• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
LKPD Bengkulu Tengah 2009
 

LKPD Bengkulu Tengah 2009

on

  • 9,359 views

 

Statistics

Views

Total Views
9,359
Views on SlideShare
9,359
Embed Views
0

Actions

Likes
3
Downloads
533
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    LKPD Bengkulu Tengah 2009 LKPD Bengkulu Tengah 2009 Document Transcript

    • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009 DI KARANG TINGGINomor : 08 /LK/XVIII.BKL/05/2010Tanggal : MEI 2010 16 AUDITORAT KEUANGAN NEGARA V BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2010
    • SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2009Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun2009 terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut :1. Laporan I : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 Laporan I berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009; (b) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009; dan (c) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metode pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan obyek pemeriksaan.2. Laporan II : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengendalian Intern Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 Laporan II berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern; (b) Gambaran umum atas Pengendalian Intern dalam pencatatan dan pelaporan keuangan instansi; (c) Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009.3. Laporan III : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 Laporan III berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (b) Temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2009. ii
    • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No.16 Bengkulu, Telp (0736) 349255, Fax. (0736) 349348 Bengkulu, 16 Juli 2010Nomor : 185/S/XVIII.BKL/07/2010Lampiran : 1 (satu) berkasPerihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009Yth.Ketua DPRD Bengkulu TengahdiKarang Tinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telahmelakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu TengahTahun 2009 , yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009, Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir padatanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwaLaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan 2008 bebasdari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31Desember 2009, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) yang berlaku. Bupati Bengkulu Tengah bertanggungjawab untuk menyusun laporankeuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai danmematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporankeuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban ataspelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemeriksaan tersebutdilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkanBPK RI Tahun 2007. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistempengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlumendapat perhatian yaitu diantaranya :
    • 1. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah;2. Pengelolaan dan pengendalian aset tetap masih lemah sehingga mengganggu kewajaran penyajian saldo aset tetap di Neraca per 31 Desember 2009;3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar pengakuan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;4. Penerbitan SPM pada beberapa SKPD tidak melalui mekanisme verifikasi atas bukti- bukti pengeluaran sebesar Rp2.116.242.820,00 ;5. Pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana Jamkesmas dan Kapitasi PT ASKES (Persero) pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp640.986.368,00 di luar mekanisme APBD;6. Bantuan Dana Keuangan Provinsi Bengkulu TA 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 belum diterima pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Kami persilahkan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah menelaah hasilpemeriksaan lengkap terlampir dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana, SE. MM. Ak. NIP. 19680706 199003 1 003Tembusan :1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;2. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;4. Kepala Ditama Revbang BPK RI, di Jakarta;5. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta.
    • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No.16 Bengkulu, Telp (0736) 349255, Fax. (0736) 349348 Bengkulu, 16 Juli 2010Nomor : 186 /S/XVIII.BKL/07/2010Lampiran : 1 (satu) berkasPerihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009Yth.Bupati Bengkulu TengahdiKarang Tinggi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telahmelakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu TengahTahun 2009 , yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009, Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir padatanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwaLaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan 2008 bebasdari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31Desember 2009, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) yang berlaku. Bupati Bengkulu Tengah bertanggungjawab untuk menyusun laporankeuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai danmematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporankeuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban ataspelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemeriksaan tersebutdilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkanBPK RI Tahun 2007. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistempengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlumendapat perhatian yaitu diantaranya :
    • 1. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah;2. Pengelolaan dan pengendalian aset tetap masih lemah sehingga mengganggu kewajaran penyajian saldo aset tetap di Neraca per 31 Desember 2009;3. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar pengakuan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;4. Penerbitan SPM pada beberapa SKPD tidak melalui mekanisme verifikasi atas bukti- bukti pengeluaran sebesar Rp2.116.242.820,00 ;5. Pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana Jamkesmas dan Kapitasi PT ASKES (persero) pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp640.986.368,00 di luar mekanisme APBD;6. Bantuan Dana Keuangan Provinsi Bengkulu TA 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 belum diterima pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Sehubungan hal tersebut, BPK RI mengharapkan Bupati Bengkulu Tengah agarmenindaklanjuti rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan danmenyampaikannya kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelahLaporan Hasil Pemeriksaan diterima. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana, SE. MM. Ak. NIP. 19680706 199003 1 003
    • SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2009Hasil Pemeriksaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun2009 terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut :1. Laporan I : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 Laporan I berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009; (b) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009; dan (c) Gambaran umum pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metode pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan obyek pemeriksaan.2. Laporan II : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pengendalian Intern Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 Laporan II berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern; (b) Gambaran umum atas Pengendalian Intern dalam pencatatan dan pelaporan keuangan instansi; (c) Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009.3. Laporan III : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 Laporan III berisi : (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (b) Temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2009. ii
    • LAPORAN I LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANPEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009
    • DAFTAR ISI HALAMANDAFTAR ISI................................................................................................................... iLAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN................. 1LAPORAN KEUANGAN POKOK TAHUN ANGGARAN 2009............................. 31. NERACA KOMPARATIF ...................................................................................... 32. LAPORAN REALISASI APBD.............................................................................. 63. LAPORAN ARUS KAS .......................................................................................... 94. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN........................................................ 20LAMPIRANGAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN i
    • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANBerdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan undangTanggungjawab Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Undang-UndangPemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksaNeraca Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 200 Laporan Realisasi 09,Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir padatanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan laporanpemeriksaan yang dilakukan.BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan BPK RImerencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinan memadai bahwa pemeriksaanlaporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi penilaian, atas dasarpengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. bukti jumlah-jumlahPemeriksaan juga meliputi penilaian atas Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan dan saanestimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah serta penilaian Tengah,terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeri pemeriksaan BPK RImemberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten BengkuluTengah, saldo Aset Tetap per 31 Desember 200 adalah sebesar Rp238.436.303.536,12 Saldo aset , 2009 238.436.303.536,12.tetap tersebut berasal aset tetap yang diterima dari Pemerintah Kabupatern Bengkulu Utara tanggal 29Nopember 2008 (Kabupaten Induk) sebesar Rp228.975.720.912,12 ditambah perolehan aset tetapTahun 2008 dan 2009 masing masing-masing sebesar Rp291.985.000,00 dan Rp9.168.597.624,00.Pengendalian atas pencatatan dan pelaporan aset tetap tersebut belum memadai, yaitu 1) PemerintahKabupaten Bengkulu Tengah belum melakukan inventarisasi atau pendataan ulang untuk mengetahuikeberadaan aset tetap yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan belum memilikiatau menerima sebagian besar dokumen dokumen-dokumen atau bukti-bukti kepemilikan aset tetap tersebut; 2) buktiPemkab Bengkulu Tengah belum menetapkan secara resmi nilai aset tetap tersebut sebagai NeracaAwal Aset Tetap per 31 Desember 200 dan belum menetapkan status penguasaan dan penggunaan etap 2009 anaset tetap tersebut kepada masing masing-masing SKPD dan; 3) Pemkab Bengkulu Tengah belum mencatat engahdan melaporkan aset tetap berupa tanah badan jalan dan belum melakukan penilaian atas beberapaaset tetap berupa gedung dan bangunan yang diterima dari Pemkab Bengkulu Utara yang belum setmemiliki nilai.Menurut pendapat BPK RI, kecuali terhadap hal-hal yang diungkapkan pada paragraf di atas, laporan halkeuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisikeuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2009, serta r realisasi anggaran,dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi asPemerintahan.BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1
    • Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistempengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari laporan ini. Bengkulu, 16 Mei 2010 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Bengkulu Penanggung Jawab Pemeriksaan,BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2
    • LAPORAN KEUANGAN POKOK1.Neraca Komparatif PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH NERACA Per 31 Desember 2009 dan 2008 (dalam rupiah) 2009 2008 Uraian (auditan) (tidak diaudit) ASET LANCAR Kas Kas di Kas Daerah 8.209.794.340,74 99.340.000,00 Kas di Bendahara Penerimaan - - Kas di Bendahara Pengeluaran 136.876.688,33 - Jumlah Kas 8.346.671.029,07 99.340.000,00 Investasi Jangka Pendek Piutang - - Piutang Pajak 196.725.675,00 - Piutang Retribusi - - Piutang Dana Bagi Hasil 3.219.203.764,84 - Piutang Dana Alokasi Umum - - Piutang Dana Alokasi Khusus - - Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD - - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran - - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi - - Piutang Lain-lain - - Persediaan 500.045.940,68 - Jumlah Investasi Jangka Pendek, Piutang, dan Persediaan 3.915.975.380,52 Jumlah Aset Lancar 12.262.646.409,59 99.340.000,00 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi Non Permanen Pinjaman kepada Perusahaan Negara - - Pinjaman kepada Perusahaan Daerah - - Pinjaman kepada Pemerintah daerah lainnya - - Investasi dalam Surat Utang Negara - - Investasi Dana Bergulir - - Investasi Non Permanen lainnya - - Jumlah Investasi non Permanen - Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 100.000.000,00 - Penyertaan Modal Dalam Proyek Perusahaan Patungan - - Investasi Permanen Lainnya - - Jumlah Investasi Permanen 100.000.000,00 Jumlah Investasi Jangka Panjang 100.000.000,00 3
    • ASET TETAPTanah 4.475.833.000,00 4.475.833.000,00Peralatan dan Mesin 11.700.691.736,12 7.742.784.112,12Gedung dan Bangunan 51.680.707.550,00 51.261.435.550,00Jalan, Irigasi, dan Jaringan 164.225.287.500,00 164.126.992.500,00Aset Tetap Lainnya 1.934.343.750,00 1.660.660.750,00Konstruksi dalam Pengerjaan 4.419.440.000,00 -Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - - Jumlah Aset Tetap 238.436.303.536,12 229.267.705.912,12DANA CADANGANDana Cadangan - - Jumlah Dana CadanganASET LAINNYATagihan Penjualan Angsuran - -Tagihan tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah - -Kemitraan dengan pihak ketiga - -Aset Tak Berwujud - -Aset lain-lain - - Jumlah Aset Lainnya - - JUMLAH ASET 250.798.949.945,71 229.367.045.912.12KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEKUtang Perhitungan Pihak Ketiga 9.158.600,00 -Utang Bunga - -Utang Pajak - -Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dalam Negeri - -Pendapatan diterima dimuka - -Utang Jangka Pendek kepada Pihak Ketiga 400.000.000,00 - Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 409.158.600,00KEWAJIBAN JANGKA PANJANGUtang Dalam Negeri - -Utang Luar Negeri - -Utang Jangka Panjang Lainnya - - Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - Jumlah Kewajiban 409.158.600,00EKUITAS DANAEkuitas Dana LancarSisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 8.337.512.429,07 99.340.000,00Cadangan Piutang 3.415.929.439,84 -Cadangan Persediaan 500.045.940,68 -Dana yang harus disediakan untuk Pemb. Utang Jangka Pendek (400.000.000,00) - Jumlah Ekuitas Dana Lancar 11.853.487.809,59 99.340.000,00 4
    • Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 100.000.000,00 Diinvestasikan dalam Aset Tetap 238.436.303.536,12 229.267.705.912,12 Diinvestasikan dalam Aset Lainnya - - Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang - - Jumlah Ekuitas Dana Investasi 238.536.303.536,12 229.267.305.912,12 Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan - - Jumlah Ekuitas Dana Cadangan - - Jumlah Ekuitas 250.389.791.345,71 229.367.045.912,12 JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN 250.798.949.945,71 229.367.045.912,12LIHAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN INI Karang Tinggi, 16 Mei 2010 5
    • 2. Laporan Realisasi Anggaran PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 (dalam rupiah) Uraian Anggaran Realisasi PENDAPATAN 114.301.376.101,00 115.435.944.408,29 PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.563.184.637,00 1.652.713.172,72 Pendapatan Pajak Daerah 910.139.637,00 344.285.453,90 Pendapatan Retribusi Daerah 846.845.000,00 673.342.326,00 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 29.400.000,00 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 776.800.000,00 635.085.392,82 PENDAPATAN TRANSFER 102.638.851.464,00 99.999.156.235,57 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 97.298.212.994,00 95.610.362.177,00 Dana Bagi Hasil Pajak 13.088.548.994,00 11.493.167.221,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) 631.560.000,00 539.090.956,00 Dana Alokasi Umum 79.376.104.000,00 79.376.104.000,00 Dana Alokasi Khusus 4.202.000.000,00 4.202.000.000,00 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - - Dana Otonomi Khusus - - Dana Penyesuaian - - Transfer Pemerintah Provinsi 5.340.638.470,00 4.388.794.058,57 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 5.340.638.470,00 4.388.794.058,57 - - LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 9.099.340.000,00 13.784.075.000,00 Pendapatan Hibah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Pendapatan Dana Darurat - - Pendapatan lainnya 4.099.340.000,00 8.784.075.000,00 JUMLAH PENDAPATAN 114.301.376.101,00 115.435.944.408,29 BELANJA 114.201.376.101,00 107.097.771.979,22 6
    • BELANJA OPERASI 104.536.019.632,00 98.247.957.102,22Belanja Pegawai 86.898.738.531,00 82.740.990.580,00Belanja Barang 11.286.281.101,00 9.267.529.397,22Belanja Bunga - -Belanja Subsidi - -Belanja Hibah 375.000.000,00 375.000.000,00Belanja Bantuan Sosial 600.000.000,00 496.095.000,00Belanja Bantuan Keuangan 5.376.000.000,00 5.368.342.125,00BELANJA MODAL 9.665.356.469,00 8.849.814.877,00Belanja Tanah - -Belanja Peralatan dan Mesin 4.635.856.669,00 3.922.053.749,00Belanja Gedung dan Bangunan 4.894.442.000,00 4.838.712.000,00Belanja Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan 96.924.800,00 73.500.000,00Belanja Aset Tetap Lainnya 38.133.000,00 15.549.128,00Belanja Aset Lainnya - -BELANJA TIDAK TERDUGA - -Belanja Tidak Terduga -JUMLAH BELANJA 114.201.376.101,00 107.097.771.979,22TRANSFERBagi Hasil Pajak - -Bagi Hasil Retribusi - -Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - -JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA - -Surplus/ (Defisit) 100.000.000,00 8.338.172.429,07PEMBIAYAANPENERIMAAN DAERAHPenggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 99.340.000,00Pencairan Dana Cadangan - -Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - -Penerimaan Pinjaman Daerah - -Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - -Penerimaan Piutang Daerah - - 7
    • Jumlah 99.340.000,00 -PENGELUARAN DAERAHPembentukan Dana Cadangan - -Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00Pembayaran Pokok UtangPemberian Pinjaman Daerah - -Jumlah 100.000.000,00 100.000.000,00Pembiayaan Neto (100.000.000,00) (660.000,00)Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) - 8.337.512.429,07LIHAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN INI Karang Tinggi, 16 Mei 2010 8
    • 3. Laporan Arus Kas PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2009 dan 2008 (dalam rupiah) Tahun 2009 Tahun 2008 Uraian (auditan) (tidak diaudit)ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Arus Kas Masuk Pajak Daerah - 344.285.453,90 Retribusi daerah - 673.342.326,00 HasiL Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - 609.673.152,82 Dana bagi Hasil Pajak - 11.493.167.221,00 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) - 539.090.956,00 Dana Alokasi Umum - 79.376.104.000,00 Dana Alokasi Khusus - 4.202.000.000,00 Hibah 5.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pem. Daerah Lainnya - 4.388.794.058,57 Bantuan Keuangan - 3.000.000.000,00 Dana Darurat - - Pendapatan Lainnya - 5.784.075.000,00 Jumlah 115.410.532.168,29 1.000.000.000,00 Arus Kas Keluar Belanja Pegawai 82.740.990.580,00 66.325.000,00 Belanja Barang dan Jasa 9.257.554.397,22 478.910.000,00 Belanja Bunga - - Belanja Subsidi - - Belanja Hibah - 375.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial 496.095.000,00 8.600.000,00 Belanja Bantuan Keuangan - 5.368.342.125,00 Belanja Tidak Terduga - - Belanja Bagi Hasil - - Jumlah 98.237.982.102,22 553.835.000,00 Arus Kas Bersih dan Aktivitas Operasl 17.172.550.066,07 446.165.000,00 9
    • ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASSET NONKEUANGAN Arus Kas Masuk Pendapatan Penjualan Hasil Kehutanan 866.640,00 Pendapatan Penjualan Hasil Perkebunan 24.545.600,00 Jumlah 25.412.240,00 - Arus kas keluar : Belanja Tanah - Belanja Peralatan dan Mesin 3.922.053.749,00 244.935.000,00 Belanja Gedung dan Bangunan 4.838.712.000,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 73.500.000,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 15.549.128,00 101.800.000,00 Belanja Aset lainnya - Jumlah 8.849.814.877,00 346.735.000,00 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan (8.824.402.637,00) (346.735.000,00) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN Arus Kas Masuk Pencairan Dana Cadangan - - Hasil Peniualan Aset/Kekayaan Daerah yang di pisahkan - - Penerimaan Pinjaman dan Obligasi - - Penerimaan Kembali Pinjaman - - Penerimaan Piutang - - Jumlah - - Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan - - Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah - 100.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang Pinjaman cicilan Obligasi - - Pemberian Pinjaman - - Jumlah 100.000.000,00 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (100.000.000,00) - ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN Arus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga - 9.146.826.942,00 Jumlah 9.146.826.942,00 - 10
    • Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga - 9.137.668.342,00 Jumlah 9.137.668.342,00 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran 9.158.600,00 - Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama periode 8.257.306.029,07 99.430.000,00 Saldo Awal Kas 99.340.000,00 - Saldo Akhir Kas 8.356.646.029,07 99.430.000,00 Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran 136.876.688,33 - Saido Akhir Kas di Bendahara Penerimaan - - Saldo Akhir Kas di BUD 8.219.769.340,74 99.430.000,00LIHAT CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TAK TERPISAHKAN DARI LAPORAN INI Karang Tinggi, 16 Mei 2010 11
    • BAB I PENDAHULUAN1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan : a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya dan dana alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang- undangan. c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai. d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk dari pungutan pajak dan pinjaman. f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3) UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4) UU Nomor 32 tahun 2004 yang merupakan revisi UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. 5) UU Nomor 33 tahun 2004 yang merupakan revisi UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sistematika penulisan isi Catatan Atas Laporan Keuangan dibuat dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan 12
    • Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 13
    • BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD1. Kebijakan Non Keuangan Entitas pelaporan laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun 2009 adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah setelah adanya pemekaran wilayah. Hal ini dikarenakan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah 05 Tahun 2009 tanggal 14 Maret 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan APBD Perubahan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Nomor 4870), maka mulai Tahun anggaran 2009, transaksi keuangan Kabupaten Bengkulu Tengah sudah dilakukan secara mandiri.2. Kebijakan Keuangan Kebijakan pelaksanaan APBD tahun 2009 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada sektor pendapatan kebijakan diarahkan pada perolehan pendapatan secara maksimal dengan menggali potensi-potensi pendapatan yang mungkin dapat ditingkatkan. Sedang pada sektor pengeluaran kebijakan diarahkan agar penggunaan belanja dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pagu anggaran belanja sebagai batas maksimal pengeluaran yang dapat direalisasikan dan tidak diperkenankan terjadinya pengeluaran APBD yang tidak ada anggarannya. Perlu diakui bahwa pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal ini dikarenakan masih terbatasnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bengkulu Tengah. Peningkatan PAD selalu diupayakan menggunakan kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan. Kebijakan tersebut hendaknya diterjemahkan oleh para SKPD pusat PAD (central revenue) agar meningkatkan kinerjanya untuk menambah jumlah pendapatan tidak hanya berasal dari sumber PAD yang telah ada (intensifikasi), namun sedapat mungkin menciptakan sumber-sumber PAD yang baru sesuai ketentuan (ekstensifikasi). Dengan kebijakan ini sektor pendapatatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), diharapkan selalu meningkat setiap tahun dibanding tahun sebelumnya. 14
    • 3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki Bupati definitif sehingga berdampak pada belum adanya indikator pencapaian target kinerja APBD yang didasari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi dan misi Kabupaten Bengkulu Tengah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah tahun anggaran 2009 berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 14 Maret 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan APBD Perubahan dengan Perbup Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009, dengan jumlah sebagai berikut : a. Jumlah Anggaran Pendapatan 114.301.376.101,00 b. Jumlah Anggaran Belanja 114.201.376.101,00 c. Jumlah Anggaran Defisit 100.000.000,00 d. Jumlah Anggaran Pembiayaan Netto (100.000.000,00) e. Jumlah Anggaran Sisa Lebih Pembiayaan 0,00 Besaran angka-angka komponen APBD tersebut di atas menjadi indikator kinerja APBD yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. . 15
    • BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGANRealisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 sebagai berikut : 2009 No. Uraian Anggaran Realisasi (unaudited) (%) 1 Pendapatan 114.301.376.101,00 109.656.033.780,29 95,94 2 Belanja 114.201.376.101,00 101.317.860.351,22 88,72 3 Surplus/Defisit 100.000.000,00 8.338.172.429,07 8.338,17 4 Pembiayaan Netto (100.000.000,00) (660.000.00) 0,66 5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 0,00 8.337.512.429,07 -Berdasarkan perbandingan anggaran dan realisasi APBD Tahun 2009 tersebut dalam tabel diatas menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengahmenunjukkan belum maksimalnya penerimaan dan penyerapan anggaran yang ditetapkan.Hal ini terlihat pada sektor pendapatan dengan realisasi pendapatan kurang dari target target,yaitu sebesar Rp109.656.033.780,29 atau 95,94 % dari anggaran sebesarRp114.301.376.101,00 dan realisasi belanja kurang dari target, yaitu sebesarRp101.317.860.351,22 atau 88,72 % dari anggaran sebesar Rp114.201.376.101,00. Penerapankebijakan pendapatan dan belanja berdampak positif yaitu terjadinya peningkatan terhadapsurplus yang semula dianggaran Rp100.000.000,00 menjadi sebesar Rp8.338.172.429,07sehingga sisa lebih pembiayaan tahun 2009 terjadi peningkatan yang sangat signifikan, yaitusemula dianggarkan sisa lebih sebesar Rp0,00 menjadi realisasi sisa lebih sebesarRp8.337.512.429,07. 16
    • BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 05 Tahun 2009 tanggal 14 Maret 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 dan APBD Perubahan dengan Perbup Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 November 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009, pelaksanaan APBD di lakukan oleh 30 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Para SKPD tersebut merupakan entitas akuntansi dan entitas pelaporan sehingga penyusunan laporan keuangan tidak hanya dilakukan secara terpusat di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Tengah saja tetapi merupakan kewajiaban bagi setiap SKPD. Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 ini penyusunannya dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Bengkulu Tengah dengan mengkompilasi laporan SKPD sebagai pengguna anggaran (entitas akuntansi). SKPD berperan sebagai supporting data realisasi keuangan dengan kewajiban menyusun laporan keuangannya.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dalam akuntansi terdapat dua basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah basis yang mengakui timbulnya hak dan kewajiban pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak dan kewajiban pada saat perpindahan hak lepas dari saat kas. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 tidak dapat menggunakan dua basis akuntansi tersebut secara penuh, melainkan menggunakan basis modifikasian, yaitu basis kas menuju basis akrual (cash towards accrual). Basis ini mengakui aset, kewajiban, dan hutang secara akrual, sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas.3. Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 adalah nilai historis (Historical Cost) dengan nilai uang rupiah. Ini berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dinilai dengan uang. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan digunakan nilai mata uang asing, maka ketika penyusunan laporan keuangan harus dikonversikan menjadi rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 seluruh kegiatan telah dinilai dengan rupiah, tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya dengan mata uang asing. 17
    • 4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 belum sepenuhnya menerapkan kebijakan akuntansi sesuai standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam tahun 2009 telah menerapkan beberapa kebijakan akuntansi sesuai SAP, tetapi kebijakan akuntansi tersebut secara formal belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah. Beberapa kebijakan yang telah sesuai dengan pernyataan SAP adalah : 1) Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah sesuai denan SAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan 2) Penyajian Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2009 telah sesuai dengan SAP No.2 tentang Laporan Realisasi Anggaran 3) Penyajian Laporan Arus Kas telah sesuai dengan SAP No.3 tentang Laporan Arus Kas 4) Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan telah sesuai dengan SAP No.4 tentang Catatan atas Laporan Keuangan 5) Nilai persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik akhir tahun. Hal ini telah sesuai dengan SAP No.5 tentang Persediaan 6) SAP No.10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa telah diterapkan dalam tahun 2009. Sedangkan kebijakan yang belum sesuai dengan pernyataan SAP, adalah : 1) Nilai investasi penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar nilai perolehan dan nilai wajar, yaitu sebesar transfer dana dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada PT Bank Bengkulu. Dalam penilaian investasi, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tidak menggunakan metode ekuitas sesuai SAP No.6 tentang Akuntansi Investasi atas penyertaan modal namun dengan metode biaya. 2) Transaksi keuangan yang diakui sebagai aset tetap adalah transaksi atas pengadaan aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dinilai berdasarkan harga perolehan. Pengadaan aset tersebut tidak dimaksudkan untuk dijual dan diperoleh dengan maskud untuk digunakan. Aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari :  Tanah  Peralatan dan Mesin  Gedung dan Bangunan  Jalan, Irigasi, dan Jaringan  Aset Tetap Lainnya  Konstruksi dalam Pengerjaan Dalam tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menghitung besarnya penyusutan aset tetap karena kebijakan akuntansi atas penyusutan belum ditetapkan. Hal ini belum sesuai dengan SAP No.7 tentang Akuntansi Aset Tetap. 18
    • 3) Kebijakan tentang aktiva dalam pengerjaan sesuai SAP No.8 tentang Akuntansi Aktiva dalam Pengerjaan belum diterapkan.4) Transaksi keuangan yang membawa dampak pada kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Penetapan besarnya kewajiban dalam tahun 2009 ditetapkan pada akhir tahun. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menetapkan kebijakan akuntansi tentang kewajiban sesuai SAP No.9 tentang Akuntansi Kewajiban. 19
    • BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGANLaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah terdiri dari 4 (empat) komponen,yaitu : 1. Laporan Realisasi Anggaran yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 2. Laporan Arus Kas Tahun 2009 3. Neraca per 31 Desember 2009 4. Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2009Penjelasan pos-pos atas masing-masing laporan keuangan tersebut di atas sebagai berikut :1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi APBD Laporan ini menggambarkan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pos pembiayaan tahun 2009. 1) Pendapatan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp114.301.376.101,00 dengan realisasi sebesar Rp115.435.944.408,29 atau 100,99 % dari anggaran dengan rincian sebagai berikut : 2009 No. Uraian Anggaran Realisasi (%) 1 Pendapatan Asli Daerah 2.563.184.637,00 1.652.713.172,72 64,47 2 Pendapatan Transfer 102.638.851.464,00 99.999.156.235,57 97,42 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 9.099.340.000,00 13.784.075.000,00 151,48 Jumlah 114.301.376.101,00 115.435.944.408,29 100,99 a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp2.563.184.637,00 dengan realisasi sebesar Rp1.652.713.172,72 atau 64,47 % dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut : 2009 No. Uraian Anggaran Realisasi (%) 1 Pendapatan Pajak Daerah 910.139.637,00 344.285.453,90 37,83 2 Hasil Retribusi Daerah 846.845.000,00 673.342.326,00 79,51 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Derah yang 29.400.000,00 - - Dipisahkan 4 Lain-lain PAD yang Sah 776.800.000,00 635.085.392,82 81,75 Jumlah 2.563.184.637,00 1.652.713.172,72 64,47 b. Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp102.638.851.464,00 dengan realisasi sebesar Rp99.999.156.235,57 atau 97,42 % dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: 20
    • 2009 No. Uraian Anggaran Realisasi (%) 1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana 97.298.212.994,00 95.610.362.177,00 98,26 Perimbangan terdiri dari: - Dana Bagi Hasil Pajak 13.008.548.994,00 11.493.167.221,00 88,35 - Dana Bagi Hasil Bukan Pajak 631.560.000,00 539.090.956,00 85,35 - Dana Alokasi Umum 79.376.104.000,00 79.376.104.000,00 100,00 - Dana Alokasi Khusus 4.202.000.000 4.202.000.000 100,00 2 Transfer Pemerintah Provinsi 5.340.638.470,00 4.388.794.058,57 82,17 Jumlah 102.638.851.464,00 99.999.156.235,57 97,42 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Pendapatan Hibah dan lainnya dianggarkan sebesar Rp9.099.340.000 dengan realisasi sebesar Rp13.784.075.000,00 atau 151,48 % dari anggaran.2) Belanja Belanja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp114.201.376.101,00 dengan realisasi sebesar Rp107.097.771.979,22 atau 93,77 % dari anggaran dengan rincian sebagai berikut: 2009 No. Uraian Anggaran Realisasi (%) 1 Belanja Operasi 104.536.019.632,00 98.247.957.102,22 93,98 2 Belanja Modal 9.665.356.469,00 8.849.814.877,00 91,56 3 Belanja Tak Terduga - - - 4 Transfer - - - Jumlah 114.201.376.101,00 107.097.771.979,22 93,77 a. Belanja Operasi Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Operasi dianggarkan Rp104.536.019.632,00 dengan realisasi sebesar Rp98.247.957.102,22 atau 93,98 % dengan rincian sebagai berikut: 2009 No. Uraian Anggaran Realisasi (%) 1 Belanja Pegawai 86.898.738.531,00 82.740.990.580,00 95,21 2 Belanja Barang 11.286.281.101,00 9.267.529.397,22 82,11 3 Belanja Hibah 375.000.000,00 375.000.000,00 100,00 5 Belanja Bantuan Sosial 600.000.000,00 496.095.000,00 82,68 6 Belanja Bantuan Keuangan 5.376.000.000,00 5.368.342.125,00 99,86 21
    • Jumlah 104.536.019.632,00 98.247.957.102,22 93,98 b. Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi, antara lain Belanja Modal untuk perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal setelah perubahan APBD pada tahun 2009 dianggarkan sebesar Rp9.665.356.469,00 dengan realisasi sebesar Rp8.849.814.877,00 atau 91,56 % dari anggaran dengan rincian sebagai berikut : 2009 No. Uraian Anggaran Realisasi (%) 1 Belanja Tanah - - - 2 Belanja Peralatan dan Mesin 4.635.856.669,00 3.922.053.749,00 84,60 3 Belanja Bangunan dan Gedung 4.894.442.000,00 4.838.712.000,00 98,86 4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 96.924.800,00 73.500.000,00 75,83 5 Belanja Aset Tetap Lainnya 38.133.000,00 15.549.128,00 40,77 Jumlah 9.665.356.469,00 8.849.814.877,00 91,56 3) Surplus/(Defisit) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2009 ditetapkan dengan surplus anggaran sebesar Rp100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp8.338.172.429,07 atau 8.338,17% dari anggaran. 4) Pembiayaan Daerah Penerimaan pembiayaan pada awalnya tidak dianggarkan namun terealisir Rp99.340.000,00 berupa saldo kas pada rekening kas daerah Pemerintah Bengkulu Tengah di Bank Bengkulu per 31 Desember 2008. Pengeluaran daerah digunakan untuk penyertaan modal investasi pada Bank Bengkulu sebesar Rp100.000.000,00 teralisir Rp100.000.000,00 atau 100 %.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas menunjukkan adanya kenaikan saldo awal kas menjadi saldo akhir kas sebesar Rp8.346.671.029,07yang berasal dari transaksi penerimaan dan pengeluaran kas selama tahun 2009 untuk aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, dan aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran. Secara singkat pergerakan kas selama tahun 2009 adalah sebagai berikut : 22
    • No Uraian 2009 2008 1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas Masuk 115.410.532.168,29 - Arus Kas Keluar 98.237.982.102,22 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 17.172.550.066,07 - 2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan Arus Kas Masuk 25.412.240,00 - Arus Kas Keluar 8.849.814.877,00 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (8.824.402.637,00) - 3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Arus Kas Masuk - - Arus Kas Keluar 100.000.000,00 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (100.000.000,00) - 4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Arus Kas Masuk 9.146.826.942,00 - Arus Kas Keluar 9.137.668.342,00 - Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 9.158.600,00 - Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 8.257.306.029,07 - Saldo Awal Kas 99.340.000,00 99.340.000,00 Saldo Akhir Kas 8.356.646.029,07 99.340.000,00 Terdiri Dari : Kas di Kas Daerah 8.219.769.340,74 99.340.000,00 Kas di Bendahara Pengeluaran 136.876.688,33 - Tabel di atas menunjukkan Arus Kas Masuk tahun 2009 mampu mencukupi untuk menutup Arus Kas Keluar tahun 2009, sehingga terjadi kenaikan kas dalam tahun 2009 sebesar Rp8.257.306.029,07, sehingga saldo kas akhir per tanggal 31 Desember 2009 tersisa Rp8.356.646.029,07 yang terdiri dari kas di kas daerah sebesar Rp8.219.769.340,74 dan kas di bendaharawan pengeluaran sebesar Rp136.876.688,33. Saldo akhir kas daerah menurut pembukuan sebesar Rp8.209.794.340,74 jika dibandingkan dengan saldo kas daerah menurut rekening Koran sebesar Rp8.219.769.340,74 terjadi selisih Rp9.975.000,00. Hal ini disebabkan adanya SP2D terbit pada tahun 2009 namun baru dicairkan di kas daerah pada tahun 2010.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana daerah per 31 Desember 2009 dengan jumlah aset sebesar Rp250.798.949.945,71, kewajiban sebesar Rp409.158.600,00 dan ekuitas dana sebesar Rp250.389.791.345,71. Penjelasan atas pos-pos neraca tersebut sebagai 23
    • berikut :1) Aset Lancar Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri dari: a. Kas Merupakan saldo kas dan setara kas yang terdapat di rekening bank, saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan saldo kas Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang berada di rekening Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2009 sebesar Rp8.346.671.029,07 yang terdiri dari: a) Kas di Kas Daerah Sesuai Neraca Kas di Kas Daerah sebesar Rp8.209.794.340,74. Jumlah tersebut berbeda dengan kas daerah di Bank Bengkulu Capem Karang Tinggi dengan No. Rekening 01.01.00001-8 sebesar Rp 8.219.769.340,74. Selisih tersebut dikarenakan adanya penerbitan SP2D pada tahun anggaran 2009 baru dicairkan pada tahun 2010 sehingga saldo kas daerah menurut rekening Koran bank lebih besar sebesar Rp 9.975.000,00. b) Kas di Bendahara Pengeluaran Merupakan kas yang berada dalam pengelolaan bendaharawan dan sampai dengan 31 Desember 2009 belum dipertanggungjawabkan kepada Bendaharawan Umum Daerah sebesar Rp136.876.688,33. b. Piutang Saldo Piutang per 31 Desember 2009 sebesar Rp3.415.929.439,84, terdiri dari piutang pajak sebesar Rp196.725.675,00 dan piutang dana bagi hasil Rp3.219.203.764,84. Piutang ini timbul dikarenakan masih ada dana bagi hasil yang belum diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sampai dengan penerbitan laporan ini dengan rincian sebagai berikut: a) Piutang bagi hasil pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea baik nama kendaraan bermotor (BBNKB) sebesar Rp299.085.257,53. b) Piutang bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBB KB) Rp1.466.459.073,86. c) Piutang pajak penerangan jalan sebesar Rp 176.665.675,00 d) Piutang pajak hotel sebesar Rp10.800.000,00. e) Piutang pajak restoran sebesar Rp4.080.000,00 f) Piutang pajak hiburan sebesar Rp1.200.000,00 g) Piutang pajak pengambilan bahan galian C Rp3.980.000,00 h) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Rp1.453.659.433,45 24
    • c. Persediaan Merupakan barang yang secara rutin diperlukan Pemerintah Daerah untuk menunjang aktivitas operasional dan mempunyai manfaat hanya pada satu (1) tahun anggaran, saldo persediaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp500.045.940,68 yang terdiri dari : No Jenis Persedian Jumlah (Rp) 1 Alat Tulis Kantor 984.800 2 Benda Pos 107.000 3 Obat-obatan 242.049.120,68 4 Barang Cetakan 256.905.020 Jumlah 500.045.940,682) Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi Jangka Panjang Tahun 2009 sebesar Rp100.000.000,00 berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dimana hal ini merupakan investasi permanen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada Bank Bengkulu yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.3) Aset Tetap Merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dari aset lainnya serta dari sitaan atau rampasan. Aset tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2009 merupakan nilai Aset Tetap Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam dokumen P3D ditambah dengan aset tetap per 31 Desember 2008 yang dibeli dari dana hibah dari Pemerintah Provinsi Bengkulu serta dengan memperhitungkan mutasi aset selama tahun 2009, maka diperoleh data aset per 31 Desember 2008 dan per 31 Desember 2009 sebagai berikut: 25
    • Saldo SaldoNo Jenis Aset Tetap 31/12/2009 31/12/20081 Tanah 4.475.833.000,00 4.475.833.000,002 Peralatan dan Mesin 11.700.691.736,12 7.742.784.112,123 Gedung dan Bangunan 51.680.707.550,00 51.261.435.550,004 Jalan, Jaringan dan Instalasi 164.225.287.500,00 164.126.992.500,005 Aset Tetap Lainnya 1.934.343.750,00 1.660.660.750,006 Konstruksi dalam Pengerjaan 4.419.440.000,00 - Jumlah 238.436.303.536,12 229.267.705.912,12Mutasi penambahan aset tetap tahun 2009 adalah perolehan aset tetap melalui belanjaPemerintah Daerah yang bersumber dari dana APBD sebesar Rp 8.885.995.749,00 dandari reklasifikasi atas aset tetap ke Konstruksi dalam Pengerjaan sebesarRp 4.419.440.000,00.Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diuraikan sebagai berikut:a. Tanah Saldo Tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.475.833.000,00. Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Selama tahun 2009 tidak ada penambahan asset Tanah, tetapi hanya menggunakan nilai tanah yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Sehingga saldo nilai tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp4.475.833.000,00 merupakan nilai tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.b. Peralatan dan Mesin Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2009 sebesar Rp11.700.284.861,12. Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap dipakai.c. Gedung dan Bangunan Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2009 sebesar Rp51.680.707.550,00. Gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain; harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak akan meliputi harga kontrak ditambah biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor (swakelola). 26
    • Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2009 sebesar Rp51.680.707.550,00 tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. d. Jalan, Jaringan dan Instalasi Saldo Jalan dan Irigasi per 31 Desember 2009 sebesar Rp164.225.287.500,00. Dalam saldo tersebut termasuk biaya pemeliharaan pemeliharaan yang menambah nilai jalan dan jembatan sebesar Rp24.795.000,00. Jalan, jaringan dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan instalasi sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap dipakai. e. Aset Tetap Lainnya Saldo Aset tetap lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.934.343.750,00. Aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap dipakai. Pos ini meliputi semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya. Dalam saldo aset tetap lainnya termasuk biaya perencanaan dan pengawasan masing-masing sebesar Rp99.500.000,00 dan Rp93.800.000,00 untuk pembangunan gedung kantor bupati dan perencanaan jalan ruas A-Z sebesar Rp64.500.000,00 yang belum dikapitalisasi. Biaya-biaya tersebut belum dikapitalisasi dalam nilai perolehan aset tetap terkait karena masih berupa Konstruksi dalam Pengerjaan. .4) Kewajiban Kewajiban adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah berupa kewajiban jangka pendek. Kewajiban Jangka Pendek adalah utang dengan jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Saldo kewajiban jangka pendek sebesar Rp409.158.600,00 yang terdiri dari Hutang Kepada Pihak Ketiga atas kegiatan pembangunan gedung kepala daerah yang kurang dibayar sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp400.000.000,00 dan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp9.158.600,00. Utang PFK adalah yang merupakan selisih penerimaan dan penyetoran transaksi non anggaran berupa Potongan Pajak PPN, PPh Pasal 21 dan 23. Saldo kewajiban Utang PFK per 31 Desember 2009 sebesar Rp 9.158.600,00. 27
    • 5) Ekuitas Dana Ekuitas Dana terdiri dari: a. Ekuitas Dana Lancar Rp11.853.487.809,59 Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah kewajiban lancar per 31 Desember 2009 yang terdiri dari: a) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp8.337.512.429,07 (SILPA) b) Cadangan Piutang Rp3.415.929.439,84 c) Cadangan Persediaan Rp500.045.940,68 d) Dana yang harus disediakan untuk (Rp400.000.000,00) pembayaran Utang jangka Pendek b. Ekuitas Dana Investasi Rp238.536.303.536,12 Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2009, yang terdiri dari: a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Rp100.000.000,00 Panjang b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp238.436.303.536,126) Informasi Lain yang Berhubungan dengan Keuangan Hutang Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tanggal 6 Agustus 2009 mengadakan perjanjian kerjasama dengan Universitas Bengkulu tentang Penyelenggaran Pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter dengan nomor perjanjian kerjasama No.149 Tahun 2009- 6806/H30/KS/2009. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun ajaran 2009/2010 memberikan beasiswa kepada 2 (dua) mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dokter selama 5 tahun. Besarnya biaya bantuan keuangan yang harus dikeluarkan sebesar Rp1000.000.000,00 untuk 2 (dua) orang mahasiswa. Bantuan keuangan sebesar Rp1.000.000.000,00 belum diakui sebagai hutang oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah kepada Universitas Bengkulu.7) Informasi lain terkait Transaksi Non Anggaran Dalam Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah memperoleh Dana Jamkesmas yang disalurkan langsung kepada Puskesmas-puskesmas di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saldo awal dana Jamkesmas di Puskesmas-puskesmas sebesar Rp17.862.600,00, penerimaan dana Jamkesmas tahun 2009 sebesar Rp 2.743.535.200,00, digunakan langsung oleh Puskesmas-puskesmas sebesar Rp 421.835.800,00 sehingga saldo dana Jamkesmas per 31 Desember 2009 yang berada di Puskesmas-puskesmas sebesar Rp 2.321.699.400,00. 28
    • BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN1) Domisili, Bentuk Hukum, dan Jurisdiksi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4870).2) Gambar Kewilayahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Kabupaten Bengkulu Tengah terletak antara 101,32” – 102,8” BT dan 2,15”- 4,00” LS di kawasan pesisir barat pulau Sumatera dan sisi barat Pegunungan Bukit Barisan, memiliki ketinggian 0,542 m dpl. Wilayah administrasi Kabupaten Bengkulu Tengah ketika awal pembentukan daerah terbagi ke dalam 6 Kecamatan dan 1 kelurahan, tetapi pada akhir tahun 2009 terjadi pemekaran wilayah sehingga menjadi 10 Kecamatan, 1 Kelurahan dan 112 Desa dengan luas wilayah 1.223,94 km dan jumlah penduduk pada akhir tahun 2009 berjumlah sebanyak 104.188 jiwa.3) Struktur Organisasi Kabupaten Bengkulu Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut: No Unit Kerja Jumlah 1. Sekretariat 2 2. Badan 4 3. Dinas 12 4. Kantor 12 Jumlah 304) Penyelenggaraan Pemerintahan Sistem pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah dikembangkan berdasarkan prinsip- prinsip demokratis, transparansi dan akuntabel. Pelaksanaan Tugas pemerintahan diarahkan pada upaya untuk mengembangkan dan memberdayakan berbagai potensi yang ada di wilayah kabupaten. Penyelenggaraan otonomi daerah pada hakekatnya adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 29
    • berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip dasar yang terkandung dalam penyelenggaraanotonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan,demokratisasi, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan dan telahdijelaskan sebelumnya dalam UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 11ayat 5, bahwa belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, makadalam lampiran berikut kami sampaikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkanpengelompokan di atas. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa belanja negara lebihkhusus belanja pemerintah daerah dimanfaatkan untuk melaksanakan beberapa fungsisebagai berikut:1. Fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan2. Fungsi Ketertiban dan Keamanan3. Fungsi Ekonomi4. Fungsi Lingkungan Hidup5. Fungsi Kesehatan6. Fungsi Pariwisata dan Budaya7. Fungsi Pendidikan Karang Tinggi, Mei 2010 BUPATI BENGKULU TENGAH 30
    • BAB VII GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN1. Dasar Hukum Pemeriksaan a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.2. Tujuan Pemeriksaan Tujuan pemeriksaan LKPD TA 2009 adalah untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria: a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). b. Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures). c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. d. Efektivitas sistem pengendalian intern.3. Sasaran Pemeriksaan Pemeriksaan LKPD TA 2009 meliputi pengujian atas : a. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya; b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Penyajian saldo akun-akun dan transaksi-transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas TA 2009 sesuai dengan SAP; d. Penyajian saldo akun-akun dalam neraca per 31 Desember 2009; e. Pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Pengujian atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menguji semua pernyataan manajemen (asersi manajemen) dalam informasi keuangan, efektifitas pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang–undangan yang berlaku meliputi : a. Keberadaan dan Keterjadian Bahwa seluruh aset dan kewajiban yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2009 dan seluruh transaksi penerimaan, belanja dan pembiayaan anggaran yang disajikan dalam LRA TA 2009 benar-benar ada dan terjadi selama periode tersebut serta telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai. b. Kelengkapan Bahwa semua aset, kewajiban, dan ekuitas dana yang dimiliki telah dicatat dalam neraca dan seluruh transaksi penerimaan negara, belanja daerah dan pembiayaan yang terjadi selama Tahun 2009 telah dicatat dalam LRA. 31
    • c. Hak dan Kewajiban Bahwa seluruh aset yang tercatat dalam neraca benar-benar dimiliki atau hak dari pemerintah daerah dan utang yang tercatat merupakan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. d. Penilaian dan Alokasi Bahwa seluruh aset, utang, penerimaan dan belanja daerah, serta pembiayaan telah disajikan dengan jumlah dan nilai semestinya; diklasifikasikan sesuai dengan standar/ketentuan yang telah ditetapkan; dan merupakan alokasi biaya/anggaran TA 2009. e. Penyajian dan Pengungkapan Bahwa seluruh komponen laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan ketentuan dan telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.4. Standar Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 berpedoman pada Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).5. Metodologi Pemeriksaan Metodologi pemeriksaan atas LKPD Tahun 2009 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu sebagai berikut: a. Perencanaan Pemeriksaan 1) Pemahaman Entitas dan Sistem Pengendalian Intern Pemahaman atas entitas dan sistem pengendalian intern dapat diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan sebelumnya, laporan hasil pemeriksaan interim, catatan atas laporan keuangan yang diperiksa, pemantauan tindak lanjut, dan database yang telah dimiliki serta peraturan atau kebijakan tertulis/formal kepala daerah terkait. Pemahaman atas entitas tersebut meliputi pemahaman atas latar belakang/dasar hukum pendirian pemerintah daerah, kegiatan utama entitas termasuk sumber pendapatan daerah, lingkungan yang mempengaruhi, pejabat terkait sampai dengan dua (2) tingkat vertikal ke bawah di bawah kepala daerah, dan kejadian luar biasa yang berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksa perlu mengidentifikasi kelemahan- kelemahan signifikan atau area-area kritis yang memerlukan perhatian mendalam, sehingga membantu pemeriksa untuk (1) mengidentifikasi jenis potensi kesalahan, (2) mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko salah saji yang material, (3) mendesain pengujian sistem pengendalian intern, dan (4) mendesain prosedur pengujian substantif. Pemahaman pemeriksa atas entitas dan SPI dilaksanakan pada saat pemeriksaan interim atas LKPD. Penentuan Tingkat Materialitas Pertimbangan atas tingkat materialitas meliputi kegiatan: (1) Penetapan Tingkat Materialitas Perencanaan (Planning Materiality/PM) dan (2) Penetapan Kesalahan tertolerir (Tolerable Error/TE). PM merupakan tingkat materialitas pada keseluruhan laporan keuangan, sementara TE merupakan materialitas pada tingkat transaksi akun. 32
    • Untuk pemeriksaan LKPD Tahun 2009, PM ditetapkan sebesar 1% dari total realisasi belanja. Sedangkan TE ditetapkan sebesar 50% dari PM. 2) Penentuan Metode Uji Petik Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek antara lain: a) Tingkat risiko Jika hasil pengujian SPI disimpulkan pengendalian intern suatu akun lemah, maka sampel untuk pengujian substantif atas akun tersebut harus lebih besar. Jika akun- akun tertentu mempunyai risiko bawaan (inheren risk) yang lebih tinggi dari akun- akun lainnya, maka sampel untuk pengujian substantif untuk akun-akun tersebut harus lebih besar. b) Tingkat materialitas yang telah ditentukan. Jika tingkat materialitas kecil, maka sampel yang diambil harus lebih besar dan begitu juga sebaliknya. c) Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar. d) Cost and benefit, manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian tersebut.b. Pelaksanaan Pemeriksaan 1) Pengujian Analitis Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan (1) Analisa Data, (2) Analisa Rasio dan Trend, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis terinci ini diharapkan dapat membantu pemeriksa untuk menemukan hubungan logis penyajian akun pada LKPD dan menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta membantu menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo. 2) Pengujian Pengendalian Petunjuk pengujian pengendalian meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didesain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya. Pengujian tersebut dilakukan baik pada saat pemeriksaan interim, maupun pemeriksaan laporan keuangan. 33
    • 3) Pengujian Substantif atas transaksi dan saldo Pengujian substantif meliputi pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut dilakukan setelah pemeriksa memperoleh LKPD (unaudited) dan dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas LKPD, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, serta (5) penyajian dan pengungkapan. 4) Penyelesaian Penugasan Penyelesaian penugasan pemeriksaan keuangan merupakan kegiatan yang meliputi reviu kewajiban kontinjensi, reviu kontrak/komitmen jangka panjang, identifikasi kejadian setelah tanggal Neraca (subsequent event), penyusunan ikhtisar koreksi, penyusunan dan pembahasan konsep temuan pemeriksaan, penyampaian temuan pemeriksaan atas LKPD dan perolehan surat representasi. c. Pelaporan Setelah melakukan pengujian terinci di atas, pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan.6. Jangka Waktu Pemeriksaan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 dilakukan pada tanggal 12 April 2010 sampai dengan Tanggal 16 Mei 2010.7. Obyek Pemeriksaan Obyek Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2009 meliputi pengujian atas: a. Neraca per Tanggal 31 Desember 2009 b. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2009 c. Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2009 d. Catatan Atas Laporan Keuangan BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 34
    • LAPORAN II HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • DAFTAR ISI HalamanRESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN 1GAMBARAN UMUM SISTEM PENGENDALIAN INTERN................................ 4HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN................ 12Temuan Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern................................................ 12LAMPIRAN BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNBerdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan undangTanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Undang-UndangPemeriksa Keuangan, BPK RI telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten BengkuluTengah per 31 Desember 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatanatas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK RI melaksanakanpengujian atas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pengendalian Pemerintahintern merupakan tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.Tanggung jawab BPK RI terletak pada pengungkapan kelemahan pengendalian internberdasarkan pemeriksaan BPK RI. Namun, laporan hasil pemeriksaan atas pengendalian intern hasiltidak dimaksudkan untuk menyatakan pendapat atas keseluruhan efektivitas pengendalianintern.BPK RI menemukan kelemahan berkaitan dengan desain dan pelaksanaan pengendalian internyang merupakan kondisi yang dapat dilaporkan. Kondisi yang dilaporkan merupakan dilaporkan.kelemahan-kelemahan yang berdampak terhadap kemampuan entitas dalam mencatat, kelemahanmengolah, meringkas, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemendalam laporan keuangan.Pokok-pokok temuan kelemahan pengendalian intern adalah sebagai berikut :1. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur akuntansi keuangan daerah2. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah belum memadai3. Pembukaan dan pengoperasian 27 rekening operasional pada 14 SKPD belum ditetapkan oleh Kepala Daerah4. Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2009 terlambat di setor oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp47.561.568,335. Pengelolaan dan pengendalian aset tetap masih lemah sehingga mengganggu kewajaran penyajian saldo aset tetap di Neraca per 31 Desember 2009BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu
    • 6. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar pengakuan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah7. Penerbitan SPM pada beberapa SKPD tidak melalui mekanisme verifikasi atas bukti-bukti pengeluaran sebesar Rp2.116.242.820,00Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK RI menyarankan kepada Bupati BengkuluTengah agar:1. Membuat kebijakan, sistem, dan prosedur akuntansi keuangan daerah yang mengacu kepada Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Jika dipandang perlu meminta bantuan atau pendampingan dari BPKP atau aparat pengawas intern lainnya. Selain itu, secara berkala melakukan penerimaan/rekrutmen sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan akuntansi;2. Segera menetapkan pembukaan dan pengoperasian 27 rekening operasional pada 14 SKPD dan memberikan teguran kepada masing-masing Kepala SKPD terkait yang lalai tidak melaporkan pembukaan dan pengoperasian 27 rekening operasional serta tidak mengusulkan penetapannya;3. Memerintahkan kepada seluruh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah agar menyelenggarakan buku/kartu persediaan atau catatan lainnya untuk mengetahui mutasi dan saldo persediaan pada saat tertentu, serta melakukan prosedur stock opname dan membuat laporan persediaan pada tanggal pelaporan untuk disampaikan kepada DPPKAD sebagai bahan laporan penyajian persediaan pada neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;4. Melakukan inventarisasi/pendataan ulang seluruh aset tetap yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengetahui keberadaan dan kelengkapannya, termasuk mendata ulang aset tetap milik pemerintah pusat yang belum diserahterimakan dan menilai kembali beberapa aset tetap yang belum mempunyai nilai;5. Meminta dokumen-dokumen atau bukti-bukti kepemilikan semua aset tetap yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;6. Menetapkan secara resmi nilai aset tetap hasil inventarisasi ulang tersebut sebagai saldo awal atau neraca awal aset tetap per 31 Desember 2008 dan membuat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran hasil inventarisasi aset tetap tersebut;7. Memerintahkan Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah untuk menetapkan status penguasaan dan penggunaan aset tetap atau Barang Milik Daerah tersebut kepada masing-masing SKPD;8. Membuat kebijakan intern yang mengatur sistem dan prosedur pencatatan dan pelaporan mutasi aset tetap yang dimulai dari masing-masing SKPD, termasuk membentuk unit-unit akuntansi di masing-masing SKPD yang bertugas antara lain untuk mencatat dan melaporkan aset tetap;BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 2
    • 9. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar pengenaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah.Permasalahan dan saran perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.Selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, BPK RI telah menerbitkanLaporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 200 yang memuat 2009opini Wajar Dengan Pengecualian dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap silKetentuan Peraturan Perundang undangan. Laporan tersebut disajikan pada bagian lain yang Perundang-undangan.tidak terpisahkan dari laporan ini. Bengkulu, 16 Mei 2010 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Bengkulu Penanggung Jawab Pemeriksaan,BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 3
    • BAB I GAMBARAN UMUM ATAS PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAHA. Oganisasi Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Utara sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Organisasi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah meliputi 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang terdiri dari Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah, Inspektorat, 12 Dinas, 6 Badan, 5 Kantor, dan 6 Kecamatan. Struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah adalah sebagai berikut: BUPATI SEKRETARIS DAERAH KOORDINATOR KEPALA BAGIAN ADM KEUANGAN KEPALA SKPD PPKD/ BUD/ SKPKD SKPD BENDAHARA BENDAHARA PENERIMAAN & PENERIMAAN & PPTK SKPD PPK SKPD PENGELUARAN PENGELUARAN Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 16 Mei 2010, Bupati Bengkulu Tengah masih dijabat oleh Penjabat Bupati sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-880 tanggal 17 November 2008 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu. Penjabat Bupati tersebut juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Bengkulu. Bupati Bengkulu Tengah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD dan pengelolaan barang daerah, serta menetapkan para pejabat pengelola keuangan daerah, seperti kuasa pengguna anggaran/pengguna barang, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, pejabat pemungut penerimaan daerah, pejabat pengelola utang dan piutang daerah, dan lain-lain. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD dan pengelolaan barang daerah, termasuk penyusunan rancangan APBD dan perubahannya, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan penyusunan laporan keuangan pemerintahBPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 4
    • daerah. Sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah, Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Kepala Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah sebagai pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, termasuk menyusun rancangan APBD dan perubahannya, melaksanakan fungsi BUD, dan menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kepala Bagian Administrasi Keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Menyusun RKA dan DPA SKPD; 2. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 3. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 4. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak; 5. Menandatangani SPM; 6. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; 7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD ayang dipimpinnya; 8. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 9. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), yang bertugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan, serta menyiapkan dokumen anggaran. Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD), yang mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan olah PPTK; 2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan Bendahara Pengeluaran; 3. Menyiapkan SPM dan Menyiapkan laporan keuangan SKPD. Bupati Bengkulu Tengah atas usul Kepala SKPD masing-masing dan dikoordinir oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. Akan tetapi dalam rangka penegakan etika dan disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menetapkan kebijakan tersendiri mengenai kode etik, melainkan diatur dalam surat keputusan tentang penunjukan bendahara.BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 5
    • B. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang sistem akuntasi, yang meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah telah mengeluarkan Keputusan Bupati No. 171 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 Jo. Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.C. Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk menjalankan roda pemerintahan di Bupati Bengkulu Tengah dibantu oleh pimpinan dan staf pada SKPD. Dari jumlah SDM sebanyak 2.428 orang yang ada di lingkungan pemda Kabupaten Bengkulu Tengah, sebanyak 174 orang merupakan tenaga pengelola keuangan, yang meliputi: 1. Sebanyak 21 orang sebagai tenaga pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah dan 4 orang sebagai tenaga pengelola keuangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (termasuk pejabat struktural, fungsional, dan staf, serta tidak termasuk bendahara penerimaan, pengeluaran, dan barang); 2. Sebanyak 91 orang sebagai tenaga pengelola keuangan di lingkungan SKPD diluar Sekretariat dan DPPKAD, yaitu 30 orang sebagai Pengguna Anggaran/Barang, sebanyak 1 orang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, sebanyak 30 orang sebagai PPTK, dan sebanyak 30 orang sebagai PPK-SKPD; 3. Sebanyak 17 orang sebagai bendahara penerimaan, sebanyak 32 orang sebagai bendahara pengeluaran, sebanyak 9 orang sebagai bendahara pembantu. Dengan jumlah SDM tersebut masih ditemukan adanya perangkapan jabatan dalam pengelolaan keuangan, yaitu Bendahara Pengeluaran merangkap sebagai Bendahara Penerimaan pada 4 (empat) SKPD (Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Kantor Lingkungan Hidup, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja) . Sebagai komitmen terhadap peningkatan kompetensi SDM, khususnya sebagai tenaga pengelola keuangan dan akuntansi, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menetapkan kebijakan intern yang mengharuskan tenaga pengelola keuangan dan akuntansi untuk mengikuti kegiatan pelatihan/bimbingan teknis/workshop terkait. Dalam Tahun Anggaran 2009, dari 174 orang pegawai/pejabat pengelola keuangan dan petugas akuntansi, sebanyak 36 orang PPTK, 8 orang Bendahara Penerimaan dan 32 Bendahara Pengeluaran telah mengikuti pelatihan operator SIMDA yang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Bengkulu. Selain itu, dari jumlah SDM pengelola keuangan tersebut, hanya sebanyak 13 orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga baik dilihat dari kuantitas dan kualitas SDM pengelola keuangan masih belum memadai. Hal ini mengakibatkan masing- masing SKPD belum memiliki unit akuntansi yang bertugas untuk mencatat dan melaporkan setiap transaksi dan kejadian ekonomi lainnya sehingga masing-masing SKPD belum menyusun laporan keuangan.BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 6
    • D. Perencanaan Secara umum, perencanaan keuangan daerah dimulai dengan penetapan rencana pembangunan jangka menengah dengan bagan sebagai berikut : RPJMD RENSTRA SKPD RKPD RENJA SKPD KUA PPAS PEDOMAN PENYUSUNAN RKA - SKPD RKA - SKPD NOTA KEUANGAN & RANCANGAN APBD APBD & PENJABARAN APBD Pemerintah daerah belum menetapkan visi dan misinya yang harus dicapai sebagai landasan utama dalam penyusunan RPJMD dan renstra tersebut karena Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki Bupati yang definitif. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum membuat Nota kesepakatan mengenai Kebijakan Umum Anggaran APBD 2009 dikarenakan DPRD kabupaten Bengkulu Tengah belum terbentuk. Jadi KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2009 berdasarkan Nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan / . / / Gubernur Bengkulu selaku wakil dari DPRD yang belum terbentuk Nomor tanggal 9 Januari 2009, diketahui arah dan kebijakan umum APBD Tahun 2009, adalah sebagai berikut : 1. Arah dan Kebijakan Pendapatan Daerah Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah ditempuh kebijakan dengan mengoptimalkan Pendapatan Daerah secara rasional dan proporsional dengan arah : a. Koordinasi lintas sektoral instansi pemungut Pendapatan Asli Daerah (PAD); b. Monitoring pelaksanaan pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD); c. Evaluasi secara rutin dan berkesinambungan; d. Pengamanan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) / Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan program intensifikasi melalui kegiatan : 1) Monitoring realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Kecamatan dan DesaBPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 7
    • 2) Evaluasi untuk memecahkan permasalahan yang ada di lapangan melalui koordinasi secara berkala. e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Bila instansi terkait telah operasional. f. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimbingan teknis. Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut: a. Pengamanan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) / Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan program intensifikasi melalui kegiatan : 1) Monitoring realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke Kecamatan dan Desa 2) Evaluasi untuk memecahkan permasalahan yang ada di lapangan melalui koordinasi secara berkala. b. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat wajib pajak. Bila instansi terkait telah operasional. c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui bimbingan teknis. 2. Arah dan Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasikan pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD tahun 2009 supaya mengutamakan pada pencapaian hasil melalui Belanja Langsung (Program dan Kegiatan) daripada Belanja Tidak Langsung, sebagai berikut: a. Belanja Tidak Langsung diarahkan kepada Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Tidak Terduga. b. Belanja langsung 1) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil. 2) Terhadap kegiatan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaankegiatan pembangunan fisik dan diatur dengan peraturan Kepala Daerah. APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 ditetapkan berdasarkan SK Gubernur Nomor I.67.VIII Tahun 2009 tanggal 10 Maret 2009 sedangkan APBD Perubahan tahun 2009 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 30 Tahun 2009 tanggal 20 Nopember 2009.E. Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi 1. Prosedur penatausahaan Meskipun Pemkab Bengkulu Tengah telah mempunyai prosedur normatif mengenaiBPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 8
    • penatausahaan keuangan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 171 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, namun dalam kenyataanya belum dapat diimplementasikan. Prosedur pengelolaan yang senyatanya dilaksanakan adalah sebagai berikut: a. Prosedur penerimaan 1) Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi) kepada Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang Setelah melakukanverifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang sah. 2) Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS). Bendahara Penerimaan kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan. b. Prosedur Pengeluaran Dalam rangka manajemen kas, setelah penetapan anggaran kas, Kepala Bagian Administrasi Keuangan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD). Berdasarkan SPD tersebut, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada pengguna anggaran (PA). Pengajuan SPP dilampiri dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja. SPP tersebut terdiri dari SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU), SPP Tambahan Uang (SPP-TU), dan SPP Langsung (SPP-LS). Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran terdiri dari buku kas umum dan buku pajak. Pengguna anggaran mengesahkan dokumen SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Penelitian kelengkapan dokumen SPP belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD). Pertanggungjawaban belum sepenuhnya dinyatakan lengkap dan sah, namun PA menerbitkan SPM. SPM yang telah diterbitkan diajukan kepada Kepala Bagian Administrasi Keuangan (sebagai BUD) untuk penerbitan SP2D. BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PA agar tidak melampaui pagu melalui penerbitan SPD dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kelengkapan dokumen SPM-UP dan TU untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab PA. Dokumen yang digunakan BUD dalam menatausahakan SP2D mencakup register SP2D, dan buku kas penerimaan dan pengeluaran. 2. Prosedur pencatatan/akuntansi Mulai Tahun 2010, Prosedur pencatatan/akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menggunakan SIMDA yang dibuat oleh BPKP. Penggunaan SIMDA tersebut belum dilaksanakan oleh seluruh SKPD. Prosedur pencatatan/ akuntansi pada tahun 2009 masih dilakukan secara manual, yaitu sebagai berikut : a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPKDBPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 9
    • 1) Fungsi akuntansi di SKPKD (Bidang Akuntansi di DPPKAD) menerima Laporan Posisi Kas harian dari BUD. Laporan ini dilampiri diantaranya oleh Bukti setor dan nota kredit yang akan menjadi dokumen sumber untuk Pencatatan pendapatan. 2) Dari Laporan Posisi Kas Harian ini, Fungsi Akuntansi SKPKD dapat mengidentifikasi penerimaan kas yang berasal dari dana perimbangan. 1) Secara periodik, Fungsi Akuntansi di SKPKD memindahkan saldo-saldo yang ada di setiap buku besar. b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPKD Fungsi Akuntansi SKPKD menerima SP2D dari BUD. Berdasarkan SP2D terkait, Fungsi Akuntansi SKPKD kemudian mencatat transaksi ke Buku Besar. c. Prosedur Akuntansi Aset pada SKPKD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerapkan akuntansi atas Aset baik pada SKPD maupun pada SKPKD. Dalam rangka penyusunan Neraca, Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Sekretariat Daerah mencatat dan melaporkan mutasi aset tetap tahun berjalan berdasarkan realisasi belanja modal tahun berjalan ditambahkan dengan saldo aset tetap tahun sebelumnya yaitu asset yang diperoleh dari Penyerahan Personil Prasarana dan Dokumen dari Pemerintah Bengkulu Utara kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (P3D) dengan Berita Acara Nomor 135/1299/B.9/2008 pada tanggal 29 Nopember 2008. Pemerintah Bengkulu Tengah belum menginventarisasi seluruh aset hasil P3D dari Bengkulu Utara ke dinas-dinas terkait. Saldo Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp238.153.701.661,12. Saldo tersebut berasal dari nilai aset tetap yang diserahkan dari Kabupaten Bengkulu Utara (P3D) pada tanggal 29 Nopember 2008 sebesar Rp228.975.720.912,12 ditambah Belanja Modal tahun 2008 dan 2009 yang menambah aset tetap masing- masing sebesar Rp291.985.000,00 dan Rp8.885.995.749,00. d. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD 1) Bendahara Penerimaan menerima Penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah, kemudian Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang sah. Bendahara Penerimaan kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan (seperti dijelaskan dalam Sisdur Penatausahaan Penerimaan). 2) Setiap transaksi penerimaan dicatat ke Buku Besar SKPD sesuai dengan kode rekening pendapatan. e. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD 1) PPK-SKPD menerima SP2D dari Kuasa BUD melalui Pengguna Anggaran dan mencatatnya sebagai penerimaan dalam BKU. 2) Secara berkala, PPK SKPD menerima SPJ Pengeluaran dari BendaharaBPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 10
    • Pengeluaran dan PPTK masing-masing kegiatan, namun PPK SKPD belum sepenuhnya melakukan verifikasi atas kebenaran materil atas bukti-bukti belanja. 3) Berdasarkan bukti-bukti pengeluaran PPK SKPD melakukan pencatatan pengeluaran kedalam Buku Besar. f. Prosedur Akuntansi Aset pada SKPD 1) Bendahara barang mencatat aset berdasarkan Berita Acara serah Terima Barang, dan atau Berita Acara penyelesaian pekerjaan. Berdasarkan laporan dari bendahara barang PPK-SKPD membuat bukti memorial. 2) Bendahara barang pada seluruh SKPD pada Pemkab Bengkulu Tengah belum melakukan inventarisasi aset hasil P3D dari Bengkulu Utara sehingga atas penyerahan aset tersebut belum dicatat dan dilakukan cek fisik keberadaan atas aset tersebut. 3) Pencatatan Aset pada Kartu Inventaris barang belum sepenuhnya dilakukan pada tiap-tiap SKPD. 4) Penambahan nilai aset dicatat berdasarkan harga pembelian aset tanpa mengkapitalisasi seluruh belanja terkait pengadaan aset tersebut. Sehingga nilai aset SKPD pada Tahun Anggaran 2009 berdasarkan nilai Belanja Modal SKPD tahun berjalan.F. Pelaporan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyampaikan laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah secara keseluruhan. Sedangkan entitas akuntansi adalah Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, dan Kantor. Tidak semua entitas akuntansi tersebut menyusun laporan keuangan karena yang menyusun laporan keuangan secara keseluruhan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bengkulu Tengah sedangkan satuan kerja yang lain hanya menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran saja kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).G. Pengawasan Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Bengkulu Tengah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah akan tetapi belum secara reguler setiap tahun dan pada setiap akhir tahun belum dilakukan penutupan kas pada Bendahara SKPD karena inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah baru akan melakukan review LKPD tahun Pertama (2009) pada bulan Februari atau Maret 2010. Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah dan rekomendasi disampaikan kepada Bupati tetapi belum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 11
    • BAB II TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS PENGENDALIAN INTERNA. Tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah baru diperiksa pada Tahun Anggaran 2009 karena merupakan pemekaran dari wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara sehingga belum terdapat temuan-temuan pemeriksaan sebelumnya.B. Temuan pemeriksaan atas pengendalian intern1. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur akuntansi keuangan daerah Tahun Anggaran 2009 merupakan tahun pertama bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sejak ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru sesuai Undang-undang nomor 24 Tahun 2008. APBD Tahun Anggaran 2009 ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 05 Tahun 2009 Tanggal 14 Maret 2009, karena sampai dengan Tahun Anggaran 2009 Pemkab Bengkulu Tengah belum memiliki DPRD. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemkab Bengkulu Tengah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Untuk dapat menyusun laporan keuangan tersebut, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap pemerintah daerah diharuskan mempunyai peraturan Kepala Daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan. Kebijakan akuntansi tersebut sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta laporan keuangan. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga mengharuskan setiap Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Sistem tersebut meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Berdasarkan pemeriksaan, sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki peraturan kepala daerah yang mengatur mengenai kebijakan, sistem dan prosedur akuntansi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang merupakan bentuk dari pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan APBD. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum mempunyai standar dan pedoman yang jelas sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut terlihat dari pencatatan dan pelaporan beberapa akun dalam laporan keuangan belum dapat ditelusuri dan disajikan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Kondisi tersebut disebabkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah masih dalam tahap pembentukan dan masih dalam masa transisi pemerintahan dimana para pejabat terkait belum mempunyai pemahaman yang memadai akan pentingnya Kebijakan Akuntansi serta Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah serta belum mempunyai sumberdaya manusia yang cukup memadai untuk menyusun kebijakan dan sistem akuntansi tersebut. BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 12
    • Terhadap permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah terbentuk dengan undang-undang nomor 24 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan kata lain pada tahun 2009 pemerintahan baru beberapa bulan berjalan, dengan segala keterbatasan baik sarana dan prasarana termasuk SDM yang terbatas, PPKD saat itu masih dijabat Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, mengingat Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah harus mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah belum terbentuk sehingga belum dapat menyelesaikan/membuat Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005, dengan peralihan PPKD ke DPPKAD pada Bulan Agustus 2009 telah diterbitkan Pedoman Tata kelola Keuangan yang ditetapkan dengan SK Bupati Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2009 sebagai pedoman dalam melaksanakan Sistem Prosedur Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah, namun setelah terbentuk DPRD akan dibuat Perda tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi. BPK RI merekomendasikan Bupati Bengkulu Tengah untuk segera membuat kebijakan, sistem, dan prosedur akuntansi keuangan daerah yang mengacu kepada Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Jika dipandang perlu meminta bantuan atau pendampingan dari BPKP atau aparat pengawas intern lainnya.2. Jumlah dan kualitas sumber daya manusia dalam pencatatan dan pelaporan keuangan daerah belum memadai Jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) per 31 Desember 2009 berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah adalah sebanyak 2.428 orang yang tersebar di 32 satuan kerja. Dari jumlah PNS tersebut, sebanyak 174 orang merupakan tenaga pengelola keuangan, yang meliputi: a. Sebanyak 21 orang sebagai tenaga pengelola keuangan di lingkungan Sekretariat Daerah dan 4 orang sebagai tenaga pengelola keuangan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (termasuk pejabat struktural, fungsional, dan staf, serta tidak termasuk bendahara penerimaan, pengeluaran, dan barang); b. Sebanyak 91 orang sebagai tenaga pengelola keuangan di lingkungan SKPD diluar Sekretariat dan DPPKAD, yaitu 30 orang sebagai Pengguna Anggaran/Barang, sebanyak 1 orang sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, sebanyak 30 orang sebagai PPTK, dan sebanyak 30 orang sebagai PPK-SKPD; c. Sebanyak 17 orang sebagai bendahara penerimaan, sebanyak 32 orang sebagai bendahara pengeluaran, sebanyak 9 orang sebagai bendahara pembantu.. Berdasarkan latar belakang (background) pendidikan diketahui bahwa dari jumlah pegawai yang bertugas sebagai tenaga pengelola keuangan sebanyak 174 orang dengan rincian: No. Latar Belakang pendidikan Jumlah Pegawai 1 Magister (S2) 33 2 Sarjana (S1) 104 3 D4 dan Sarjana Muda (D3) 13 4 SMU 24 Total 174 BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 13
    • Dari jumlah SDM tersebut, diketahui bahwa hanya 13 orang merupakan lulusan sarjana akuntansi. Jumlah tersebut masih sangat kurang bila dibandingkan dengan jumlah SKPD yang ada. Meskipun demikian, dalam Tahun Anggaran 2009, dari 174 orang pegawai/pejabat pengelola keuangan dan petugas akuntansi, sebanyak 36 orang PPTK, 8 orang Bendahara Penerimaan serta 32 Bendahara Pengeluaran telah mengikuti pelatihan operator SIMDA yang diselenggarakan atas kerjasama dengan BPKP Perwakilan Bengkulu. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 Jo. Permendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 10 yang menyatakan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Dengan ketentuan tersebut masing-masing SKPD harus mempunyai SDM sebagai tenaga akuntansi untuk mencatat dan melaporkan keuangan. Keadaan tersebut mengakibatkan : a. Masing-masing SKPD belum bisa membentuk unit-unit akuntansi dengan kualifikasi tenaga yang memadai dan berlatar belakang pendidikan sarjana akuntansi untuk menyusun laporan keuangan; b. Masing-masing SKPD belum dapat menyusun laporan keuangan dengan kualitas yang memadai dan sesuai Standar Akuntansi pemerintahan; c. Terjadi perangkapan jabatan pengelola keuangan daerah, yaitu Bendahara Pengeluaran yang juga merangkap sebagai Bendahara Penerimaan pada 4 (empat) SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Kantor Lingkungan Hidup, dan Kantor Satuan Polisi pamong Praja Kondisi tersebut disebabkan Pemkab Bengkulu Tengah masih dalam tahap transisi dan belum mempunyai kebijakan terkait penerimaan pegawai dengan latar belakang pendidikan akuntansi. Terhadap permasalahan tersebut Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menyatakan bahwa memang tenaga yang ada pada Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan tenaga limpahan dari Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Kabupaten Induk kepada Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah pemekaran. Dengan demikian pada Tahun Anggaran 2009 kita memanfaatkan semaksimal mungkin tenaga yang ada untuk mengelola keuangan. Pada penerimaan tenaga CPNS formasi 2009 sudah direkrut tenaga dengan kualifikasi pendidikan akuntansi dan mulai Maret 2010 sudah bertugas tersebar di seluruh SKPD. BPK RI menyarankan kepada Bupati Bengkulu Tengah agar secara berkala melakukan penerimaan/rekrutmen sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan akuntansi.3. Pembukaan dan pengoperasian 27 rekening operasional pada 14 SKPD belum ditetapkan oleh Kepala Daerah Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan yang menjadi hak daerah dan untuk membayar seluruh pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah pada bank yang ditetapkan. Untuk mendukung kelancaran operasional penerimaan dan pengeluaran uang daerah, setiap SKPD dapat membuka atau memiliki nomor rekening penerimaan dan/atau rekening pengeluaran yang ditetapkan dengan surat keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan PT. Bank Bengkulu diketahui bahwa Pemerintah BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 14
    • Bengkulu Tengah memiliki 46 rekening bank sebagai tempat penyimpanan kas milik daerah, yang meliputi satu Rekening Kas Umum Daerah dan 45 rekening operasional pada 32 SKPD. Bupati Bengkulu Tengah sudah menetapkan PT. Bank Bengkulu Cabang Pembantu Karang Tinggi Sebagai Tempat Penyimpanan Uang Kas Umum Daerah sesuai Surat Keputusan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 824/42/SK-KBT Tahun 2008. Selain itu, Bupati Bengkulu Tengah sudah menetapkan pembukaan dan pengoperasian 18 rekening operasional pada 18 SKPD sesuai SK Bupati No.198 Tahun 2009. Dengan demikian, Bupati Bengkulu Tengah belum menetapkan pembukaan dan pengoperasian 27 rekening operasional pada 14 SKPD dalam suatu surat keputusan (rincian dimuat dalam Lampiran 1). Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 19 ayat (7) yang menyatakan bahwa ketentuan tentang pembukaan dan pengoperasian rekening penerimaan dan rekening pengeluaran diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pembukaan dan penggunaan rekening tanpa sepengetahuan Bupati dan/atau tidak berdasarkan Surat Keputusan Bupati melemahkan pengendalian kas, yaitu Bupati dan/atau BUD kurang dapat mengontrol jumlah dan keberadaan rekening yang ada serta peruntukkannya serta berpotensi terjadinya penyalahgunaan dana. Kondisi tersebut disebabkan oleh para pejabat pengelola keuangan di masing-masing SKPD dan BUD kurang mempunyai pemahaman yang memadai akan pentingnya penetapan secara resmi rekening kas milik daerah oleh Kepala Daerah sebagai bagian dari pengendalian intern untuk mencegah penyalahgunaan keuangan daerah. Terhadap permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyatakan bahwa pada awal Tahun Anggaran 2009 dari Januari s.d Agustus, penatausahaan keuangan masih dilaksanakan di bagian keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah sehingga pengaturan pembukaan rekening tidak dapat dikontrol dengan baik, hal ini disebabkan kekurangan sarana dan prasarana SDM yang tersedia saat itu, namun demikian setelah dilakukan peralihan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan di DPPKAD telah dilakukan inventarisasi seluruh rekening masing-masing SKPD. BPK RI menyarankan kepada Bupati Bengkulu Tengah agar segera menetapkan pembukaan dan dan pengoperasian 27 rekening operasional pada 14 SKPD dan memberikan teguran kepada masing-masing Kepala SKPD terkait yang lalai tidak melaporkan pembukaan dan pengoperasian 27 rekening operasional serta tidak mengusulkan penetapannya.4. Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2009 terlambat di setor oleh Bendahara Pengeluaran sebesar Rp47.561.568,33 Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun 2009 diketahui terdapat Kas di Bendahara Pengaluaran sebesar Rp136.876.688,33. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp47.561.568,33 disetor setelah tanggal 10 Januari 2010, dengan rincian sebagai berikut: Keterlambatan Uraian Tanggal (hari) Jumlah Bag Keuangan 11/01/2010 1 500,00 Bag Keuangan 11/01/2010 1 159.000,00 Bag Umum 21/04/2010 11 5.276.000,00 Bag Tata Pemerintahan 09/03/2010 58 2.200,00 BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 15
    • Bag Tata Pemerintahan 12/01/2010 2 60.000,00 Inspektorat 19/02/2010 40 4.987.500,00 Inspektorat 09/03/2010 58 139.500,00 DPPKAD 27/01/2010 17 22.300.000,00 Kc Pematang Tiga 18/02/2010 39 56.000,00 Kc Pematang Tiga 09/02/2010 30 1.000,00 Kc Pematang Tiga 09/02/2010 30 6.160,00 Kc Pematang Tiga 15/02/2010 36 104.000,00 Kc Pondok Kelapa 19/02/2010 40 1.050,00 Kc Pagar Jati 15/02/2010 36 4.294.583,33 BKD 11/02/2010 32 1.378.300,00 Dinkes 17/02/2010 38 6.000,00 Dinkes 21/01/2010 11 42.175,00 Dinkes 18/01/2010 39 400.000,00 Dinkes 11/01/2010 1 2.025.000,00 Dinkes 11/01/2010 1 3.536.000,00 Dinsos 18/02/2010 39 844.100,00 Disdukcapil 16/02/2010 37 1.500,00 Dishub 19/02/2010 40 50.000,00 Dinas Peternakan 14/01/2010 4 1.825.000,00 Dinas Pariwisata 12/02/2010 33 66.000,00 Total 47.561.568,33Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 JoPermendagri 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 220 Ayat(1) yang menyatakan bahwa Bendahara pengeluaran secara administratif wajibmempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah uangpersediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulanberikutnya; dan ayat (10) yang menyatakan Bendahara pengeluaran pada SKPD wajibmempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKDselaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.Kondisi tersebut mengakibatkan tertundanya pengembalian sisa UP sebesar Rp47.561.568,33yang dapat mengganggu likuiditas keuangan Pemda dan membuka peluang terjadinyapenyimpangan dan/atau penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.Kondisi tersebut disebabkan oleh:a. Bendahara Pengeluaran masing-masing SKPD lalai tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam mempertanggungjawabkan sisa UP.b. Pengguna Anggaran belum melakukan pemeriksaan kas secara berkala atas Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. selama TA. 2009, Pengguna Anggaran belum pernah melakukan pemeriksaan kas (cash opname) terhadap UP yang dikelola masing- masing bendahara pengeluaran.Terhadap permasalahan tersebut, Para Pengguna Anggaran terkait diatas menyatakan bahwamengakui atas kesalahan tersebut dan kedepan tidak akan mengulanginya lagi.BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 16
    • BPK RI menyarankan Bupati Bengkulu Tengah agar: a. Menegur secara tertulis kepada Bendahara Pengeluaran pada masing-masing SKPD terkait atas kelalaiannya dalam mempertanggungjawabkan dan/atau menyetorkan kembali sisa UP ke Kas Daerah. b. Memerintahkan Kepala SKPD sebagai sebagai Pengguna Anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap Bendahara Pengeluaran, diantaranya melakukan pemeriksaan kas (cash opname) terhadap UP yang dikelola masing-masing bendahara pengeluaran.5. Sebagian besar SKPD tidak menyelenggarakan administrasi dan opname fisik persediaan, sehingga penyajian saldo persediaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp500.045.940,68 belum sepenuhnya akurat Sesuai SAP No. 04 tentang Akuntansi Persediaan disebutkan bahwa persediaan merupakan aset yang berwujud barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah; bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi; barang dalam proses produksi dan barang yang disimpan yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Nilai Persediaan yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember adalah sebesar Rp500.045.940,68 yang terdiri dari: Nilai Persediaan (Rp) No Nama Dinas ATK Benda Pos Barang Cetakan Obat 1 Bappeda 50.000 20.000 - 2 Dinas Perhubungan 354.500 - - 3 Inspektorat 92.500 87.000 480.000 4 Dinas Kependudukan & Capil - - 256.317.020 5 Kelurahan Taba Penanjung 87.800 48.000 6 Badan Ketahanan Pangan 100.000 - 60.000 7 Dinas Kesehatan 236.792.341,00 8 RSUD 5.256.779,68 Jumlah 984.800 107.000 256.905.020 242.049.120,68 Jumlah Total 500.045.940,68 Berdasarkan hasil pengujian atas pengelolaan persediaan diketahui beberapa kondisi sebagai berikut: a. Dari 7 SKPD yang menjadi sampel uji, semuanya tidak menyelenggarakan buku/kartu persediaan atau catatan lainnya untuk mengetahui mutasi dan saldo persediaan pada saat tertentu. b. Seluruh SKPD tidak melakukan prosedur stock opname atau pemeriksaan fisik pada tanggal pelaporan untuk disampaikan kepada DPPKAD sebagai bahan laporan penyajian persediaan pada Neraca Pemkab Bengkulu Tengah per 31 Desember 2009. c. Tidak adanya kebijakan untuk mengenakan sanksi yang tegas atas ketidaktertiban SKPD dalam penyampaian laporan persediaan BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 17
    • d. Penggunaan ATK pada SKPD dilakukan tanpa adanya pencatatan dan otorisasi, sehingga persediaan ATK yang digunakan tidak terkontrol karena tidak ada pencatatan arus keluarnya persediaan ATK tersebut.Hasil pemeriksaan lebih lanjut terhadap 3 SKPD yang memiliki nilai persediaan cukupsignifikan yaitu RSUD Bengkulu Tengah, Dinas Kesehatan, serta Dinas Kependudukan danCapil, diperoleh data sebagai berikut :a. Berdasarkan stok opname pada tanggal 12 April 2010, jumlah persediaan obat pada RSUD Bengkulu Tengah adalah sebesar Rp16.278.272,00. Dengan memperhitungkan mutasi periode 1 Januari sampai 12 April 2010 diketahui nilai persediaan obat per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp5.256.779,68. Menurut keterangan dari pengelola gudang obat RSUD Bengkulu Tengah, diketahui bahwa persediaan obat tersebut berasal dari hibah Dinas Kesehatan Provinsi, karena RSUD Bengkulu Tengah selama Tahun Anggaran 2009 belum mempunyai anggaran.b. Terdapat persediaan obat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp236.792.341,00 Kabupaten Bengkulu Tengah yang berasal dari bantuan Pemerintah Propinsi Bengkulu sebanyak 148 jenis obat yang tidak dilaporkan ke DPPKAD sebagai nilai persediaan per 31 Desember 2009 yang disebabkan tidak tertibnya administrasi.c. Pemkab Bengkulu Tengah melaporkan nilai Persediaan berupa barang cetakan dalam Neraca per 31Desember 2009 sebesar Rp59.340.000,00 dan diantaranya sebesar Rp58.800.000,00 merupakan barang cetakan pada Dinas Kependudukan dan Capil. Berdasarkan hasil stock opname barang cetakan pada Dinas Kependudukan dan Capil per 15 April 2010 diketahui nilai Persediaan barang cetakan yang belum dilaporkan sebesar Rp197.517.020,00. Berdasarkan catatan pembukuan nilai tersebut berasal dari hasil pengadaan dan hibah TA 2009 sebesar Rp269.510.000,00 dikurangi mutasi barang cetakan sampai dengan 15 April 2010 sebesar Rp13.192.980,00. Catatan pembukuan tidak menjelaskan secara rinci waktu terjadinya mutasi sehingga tidak bisa diketahui secara pasti nilai Persediaan barang cetakan pada Dinas Kependudukan dan Capil per 31 Desember 2009. Namun demikian, berdasarkan penjelasan dari Bendahara Barang, seluruh mutasi barang cetakan tersebut terjadi pada tahun 2009, sehingga nilai Persediaan barang cetakan per 31 Desember 2009 pada Dinas Kependudukan dan Capil minimal sebesar Rp197.517.020,00.d. Pemkab Bengkulu Tengah mengalokasikan anggaran untuk belanja barang habis pakai berupa alat tulis kantor (ATK) pada TA 2009 sebesar Rp773.673.476,00 dan telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp673.636.100,00 atau 87,07%. Dari Realisasi anggaran tersebut, diantaranya sebesar Rp471.242.625,00 adalah untuk pegadaan ATK pada 9 (sembilan) SKPD, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan. Pemkab Bengkulu Tengah tidak menyelenggarakan administrasi persediaan atas ATK tersebut dan tidak melakukan stock opname per tanggal pelaporan.Sehubungan dengan kesalahan pencatatan tersebut, BPK RI telah melakukan koreksi nilaipersediaan per 31 Desember 2009 sebesar Rp439.566.140,68 dengan rincian :BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 18
    • No Nama SKPD Nilai Koreksi Keterangan 1 RSUD Rp5.256.779,68 Persediaan Obat 2 Dinas Kesehatan Rp236.792.341,00 Persediaan Obat 3 Dinas Kependudukan dan Capil Rp197.517.020,00 Persediaan banrang cetak Rp439.566.140,68 Dengan demikian nilai persediaan yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2009 menjadi sebesar Rp500.045.940,68 (Rp439.566.140,68 + Rp60.479.800,00). BPK-RI tidak dapat menerapkan prosedur alternatif lain untuk mengetahui secara pasti nilai sisa persediaan dari ATK tersebut per 31 Desember 2009 dikarenakan tidak adanya catatan pembukuan, baik mutasi barang atau hasil stock opname per tanggal pelaporan. Namun demikian, BPK RI mempunyai keyakinan yang memadai bahwa nilai persediaan ATK tersebut tidak cukup material yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian nilai persediaan per 31 Desember 2009. Kelemahan pengendalian intern dalam pengelolaan persediaan tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tidak dapat memantau atau menelusuri tingkat keakuratan penyajian saldo persediaan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2009. Kondisi tersebut disebabkan oleh sumberdaya manusia pengelola persediaan, dari mulai Kepala SKPD sampai dengan Bendahara Barang belum cukup memperoleh pemahaman yang memadai atas pengelolaan persediaan, termasuk pencatatan dan pelaporannya. Terhadap permasalahan tersebut, Para Pengguna Anggaran terkait menyatakan bahwa belum mempunyai catatan mutasi atas saldo barang persediaan serta tidak pernah melakukan prosedur stock opname. BPK RI menyarankan kepada Bupati Bengkulu Tengah agar : a. Memerintahkan kepada seluruh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah agar menyelenggarakan buku/kartu persediaan atau catatan lainnya untuk mengetahui mutasi dan saldo persediaan pada saat tertentu. b. Memerintahkan kepada seluruh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah agar melakukan prosedur stock opname atau pemeriksaan fisik serta membuat laporan persediaan pada tanggal pelaporan untuk disampaikan kepada DPPKAD sebagai bahan laporan penyajian persediaan pada neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.6. Pengelolaan dan pengendalian aset tetap masih lemah sehingga mengganggu kewajaran penyajian saldo aset tetap di Neraca per 31 Desember 2009 Saldo Aset Tetap yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp238.436.303.536,12 Secara kronologis, penetapan saldo Aset Tetap tersebut adalah sebagai berikut : a. Sesuai Berita Acara Serah Terima nomor 135/1299/B.9/2008 tanggal 29 Nopember 2008, Pemkab Bengkulu Utara (sebagai kabupaten induk) menyerahkan aset tetap kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp228.975.720.912,12. Nilai aset tetap yang diserahkan tersebut telah melalui inventarisasi dan penilaian kembali oleh Pemkab Bengkulu Utara yang bekerja sama dengan konsultan appraisal. Nilai aset tetap tersebut kemudian ditambah perolehan Aset Tetap Tahun 2008 sebesar Rp291.985.000,00 sehingga BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 19
    • nilai aset Pemkab Bengkulu tengah per 31 Desember 2008 sebesar Rp229.267.705.912,12.b. Saldo aset tetap per 31 Desember 2008 tersebut kemudian ditambah dengan perolehan aset tetap TA 2009 sebesar Rp9.168.597.624,00. Dengan demikian, jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp238.436.303.536,12, dengan rincian sebagai berikut: Neraca Awal 31 Des. Penambahan Tahun Saldo per 31 Des. 2009 Jenis Aset Tetap 2008 (Rp) 2009 (Rp) (Rp) Tanah 4.475.833.000,00 0,00 4.475.833.000,00 Peralatan & Mesin 7.742.784.112,12 3.957.907.624,00 11.700.691.736,12 Gedung dan Bangunan 51.261.435.550,00 419.272.000,00 51.680.707.550,00 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 164.126.992.500,00 98.295.000,00 164.225.287.500,00 Aset Tetap Lainnya 1.660.660.750,00 273.683.000,00 1.934.343.750,00 KDP - 4.419.440.000,00 4.419.440.000,00 Total 229.267.705.912,12 9.168.597.624,00 238.436.303.536,12Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan/atau pengendalian atas aset tetap tersebut diketahui hal-hal sebagai berikut :a. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum melakukan inventarisasi atau pendataan ulang untuk mengetahui keberadaan dan kelengkapan aset tetap yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan belum menetapkan secara resmi nilai aset tetap tersebut sebagai saldo awal atau neraca awal aset tetap per 31 Desember 2008;b. Sekretaris Daerah sebagai pengelola barang milik daerah belum menetapkan status penguasaan dan penggunaan aset tetap atau barang milik daerah tersebut kepada masing- masing SKPD di lingkungan Pemkab Bengkulu Tengah. Sehingga, secara legal/formal masing-masing SKPD belum menguasai dan memperoleh mandat untuk mernggunakan aset tetap tersebut, meskipun dalam kenyataannya sudah dikuasai dan digunakan oleh masing- masing SKPD;c. Pemkab Bengkulu Tengah belum memiliki atau menerima sebagian besar dokumen- dokumen atau bukti-bukti kepemilikan dari aset tetap yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;d. Aset tetap berupa gedung dan bangunan yang sebelumnya digunakan oleh beberapa dinas di lingkungan Pemkab Bengkulu Utara, yaitu Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan Badan Ketahanan Pangan belum memiliki nilai dan belum dilakukan penilaian ulang. Berdasarkan penjelasan Pemkab Bengkulu Utara, hal tersebut terjadi karena gedung dan bangunan tersebut kemungkinan besar masih dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah. Selain itu, Pemerintah Bengkulu Utara belum menyerahkan aset tetap berupa tanah badan jalan kepada Pemerintah Bengkulu Tengah.e. Hasil pemeriksaan secara uji petik diketahui terdapat beberapa aset tetap pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan berupa hewan ternak dan peralatan dan mesin seperti generator dan pompa air tidak ditemukan keberadaannya. Selain itu, masih ditemukan adanya perbedaan-perbedaan jumlah aset tetap sesuai P3D dengan fisik senyatanya seperti termuat dalam Lampiran 2.f. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur pencatatan serta pelaporan aset tetap, baik pada masing-masing SKPD maupun pada DPPKAD.BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 20
    • Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 5 ayat (3) menyatakan bahwa Sekretaris Daerahselaku Pengelola Barang Milik Daerah mempunyai tugas diantaranya :a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;b. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh gubernur/bupati/walikota atau DPRD;c. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.Sedangkan Kepala Dinas selaku pengguna barang milik daerah mempunyai tugas diantaranya :a. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;b. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam Penguasaannya;c. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;d. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola barang.Selain itu, sesuai Buletin Teknis 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat, BabIII, dinyatakan bahwa sistem pencatatan yang digunakan selama ini tidak memungkinkan suatuentitas menghasilkan neraca, sehingga perlu dilakukan pendekatan untuk menentukan nilai yangakan disajikan dalam neraca. Pendekatan yang dimaksud adalah dengan melakukan identifikasiatas pos-pos neraca dengan cara inventarisasi fisik, catatan, laporan, atau dokumen sumberlainnya.Keadaan tersebut mengakibatkan :a. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum mengetahui secara pasti keberadaan, kelengkapan, dan keabsahan aset tetap yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan hukum dikemudian hari terkait dengan transfer kepemilikan aset tetap tersebut;b. Belum adanya kejelasan dalam status penguasaan dan penggunaan aset tetap oleh masing- masing SKPD berpotensi menimbulkan permasalahan-permasalahan keamanan dan pemeliharaan aset tetap serta timbulnya konflik diantara SKPD;c. Nilai aset tetap yang disajikan dalam Neraca Pemkab Bengkulu Tengah per 31 Desember 2009 sebesar Rp238.153.301.661,12 belum dapat diyakini kewajarannya.BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 21
    • Kondisi tersebut terjadi karena: a. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah masih dalam tahap transisi dan pembentukan sehingga pada tahun-tahun awal setelah pemekaran daerah masih memfokuskan pada penataan organisasi; b. Pemkab Bengkulu Tengah masih kekurangan SDM yang berkualitas dan para pejabat terkait dengan pengelolaaan aset tetap belum memiliki pemahaman yang memadai atas pengelolaan, pengendalian aset tetap, termasuk pencatatan dan pelaporannya; c. Kurang adanya bantuan pembinaan atau bimbingan mengenai pengelolaan aset tetap dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagai daerah induk. Terhadap permasalahan tersebut Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyatakan bahwa pencatatan asset di Kabupaten Bengkulu Tengah per 31 Desember 2008 masih berpedoman dan berdasarkan Penyerahan Personil dan Peralatan (P3D) dari Kabupaten Bengkulu Utara, mengingat pada Tahun 2008/2009 Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah baru berdiri, sehingga memfokuskan ke tugas pokok dan fungsi yang telah diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2008 yaitu membuat struktur organisasi, mengisi personil organisasi, melaksanakan pemilu, dan memfasilitasi pembentukan DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dan pemilihan Bupati Definitif. Untuk tertib administrasi asset pada Tahun 2010 telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pendataan penghitungan asset yang bekerja sama dengan Pihak III. BPK RI menyarankan kepada Bupati Bengkulu Tengah agar : a. Melakukan inventarisasi/pendataan ulang seluruh aset tetap yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengetahui keberadaan dan kelengkapannya, termasuk mendata ulang aset tetap milik pemerintah pusat yang belum diserahterimakan dan menilai kembali beberapa aset tetap yang belum mempunyai nilai; b. Meminta dokumen-dokumen atau bukti-bukti kepemilikan semua aset tetap yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah; c. Menetapkan secara resmi nilai aset tetap hasil inventarisasi ulang tersebut sebagai saldo awal atau neraca awal aset tetap per 31 Desember 2008 dan membuat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran hasil inventarisasi aset tetap tersebut; d. Memerintahkan Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah untuk menetapkan status penguasaan dan penggunaan aset tetap atau Barang Milik Daerah tersebut kepada masing-masing SKPD. e. Membuat kebijakan intern yang mengatur sistem dan prosedur pencatatan dan pelaporan mutasi aset tetap yang dimulai dari masing-masing SKPD, termasuk membentuk unit-unit akuntansi di masing-masing SKPD yang bertugas antara lain untuk mencatat dan melaporkan aset tetap.7. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar pengakuan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah terbagi menjadi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain- lain pendapatan daerah yang sah. Komponen pendapatan asli daerah diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 22
    • badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakanberdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayaipenyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalahpungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.Dalam Tahun Anggaran 2009, Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah mengalokasikan anggaranpendapatan pajak dan retribusi daerah masing-masing sebesar Rp910.139.637,00 danRp846.845.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 masing-masing sebesarRp344.285.453,90 (37,83%) dan Rp673.342.326,00 (79,51%). Dari 11 Satuan Kerja PerangkatDaerah (SKPD) yang mengelola pendapatan, hanya 2 (dua) Dinas, yaitu Dinas PengelolaanPendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Dinas Pertambangan dan ESDM, yangmenerbitkan SKP-D dan SKR-D dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hasil pemeriksaanmenunjukkan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerbitkan SKP-D atasbeberapa pajak daerah yang sudah menjadi hak daerah dan diantaranya belum dibayar olehwajib pajak sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp196.725.675,00Pemkab Bengkulu Tengah belum menerbitkan SKP-D/SKR-D atas 4 jenis pajak dan 30 jenisretribusi daerah sebagai dasar pengenaan atau pengakuan pajak/retribusi yang terhutang denganrincian terlihat dalam Lampiran 3.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahanatas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 27 (1)yang menyatakan pajak dan retribusi daerah dipungut dengan menggunakan Surat KetetapanPajak/Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.Dengan demikian, hal tersebut mengakibatkan penetapan dan pengakuan pendapatan dari pajakdan retribusi daerah tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan berpotensi menimbulkankonflik dikemudian hari dengan wajib pajak. Selain itu, Pemkab Bengkulu tengah tidak dapatmelakukan pemantauan dan pencatatan piutang dari pajak dan retribusi yang terhutangKondisi tersebut terjadi karena masing-masing Kepala SKPD terkait lalai dalam menerbitkanSKP-D/SKR-D atas pendapatan daerah yang dikelolanya, tetapi hanya menggunakan PeraturanDaerah Bengkulu Utara mengenai tarif pajak daerah maupun tarif retribusi daerah sebagai dasarpemungutan pajak maupun retribusi daerah.Terhadap permasalahan tersebut, Pejabat Pengelola Keuangan akan menerbitkan SuratKeputusan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah serta menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar pemungutanpendapatan pajak dan retribusi daerah.BPK RI menyarankan Bupati Bengkulu Tengah agar :a. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar pengenaan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah.b. Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk memantau pajak dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan akhir tahun anggaran dan mencatat sebagai piutang dalam laporan keuangan.BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 23
    • 8. Penerbitan SPM pada beberapa SKPD tidak melalui mekanisme verifikasi atas bukti- bukti pengeluaran sebesar Rp2.116.242.820,00 Dalam APBD Tahun 2009, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengalokasikan Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp114.201.376.101,00 dan telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp107.097.771.979,22 atau 93%. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas bukti-bukti pertanggungjawaban belanja daerah pada beberapa SKPD diketahui bahwa: a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada beberapa SKPD tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran material bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan sebelum diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh Pengguna Anggaran, terutama untuk bukti-bukti pertanggungjawaban Uang Persediaan. b. Pengguna Anggaran mengesahkan dan menerbitkan Surat Perintah Membayar meskipun bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan yang dilampirkan tidak diverifikasi oleh PPK SKPD. c. Dari jumlah realisasi belanja daerah sebesar Rp6.602.882.179,00 yang menjadi sampel uji, diantaranya realisasi belanja daerah sebesar Rp2.116.242.820,00 (32,05%) dicairkan tanpa melalui verifikasi kebenaran material oleh PPK pada 6 (enam) SKPD yang terinci sebagai berikut : No Satuan Kerja Jumlah (Rp) 1 DPPKAD 1.705.794.150,00 2 BPMPKB 5.711.000,00 3 Lingkungan Hidup 38.582.870,00 4 Kantor Pol PP 141.732.000,00 5 Inspektorat 124.079.800,00 6 Pekerjaan Umum 100.343.000,00 Jumlah 2.116.242.820,00 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. a. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. b. Pasal 132 ayat (2) yang menyatakan bahwa bukti sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. c. Pasal 222 ayat (7) yang menyatakan bendahara pengeluaran melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban pengeluaran Keadaan tersebut mengakibatkan realisasi belanja daerah sebesar Rp2.116.242.820,00 belum diyakini keabsahannya dan berpotensi terjadinya penyalahgunaan penggunaan keuangan daerah Hal tersebut disebabkan oleh: a. PPK SKPD lalai tidak memverifikasi kebenaran material setiap bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 24
    • b. Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Anggaran lalai dalam menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) sebelum bukti-bukti pertanggungjawaban keuangan diverifikasi oleh PPK SKPD.Terhadap permasalahan tersebut, Para Pengguna Anggaran terkait diatas menyatakan bahwaPPK SKPD selaku bawahannya kurang memahami tugas dan fungsinya dan kedepan tidak akanmengulangi lagi serta akan melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yangberlaku.BPK RI menyarankan kepada Bupati Bengkulu Tengah agar memberikan teguran kepadaKepala SKPD dan PPK SKPD terkait atas kelalaiannya dalam pengelolaan keuangan yangberesiko terhadap penyalahgunaan keuangan.BPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu 25
    • Lampiran 1Nama dan Nomor Rekening RKUD beserta SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah No. Nama Rekening Nomor Rekening 1 Kas Daerah 01.01.00001-8 2 Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah 407 01.02.00017.1 3 DPPKAD 407 01.02.00025.9 4 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 407 01.02.00030.2 5 Dinas Sosial 407 01.02.00031-4 6 Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga 407 01.02.00035-2 Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha 7 Mikro Kecil dan Menengah 407 01.02.0011.8 8 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan 407 01.02.00016.8 9 Dinas Perhubungan 407 01.02.00019.4 10 Badan Ketahanan Pangan 407 01.02.00036-4 11 BAPPEDA 407 01.02.000.33.8 12 Kantor Arsip Daerah 407 01.02.00013.2 13 Kantor Kesbang, Politik dan Linmas I 407 01.02.00003.9 14 Kantor Lingkungan Hidup 407 01.02.000.12-1 15 Kantor Perpustakaan Daerah 407 01.02.00028-5 16 Kantor Camat Talang Empat 407 01.02.0029.7 17 Kantor Camat Pondok Kelapa 407 01.02.00037-6 18 Kalurahan Taba Penanjung 407 01.02.00038-8 Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu Tengah (Bagian Tata 19 Pemerintahan) 407 01.02.00026-0 20 Bagian Keuangan 407 01.02.00015-6 21 Bagian Kesejahteraan Sosial 407 01.02.00020-9 22 Bagian Perekonomian dan Pembangunan 407 01.02.00024-7 23 Bagian Umum dan Hubungan Kemasyarakatan 407 01.02.00022-3 24 Bagian Kepegawaian 407 01.02.00027-3 25 Bagian Hukum dan Organisasi 407 01.02.00034-1 26 Bagian Pemerintahan 407 01.02.00045-5 27 Dinas Kesehatan 407 01.02.00032-6 28 Dinas Pekerjaan Umum I (Chiratul) 407 01.02.00005-3 29 Dinas Pekerjaan Umum II (Siti Nursiah) 407 01.02.00042.9 30 Dinas Pekerjaan Umum III (BNPB) 407 01.02.00046-7 31 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 407 01.02.00047-9 32 Dinas Pertambangan dan ESDM 407 01.02.00039-1 Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan 33 Transmigrasi 407 01.02.00021-0 34 Dinas Pariwisata, Komunikasi dan Informatika 407 01.02.00014-4 35 Badan Kepegawaian Daerah 407 01.02.00023-5 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan 36 Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa 407 01.02.00018-2 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • Lampiran 1Nama dan Nomor Rekening RKUD beserta SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah No. Nama Rekening Nomor Rekening 37 Inspektorat 407 01.02.00041-7 38 Kantor Polisi Pamong Praja 407 01.02.00004-0 39 Kecamatan Taba Penanjung 407 01.02.00001-5 40 Kecamatan Karang Tinggi 407 01.02.00002-7 41 Kecamatan Pematang Tiga 407 01.02.00008-9 42 Kecamatan Pagar Jati 407 01.02.00043-0 43 Pos Kepala Daerah 407 01.02.00010-6 44 Sekretariat Daerah Kab. Bengkulu Tengah 407 01.02.00006-5 45 PPKD 407 01.02.00009-0 46 Kantor Kesbang, Politik dan Linmas II 407 01.02.00044-3 47 KPU 407 01.02.00007-7 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • Lampiran 2 No Nama Aset Jenis Aset Lokasi Dinas Jumlah P3D Hasil cek fisik Nilai P3D 1 Hewan Ternak Sapi Aset lainnya - Dinas Koperasi dan UKM 200 Tidak ada - 2 Hewan Ternak Sapi Aset lainnya Kec.Talang Empat Dinas Pertanian dan Peternakan 804 Tidak ada 457.388.250 3 Hewan Ternak Sapi Aset lainnya Kec. Karang Tinggi Dinas Pertanian dan Peternakan 601 Tidak ada - 4 Hewan Ternak Sapi Aset lainnya Taba Penanjung Dinas Pertanian dan Peternakan 430 Tidak ada - 5 Hewan Ternak Sapi Aset lainnya Pondok Kelapa Dinas Pertanian dan Peternakan 1.657 Tidak ada - 6 Hewan Ternak Sapi Aset lainnya Talang Tiga Dinas Pertanian dan Peternakan 182 Tidak ada - 7 Hewan Ternak Kerbau Aset lainnya Kec.Talang Empat Dinas Pertanian dan Peternakan 658 Tidak ada - 8 Hewan Ternak Kerbau Aset lainnya Kec. Karang Tinggi Dinas Pertanian dan Peternakan 2.134 Tidak ada - 9 Hewan Ternak Kerbau Aset lainnya Taba Penanjung Dinas Pertanian dan Peternakan 569 Tidak ada - 10 Hewan Ternak Kerbau Aset lainnya Pondok Kelapa Dinas Pertanian dan Peternakan 1.256 Tidak ada - 11 Hewan Ternak Kerbau Aset lainnya Talang Tiga Dinas Pertanian dan Peternakan 563 Tidak ada - 12 Hewan Ternak Kambing Aset lainnya Kec.Talang Empat Dinas Pertanian dan Peternakan 897 Tidak ada - 13 Hewan Ternak Kambing Aset lainnya Kec. Karang Tinggi Dinas Pertanian dan Peternakan 3.565 Tidak ada - 14 Hewan Ternak Kambing Aset lainnya Taba Penanjung Dinas Pertanian dan Peternakan 1.996 Tidak ada - 15 Hewan Ternak Kambing Aset lainnya Pondok Kelapa Dinas Pertanian dan Peternakan 3.150 Tidak ada - 16 Hewan Ternak Kambing Aset lainnya Talang Tiga Dinas Pertanian dan Peternakan 1.054 Tidak ada - 17 Hewan Ternak Unggas Buras Aset lainnya Kec.Talang Empat Dinas Pertanian dan Peternakan 36.789 Tidak ada - 18 Hewan Ternak Unggas Buras Aset lainnya Kec. Karang Tinggi Dinas Pertanian dan Peternakan 42.356 Tidak ada - 19 Hewan Ternak Unggas Buras Aset lainnya Taba Penanjung Dinas Pertanian dan Peternakan 32.171 Tidak ada - 20 Hewan Ternak Unggas Buras Aset lainnya Pondok Kelapa Dinas Pertanian dan Peternakan 40.124 Tidak ada - 21 Hewan Ternak Unggas Buras Aset lainnya Talang Tiga Dinas Pertanian dan Peternakan 26.123 Tidak ada - 22 Hewan Ternak Unggas Pedaging Aset lainnya Kec.Talang Empat Dinas Pertanian dan Peternakan 180.000 Tidak ada - 23 Hewan Ternak Unggas Pedaging Aset lainnya Kec. Karang Tinggi Dinas Pertanian dan Peternakan 150.500 Tidak ada - 24 Hewan Ternak Unggas Pedaging Aset lainnya Taba Penanjung Dinas Pertanian dan Peternakan 50.600 Tidak ada - 25 Hewan Ternak Unggas Pedaging Aset lainnya Pondok Kelapa Dinas Pertanian dan Peternakan 204.800 Tidak ada - 26 Hewan Ternak Itik Aset lainnya Kec.Talang Empat Dinas Pertanian dan Peternakan 334 Tidak ada - 27 Hewan Ternak Itik Aset lainnya Kec. Karang Tinggi Dinas Pertanian dan Peternakan 937 Tidak ada - 28 Hewan Ternak Itik Aset lainnya Taba Penanjung Dinas Pertanian dan Peternakan 4.300 Tidak ada - 29 Hewan Ternak Itik Aset lainnya Pondok Kelapa Dinas Pertanian dan Peternakan 4.710 Tidak ada - 30 Hewan Ternak Itik Aset lainnya Talang Tiga Dinas Pertanian dan Peternakan 345 Tidak ada - 31 Tanah Gedung Kandang Sapi Tanah Padang betuah Dinas Pertanian dan Peternakan 432 m2 625 m2 - 32 Tanah Gudang Mesin Tanah Padang betuah Dinas Pertanian dan Peternakan 105 m2 181 m2 - 33 Tanah Gudang Alat Tanah Padang betuah Dinas Pertanian dan Peternakan 48 m2 80 m2 - 34 Tanah Rumah petugas Tanah Padang betuah Dinas Pertanian dan Peternakan 24 m2 35 m2 - 35 Tanah rumah petugas 2 Tanah Padang betuah Dinas Pertanian dan Peternakan 20 m2 30 m2 - 36 Tanah kandang japit Tanah Padang betuah Dinas Pertanian dan Peternakan 4 m2 7,5 m2 37 Tanah rumah petugas 3 Tanah Padang betuah Dinas Pertanian dan Peternakan 54 m2 70 m2 38 Tanah rumah petugas 4 Tanah Padang betuah Dinas Pertanian dan Peternakan 56 m2 75 m2 39 Tanah gedung pimpinan Tanah Padang betuah Dinas Pertanian dan Peternakan 48 m2 50 m2BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • Lampiran 2 No Nama Aset Jenis Aset Lokasi Dinas Jumlah P3D Hasil cek fisik Nilai P3D 40 Tanah gedung kantor Tanah Padang betuah Dinas Pertanian dan Peternakan 40 m2 54 m2 41 Tanah gudang obat Tanah Padang betuah Dinas Pertanian dan Peternakan 42 m2 44 m2 42 Alat-alat Laboratorium-Mikroskop Bangunan Laboratorium Pondok Kelapa Dinas Pendidikan Nasional 25 41 100.100.000 43 Bangunan SMAN-1 Talang empat Bangunan-Utama Talang empat Dinas Pendidikan Nasional 1 1 - 44 Bangunan Kelas Talang empat Dinas Pendidikan Nasional 5 5 - 45 Bangunan Perpustakaan Talang empat Dinas Pendidikan Nasional 1 1 - 46 Bangunan Laboratorium Talang empat Dinas Pendidikan Nasional 1 1 - 47 Alat-alat Laboratorium-Mikroskop Peralatan Talang empat Dinas Pendidikan Nasional 25 35 100.100.000 48 Bangunan SMPN-1 karang Tinggi Bangunan-Utama karang Tinggi Dinas Pendidikan Nasional 1 1 - 49 Bangunan Kelas karang Tinggi Dinas Pendidikan Nasional 6 6 - 50 Mushola karang Tinggi Dinas Pendidikan Nasional 1 1 - 51 Bangunan Laboratorium karang Tinggi Dinas Pendidikan Nasional - 1 - 52 Alat-alat Laboratorium-Mikroskop Peralatan karang Tinggi Dinas Pendidikan Nasional 2 12 9.240.000 53 IPBA Aset lainnya Kec. Pondok Kelapa Dinas Pendidikan Nasional 1 - 15.255.000 54 Ilmu pengetahuan dan teknologi Aset lainnya Kec. Pondok Kelapa Dinas Pendidikan Nasional - Tidak ada 25.353.000 55 Ilmu pengetahuan umum Aset lainnya Kec. Pondok Kelapa Dinas Pendidikan Nasional - Tidak ada 46.925.250 56 IPBA Aset lainnya Pagar Jati Dinas Pendidikan Nasional 1 - 15.255.000 57 Ilmu pengetahuan dan teknologi Aset lainnya Pagar Jati Dinas Pendidikan Nasional - Tidak ada 25.353.000 58 Ilmu pengetahuan umum Aset lainnya Pagar Jati Dinas Pendidikan Nasional - Tidak ada 46.925.250 59 IPBA Aset lainnya karang Tinggi Dinas Pendidikan Nasional 1 - 15.255.000 60 Ilmu pengetahuan dan teknologi Aset lainnya karang Tinggi Dinas Pendidikan Nasional - Tidak ada 25.353.000 61 Ilmu pengetahuan umum Aset lainnya karang Tinggi Dinas Pendidikan Nasional - Tidak ada 46.925.250BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • Lampiran 3No Jenis Pendapatan Satker yang mengelola SKPD SKRD Hasil Pajak Daerah1 Pajak Hotel DPPKAD ada2 Pajak Restoran DPPKAD ada3 Pajak Hiburan DPPKAD ada4 Pajak Reklame DPPKAD tidak ada5 Pajak Pengambilan Bahan Galian DPPKAD ada Golongan C6 Pajak Sarang Burung Walet DPPKAD tidak ada7 Pajak Parkir Dinas Perhubungan tidak ada8 Pajak Lingkungan Kantor Lingkungan Hidup tidak ada Hasil Retribusi Daerah1 Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan tidak ada2 Retribusi Izin Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan tidak ada3 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak ada Akte Catatan Sipil Tenaga Kerja, dan Transmigrasi4 Retribusi Izin Ketenagakerjaan/Bidang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tidak ada Perizinan Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja, dan Transmigrasi5 Retribusi Izin Tanda Daftar Perusahaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi tidak ada dan UKM6 Retribusi Izin Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi tidak ada dan UKM7 Retribusi Izin Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi tidak ada dan UKM8 Retribusi Pelayanan Pasar Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi tidak ada dan UKM9 Retribusi Izin Tanda Daftar Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi tidak ada dan UKM10 Retribusi Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan tidak ada Bermotor11 Retribusi Izin Usaha Angkutan Dinas Perhubungan tidak ada12 Retribusi Angkutan Khusus Dinas Perhubungan tidak ada13 Retribusi Pemungutan Uang Leges DPPKAD tidak ada14 Retribusi Tempat Pelelangan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan tidak ada15 Retribusi Tempat Pendaratan Kapal Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan tidak ada16 Retribusi Izin Usaha Perikanan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan tidak ada17 Retribusi Terminal Dinas Perhubungan tidak ada18 Retribusi Izin Trayek Dinas Perhubungan tidak ada19 Retribusi Pengolahan Limbah Cair Kantor Lingkungan Hidup tidak ada20 Retribusi Izin Pemanfaatan Air Bawah Dinas Pertambangan dan ESDM ada dan Air Permukaan21 Retribusi Izin Pertambangan Daerah Dinas Pertambangan dan ESDM ada22 Retribusi Izin Tata Niaga Minyak dan Dinas Pertambangan dan ESDM ada Gas23 Retribusi Izin Pertambangan Galian C Dinas Pertambangan dan ESDM ada24 Biaya Perizinan Kuasa Pertambangan Dinas Pertambangan dan ESDM ada25 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum tidak ada26 Retribusi Drum Aspal Dinas Pekerjaan Umum tidak ada27 Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Sekretariat Daerah tidak ada28 Retribusi Izin Tempat Usaha Sekretariat Daerah tidak ada29 Retribusi Izin Usaha Konstruksi Sekretariat Daerah tidak adaBPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu
    • Lampiran 330 Retribusi SIOPB Sekretariat Daerah tidak ada31 Retribusi Izin Usaha Perkebunan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan tidak ada32 Retribusi Pemanfaatan Hasil Hutan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan tidak ada Kayu dan Bukan Kayu33 Retribusi Izin Usaha Pembibitan Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan tidak ada34 Retribusi Inseminasi Buatan Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan tidak ada35 Retribusi Izin Pengeluaran Ternak Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan tidak adaBPK RI Perwakilan Propinsi Bengkulu
    • LAPORAN III LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • DAFTAR ISI HALAMANRESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAPKETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ................................. 1HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN........................................................... 3Temuan Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 3BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERUNDANGBerdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung undangJawab Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Undang-UndangKeuangan, BPK RI telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah per 31Desember 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuanganuntuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) mengharuskan BPK RI melaksanakan pengujian ataskepatuhan Pemerintah Kabupa Kabupaten Bengkulu Tengah terhadap ketentuan peraturan perundang- perundangundangan. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan merupakan tanggung jawab perundang-undanganmanajemen Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Tanggung jawab BPK RI terletak pada .pengungkapan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang perundang-undangan berdasarkanpemeriksaan BPK RI. Namun, laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan tidak dimaksudkan untukmenyatakan pendapat atas keseluruhan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.BPK RI menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang perundang-undangan padaPemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai pokokberikut:1. Pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana Jamkesmas dan Kapitasi PT ASKES (Persero) pada kesmas Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp640.986.368,00 di luar mekanisme APBD2. Bantuan Dana Keuangan Provinsi Bengkulu TA 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 belum diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah3. Pemberian honor kegiatan penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah tahun anggaran 2009 di an Badan Kepegawaian Daerah melebihi standar biaya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp16.474.992,004. Terjadi kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung Kantor Kepala Daerah sebesar pekerjaan Rp19.632.853,88Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan Bupati Bengkulu Tengah agar: 1BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • 1. Membuat kebijakan pencatatan dan pelaporan dana Jamkesmas dengan mengakomodasikan embuat ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan pengelolaan dana Jamkesmas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: hal a. Meskipun secara fisik pengelolaan dana Jamkesmas berada di puskesmas tetapi penerimaan dan penggunaan dana tersebut harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. realisasi b. Dalam merencanakan anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk pelayanan kesehatan, setiap Tahun Anggaran Pemkab Bengkulu Tengah merencanakan juga anggaran penerimaan dan pengeluaran dana Jamkesmas dalam APBD dengan besaran berdasarkan prediksi dan/atau realisasi penerimaan dana Jamkesmas tahun tahun-tahun sebelumnya. c. Secara berkala setelah terjadi penerimaan dan penggunaan dan Jamkesmas, puskesmas menyampaikan pertanggungjawaban keuangannya untuk selanjutnya dibuatkan SP2D nihil yang dapat dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pelaporan dana Jamkesmas dalam realisasi APBD.2. Melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi Bengkulu tentang kekurangan bantuan dana lakukan keuangan tersebut agar direalisasikan selama tahun 2010 serta bantuan dana keuangan tahun 2010 tah yang menjadi hak Pemda Bengkulu Tengah Tengah.3. Memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atas honorarium sebesar Rp16.474.992,00 ke Kas Daerah.4. Meminta Kuasa Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kekurangan volume sebesar kekur Rp19.632.853,88 yang menimbulkan kelebihan pembayaran kepada rekanan. Pertanggungjawaban tersebut berupa pengembalian kelebihan pembayaran ke Kas Daerah. Hasil penyetoran ke Kas Daerah diberitahukan ke BPK RI dengan melampirkan bukti bukti-buktinya.Permasalahan dan saran perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.Selain Laporan Hasil Pemeriksaan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan, BPK RI telah perundang undangan,menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 yangmemuat opini Wajar Dengan Pengecualian dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalianintern. Laporan tersebut disajikan pada bagian lain yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Bengkulu, 16 Mei 2010 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RIKSA REPUBLIK INDONESIA Penanggung Jawab Pemeriksaan, 2BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANA. Tindak lanjut temuan pemeriksaan kepatuhan tahun-tahun sebelumnya. Temuan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tahun-tahun sebelumnya belum ada di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dikarenakan Kabupaten Bengkulu Tengah baru terbentuk pada akhir tahun 2008.B. Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.1. Pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana Jamkesmas dan Kapitasi PT ASKES (Persero) pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas sebesar Rp640.986.368,00 di luar mekanisme APBD Dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran (TA) 2009 telah dianggarkan pendapatan retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp37.300.000,00,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp500.000,00 atau 1,34 %. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.256/Menkes/ SK/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Penerima Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2009 di Puskesmas dan Jaringannya Untuk Tiap Kabupaten/Kota dan SK Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah No. 772 Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penetapan Alokasi Dana Program Jamkesmas Per Puskesmas dan Jaringannya Di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009 ditetapkan bahwa kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan PT Askes dilakukan melalui puskesmas-puskesmas dalam bentuk pemberian dana kapitasi dari PT Askes kepada Puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah dan pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmas. Hasil pemeriksaan atas dokumen yang terkait dengan pengelolaan Jamkesmas pada puskesmas- puskesmas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah menunjukkan penerimaan klaim Jamkesmas selama TA 2009 pada 20 puskesmas sebesar Rp610.734.600,00 dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Belanja TA.2009 Sisa Dana TA. Penerimaan TA. Saldo 31/12 - No Puskesmas Org 2008 2009 Yandas Persalinan 2009 Miskin 1 Karang Tinggi 2.907 16.418.968,00 31.395.600,00 10.706.000,00 8.750.000,00 28.358.568,00 2 Kembang Seri 1.992 45.417.600,00 36.435.200,00 3.150.000,00 5.832.400,00 3 Bentiring 2.011 19.526.400,00 21.718.800,00 29.073.715,00 5.250.000,00 6.921.485,00 4. Pekik Nyaring 8.765 94.662.000,00 58.284.000,00 22.050.000,00 14.328.000,00 5 Taba Penanjung - 35.383.200,00 26.908.200,00 8.450.000,00 25.000,00 6 Pagar Jati 2.114 22.831.200,00 15.481.200,00 7.350.000,00 - 7 Pematang Tiga 2.683 28.976.400,00 7.469.000,00 7.000.000,00 14.507.400,00 8 Ujung Karang 1.534 16.567.200,00 4.667.000,00 2.450.000,00 9.450.200,00 9 Taba Lagan 1.589 17.161.200,00 13.098.700,00 2.800.000,00 1.262.500,00 10 Tanjung Dalam 1.220 13.176.000,00 4.328.800,00 1.750.000,00 7.097.200,00 11 Sidodadi 3.660 39.528.000,00 25.803.000,00 8.050.000,00 5.675.000,00 12 Sri Kuncoro 2.028 21.902.400,00 8.530.400,00 3.150.000,00 10.222.000,00 13 Taba Teret 3.332 35.985.600,00 6.405.600,00 9.800.000,00 19.780.000,00 3 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • 14 Sukarami 2.826 30.520.800,00 15.260.700,00 9.800.000,00 5.460.100,00 15 Jambu 1.192 12.873.600,00 4.489.000,00 4.200.000,00 4.184.600,00 16 Lubuk Unen 2.218 23.954.400,00 3.322.400,00 5.250.000,00 15.382.000,00 17 Arga Indah II 3.021 32.626.800,00 10.231.000,00 7.000.000,00 15.395.800,00 18 Rena Kandis 1.903 20.552.400,00 11.852.400,00 8.400.000,00 300.000,00 19 Sekayun 2.710 29.268.000,00 10.774.000,00 3.850.000,00 14.644.000,00 20 Aturan Mumpo 1.701 18.370.800,00 12.420.800,00 5.950.000,00 - 49.406 35.945.368,00 315.541.115,00 134.450.000,00 178.826.253,00 592.872.000,00 449.991.115,00Selain penerimaan Jamkesmas, puskesmas-puskesmas dan Dinas Kesehatan juga menerima danakapitasi dari PT Askes. Penerimaan dana kapitasi di 7 puskesmas dan Dinas Kesehatan sebesarRp12.169.000,00 ditransfer langsung ke puskesmas-puskesmas dengan nomor rekening atas namaperseorangan yang menjabat sebagai kepala puskesmas dan belum dicatat sebagai pendapatan.Dengan demikian total penerimaan dana dari Jamkesmas dan dana kapitasi dari PT Askes olehpuskesmas dan Dinas Kesehatan selama tahun 2009 adalah sebesar Rp605.041.000,00(Rp12.169.000,00 + Rp592.872.000,00). Penerimaan klaim tersebut tidak melalui Kas Daerahmelainkan ditransfer langsung ke rekening masing-masing puskesmas dan Dinas Kesehatan serta tidakdicatat sebagai pendapatan daerah. Penerimaan klaim dari dana Jamkesmas dan PT Askes tersebutdigunakan langsung oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas-puskesmas untuk Pelayanan Dasar(Yandas), Persalinan, Operasional dan Manajemen seluruhnya sebesar Rp462.160.115,00(Rp315.541.115,00 + Rp134.450.000,00 + Rp12.169.000,00). Sisa saldo per 31 Desember 2009dengan ditambah sisa dana Tahun 2008 sebesar Rp178.826.253,00 (Rp142.880.885,00 +Rp35.945.368,00) berada di puskesmas-puskesmas dan Dinas Kesehatan.Kondisi tersebut tidak sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah, Pasal 17, yang menetapkan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalambentuk uang, barang dan/atau jasa dianggarkan dalam APBD. Selain itu, Pasal 59 PeraturanPemerintah tersebut menetapkan bahwa penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidakdapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran. Semua penerimaan daerah tersebut apabila berbentukuang harus segera disetor ke kas umum daerah dan apabila berbentuk barang menjadi milik/aset daerahdicatat sebagai inventaris daerah.Keadaan tersebut mengakibatkan:a. Penerimaan daerah disajikan lebih rendah sebesar Rp640.986.368,00 dan belanja daerah disajikan lebih rendah sebesar Rp462.160.115,00 dalam LRA per 31 Desember 2009.a. Pengelolaan dana-dana diluar mekanisme APBD tidak akuntabel dan berisiko tinggi terhadap penyimpangan dan/atau penyalahgunaan.Keadaan tersebut terjadi karena adanya pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor316/Menkes/SK/V/2009 tentang pedoman pelaksanaan Program Jamkesmas Tahun 2009, yang padaintinya menetapkan bahwa penyaluran dana jamkesmas langsung ke rekening puskesmas tanpa melaluiDinas Kesehatan atautidak melalui Kas Daerah.Terhadap permasalahan tersebut Kepala Dinas Kesehatan menyatakan bahwa pelaksanaan Program 4BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • Jamkesmas di Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2009, mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/Menkes/SK/V/2009 tentang pedoman pelaksanaan Program Jamkesmas Tahun 2009. Sumber pendanaan program Jamkesmas ini berasal dari setjen Binkesmas Depkes RI melalui APBN Tahun Anggaran 2009 berupa Bantuan Sosial (Bansos) yang penyalurannya langsung ke rekening puskesmas tanpa melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 256/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang penerima Dana Program Jamkesmas Tahun Anggaran 2009. BPK RI menyarankan kepada Bupati Bengkulu Tengah agar membuat kebijakan pencatatan dan pelaporan dana Jamkesmas dengan mengakomodasikan ketentuan pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan pengelolaan dana Jamkesmas dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Meskipun secara fisik pengelolaan dana Jamkesmas berada di puskesmas tetapi penerimaan dan penggunaan dana tersebut harus dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. b. Dalam merencanakan anggaran penerimaan dan pengeluaran untuk pelayanan kesehatan, setiap Tahun Anggaran Pemkab Bengkulu Tengah merencanakan juga anggaran penerimaan dan pengeluaran dana Jamkesmas dalam APBD dengan besaran berdasarkan prediksi dan/atau realisasi penerimaan dana Jamkesmas tahun-tahun sebelumnya. c. Secara berkala setelah terjadi penerimaan dan penggunaan dan Jamkesmas, puskesmas menyampaikan pertanggungjawaban keuangannya untuk selanjutnya dibuatkan SP2D nihil yang dapat dijadikan sebagai dokumen sumber pencatatan dan pelaporan dana Jamkesmas dalam realisasi APBD.2. Bantuan Dana Keuangan Provinsi Bengkulu TA 2009 sebesar Rp2.000.000.000,00 belum diterima Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Tahun Anggaran 2009, Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah menganggarkan penerimaan hibah dari Provinsi Bengkulu sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp3.000.000.000,00. Pengalokasian anggaran penerimaan tersebut didasarkan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu pasal 16 ayat (2) dan (5) yang menetapkan : a. Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan bantuan dana untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah pertama kali sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); b. Apabila Provinsi Bengkulu tidak memenuhi kesanggupannya memberikan bantuan dana sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud, Pemerintah mengurangi penerimaan dana alokasi umum Provinsi Bengkulu untuk diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam TA 2009, Pemerintah Provinsi Bengkulu baru mencairkan dan menyerahkan dana bantuan tersebut sebesar Rp 3.000.000.000,00 dengan rincian : 5 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • Jumlah Dana Pencairan Dana Bantuan Bantuan/Hibah No Pemda Selisih Keterangan sesuai UU No.24 Tanggal Jumlah tahun 2008 Provinsi 1 5.000.000.000 11-Jun-09 1.500.000.000 Tidak ada Bengkulu 2.000.000.000 mekanisme 03-Agust-09 1.500.000.000 jumlah pemberian 2 Bengkulu Utara 5.000.000.000 29-Jul-09 2.500.000.000 bantuan dana - per termin 30-Des-09 2.500.000.000 Berdasarkan tabel di atas, keseluruhan bantuan dana keuangan yang diberikan oleh Pemda Provinsi Bengkulu kepada Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun ke-1 (satu) sebesar Rp3.000.000.000,00 dari yang seharusnya Rp5.000.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp2.000.000.000,00. Hal ini terjadi karena Pemda Kabupaten Bengkulu Tengah tidak melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi Bengkulu mengenai bantuan dana tersebut. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bengkulu Tengah agar: a. Melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi Bengkulu tentang kekurangan bantuan dana keuangan tersebut agar direalisasikan selama tahun 2010 serta bantuan dana keuangan tahun 2010 yang menjadi hak Pemda Bengkulu Tengah; b. Membuat laporan berkala mengenai bantuan dana keuangan tersebut kepada Gubernur Bengkulu serta Pemerintah Pusat sehingga dapat diketahui realisasi serta kekurangan bantuan dana jika belum terealisasi seluruhnya.3. Pemberian honor kegiatan penerimaan calon pegawai negeri sipil daerah tahun anggaran 2009 di Badan Kepegawaian Daerah melebihi standar biaya Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp16.474.992,00 Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pegawai negeri sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, maka pada tahun 2009 dilakukan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) yang dianggarkan pada Badan Kepegawaian Daerah Bengkulu Tengah dengan pagu anggaran sebesar Rp500.000.000,00 dan telah direalisasikan sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp466.155.050,00 atau 93,23%. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) diketahui bahwa dari realisasi belanja sebesar Rp466.155.050,00, diantaranya digunakan untuk pembayaran honorarium PNS sebesar Rp90.313.550,00. Berdasarkan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah nomor 7 tahun 2009 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2009 dinyatakan bahwa honorarium tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan atas dasar surat keputusan pengguna anggaran adalah 1) Ketua/wakil ketua Rp250.000,00 perbulan; 2) Sekretaris Rp200.000,00 perbulan; dan 3)Anggota Rp150.000,00 perbulan. Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti pembayaran honor dibandingkan dengan ketentuan tersebut 6 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • diketahui terdapat realisasi pembayaran honorarium kegiatan penerimaan CPNSD yang melebihiketentuan dan terdapat pembayaran honor kepada penerima yang melebihi dari 1(satu) kali untukkegiatan yang sama sebesar Rp16.474.992,00, dengan rincian sebagai berikut : Jumlah Jml honor No Kode rekening Kegiatan Honor seharusnya Selisih Keterangan a b c = a-b Melebihi standar Tim pengadaan biaya untuk tim yang barang dan jasa ditetapkan SK 1 1 20 13 5 2 1 1 2 kegiatan tes CPNSD 1.150.000 900.000 250.000 Pengguna Anggaran Melebihi standar Tim Pemeriksa biaya untuk tim yang barang dan jasa ditetapkan SK 2 1 20 13 5 2 1 1 2 kegiatan tes CPNSD 1.150.000 900.000 250.000 Pengguna Anggaran Honor sub tim Melebihi standar penyusunan materi biaya untuk tim yang ujian tes CPNSD - ditetapkan SK 3 1 20 13 5 2 2 1 7 Oktober 6.250.000 4.650.000 1.600.000 Pengguna Anggaran Honor sub tim Melebihi standar penyusunan materi biaya untuk tim yang ujian tes CPNSD - ditetapkan SK 4 1 20 13 5 2 2 1 7 Nopember 6.250.000 4.650.000 1.600.000 Pengguna Anggaran Honor sub tim Melebihi standar penyusunan materi biaya untuk tim yang ujian tes CPNSD - ditetapkan SK 5 1 20 13 5 2 2 1 7 Desember 6.250.000 4.650.000 1.600.000 Pengguna Anggaran Honor sub tim Jumlah honor Pelaksana ujian seharusnya tidak ada pengadaan CPNSD karena masih dalam 6 1 20 13 5 2 2 1 7 TA 2009 5.550.000 - 5.550.000 kegiatan yang sama, Jumlah honor Honor sub tim seharusnya tidak ada selekssi administrasi karena masih dalam 7 1 20 13 5 2 2 1 7 tes CPNSD TA 2009 5.624.992 - 5.624.992 kegiatan yang sama, Jumlah 16.474.992Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas honorarium sebesar Rp16.474.992,00.Hal tersebut disebabkan oleh:a. Kepala BKD selaku Pengguna Anggaran lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran.b. PPK SKPD dan Bendahara Pengeluaran lalai dalam melaksanakan tugasnya tidak mempedomani ketentuan standar biaya yang telah ditetapkan.Atas hal tersebut Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah menyatakanterdapatnya honor yang melebihi standar biaya pemda Kabupaten Bengkulu Tengah dan pembayaranhonor kepada penerima yang melebihi 1 (satu) kali dalam kegiatan yang sama merupakan kelalaianselaku Pengguna Anggaran, adanya masukan ini akan dijadikan pedoman agar dikemudian harididalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.BPK-RI menyarankan Bupati Bengkulu Tengah agar memberi teguran kepada Kepala BadanKepegawaian Daerah, Pemegang Kas, dan PPK SKPD atas kelalaian dalam melaksanakan tugas danmemerintahkan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran atas honorarium sebesarRp16.474.992,00 ke Kas Daerah. 7BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • 4. Terjadi kekurangan volume pekerjaan pembangunan gedung Kantor Kepala Daerah sebesar Rp19.632.853,88 Dalam Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah mengalokasikan anggaran Belanja Modal sebesar Rp 9.665.356.469,00, dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2009 sebesar Rp 8.849.814.877,00 (91%). Dari jumlah realisasi belanja modal tersebut, diantaranya direalisasikan untuk kegiatan pembangunan gedung kantor kepala daerah yang dilaksanakan oleh PT Sinatria Inti Surya berdasarkan kontrak nomor 602.1/17.132/B.III/DPU/2009 tanggal 14 Agustus 2009 senilai Rp4.419.440.000,00 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 120 hari kalender. Jangka waktu kontrak tersebut diperpanjang menjadi 132 hari kelender dan pekerjaan berakhir tanggal 24 Desember 2009 sesuai Addendum ke-III nomor 641.6/26.219/BIII/DPU/2009 tanggal 30 Nopember 2009. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas fisik diketahui bahwa terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp19.632.853,88 dengan rincian sebagai berikut: Vol Kontrak Vol Cek fisik Jumlah No. Uraian pekerjaan (m3) (m3) Selisih Harga Satuan kekurangan a b c d=bxc 1 Pekerjaan beton bertulang b Pekerjaan kolom K1 40/50 54,43 51,48 2,95 4.807.018,50 14.180.704,58 c Pekerjaan kolom K2 50/50 10,25 9,06 1,19 4.263.809,00 5.063.273,19 d Pekerjaan kolom K3 35/35 4,53 4,44 0,09 4.351.061,50 388.876,12 Kondisi tersebut tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan nomor 602.1/17.132/B.III/DPU/2009 pasal 6 tentang tanggungjawab dan kewajiban ayat 1 (satu) yang menyatakan bahwa PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan. Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp19.632.853,88 atas kekurangan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume kontrak. Hal tersebut terjadi karena: a. Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, dan Pengawas Lapangan tidak cermat dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fisik di lokasi pekerjaan. b. Panitia penerima barang dan jasa tidak cermat dalam melakukan perhitungan volume hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan. Atas permasalahan tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan bahwa memang benar ada kekeliruan dalam penghitungan volume akhir. BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Bengkulu Tengah agar: a. Menegur secara tertulis kepada Kuasa Pengguna Anggaran, PPTK, dan Pengawas Lapangan atas ketidakcermatan dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan fisik di lokasi pekerjaan dan Panitia penerima barang dan jasa atas ketidakcermatan dalam melakukan perhitungan volume hasil pekerjaan sebelum dilakukan serah terima hasil pekerjaan; 8 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
    • b. Meminta Kuasa Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kekurangan volume sebesar Rp19.632.853,88 yang menimbulkan kelebihan pembayaran kepada rekanan. Pertanggungjawaban tersebut berupa pengembalian kelebihan pembayaran ke Kas Daerah. Hasil penyetoran ke Kas Daerah diberitahukan ke BPK RI dengan melampirkan bukti-buktinya. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 9BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu