Your SlideShare is downloading. ×
Anatomi produksi dan konsumsi energi umi hanik
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Anatomi produksi dan konsumsi energi umi hanik

1,065
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,065
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. umihanik.blogspot.com Anatomi Produksi dan Konsumsi Energi Minyak Bumi di Indonesia : Kajian RAPBN-P Untuk Penyempurnaan Penetapan Asumsi Harga Minyak Mentah dan Rata-rata Lifting Minyak Dalam Mengamankan APBN 2008 Umi Hanik Sebagaimana diamanatkan dalam UU No 45 Tahun 2007 bahwa penyesuaian APBN dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN Tahun Anggaran 2008 dapat dilakukan salah satunya apabila terjadi perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN Tahun 2008. Perhitungan besaran RAPBN-P 2008 dihitung berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang diperkirakan akan terjadi pada tahun tersebut. Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro tersebut adalah: (i) Pertumbuhan ekonomi; (ii) Laju inflasi; (iii) Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika; (iv) Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan; (v) Rata-rata1 harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional; (vi) Lifting2 minyak mentah Indonesia per hari. Gambar 1 Perkembangan Harga Minyak Mentah Internasional Desember 2006 – Januari 2008 (US$/Barrel) Sumber : Nota Keuangan RAPBN-P 2008 1 Indonesia Crude Oil Price (ICP) adalah rata-rata harga minyak mentah dengan kualitas dan harga tinggi yang di ekspor ke luar negeri. Dari total lifting minyak mentah nasional rata-rata sekitar 30% diekspor dan sisanya yakni minyak mentah dengan kualitas dan harga rendah diolah menjadi minyak jadi untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun demikian ICP yang tinggi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan negara karena bagi hasil yang diterima oleh pemerintah sangat minim. Bagi hasil yang diterima oleh pemerintah adalah hasil produksi minyak setelah dipotong harga perolehan oleh kontraktor yang proporsinya sekitar 40-50% dari total produksi, sisanya dibagi untuk pemerintah sebesar 70% dan 30% untuk kontraktor. Harga perolehan besar karena biaya eksplorasi untuk menemukan sumur minyak baru serta biaya untuk pembelian dan pengoperasian peralatan eksplorasi dan eksploitasi sangat mahal. 2 Lifting minyak adalah volume minyak mentah termasuk kondensat (dalam satuan barel per hari) yang diproduksi dari sumur-sumur minyak yang ada di Indonesia baik yang telah tua maupun sumur-sumur minyak baru (Blok Cepu). Sedangkan untuk kegiatan eksplorasi yang dilakukan dalam rangka menemukan sumber-sumber minyak baru tidak masuk dalam komponen estimasi perhitungan lifting karena belum menghasilkan minyak. umihanik.blogspot.com 1 of 7
  • 2. umihanik.blogspot.com Melambungnya harga minyak mentah internasional jauh melebihi angka asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2008 yakni sebesar US$ 60 per barel dan mencapai puncaknya pada November 2007 yang disebabkan oleh tidak berimbangnya permintaan dan produksi minyak dunia, krisis ekonomi dan pelemahan Dollar AS yang berpengaruh pada krisis ekonomi global, dan sentimen negatif pasar menimbulkan dampak yang cukup signifikan terhadap APBN 2008. Dampak dari pergeseran asumsi tersebut apabila tidak dilakukan langkah pengamanan akan menyebabkan pembengkakan defisit terhadap APBN dari 1,7% menjadi 4,2% atas PDB3. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab Pendahuluan Nota Keuangan RAPBN-P 2008 (NK RAPBN-P 2008, I-1) bahwa memasuki triwulan IV tahun 2007 perekonomian dunia menghadapi situasi yang tidak pasti akibat perkembangan krisis sektor perumahan (subprime mortage4) di AS. Di sisi lain harga minyak mentah di pasar dunia terus bergerak naik sejak pertengahan tahun 2007 bahkan ketika penyusunan RAPBN 2008 tengah berlangsung pada Bulan September-Oktober 2007 harga minyak mentah internasional sudah bergerak di atas US$ 85 per barel dan per 12 Maret 2008 harga minyak mentah dunia sudah menyentuh level US$ 109,72 per barel. Sangat disayangkan karena proses penyusunan APBN 2008 dan RAPBN-P 2008 mengabaikan fenomena-fenomena tersebut sehingga penetapan asumsi-asumsinya menjadi underestimate5. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi yang cukup tinggi yang melanda dunia belakangan ini dan mengharuskan untuk dilakukan perubahan atas APBN 2008 lebih awal menggambarkan betapa kualitas perencana anggaran di republik ini sangat low capacity karena output yang dihasilkan sangat rentan terhadap berbagai goncangan ekonomi. Tegasnya, meskipun symthoms yang ditunjukkan cukup jelas namun perencana anggaran yang ada tidak mampu untuk mengantisipasi dan mengidentifikasi secara tepat faktor domestik maupun internasional yang akan terjadi ‘hanya’ dalam satu tahun yang akan datang. Dapat dibayangkan betapa kualitas dari produk perencanaan jangka menengah lima tahunan (RPJMN) dan jangka panjang dua puluh tahunan (RPJPN) serta produk-produk perencanaan lainnya menjadi patut juga untuk dipertanyakan apakah telah out of date atau bahkan terlalu imajiner sehingga tidak cukup relevan untuk dijadikan acuan. Di masa mendatang situasi seperti ini akan kerap terjadi selama Indonesia belum memiliki perencana anggaran dengan kapasitas yang handal dengan output perencanaan yang berkualitas dan cukup komprehensif serta antisipatif terhadap berbagai perubahan karena kelenturannya dalam menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi domestik maupun internasional dan fenomena lainnya. 3 Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP) adalah nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi dalam negeri dalam satu periode waktu tertentu yang mencakup nilai barang- barang yang diproduksi dan nilai dari jasa yang dihasilkan. Output dari masing-masing barang dan jasa ini dinilai berdasarkan harga pasarnya dan nilai-nilai itu dijumlahkan sebagai nilai dari PDB atau GDP 4 Subprime mortage merupakan surat utang yang ditopang oleh jaminan kredit pemilikan rumah (KPR) dengan profil debitor yang memiliki kemampuan bayar relatif rendah 5 Raker Panggar RAPBN-P 2008 menyepakati penetapan asumsi harga minyak sebesar US$ 85 per barel sementara harga ICP per 12 Maret 2008 sudah menembus angka di atas US$ 90 per barel. Hasil release (11 Maret 2008) oleh University of California Los Angeles (UCLA) Anderson Forecast dilaporkan bahwa dengan adanya paket stimulus senilai U1S$ 152 Miliar yang diluncurkan oleh pemerintah AS dan diasumsikan akan mampu mendongkrak belanja konsumen, investasi bisnis, pertumbuhan kwartal I sebesar 0,4% dan kontraksi 0,4% pada kwartal II, rebound pada kwartal III sebesar 3%, dan 2,5% pada kwartal IV, terciptanya lebih dari 500.000 lapangan pekerjaan baru, angka pengangguran naik menjadi 5,5% pada kwartal IV, dan 5% pada kwartal I maka berdasarkan asumsi-asumsi tersebut ekonomi AS akan lolos dari resesi paling cepat baru pada kwartal III 2008 karena krisis subprime mortage baru akan pulih pada semester II. Namun ekonomi AS akan melambat pada kwartal II 2008 umihanik.blogspot.com 2 of 7
  • 3. umihanik.blogspot.com Gambar 2 Gambaran Produksi, Konsumsi, Ekspor, Impor Minyak Bumi ( Barrel per Tahun ) Sumber : Dept ESDM Anatomi Produksi dan Konsumsi Energi Minyak Bumi di Indonesia Selanjutnya, terkait usulan pergeseran besaran asumsi harga minyak mentah dan rata- rata lifting minyak dalam penetapan RAPBN-P 2008 serta untuk mengantisipasi perencanaan anggaran yang memperhatikan history series-nya namun mampu memprediksi secara tepat fenomena-fenomena selama setahun yang akan datang yang akan berpengaruh terhadap APBN baik secara langsung atau tidak maka hendaknya penetapan asumsi dan perumusan kebijakan fiskal memperhatikan beberapa catatan mengenai anatomi produksi dan konsumsi energi minyak bumi sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Meskipun tampaknya total produksi minyak bumi di Indonesia masih senantiasa lebih besar daripada konsumsinya namun laju pertumbuhan konsumsi minyak senantiasa lebih tinggi daripada laju pertumbuhan produksinya (meskipun tumbuh negatif karena adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM dan berbagai paket kebijakan pengetatan konsumsi minyak). Menurut periode penelitian yakni sejak tahun 2000-2007, secara terus menerus produksi minyak tumbuh negatif. Perlambatan produksi minyak terendah mencapai titik -12,49% pada tahun 2006-2007, hal ini terjadi karena penurunan produksi secara alamiah dari sumur-sumur minyak yang sudah tua juga adanya gangguan produksi akibat bencana alam seperti banjir, serta kegiatan investasi bidang perminyakan yang belum mampu meningkatkan produksi minyak secara signifikan. Sedangkan untuk konsumsi minyak di dalam negeri, setelah kebijakan pengurangan subsidi BBM pada tahun 2004-2005 secara bertahap konsumsi minyak turun sebesar - 4,79% pada tahun 2004-2005 dan -2,14 pada tahun 2005-2006. Penurunan angka konsumsi minyak tertinggi selama 7 tahun terakhir dicapai pada tahun 2006-2007 yakni sebesar -31,93%. Angka penurunan yang cukup tajam tersebut dapat dimaklumi karena penerapan kebijakan pemerintah untuk mengurangi pasokan BBM di dalam negeri dengan mengalihkan konsumsi premium ke BBM tak bersubsidi, termasuk kebijakan konversi minyak tanah ke gas untuk rumah tangga miskin. Maka sebagai konsekuensinya ratio total konsumsi terhadap total produksi energi cenderung terus meningkat, tegasnya dari 74,21% pada tahun 2000 menjadi 96,46% pada tahun 2006. umihanik.blogspot.com 3 of 7
  • 4. umihanik.blogspot.com Gambar 3 Laju Pertumbuhan Produksi, Konsumsi, Ekspor, Impor Minyak Bumi per Tahun (% Pertahun) 60.00 40.00 20.00 - (20.00) (40.00) (60.00) (80.00) (100.00) 1 2 3 4 5 6 7 00 00 00 00 00 00 00 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 00 01 02 03 04 05 06 20 20 20 20 20 20 20 Produksi Konsumsi Ekspor Impor Sumber : Diolah Dari Data Dept ESDM Seiring dengan menurunnya produksi minyak di dalam negeri, maka volume ekspor juga mengalami penurunan yang cukup berarti. Tegasnya setelah tahun 2000, volume ekspor mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mencapai titik terendah pada tahun 2005-2006 yakni turun sebesar -29.08%. Sedangkan untuk impor, selama periode penelitian 2000-2007 praktis untuk tahun 2000-2001 volume impor mengalami peningkatan sebesar 49.43% dan setelahnya hanya tumbuh di kisaran angka 2-7%, dan pada 2003-2004 rebound sebesar 14.43%. Praktis pada tahun berikutnya secara berturut-turut volume impor minyak mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mencapai titik terendah pada tahun 2006-2007 sebesar -86.46%. Secara lengkap fluktuasi produksi, konsumsi, ekspor, dan impor minyak disajikan pada Gambar 3. Dengan demikian ratio nilai impor minyak bumi terhadap nilai ekspornya telah berkembang dari 35,07% pada tahun 2000 menjadi 102.14% pada tahun 2006. Tabel 1 Produksi, Konsumsi, Ekspor, Impor Minyak Bumi ( Barrel per Tahun ) Produksi Konsumsi Ekspor Impor 2000 517,403,739.00 383,955,955.00 225,840,000.00 79,206,903.00 2001 489,880,596.00 375,668,315.00 239,947,960.00 118,361,896.69 2002 455,738,915.00 358,806,832.00 216,901,729.00 121,269,175.75 2003 415,818,808.00 373,190,759.00 211,195,794.52 129,761,738.00 2004 400,487,014.00 375,494,636.00 180,234,938.00 148,489,589.13 2005 385,660,680.00 357,493,997.00 156,766,006.00 120,159,324.81 2006 362,670,738.00 349,845,435.00 111,172,003.15 113,545,934.13 2007 317,368,073.00 238,141,712.00 83,471,781.00 15,350,087.36 Sumber : Dept ESDM Relatif lebih besarnya produksi dibanding dengan konsumsi energi juga terlihat dari surplus neraca pembayaran energi minyak bumi dan kondensat. umihanik.blogspot.com 4 of 7
  • 5. umihanik.blogspot.com Tabel 2 Neraca Pembayaran Energi Minyak Bumi dan Kondensat Tahun 2007 (Juta US$) Jenis Produk Impor Ekspor Balance Minyak Bumi 8,701.57 7,909.78 (791.79) Kondensat - 1,287.68 1,287.68 Total 8,701.57 9,197.47 495.90 Sumber : Diolah Dari Data Dept ESDM Sebagai akibat relatif lebih tingginya laju pertumbuhan konsumsi dibandingkan dengan produksinya maka kita menyaksikan gambaran sebagai berikut : a. Sejak tahun 2001 transaksi berjalan minyak bumi dan hasilnya terus menerus menunjukkan defisit. b. Neraca perdagangan industri minyak bumi dan pengilangan minyak bumi (termasuk didalamnya impor barang modal, bahan baku, dan barang penolong bukan minyak bumi dan hasilnya untuk keperluan industri minyak bumi dan pengilangan) mulai mengalami defisit sejak tahun 2003, dan c. Neraca perdagangan minyak bumi dan hasilnya mulai menunjukkan defisit sejak tahun 2003 Catatan Kritis Penetapan Asumsi Harga Minyak Mentah Dunia dan Lifting Minyak dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah di Bidang Energi Berdasarkan gambaran di atas, maka hal-hal yang perlu mendapat perhatian ke depan mengenai perkembangan konsumsi dan produksi energi minyak bumi sebagai pertimbangan dalam menentukan besaran asumsi makro harga minyak dan lifting minyak yang berpengaruh bagi pengambilan kebijakan fiskal antara lain sebagai berikut: 1. Meskipun volume produksi minyak lebih besar dibanding volume konsumsinya, mengapa Indonesia terus mengimpor minyak bumi mentah yang harganya senantiasa lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil penjualan minyak bumi mentah yang diekspor (termasuk didalamnya biaya pengangkutan, asuransi, dll). Tampaknya hal ini sudah berlangsung lebih dari 15 tahun. Menurut informasi yang ada, Indonesia melakukan impor minyak mentah guna memenuhi kebutuhan produksi minyak jadi di dalam negeri. Sedangkan minyak mentah yang idealnya bisa dikelola untuk kebutuhan konsumsi di dalam negeri oleh kontraktor justru diekspor6 ke luar negri. Kecenderungan untuk ekspor dilakukan karena harga di luar negeri lebih menarik. 2. Rendahnya nilai7 bagi hasil yang diterima oleh pemerintah (meskipun secara proporsi sepertinya pemerintah mendapatkan porsi yang lebih besar) perlu mendapatkan perhatian serius, karena model penghitungan bagi hasilnya adalah bagi hasil dari minyak yang telah diproduksi setelah dikurangi harga perolehan/biaya produksi yang menyedot rata-rata sebesar 50% dari total produksi, dan sisanya (50%) dibagi dua yakni sebesar 70% untuk pemerintah dan 30% untuk kontraktor8, hal ini minimal akan berlangsung selama 30 tahun. Dapat dibayangkan dengan bagian yang tidak besar tersebut nyatanya dalam implementasinya banyak penyimpangan dan penggelapan sehingga negara banyak dirugikan, dan hal ini lantas menjawab pertanyaan selama ini bahwa meskipun Indonesia kaya akan 6 Komoditi minyak mentah yang diekspor adalah jatah bagi hasil dari produksi minyak yang menjadi hak kontraktor dan dalam hal ini pemerintah tidak dapat berbuat banyak untuk mengendalikan (selain kebijakan pemberian insentif harga yang lebih menarik) karena ketentuan bagi hasil minyak telah tertuang dalam kontrak dan tidak mengikat kontraktor mengenai penggunaan/akan diapakan bagi hasil minyak yang didapatkan. 7 Bagi hasil yang didapatkan adalah besaran porsi minyak dimana volume yang dibagi dihitung berdasarkan estimasi dari volume hasil produksi minyak dikalikan dengan harga ICP yang berlaku pada saat itu 8 Rata-rata konsesi eksplorasi dan eksploitasi minyak yang diberikan kepada perusahaan kontraktor adalah selama 30 tahun. umihanik.blogspot.com 5 of 7
  • 6. umihanik.blogspot.com minyak, namun rakyat tidak dapat menikmati hasilnya karena yang banyak menikmati adalah para kontraktor asing dan koruptor. Oleh karena itu guna mengamankan porsi pemerintah yang sudah minim tersebut dan kemungkinan untuk menambah penerimaan di sektor migas yang lebih besar maka diperlukan dua upaya yang perlu dilakukan secara paralel yakni reformasi birokrasi di bidang energi dan di sisi lain peninjauan kembali atas sistem bagi hasil yang ada. Diperkirakan jika pemerintah mempunyai strong willingness untuk melakukan upaya tersebut secara bersama-sama maka negara akan mendapatkan tambahan penerimaan yang cukup signifikan dari sektor migas sebesar 40-50%. Adapun mengenai effort berat yang harus dilakukan oleh pemerintah itu persoalan selanjutnya yang perlu untuk ditindaklanjuti nanti. 3. Jika mengacu pada kesamaan potensi minyak yang dipunyai, nampaknya Indonesia perlu untuk belajar banyak dalam hal tatakelola perminyakan mulai dari eksplorasi/pencarian sumur minyak baru, eksploitasi/pengeboran, produksi, distribusi, pemanfaatan dan alokasi hasil pajak termasuk didalamnya alokasi untuk revitalisasi industri minyak, sistem bagi hasil dengan pihak kontraktor, sistem pemantauan pelaksanaan kegiatan perminyakan yang ketat dari negara-negara penghasil minyak lainnya yakni Malaysia dan Vietnam. Artinya dengan potensi minyak yang sama nilai manfaat yang didapatkan utamanya oleh masyarakat juga sama. 4. a. Tampaknya tingkat efisiensi dalam konsumsi energi di Indonesia selama periode 1998-2002 adalah terendah dibandingkan dengan 8 negara Asia tertentu lainnya. Hal ini tercermin dari relatif tingginya ratio antara laju pertumbuhan konsumsi energi terhadap laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Tegasnya ratio tersebut untuk Indonesia adalah 1,93 dibanding dengan Thailand 1,23; Vietnam 1,01; Malaysia 0,95; Pakistan 0,90; Korea Selatan 0,79; Philipina 0,62; India 0,61; dan China 0,59; b Selain itu, untuk negara yang Gross National Income percapitanya kurang dari 1000 dollar, terlihat pula terjadinya penurunan dalam tingkat efisiensi konsumsi energi di Indonesia selama periode 1990-2002. Dalam periode tersebut PDB per Unit konsumsi energi di Indonesia menurun dari 4,3 menjadi 4,1, sedangkan untuk China meningkat dari 2,1 menjadi 4,6; India dari 4,0 menjadi 5,0; Pakistan dari 3,9 menjadi 4,3; dan Vietnam dari 3,3 menjadi 4,2 4. Tampaknya tidak ada upaya yang signifikan untuk menurunkan penggunaan minyak bumi sebagai sumber pembangkit listrik di Indonesia selama periode 1998-2002, baru setelah tahun 2004-2005 terdapat upaya penurunan meskipun tidak maksimal. Berbeda dengan di Indonesia terlihat bahwa di Kawasan ASEAN lainnya dan di China telah berhasil menurunkan penggunaan minyak bumi sebagai sumber pembangkit listrik. 5. Terkait upaya efisiensi dan penurunan penggunaan/konsumsi minyak oleh pemerintah dinilai kurang serius, oleh karenanya untuk penyempurnaan kebijakan dibidang efisiensi energi minyak ke depan beberapa hal berikut perlu untuk diperhatikan : a. Penerapan kebijakan pembatasan konsumsi minyak tanah dengan mengkonversikan ke LPG, perlu ditinjau dari aspek kualitas yang berpengaruh bagi keselamatan/keamanan pemakaian tabung gas (telah banyak kasus tabung gas meledak karena nyatanya konstruksi tabung, selang, dan kompor gas yang didistribusikan ke masyarakat sangat ringkih, tipis, dan hanya bisa dipakai selama dua jam) akibatnya masyarakat ketakutan untuk menggunakan LPG dan cenderung kembali untuk mengkonsumsi9 minyak tanah. Meskipun harga mahal karena langka namun karena tidak ada pilihan lain. Oleh karena itu jika pemerintah serius untuk melaksanakan kebijakan ini dan memikirkan aspek 9 Rumah tangga dengan 2 anak rata-rata mengonsumsi minyak tanah per hari maksimal 3 liter @ Rp 5000an. Volume LPG hasil konversi minyak tanah dengan volume seberat 3 kg dapat dipakai selama seminggu dengan harga isi ulang sebesar Rp 20.000. Sedangkan harga LPG reguler ukuran tabung 15 kg dengan rata-rata harga Rp 58.000 dapat dipakai selama sebulan. umihanik.blogspot.com 6 of 7
  • 7. umihanik.blogspot.com sustainabilitynya maka yang perlu dilakukan ke depan adalah penyempurnaan kualitas tabung. Selanjutnya penerapan kebijakan konversi ini perlu dipantau dilapangan apakah telah berjalan sesuai harapan ataukah sebaliknya karena investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah cukup besar, dan jangan sampai kebijakan konversi minyak tanah ke gas ini menjadi sia-sia. b. Bersamaan dengan kebijakan meningkatkan harga BBM untuk industri, ingin pula diusahakan untuk melindungi rumah tangga berpendapatan rendah yang banyak mengkonsumsi minyak tanah melalui kebijakan tidak menaikkan harga minyak tanah untuk konsumsi rumah tangga. Yang perlu diantisipasi adalah karena diperkirakan kebijaksanaan diskriminasi harga minyak tanah di Indonesia tidak berhasil mencapai sasaran yang diinginkan dan bahkan sangat mungkin telah mendorong insentif untuk terjadinya manipulasi yang dilakukan oknum. Sangat mungkin rumah tangga minimal telah membayar harga minyak tanah 40% lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan oleh pemerintah di samping seringnya terjadi kelangkaan. Untuk itu perlu upaya perencanaan yang matang dan pemantauan yang ketat. c Rencana kebijakan efisiensi minyak lainnya yakni penerapan Smart Card yang merupakan kebijakan temporer ketika harga minyak sedang membumbung tinggi, idealnya telah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : (1) Biaya instalasi mesin smart card di spbu yang dipastikan menelan biaya triliunan rupiah; (2) Pemilik kendaraan akan mendapatkan kartu itu gratis atau membayar; (3) Apakah setiap dispenser BBM akan dipasangi EDC untuk membaca log kartu cerdas?; (4) Apakah EDC itu akan online dengan server utama? Kalau iya, berapa banyak sambungan telepon baru atau sambungan vsat baru (seperti yang digunakan ATM) yang akan diperlukan; (5) Apakah kartu cerdas menyimpan log sendiri? Kalau iya, berapa besar kapasitas penyimpanan chip kartu cerdas itu?. Pertanyaan tersebut muncul karena sepertinya tidak tampak ada kebijakan pemerintah yang pro terhadap transportasi umum yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi seluruh kalangan. Artinya pemerintah berusaha “memusuhi” para pengguna kendaraan pribadi tanpa menyediakan solusi permanen dan jangka panjang bagi semua orang. Buruknya layanan transportasi umum itulah yang membuat banyak kalangan kelas menengah (bawah, sedang, dan atas) lebih memilih kendaraan pribadi. *Data dan sumber informasi diperoleh dari berbagai sumber umihanik.blogspot.com 7 of 7
  • 8. Email Address : umihanik@gmail.com Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com Online Page : http://umihanik.blogspot.com/ Facebook : http://www.facebook.com/umi.hanik1 Twitter : http://twitter.com/umihanik Citizenship : Indonesian Professional Histories 1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E) Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program 2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party 3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities 4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and Disadvantage Area) Program 5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate Researcher for strategic project concerning planning and public policy research 6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies Educational Background Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia Summary Of Economics Legislation Advisory 1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008 2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008 3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008 4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008 5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008 6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008 7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008 8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009 9. Free Trade Zone Law Draft, 2009 10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the Budget Year of 2009, 2009 11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing. Organization Background, Social And Community Involvement 1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation Community (InDEC) 2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) 3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu 4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch 5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni Association, National Committee 6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA) 7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE), University of Jember (UoJ) 8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI) 9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ 10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII), Economics Branch, UoJ 11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang Alun’, UoJ 12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ Personal Information Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music