• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Sistem politik indonesia 2
 

Sistem politik indonesia 2

on

  • 10,022 views

 

Statistics

Views

Total Views
10,022
Views on SlideShare
10,022
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
252
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Sistem politik indonesia 2 Sistem politik indonesia 2 Presentation Transcript

    • OlehDraRaflina
    • COMPLETE!!!!NOW LOADING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100%
    • Pengertian Sistem politik :a. Sebagai kesatuan tatacara menjalankan pemerintahan dan hak kekuasaan negara. Seluruh komponen dalam sistem politik tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi.b. Seperangkat interaksi yang abstraksi dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebar untuk suatu masyarakat.Pengertian sistem politik menurut ahli :1. David Easton sistem politik adalah interaksi yang abstraksi dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai tersebut diabadikan secara otoritas kepada masyarakat.2. Almond sistem politik adalah sistem interaksi yang ditemui dalam masyarakat merdeka serta menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi.3. Rusandi Simantapura sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang menunjukkan suatu proses yang langgeng
    • Suasana/Struktur Politik Indonesia.1. Suprastruktur politik yaitu : Kehidupan politik pemerintahan yang berkaitan dengan kehidupan lembaga-lembaga negara, fungsi dan wewenang serta hubungan kewenangan antar lembaga negara yang ada. Suprastruktur politik Indonesia sebagai berikut : Legislatif MPR = DPR + DPD A UU P B Eksekutif Presiden/wapres + N / Kabinet K E U A Yudikatif Kekuasaan kehakiman N MA, MK dan KY G A N Eksaminatif BPK
    • 2. Infrastruktur politik yaitu : kehidupan politik rakyat yang berkaitan dengan pengelompokan warganegara atau anggota masyarakat kedalam berbagai macam golongan yang biasanya disebut sebagai kekuatan sosial politik. Infastruktur politik di Indonesia terdiri atas : a. Partai politik ( political party) b. Kelompok Kepentingan (Interest group) c. Kelompok penekan (preassure group) d. Media komunikasi politik (media of political cumunicatian) e. Kelompok wartawan (journalism group) f. Kelompok mahasiswa (student group) g. Tokoh politik ( political figres)
    • Hubungan Supra struktur politik dengan Infra struktur politik adalah sebagai berikut : Unsur-unsur yang ada dalam supra struktur dan infra struktur politik saling mempengaruhi, dimana supra struktur politik sebagai pembuat keputusan akan mendapat masukan, tuntutan dan aspirasi dari infra struktur politik, sebaliknya Infra struktur akan menopang dan melaksanakan segala produk dan kebijakan supra struktur politik. Berjalan dan berfungsinga lembaga-lembaga negara atau organisasi pemerintahan dipengaruhi oleh komponen- komponen kehidupan politik rakyat.
    • 1. Tahun 1945-1949 (UUD 1945)a. Pada masa ini mengindikasikan keinginan kuat dari para pemimpin negara untuk membentuk pemerintahan demokratis. Namun karena Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan maka belum bisa sepenuhnya mewujudkan pemerintahan demokratis sesuai dengan UUD 1945. bahkan terjadi penyimpangan (demi kepentingan NKRI) terhadap UUD 1945 yaitu: 1.Maklumat Pemerintah no X tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP (pembantu Pres) menjadi Fungsi parlementer (legislatif) 2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan Partai politik (Sebelumnya hanya ada 1 partai yaitu PNI) 3. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet presidensial menjadi parlementerb. Berdasarkan UUD 1945, Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan Republik, sistem pemerintahan Presidensial
    • 2. Tahun 1949-1950 (Konstitusi RIS) a. Hasil dari KMB bentuk negara Indonesia Serikat b. Sistem pemerintahan parlementer c. Demokrasi Liberal d. Bentuk negara Serikat3. Tahun 1950-1959 (UUDS 1950) a. ditandai dengan suasana dan semangat yang ultrademokratis. b. Kabinet berubah menjadi sistem parlementer c. Dwitunggal Soekrno-Hatta dijadikan simbol dengan kedudukan sebagai kepala negara. d. Pemerintahan tidak stabil ditandai dengan sering jatuh bangunnya kabinet sehingga pembangunan tidak jalan hal ini disebabkan dominannya politik aliran dan basis sosial ekonomi yang rendah e. Bentuk negara kesatuan, sisten pemerintahan parlementer, demokrasi Liberal f. Pemilu pertama tahun 1955 berhasil memilih anggota DPR dan Kontituante. g. Kontituante bertugas membuat UUD baru tapi gagal h. Munculnya Pemberontakan didaerah seperti DI/TII, APRA , PRRI/Permesta, RMS ,Andi Azis
    • 4. Tahun 1959-1965 (UUD 1945) ORLAa. Diawali dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang Isinya : 1. Bubarkan Konstituante 2. Kembali berlaku UUD 1945 dan tidak berlaku lagi UUDS 1950. 3. Segera bentuk MPRS dan DPASb. Kabinet kembali menjadi sistem Presidensialc. Demokrasi Terpimpind. Presiden mengontrol semua spektrum politike. Legislatif lemah, eksekutif kuatf. Kekuasaan negara terpusat sehingga kehilangan kontrol akibatnya terjadi penyimpangan yaitu penyimpangan idiologis (Nasakom), pengangkatan Presiden seumur hidup, Pidato presiden MANIPOLUSDEK dijadikan GBHN. Ketua MPR dijadikan Mentri. DPR hasil pemilu dibubarkan Presideng. Terjadi Pemberontakan G-30-S/PKI tahun 1965
    • 5. Tahun 1966-1998 (UUD 1945) ORBAa. Diawali dengan SUPERSEMARb. ORBA bertekat menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekwen.c. Demokrasi Pancasila dibawah kepemimpinan Soeharto (sistem Presidensial)d. Pemilu diadakan 5 tahun sekali tapi tidak demokratise. Kuatnya kekuasaan Presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik, terjadi sentralistik kekuasaan pada presiden.f. Pembangunan ekonomi terlaksana tapi tidak berbasis ekonomi kerakyatang. Indikator demokrasi tidak terlaksana yaitu rotasi kekuasaan eksekutif tidak ada, rekrutmen politik tertutup, pemilu jauh dari semangat demokrasi, HAM terbatas, kebebasan politik dibatasi, KKN merajalelah. Atas tuntutan seluruh massa (dimotori oleh mahasiswa) maka tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri digantikan oleh Wapres Prof. B.J Habibi.
    • 6. Tahun 1998 sampai sekarang (UUD 1945) Reformasi 1. Demokrasi Pancasila, Sistem pemerintahan Presidensial 2. Diadakan kembali pemilu tahun 1999 3. Dibuka kemerdekaan dan kebebasan pers sebagai media komunikasi politik yang efektif 4. Upaya peningkatan partisipasi rakyat dalam kegiatan pemerintahan 5. Amandememn UUD 1945 untuk mengatur kekuasaan dalam negara agar lebih demokratis 6. Pelaksanaan Otonomi daerah 7. Reposisi dan reaktualisasi TNI 8. Pemilu Luber dan Jurdil (Pilkada untuk daerah) 9. Upaya penegakan HAM 10. Upaya netralisasi berpolitik bagi PNS 11. Upaya pemberantasan KKN 12. Penegakan supremasi hukum dan keadilan ekonomi
    • Macam-macam sistem politikA. Secara umum : B. Sistem Politik yang banyak dianut negara-negara1. Sistem politik tradisional sekarang adalah Sispol terdiri atas sispol Modern yaitu : Patriachal dan sispol 1. Sispol Demokrasi yaitu Sispol Patrimonial dan sispol yang memegang kekuasaan Feodal. banyak orang, berdasarkan kehendak rakyat,2. Sistem politik antara kekuasaannya terbatas dan tradisiolan dan modern bertanggung jawab kepada yang disebut dengan rakyat. sispol Kerajaan 2. Sispol Kediktatoran (otoriter) Birokrasi Yaitu : Sispol yang memegang kekuasaan3. Sistem politik Modern beberapa orang atau yang terdiri atas sispol kelompok orang, Kekuasaan Demokrasi dan sispol sangat luas tak terbatas Kediktatoran (Otoriter meliputi seluruh kehidupan dan totaliter) negara, dan tidak perlu atau tidak ada mekanisme pertanggungjawaban pemerintah.
    • B. Sistem Politik Keditatoran Yaitu :Prinsip-prinsip Sistem Politik 1. Pemusatan kekuasaan pada satu atau A. Sistem Politik Demokrasi Yaitu : sekelompok orang. 2. Pemerintahan tidak berdasarkan 1. Adanya pembagian kekuasaan konstitusional 2. Pemerintahan konstitusional atau 3. Negara berdasarkan kekuasaan berdasarkan hukum 4. Pembentukan pemerintahan tidak berdasar 3. Pemerintahan mayoritas musyawarah, tetapi melalui dekrit 4. Pemilu bebas atau demokratis 5. Pemilu tidak demokratis. pemilu dijalankan 5. Parpol lebih dari satu hanya untuk memperkuat keabsahan 6. Managemen terbuka penguasa atau pemerintah negara 7. Pers bebas 6. Sistem satu partai politik atau ada beberapa parpol tapi hanya ada satu porpol yang 8. Perlindungan terhadap HAM dan adanya memonopoli kekuasaan jaminan Hak minoritas 7. Manegemen pemerintahan tertutup 9. Peradilan bebas tidak memihak 8. Tidak ada perlindungan HAM , hak 10. Penempatan pejabat pemerintahan monoritas ditindas dengan Merit sistem 9. Pers tidak bebas dan sangat dibatasi 11. Kebiaksanaan pemerintah dibuat badan perwakilan politik tanpa paksaan 10. Badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa 12. Konstitusi atau UUD yang demokratis. 11. Pemempatan pejabat pemerintahan dengan 13. Penyelesain masalah secara damai poil sistem serta tidak ada kontrol terhadap melalui musyawarah atau perundingan administrasi dan birokrasi 12. Prinsip dogmatisme dan banyak berlaku doktrin. Konstitusi atau UUD hanya sebagai lambang saja 13. Penyelesaan masalah dengan kekerasan dan paksaan
    • Perbandingan Sistem Politik Demokrasi PancasilaSispol Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945 Sispol Indonesia Sesudah Amandemen UUD 1945 yaitu yaitu : 1. Bentuk negara kesatuan bentuk pemerintahan1. Bentuk negara kesatuan bentuk pemerintahan republik, wilayah negara dibagi atas 33 provinsi republik, wilayah negara dibagi atas 27 provinsi dengan prinsip desentralisasi dengan otonomi2. Kekuasaan eksekutif terdiri atas Presiden yang daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab. dipilih dan diangkat oleh MPR dengan masa 2. Kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden. jabatan 5 tahun sesudahnya dapat dipilih Presiden dan Wakil Presiden dipilihbsecara kembali dan dibantu oleh seorang wakil presiden langsung oleh rakyat dlam satu paket serta kabinet 3. Presiden membentuk Kabinet (menteri) yang3. Presiden mengangkat meneri-menteri dan bertanggung jawab kepadanya kepala non departemen (TNI/Polri/Jaksa Agung) 4. Legislatif atau Parlemen terdiri atas dua badan setingkat menteri bertanggung jawab kepada (bikameral) yaitu DPR dan DPD yang anggotanya Presiden dipilih melalui Pemilu4. Kekuasan Legislatif terdiri atas MPR merupakan 5. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD, lembaga tertinggi negara dan DPR MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD5. Lembaga-lembaga negara terdiri dari lembaga 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden serta tertinggi neara yaitu MPR dan lembaga tinggi dapat memberhentukan Presiden dan Wapres negara terdiri atas DPR, Presiden, MA, BPK dan dalam masa jabatannya. DPA 6. Tidak ada sebutan lenbaga tertinggi dan tinggi6. Kekuasaan membentuk UU ada ditangan DPR negara, yang ada hanya Lembaga-lembaga negara bersama Presiden yang terdiri atas MPR, DPR, DPD. BPK, Presiden7. Sistem kepartaian dibatasi hanya 3 partai dan kekuasaan kehakiman (MA,MK dan KY).8. Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD I dan 7. DPA ditiadakan, dibentuk Dewan Pertimbangan DPRD II yang berada langsung dibawah Presiden 8. Sistem kepartaian multi partai 9. Pemilu dilaksanakan 2 kali yaitu Pemilu Legislatif (memilih angota MPR, DPD dan DPRD Idan II dan pemilu Eksekutif (memilih Presiden dan Wakil Presiden) 10. Jaminan HAM lebih lengkap dengan tambahan pada pasal 28A – 28J UUD 1945
    • I.Perbandingan sistem pilitik dalam demokrasi Liberal, Komunis dan Pancasila sebagai berikut :1. Demokrasi Liberal : a. Merupakan ciri khas Barat b. Berfalsafah Liberalisme c. Menganut asas Individualis d. Lebih menonjolkan HAM terutama dalam politik dan Ekonomi e. Mengutamakan kebebasan individu yang sangat luas f. Mengenal oposisi dan perbedaan diakui sepenuhnya g. Multi partai h. Contoh: negara AS, Inggris, Prancis, Italia dll.
    • 2. Demokrasi Komunis : a. Merupakan ciri khas negara komunis b. Berfalsafah komunisme c. Menganut asas negara sentris d. Mengabaikan HAM e. Tidak ada kebebasan individu f. Tidak ada oposisi, perbedaan pendapat tidak dibenarkan g. Mono partai h. Contoh : negara RRC, Kuba3. Demokrasi Pancasila : a. Merupakan ciri khas Indonesia b. Berfalsafah Pancasila c. Menganut asas kekeluargaan dan gotong royong d. HAM diimbangi dengan kewajiban manusia e. Memberikan jaminan kebebasan yang bertanggung jawab. f. Tidak mengenal oposisi tapi mengenal perbedaan pendapat yang disalurkan secara konstitusional g. Multi partai h. Contoh Negara Indonesia
    • Partisipasi politik warga negara diartikan sebagai penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam bidang politikBentuk-bentuk partisipasi warga negaraa.Partisipasi dalam bentuk konvensional : * Pemberian suara (Votting) * Diskusi politik * Kegiatan kampanye * Membentuk atau bergabung dengan kelompok kepentingan * Komunikasi individual dengan pejabat politikb. Non-Konvensional : * Pengajuan petisi * Berdemonstrasi, mogok dan kofrontasi * Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda; perusakan, pemboman, pembakaran * Tindakan kekerasan politik terhadap manusia; penculikan, pembunuhan/pembantaian, perang dan revolusi.
    • Mengapa partisipasi politik setiap orang berbedaAda 2 Faktor yang mempengaruhi Tipe-tipe partisipasi politik yaitu : partisipasi politik seseorang yaitu : 1. Partisipasi politik aktif,1. Kesadaran Politik yaitu Kesadaran dan kepercayaan kesadaran akan hak dan politik yang tinggi kewajibannya sebagai warga negara. Kesadaran ini 2. Partisipasi politik Apatis, mencakup pengetahuan. Kesadaran dan kepercayaan Minat dn perhatian seseorang politik yang rendah terhadap masyarakat dan 3. Partisipasi politik pasif, politik tempat ia hidup Kesadaran politik rendah2. Kepercayaan politik yaitu sedangkan kepercayaan politik sikap dak kepercayaan rendah seseorang terhadap 4. Partisipasi politik Militan radikal, pemerintahannya, apakah ia Kesadaran politik tinggi tapi menilai pemerintah dapat kepercayaan politik rendah dipercaya dan dapat dipengaruhi atai tidak
    • BENTUK – BENTUK PARTISIPASI POLITIK Samuel Huntington dan Joan M. Nelson mengidentifikasi 4 (empat) bentuk partisipasi politik: 1. Kegiatan pemilihan 2. Lobbying 3. Kegiatan organisasi 4. Mencari koneksi 5. Tindakam kekerasanCONTOH PERAN AKTIF DALAM KEHIDUPAN POLITIKLingkungan keluarga, misal : musyawarah keluarga; pemasang atribut kenegaraan pada hari besar nasional; membaca dan mengikuti berbagai berita di media masa dan elektronik.Lingkungan sekolah, misal : pemilihan ketua kelas, ketua osis, dan lain-lain; pembuatan AD - ART dalam setiap organisasi yang diikuti; forum-forum diskusi atau musyawarah; membuat artikel tentang aspirasi siswa.Lingkungan masyarakat, misal : partisipasi dalam forum warga; pemilihan ketua RT, RW, dsb.Lingkungan bangsa dan bernegara, misal : menggunakan hak pilih dalam pemilu; menjadi anggota aktif dalam partai politik; ikut aksi unjuk rasa dengan damai, dan sebagainya.
    • NOW LOADING . . . . . . . . . . . . . . . .
    • Suksesnya kegiatan kalender politik kenegaraan Indonesia adalahapabila setiap warga negara Indonesia memiliki tingkat partisipasi , dan kesadaran politik yang baik untuk itu mari kita sukseskan Pemilu 2009 THANK’S tO your Attantions