ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA                   FORUM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ( FPP )                          ...
KEDAULATAN                                           Pasal 5Kedaulatan organisasi ada ditangan anggota dan dilaksanakan se...
BAB IX                        KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK                                         Pasal 9Yang menjadi a...
BAB XI                          PENGURUS HARIAN ORGANISASI                                        Pasal 16(1) Susunan, pro...
BAB XV                                               PEMBUBARAN                                                 Pasal 21(1...
ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA                   FORUM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ( FPP )                          ...
Pasal 6                                   Kewajiban AnggotaAnggota mempunyai kewajiban untuk :   a. Menaati Anggaran Dasar...
BAB II                                       ORGANISASI                                         Pasal 9                 St...
(3) Anggota formatur yang mendapat suara terbanyak langsung menjadi Ketua umum       dan yang lainnya menjadi pengurus har...
(3) Pertemuan lain dapat dilaksankan oleh pengurus organisasi/panitia dalam upaya    kelancaran pelaksanaan program organi...
DRAFT    ANGGARAN DASAR ( AD )            DANANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART ) FORUM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ( FPP )          ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Forum

1,899

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,899
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Forum

  1. 1. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ( FPP ) KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON ANGGARAN DASAR ( AD ) BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1(1) Organisasi ini bernama Forum Pengembangan Pendidikan Kecamatan Sirimau disingkat FPP Kec. Sirimau.(2) FPP didirikan pada tanggal Maret 2006 dalam forum pertemuan Kepala-kepala sekolah se kecamatan sirimau.(3) Organisasi ini berkedudukan pada kecamatan Sirimau kota Ambon. BAB II DASAR Pasal 2FPP berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 BAB III JATIDIRI Pasal 3FPP odalah organisasi Perjuangan dan organisasi profesi. BAB IV SIFAT DAN SEMANGAT Pasal 4(1) FPP adalah organisasi yang bersifat : a. Unitaristik, tanpa memandang perbedaan Ijazah, Pangkat/Gol, Tempat kerja kedudukan, suku,laki/perempuan,agama dan asal usul. b. Independen, yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi. c. Tidak berpolitik praktis, tidak terikat dan atau mengikatkan diri ( berafiliasi ) pada kekuatan organisasi / partai politik manapun. d. Tidak terikat secara struktur organisasi dengan UPTD maupun Dinas Dikor.(2) FPP melandasi kegiatannya pada semangat demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan dan tanggung jawab etika, moral dan hukum. BAB V
  2. 2. KEDAULATAN Pasal 5Kedaulatan organisasi ada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Raker. BAB VI TUJUAN Pasal 6FPP bertujuan: a. Mewujudkan cita-cita proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. b. Berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya. c. Berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan Nasional d. Berperan serta mendukung program Dinas pendidikan kota Ambon dan UPTD kecamatan Sirimau. e. Menjaga , memelihara, membela serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan dan kesetiakawanan organisasi. BAB VII TUGAS DAN FUNGSI Pasal 7FPP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. b. Melaksanakan dan mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional c. Membina dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan atau organsasi kemasyarakatn umum dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan. d. Menegakkan dan melaksanakan kode etik dan Ikrar guru Indonesia sesuai peraturan organisasi. e. Memperkuat kedudukan, wibawa dan martabat guru serta kesetiakawanan organisasi. f. Mengkoordinir sekolah - sekolah dan atau kepala-kepala sekolah dalam kegiatan bersama. g. Memfasilitasi pihak sekolah dalam program pengembangan pendidikan. h. Memberi pertimbangan kepada sekolah bila diperlukan tanpa mencampuri rumah tangga masing-masing sekolah. i. Memberi pertimbangan kepada pihak UPTD dan Dinas sesuai kewenangan. BAB VIII ATRIBUT Pasal 8 (1) FPP memiliki atribut organisasi yang terdiri dari lambang, logo …. (2) Atribut organisasi tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam ketentuan tersendiri.
  3. 3. BAB IX KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK Pasal 9Yang menjadi anggota FPP adalah Kepala Sekolah SD/MI yang berada pada wilayahkecamatan Sirimau Pasal 11Keanggotaan berakhir : a. Atas permintaan sendiri b. Karena diberhentikan c. Karena Pindah tugas d. Karena tidak menjadi Kepala Sekolah e. Karena Pensiun f. Karena meninggal dunia. Pasal 12(1) Setiap anggota berkewajiban : a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta kode etik dan ikrar guru Indonesia b. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan dan disiplin organisasi. c. Melaksanakan program organisasi secara aktif.(2) Tata cara melaksanakan kewajiban anggota diatur dalam anggaran rumah tangga. Pasal 13(1) Setiap anggota mempunyai : a. Hak bicara b. Hak suara c. Hak memilih d. Hak dipilih e. Hak membela diri f. Hak untuk memperjuangkan peningkatan harkat dan martabatnya. g. Hak memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.(2) Tata cara penggunaan dan pelaksanaan Hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB X SUSUNAN DAN PERENGKAT KELANGKAPAN ORGANISASI Pasala 14FPP hanya memiliki satu susunan organisasi pada tingkat kecamatan. Pasal 15Perangkat kelengkapan organisasi FPP terdiri dari a. Pengurus Harian b. Anggota Forum c. Panitia
  4. 4. BAB XI PENGURUS HARIAN ORGANISASI Pasal 16(1) Susunan, proses pencalonan dan pemilihan pimpinan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.(2) Masa bhakti kepengurusan organisasi ditetapkan 4 ( empat ) tahun.(3) Pengurus harian organisasi bertugas melaksanakan program dan kegiatan organisasi.(4) Pengurus harian organisasi berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban pada forum organisasi tertinggi. Pasal 17(1) Sebelum memulai tugasnya, anggota pengurus harian disahkan dan dilantik oleh ….(2) Tata cara pelantikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diaturur kemudian. BAB XII FORUM ORGANISASI Pasal 18Jenis forum organisasi terdiri dari : a. Rapat Kerja (Raker) b. Rapat Pengurus c. Rapat Anggota dan Pertemuan lain. BAB XIII PERBENDAHARAAN Pasal 19(1) Sumber keuangan diperoleh dari : a. Uang Pangkal. b. Uang Iuaran c. Sumbangan yang tidak mengikat d. Usaha-usaha lain yang sah.(2) Kekayaan organisasi dibukukan dan diinventarisir secara baik.(3) Ketentuan mengenai teta cara pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 20(1) Perubanhan anggaran Dasar (AD) adalah wewenang Raker(2) Raker yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini sah apabila dihadiri ½ ( seperdua) jumlah anggota yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua ) jumlah suara.(3) Perubahan AD harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga ) jumlah suara yang hadir.
  5. 5. BAB XV PEMBUBARAN Pasal 21(1) Pembubaran organisasi diputuskan olek Raker yang diadakan khusus untuk keperluan itu.(2) Raker yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sah apabila dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 (dua pertiga ) jumlah anggota.(3) Pembubaran wajib disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) jumlah suara yang hadir. BAB VI PENUTUP Pasal 22(1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ditetapkan ini diataur dalam Anggaran Rumah Tangga.(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Ambon Pada Tanggal : PIMPINAN SIDANG RAKER I FPP Ketua Sekretaris ------------------------------------ ------------------------------------- Anggota Anggota -------------------------------------- ---------------------------------------
  6. 6. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ( FPP ) KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON. ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART ) BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Jenis KeanggotaanJenis Keanggotaan terdiri dari : a. Anggota biasa b. Anggota luar biasa c. Anggota Kehormatan Pasal 2 Anggota BiasaYang menjadi anggota biasa adalah para Kepala Sekolah SD/MI. Pasal 3 Anngota luar biasaYang dapat menjadi anggota luar biasa adalah para guru dan petugas lain yang eratkaitannya dengan tugas kependidikan. Pasal 4 Anggota KehormatanAnggota kehormatan adalah mereka yang atas usul Pengurus Forum karena jasa terhadappendidikan dan organisasi. Pasal 5 Tata cara menjadi anggota(1) Keanggotaan biasa diperoleh ketika seseorang dipercaya menjabat Kepala sekolah salah satu SD/MI pada wilayah kecamatan sirimau dan bersedia menjadi anggota Forum.(2) Keanggotaan Luar biasa diperoleh dengan ketika seseorang dipercaya mewakili Kepala Sekolah pada kegiatan-kegiatan forum dan disetujui oleh pengurus harian.(3) Keanggotaan disahkan dengan Surat Keputusan serta pemberian kartu anggota.
  7. 7. Pasal 6 Kewajiban AnggotaAnggota mempunyai kewajiban untuk : a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan serta ketentuan organisasi. b. Menjunjung tinggi kode etik dan ikrar guru Indonesia. c. Melaksanakan program dan tugas organisasi. d. Membayar uang pangkal dan iuran anggota. e. Memberikan sumbangan sukarela kepada organisasi dan anggota jika secara langsung maupun tidak langsung memperoleh penghasilan karena organisasi dan atau kaitannya dengan organisasi. f. Memberikan sumbangan sukarela suka dan duka kepada anggota organisasi antara lain : Meninggal, Perkawinan dan Purna bhakti. g. Memberikan sumbangan sukarela atas apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Pasal 7 Hak Anggota(1) Anggota biasa memiliki : a. Hak pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi. b. Hak suara, yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara. c. Hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. d. Hak membela diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas tindakan organisasi yang dijatuhkan kepadanya atau atas pembatasan hak-hak keanggotaan. e. Hak memperoleh kesejahteraan, pembelaan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.(2) Anggota luar biasa memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis.(3) Anggota kehormatan memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis. Pasal 8 Disiplin Anggota(1) Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada anggota yang : a. Dianggap telah melanggar Kode etik Guru Indonesi, Ikrar Guru Indonesia dan AD/ART serta disiplin organisasi. b. Tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan organisasi.(2) Tindakan Disiplin dapat berupa.: a. Peringatan lisan atau tertulis. b. Pemberhentian/Pembebasan dari anggota. c. Tidak memfasilitasi aksesnya ke UPTD atau Dinas.(3) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, pengurus organisasi diwajibkan mengadakan penyelidikan.(4) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, anggota yang dianggap bersalah diberi kesempatan untuk membela diri.
  8. 8. BAB II ORGANISASI Pasal 9 Status, Wilayah dan Perangkat Kelengkapan organisasi(1) Lembaga organisasi merupakan instansi tertinggi yang meliputi sekolah-sekolah dalam wilayah kecamatan sirimau(2) Raker merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi.(3) Perangkat kelengkapan organisasi adalah : a. Pengurus Harian yang terdiri dari : - K e t u a Umum - Ketua 1 - Ketua 2 - Sekretaris Umum - Wakil Sekretaris - Bendahara Umum - Wakil Bendahara - Sebanyak-banyaknya 5 orang anggota pengurus b. Anggota Forum. c. Panitia Kecil sesuai keperluan. BAB III PENGURUS HARIAN Pasal 10 Tugas dan tanggung jawab pengurus harianPengurus harian mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab antara lain :(1) Menentukan kebijakan organisasi.(2) Mengawasi, mengkoordinir, membimbing dan membina para anggota.(3) Bertanggung jawab atas terlaksanannya segala ketentuan dalam AD,ART dan Keputusan Raker.(4) Bertanggung jawab kepada Rapat Kerja atas kepengurusan organisasi untuk masa bhaktinya.(5) Berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi kepada Rapat Anggota.(6) Menyampaikan perkembangan dan Informasi terbaru tentang pendidikan kepada pihak sekolah.(7) Memfasilitasi para anggota dengan UPTD, Dinas dan pihak-pihak yang terkait. Pasal 11 Masa Bhakti Tata cara pemilihan Pengurus Harian (1) Masa bhakti pengurus harian adalah 4 (empat) tahun. (2) Proses Pemilihan Pengurus harian melalui formatur dengan mempertimbangkan keterwakilan gugus atau kompleks.
  9. 9. (3) Anggota formatur yang mendapat suara terbanyak langsung menjadi Ketua umum dan yang lainnya menjadi pengurus harian sesuai kompetensi masing-masing. (4) Mekanisme pemilihan sebagaimana disebut pada ayat (2) pasal ini diatur kemudian. BAB III Pasal 11 Pengambilan Keputusan(1) Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat.(2) Apabila upaya untuk mencapai mufakat tidak berhasil maka diputuskan dengan suara terbanyak. BAB IV RAPAT KERJA, RAPAT PENGURUS DAN PERTEMUAN LAIN Pasal 12 Waktu dan sifat.(1) Rapat Kerja diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus harian setiap 4 ( empat ) tahun sekali.(2) Rapat Kerja Luar Biasa dilakukan apabila : a. Pengurus harian menganggap perlu atas dasar keputusan yang disetujui paling sedikit 2/3 ( dua pertiga) anggota forum. b. Atas permintaan lebih dari ½ (seperdua) jumlah anggota forum. Pasal 13 Peserta Rapat KerjaPeserta Rapat kerja terdiri dari : a. Pengurus Harian b. Anggota Forum ( Anggota biasa ) c. Wakil Anggota Luar biasa ( masing-masing gugus) d. Wakil Anggota Kehormatan. Pasal 14 Hak bicara dan Hak suarasetiap peserta mempunyai hak sebagaiman yang diatur dalam ART BAB I Pasal 7 ayat (1),(2) dan (3). Pasal 15 Rapat Pengurus dan Pertemuan lain(1) Rapat pengurus harian diadakan sesuai keperluan dan dilaksanakan sekurang- kurangnya 2 (dua ) bulan sekali.(2) Rapat Pleno yang dihadiri seluruh pengurus dan anggota forum dilaksanakan sesuai keperluan.
  10. 10. (3) Pertemuan lain dapat dilaksankan oleh pengurus organisasi/panitia dalam upaya kelancaran pelaksanaan program organisasi/panitia. BAB V PERBENDAHARAAN Pasal 16 Keuangan Organisasi (1) Setiap Anggota wajib membayar uang pangkal dan uang iuran sebagai berikut : a. Uang pangkal sebesar Rp. 15.000 ( lima belas ribu rupiah ) setiap kepengurusan baru. b. Uang iuran sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah ) setiap bulan c. Mekanisme pelaksanaan pengumpulan uang diatur oleh pengurus harian. (2) Inventarisasi kekayaan organisasi menjadi bagian pertanggung jawaban pengurus BAB VI PENUTUP Pasal 17(1) Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran Rumah tangga ditetapkan kemudian dalam peraturan organisasi.(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Ambon Pada Tanggal : PIMPINAN SIDANG RAKER I FPP Ketua Sekretaris Anggota Anggota
  11. 11. DRAFT ANGGARAN DASAR ( AD ) DANANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART ) FORUM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ( FPP ) KECAMATAN SIRIMAU KOTA AMBON Koes 08

×