ayat (9) yang menyatakan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. 3) Pasal 220 ayat (1) bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; ayat (8) untuk tertib laporan pertanggungjawaban pengeluaran dana pada bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember; ayat (11) penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian daerah minimal sebesar Rp939.858.370,00. Hal tersebut terjadi karena: a. Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD lalai dalam melaksanakan tugasnya tidak mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan memberikan kasbon-kasbon kepada para Anggota DPRD dan PNS Sekretariat DPRD;BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 6
    • b. Sekretaris DPRD (selaku Pengguna Anggaran) dan Pejabat Pengelola Keuangan Sekretariat DPRD lalai dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD. Atas hal tersebut Sekretaris DPRD menyatakan bahwa Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD melakukan penyetoran ke Kas Daerah seluruhnya sebesar Rp845.213.200,00 (20 kali dari tanggal 4 Januari s.d. 24 Mei 2010). Sekretaris DPRD menyatakan diakui terdapat keterlambatan penyetoran sisa UP pada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Bengkulu sebesar Rp250.562.450,00 dan baru dapat disetorkan pada tanggal 22 April 2010 (total disetor s.d. 22 Mei 2010 sebesar Rp568.316.100,00). Atas kelalaian ini Sekretaris DPRD Kota Bengkulu telah menegur dan memerintahkan penyetoran sisa kas sesuai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah. BPK RI menyarankan Walikota Bengkulu agar: a. Meminta pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atas ketekoran kas minimal sebesar Rp939.858.370,00 dan secepatnya mengembalikan ke Kas Daerah. b. Memberikan sanksi tegas terhadap Sekretaris DPRD, Pejabat Pengelola Keuangan Sekretariat DPRD, dan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD atas ketekoran kas dan keterlambatan penyetoran uang sisa UP TA 2008 dan 2009 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dapat dipertimbangkan untuk melakukan upaya hukum. 3. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp279.606.093,00 dan sisa Uang Persediaan sebesar Rp75.138.931,00 terlambat disetor ke Kas Daerah Dalam pengelolaan keuangan daerah, mekanisme penerimaan PAD dilakukan melalui bendahara penerimaan sebelum disetor ke Kas Daerah. Penyetoran ke Kas Daerah harus dilakukan secepatnya paling lambat sehari setelah diterima oleh bendahara penerimaan untuk menghindari penyalahgunaan. Sedangkan dalam pengelolaan uang persediaan, sisa UP pada akhir tahun anggaran (31 Desember) harus disetor kembali ke Kas Daerah paling lambat pada 31 Desember atau setidaknya tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan pemeriksaan diketahui bahwa dalam TA 2009 masih ditemui keterlambatan penyetoran PAD dan sisa UP sebesar Rp354.745.024,00 antara 1 s.d. 48 hari, yaitu sebagai berikut: a. PAD sebesar Rp279.606.093,00 terlambat disetor oleh Bendahara Penerimaan SKPD ke Kas Daerah Pemeriksaan secara uji petik pada DPPKA, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Dinas Kesehatan diketahui bahwa dari total penerimaan sebesar Rp3.976.670.176,00, sebesar Rp279.606.093,00 (7,03%) terlambat disetorkan ke Kas Daerah oleh Bendahara Penerimaan. Keterlambatan penyetoran terjadi antara 1 s.d. 48 hari sebagai berikut: Realisasi Jumlah Yang Perns Keterla No. SKPD Jenis Pendapatan Penerimaan Terlambat entase mbatan (Rp) Disetor (Rp) (%) (hari) 1. DPPKA Pajak Hotel 348.710.813 115.123.086 33,01 1-48 2. DPPKA Pajak Hiburan 450.842.882 3.202.000 0,71 2-7 3. DPPKA Pajak Restoran & RM 1.525.621.808 8.937.007 0,59 1-6 4. DPPKA Pajak Sarang Burung Walet 216.452.100 10.975.000 5,07 2-8 5. DPPKA Pajak Reklame 867.538.573 262.000 0,03 1 6. Dukcapil Retribusi KTP,KK,dll 567.504.000 141.107.000 24,86 1-14 Total 3.976.670.176 279.606.093 7,03BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 7
    • (Rincian keterlambatan diuraikan pada Lampiran 3.4) b. Sisa uang persediaan Tahun Anggaran 2009 pada Bendahara Pengeluaran terlambat disetor sebesar Rp75.138.931,00 Jumlah sisa UP TA 2009 adalah sebesar Rp1.879.303.927,00. Jumlah tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah paling lambat tanggal 10 Januari 2010. Dari jumlah sisa UP tersebut, diantaranya sebesar Rp75.138.931,00 (4,00%) terlambat disetorkan kembali ke Kas Daerah yaitu pada 3 SKPD dengan waktu keterlambatan antara 2 s.d. 43 hari sebagai berikut: Keterlambatan No. SKPD Jumlah sisa UP (Rp) (hari) 1. Dinas Pekerjaan Umum 14.081.212,00 8 s.d 43 hari 2. Sekretariat Daerah 13.860.719,00 2 s.d 8 hari 3. DPPKA 47.197.000,00 4 s.d 38 hari Total 75.138.931,00 Sementara untuk permasalahan Kas di Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat DPRD telah disajikan dalam temuan tersendiri (temuan no.2). Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 57 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Pasal 220 ayat (10) menyatakan bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan ayat (11) yang menyatakan penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran secara fungsional tersebut dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. Dengan terlambatnya penyetoran uang daerah sebesar Rp354.745.024,00 (Rp279.606.093,00+Rp75.138.931,00) dapat mengganggu likuiditas keuangan Pemda serta membuka peluang terjadinya penyimpangan dan/atau penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Keadaan ini terjadi karena: a. Bendahara Penerimaan DPPKA dan Dinas Dukcapil serta Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah, Dinas PU, dan DPPKA lalai dalam menyetorkan semua penerimaan atau sisa UP TA 2009 secara tepat waktu. b. Kepala PPKA dan Kepala Dinas Dukcapil tidak melakukan pengawasan atau pengendalian yang memadai atas pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan, serta Sekretaris Daerah, Kepala Dinas PU, dan Kepala DPPKA tidak melakukan pengawasan atau pengendalian yang memadai atas pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 8
    • c. Pemkot Bengkulu belum memiliki peraturan kepala daerah yang mengatur sanksi bagi SKPD-SKPD yang tidak tertib dalam mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU. Atas hal tersebut Kepala DPPKA menyatakan bahwa hal ini terjadi karena masih kurangnya tenaga pegawai yang berbasis atau berlatar belakang pendidikan tentang pengelolaan keuangan yang mengakibatkan belum maksimalnya pengerjaan di bidang pengelolaan keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut: a. secara bertahap kami telah melaksanakan pembinaan kepada pengelola keuangan melalui sosialisasi dan Bimtek tentang pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu akan dibuat surat edaran/teguran kepada Bendahara Penerimaan SKPD untuk menyetorkan penerimaan tepat pada waktunya paling lambat 1 (satu) hari setelah PAD diterima. b. akan ditindaklanjuti juga dengan menginstruksikan kepada seluruh Bendahara Pengeluaran SKPD agar menyetorkan saldo UYHD pada waktunya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tahun anggaran berakhir. Kepala Dinas Dukcapil menyatakan bahwa benar telah terjadi keterlambatan penyetoran retribusi KTP, KK, dll ke Kas Daerah pada TA 2009 selama 1-14 hari. Hal ini terjadi karena keterbatasan Bendahara Penerimaan Sdri. Septi Ramadiyani, SE dalam melakukan penyetoran tepat waktu. Pada tanggal 13 Maret 2009 Saudari Septi Ramadiyani, SE melahirkan anak yang ketiga. Kesibukan mengurus bayi menyebabkan pelaksanaan tugas sebagai bendahara penerimaan menjadi sering terlambat, sehingga terjadilah selisih tanggal penerimaan dengan penyetoran ke RKUD 1 s.d. 14 hari, untuk itu kami mohon untuk dapat dimaklumi dan kami berjanji Insya Allah untuk Tahun Anggaran 2010 tidak akan terjadi lagi. Untuk TA 2010, Bendahara Penerimaan telah digantikan oleh Saudari Anaritasmi, SE. Kepala Dinas PU menyatakan bahwa keterlambatan penyetoran sisa UP karena keterlambatan PPTK dalam menyampaikan laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan pada akhir tahun 2009, laporan hasil kegiatan baru disampaikan pada awal tahun 2010 sehingga terjadi keterlambatan dalam penyetoran saldo kas akhir tahun. Pada masa yang akan datang permasalahan serupa diharapkan tidak terulang kembali. BPK RI merekomendasikan Walikota Bengkulu agar memberi teguran kepada Kepala SKPD dan Bendahara Penerimaan/Pengeluaran pada DPPKA, Sekretariat Daerah, Dinas PU, dan Dinas Dukcapil yang terlambat melakukan penyetoran ke Kas Daerah. 4. Realisasi pembayaran biaya perjalanan dinas ganda sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp3.320.000,00. Dalam TA 2009, dianggarkan belanja kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah untuk Dinas Diknas, sebesar Rp195.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp195.000.000,00 (100%). Berdasarkan pemeriksaan atas bukti-bukti pertanggungjawaban terjadi pembayaran ganda sebesar Rp3.320.000,00, karena telah ditanggung oleh pihak lain tetapi masih membebani DPA Dinas Diknas sebesar Rp3.320.000,00 adalah sebagai berikut:BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 9
    • Biaya yang Biaya Nama ditanggung Kelebihan No. Perjalanan Uraian Perjalanan Dinas (Inisial) pihak lain (Rp) Dinas (Rp) (Rp) 1. AB 3,532,000 940,000 940,000 Kegiatan Sosialisasi Ditjen Manajemen Dikdasmen di Cisarua Bogor 2. Gi 4,217,500 940,000 940,000 Undangan Peningkatan Kemampuan Penyusunan Profil Pendidikan 2009 di Cipayung 3. Ye 1,500,000 300,000 300,000 Kegiatan verifikasi dan validasi data PTK dengan SIM NUPTK di Padang 4. SAP 2,090,000 740,000 740,000 Pelatihan teknik komputerisasi pemeriksaan UASBN SD/MI Tahun 2009 5. KJ 1,295,000 400,000 400,000 Kegiatan sosialisasi program adiwiyata di Hotel Budi Komplek Ilir Barat Permai Blok D2 No.26-32 Palembang Total 12.634.500 3.320.000 3.320.000 Rincian pada Lampiran 3.5. Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Ketiga Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) menyatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Hal ini mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran sebesar Rp3.320.000,00, yang disebabkan oleh PA, PPK SKPD, dan Bendahara Pengeluaran Dinas Diknas lalai dalam mengawasi dan memverifikasi realisasi belanja perjalanan dinas. Atas hal tersebut Kepala Dinas Diknas menyatakan bahwa Sdr. AB (20 s.d. 22 oktober Rp940.000,00), Gi (4 s.d. 6 Agustus 2009, Rp940.000,00), Ye (14 s.d. 18 Maret 2009, Rp300.000,00), SAP (30 Maret s.d. 2 April 2009 Rp740.000,00) dan KJ (11 s.d. 18 Februari 2009 Rp400.000,00), atas kelebihan penghitungan pembayaran setelah dikonfirmasi dengan yang bersangkutan bersedia menyetor kembali ke Kas Daerah. Selanjutnya yang bersangkutan telah melakukan penyetoran sebesar Rp3.320.000,00. BPK RI merekomendasikan Walikota Bengkulu agar memerintahkan Kepala Dinas Diknas untuk masa mendatang tidak merealisasikan pembayaran perjalanan dinas ganda. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIABPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 10
    • LampiranLaporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
    • Lampiran 3.1 TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM KERANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN 2004 S.D. 2009No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut StatusI LHP BPK-RI atas Perhitungan 4. Pembayaran Tunjangan Perbaikan Walikota Bengkulu agar: a. Ditindaklanjuti dengan surat Walikota Anggaran Pendapatan dan Penghasilan Bagi Pimpinan dan a. Memerintahkan Sekretaris DPRD untuk menarik No.700/237/I/BPDK tanggal 3 Oktober 2005 poin 4 BS Belanja Daerah Kota Bengkulu Anggota DPRD menyalahi kembali pengeluaran Tunjangan Perbaikan tentang pembayaran Tunjangan Perbaikan Tahun Anggaran 2004 Ketentuan sebesar Penghasilan yang telah dibayarkan kepada Pimpinan Penghasilan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Nomor: 173/S/XIV.2/06/2005 Rp890.000.000,00 dan Anggota DPRD sebesar Rp890.000.000 dan Tanggal: 28 Juni 2005. menyetorkannya ke Kas Daerah dan jika tidak Pembahasan tanggal 9 Oktober 2008: dilaksanakan akan diselesaikan secara hukum di Telah dilakukan penyetorkan ke Kas Daerah sebesar Kejaksaan Negeri. Rp676.094.715,00, sehingga masih terdapat kurang setor sebesar Rp213.905.285,00. b. Menegur secara tertulis Pengguna Anggaran dan b. Ditindaklanjuti dengan surat Walikota BS Panitia Anggaran untuk tidak mencantumkan lagi No.700/249/I/BPDK tanggal 3 Oktober 2005 poin 2 Tunjangan Perbaikan Penghasilan dalam APBD tentang Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pimpinan Tahun Anggaran 2005 dan seterusnya. dan Anggota DPRD, namun belum ada surat teguran dari Walikota Bengkulu kepada Sekretaris DPRD sebagai Panitia Anggaran. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, masih terdapat kurang setor sebesar Rp213.905.285,00, dan belum ada surat teguran untuk Sekretaris DPRD sebagai Panitia Anggaran. 5. Biaya Penunjang Operasional Walikota Bengkulu agar: Pembahasan tanggal 9 Oktober 2008: DPRD Melebihi Ketentuan a. Pimpinan DPRD untuk mencabut Surat Keputusan a. Ditindaklanjuti dengan surat Walikota Sebesar Rp772.000.000,00 DPRD Kota Bengkulu No.11 Tahun 2004 tanggal 2 No.700/283/I/BPDK tanggal 1 November 2005, BS Maret 2004 tentang Penetapan Pemberian Bantuan namun belum ada surat pencabutan SK. Biaya Operasional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Keputusan DPRD Kota Bengkulu No.04 Tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Biaya Penunjang Operasional kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; b. Pimpinan dan Anggota DPRD untuk b. Belum ditindaklanjuti (dalam proses hukum) BD 1
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status mempertanggungjawabkan semua biaya penunjang operasional yang telah diterima secara tunai selama Tahun 2004 sebesar Rp428.000.000,00, dan apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan, harus dikembalikan dan disetorkan ke Kas Daerah. Jika tidak dilaksanakan akan diselesaikan secara hukum di Kejaksaan Negeri. c. Sekretaris DPRD untuk menarik kembali seluruh c. Belum ditindaklanjuti (dalam proses hukum) BD Biaya Penunjang Kegiatan Operasional yang telah dibayarkan sebesar Rp344.000.000,00 dari Pimpinan dan Anggota DPRD dan menyetorkannya ke Kas Hasil Pembahasan: Daerah. Jika tidak dilaksanakan akan diselesaikan Tindak lanjut saran (a) belum sesuai rekomendasi karena secara hukum di Kejaksaan Negeri. belum ada surat pencabutan SK Tindak lanjut saran (b) dan (c) belum ditindaklanjuti karena belum ada pertanggungjawaban atas biaya penunjang operasional anggota DPRD sebesar Rp428.000.000,00, dan belum ada penarikan uang sebesar Rp344.000.000,00 6. Pembayaran Tunjangan Walikota Bengkulu agar: Pembahasan tanggal 9 Oktober 2008: Kesehatan dan Biaya Reses a. Pimpinan DPRD untuk mencabut Surat Keputusan a. Pimpinan DPRD belum melakukan pencabutan SK BS DPRD Menyalahi Ketentuan DPRD No.08 Tahun 2004 tanggal 5 Februari 2004 dimaksud Sebesar Rp514.520.000,00 dan Surat Keputusan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Sekretaris DPRD untuk menarik kembali b. Telah ditindaklanjuti dengan surat Walikota BS Tunjangan Kesehatan dan Biaya Reses yang telah No.700/237/I/BPDK tanggal 3 Oktober 2005 dibayarkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD tentang penarikan kembali Tunjangan Kesehatan sebesar Rp514.520.000,00 dan menyetorkannya ke dan Biaya Reses yang telah dibayarkan kepada Kas Daerah. Jika tidak dilaksanakan akan Pimpinan dan Anggota DPRD. Tindak lanjut belum diselesaikan secara hukum di Kejaksaan Negeri. sesuai rekomendasi karena belum ada pengembalian ke Kas Daerah. (Dalam proses hukum) Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena belum dilakukan pencabutan SK dan belum dilakukan pengembalian ke Kas Daerah atas biaya tersebut sebab masih dalam proses hukum. 7. Realisasi Biaya Penunjang Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu untuk: Pembahasan tanggal 19 Maret 2008: BS Operasional Walikota dan Wakil mempertanggungjawabkan biaya operasional sebesar Disampaikan pertanggungjawaban biaya operasional 2
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status Walikota Melebihi Ketentuan Rp587.465.864,50 tersebut dan apabila tidak dapat untuk Wakil Walikota Bengkulu sebesar Sebesar Rp587.465.864,50 dipertanggungjawabkan, harus dikembalikan dan Rp300.000.000,00 (bukti terlampir) sehingga sisa disetorkan ke Kas Daerah. Jika tidak dilaksanakan akan pertanggungjawaban yang harus ditindaklanjuti sebesar diselesaikan secara hukum di Kejaksaan Negeri. Rp287.465.864,50. Pembahasan tanggal 2 April 2008: Disampaikan tambahan pertanggungjawaban biaya operasional Walikota sebesar Rp27.410.000,00 (bukti terlampir) sehingga sisa pertanggungjawaban yang harus ditindaklanjuti sebesar Rp260.055.864,50 Pembahasan tanggal 9 Oktober 2008: Dari sisa sebesar Rp260.055.864,50, sebagian telah diterima pertanggungjawabannya, sehingga sisa Biaya Penunjang Operasional yang belum ditindaklanjuti untuk Walikota (Sdr. H. Chalik Effendie, SE) sebesar Rp180.545.864,50. (Bendahara Sdr. Lepi Nurseha) Hasil Pembahasan: Tindak Lanjut belum sesuai rekomendasi karena masih terdapat Biaya Penunjang Operasional yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp180.545.864,50. 13. Pembentukan Dana Cadangan Walikota Bengkulu agar segera menetapkan tujuan Ditindaklanjuti dengan surat Walikota Bengkulu Kota Bengkulu Menyalahi pembentukan Dana Cadangan tersebut yang dinyatakan No.700/239/I/BPDK tanggal 3 Oktober 2005 poin 5 BS Ketentuan Sebesar secara tegas dan spesifik dalam Peraturan Daerah Kota tentang Dana Cadangan, namun belum ada Revisi Perda Rp4.656.833.373,00 Bengkulu dan memerintahkan Plt. Kepala Bagian yang menyatakan secara tegas tentang tujuan Keuangan untuk mencantumkan posisi Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan. dalam Lampiran Perhitungan APBD tahun anggaran selanjutnya. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena belum ada revisi Perda tentang pembentukan dana cadangan.II LHP BPK-RI atas Perhitungan 6. Pajak Penghasilan Atas Walikota Bengkulu agar memerintahkan secara tertulis Ditindaklanjuti dengan sura Walikota Bengkulu kepada Anggaran Pendapatan dan Tunjangan Perumahan Pimpinan kepada Sekretaris DPRD untuk menarik kekurangan Sekretaris DPRD Kota Bengkulu dengan Surat Walikota BS Belanja Daerah Kota Bengkulu dan Anggota DPRD Kurang PPh Pasal 21 atas pengeluaran tunjangan perumahan No.700/211/BPDK tanggal 25 Agustus2006. Tahun Anggaran 2005 Dipungut Sebesar Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bengkulu sebesar Pembayaran kekurangan pajak masih dalam proses. Nomor: 303/S/XIV.2/07/2006 Rp105.562.500,00. Rp105.562.500,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara. Tanggal: 25 Juli 2005 Hasil Pemantauan Tindak lanjut auditee belum sesuai dengan rekomendasi karena belum menyetorkan kekurangan pajak ke Kas 3
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status Daerah. Pembahasan tanggal 12 Nov. 2007, 1 Feb. 2008, dan 2 April 2008: Belum ada perkembangan tindak lanjut. Tindak Lanjut tanggal 18 Juli 2009: Berdasarkan surat Sekretaris DPRD Sampai dengan tanggal 15 September 2008, menurut perhitungan Sekretariat DPRD kekurangan Pajak Perumahan sebesar Rp13.770.000,- dan Anggota DPRD Kota Bengkulu telah melakukan penyetoran sebesar Rp12.150.000,00 ke Kas Daerah, sehingga terdapat sisa kekurangan yang belum disetor sebesar Rp1.620.000,00 Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena masih ada kekurangan setoran sebesar Rp93.412.500,00 10. Penyelesaian Pekerjaan Tahun Walikota Bengkulu agar memerintahkan secara tertulis Pembahasan tanggal 9 Oktober 2008: 2005 Tidak Sesuai Kontrak Pemimpin Kegiatan untuk menarik denda keterlambatan Ditindaklanjuti dengan diperintahkannya Pemimpin BS Sebesar Rp144.581.423,56 sebesar Rp28.799.150,00 dan kekurangan pekerjaan Kegiatan dengan Surat Walikota Bengkulu senilai Rp23.925.242,36, untuk selanjutnya disetorkan No.700/208/BPDK tanggal 25 Agustus 2006 dan telah ke Kas Daerah disetorkan kekurangan pekerjaan senilai Rp23.925.242,36 pada tanggal 22 September 2006, namun denda keterlambatan sebesar Rp28.799.150,00 belum disetorkan ke Kas Daerah. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena denda keterlambatan sebesar Rp28.799.150,00 belum disetorkan ke Kas Daerah.III. Laporan atas Kepatuhan dalam 1. Pencatatan atas Proses Walikota Bengkulu agar: Pembahasan tanggal 12 Nopember 2007: Kerangka Pemeriksaan Laporan Penghapusan Aset Kendaraan b. Memerintahkan secara tertulis Kepala Bagian b. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota No.700/322 BS Keuangan Pemerintah Daerah Tidak Sesuai Ketentuan Perlengkapan untuk menetapkan nilai perolehan dan tanggal 8 Okt 2007. Namun penetapan nilai perolehan Kota Bengkulu Tahun Anggaran nilai jual barang inventaris yang akan dilelang dan nilai jual barang yang dilelang belum ada. 2006 sebagai dasar penghapusan, serta mempercepat Nomor: 160.a.2/S/XIV.2/07/2007 proses lelang sesuai ketentuan yang berlaku. Pembahasan tanggal 2 April 2008: Tanggal: 11 Juli 2007 Belum ada perkembangan tindak lanjut. 4
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status Pembahasan tanggal 18 Juli 2009: Belum dibuat penetapan nilai perolehan dan nilai jual barang yang akan dilelang. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi karena penetapan nilai perolehan dan nilai jual barang yang akan dilelang belum dibuat. 9. Realisasi Belanja Perjalanan Walikota Bengkulu agar: Pembahasan tanggal 12 Nopember 2007: Dinas Walikota, Wakil Walikota e. Memerintahkan secara tertulis kepada Sekretaris e. Ditindaklanjuti dengan surat No.700/320 tanggal 8 BS dan Anggota DPRD Tidak Daerah dan Sekretaris DPRD untuk menarik kembali Oktober 2007 utk Sekretariat Daerah dan No.700/325 Sesuai Ketentuan Sebesar kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas tanggal 8 Oktober 2007 utk Sekretariat DPRD, Rp1.152.542.000,00 sebesar Rp1.152.542.000,00 (Rp888.342.000,00 + namun penarikan kelebihan pembayaran belum Rp264.200.000,00) dan menyetorkan ke Kas Daerah. ditindaklanjuti. Tindak Lanjut tanggal 18 Juli 2009: Berdasarkan surat Sekretaris DPRD sampai dengan tanggal 15 September 2008 Anggota DPRD kota Bengkulu telah melakukan setoran sebesar Rp177.005.183,00 ke Kas Daerah, sehingga sisanya adalah sebesar Rp87.194.817,00. Belum ada penyetoran atas kelebihan SPPD Walikota (Sdr. H. Chalik Effendie, SE) sebesar Rp624.000.000,-. Hasil Pembahasan: Tindak lanjut belum sesuai untuk rekomendasi (c) dan (e) karena belum ada surat teguran untuk Pemegang Kas Sekretariat DPRD dan terdapat kelebihan pembayaran yang belum disetor sebesar Rp711.194.817,00, yaitu sebesar Rp87.194.817,00 pada Anggota DPRD dan sebesar Rp624.000.000,00 pada Walikota (H. Chalik Effendie, SE)IV. LHP atas Kepatuhan terhadap 2. Sisa uang persediaan Tahun Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut tanggal 12 September 2009: Peraturan Perundang-undangan Anggaran 2008 terlambat disetor b. Memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan b. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota kepada: BD dalam Kerangka Pemeriksaan oleh Bendahara Pengeluaran ketentuan yang berlaku terhadap Bendahara 1) Sekretaris DPRD No.700/375/V/Insp Laporan Keuangan Pemerintah sebesar Rp1.196.353.137,00 dan Pengeluaran yang dengan sengaja memperlambat 2) Sekretaris Daerah No.700/376/V/Insp Kota Bengkulu Tahun Anggaran belum disetor sebesar pengembalian sisa uang persediaan ke Kas Daerah; Tanggal 26 Agustus 2009 yang berisi perintah tertulis 2008 Rp682.016.251,00. dan kepada Kepala SKPD tersebut di atas supaya: Nomor: 1) Lebih cermat dan teliti serta melakukan 5
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status 08/LK/XVIII.BKL/07/2009 pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bendahara. 2) Memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Bendahara Pengeluaran yang dengan sengaja menghambat pengembalian sisa UP ke Kas Daerah. Hasil Pembahasan: Belum ada sanksi kepada bendahara yang terlambat menyetorkan sisa UP ke Kas Daerah. 4. Belanja Perjalanan Dinas pada Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut tanggal 12 September 2009: BS Sekretariat Daerah dan Sekretariat c. Meminta Sekretaris DPRD: c. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota kepada DPRD Kota Bengkulu belum 1) mengembalikan belanja perjalanan dinas sebesar Sekretaris DPRD Kota Bengkulu nomor dapat dipertanggungjawabkan Rp16.300.000,00 ke Kas Daerah karena 700/379/V/Insp tanggal 26 Agustus 2009 yang berisi sehingga diragukan keterjadiannya perjalanan dinas rangkap/ganda dan/atau teguran dan perintah tertulis kepada Sekretaris DPRD minimal sebesar Rp82.014.000,00 bersamaan waktunya dengan pelaksaan sidang; antara lain supaya : dan 1) Mengembalikan belanja perjalanan dinas sebesar 2) mempertanggungjawabkan belanja perjalanan Rp16.300.000,00 ke Kas Daerah karena perjalanan dinas minimal sebesar Rp11.320.000,00 dengan dinas rangkap/ganda dan/atau bersamaam melampirkan bukti kunjungan dan bukti waktunya dengan pelaksanaan siding perjalanan lainnya. Dalam hal ini pejabat terkait 2) Mempertanggungjawabkan belanja perjalan dinas tidak bias mempertanggungjawabkan, maka minimal sebesar Rp11.320.000,00 dengan biaya perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD melampirkan bukti kunjungan dan perjalanan sebesar Rp11.320.000,00 disetorkan kembali ke dinas lainnya. Jika tidak dapat mempertanggung- Kas Daerah jawabkan supaya disetor ke Kas Daerah. Tindak lanjut tanggal 6 Oktober 2009 Ditindaklanjuti dengan: 1) Surat dari Sekretaris DPRD kepada Harius Eko Saputro (anggota DPRD Kota Bengkulu) nomor surat 900/197/B.XV/2009 tanggal 22 Mei 2009 untuk mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp2.840.000,00. 2) Surat dari Sekretaris DPRD kepada Sulaiman Muhi (anggota DPRD Kota Bengkulu) nomor surat 900/448/B.XV/2009 tanggal 30 September 2009 untuk mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas sebesar Rp8.4800.000,00 dan menyetorkan kelebihan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan penuh sebesar Rp2.000.000,00 6
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status 3) Surat dari Sekretaris DPRD kepada Razianova Gafoer (anggota DPRD Kota Bengkulu) nomor surat 900/448/B.XV/2009 tanggal 30 September 2009 untuk mengembalikan ke kas daerah perjalanan dinas sebesar Rp4.550.000,00. 4) Surat dari Sekretaris DPRD kepada A Badawy Saluy (anggota DPRD Kota Bengkulu) nomor surat 900/448/B.XV/2009 tanggal 30 September 2009 untuk menyetorkan kelebihan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan penuh sebesar Rp2.700.000,00 ke Kas Daerah. 5) Surat dari Sekretaris DPRD kepada H M Djali Afandi (anggota DPRD Kota Bengkulu) nomor surat 900/448/B.XV/2009 tanggal 30 September 2009 untuk menyetorkan kelebihan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan penuh sebesar Rp2.700.000,00 ke Kas Daerah 6) Surat dari Sekretaris DPRD kepada Kader Dalimunthe (anggota DPRD Kota Bengkulu) nomor surat 900/448/B.XV/2009 tanggal 30 September 2009 untuk menyetorkan kelebihan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan penuh sebesar Rp2.700.000,00 7) Tindak lanjut berupa setoran ke Kas daerah atas pengembalian perjalanan dinas ganda a.n. Djali Afandi sebesar Rp1.350.000,00 tanggal 31 Juli 2009. Hasil Pembahasan: Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas anggota DPRD yang belum dilengkapi sebesar Rp11.320.000,00, dan Atas perjalanan dinas ganda anggota DPRD dan perjalanan dinas yang tidak sepenuhnya dilaksanakan belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp14.950.000,00 (16.300.000,00 – 1.350.000,00) 6. Realisasi belanja pemeliharaan Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut 12 September 2009: mobil jabatan dan kendaraan dinas a. Menyusun kerangka acuan penganggaran biaya a. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu BS sebesar Rp103.714.000,00 belum pemeliharaan kendaraan jabatan/dinas/operasional; kepada Sesda Kota Bengkulu No.700/382/Insp dan dapat dipertanggung-jawabkan Kabag Keuangan Setda Kota Bengkulu 7
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status dan sebesar Rp65.850.000,00 No.700/383/V/Insp tanggal 26 Agustus 2009 yang fiktif berisi teguran dan perintah tertulis kepada Sesda dan Kabag Keuangan Setda Kota Bengkulu diantaranya supaya lebih cermat dan teliti serta melakukan pengendalian dan pengawasn dalam merealisasi anggaran proaktif dalam mengevaluasi pertanggungjawaban keuangan sehingga hal-hal yang demikian tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Pembahasan 18 Mei 2010: Berdasarkan konfirmasi dengan Bagian Keuangan Setda Kota Bengkulu, kerangka acuan kerja dimaksud sedang dalam proses penyusunan. Hasil Pembahasan Belum ada kerangka acuan penganggaran biaya pemeliharaan belum disusun. 8. Penerimaan dan penggunaan dana Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut tanggal 12 September 2009 Jamkesmas dan Kapitasi Askes b. Membuat kebijakan pencatatan dan pelaporan dana b. Ditindaklanjuti dengan surat Walikota Bengkulu BS Tahun Anggaran 2008 sebesar Jamkesmas dengan mengakomodasikan ketentuan kepada Kepala Dinkes Kota Bengkulu Rp1.005.172.935,00 dikelola di pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan No.700/387/V/Insp tanggal 26 Agustus 2009 perihal luar mekanisme APBD pengelolaan dana Jamkesmas dengan hasil pemeriksaan BPK RI atas Kepatuhan terhadap memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam 1) Meskipun secara fisik pengelolaan dana kerangka Pemeriksaan LKPD TA 2008, yang berisi Jamkesmas berada di puskesmas tetapi teguran dan perintah tertulis kepada Kepala Dinas penerimaan dan penggunaan dana tersebut harus Kesehatan Kota Bengkulu supaya: dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. 1) Dalam mengelola dana kapitasi harus melalui 2) Dalam merencanakan anggaran penerimaan dan mekanisme APBD pengeluaran untuk pelayanan kesehatan, setiap 2) Membuat kebijakan pencatatan dan pelaporan tahun anggaran Pemerintah Kota Bengkulu dana Jamkesmas dengan mengakomodasikan merencanakan juga anggaran penerimaan dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan pengeluaran dana jamkesmas dalam APBD ketentuan pengelolaan dana Jamkesmas dengan dengan besaran berdasarkan prediksi dan/atau memperhatikan hal-hal sebagai berikut: realisasi penerimaan dana jamkesmas tahun- a) Meskipun secara fisik pengelolaan dana tahun sebelumnya. Jamkesmas berada di puskesmas tetapi 3) Secara berkala setelah terjadi penerimaan dan penerimaan dan penggunaan dana tersebut penggunaan dana Jamkesmas, puskesmas harus dilaporkan dalam laporan realisasi menyampaikan pertanggungjawaban anggaran. keuangannya untuk selanjutnya dibuatkan SP2D b) Dalam merencanakan anggaran penerimaan 8
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status nihil yang dapat dijadikan sebagai dokumen dan pengeluaran untuk pelayanan kesehatan, sumber pencatatan dan pelaporan dana setiap tahun anggaran Pemerintah Kota jamkesmas dalam realisasi APBD Bengkulu merencanakan juga anggaran penerimaan dan pengeluaran dana jamkesmas dalam APBD dengan besaran berdasarkan prediksi dan/atau realisasi penerimaan dana jamkesmas tahun-tahun sebelumnya. c) Secara berkala setelah terjadi penerimaan dan penggunaan dana Jamkesmas, puskesmas menyampaikan pertanggungjawaban keuangannya untuk selanjutnya dibuatkan SP2D nihil yang dapat dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pelaporan dana jamkesmas dalam realisasi APBD Tindak Lanjut tanggal 6 Oktober 2009 Ditindaklanjuti dengan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu kepada Walikota Bengkulu No.900/2119/IX/2009 tanggal 24 September 2009 perihal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas LKD Kota Bengkulu TA 2008 yang antara lain berisi pernyataan bahwa penerimaan dan penggunaan dana Jamkesmas dan ASKES PNS TA 2008 secara kolektif akan dilaporkan kepada Pemerintah Kota Bengkulu, dan untuk TA 2009 secara berkala akan dilaporkan kepada Pemerintah Kota Bengkulu melalui DPPKA Kota Bengkulu Hasil Pembahasan: Kebijakan pengelolaan dana Jamkesmas yang mengakomodasikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah belum disusun. 12. Jaminan pelaksanaan dan sanksi Walikota Bengkulu agar: Tindak lanjut tanggal 12 September 2009 denda keterlambatan dalam b. Memerintahkan secara tertulis Kepala Dinas b. Ditindaklanjuti dengan Surat Walikota Bengkulu BS pelaksanaan pekerjaan pengadaan Kelautan dan Perikanan supaya: kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota kapal penangkap ikan pada Dinas 1) Memutus kontrak pekerjaan pengadaan kapal Bengkulu No.700/396/V/Insp tanggal 26 Agustus Perikanan dan Kelautan sebesar penangkap ikan 7 m yang dilaksanakan oleh CV 2009 yang berisi teguran dan perintah tertulis kepada Rp10.204.900,00 tidak dikenakan Viki, dan mengenakan denda keterlambatan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan supaya: atau dicairkan sebesar Rp8.087.400,00 (5% x 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian Rp161.748.000,00); dengan cermat dan teliti sehingga hal-hal yang 9
    • No LHP Temuan Pemeriksaan Rekomendasi Tindak Lanjut Status 2) Mengenakan denda keterlambatan atas pekerjaan demikian tidak terulang lagi. kapal penangkap ikan 6 m dari CV Mitra Utama 2) Memutus kontrak pekerjaan pengadaan kapal Corporesent sebesar Rp2.117.500,00 (5% x penangkap ikan 7 m yang dilaksanakan oleh CV Rp42.350.000,00). Viki dan mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp8.087.400,00 3) Mengenakan denda keterlambatan atas pekerjaan kapalpenangkapikan 6 m dari CV Mitra Utama Corporesent sebesar Rp2.117.500,00. Tindak lanjut tanggal 6 Oktober 2009 Ditindaklanjuti dengan surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan: 1) kepada Direktur CV Viki No.523/265/DKP/2009 tanggal 1 September 2009 perihal permintaan pembayaran/penyetoran ke Kas Daerah denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp8.087.400,00 2) kepada Direktur CV Mitra Utama Corporesent No.523/257/DKP/2009 tanggal 1 September 2009 perihal permintaan pembayaran/penyetoran ke Kas Daerah denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp2.117.500,00 Hasil Pembahasan Untuk rekomendasi (b) tindak lanjut belum sesuai rekomendasi karena setoran ke kas daerah atas denda keterlambatan pekerjaan dan jaminan pelaksanaan belum dilaksanakan. Keterangan: BS = Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau belum selesai, apabila masih dalam proses ditindaklanjuti atau belum sesuai tindak lanjutnya. BD = Rekomendasi belum ditindaklanjuti, apabila seluruh saran/rekomendasi belum ditindaklanjuti. 10
    • Lampiran 3.2Perhitungan Ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Bengkuluper 3 Juni 2010 (saat cash opname)(Akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya)Catatan: Rekonsiliasi antara BA cash Opname dengan Perhitungan ini dapat dilihat pada Lampiran 3.3 (dalam rupiah)Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 31 Desember 2009 845.213.200Penerimaan 1 Jan. s.d. 3 Jun. 2010:SP2D UP 450.000.000SP2D GU 304.978.540SP2D TU 2.571.590.000SP2D LS 1.336.449.886Total Penerimaan 4.663.018.426Pengeluaran 1 Jan s.d. 3 Jun. 2010:Yang telah diinput ke BKU:SPJ yang telah diinput ke BKU 2.399.003.926Setoran Sisa UP TA 2009 11.243.300 2.410.247.226Yang belum diinput ke BKU:SPJ yang belum diinput ke BKU 1.301.456.799Setoran Sisa UP TA 2008 dan 2009 833.969.900 2.135.426.699Total Pengeluaran 4.545.673.925Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 3 Juni 2010 seharusnya 962.557.701Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 3 Juni 2010 fisik:Kas Tunai per 3 Juni 2010 16.192.000Rekening Bank Bengkulu per 3 Juni 2010 6.507.331 22.699.331Ketekoran Kas di Bend. Pengel. Set. DPRD per 3 Juni 2010 939.858.370Penjelasan:Kasbon 2010 483.284.000 456.574.370Ketekoran Kas menurut perhitungan di atas per 3 Juni 2010 adalah sebesar: 939.858.370Rincian Bukti Kasbon yang ditunjukkan Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota BengkuluKasbon diperlihatkan 3 Juni 2010:Kasbon 2009 38.332.000Kasbon 2010 232.774.000 271.106.000Kasbon diperlihatkan 4 Juni 2010:Kasbon 2006 6.500.500Kasbon 2007 27.950.000Kasbon 2008 26.000.000Kasbon 2009 60.736.000Kasbon 2010 135.510.000 256.696.500Kasbon diperlihatkan 7 Juni 2010:Kasbon 2010 115.000.000 115.000.000Selisih yang dapat dijelaskan 642.802.500Selisih tidak dapat dijelaskan 297.055.870
    • Lampiran 3.3 Rekonsiliasi Perhitungan Ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Kota Bengkulu per 3 Juni 2010 menurut Berita Acara Cash Opname dengan LHP BPK RI (dalam rupiah)Selisish kurang menurut BA Cash Opname 3 Juni 2010 820.509.870Jumlah yang seharusnya dikeluarkan dari perhitungan:SPJ yang telah diinput ke BKU 1 Jan. s.d. 3 Juni 2010, yaitu:- Setoran Sisa UP TA 2009 yang masuk sebagai pengeluaran di BKU 1 Jan. s.d. 3 Jun. 2010 (seharusnya diperlakukan sama dengan setoran sisa UP lainnyadi 2010 yang tidak dimasukkan di BKU 2010 11.243.300Surat pembayaran atau bukti-bukti pembayaran uang lainnya, yaitu: - Jumlah menurut BA Cash Opname 1.409.456.799 - Jumlah seharusnya (jumlah uang panjar) yang dapat diperhitungkan 1.301.456.799 Selisih berupa kasbon/transfer 108.000.000Kesalahan hitung jumlah uang kertas dan logam, uang direkening bank, dan surat pembayaranatau bukti pengeluaran uang lainnya, yaitu: - Jumlah yang seharusnya 1.432.261.330 - Jumlah tertulis 1.432.156.130 105.200 Ketekoran kas yang sebenarnya sesuai LHP BPK RI ini setelah rekonsiliasi akibat kesalahan penjumlahan dan perlakuan reklasifikasi bukti-bukti transaksi 939.858.370
    • Lampiran 3.4 Rekap Telat Setor Penerimaan Pajak Hotel Rekap Telat Setor Penerimaan Retribusi KTP dan KK Tanggal Tanggal Keterlambatan Tanggal Tanggal KeterlambatanNo. Wajib Pajak Jumlah No. Wajib Pajak Jumlah Pembayaran STS (hari) Pembayaran STS (hari) 1 Madelin 2.000.000,00 30-Oct 28-Oct 1 1 KTP Ratu Samban 400.000,00 12-Oct 14-Oct 1 2 Madelin 2.000.000,00 30-Sep 28-Sep 1 2 KTP Teluk Segara 753.000,00 19-Oct 21-Oct 1 3 Serasih 240.000,00 30-Sep 28-Sep 1 3 KTP 5.490.000,00 24-Oct 26-Oct 1 4 Nala 800.000,00 30-Sep 28-Sep 1 4 KTP Muarabangkahulu 565.000,00 9-Dec 11-Dec 1 5 horizon 10.070.908,00 31-Jul 29-Jul 1 5 KTP dan KK 4.340.000,00 9-Dec 11-Dec 1 6 Madelin 2.000.000,00 29-May 27-May 1 6 KTP dan KK 7.068.000,00 14-Dec 16-Dec 1 7 tiara 782.000,00 29-May 27-May 1 7 KTP Ratu Samban 350.000,00 9-Nov 11-Nov 1 8 niaga 150.000,00 29-May 27-May 1 8 KTP Ratu Samban 335.000,00 6-Jul 8-Jul 1 9 pantai panjang 200.000,00 29-May 27-May 1 9 KTP Ratu Agung 1.556.000,00 13-Jul 15-Jul 1 10 Tiara 495.000,00 29-Dec 26-Dec 2 10 KTP Kampung Melayu 745.000,00 13-Jul 15-Jul 1 11 Serasih 217.000,00 30-Oct 27-Oct 2 11 KTP Ratu Samban 782.000,00 12-May 14-May 1 12 Nala 1.025.000,00 30-Oct 27-Oct 2 12 KTP Gading Cempaka 2.154.000,00 12-May 14-May 1 13 horizon 10.100.793,00 29-Jun 26-Jun 2 13 KTP Teluk Segara 319.000,00 27-May 29-May 1 14 tiara 786.000,00 29-Jun 26-Jun 2 14 KTP Ratu Agung 1.192.000,00 27-May 29-May 1 15 horizon 9.316.223,00 30-Mar 27-Mar 2 15 KTP dan KK 2.789.000,00 27-May 29-May 1 16 edward 830.000,00 18-May 15-May 2 16 KTP Ratu Agung 1.400.000,00 25-Apr 27-Apr 1 17 bougenville 85.000,00 17-Jul 14-Jul 2 17 KTP Kampung Melayu 360.000,00 8-Dec 11-Dec 2 18 Beringin 520.000,00 17-Jul 14-Jul 2 18 KTP Gading Cempaka 1.070.000,00 13-Nov 16-Nov 2 19 Madelin 2.000.000,00 30-Nov 26-Nov 3 19 KTP Muarabangkahulu 2.408.000,00 12-Jun 15-Jun 2 20 Nala 1.025.000,00 30-Nov 26-Nov 3 20 KTP Selebar 1.092.000,00 12-Jun 15-Jun 2 21 kuala beach 130.000,00 30-Nov 26-Nov 3 21 KTP Gading Cempaka 2.518.000,00 12-Jun 15-Jun 2 22 horizon 10.500.000,00 30-Nov 26-Nov 3 22 KTP Teluk Segara 416.000,00 27-Jun 30-Jun 2 23 Raffles 5.500.000,00 30-Nov 26-Nov 3 23 KTP Ratu Samban 624.000,00 27-Jun 30-Jun 2 24 Pasir putih 2.025.500,00 29-Aug 25-Aug 3 24 KTP Gading Cempaka 2.350.000,00 27-Jun 30-Jun 2 25 Tiara 678.000,00 29-Aug 25-Aug 3 25 KTP Selebar 3.564.000,00 3-Mar 6-Mar 2 26 Andalas 320.000,00 30-Oct 26-Oct 3 26 KTP Selebar 880.000,00 10-Oct 14-Oct 3 27 nala 1.150.000,00 17-Jul 13-Jul 3 27 KTP Gading Cempaka 800.000,00 7-Dec 11-Dec 3 28 kuala beach 168.000,00 17-Jul 13-Jul 3 28 KTP dan KK 3.109.000,00 12-Dec 16-Dec 3 29 Barmen 225.000,00 18-May 14-May 3 29 KTP Gading Cempaka 1.020.000,00 19-Nov 23-Nov 3 30 ratu samban 150.000,00 18-May 13-May 4 30 KTP Teluk Segara 240.000,00 19-Nov 23-Nov 3 31 Bumi endah 860.000,00 18-May 13-May 4 31 KTP Sungai Serut 195.000,00 19-Nov 23-Nov 3 32 Malabero 145.000,00 29-Aug 24-Aug 4 32 KTP Ratu Samban 380.000,00 19-Nov 23-Nov 3 33 Balai buntar 55.000,00 29-Aug 24-Aug 4 33 KTP Sungai Serut 1.005.000,00 3-Sep 7-Sep 3 34 Raffles 5.075.620,00 14-Apr 8-Apr 5 34 KTP Gading Cempaka 1.295.000,00 11-Jul 15-Jul 3 35 ratu samban 150.000,00 29-Jun 23-Jun 5 35 KTP Kampung Melayu 2.454.000,00 3-Apr 7-Apr 3 36 Bumi endah 676.000,00 30-Nov 24-Nov 5 36 KTP Teluk Segara 1.180.000,00 23-Apr 27-Apr 3 37 Tiara 658.000,00 30-Nov 24-Nov 5 37 KTP Gading Cempaka 536.000,00 23-Apr 27-Apr 3 38 Malabero 125.000,00 29-Jun 22-Jun 6 38 KTP Kampung Melayu 440.000,00 9-Oct 14-Oct 4 39 Balai buntar 55.000,00 29-Jun 22-Jun 6 39 KTP Gading Cempaka 2.465.000,00 16-Oct 21-Oct 4 40 Tiara 818.000,00 31-Jul 24-Jul 6 40 KTP Selebar 940.000,00 16-Oct 21-Oct 4 41 Andalas 620.000,00 31-Jul 24-Jul 6 41 KTP 6.165.000,00 6-Dec 11-Dec 4 42 Pasir putih 2.052.550,00 31-Jul 24-Jul 6 42 KTP Gading Cempaka 5.110.000,00 2-Sep 7-Sep 4 43 Andalas 590.000,00 29-Jun 22-Jun 6 43 KTP Ratu Agung 2.840.000,00 2-Sep 7-Sep 4 44 bougenville 85.000,00 29-Jun 22-Jun 6 44 KTP Selebar 3.620.000,00 2-Sep 7-Sep 4 45 Andalas 175.000,00 30-Mar 23-Mar 6 45 Dukcapil 755.000,00 5-Aug 10-Aug 4 46 vista 170.000,00 18-May 11-May 6 46 KTP Gading Cempaka 1.987.000,00 3-Jul 8-Jul 4 47 vista 155.000,00 18-May 11-May 6 47 KTP dan KK 4.319.000,00 10-Jun 15-Jun 4 48 vista 180.000,00 18-May 11-May 6 48 KTP Muarabangkahulu 1.749.000,00 25-Jun 30-Jun 4 49 vista 175.000,00 18-May 11-May 6 49 KTP Sungai Serut 2.062.000,00 25-Jun 30-Jun 4 50 Raffles 5.070.595,00 18-May 11-May 6 50 KTP Sungai Serut 1.294.000,00 14-May 19-May 4 51 Tiara 726.000,00 30-Oct 23-Oct 6 51 KTP Ratu Samban 670.000,00 14-May 19-May 4 52 zal 290.500,00 14-Apr 6-Apr 7 52 KTP Teluk Segara 416.000,00 14-May 19-May 4 53 zal 224.500,00 14-Apr 6-Apr 7 53 KTP Ratu Samban 240.000,00 8-Oct 14-Oct 5 54 zal 233.500,00 14-Apr 6-Apr 7 54 KTP Ratu Samban 160.000,00 5-Dec 11-Dec 5 55 nusa indah 165.000,00 14-Apr 6-Apr 7 55 KTP Muarabangkahulu 860.000,00 5-Nov 11-Nov 5 56 nusa indah 196.000,00 14-Apr 6-Apr 7 56 KTP Ratu Samban 1.920.000,00 1-Sep 7-Sep 5 57 nusa indah 223.000,00 14-Apr 6-Apr 7 57 KTP Kampung Melayu 804.000,00 9-Sep 15-Sep 5 58 kuala beach 185.000,00 14-Apr 6-Apr 7 58 KTP Muarabangkahulu 2.250.000,00 9-Sep 15-Sep 5 59 nala 1.075.000,00 14-Apr 6-Apr 7 59 KTP Teluk Segara 945.000,00 9-Jul 15-Jul 5 60 Balai buntar 55.000,00 14-Apr 6-Apr 7 60 KTP Ratu Agung 1.640.000,00 9-Jun 15-Jun 5 61 bougenville 85.000,00 29-Aug 21-Aug 7 61 KTP Ratu Samban 806.000,00 9-Jun 15-Jun 5 62 ratu samban 525.000,00 29-Aug 20-Aug 8 62 KTP Ratu Agung 380.000,00 4-Dec 11-Dec 6 63 Madelin 2.000.000,00 14-Apr 4-Apr 9 63 KTP Kampung Melayu 762.000,00 4-Nov 11-Nov 6 64 Verry jaya 244.000,00 14-Apr 4-Apr 9 64 KTP dan KK 13.460.000,00 4-Nov 11-Nov 6 65 Verry jaya 250.000,00 14-Apr 4-Apr 9 65 KTP Ratu Samban 597.000,00 4-Nov 11-Nov 6 66 Verry jaya 222.000,00 14-Apr 4-Apr 9 66 KTP Teluk Segara 618.000,00 3-Aug 10-Aug 6 67 pantai panjang 100.000,00 31-Jul 21-Jul 9 67 KTP Kampung Melayu 804.000,00 3-Aug 10-Aug 6 68 niaga 75.000,00 31-Jul 21-Jul 9 68 KTP dan KK 5.212.000,00 3-Dec 11-Dec 7 69 kerapu 225.000,00 31-Jul 21-Jul 9 69 KTP dan KK 7.549.000,00 7-Sep 15-Sep 7 70 Bumi endah 461.000,00 30-Oct 20-Oct 9 70 KTP Teluk Segara 1.620.000,00 7-Sep 15-Sep 7
    • Tanggal Tanggal Keterlambatan Tanggal Tanggal KeterlambatanNo. Wajib Pajak Jumlah No. Wajib Pajak Jumlah Pembayaran STS (hari) Pembayaran STS (hari) 71 Barmen 215.000,00 30-Oct 19-Oct 10 71 KTP Ratu Agung 1.120.000,00 7-Sep 15-Sep 7 72 Balai buntar 55.000,00 30-Oct 19-Oct 10 72 KTP dan KK 4.495.000,00 2-Dec 11-Dec 8 73 Verry jaya 448.000,00 30-Oct 19-Oct 10 73 KTP Teluk Segara 664.000,00 6-Jun 15-Jun 8 74 serasih 339.000,00 29-Jun 17-Jun 11 74 SK Pindah 405.000,00 1-Dec 11-Dec 9 75 Serasih 310.000,00 29-Jun 17-Jun 11 75 KTP Selebar 1.230.000,00 15-Sep 30-Sep 14 76 Pasir putih 1.965.000,00 29-Jun 16-Jun 12 Total 141.107.000,00 77 Putera 815.000,00 30-Oct 15-Oct 14 78 empang wisata 525.000,00 29-Jun 13-Jun 15 Rekap Telat Setor Penerimaan Pajak Restoran/Rumah Makan 79 permata gading 325.000,00 29-Jun 12-Jun 16 No. Wajib Pajak Jumlah Tanggal Tanggal Keterlambatan 80 Beringin 360.000,00 30-Oct 12-Oct 17 Pembayaran STS (hari) 81 Raffles 4.992.397,00 31-Mar 10-Mar 20 1 buffet dwiti 50.000,00 30-Mar 28-Mar 1 82 Beringin 170.000,00 29-May 30-Apr 28 2 bakso super 100.000,00 30-Mar 28-Mar 1 83 Beringin 170.000,00 29-May 30-Apr 28 3 mataram tongseng 50.000,00 30-Mar 28-Mar 1 84 Beringin 195.000,00 29-May 30-Apr 28 4 takana juo 100.000,00 30-Mar 28-Mar 1 85 Pasir putih 990.000,00 30-Oct 29-Sep 30 5 takana juo 60.000,00 30-Mar 28-Mar 1 86 Madelin 2.000.000,00 29-May 28-Apr 30 6 ojolali 75.000,00 30-Mar 28-Mar 1 87 Putera 335.000,00 29-May 27-Apr 31 7 pajar 75.000,00 30-Mar 28-Mar 1 88 Putera 259.000,00 29-May 27-Apr 31 8 juo 200.000,00 30-Mar 28-Mar 1 89 Putera 310.000,00 29-May 27-Apr 31 9 sate zubaidah 30.000,00 30-Mar 28-Mar 1 90 niaga 75.000,00 29-May 27-Apr 31 10 Rm hanif 30.000,00 30-Mar 28-Mar 1 91 pantai panjang 100.000,00 29-May 27-Apr 31 11 RM Paris 30.000,00 30-Mar 28-Mar 1 92 kuala beach 177.000,00 10-Jun 5-May 35 12 urut bugar 200.000,00 30-Mar 27-Mar 2 93 nala 1.065.000,00 10-Jun 5-May 35 13 RM jatim 100.000,00 31-Mar 24-Mar 6 94 Pasir putih 1.747.000,00 29-May 20-Apr 38 14 RM metro 800.000,00 31-Mar 27-Mar 3 95 Bumi endah 740.000,00 29-Jun 11-May 48 15 RM sate p.liha 310.000,00 31-Mar 24-Mar 6 96 Raffles 5.500.000,00 29-Dec 10-Nov 48 16 sumpit mas 300.000,00 31-Mar 25-Mar 5 Total 115.123.086,00 17 bakso 25.000,00 31-Mar 25-Mar 5 18 kubang 70.000,00 31-Mar 29-Mar 1 Rekap Telat Setor Penerimaan Pajak Hiburan 19 reklame media vista 1.710.000,00 31-Mar 24-Mar 6 Tanggal Tanggal Keterlambatan 20 food point 4.622.007,00 18-May 14-May 3No. Wajib Pajak Jumlah Pembayaran STS (hari) Total 8.937.007,00 1 klinik afista 230.000,00 29-Jun 26-Jun 2 2 PA Segar 100.000,00 29-Jun 26-Jun 2 Rekap Telat Setor Penerimaan Pajak Walet 3 PA Segar 100.000,00 29-Jun 26-Jun 2 No. Wajib Pajak Jumlah Tanggal Tanggal Keterlambatan 4 kemuning marcasure 2.575.000,00 18-Feb 10-Feb 7 Pembayaran STS (hari) 5 kolam renang hor 197.000,00 18-Feb 13-Feb 4 1 koko harianto 900.000,00 29-Jun 25-Jun 3 Total 3.202.000,00 2 syamsudin 1.900.000,00 29-Jun 26-Jun 2 3 yung antanto 1.200.000,00 29-Jun 26-Jun 2 Rekap Telat Setor Penerimaan Pajak Reklame 4 shendro 2.250.000,00 29-Jun 26-Jun 2 Tanggal Tanggal Keterlambatan 5 suhendro 1.700.000,00 29-Jun 26-Jun 2No. Wajib Pajak Jumlah Pembayaran STS (hari) 6 dede utomo 1.450.000,00 30-Mar 25-Mar 4 1 fun bike 262.000,00 30-Mar 28-Mar 1 7 sri aprianti 200.000,00 18-Feb 9-Feb 8 8 melani 650.000,00 30-Mar 27-Mar 2 9 henry hocky 725.000,00 30-Mar 27-Mar 2 Total 10.975.000,00
    • Lampiran 3.5 Rincian Perhitungan Kelebihan Bayar Perjalanan Dinas pada Dinas Pendidikan Nasional Pemkot Bengkulu TA 2009 Nama Tanggal Biaya Perjalanan Dinas Biaya yang ditanggung pihak lain Kelebihan Nama No. Surat Tugas (Inisial) Melaksanakan Tugas Uang Harian Transportasi Akomodasi Jumlah Transportasi Akomodasi Jumlah PembayaranAhmad Basori AB 893/2925/I.DIKNAS 20 s.d. 22 Oktober 2009 1.350.000 1.242.000 940.000 3.532.000 - 940.000 940.000 940.000Gianto Gi 893/1645/I.DIKNAS 4 s.d. 6 Agustus 2009 1.350.000 1.927.500 940.000 4.217.500 - 940.000 940.000 940.000Yendi Ye 893/376/I.DIKNAS 14 s.d. 18 Maret 2009 1.200.000 300.000 - 1.500.000 300.000 - 300.000 300.000Sepki Alpa Putra SAP 050/518/II.DIKNAS 30 Maret s.d. 2 April 2009 1.350.000 740.000 - 2.090.000 740.000 - 740.000 740.000Khairul Jafar KJ 893/187/I.DIKNAS 11 Pebruari 2009 450.000 445.000 400.000 1.295.000 - 400.000 400.000 400.000 Total 5.700.000 4.654.500 2.280.000 12.634.500 1.040.000 2.280.000 3.320.000 3.320.000
    • Badan Pemeriksa KeuanganRepublik IndonesiaPerwakilan Provinsi BengkuluJl. Pembangunan No.16,Padang Harapan, Telp. : 0736-343233Bengkulu 38225 Fax. : 0736-349348http://www.bengkulu.bpk.go.id/ e-mail : bengkulu@bpk.go.id